“Call Center 112” Untuk Layanan Kedaruratan di NTB

MANDALIKA.lombokjournal.com –

Kini masyarakat NTB dapat mengakses nomor layanan panggilan darurat 112 jika memerlukan bantuan atau penanganan kegawatdaruratan, khususnya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menyiapkan layanan panggilan kedaruratan ini, khususnya kepada 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalila yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Prof. Ahmad Ramli saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Penggilan Darurat 112 secara Mandiri, sebagai Sarana Pendukung Protokol Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Mandalika yang berlangsung di Hotel Novotel Lombok Resort and Villas, Pujut, Kab. Lombok Tengah, Selasa (05/25).

“Pemberian izin penggunaan nomor dan pembukaan akses nomor layanan call center 112 diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang mengajukan permohonan kepada Kementerian Kominfo dan siap pembiayaan secara mandiri, baik infrastruktur maupun operasionalnya”, tutur Dirjen PPI.

Kementerian Kominfo melalui Direktorat Pengembangan Pitalebar akan melakukan pendampingan, termasuk evaluasi kesiapan pemerintah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan call center 112, serta akan berkoordinasi dengan operator telekomunikasi guna membuka akses nomor 112 di daerah tersebut.

“Disamping nomor panggilan darurat 112, kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa nomor kedaruratan lain yang juga aktif di Indonesia, juga nomor Emergency Call yang digitnya masih panjang yang telah beroperasional baik di tingkat kabupaten/kota”, tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M mengungkapkan bahwa adanya layanan call center sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Call Center sebagai bentuk pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Seringkali banyak orang yang bingung akan menghubungi siapa ketika butuh bantuan, entah terkendala pulsa dan sebagainya. Call Centre ini sebagai jawabannya,” tutur Kadis Kominfotik NTB.

Najamuddin Amy menyatakan bahwa Provinsi NTB memiliki berbagai layanan publik yang sudah beroperasi, seperti; NTB Care, yang sebagai kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah.

Selain itu terdapat pula Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) NTB dan Aplikasi Siaga yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.

“Semua tidak bisa sendiri, butuh sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Bahkan tanggungjawab keselamatan, tanggungjawab kebencanaan untuk memberikan kenyamanan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama” tutup Najamuddin.

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Infrastruktur Keperluasan Khusus Pitalebar, Kemkominfo, Asisten Deputi Pengembangan Patiwisata Berkelanjutan, Kemenkomarves, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kemendagri, Tenaga Ahli Dosen Akademisi ITB, seluruh Dinas Kominfo se-Kabupaten/Kota, BPBD se-Kabupaten/Kota, Kominfo Manggarai Barat dan Kepala BPBD Manggarai Barat.

Ser@diskominfotik

Wagub Apresiasi Serapan Pekerja Perempuan UNDP PETRA

MATARAM.lombokjournal.com —

UNDP NTB menjanjikan serapan tenaga kerja perempuan di semua titik proyek UNDP PETRA. Saat ini ada 26 tenaga kerja perempuan yang sudah bekerja dan Kamis depan akan melaunching program pekerja perempuan untuk proyek proyek UNDP lainnya.

Hal ini diapresiasi Wakil Gubermur Hj. Sitti Rohmi Djalillah karena dinilai berhasil memberdayakan masyarakat sebagai dampak ekonomi langsung.

“Terimakasih kepada UNDP yang sudah mengakomodir tenaga lokal. Ini bentuk manfaat secara ekonomi, selain bantuan fasilitas untuk rehabilitasi gempa di kabupaten Lombok Utara”, ujar Wagub di kantor Gubernur, Selasa (25/05).

BACA JUGA:

Zainudin, koordinator proyek UNDP wilayah NTB mengatakan, sebanyak 65 persen pekerja lokal tengah mengerjakan 14 proyek sekolah, Puskesmas dan fasilitas umum lainnya yang ditargetkan rampung tahun ini.

“Kami mendorong agar serapan tenaga kerja perempuan makin banyak dan tersebar di semua titik proyek. Dari 65 persen tenaga lokal sisanya pekerja migran”, jelasnya.

Ia juga menjelaskan, progres pekerjaan 14 titik infrastruktur berupa sekolah SMK dan Puskesmas yang telah dikerjakan 46 persen. Direncanakan serah terima fasilitas bangunan akan dilakukan pada Oktober mendatang.

Untuk percepatan pemulihan ekonomi, UNDP juga membangun proyek jaringan air bersih, irigasi, embung dan sarana lainnya di 5 desa yang kini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di 3 desa di KLU dan 2 di Sembalun, Lombok Timur.

Rehabilitasi dan rekontruksi (rehab-rekon) pembangunan 14 fasilitas kesehatan dan sekolah di Kabupaten Lombok Utara tersebut merupakan Proyek Program Bantuan Rekonstruksi Infrastruktur Gempa dan Tsunami (PETRA) yang dilaksanakan oleh UNDP dan didanai Republik Federal Jerman melalui bank pembangunannya, KfW.

14 infrastruktur kesehatan dan pendidikan itu terdiri dari; 4 SMK Negeri di KLU, 8 puskesmas pembantu di KLU, 1 puskesmas pembantu di Lombok barat, dan 1 puskesmas di Lombok timur.

“Jadi total gedung yang dibangun secara keseluruhan sekitar 35 gedung di 14 lokasi tersebut,” tutur Zainudin.

Zainudin juga menjelaskan prinsip rekontruksi yang dilakukan mengedepankan “build back better” atau “membangun kembali dengan lebih baik”.

Oleh karena itu, sebelum rekontruksi dilakukan telah dilakukan kajian geologis untuk memastikan gedung yang dibangun tidak berada pada jalur patahan gempa, bahan banguinan dan struktur bangunan juga telah memenuhi standard gempa.

Pembangunannya dilakukan dengan pendekatan yang inklusif untuk memastikan “tidak seorangpun tertinggal”. Perempuan telah menjadi bagian utama dari proyek sejak tahap awal, memastikan fasilitas dibangun untuk memenuhi kebutuhan perempuan.

Akses bagi penyandang disabilitas juga akan disediakan.

Zainudin menambahkan, sekitar 150 ribu warga di Pulau Lombok dan sekitarnya akan menerima manfaat dari rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) fasilitas pendidikan dan kesehatan ini.

Komunikasi, Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.

Di tengah pandemi Covid-19, kolaborasi dan sinergi pemerintah Provinsi NTB, antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di wilayah Provinsi NTB, tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif.

Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta BPKP dapat tetap kuat.

“Memang kami merasakan bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah. Sehingga sesulit apapun kondisi saat ini, kita tetap bisa menjalaninya dengan kebersamaan,” ungkap Wagub.

Ia menyampaikannya saat membuka Rakor Pengawasan Intern keuangan Dan Pembangunan Tingkat Prov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/21).

Dalam rakor yang diinisiasi oleh BPKP Wilayah Provinsi NTB dengan tema “Mengawal tujuan Pembangunan Daerah Melalui pengawasan Perencanaan Penganggaran di Provinsi NTB”. Turut dihadiri oleh seluruh walikota dan bupati se-NTB serta beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Dalam kesempatan itu, Ummi Rohmi sapaan akrabnya mengungkapkan, dengan adanya upaya komunikasi, sinergi dan kolaborasi yang baik, pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020.

Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.

“Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Selain itu, juga mengapresiasi kepada seluruh walikota dan bupati yang berhasil mengendalikan keuangan dan pembangunan daerah di seluruh pelosok NTB. Bahkan di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien corona sampai 100 persen.

“Alhamdulillah dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang kita lihat di daearah-daerah lain, sampai masyarakat tidak tertangani dengan baik,” imbuh Ummi Rohmi.

Menurutnya, di masa-masa pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi.

Meski demikian, Ummi Rohmi tetap optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata, baik itu sektor pertanian maupun perkebunan dan perikanan.

Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat masih tetap bergerak dengan baik, yang membuat masyarakat tetap bertahan walau di tengah pandemi.

“Kita ibaratnya sekarang, bagaimana bisa hidup dalam kondisi aman dan tetap produktif,” harapnya.

BACA JUGA:

Senada dengan itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan, pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk siap berkolaborasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, terutama pengawasan pembangunan di wilayah Provinsi NTB.

“Kita akan terus perkuat koordinasi di bidang pengawasan. Sehingga kita semua dapat berkontribusi lebih optimal dan maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia meminta kolaborasi antar pemerintah Provinsi NTB, APIP, KPK dan didukung oleh BPKP dalam.memastikan dan membantu pimpinan daerah untuk menjamin proyek-proyek strategis agar berjalan sesuai koridor serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, perlu adanya pengawalan bersama dengan aparat terkait serta diharapkan mampu jadi pengungkit demi tercapainya percepatan pembangunan ekonomi secara akuntabel. Sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan secara bersama. Kata kunci untuk mencapai semua itu adalah komunikasi, sinergi dan kolaborasi,” tegasnya.

Kemudian rakor tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi panel yang dihadiri oleh beberapa narasumber di antaranya; Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si yang memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Waluya memaparkan Potensi dan Indikasi Terjadinya Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran APBD merupakan 2 titik dari 9 titik rawan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Pembagian dan pengaturan “jatah” proyek APBD, suap dalam proses perencanaan APBD serta pembahasan dan pengesahan RAPBD, dan dana aspirasi serta pokok pikiran yang tidak sah menjadi hal krusial dan berisiko tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.

Kemudian Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Elfin Elyas, M.Si memaparkan peran Kemendagri dalam Pembinaan dan Pengawasan APIP Daerah menyampaikan fokus pengawasan umum yang terbagi menjadi 6 aspek.

Aspek tersebut, yaitu; aspek pembagian urusan, aspek kelembagaan daerah, aspek kepegawaian pada perangkat daerah, aspek kebijakan daerah, aspek keuangan daerah, aspek kerja sama daerah, aspek pembangunan daerah, serta aspek pelayanan publik di daerah.

Dan yang terakhir paparan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Dra. Dessy Adin yang menjelaskan tentang Pengawasan dalam Mengawal Pencapaian Tujuan Pembangunan Strategis Pemda di Provinsi NTB, menyatakan pentingnya peran APIP dalam pengawalan tujuan pembangunan strategis di daerah.

Visi dan misi kepala daerah berupa prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial.

Manikp@kominfo

Pemprov NTB Dukung Lombok Hospital di Lombok Timur

LOTIM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan kesehatan menjadi salah satu priotitas dalam membangun daerah, maka dari itu ia mengapresiasi didirikannya rumah sakit bernama Lombok Hospital, yang didirikan oleh Vlok Foundation di Desa Apitaik, kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur.

Hal tersebut disampaikan Wagub, saat menerima audiensi pihak Lombok Hospital di Aula Pendopo Wagub, Senin (5/24).

“Kesehatan itu priotitas dalam membangun daerah. Pesan saya, manejemennya harus bagus dan dapat menjadi pusat edukasi,” ujar, Wagub.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr, Lalu Hamzi Fikri menjelaskan dengan didirikannya Lombok Hospital dapat membantu pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, terlebih di Lombok Timur yang memiliki jumlah penduduk banyak.

“Kehadiran Lombok Hospital sangat membantu pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat,” jelas Kadis.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Dewan Masyarakat Sehat (DMS) NTB, Dedi Supriyadi dalam kesempatan tersebut meminta dukungan dari Pemprov NTB. Keberadaan Lombok Hospital, salah satunya adalah mendekatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai di bagian utara Kabupaten Lombok Timur.

novita@diskominfotikntb

Satgas Covid-19 Gelar Rakor Antisipasi Lonjakan Kasus Paska Idul fitri

MATARAM.lombokjournal.com —

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional, Doni Munardo menggelar rapat koordinasi (Rakor) secara virtual, untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 paska hari raya Idul Fitri. Rakor yang digelar pada hari Minggu (23/05/21) ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), diikuti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Tri Budi Prayitno, sebagai yang mewakili Sekretaris Daerah NTB.

Dalam paparannya, Doni Munardo menjelaskan bahwa angka tren kematian yang terus meningkat harus menjadi perhatian seluruh jajaran. Sebab peningkatan angka kematian dan kasus aktif Covid-19 akan berdampak pada peningkatan kasus meninggalnya tenaga kesehatan (Nakes) di Indonesia, dimana ini tentunya berdampak buruk pada pelayanan kesehatan.

“Karena itu, perlu ada peningkatan komunikasi dan kerjasama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk para direktur rumah sakit di kabupaten/kota masing-masing,” pesannya.

Laporan update kasus Covid-19 dan mobilitas penduduk dari Bidang Data dan IT, memperlihatkan perkembangan kasus harian Covid-19 pada 22 Mei 2021, terdapat 91.240 jumlah kasus aktif (5.15%), yang artinya masih berada di bawah rata-rata kasus aktif di seluruh dunia (9.46%).

Jumlah kasus sembuh 1.629.495 (92.06%) atau berada di atas rata-rata kasus sembuh di seluruh dunia yang 88,47%. Dan terdapat 49.205 kasus meninggal (2.78%), yang posisinya berada di atas rata-rata kasus meninggal di seluruh dunia.

“Secara keseluruhan, terjadi penurunan mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan pada 1 pekan paska hari raya Idul Fitri, dibanding dengan pekan terakhir bulan Ramadhan. Di sisi lain, terjadi kenaikan mobilitas penduduk ke tempat wisata pada 1 pekan setelah hari raya dengan rata-rata kenaikan +19.76% di 28 Provinsi, serta puncak mobilitas terpantau terjadi pada tgl 14-15 Mei 2021,” jelas Doni Munardo.

Mobilitas moda transportasi masa arus balik

Berdasarkan data dari Sekjen Kementerian Perhubungan tentang pelaku perjalanan dan kendaraan, menunjukkan kendaraan yang masuk ke Jabodetabek hingga 21 Mei 2021 tercatat 120.200 penumpang untuk jalur laut.

Pada perjalanan jalur udara tercatat 702.732 penumpang, 259.969 penumpang pada jalur angkutan jalan, 291.206 penumpang pada perjalanan jalur kereta api, 953.000 kendaraan masuk Jabodetabek via tol, dan 912.000 kendaraan (motor, mobil) yang masuk melalui jalan nasional arteri.

Selanjutnya, jumlah penumpang yg melakukan Rapid tes antigen acak, periode 22 April hingga 22 Mei 2021, di beberapa lokasi penyekatan sebanyak 156.162, dengan hasil positif sebanyak 1.061 orang. Sedangkan untuk tes menggunakan GeNose sebanyak 340.047, dengan status positif sebanyak 6.925 orang.

Kesiapan fasilitas kesehatan

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan terkait Update perkembangan Bed Occupancy Rate (BOR) dari 22 April sampai kini di Nasional, menjelaskan terdapat 984 rumah sakit (RS) rujukan Covid-19, di mana 132 RS rujukan Covid-19 atas dasar SK. Menkes dan 852 RS rujukan atas dasar SK. Gubernur.

Berdasarkan data BOR TT isolasi di Indonesia wilayah Kalimantan Barat yg tertinggi dgn 59%, sedangkan untuk BOR TT Intensif di Indonesia wilayah Riau yg tertinggi dgn 65%.

Data ketersediaan logistic obat Covid-19 yakni, Oseltamivir kaps seba yak 2.194.750, Favipiravir tab sebanyak 8.092.300, Remdesivir Injeksi sebanyak 197.976, Azythromycin tab sebanyak 1.091.930, Azythromycin Injeksi sebanyak 12.134, Vitamin C Injeksi sebanyak 31.525, Vitamin C tab sebanyak 8.844.800, Multivitamin sebanyak 6.068.600, Tocilizumab sebanyak 88.

Selain itu, Litbangkes Kementerian Kesehatan menyampaikan update genomic surveillance SARS-CoV2 dan ketersediaan reagen. Ada 35 kasus variant of concern B.1.1.7, B.1.351 dan B.1.617 di Indonesia dengan riwayat perjalanan luar negeri.

Upaya WGS Surveilans diantaranya; pembentukan Tim Surveilans Genom Nasional yang terdiri dari 17 institusi, intensifikasi tracing pada pintu-pintu masuk negara untuk kedatangan dari luar negeri, upaya meningkatkan jangkauan WGS Surveilans dilakukan melalui surat perintah menteri kessehatan, pendelegasian pembinaan laboratorium, dan pertemuan rutin mingguan melalui vicon.

novita@diskominfotikntb

Angkatan Kerja Meningkat dan Pengangguran Menurun di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BPS) yang dirilis oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) NTB, jumlah angkatan kerja pada periode Februari 2021 mencapai angka 2,75 juta orang, naik sekitar 58,14 ribu orang dibanding periode Agustus 2020 tahun lalu.

Sementara penduduk yang sudah bekerja sebanyak 2,64 juta orang, juga bertambah sekitar 62,49 ribu orang atau sebesar 2,43 persen jika dibandingkan dengan Agustus tahun lalu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengungkapkan, sejalan dengan kondisi tersebut, Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,87 persen poin.

Sementara Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 turun sebesar 0,25 persen poin, menjadi 3,97 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Artinya, persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal meningkat sebesar 1,23 persen poin jika dibanding Agustus tahun lalu.

“Apabila kita melihat menurut tingkat pendidikan, maka TPT tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Universitas, yaitu sebesar 7,07 persen,” ungkap Najamuddin di Mataram, Senin (24/05)

Menurutnya, sektor utama penyediaan lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 3,07 persen poin, penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 1,45 persen poin, dan jasa pendidikan naik menjadi 1,01 persen poin.

“Dari kondisi itu, ada dua perbedaan terkait jam kerjanya. Mulai dari pekerja penuh atau dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu hingga pekerja tidak penuh atau jam kerja kurang dari 35 jam per minggu,” jelasnya.

Artinya, terdapat 1,40 juta orang atau sebesar 53,22 persen orang yang bekerja penuh atau dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu. Sedangkan, para pekerja dengan waktu tidak penuh sebanyak 1,23 juta orang atau sekitar 46,78 persen. Terdiri dari 406,57 ribu orang setengah penganggur dan 827,64 ribu orang bekerja paruh waktu.

Di sisi lain, terdapat 297,85 ribu orang (7,73 persen) penduduk usia kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19. Diantaranya, terdiri dari 23,08 ribu orang yang menganggur dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 10,70 ribu orang.

Sementara yang tidak bekerja karena pandemi mencapai 16,61 ribu orang dan penduduk bekerja yang mengalami pekerja pengurangan jam kerja sebanyak 247,46 ribu orang.

Manikp@kominfo

LASQI NTB akan Selenggarakan Lomba Qasidah Kolaborasi

KSB.lombokjournal.com —

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPW-LASQI) NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc berencana menggelar Lomba Qasidah Kolaborasi se-NTB. Lomba kesenian bernuansa Islami, ini, dihajatkan sebagai proses regenerasi para seniman Qasidah se-NTB.

“Kita akan menyelenggarakan lomba qasidah kolaborasi, tidak hanya qasidah klasik tapi juga dikolaborasikan dengan seni modern seperti; hadrah, qasidah dan marawis” jelas Bunda Niken saat melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPD-LASQI) kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2021-2025, Sabtu (22/5) di Kantor Bupati Sumbawa.

Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, S.E, saat melantik pengurus DPD-LASQI Sumbawa

Bunda Niken berharap dengan diselenggarakannya lomba Qasidah bergengsi tersebut, akan muncul bibit-bibit baru dan talenta-talenta berbakat, khususnya kesenian bernuansa Islami di NTB.

“Butuh kerjasama semua pengurus LASQI beserta seniman Islam, dan pengurus dapat mencari bibit baru yang ada di kecamatan hingga desa”, ujar bunda Niken

Menurut Bunda Niken, melestarikan seni musik Islami di era saat ini membutuhkan kolaborasi, khususnya dengan anak-anak muda dalam mengembangkan bakat. LASQI sebagai lembaga seni dan qasidah adalah wadah alternatif untuk pengembangan bakat generasi muda.

Menutup sambutannya, bunda Niken memberi selamat dan semangat, khususnya kepada pengurus DPD LASQI Sumbawa yang yang baru saja dilantik.

“DPD LASQI Sumbawa memiliki banyak prestasi, jangan sampai prestasi ini hilang, dan juga pada semua DPD LASQI kabupaten/kota se-NTB. Selamat bekerja pengurus LASQI Sumbawa, teruslah membangun kegiatan”, ujarnya.

Sementara itu, ketua DPD LASQI Sumbawa, Sofia Noviantri Mahmud Abdullah, SE, dalam sambutannya meminta dukungan semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi perempuan, organisasi seni lainnya, terlebih kementrian agama agar seni musik qasidah Islam dapat dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat.

Sofia Noviantri meminta kepada pengurus yang baru saja dilantik agar berkomitmen untuk sama-sama membesarkan organisasi sebagai ikhtiar membangun masyarakat.

“Kami harapkan pengurus mengemban Visi LASQI yakni; dengan seni qasidah kita bentuk anak bangsa yang bermoral, terpuji dan berakhlak mulia, guna membangun masyarakat bangsa yang berakhlakul karimah”, pungkasnya.

Kegiatan Pelantikan Pengurus DPD-LASQI Kabupaten Sumbawa turut dihadiri oleh Bupati Sumbawa beserta Wakilnya, Sekda, forkopimda dan berbagai organisasi Wanita se-kabupaten Sumbawa Barat.

alif_aff@diskominfotikntb

Aksi Bela Palestina, Tuntut Gubernur NTB Bentuk Tim Pengelola Bantuan Satu Pintu

Sekda NTB: Kami Senafas dengan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/21), mengutuk tindakan keji negara Israel dan sekutunya terhadap warga Palestina yang sudah dilakukan selama dua pekan ini.

Dalam orasinya, massa aksi menuntut negara Israel menarik tentaranya dari tanah Palestina serta menghentikan agresi militer yang menyebabkan ratusan warga Palestina tewas.

Di hadapan penjagaan ketat aparat, massa aksi menuntut pemerintah Indonesia memutus hubungan kerja sama internasional dengan Israel beserta sekutunya, serta menuntut Gubernur NTB secara konkrit dan nyata mendukung rakyat Palestina, dengan cara membentuk tim pengelolaan bantuan satu pintu dari seluruh masyarakat NTB.

Mewakili Gubernur NTB, Sekda, Drs. H Lalu Gita Ariadi, M. Si menjawab tuntutan massa unjuk rasa

Merespon aksi unjuk rasa tersebut, Gubernur NTB melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, menyatakan bahwa pemerintah daerah senafas dan satu suara dengan keinginan massa aksi unjuk rasa.

Selanjutnya, Gubernur NTB menegaskan bahwa tindakan Israel tidak bisa dibenarkan, menyerang anak-anak, wanita, dan tempat ibadah adalah tindakan di luar akal manusia. Karena itu, Pemprov NTB meminta kepada pemerintah pusat bersikap tegas dan nyata untuk mendukung Palestina.

Kepada massa aksi, Sekda NTB menyampaikan bahwa Pemprov NTB turut melakukan tindakan nyata dengan cara menghimbau kepada semua ASN untuk berdonasi demi membantu rakyat Palestina.

“Sejauh ini kita akan coba kumpulkan donasi dari semua ASN sebanyak mungkin, dan mari kita berdoa” ucap Gita Ariadi.

Aksi demonstrasi masyarakat bela Palestina yang tergabung dalam koalisi Masyarakat NTB, ini, berjalan dengan damai dan khidmat serta diakhiri doa bersama untuk warga Palestina.

alif_ubaleu

@diskominfotikntb

Wagub Apresiasi Alumni Al-Azhar NTB dalam Membangun NTB Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Siti Rohmi Djalilah mengapresiasi langkah Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) NTB atas berbagai program kerjanya yang selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov NTB dalam membangun NTB Gemilang dan berkemajuan.

“Kami ingin selalu mensupport berbagai program OIAA, namun perlu dipahami kondisi Covid-19 yang belum juga berakhir berdampak pada postur APBD NTB yang sering mengalami pemangkasan (repocusing). Belum lagi musibah gempa yang dialami NTB 2018 lalu masih berdampak hingga kini,” kata Wagub NTB saat menerima audiensi OIAA NTB di ruang kerja Wagub NTB, Kamis (20/5/2021).

Meski demikian, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, ini, tetap memberi semangat kepada para ikatan alumni Al-Azhar di NTB untuk tak pernah kendor dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah.

“Insya Allah tahun depan atau pada saat yang tepat pemprov akan berkontribusi dan mengawal program kerja para ikatan Alumni Al-Azhar NTB ini”, pungkas Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

Sementara itu, Pimpinan rombongan OIAA NTB, TGH. Fauzan Azima melaporkan bahwa dari 92 negara asal alumni, Indonesia merupakan negara yang memiliki alumni Al-Azhar terbesar di dunia. NTB termasuk yang memiliki alumni yang tidak sedikit, di setiap kabupaten/kota terdapat Koordinator Daerah (Korda).

Selanjutnya Fauzan Azima mengungkapkan rencana pembangunan Al-Azhar Center yang akan dilakukan oleh Alumni Al-Azhar NTB di atas lahan sekitar 1 hektar di Kuripan, Lombok Barat.

“Kita akan jadikan sebagai pusat sosialisasi berbagai kebijakan-kebijakan Al-Azhar termasuk fatwa-fatwa moderat Al-Azhar. Al-Azhar Center ini juga akan dijadikan sebagai pusat training bahasa, khususnya Arab, serta training usaha bagi calon pengusaha”, ungkap Fauzan.

her-ikp@diskominfotik

Doktor Zul: Jangan Sampai Mengangkat Orang yang Jatuh dari Motor saja Harus Tenaga dari Luar NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, yang akrab disapa Doktor Zul, menekankan bahwa anak-anak NTB tidak boleh menjadi penonton di tengah maraknya pembangunan dan gelaran event-event internasional yang akan digelar di NTB.

Mereka harus mampu mengambil bagian dan berkontribusi lebih banyak untuk mensukseskan segala program pembangunan yang ada.

Hal ini disampaikan gubernur saat membuka kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri (BLKDLN) NTB Tahap II Tahun 2021 di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi NTB, Kamis (20/05/21).

Doktor Zul, selanjutnya mengatakan bahwa semua itu tentu didukung dengan keahlian yang membanggakan dan harus difasilitasi oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan pelatihan.

Dr. H. Zulkieflimansyah dalam sesi foto bersama dengan peserta pelatihan

“Anak-anak NTB harus terus kita latih agar dapat bersaing dengan tenaga-tenaga ahli dari luar daerah”, tegas Doktor Zul.

Diakhir tahun 2021, tepatnya pada bulan November, Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah bagi gelaran World Superbike. Menurut Doktor Zul, segala persiapan dan kebutuhan akan event itu harus melibatkan lebih banyak anak-anak NTB.

“Jangan sampai mengangkat orang yang jatuh dari motor saja harus melibatkan tenaga dari luar”, ujar Doktor Zul.

Selain itu, Doktor Zul juga meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan di NTB seperti; PT. Amman Minerald dan ITDC untuk berpartisipasi dalam menyediakan kegiatan pelatihan bagi anak-anak NTB.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan, pelatihan kali ini merupakan pelatihan berbasis kompetensi bidang kejuruan dengan kuota 30 paket latihan dengan berbagai tahapan.

Sekarang ini adalah tahap II dengan jumlah 6 paket yang ikuti oleh pemuda NTB sebanyak 96 orang dengan pelatihan yang berlangsung selama 33 hari.

“Mereka dilatih menjadi pembuat roti dan kue, desain grafis, computer operator assistant, perawatan ac resedential, staf administrasi dan operator, serta listrik industri,” jelasnya.

Di tahun 2021, ini, Disnakertrans NTB menargetkan 1000 tenaga kerja yang terlatih di berbagai kompetensi dan kejuruan, yang sesuai dengan kebutuhan perusahan dan industri. Untuk mendukung hal itu, pihaknya telah menyediakan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi sebanyak 50 paket pelatihan.

Paket pelatihan tersebut akan melatih sekitar 500 orang anak-anak di seluruh NTB dengan pola magang berlangsung selama 5 bulan, yang sumber dananya berasal dari APBN.

“Ada tambahan sebanyak 9 paket lagi yang dikhususkan untuk KEK Mandalika, di bidang pariwisata, yang saat ini sedang berlangsung. Mudah-mudahan untuk menyambut MotoGP, SDM kita sudah siap,” ujar Gede Putu Aryadi.

Manikp@kominfo