Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), sebagai pengacara negara, dalam hal ini mendampingi Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB, harus memperhatikan sejumlah hal, di antaranya adalah Pemprov NTB tidak boleh dirugikan, adanya kepastian investasi dan masyarakat tidak boleh dirugikan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Koordinator Bidang Intelijen Kejati NTB, Agus Chandra mengungkapkan, bahwa apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat akan menjadi bahan dalam menyusun isi dan kebijakan addendum kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah (GTI).

“Apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat tentu akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka menyusun isi dari kebijakan addendum itu sendiri,” ujar Agus Chandra dalam acara dialog antara perwakilan masyarakat Gili Trawangan dengan Gubernur NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06/2021).

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menegaskan bahwa kebijakan addendum adalah mencari jalan terbaik agar tidak merugikan semua pihak.

BACA JUGA: Jalan Terbaik adalah Addendum dan Tidak Rugikan Semua Pihak

Gubernur meyakinkan bahwa masyarakat Gili Trawangan tidak akan pernah dirugikan lantaran Pemprov NTB telah menandatangani kesepakatan addendum dengan pihak PT GTI.

“Langkah addendum hanya sebagai pembuka saja. Kalau ada kepentingan masyarakat harus diakomodir melalui addendum maka kita akan prioritaskan,” pungkas Zulkieflimansyah.

Nurbaya Sari, perwakilan Masyarakat Gili Trawangan berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat mengedepankan solusi buat masyarakat dan destinasi pariwisata.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ini terkait dengan perjanjian kontrak antara Pemprov NTB dengan PT GTI, agar masyarakat sekitar bisa hidup harmonis dan kondusif untuk mengembangkan pariwisata Gili Trawangan yang lebih baik.

“Saya berharap adanya solusi-solusi terbaik buat masyarakat dan pariwisata NTB di Gili Trawangan,” ujar Nurbaya seusai melakukan dialog dengan Gubernur soal addendum PT GTI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06).

Ia juga mengakui bahwa respon cepat gubernur untuk mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Gili Trawangan patut dibanggakan, sehingga harapan-harapan masyarakat dapat tersampaikan.

“Apa yang menjadi keluh kesah kami sangat cepat direspon oleh gubernur di media sosial. Baru kemarin kami memberikan komentar di akun Facebook pribadinya dan hari ini langsung diundang,” tutur Nurbaya.

BACA JUGA: Jalan Terbaik adalah Addendum dan Tidak Rugikan Semua Pihak

Penandatanganan kesepakatan addendum antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pihak PT Gili Trawangan Indah (GTI) adalah untuk mencari jalan terbaik dan masyarakat di Gili Trawangan tidak akan pernah dirugikan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampakan oleh Gubernur NTB), H. Zulkieflimansyah dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat Gili Trawangan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06/2021).

Gubernur Zulkieflimansyah menjelaskan bahwa addendum bukan semata-mata meneruskan perjanjian kontrak, namun ini justru membuka kesempatan baru sehingga kesakralan perjanjian kontrak bisa dibuka kembali dengan menyepakati berbagai pokok-pokok kerjasamanya.

“Addendum hanya sebagai pembuka saja, kalau ada kepentingan masyarakat harus diakomodir melalui addendum maka kita akan prioritaskan,” tegas Zulkieflimansyah.

Selanjutnya Gubernur mengatakan bahwa kalau pemerintah memutuskan kontrak dengan PT GTI dan pihak GTI tidak menuntut lagi maka semua akan selesai, namun jika pihak GTI keberatan maka masalahnya akan panjang dan berlarut-larut. Tetapi ini negara hukum, datang dengan dua opsi memilih addendum atau putus kontrak.

“Karena mereka masih punya hak sampai tahun 2026. Ada nggak celahnya sampai dengan masa kontraknya terkait hal-hal yang bisa kita lakukan bersama, itulah yang disebut dengan adendum,” ungkap Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Solusi buat Masyarakat dan Pariwisata NTB Harus Dikedepankan

Sementara itu, Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Agus Chandra mengungkapkan, objek perjanjian kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT GTI adalah hak pengelolaan.

Sehingga dalam rangka mendampingi Pemda sebagai pengacara negara maka beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Kejati NTB di antaranya; Pemerintah Provinsi NTB tidak boleh dirugikan, adanya kepastian berinvestasi, dan masyarakat tidak boleh dirugikan.

“Apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat tentu akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka menyusun isi dari kebijakan addendum itu sendiri,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan program Kampung Madani yang ada di kecamatan Pekat, ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama masyarakat telah melaksanakan sejumlah proses.

DOMPU.lombokjournal.com ~ Selama tiga hari, sejak tanggal 14 hingga hari ini, Rabu (16/6/2021), telah dilaksanakan 3 tahapan penting, yaitu uji pakar, uji publik, dan finalisasi rancangan naskah kitab hukum adat “Nggahi Rawi Pahu”.

Rancangan naskah awal diserahkan langsung oleh Kepala Desa Doropeti kepada tim kerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB di Dompu.

Pemda NTB menghadirkan tim pakar dari provinsi yang disandingkan dengan tim pakar daerah yang berasal dari unsur birokrasi terkait, tokoh adat, dan akademisi.

Setelah menggelar tahap uji pakar, tim dari Bakesbangpoldagri NTB menyelenggarakan kegiatan uji publik langsung di Aula Desa Doropeti dengan melibatkan representasi masyarakat desa.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim dari Bakesbangpoldagri Dompu, hingga mencapai tahapan proses finalisasi rancangan naskah Kitab Hukum Adat Nggahi Rawi Pahu.

“Kampung Madani merupakan sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi Dompu sehingga sangat penting memastikan warga Desa Doropeti telah menjalankan seluruh tahapan dengan optimal,” jelas Kepala Bakesbangpoldagri Dompu, H. Fahrozi saat membuka kegiatan uji pakar di aula Kantor Bakesbangpoldagri Kabupaten Dompu.

Harapannya, kampung madani akan dapat direplikasi ke 71 desa lainnya di kabupaten yang dikenal dunia karena sejarah Gunung Tambora dan penyebutannya dalam naskah Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada.

BACA JUGA: Badan Publik NTB Ditargetkan 100 Persen Informatif

Tujuan akhir kegiatan ini adalah menghasilkan rancangan akhir yang akan dibahas kembali bersama warga desa untuk kemudian disepakati sebagai naskah final yang akan disahkan oleh Majelis Adat Desa bersama Pemerintah Desa Doropeti dengan sepengetahuan Pemprov NTB dan Pemda Dompu.

Seluruh rangkaian kegiatan di tahun 2021 ini diharapkan semakin mendekatkan langkah Pemprov NTB Bersama Pemkab Dompu untuk mewujudkan visi NTB Gemilang, khususnya pada butir NTB Aman dan Berkah dengan meningkatkan ketahanan sosial budaya yang partisipatif di masyarakat.

BACA JUGA: SMA Terbuka di KLU Tampung Pelajar Putus Sekolah

Kehadiran program ini disambut gembira oleh warga yang mengakui bahwa banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang belum bisa teruraikan selama ini, mengingat Desa Doropeti terdiri dari warga yang berasal dari beragam suku, yaitu Suku Dompu, Suku Mbojo, Suku Sasak, dan Suku Bali serta keberadaan sentra industri gula yang membuka akses masyarakat desa dengan dunia luar.

diskominfotikntb

SDN 04 Medas, Gunung Sari, Lombok Barat, dibangun dengan bahan bangunan yang berasal dari limbah plastik yang dijadikan plastik blok.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyambut antusias pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Medas, Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang memanfaatkan limbah plastik.

SDN 04 Medas menjadi sekolah plastik blok pertama di dunia yang diinisiasi oleh Classroom of Hope (Australia) bekerja sama dengan Block Solutions (Finlandia), Pelita Foundation Lombok, dan Pemda NTB.

“Alhamdulillah, kita dapat memanfaatkan sampah dan menjadi sumberdaya untuk kita semua, penggunaan bata ecobrik ini sangat ringan, murah, aman saat gempa dan sangat cepat membuatnya. Sekolah ini saja merakit bloknya seperti lego hanya butuh waktu 5 jam, paling lama membutuhkan waktu 1 minggu 10 hari,” kata Sitti Rohmi saat meninjau SDN 4 Medas Bentaur, Selasa (15/06/2021).

Penggunaan bata ecobrik ini memiliki keunggulan, yakni lebih ringan, harganya terjangkau, aman dan meminimalisir waktu. Dengan begitu, pemanfaatan sampah plastik dapat dikelola dengan baik.

Pemprov NTB juga tengah berkolaborasi dengan Block Solutions (Finlandia) akan membangun pabrik bata ecobrik pertama di Asia.

“Insya Allah rencana kita ke depannya akan dibangun pabrik untuk menghasilkan blok plastik, untuk mengakomodir pengelolaan sampah plastik di NTB,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: TV Analog Migrasi ke Digital Pada 2 November 2022

diskominfotikntb

Perlu kita luruskan bahwa yang dimaksud dengan TV digital tersebut berbeda dengan yang ada di smartphone.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sebagian masyarakat awam menilai bahwa televisi (TV) digital sama halnya dengan streaming di smartphone, padahal keduanya sangat berbeda. Layanan streaming dibutuhkan paket data untuk koneksi internet , sedangkan TV digital tidak memerlukannya.

Masyarakat dapat menikmati layanan TV digital hanya dengan menggunakan alat tambahan yang disebut Set Top Box (STB), tanpa harus mengganti TV dan harga STB cenderung terjangkau serta mudah didapat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi NTB, Yusron Saudi dalam talkshow Berugak TVRI NTB bertemakan “Ancang-ancang Migrasi TV Digital Indonesia”, Senin (14/06).

“Perlu kita luruskan di tengah masyarakat, jadi yang dimaksud dengan TV digital tersebut. Sesungguhnya TV digital berbeda dengan yang ada di smartphone,” tutur Yusron.

BACA JUGA: TV Analog Migrasi ke Digital Pada 2 November 2022

Melalui siaran digital, masyarakat akan mendapat manfaat berupa kualitas gambar dengan resolusi tinggi dan suara yang lebih jernih. Selain itu, akan lebih banyak pilihan saluran TV yang bisa dinikmati.

Semua manfaat tersebut akan dinikmati masyarakat secara gratis karena proses digitalisasi penyiaran ini dilakukan pada penyiaran tetap tidak berbayar (free to air/FTA).

“Jaminan yang akan diperoleh masyarakat saat melakukan migrasi dari analog ke digital adalah kualitas hasil siaran dengan kualitas gambar dan warna yang jauh lebih baik dari yang dihasilkan TV analog,” ujar Yusron.

diskominfotikntb

Pemerintah bersama KPID NTB akan terus mensosialisasikan migrasi televisi (TV) analog ke TV digital agar masyarakat dapat mempersiapkan diri

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya membangun komitmen bersama seluruh stakeholder terkait dalam mensukseskan migrasi siaran TV analog ke TV digital atau Analog Switch Off ASO yang tertuang dalam amanah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal ini akan mendorong tersedianya saluran siaran yang lebih banyak, sehingga membuka peluang lebih luas bagi para pelaku penyiaran dalam menjalankan fungsinya dan dapat memberikan peluang lebih banyak bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam industri penyiaran ini.

“Kami dari Pemerintah Provinsi NTB terus mengupayakan kebutuhan-kebutuhan yang akan disesuaikan dengan kemampuan daerah dan yang lebih penting bagaimana kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait yang memiliki kewenangan. Sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat terjawab dan teratasi,” kata Kepala Bidang Informasi Komunikasi dan Publik (IKP) Dinas Kominfotik NTB, Athar saat menjadi narasumber dalam talkshow Berugak TVRI NTB bertemakan “Ancang-ancang Migrasi TV Digital Indonesia”, Senin (14/06/2021).

Athar juga menegaskan bahwa Pemerintah NTB bersama KPID NTB akan terus mensosialiasaikan migrasi televisi analog ke televisi digital atau ASO, agar masyarakat mempersiapkan diri dalam menghadapi perpindahan sistem siaran tersebut.

BACA JUGA: TV Digital Dianggap Streaming Oleh Sebagian Masyarakat Awam

“Insya Allah nanti menjelang periode, 31 Maret 2022 kami akan lebih intens mensosialisasikan hal yang terkait dengan pengalihan analog ke digital sehingga masyarakat kita mendapat informasi yang cukup memadai dan mempersiapkan dalam memperoleh kebutuhan dasar untuk mendapatkan hak informasi terpenuhi,” ujarnya.

diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyatakan bahwa program unggulan NTB, yakni; Revitalisasi Posyandu, membutuhkan komitmen atau dukungan dari semua pihak, termasuk akademisi, dalam memperluas akses kesehatan. .

Bentuk sinergi itu dibutuhkan karena revitalisasi posyandu kini berubah menjadi Posyandu Keluarga, yang tidak lagi melayani kesehatan ibu dan anak saja, namun juga sebagai pusat edukasi.

Posyandu juga memperluas sasaran pelayanan kesehatannya, yaitu kepada para remaja dan lanjut usia (lansia), serta masalah sosial masyarakat melalui keluarga berkualitas dengan sumber daya manusia yang bermutu.

“Universitas Mataram yang kita banggakan harus dapat mendorong pembangunan kesehatan dan pendidikan di NTB,” ujar Sitti Rohmi Djalilah M.Pd dalam kegiatan visitasi Konsul Kedokteran Indonesia, di Pendopo Wagub, Senin (14/06/2021)

Dalam kegiatan yang dilakukan secara daring tersebut, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mataram (Unram) yang turut sebagai partisipan, menyampaikan rencananya  membuka Program Pendidikan (Prodi) Dokter Spesialis, yang terdiri dari program studi Obstetri (bedah) dan Ginekologi (kebidanan).

BACA JUGA: Dokter Bedah Minim, UNRAM Akan Buka Prodi Dokter Spesialis

Dekan FK Unram, dr. Hamsu Kadriyan mengatakan, rencana penyelenggaraan kedua prodi itu merupakan visi pengembangan lembaga pendidikan, dan juga sebagai kontribusi Unram terhadap pembangunan kesehatan, terutama pendidikan di NTB.

“Visitasi dalam rangka persiapan Prodi Obstetri dan Ginekologi ini selesai sampai Jumat besok. Hasil rekomendasi akan diserahkan ke Konsul Kedokteran Indonesia dan Kemendikbud untuk izin pembukaan prodi,” jelas dr. Hamsu.

diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menurut data Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mataram (Unram), ketersediaan dokter bedah di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih minim yaitu baru 38 orang. Hal inilah yang mendorong rencana dibukanya Program Pendidikan (Prodi) Dokter Spesialis, yang terdiri dari program studi Obstetri (bedah) dan Ginekologi (kebidanan).

Rencana dibukanya Prodi Dokter Spesialis, ini, dipaparkan oleh FK Unram kepada Wakil Gubernur NTB, Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP), serta hadirin lainnya secara daring, dalam kegiatan visitasi Konsul Kedokteran Indonesia, di Pendopo Wagub, Senin (14/06/2021).

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi rencana tersebut dan mengatakan bahwa pembangunan kesehatan dan pendidikan NTB tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, salah satunya adalah kebutuhan dokter spesialis yang belum sebanding dengan jumlah penduduk.

Program Studi Kebidanan dan Bedah yang akan dibuka merupakan kontribusi Unram dalam pembangunan masyarakat, seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan juga masalah kesehatan lain, seperti stunting, gizi buruk dan lainnya.

“Semoga di masa depan, FK Unram dapat melahirkan dokter-dokter spesialis yang berkualitas terutama dalam mendukung program unggulan Revitalisasi Posyandu,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA:

• Wagub NTB: Revitalisasi Posyandu Butuh Dukungan Akademisi
• Tambora Agar Optimal, NTB Ajukan Program ke Menparekraf

Sementara itu, Dekan FK Unram, dr. Hamsu Kadriyan, dalam penjelasannya mengatakan bahwa FK Unram yang telah terakreditasi A telah menyiapkan persyaratan maksimal agar kedua prodi tersebut segera dibuka.

Pihaknya optimis terhadap penyelenggaraan kedua prodi tersebut sebab selain menjadi visi pengembangan lembaga pendidikan, juga sebagai kontribusi bagi pembangunan kesehatan, terutama pendidikan di NTB.

FK Unram yang berdiri 18 tahun silam dan terbilang muda usianya, saat ini sudah masuk 18 besar Fakultas Kedokteran terbaik se-Indonesia, sesuai rilis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

“FK Unram sangat mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi dalam pembukaan kedua program studi ini untuk kemajuan daerah,” tutur dr. Hamsu.

diskominfotikntb

BIMA.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mengajukan program pengembangan Geopark Tambora Pulau Sumbawa secara langsung kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Sandiaga Salahudin Uno, saat kunjungannya ke Bima, Minggu (14/06/2021).

“Alhamdulillah, Kita sudah langsung ajukan pengembangan kawasan Getimalopark Tambora Pulau Sumbawa pada Pak Menteri Pariwisata. Sehingga, ke depannya kita harapkan Geopark Tambora bisa lebih optimal memberi manfaat pada masyarakat Bima-Dompu serta Pulau Sumbawa,” ujar Zulkieflimansyah.

Hal ini menurut Gubernur terkait dengan amanah pengembangan Geopark yang telah tertuang dalam Perpres Nomor 9 tahun 2019, tentang Geopark, dan Permenparekraf Nomor 2 tahun 2020 tentang pengembangan Geopark sebagai Destinasi Wisata.

“Geopark Tambora saat ini telah berstatus Geopark Nasional, maka kita memang punya peluang untuk meminta support-support dari kementrian terkait. Termasuk Kemenparekraf. Doa kan agar program yang kita ajukan dapat segera direalisasikan oleh Kementrian terkait,” imbuh Zulkieflimansyah.

Pengajuan proposal program dari Gubernur NTB disambut baik oleh Sandiaga Uno dan akan memberikan dukungan pada Geopark Tambora.

“Kami siap support Geopark Tambora. Semoga ke depannya bisa jadi UNESCO Global Geopark, serta menjadi daya tarik pariwisata yang berkelanjutan. Bisa membuka peluang usaha ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sandiaga.

BACA JUGA:

• Pacuan Kuda Bima “Pacoa Jara”, Magnet Pariwisata Dunia
• Bima Kini Bakal Jadi Pesaing Destinasi Wisata di Indonesia

Sementara itu, General Manager Geopark Tambora, Hadi Santoso, menjelaskan bahwa program yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dirumuskan oleh Dewan Pelaksana Geopark Tambora atas masukan, baik informal maupun formal, dari berbagai stakeholder terkait.

Di antaranya adalah Pemda Kabupaten Dompu, Kota Bima, Balai Taman Nasional Tambora, Balai KSDA, Dinas lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Perguruan Tinggi, NGO dan masyarakat adat.

“Insya Allah, proposal program yang diajukan oleh Pak Gubernur, sudah sangat komprehensif. Dari mulai permintaan pembangunan bandara perintis kawasan Geopark Tambora di bagian Dompu. Perbaikan akses, fasilitas atau amenitas di kawasan wisata. Pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat pelaku wisata. Termasuk bantuan peralatan bagi UMKM di lingkar Tambora, dll” tandas Hadi.