Program Nasional Literasi Digital, Warganet Bisa Lebih Aktif Lawan Kejahatan Digital

MATARAM.lombokjournal.com

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, didampingi Sekretaris Daerah Lalu Gita Ariadi beserta Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy menghadiri Peluncuran Program Nasional Literasi Digital secara daring pada kamis, 20 Mei 2021.

Program besutan Kementrian Kominfo RI dengan tema “Indonesia Makin Cakap Digital 2021” yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ini, akan membuka kelas-kelas pelatihan gratis untuk mengasah skill digital masyarakat.

Peluncuran Program Nasional Literasi Digital dilakukan secara hybrid, di mana pelaksanaan via offline digelar di Istora Senayan, dan bisa diikuti oleh masyarakat di 514 kabupaten/kota, di 34 provinsi, secara online.

BACA JUGA:

Pengusaha Wisata Keluhkan Kebijakan Buka Tutup

Presiden Jokowi berharap Program Nasional Literasi Digital, ini, dapat membuat 196,7 juta warganet di Indonesia bisa lebih aktif dan produktif melawan konten negatif yang ada di ruang digital.

Konten-konten negatif serta kejahatan digital terus meningkat, seperti; hoax, penipuan daring, perjudian, dan eksploitasi radikal berbasis digital. Menurut Presiden Jokowi ini perlu terus diwaspadai, sebab mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Banjiri terus, isi terus dengan konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan literasi digital,” pesan Presiden.

Selanjutnya Presiden Jokowi berharap dengan dibukanya kelas-kelas pelatihan gratis untuk mengasah skill digital masyarakat, akan semakin meningkatkan produktifitas masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang UMKM. Diharapkan UMKM akan semakin melek digital dan mampu naik kelas merambat dunia digital.

“Internet harus bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Presiden.

Sementara itu, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, menjelaskan pada tahun 2021 program literasi digital nasional direncanakan diadakan melalui 20 ribu pelatihan berdasarkan modul dan kurikulum yang menyasar 4 pilar literasi digital yaitu; digital etics, digital society, digital skills, dan digital culture.

“Nanti setiap tahunnya program ini akan menjangkau lebih dari 12,4 juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia,” jelas Johnny.

BACA JUGA:

Wagub NTB Dukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau di Selat Alas

Kemudian, sasaran program yang melompat jauh dari capaian sebelumnya menandakan keseriusan pemerintah dalam terobosan dan keseriusan melakukan akselerasi di bidang pengembangan SDM Digital.

“Dengan demikian kita bersama harapkan terdapat 50 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi secara digital sampai tahun 2024 mendatang. Dan diharapkan terus meningkat pada periode pemerintahan berikut hingga mencapai 100 juta masyarakat,” ujarnya.

novita@diskominfotikntb




Pengusaha Wisata Keluhkan Kebijakan Buka Tutup

MATARAM.lombokjournal.com

Pelaku Pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluhkan kebijakan buka tutup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB terhadap obyek wisata.

Pasalnya, kebijakan ini justru bertolak belakang dengan keinginan kita semua akan kembali bangkitnya pariwisata di NTB.

Abdul Majid, salah seorang pengusaha wisata asal Sekotong Lombok Barat, menilai kebijakan buka tutup destinasi wisata dianggap tidak tepat. Menurutnya, untuk obyek wisata yang berada di wilayah masuk zona hijau seharusnya dibuka saja tanpa dikenakan buka tutup.

“Sehingga pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19, ini, perlahan akan pulih kembali”, ujar Abdul Majid.

BACA JUGA:

Progran Nasional Literasi Digital, Warga Bisa Lebih Aktif Lawan Kejahatan Digital

Lain halnya dengan pegiat wisata asal kecamatan Wera kabupaten Bima, Wawan Wiranto. Ia menyesalkan minimnya pengelolaan destinasi wisata pulau Ular hingga potensi pulau tersebut saat ini tidak dapat dikelola dengan baik.

Padahal pulau Ular merupakan salah satu destinasi yang unik dan satu-satunya pulau Ular di Indonesia yang bisa dikunjungi oleh wisatawan.

Apa yang dikeluhkan oleh dua pelaku wisata tersebut merupakan salah satu dari sejumlah pendapat yang terjaring dalam acara Dialog serta Halal Bihalal Pariwisata Hybrid yang berlangsung di Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Rabu (19/05/21), bertema “Bersama Memajukan Wisata NTB”.

Doktor Zul dan Ummi Rohmi, saat menanggapi pertanyaan serta pendapat peserta dialog

Dalam dialog ini, para pegiat dan pengusaha wisata dihadapkan langsung dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengakui bahwa salah satu kendala pengembangan destinasi wisata pulau Ular di Kecamatan Wera adalah akses jalan yang belum memadai.

Namun saat ini, perbaikan jalan menuju destinasi Pulau Ular sebagian besar sudah dan sedang berlangsung.

“Kalau pandemi Covid-19 berlalu, kita akan bersinergi denga Pemda Bima membuat event-event besar, seperti; lari maraton dan lomba renang yang berkelas menuju Pulau Ular. Kita sediakan hadiah yang besar sehingga destinasi pulau Ular akan ramai dikunjungi,” ujar Zulkieflimansyah saat menanggapi sejumlah pendapat peserta.

Selain itu, Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul, ini, berharap kepada pelaku pariwisata untuk tetap bersinergi memajukan pariwisata di NTB.

Menurutnya, kemajuan pariwisata tergantung dari peran pelaku industri pariwisata sebab pegiat pariwisata di luar negeri begitu hebatnya memulihkan sektor pariwisata mereka yang lama terdampak Covid-19.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan, kebijakan buka tutup destinasi pariwisata pasca lebaran Idul Fitri karena mengingat tren kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi.

Sehingga pemerintah dengan berat hati menutup beberapa tempat-tempat wisata.

“Kita juga tidak ingin menghambat masyarakat mencari rezeki, tapi karena pandemi Covid-19 masih cukup tinggi, maka kita terpaksa menutup sementara obyek wisata”, ungkap wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi, ini.

Pembukaan destinasi wisata di NTB memang diperbolehkan bagi daerah yang masuk zona hijau. Namun sayangnya, menurut Ummi Rohmi, bahwa hampir semua wilayah di NTB belum ada yang zona hijau.

“lebaran banyak orang yang pergi ke tempat wisata dengan jumlah yang banyak, maka bisa dipastikan tidak bisa dibendung. Prosedur kesehatan akan sulit diterapkan,” ujarnya.

BACA JUGADua Warga Positif Covid-19 Terjaring Operasi Yustisi

Untuk itu, Ia meminta kepada semua pelaku pariwisata untuk tetap bersabar saat ini. Jika situasi kembali normal, pemerintah berharap masyarakat bisa kembali menikmati destinasi pariwisata.

“Saya yakin pelaku pariwisata di NTB memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memajukan pariwisata kita. Maka, usulan mereka harus benar-benar difasilitasi oleh pemerintah daerah,” tegas Ummi Rohmi.

Manikp@kominfo




Gubernur NTB Kecam Serangan Israel ke Palestina

Dukung Aksi Solidaritas dari NTB

MATARAM.lombokjournal.com

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi NTB mengecam keras tindakan Israel terhadap Palestina.

Pasalnya, serangan yang diluncurkan Israel kerap melukai warga sipil, anak-anak, wanita, dan tempat ibadah.

BACA JUGA:

Wagub Dukung Pembangunan Kawasan Hijau di Selat Alas

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi NTB, sikap kami sesuai dengan sikap Negara Indonesia yang mengutuk keras serangan Israel ke Palestina,” tegas Bang Zul, sapaan akrab beliau.

Ia menjelaskan, kecaman tersebut dilayangkan karena aksi Israel telah melukai nilai-nilai kemanusiaan.

Menurutnya, bangsa Indonesia adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman Presiden Sukarno. Bahkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Dan akan terus mendukung hingga kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) bisa ditegakkan di sana. Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi NTB.

“Bukan karena apa-apa, tapi atas nama kemanusiaan aksi Israel tidak bisa dibenarkan. Serangan yang dilakukan kepada anak-anak wanita di tempat ibadah itu di luar akal sehat manusia oleh karena itu jangan kait-kaitkan dengan urusan terlampau jauh atas nama kemanusiaan saja ini tidak benar,” pukasnya.

Karena itu, Bang Zul menghimbau pemerintah agar menggelar aksi tegas dan aksi nyata untuk Palestina. Masyarakat juga diminta untuk berdoa dan mengumpulkan bantuan terbaik yang bisa diberikan.

BACA JUA:

Gubernur NTB Apresiasi Clean Up Rinjani Telkom

“Mudah-mudahan dengan Langkah konkrit kita, masalah Palestina bisa diselesaikan. Saya juga mengapresiasi langkah teman-teman yang ada di NTB dan seluruh Indonesia yang bukan hanya menyebarkan pesan di medsos tapi melakukan langkah nyata untuk Palestina,” tandasnya.

novita
diskominfotikntb




Pabrik Bata Plastik untuk Penyelamatan Lingkungan

MATARAM.lombokjournal.com

Rencana membangun pabrik bata plastik (ecobrick) pertama di Asia misinya untuk penyelamatan lingkungan bukan sekadar investasi bisnis.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalillah terkait investasi pabrik bata plastik perusahaan BlockSolutions asal Finlandia bersama Circular Economy Investor yang bergerak dalam investasi lingkungan dan perusahaan lokal daerah serta BUMD.

Investasi senilai 2,5 juta dollar ini sudah mendapatkan izin penggunaan lahan di area STIPark Banyumulek seluas 20 hektar.

Wagub menambahkan, selain menjadi yang pertama di Asia dalam teknologi produksi bata plastik, dampak lingkungan dari pengurangan sampah plastik akan sangat signifikan karena menggunakan semua jenis bahan baku plastik yang tersedia mulai dari plastik sachet, botol dan lainnya.

Hj Sitti Rohmi Djalillah

“Yang penting tidak menggunakan plastik yang mengandung racun sesuai ketentuan lingkungan dan tidak menggunakan sampah plastik yang sudah bernilai ekonomis seperti botol plastik dan plastik daur ulang”, ujar Wagub di pendopo Wagub, Rabu (19/05).

Selanjutnya Wagub menjelaskan bahwa selain sebagai material bangunan ramah lingkungan serta tahan lama yang telah banyak digunakan di beberapa negara, bata plastik ini dapat mendukung program sosial seperti rumah layak huni dan renovasi fasilitas publik lainnya sebab lebih ekonomis.

Karena itu, pemerintah provinsi mulai menyiapkan skema pengelolaan sampah plastik dari TPA dan bank sampah agar bahan baku tercukupi, selain sampah plastik yang telah dimanfaatkan masyarakat secara ekonomi.

“Dengan begitu, kita punya alternatif pengelolaan sampah plastik lain yang tidak diperjualbelikan atau dimanfaatkan masyarakat.

Menurut Duncan Ward, pendiri Classroom of Hope, pihak investor sendiri telah menentukan besaran bahan baku dalam satu kali produksi, jenis sampah plastik yang dibolehkan serta komitmen transfer pengetahuan dan teknologi agar dapat dikembangkan sendiri oleh daerah.

“Seperti yang kita tahu, skema kerjasama investasi juga membolehkan transfer teknologi. Kalau semua perizinan sudah selesai, tahun ini pabrik bisa langsung beroperasi”, kata Duncan.

Adapun kendala seperti; pengumpulan satu ton bahan baku pabrik bata plastik dalam satu kali produksi dapat dibuatkan skema pengelolaaannya oleh pemerintah bersama kabupaten/ kota.

BACA JUGA:

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Hj Nuryanti mengatakan pihaknya tengah menyiapkan lahan di STIPark seluas 20 hektar untuk bakal lokasi pabrik. Dinas Perindustrian juga sudah berkoordinasi dengan Dinas LHK agar distribusi bahan baku dapat tersedia dengan baik.

Classroom of Hope, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang sosial ini, sebelumnya telah merehab lima ruang kelas suatu gedung sekolah yang terdampak gempa dengan bata plastik.

Saat ini, pengerjaan kelima ruang kelas tersebut dalam proses agar dapat menjadi percontohan penggunaan bahan baku bata plastik. Dan ini adalah bagian dari donasi kemanusiaan Classroom of Hope dalam pendidikan bagi anak-anak korban gempa Lombok tahun 2018 silam.

jm




Gubernur NTB Apresiasi Clean Up Rinjani Telkom

MATARAM.lombokjournal.com

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengapresiasi berbagai langkah dan upaya nyata Telkom Witel NTB dalam mendukung NTB Gemilang.

Setelah sebelumnya bersama masyarakat dan pemuda membuat lubang-lubang biopori, membersihkan sungai Jangkuk Mataram, serta ikut peduli menyalurkan berbagai kebutuhan dan bantuan untuk korban banjir di Bima, kini Telkom Witel NTB sukses mengangkut puluhan kilogram sampah dari Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dengan program “Clean Up”nya.

Gubernur NTB melalui Kepala Dinas Kominfotik, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M. Si menyampaikan apresiasi atas berbagai ikhtiar Telkom Witel NTB yang terus membantu pemerintah mensukseskan berbagai program unggulan dan strategis NTB Gemilang.

“Mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Telkom NTB yang konsisten mendukung berbagai program unggulan dan strategis Provinsi NTB. ” ungkap Dr. Najam saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/5).

Kadis Kominfotik mengaku sangat bangga dengan berbagai kegiatan positif yang dilakukan Telkom Witel NTB.

“Kami sangat senang mendengar berbagai stakeholder (Witel NTB) ikut berperan mensukseskan berbagai Misi NTB Gemilang, termasuk terakhir ikut menjaga NTB yang Asri dan Lestari” ujar Bang Najam, sapaan akrabnya.

“InsyaAllah, dengan sinergi yang positif seperti ini berbagai kendala bisa kita hadapi bersama. Ikhtiar untuk NTB yang semakin Gemilang” tutup Najam.

Sebelumnya, pada Ahad (16/5) jajaran Witel NTB sukses mengangkut puluhan kilo sampah dengan menggelar “Clean Up” di jalur-jalur pendakian dan area-area strategis Rinjani. Sampah-sampah yang mulai mengotori area dan jalur pendakian diangkut hingga Rinjani kembali bersih dan asri.

BACA JUGA:

Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pendakian juga tetap diwajibkan untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh TNGR, mulai dari melakukan pendaftaran online, melakukan pengecekan kesehatan, melakuan check in sekaligus pengecekan barang bawaan, hingga ditutup dengan melakukan check out.

diskominfotikntb




“Clean Up” Rinjani, Telkom NTB untuk NTB Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com

PT. Telkom Indonesia melalui Telkom Witel NTB konsisten mendukung berbagai program unggulan dan strategis Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di NTB.

Sebelumnya, berbagai kegiatan digelar, mulai dari pembuatan biopori bersama masyarakat, “Clean Up” atau bersih-bersih di sungai Jangkuk Mataram bersama pemuda, hingga menyalurkan berbagai kebutuhan dan bantuan untuk korban banjir di Bima.

Kali ini, Witel NTB sukses “menyelamatkan” Gunung Rinjani dari puluhan kilo sampah dengan menggelar Clean Up di jalur-jalur pendakian dan area-area strategis Rinjani.

Sampah-sampah yang mulai mengotori area dan jalur pendakian diangkut hingga Rinjani kembali bersih dan asri.

Tim “Clean Up” Telkom NTB saat memberihkan dan mengumpulkan sampah di Gunung Rinjani

General Manager (GM) Telkom Witel NTB, Syaiful Rohman berharap dengan ikut andilnya BUMN bisa berkontribusi membangun kepedulian bersama dan sinergitas antara pemerintah, komunitas dan masyarakat untuk mendukung Pemerintah Provinsi NTB yang terus menggalakkan program unggulan “Zero Waste” dengan menjaga kebersihan lingkungan guna mewujudkan NTB Asri dan Lestari.

“Puluhan kilogram sampah mulai dari sampah kertas hingga sampah plastik dari para pendaki yang tertinggal di sana, berhasil dikumpulkan dan dibawa turun kembali agar tidak mencemari lingkungan Gunung Rinjani” jelas Mas Ipung, sapaan akrabnya saat ditemui usai pendakian, Minggu (16/5).

Mas Ipung dan seluruh anggotanya tidak hanya sekedar menuju puncak Gunung Rinjani, melainkan juga membawa misi untuk melakukan clean up di sekitar area camp, yaitu Plawangan.

“Sampah-sampah tersebut selanjutnya dibawa menuju kantor Taman Nasional Gunung Rinjani” ucapnya penuh semangat.

Dijelaskan Ipung, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk dari Employee Volunteer Program dan sinergi nyata serta ikhtiar yang dilakukan Telkom untuk masyarakat NTB.

“Pesona yang dimiliki oleh Gunung Rinjani nyaris sempurna sehingga tidak diragukan lagi jika Rinjani menjadi daya tarik yang mampu memikat minat para wisatawan mancanegara maupun nusantara untuk mendakinya. Ayo kita terus jaga alam NTB” tutup Ipung.

BACA JUGA:

Peserta yang mengikuti kegiatan pendakian diwajibkan untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), mulai dari melakukan pendaftaran online, pengecekan kesehatan, check in sekaligus pengecekan barang bawaan hingga diakhiri dengan melakukan check out.

Seluruh peserta juga tetap menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan selama kegiatan ini.

Diskominfotikntb




Ketua DPRD NTB Apresiasi Gubernur dan Jajarannya Atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

MATARAM.lombokjournal.com

Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2020.

Sebagaimana diketahui bahwa prestasi ini merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemprov NTB sejak tahun 2012 hingga 2021.

Kepada Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA dan seluruh jajaran BPK RI dan BPK Provinsi NTB, Baiq Isvie berterima kasih atas upaya dan kerja keras BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Provinsi NTB.

Demikian juga kepada Gubernur bersama seluruh jajarannya serta seluruh stakeholders mitra pemerintah lainnya.

“Terima kasih juga kepada Gubernur NTB, Forum Koordinasi pimpinan daerah Provinsi NTB, Pejabat sipil, TNI dan Polri atas kehadiran dan kerjasamanya. Semoga apa yang telah dilaksanakan selama ini mendapat ganjaran dari Allah SWT,”pungkas Isvie pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/05).

Irfan Kominfo

BACA JUGA:




Gubernur NTB: Setiap Rupiah dan Setiap Jengkal Aset Daerah Bagi Kemakmuran Masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com

Menanggapi capaian opini WTP ke-10 kalinya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah  (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Daerah Indonesia (BPK RI), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., menegaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset pemerintah Provinsi NTB harus bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur NTB saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/05/21).

Ia meyakini, bahwa predikat WTP ke–10 akan semakin meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat Pemprov NTB untuk dapat terus meningkatkan tata kelola aset daerah, sekaligus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa yang akan datang.

“Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” kata Gubernur yang akrab disapa Bang Zul.

Terhadap hasil LHPK BPK RI ini, Bang Zul juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh perangkat daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga capaian ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman teman DPRD menyebabkan WTP 10 kali terasa istimewa,” ungkap Bang Zul yang pada hari ini tepat berusia 49 tahun.

BACA JUGA:

Sementara itu, Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., yang menyerahkan langsung LHPK BPK RI terhadap LKPD Pemprov NTB Tahun 2020, mengungkapkan bawah keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Pemprov NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan kuangan daerah secara konsisten.

“Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB,” sebut Isma.

diskominfotik




Pemprov NTB Raih WTP Ke-10

MATARAM.lombokjournal.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Raihan opini WTP dari BPK RI ini merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut-turut sejak 2011 hingga 2020.

Menurut Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., yang menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, bahwa keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Pemprov NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan kuangan daerah secara konsisten.

Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Pemprov NTB Tahun 2020

“Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian Ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB,” tutur Isma saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov NTB, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/05).

Selain melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektifitas dan pemanfaatan aset pada Pemprov NTB dan Instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Prov. NTB Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK.

Untuk itu Isma berharap terhadap Opini WTP yang diperoleh Pemerintah Provinsi NTB ini, agar dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana ia menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan yang dimaksud ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran, menurunnya gini rasio, meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali.

Sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas dan pemanfaatan aset pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi terkait lainnya, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah tahun 2020,” tutup Ismi.

BACA JUGA:

Sementara itu, terhadap hasil LHP BPK RI ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., memberikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat WTP.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga capaian ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman teman DPRD menyebabkan WTP 10 kali terasa istimewa,” tutur Bang Zul panggilan akrab Gubernur yang pada hari ini berusia 49 tahun.

Bang Zul juga meyakini, bahwa predikat WTP ke–10 semakin memberikan nilai kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat untuk senantiasa melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa yang akan datang.

“Semoga sinergi yang telah berjalan baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” tutup Bang Zul.

Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, juga mengapresiasi capaian WTP Pemerintah Provinsi NTB yang ke-10 kalinya. Kepada Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA dan seluruh jajaran BPK RI dan BPK Provinsi NTB, ia berterima kasih atas upaya dan kerja keras BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Provinsi NTB.

Serly
diskominfotikntb




Optimisme Kearsipan NTB Saat Ultah Gubernur

MATARAM.lombokjournal.com

Hari Kearsipan Nasional diperingati hari ini, Selasa 18 Mei 2021, dan di waktu yang sama ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, juga memperingati usianya yang 49 tahun.

Secara beruntun pula, sehari sebelumnya tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional dan Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional.

Pada era kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, telah melahirkan payung regulasi yang telah dinantikan selama 12 tahun, yaitu berupa Perda NTB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Pemprov NTB bersama DPRD NTB juga telah menyelesaikan Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Perda yang telah dinantikan selama 24 Tahun.

Julmansyah, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi NTB menjelaskan, bahwa dengan adanya Perda tentang Kearsipan di Provinsi NTB, dapat meningkatkan kesadaran setiap lembaga publik akan pentingnya kearsipan.

Adanya Record Center dan tenaga arsiparis di lembaga publik yang sebelumnya kurang lebih hanya sejumlah 25 persen saja, diyakini Julmansyah akan mampu meningkat dengan adanya payung hukum berupa perda dan pergub.

“Kita optimis dengan adanya payung hukum berupa Perda NTB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerarsipan disusul Peraturan Gubernur yang lebih mendetail, lembaga publik di NTB akan lebih patuh dalam pengarsipan,” ungkap Julmansyah.

BACA JUGA:

Sehingga, predikat Provinsi NTB oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kesadaran lembaga publik akan pentingnya memiliki Record Center dan tenaga arsiparis bisa terus meningkat.

“Arsip itu cermin peradaban bangsa. Kalo kita tidak aware dengan arsip kita tidak aware dengan peradaban bangsa,” tandasnya.

novita

diskominfotikntb