MATARAM.lombokjournal.com —

Menanggapi capaian opini WTP ke-10 kalinya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah  (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Daerah Indonesia (BPK RI), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., menegaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset pemerintah Provinsi NTB harus bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur NTB saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/05/21).

Ia meyakini, bahwa predikat WTP ke–10 akan semakin meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat Pemprov NTB untuk dapat terus meningkatkan tata kelola aset daerah, sekaligus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa yang akan datang.

“Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” kata Gubernur yang akrab disapa Bang Zul.

Terhadap hasil LHPK BPK RI ini, Bang Zul juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh perangkat daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga capaian ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman teman DPRD menyebabkan WTP 10 kali terasa istimewa,” ungkap Bang Zul yang pada hari ini tepat berusia 49 tahun.

BACA JUGA:

• Pemprov NTB Raih WTP Ke-10
• Ketua DPRD NTB Apresiasi Gubernur dan Jajarannya Atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Sementara itu, Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., yang menyerahkan langsung LHPK BPK RI terhadap LKPD Pemprov NTB Tahun 2020, mengungkapkan bawah keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Pemprov NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan kuangan daerah secara konsisten.

“Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB,” sebut Isma.

diskominfotik

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Raihan opini WTP dari BPK RI ini merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut-turut sejak 2011 hingga 2020.

Menurut Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., yang menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, bahwa keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Pemprov NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan kuangan daerah secara konsisten.

“Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian Ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB,” tutur Isma saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov NTB, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/05).

Selain melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektifitas dan pemanfaatan aset pada Pemprov NTB dan Instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Prov. NTB Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK.

Untuk itu Isma berharap terhadap Opini WTP yang diperoleh Pemerintah Provinsi NTB ini, agar dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana ia menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan yang dimaksud ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran, menurunnya gini rasio, meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali.

Sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas dan pemanfaatan aset pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi terkait lainnya, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah tahun 2020,” tutup Ismi.

BACA JUGA:

• Sampah Masih Menjadi Problem Lingkungan
• Gubernur NTB: Setiap Rupiah dan Setiap Jengkal Aset Daerah Bagi Kemakmuran Masyarakat

Sementara itu, terhadap hasil LHP BPK RI ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., memberikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat WTP.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga capaian ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman teman DPRD menyebabkan WTP 10 kali terasa istimewa,” tutur Bang Zul panggilan akrab Gubernur yang pada hari ini berusia 49 tahun.

Bang Zul juga meyakini, bahwa predikat WTP ke–10 semakin memberikan nilai kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat untuk senantiasa melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa yang akan datang.

“Semoga sinergi yang telah berjalan baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” tutup Bang Zul.

Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, juga mengapresiasi capaian WTP Pemerintah Provinsi NTB yang ke-10 kalinya. Kepada Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA dan seluruh jajaran BPK RI dan BPK Provinsi NTB, ia berterima kasih atas upaya dan kerja keras BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Provinsi NTB.

Serly
diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Hari Kearsipan Nasional diperingati hari ini, Selasa 18 Mei 2021, dan di waktu yang sama ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, juga memperingati usianya yang 49 tahun.

Secara beruntun pula, sehari sebelumnya tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional dan Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional.

Pada era kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, telah melahirkan payung regulasi yang telah dinantikan selama 12 tahun, yaitu berupa Perda NTB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Pemprov NTB bersama DPRD NTB juga telah menyelesaikan Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Perda yang telah dinantikan selama 24 Tahun.

Julmansyah, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi NTB menjelaskan, bahwa dengan adanya Perda tentang Kearsipan di Provinsi NTB, dapat meningkatkan kesadaran setiap lembaga publik akan pentingnya kearsipan.

Adanya Record Center dan tenaga arsiparis di lembaga publik yang sebelumnya kurang lebih hanya sejumlah 25 persen saja, diyakini Julmansyah akan mampu meningkat dengan adanya payung hukum berupa perda dan pergub.

“Kita optimis dengan adanya payung hukum berupa Perda NTB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerarsipan disusul Peraturan Gubernur yang lebih mendetail, lembaga publik di NTB akan lebih patuh dalam pengarsipan,” ungkap Julmansyah.

BACA JUGA:

• Tamasya Lebaran Topat di Masa Covid-19
• Ayo ke Danau Sano Nggoang

Sehingga, predikat Provinsi NTB oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kesadaran lembaga publik akan pentingnya memiliki Record Center dan tenaga arsiparis bisa terus meningkat.

“Arsip itu cermin peradaban bangsa. Kalo kita tidak aware dengan arsip kita tidak aware dengan peradaban bangsa,” tandasnya.

novita

diskominfotikntb

Jadi pusat edukasi permasalahan kesehatan di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, Revitalisasi Posyandu dapat menjadi pusat edukasi dan solusi utama permasalaham kesehatan di Provinsi NTB.

Untuk mewujudkannya, Ummi Rohmi – sapaan akrab Wagub – memaparkan beberapa strategi saat menjadi narasumber dalam Webinar Penguatan Posyandu Keluarga yang digelar Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan NTB, Senin (10/05/21).

Wagub Perempuan pertama di NTB itu menjelaskan, dibutuhkan komitmen yang kuat antara pemerintah kabupaten dan desa.

Membentuk Pokja Posyandu Desa dan menambah 3 meja pelayanan, yang semula 5 menjadi 8, yaitu; meja untuk remaja, Posbindu, serta lansia.

Kemudian untuk 3 meja pelayanan tersebut, dibutuhkan tiga orang kader yang akan bertugas.

Jika belum ada kader tambahan bisa dengan sementara memanfaatkan ibu-ibu atau remaja yang ada di desa tersebut). Kalau tempat itu waktunya fleksibel maka penambahan alat relatif murah.

Berbagai masalah kesehatan yang kompleks juga dihadapi oleh Provinsi NTB. Masalah stunting, kematian ibu, kematian bayi, dan berbagai masalah kesehatan yang kompleks seperti; pernikahan anak, pekerja migran (PMI) Ilegal, narkoba, lingkungan hidup, bencana, dan lain sebagainya.

Semuanya ini harus bisa kita kendalikan dengan pola edukasi yang konsisten dan tersistem dengan baik.

“Salah satu yang paling strategis yang kita perkuat selain sekolah adalah Posyandu, karena Posyandu dilaksanakan di setiap dusun di seluruh NTB setiap bulan,” jelas Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

• Ini Taushiyah MUI, Cara Rayakan Idul Fitri
• Gubernur Kendarai Trail Kunjungi Pos Pengamanan

Hingga saat ini, peta sebaran posyandu keluarga per April 2021 di Provinsi NTB adalah sebagai berikut; 208 di kabupaten Lombok Utara, 844 di Lombok Timur, 126 di Lombok Barat, 244 di Lombok Tengah, 104 di Sumbawa Besar, 414 di Sumbawa, 428 di Dompu, 481 di Kabupaten Bima, dan Kota Bima 99.

“Kalau posyandunya aktif semua, maka semua data akan kita dapatkan secara ‘up-to-date’ setiap bulan. Sehingga semua permasalahan dari skala dusun bisa kita kontrol di NTB,” tegas Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi juga menjelaskan, Edukasi di Posyandu Keluarga ini akan lebih efektif lagi jika kita mengaktifkan Dasa Wisma. Dasa Wisma merupakan program kerja Tim Penggerak PKK Provinsi NTB.

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah selaku Ketua TP-PKK menjelaskan Dasawisma di mulai dari pusat sampai ke desa, yang terdiri dari kelompok ibu dari 10 kepala keluarga (KK), yang melakukan aktivitas bermanfaat bagi keluarga.

Terutama kegiatan mewujudkan program-program dalam bidang meningkatkan ketahanan keluarga, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

novita

@diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menghadiri rapat virtual Koordinasi Perluasan Pemanfaatan Aplikasi Belanja langsung (Aplikasi Bela) Pengadaan bersama KPK RI, di Ruang Anggrek pada Jumat (07/05/21).

Hadir sebagai narasumber Ketua KPK, Firli Bahuri, Kepala LKPP, Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, dan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Rapat tersebut digelar dalam rangka melaksanakan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 pada Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi Bela.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan, telah terjadi 1146 kasus perkara korupsi sejak tahun 2014 hingga 2021.

Firli menjelaskan, begitu besar anggaran belanja negara untuk pembangunan di daerah. Ada 425 triliun yang dikucurkan di tahun 2021 dari 40 persen APBD untuk pengadaan barang dan jasa.

Disebutkan Firli, banyak Kepala Daerah yang terlibat dalam hal itu dan seringkali terjadi karena sistem yang buruk dalam birokrasi.

Karena itu dengan pemanfaatan teknologi melalui Aplikasi Bela dapat membantu membendung tindak pidana korupsi.

“Korupsi terjadi karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem. Karena itu kami menyambut baik adanya sistem pengadaan barang dan jasa, Aplikasi Bela,” jelas Firli.

Ia optimis, bahwa sistem yang dibangun dengan mengedepankan teknologi informasi transaksi ini, dapat membantu pemerintah untuk terhindar dari praktek-praktek korupsi.

Sementara itu, Roni Dwi Susanto., Kepala LKPP, menjelaskan, Aplikasi Bela merupakan program untuk mendukung Program UKM GoDigital melalui proses belanja langsung yang bernilai paling tinggi 50 juta rupiah kepada UKM yang tergabung dalam Marketplace.

Bela Pengadaan merupakan aplikasi belanja online yang dibuat oleh LKPP bekerjasama dengan mitra marketplace antara lain Bukalapak, Shopee, Bhinneka, Blibli, Grab dan Gojek.⁣

“Melalui aplikasi ini pemerintah bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam pengadaan barang/jasa. Lebih menghemat Sumber Daya termasuk efisiensi anggaran, serta lebih transparan dan akuntabel,” tandasnya.

BACA JUGA:

“Gratis  Pelayanan Otopsi dan Visum”, Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di RSUD NTB

Dari sisi Pemprov NTB, Wagub Ummi Rohmi bersama Sekda NTB yang terlihat berdiskusi membahas pengaplikasiannya di Pemprov NTB.

Dimaklumi, saat ini Pemprov NTB sedang berusaha mewujudkan program industrialisasi berbasis UKM.

Sedangkan di sisi lain sebagaimana yang terus didorong oleh Gubernur NTB, bahwa cost of learning dari upaya menumbuhkan industrialisasi harus masuk menjadi perhitungan dalam sistem administrasi dan akuntabilitas belanja pemerintah.

novita

@diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi NTB telah hadir dengan fasilitas layanan yang lengkap dan paripurna.

Instalasi Forensik merupakan salah satu unit yang melengkapi layanan RSUD Provinsi NTB.

Instalasi ini menyediakan pelayanan kepada pasien dan keluarga pada kegiatan pemulasaraan jenazah sampai dengan pelayanan kegiatan Forensik dan Medikolegal.

Berdasarkan Kebijakan Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB melalui Direktur RSUD Provinsi NTB ” dr . H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes, MH” telah memberikan akses layanan visum hidup atau mati serta otopsi bagi masyarakat tidak mampu secara gratis.

Menurut ‘dr Jack’ – sapaan akrabnya – pelayanan visum hidup atau mati secara gratis tersebut diberikan khusus untuk penanganan kasus kekerasan pada anak, kasus kejahatan seksual (perkosaan/pencabulan/pelecehan seksual), kasus KDRT, keracunan, kasus penganiayaan umum, dan kasus kecelakaan lalu lintas.

“Pelayanan gratis juga diberikan bagi masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pemeriksaan dalam atau otopsi jenazah, termasuk layanan konsultasi parenting test”, tegas dr. Jack.

Nn

BACA JUGA: Nginap di Sembalun, Sandiaga Uno Yakin Pariwisata NTB Bangkit

Sandiaga Uno Yakin Pariwisata NTB Bangkit

LOTIM.lombokjournal.com —

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Menparekraf), Sandiaga Uno, mengapresiasi kabupaten Lombok Timur dalam pengembangan wisata yang berbasis alam, budaya dan ekonomi kreatif.

Ia mengaku bangga dengan pengembangan desa wisata Sembalun yang mengkolaborasikan potensi alam yang indah dengan budaya.

Bahkan Sandiaga Uno yakin, dengan tata kelola pengembangan desa wisata seperti ini, pariwisata NTB bisa segera pulih dan bangkit, tentunya dengan kolaborasi dan inisiasi oleh berbagai pihak.

“Kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif ini kita sudah melihat potensinya di Sembalun. Ini tentu bisa membuka peluang kerja seluas-luasnya dan peluang usaha bagi masyarakat lokal,” kata Menteri ketika bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Timur H Sukiman Azmi ketika berkunjung dan menginap di Desa Wisata Sembalun, Jumat (7/5/2021).

Menteri Sandiaga mendapat cerita dari pengusaha wisata di sini,  bahwa terjadi peningkatan tingkat hunian Hotel dan home stay. Hal ini bagi Sandiaga merupakan sinyal-sinyal kebangkitan ke arah pemulihan pariwisata berbasis wisatawan nusantara.

“Kita akan meluncurkan Gelar Hibah Wisata jilid dua tahun 2021. Kita harus pastikan Lombok Timur ini juga masuk sebab tahun lalu tidak sempat masuk dalam program ini”, tegas Sandiaga.

Demikian, Sandiaga mengharapkan Bupati dan Kadis Pariwisata Lombok Timur untuk menyiapkan data-data dan berkoordinasi langsung dengan Kemenparekraf, sebab realisasinya sudah ada di tahap akhir.

“Kita harapkan bisa dieksekusi di paruh ke-dua tahun ini dan bisa membantu para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang betul-betul membutuhkan,” ujar Sandiaga serta disambut tepuk tangan dan senyum hangat Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur.

Terkait dengan multiplier effect dari MotoGP di Mandalika, Menteri berharap agar para wisatawan nanti memiliki opsi untuk mengunjungi beberapa destinasi, seperti; Gili Trawangan, Sembalun dan desa wisata lainnya.

BACA JUGA: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kunker ke Gili Trawangan

“Jadi kita akan siapkan travel-travel yang jaraknya cukup terjangkau dan jalannya juga sudah bagus. Kita sudah mulai siapkan pula akses dan bisa bekerjasama dengan homestay-homestay yang ada. Kita juga ingin pariwisata ini bukan hanya untuk kelas menengah ke atas, tapi juga bisa menetes ke masyarakat di desa-desa wisata. Dan ini merupakan opsi agar wisatawan bisa merasakan hidup di desa wisata dan alam terbuka,” pungkas Sandi.

(*)

KLU.lombokjournal.com —

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng, menyambut kunjungan Kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dalam rangka bertemu dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Gili Trawangan Desa Gili Indah Pemenang (6/5/2021).

Hadir pula mendampingi Menparekraf, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Zulkieflimansyah SE MSc, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Yusron Hadi ST, Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Kadis Budpar KLU Vidi Eka Kusuma MSi, Anggota Forkopimda KLU, Kelompok Pokdarwis dan Para Pelaku Pariwisata lainnya.

Mengawali Kegiatannya Menteri Sandiaga berenang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan bersama Gubernur Zul dan Wakil Bupati Danny sebagai upaya membangkitkan kembali geliat pariwisata di wilayah Tiga Gili.

“Tren pariwisata ke depan adalah tren pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kita tidak ingin sekali dua kali, tapi kita ingin pariwisata untuk anak cucu kita,” tutur menteri mengawali sambutannya.

Selanjutnya pengembangan Community Based Tourism. Dijelaskannya, Gili Indah merupakan desa wisata yang sudah mandiri. Baru diluncurkan, desa wisata Gili Indah ini patut dijadikan contoh. Kalau ada desa di Indonesia, ingin membangun desa wisata konsepnya adalah Gili Indah.

Setahun lebih wisatawan mancanegara belum bisa masuk perbatasan, sehingga pihaknya berharap bagaimana memaksimalkan wisatawan nusantara dulu dengan penyelenggaraan kegiatan sport tourism.

“Tadi saya nyemplung nyobain sensasi, bahwa saya pernah ke sini dan berwisata di Gili di tengah covid. Saya menunjukkan, kalau water swimming tempatnya di sini dengan tetap taat prokes covid,” ujarnya.

Lanjut dikatakannya mengenai ekonomi kreatif, kultur yang ingin ditunjukkan adalah khas dari Lombok Utara yang harus on boarding. Dengan demikian produk ekonomi kreatif bisa ditampilkan dan menjadi kebanggaan buatan Indonesia.

Ada beberapa program yang bisa dikolaborasikan untuk meningkatkan kualitas produk, seperti bedah desain kemasan, bedah desain lapak, dan akselerasi untuk pendampingan penciptaan produk kreatif seni pertunjukan dan penerbitan.

Selaras dengan Sandiaga, Gubernur Zul menyampaikan apresiasinya pada Pemerintah KLU yang telah menjaga gili dengan zona hijaunya. Hal ini menjadi harapan menteri untuk bisa memberikan perhatian lebih pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Lombok Utara. Dengan kedatangan Menparekraf, ada hal-hal kongkrit yang bisa didapatkan.

“Bersama langkah kita, menemukan gagasan, guna memajukan pariwisata ke depan lebih baik,” singkatnya.

BACA JUGA:

• Gubernur Optimis Pariwisata NTB Pulih
• Menparekraf dan Gubernur Kunjungi Gili Terawangan

Sementara itu, Wabup Danny menyampaikan adanya pandemi, pariwisata Lombok Utara yang paling terdampak cukup besar. Hadirnya menteri, semoga dapat memotivasi dan memberikan langkah strategis dalam menghadapi pandemi covid dan strategi sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, agar pariwisata Lombok Utara dapat bangkit dan bisa mempersiapkan diri hingga masa pandemi covid berakhir.

Kegiatan diakhiri, saat rombongan kementerian, gubernur dan wabup menyempatkan berkunjung ke Elephant Park di Desa Sigar Penjalin dan melanjutkan perjalanan ke Sembalun.

wld

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan Hotel Lombok Astoria akan menggelar acara Grebek Sahur pada Minggu dini hari, tepatnya 9 Mei 2021 nanti.

Dijadwalkan dimulai pada pukul 02.00 WITA, 300 paket sahur rencananya akan diberikan kepada para pekerja malam dan masyarakat di seputaran Kota Mataram.

“Ini tak hanya sebagai bentuk Social Responsibility, tetapi juga sebagai bentuk Moral Responsibility dari Lombok Astoria. Pemprov NTB sangat mendukung kegiatan ini,” jelas Najamuddin Amy, S.Sos., MM. selaku Kepala Dinas Kominfotik NTB.

Rute pembagian paket sahur tersebut akan dimulai dari Hotel Lombok Astoria yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Rembige Kecamatan Selaparang. Kemudian bergerak ke daerah Bertais dan Cakranegara dan berakhir di Islamic Center Hubbul Wathan Mataram.

BACA JUGA:

• Bansos untuk 958 Petugas Kebersihan
• Ady Setiawan Asal Bima, Resmi Gabung Timnas

“Grebek Sahur ini sebagai bentuk rasa syukur kami Lombok Astoria yang masih bisa bertahan di masa Pandemi ini. Kami ingin berbagi kebahagiaan kepada masyarakat,” tutur Saeno Kunto sebagai General Manager Lombok Astoria.

Saeno Kunto lebih jauh menjelaskan selain menggelar Grebek Sahur, Lombok Astoria sebelumnya telah membagikan bingkisan terhadap para karyawan tenaga magang dan praktek di tempatnya. Setiap jum’at, Lombok Astoria juga menggelar bagi nasi bungkus kepada masyarakat sekitar.

“Dengan berbagi kami percaya kita tidak akan pernah merasa kekurangan,” tandasnya.

novita@diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan sosial kepada 958 petugas kebersihan, terdiri dari 600 petugas Dinas Kebersihan Kota Mataram dan 358 petugas Cleaning Service (CS) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bang Zul kepada petugas kebersihan, yang  memberikan kontribusi bagi kebersihan lingkungan.

Pemberian bantuan sosial berupa uang tunai Rp. 600.000 dan beras, diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan petugas kebersihan.

“Semoga dengan apa yang kita berikan dapat meringankan kebutuhan bapak ibu semua,” tutur Bang Zul saat memberikan sambutan pada pemberian bantuan sosial yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (06/05).

BACA JUGA:

• Covid-19 di NTB, Bertambah 36 Positif
• Dibantah, Isu Alfamart Masuk Lombok Utara

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menyambut Hari raya Idul Fitri.

“Lebaran ini mereka memiliki harapan untuk kepentingan menghadapi lebaran, diharapkan uangnya dapat digunakan sebaik mungkin, berasnya bisa digunakan untuk fitrah,” tutur Kadis Sosial.

Salah satu petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan Kota Mataram, Mahyudin mengaku bersyukur atas diberikannya bantuan sosial. “Terima kasih kepada Gubernur NTB dan seluruh jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada kami, Insya Allah akan digunakan sebaik mungkin,” tutur Mahyudin.

Ser
diskominfotik