Wagub NTB: Siapkan Tenaga Kerja yang Bisa Terserap Dunia Usaha

MATARAM.lombokjournal.com —

Untuk menyerap tenaga kerja yang telah dipersiapkan dalam berbagai program pelatihan, Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, dapat meningkatkan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau dunia usaha (link and match) ke depan.

Sehingga, program pelatihan tenaga kerja di NTB yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja (BLK) dapat terserap oleh dunia usaha atau pasar kerja regional maupun nasional.

“Jangan sampai tenaga kerja yang dilatih, tidak dibutuhkan oleh dunia industri atau pasar kerja,” pesan Ummi Rohmi sapaan Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, saat rapat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jum’at (28/05/21) di Aula Pendopo Wagub.

Selain itu, menurut Wagub di era pasar kerja terbuka saat ini, NTB wajib menyiapkan dan menggunakan tenaga kerja lokal, misalnya; persiapan untuk pembangunan Smelter di Sumbawa dan MotoGP Mandalika.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH mengatakan, pihaknya sedang menata dan mengidentifikasi semua persoalan di dinas.

Termasuk saat ini sedang meningkatkan link and match dengan dunia usaha, agar pasar kerja yang tersedia dengan tenaga kerja yang disiapkan dan dilatih di BLK dapat sinkron.

Data tahun 2020-2021 menjelaskan ada sekitar 10 ribu calon tenaga yang dilatih di BLK, dan baru terserap sekitar 4.000 tenaga kerja. Itulah pentingnya ada match dan link dengan dunia usaha untuk hal ini.

“Di NTB ada 113 mitra kerja terakreditasi yang akan tingkatkan koordinasi serta link and match, agar serapan tenaga kerja tercapai,” pungkas Gede.

Edy@diskominfotik_ntb

Industrialisasi NTB, Pemda Dorong Masyarakat Manfaatkan STIPark

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pengembangan kawasan agroindustri dan industri kecil menengah (IKM), melalui program industrialisasi yang telah disahkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Industri NTB tahun 2020.

Kehadiran Science, Tehnology, dan Industrial Park (STIPark) NTB diharapkan mampu menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkreasi dan inovasi, melalui program inkubasi di STIPark.

Kepala UPTD STIPark Provinsi NTB, Roni Yuhaeri, A. Pi., M.Pi., mengungkapkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah.

Terdapat empat komponen yang ada di STiPark yang saling berkaitan, yakni; akademisi, dunia usaha atau industri, pemerintah yang membuat regulasi serta masyarakat atau komunitas.

“Diharapkan infrastruktur yang ada di STIP, walau belum sempurna, diharapkan kita sudah memulainya sebagai ajang untuk bertukar pikiran,” kata Roni pada acara Bincang Gemilang edisi ke-2, Jumat (28/05/21) di Kantor Diskominfotik NTB.

Dengan adanya sentuhan teknologi terutama dimulai dari permesinan, Roni yakin produktifitas pengolahan dari berbagai potensi dapat meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi produk yang dihasilkan masyarakat.

“Banyaknya IKM yang masih menggunakan alat manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun apabila sudah menggunakan teknologi maka berbagai produk dapat dengan mudah diselesaikan,” pungkas Kepala STIPark NTB ini.

Turut hadir pada acara ini adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, dan beberapa narasumber dari IKM.

Diskminfo

Beasiswa NTB 2020: Uang Negara Kembali dan Tidak Ditemukan Kerugian

MATARAM.lombokjournal.com ~ Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, Jumat (28/05/21) menegaskan, tidak ada kerugian negara terhadap penyelengaraan program beasiswa NTB pada tahun anggaran 2020.

Dari sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, temuan kerugian negara akibat biaya yang sudah terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 87.030.000 seluruhnya sudah dikembalikan ke kas negara.

“Artinya uang negara atau daerah, sudah masuk kas lagi dan tidak ada kerugian negara,” kata Ibnu Salim saat dikonfirmasi via telepon.

Kemudian, Ibnu Salim menjelaskan bahwa beberapa catatan lainnya mengenai LHP terhadap program beasiswa NTB seluruhnya bersifat administratif dan sudah dituntaskan sesuai rekomendasi BPK.

“Ini hanya faktor kelemahan pemahaman tata kelola. Sedangkan programnya sudah terlaksana sesuai yang direncanakan,” ungkap Ibnu.

Sementara itu, sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, Sri Hastuti, menyatakan bahwa temuan kerugian yang dikembalikan murni administratif dan teknis pelaksanaan kegiatan. Seperti; pengembalian sisa pembelian tiket dari anggaran yang sudah diberikan kepada penerima beasiswa.

“Sudah kami kembalikan. Karena memang yang 87 juta itu adalah sisa dana. Misal kita menganggarkan pembayaran tiket 30 juta, tapi real costnya 27 juta. Sisanya 3 juta. Itulah yang kita kembalikan. Itulah rinciannya sampai ada catatan sebanyak 87 juta,” terang Tuti panggilan akrabnya.

Sehingga ia memastikan bahwa LPP NTB telah melaksanakan seluruh rekomendasi BPK RI terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2020. Termasuk beberapa di antaranya mengenai penundaan keberangkatan mahasiswa NTB yang akan melaksanakan studi di Rusia.

“Meski Rusia saat itu tutup border untuk orang asing hingga hari ini, namun mereka sudah melaksanakan perkuliahan sejak Oktober 2020. Sehingga BPK RI memberi catatan, jika hingga 30 Desember 2021 belum juga berangkat ke Rusia, maka beberapa komponen beasiswa seperti; biaya hidup, harus sudah dikembalikan,” jelas Tuti.

Hal tersebut juga digaris bawahi oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, H. Ahmad Masyhuri, yang menangani langsung anggaran program beasiswa NTB.

Ia memastikan seluruh rekomendasi LHP BPK untuk program beasiswa NTB akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan penyempurnaan pengelolaan beasiswa NTB tahun 2021.

Termasuk beberapa komponen beasiswa yang harus dikembalikan oleh mahasiswa jika tidak jadi berangkat ke Rusia.

“Walaupun belum berada di Rusia, tetapi mereka sebenarnya kuliah secara online dan membayar biaya pendidikan. Nanti ketika batas waktu yang diberikan oleh BPK, tiba, mereka diwajibkan mengembalikan beberapa komponen beasiswa, seperti; biaya hidup di luar negeri,” tutup Masyhuri.

Diskminfo

Evaluasi Sinergi Pendamping Program Dengan Kecamatan dan Desa

TANJUNG.lombokjournal.com —

Evaluasi Kinerja pendamping dengan melihat hasil akhir rata-rata akan digunakan untuk menentukan kelayakan pendamping, misalnya layak untuk membuat, layak untuk dipromosikan, atau kurang layak untuk membuat.

Hasil akhir rata-rata akan berupa nilai A sampai D. Tingkat kehadiran kurang dari 25% (akumulatif selama 1 periode kinerja) akan mendapatkan nilai D. Nilai A, B, C, atau D ditentukan dengan skala skor penilaian

Dinamika program Pusat dengan Daerah, terutama program rutin non terpadu pada Stunting (Dikes), Kampung KB (BP2KBPMD), Paud HI (Dikpora) dan SLDT (Dinsos).

Penyampaian Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lombok Utara diwakili Kepala Bidang Sosial Budaya, I Putu Heri Suditha,S.PI, memaparkan serangkaian materi di depan forum, Jum’at (28/05/21) yang bertempat di Aula Sekretariat Bappeda KLU.

Putu Heri dalam penyampaiannya Seputar kampung KB, Stanting dan Evaluasi monitoring dan evaluasi pemantauan, ungkap Putu Heri.

Ia melanjutkan, untuk titik koordinat pada lingkup Kabag Kesra, Setda, Kasi Kessos Kecamatan dan Kasi Kesra di Desa. Harap hasil beda dengan cara yang sama,”Sia Sia”.
Sinergi adalah strategi/cara melaksanakan pembangunan dan tanpa sinergi ketentuan Outcame sulit untuk di capai, mahal dan lama, kata Pt.Heri.

Sinergi menciptakan empati, budaya keterbukaan dan berbagi (data dan laporan), kebersamaan dalam penuntasan karakter pelaksanaan program: koordinatif dan terpadu dalam data dan jadwal pelaksanaan, sekretariat pengendalian (feed back response system).

Sementara untuk di Kecamatan, pemantauan dan koordinasi lintas desa. Pada forum diskusi menyampaiakan laporan kegiatan masing masing dengan diawali oleh Camat Tanjung, Samsul Bahri,S.Sos,MM menyampaikan beberapa gambaran keberhasilannya sebagai referensi kepada peserta yang lain.

Pada sesi diskusi masing masing peserta menyampaian laporan yang dilanjutkan dari Sekcam Pamenang, Lalu Gita Bayu menyebutkan tidak jauh berbeda dengan kecamatan Tanjung.

Bayu mengakui kegiatan kegiatannya kurang terpublikasi disamping kondisi sekretariat di kantornya masih sementara, akibat Gempa Bumi 2018 yang lalu dan sampai saat ini beberapa ruangan Kasi dan aula tidak bisa di gunakan.

Untuk Kecamatan Gangga, Kayangan belum banyak yang disampaikan pelaporannya. Sementara perwakilan Kecapatan Bayan, Iramalip,S.Sos, menyampaikan penyelesaian pemberhentian Kepala Desa terselesaikan di tingkat kecamatan.

Iramalip mengakui masih ada koordinasi terputus, terutama terkait laporan data pendamping dengan pihak kecamata. Ia ibaratkan “mencari jarum di tengah lautan”,tutur Iramalip.

Bappeda KLU diwakili Kabid Kebudayaan, I Putu Heri Suditha,S.IP menyimpulkan, koordinasi paling penting karena selain laporan bagus dan cepat, waktu hemat dan kos murah.

Kepaa Bappeda KLU, Herianto,SP, di akhir acara memberankan biaya pendampingan tidak sedikit meski laporan belum maksimal.

Herianto berikan contoh yang ditujukan kepada Kepala Desa Gondang, Supriadi, terkait musyawarah desa.

“Apakah Desa Gondang sudah melakukan Musdrs DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tanya Kepala Bappeda KLU? Mana data DTKS itu?” tegas Herianto.

Ditegaskannya, kita jangan bereuphoria tapi harus kerja dan kerja sungguh sungguh, dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

ang

Kawasan Budidaya Lobster Nasional di NTB Dibangun Tahun Ini

JAKARTA.lombokjournal.com —

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menunjuk Provinsi NTB sebagai tempat budidaya lobster nasional pada bulan Maret lalu. Menindaklanjuti hal itu, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah ‘jemput bola’ ke Jakarta guna membahas hal-hal strategis maupun teknis untuk mewujudkannya.

“Pak Menteri menegaskan kembali komitmen menjadikan NTB sebagai pusat budidaya Lobster nasional. Konkritnya mulai tahun ini akan dibangun kawasan budidaya terintegrasi, yaitu; Lobster Estate di Telong Elong Lombok Timur serta membangun Shrimp Estate di Samota” jelas Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, Kamis (27/5) di Jakarta.

Bang Zul meyakini rencana pengembangan NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penghasilan masyarakat.

Kemudian kendala-kendala yang dihadapi pemda dan pembudidaya lobster selama ini juga bisa tersolusikan.

Dengan membangun Lobster Estate, para nelayan dan pembudidaya akan didampingi oleh pemerintah, ada intervensi teknologi pembudidayaan. Lebih jauh nantinya akan ada sistem pemantauan harga, sehingga harga lobster lebih transparan dan stabil.

“Melalui program ini, proses produksi dan pemasaran akan terintegrasi, sehingga tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat” ungkap doktor ekonomi industri tersebut.

Sementara itu, Menteri KKP menjelaskan alasan kuat mengapa NTB dijadikan pusat budidaya lobster di Indonesia. Sebab, NTB secara infrastruktur dan sumber daya manusia sudah memenuhi syarat, tinggal diperkuat.

Sedangkan pelaksanaan program pengembangan harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru, sehingga produktivitas tambak-tambak budidaya lobster tidak mengancam kelestarian laut Lombok yang indah dan bersih.

“Di samping itu, program pengembangan harus membawa berkah bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial” tambah Menteri Trenggono.

Sepanjang tahun lalu berdasarkan data Pemprov NTB, produktivitas budidaya di kampung lobster Lombok Timur mencapai 82.568 kilogram atau setara dengan nilai Rp. 41,28 miliar.

Hasil lobster ini dihasilkan oleh pembudidaya yang jumlahnya sekitar 147 kelompok, dengan total keramba jaring apung lebih dari 8.400 lubang.

Selain budidaya lobster, pertemuan dengan Menteri KKP juga membahas tentang rencana pengembangan budidaya udang dan rumput laut. Di NTB, ada beberapa kawasan yang dinilai oleh kementerian KKP sangat cocok untuk mengembangkan budidaya dua komoditas tersebut.

diskominfotikntb

MotoGP 2022 di NTB, Konektifitas Transportasi Dipercepat

JAKARTA.lombokjournal.com —

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (kemenhub) mendukung penuh pengembangan sarana dan prasarana di Nusa tenggara Barat (NTB) untuk mensukseskan perhelatan event internasional MotoGP pada tahun 2022 mendatang.

Pembangunan konektifitas udara yang difokuskan pada perpanjangan runway dan perluasan terminal Bandara Internasional Zainudin Abdul Majdi (BIZAM) yang dikembangkan oleh Angkasa Pura ditargetkan selesai Agustus tahun ini.

Pembangunan infrastruktur darat juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas keselamatan jalan, guna mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika serta pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas dan fasilitas keselamatan transportasi ketika penyelenggaraan MotoGP 2022.

Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Ir. Budi Karya Sumadi saat bertemu Gubernur NTB, H. Dr. Zulkieflimansyah di Jakarta, Kamis (27/05).

Ir. Budi Karya Sumadi bersama Dr. Zulkieflimansyah

“Begitu juga pembangunan fasilitas keselamatan jalan dan alat angkut berupa bus-bus penumpang sedang disiapkan. InsyaAllah akan dicarikan dananya tahun ini dan sisanya tahun 2022, sehingga ketika MotoGP dilaksanakan pada bulan Maret tahun depan semuanya sudah siap,” ujar Menhub.

Selain itu, pengembangan infrastruktur laut dilakukan dengan mempercepat penyerahan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana, dan Prasarana, Serta Dokumen (P3D) di 5 Pelabuhan Regional.

Di sisi lain, pembangunan sarana perhubungan laut khususnya di dermaga Gili Mas sudah mulai beroperasi. Dermaga pelabuhan Gili Mas juga sudah dikembangkan tahun lalu untuk kapal-kapal pesiar Cruise ukuran besar yang bisa juga dijadikan hotel terapung bagi ribuan penonton MotoGP.

“Kalau laut, relatif sudah cukup, terutama lintas penyeberangan dari Jawa dan Bali ke Lombok,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, H. Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan yang luar biasa terhadap pembangunan di NTB. Terutama dalam mendukung pengembangan fasilitas penunjang untuk mensukseskan perhelatan MotoGP yang akan digelar di Mandalika mendatang.

“Event internasional MotoGP ini bukan hanya milik masyarakat NTB, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk sama-sama mensukseskannya,” pinta gubernur.

Gubernur NTB yang akrab disapa Dr. Zul, berharap perhelatan MotoGP bukan hanya sebagai olahraga balap sepeda motor kelas dunia semata, tetapi gelaran itu memiliki dampak yang besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Manikp@kominfo

Paska Idul Fitri dan Liburan, Covid 19 di NTB Terkendali

MATARAM.lombokjournal.com —

Paska Idul Fitri dan libur Lebaran, Wakil Gubernur DR Hj Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, penanganan dan pengendalian pandemi Covid 19 di NTB berjalan dengan baik.

Sebelum Lebaran, angka pasien terpapar Covid 19 di 10 kabupaten/kota sebanyak 453 kasus dan setelah Lebaran naik menjadi 482 kasus, dalam kurun waktu 7 hari (14 – 21 Mei) .

“Kondisi di NTB saat ini masih aman terkendali. Dari data angka kasus duabelas hari sebelum dan sesudah Lebaran, naiknya hanya 6,4 persen”, ujar Ummi Rohmi dalam acara Indonesia Bicara di TVRI, Kamis (27/05).

Penanganan yang terkendali didasarkan pada persentase kesembuhan dan bed occupancy rate (BOR) atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dalam batas normal.

Bahkan angka kesembuhan NTB masih di atas rata rata nasional dan ketersediaan tempat tidur di bawah 50 persen dari indikator normal.

Selain itu, capaian vaksinasi saat ini sudah menyasar 219.819 orang untuk vaksin dosis pertama atau 195,8 persen dan vaksinasi dosis ke-dua sudah sebesar 136,1 persen.

Hampir dipastikan target vaksinasi bagi tenaga kesehatan (nakes), aparat pelayanan publik, guru dan lansia tidak mengalami hambatan berarti.

“Vaksinasi dosis pertama sudah jauh melampaui seratus persen. Hanya PR nya untuk dosis kedua bagi lansia baru 50,7 persen”, jelas Sitti Rohmi.

Pemerintah provinsi juga terus merevitalisasi peran Posyandu Keluarga dari fungsi semula yang hanya melayani kesehatan ibu dan anak, menjadi sarana vaksinasi serta persoalan sosial lainnya, seperti; remaja dan buruh migran, edukasi dan literasi di berbagai sektor.

Selanjutnya, sebagai strategi penanganan, penggunaan alat rapid tes antigen, Entram, produksi NTB, telah didistribusikan penggunannya di kabupaten/kota. Selain lebih murah, Entram juga memiliki sensitifitas yang cukup baik untuk mendeteksi penyebaran virus dari pemeriksaan setiap orang.

Sementara itu, pakar pandemi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan bahwa surveillance dan contact tracing bagi orang tanpa gejala (OTG) dan bergejala seharusnya makin ditingkatkan. Sebab sejak September 2020, pemeriksaan PCR yang terbatas dan contact tracing yang menurun secara nasional dikhawatirkan menyebabkan ledakan kasus yang tak terduga dalam masyarakat.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar contact tracing di kabupaten/kota makin digencarkan, selain menerapkan protokol kesehatan terus menerus dan disiplin pada semua orang.

“Ini agar kita tahu penyebarannya sebab perbandingan OTG dan yang bergejala saat ini satu banding satu setengah. Ini harus diperbaiki sehingga deteksi kasus lebih cepat. Vaksinasi dan pembatasan mobilitas juga harus dipercepat serta dibuatkan kebijakan yang tepat dalam mencegah penyebaran virus”, ujar Miko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) penanganan Covid 19 yang digelar secara virtual (video conference) pasca Idul Fitri, menyebut NTB masuk dalam lima besar zona merah daerah yang tertinggi angka kasusnya.

Lomba Kampaye Sehat Sukses Tekan Lonjakan Covid 19 di Pilkada 2020

MATARAM.lombokjournal.com —

“Lomba Kampanye Sehat” yang diinisiasi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 yang lalu mendapatkan penghargaan dari Pemerintah provinsi NTB.

Penghargaan, ini, diberikan atas dasar penilaian bahwa kegiatan tersebut berhasil menekan angka penyebaran Covid 19 dan munculnya klaster baru pada pilkada. Lomba Kampanye Sehat mematahkan prediksi meningkatnya kasus Covid 19 paska pilkada dari berbagai pakar di Indonesia.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menjelaskan bahwa tindakan pencegahan itu, lebih baik dari pada tindakan kuratif. Artinya jangan menunggu kejadian baru dilakukan tindakan pencegahan atau pengobatan.

“Sama dengan penanganan terhadap Covid-19, tindakan promotif dan preventif yang menjadi indikator dalam Lomba Kampaye Sehat, seperti; penerapan prokes, tim satgas dan indikator lain, harus ditegakan”, ujar Wagub saat membuka kegiatan Kampanye Sehat Award, Kamis (05/27) di Tribun Lapangan Bhara Dhaksa Polda NTB.

Selanjutnya, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, mengatakan bahwa lomba kampanye sehat ini merupakan satu-satunya inovasi dalam menekan angka peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

“Bahkan Lomba Kampanye Sehat ini terbukti di akui Kapolri hingga Ketua KPU RI”, puji Ummi Rohmi.

Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal, S.Ik, MH, dalam sambutannya mengatakan bahwa Lomba Kampaye Sehat Pilkada 2020 mustahil dapat terlaksana secara maksimal jika tanpa dukungan dan sinergi dari pemerintah provinsi NTB, Danrem serta jajarannya, KPU, Bawaslu, Toko Agama, masyarakat dan unsur Forkopimda serta perangkat pasangan calon (paslon).

Lomba Kampanye Sehat berhasil mendorong para paslon menjadi kreatif, dengan menerapkan prosedur kesehatan (prokes) dalam strategi kampayenya, sesuai peraturan KPU (PKPU) dan maklumat Kapolri.

“Lomba Kampaye Sehat merupakan kegiatan satu-satunya di Indonesia, hanya ada di NTB. Sehingga jajarannya bekerja keras untuk mensukseskan lombanya, dengan tujuan utama menjaga masyarakat dari pandemi, dan keamanan”, ujar Mohammad Iqbal.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, melaporkan bahwa penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, pada seluruh proses atau tahapannya 96 persen menerapkan prokes. Bahkan tercatat tingkat partisipasi pemilihnya cukup tinggi.

Berdasarkan keputusan dewan juri Lomba Kampanye Sehat, yang didaulat sebagai pemenang pertama adalah paslon walikota Mataram Hj. Putu Selly Andayani dan TGH. Abdul Manan.

Kemudian juara 2 diraih paslon tunggal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Musyafirin dan Fud Saifuddin. Sedangkan juara 3, diraih paslon Walikota Mataram Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi.

Edy@diskominfotik_ntb

Presiden Jokowi: Prosedur Penting, Lebih Penting Target Tercapai

Wagub NTB, DR, Hj, Sitti Rohmi Djalillah, mengikuti Rakornas secara virtual

MATARAM.lombokjournal.com —

Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan-pesan terkait percepatan pemulihan ekonomi nasional pada kuartal ke-dua dalam gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 pada Kamis, 27 Mei 2021, yang disiarkan via akun Youtube resmi sekretariat negara.

Rakornas bertema “Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi”, ini diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), DR, Hj, Sitti Rohmi Djalillah, di ruang Wagub NTB.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan untuk mencapai target percepatan pemulihan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2021, yakni lebih dari 7 persen. Karena, di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus 0,74 persen.

“Sekali lagi tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir Rp700 triliun,” kata Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan, masyarakat menantikan manfaat dari setiap anggaran yang dikeluarkan untuk berbagai program pemerintah.

“Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditetapkan. Sekali lagi ini juga harus secara akuntabel, efektif dan efisien. Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya,” ujarnya.

Karena itu, Jokowi menekankan bahwa pengawasan internal yang dilakukan pemerintah harus terjamin. Tidak boleh ada serupiah pun yang salah sasaran, disalahgunakan, apalagi menjadi obyek korupsi.

Presiden juga menekankan bahwa negara tidak memberikan toleransi kepada penyelewengan anggaran.

“Apalagi di saat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semua sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” jelas Presiden.

BACA JUGA:

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan terdapat empat kunci yang mampu menciptakan efektivitas berbagai program pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19.

“Satu tahun mengawal penanganan pandemi, kami menemukan banyak pelajaran berharga agar program pemerintah berjalan lebih efektif baik untuk penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, maupun program strategis lainnya,” jelasnya.

Kunci pertama yaitu efektivitas program pemerintah sangat bergantung pada tahap perencanaan dan penganggaran program kegiatan. Belanja pemerintah juga harus dirancang dengan baik dan jelas termasuk target hasil atau dampaknya maupun ukuran keberhasilannya.

Kunci ke-dua adalah kebijakan dan program pemerintah harus diorkestrasi dalam satu harmoni baik antar instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ke-tiga data yang harus akurat, valid, dan dikelola dengan baik karena merupakan kunci untuk mempermudah monitoring hingga pelaporan. Terakhir, kesuksesan program pemerintah tidak tak lepas dari kesigapan mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya secara cepat.

Muhammad Yusuf Ateh juga menjelaskan, realisasi belanja negara hingga akhir April 2021 mencapai Rp 723 triliun atau 26,3% dari target tahun ini Rp 2.750 triliun.Belanja negara itu tumbuh 15,9% dari periode April 2020.

Sementara itu, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 baru mencapai Rp 183,98 triliun hingga 21 Mei 2021. Realisasi ini setara dengan 26,3% dari pagu anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.

novita@diskominfotikntb

Posyandu Keluarga Lindungi Anak Korban Stigmatisasi Terorisme

MATARAM.lombokjournal.com —

Posyandu keluarga sebagai salah satu program unggulan NTB Gemilang, dapat menjadi pusat edukasi bagi anak yang rentan menjadi korban, pelaku dan terkena stigmatisasi dari perilaku terorisme orang tuanya.

Hal tersebut disampaikan Asisten I Setda Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, dalam kegiatan FGD bertema “Supervisi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme” di Lombok Astoria Mataram, Selasa (05/25).

Selanjutnya, Baiq Eva menjelaskan bahwa sasaran posyandu adalah keluarga, mulai dari bayi, remaja hingga lansia. Jadi sangat tepat jika posyandu menjadi tempat disampaikannya informasi tentang paham radikalisme dan terorisme.

“Tepat sekali. Karena kata kunci untuk menjaga stigma anak dari orang tua yang terlibat terorisme dari cara pandang masyarakat, melalui pemahaman dan sosialisasi yang secara terus menerus dilakukan”, tutur Baiq Eva.

Untuk itu, tugas bersama semua elemen masyarakat untuk mengarahkan anak-anak, ke hal yang positif supaya tidak menjadi pelaku juga, termasuk tugas keluarga dalam mengasuh dan mendidik anak-anak ini.

“Guru di sekolah, termasuk pemerintah daerah, juga mempunyai tanggung jawab memberikan penanganan yang cepat, baik rehabilitasi fisik, psikis, pendampingan sosial, peradilan, edukasi ideologi, konseling dan pendampingan sosial”, tegasnya.

Sementara itu, melalui siaran video via online, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kemen PPPA RI, Nahar, SH., M.Si menegaskan diskusi ini dapat memberikan rekomendasi agar usaha perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme di NTB tercapai. Seperti, desain bagaimana menyusun regulasi yang membuat kebijakan terkait dengan perlindungan khusus anak dari sudut pandang perlindungan khusus.

Terdapat 3 hal yang harus diwaspadai dalam perlindungan anak, yaitu; pertama terkait dengan pentingnya pendidikan, sehingga pendidikan tidak mengarah kepada paham-paham radikalisme dan mengarah kepada tindakan-tindakan yang bersifat terorisme.

Kemudian, ke-dua terkait dengan persoalan ideologi serta ke-tiga adalah soal nasionalisme.

Dalam UU perlindungan anak diingatkan untuk dilakukan upaya edukasi dalam upaya perlindungan khusus bagi anak korban terorisme, yaitu; edukasi berkaitan dengan masalah pendidikan ideologi dan nasionalisme, upaya konseling tentang bahaya terorisme, serta rehabilitasi dan pendampingan sosial.

“Misalnya ada paham yang tidak hormat dengan Garuda Pancasila dan tidak memahami tentang nilai-nilai nasionalisme. Ini tanda-tanda yang harus kita waspadai,” ungkapnya.

FGD yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, ini, turut dihadiri oleh Kepala P3AP2KB Kabupaten/Kota dan PPA di NTB.

Edy@diskominfotikntb