Presiden Jokowi: Prosedur Penting, Lebih Penting Target Tercapai

Wagub NTB, DR, Hj, Sitti Rohmi Djalillah, mengikuti Rakornas secara virtual

Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan-pesan terkait percepatan pemulihan ekonomi nasional pada kuartal ke-dua dalam gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 pada Kamis, 27 Mei 2021, yang disiarkan via akun Youtube resmi sekretariat negara.

Rakornas bertema “Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi”, ini diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), DR, Hj, Sitti Rohmi Djalillah, di ruang Wagub NTB.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan untuk mencapai target percepatan pemulihan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2021, yakni lebih dari 7 persen. Karena, di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus 0,74 persen.

“Sekali lagi tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir Rp700 triliun,” kata Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan, masyarakat menantikan manfaat dari setiap anggaran yang dikeluarkan untuk berbagai program pemerintah.

“Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditetapkan. Sekali lagi ini juga harus secara akuntabel, efektif dan efisien. Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya,” ujarnya.

Karena itu, Jokowi menekankan bahwa pengawasan internal yang dilakukan pemerintah harus terjamin. Tidak boleh ada serupiah pun yang salah sasaran, disalahgunakan, apalagi menjadi obyek korupsi.

Presiden juga menekankan bahwa negara tidak memberikan toleransi kepada penyelewengan anggaran.

“Apalagi di saat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semua sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” jelas Presiden.

BACA JUGA:

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan terdapat empat kunci yang mampu menciptakan efektivitas berbagai program pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19.

“Satu tahun mengawal penanganan pandemi, kami menemukan banyak pelajaran berharga agar program pemerintah berjalan lebih efektif baik untuk penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, maupun program strategis lainnya,” jelasnya.

Kunci pertama yaitu efektivitas program pemerintah sangat bergantung pada tahap perencanaan dan penganggaran program kegiatan. Belanja pemerintah juga harus dirancang dengan baik dan jelas termasuk target hasil atau dampaknya maupun ukuran keberhasilannya.

Kunci ke-dua adalah kebijakan dan program pemerintah harus diorkestrasi dalam satu harmoni baik antar instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ke-tiga data yang harus akurat, valid, dan dikelola dengan baik karena merupakan kunci untuk mempermudah monitoring hingga pelaporan. Terakhir, kesuksesan program pemerintah tidak tak lepas dari kesigapan mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya secara cepat.

Muhammad Yusuf Ateh juga menjelaskan, realisasi belanja negara hingga akhir April 2021 mencapai Rp 723 triliun atau 26,3% dari target tahun ini Rp 2.750 triliun.Belanja negara itu tumbuh 15,9% dari periode April 2020.

Sementara itu, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 baru mencapai Rp 183,98 triliun hingga 21 Mei 2021. Realisasi ini setara dengan 26,3% dari pagu anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.

novita@diskominfotikntb

Posyandu Keluarga Lindungi Anak Korban Stigmatisasi Terorisme

MATARAM.lombokjournal.com —

Posyandu keluarga sebagai salah satu program unggulan NTB Gemilang, dapat menjadi pusat edukasi bagi anak yang rentan menjadi korban, pelaku dan terkena stigmatisasi dari perilaku terorisme orang tuanya.

Hal tersebut disampaikan Asisten I Setda Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, dalam kegiatan FGD bertema “Supervisi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme” di Lombok Astoria Mataram, Selasa (05/25).

Selanjutnya, Baiq Eva menjelaskan bahwa sasaran posyandu adalah keluarga, mulai dari bayi, remaja hingga lansia. Jadi sangat tepat jika posyandu menjadi tempat disampaikannya informasi tentang paham radikalisme dan terorisme.

“Tepat sekali. Karena kata kunci untuk menjaga stigma anak dari orang tua yang terlibat terorisme dari cara pandang masyarakat, melalui pemahaman dan sosialisasi yang secara terus menerus dilakukan”, tutur Baiq Eva.

Untuk itu, tugas bersama semua elemen masyarakat untuk mengarahkan anak-anak, ke hal yang positif supaya tidak menjadi pelaku juga, termasuk tugas keluarga dalam mengasuh dan mendidik anak-anak ini.

“Guru di sekolah, termasuk pemerintah daerah, juga mempunyai tanggung jawab memberikan penanganan yang cepat, baik rehabilitasi fisik, psikis, pendampingan sosial, peradilan, edukasi ideologi, konseling dan pendampingan sosial”, tegasnya.

Sementara itu, melalui siaran video via online, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kemen PPPA RI, Nahar, SH., M.Si menegaskan diskusi ini dapat memberikan rekomendasi agar usaha perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme di NTB tercapai. Seperti, desain bagaimana menyusun regulasi yang membuat kebijakan terkait dengan perlindungan khusus anak dari sudut pandang perlindungan khusus.

Terdapat 3 hal yang harus diwaspadai dalam perlindungan anak, yaitu; pertama terkait dengan pentingnya pendidikan, sehingga pendidikan tidak mengarah kepada paham-paham radikalisme dan mengarah kepada tindakan-tindakan yang bersifat terorisme.

Kemudian, ke-dua terkait dengan persoalan ideologi serta ke-tiga adalah soal nasionalisme.

Dalam UU perlindungan anak diingatkan untuk dilakukan upaya edukasi dalam upaya perlindungan khusus bagi anak korban terorisme, yaitu; edukasi berkaitan dengan masalah pendidikan ideologi dan nasionalisme, upaya konseling tentang bahaya terorisme, serta rehabilitasi dan pendampingan sosial.

“Misalnya ada paham yang tidak hormat dengan Garuda Pancasila dan tidak memahami tentang nilai-nilai nasionalisme. Ini tanda-tanda yang harus kita waspadai,” ungkapnya.

FGD yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, ini, turut dihadiri oleh Kepala P3AP2KB Kabupaten/Kota dan PPA di NTB.

Edy@diskominfotikntb

Pemenang Lomba Cipta Desain Cover Buku Doktor Mala

SUMBAWA.lombokjournal.com —

Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviani, S.Pd., M.Pd., mengumumkan para pemenang sekaligus menyerahkan hadiah Lomba Cipta Desain Cover Buku “Dari Sumbawa Menggapai Puncak Eiffel” Rekam Jejak Mr. H. L. Mala Sjarifuddin, DESS., Ph.D. Doktor Pertama di Provinsi NTB, di Aula H. L. Madilaoe ADT. Lantai III, Kantor Bupati Sumbawa.

“Alhamdulillah, siang ini Dewan Juri telah mengumumkan para pemenang sekaligus menyerahkan hadiah Lomba,” kata Dewi Noviani.

Keputusan Dewan Juri, yang terdiri dari; Drs. H. Adi Pranajaya, Zubair Bontobahari, S.Pd., dan Drs. H. Rudi Hidayat, menyatakan bahwa pemenang pertama adalah Zainal Abidin, pemenang Ke-2 Imam Khoirul Arifin, dan pemenang ke-3 Alimin Samawa.

Sedangkan 4 peserta yang dinyatakan sebagai pemenang favorit adalah Andi Ryan Hidayat, Hairul Fikriawan, Erni Sulastri & Mauro Nicolas Scabuzzo.

Wakil Bupati juga mengapresiasi dan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Sumbawa, Bupati dan keluarga besar Mr. H. L. Mala Sjarifuddin, DESS., Ph.D., Johan Rosihan Peduli, para penyumbang buku sebagai souvenir seperti; H. Fahri Hamzah, H. Badrul Munir, Agus Saputra, H. Adi Pranajaya Ratsu, Tim Penyusun Buku Pasatotang, panitia, rekan wartawan dan seluruh peserta lomba atas partisipasi dan kerjasamanya.

“Harapannya ke depan buku kisah hidup Mr. H. L. Mala Sjarifuddin, DESS., Ph.D, Doktor pertama di NTB, menjadi inspirasi bagi generasi muda di NTB,” ujar Dewi Noviani.

Edy@diskominfotik

“Call Center 112” Untuk Layanan Kedaruratan di NTB

MANDALIKA.lombokjournal.com –

Kini masyarakat NTB dapat mengakses nomor layanan panggilan darurat 112 jika memerlukan bantuan atau penanganan kegawatdaruratan, khususnya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menyiapkan layanan panggilan kedaruratan ini, khususnya kepada 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalila yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Prof. Ahmad Ramli saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Penggilan Darurat 112 secara Mandiri, sebagai Sarana Pendukung Protokol Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Mandalika yang berlangsung di Hotel Novotel Lombok Resort and Villas, Pujut, Kab. Lombok Tengah, Selasa (05/25).

“Pemberian izin penggunaan nomor dan pembukaan akses nomor layanan call center 112 diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang mengajukan permohonan kepada Kementerian Kominfo dan siap pembiayaan secara mandiri, baik infrastruktur maupun operasionalnya”, tutur Dirjen PPI.

Kementerian Kominfo melalui Direktorat Pengembangan Pitalebar akan melakukan pendampingan, termasuk evaluasi kesiapan pemerintah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan call center 112, serta akan berkoordinasi dengan operator telekomunikasi guna membuka akses nomor 112 di daerah tersebut.

“Disamping nomor panggilan darurat 112, kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa nomor kedaruratan lain yang juga aktif di Indonesia, juga nomor Emergency Call yang digitnya masih panjang yang telah beroperasional baik di tingkat kabupaten/kota”, tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M mengungkapkan bahwa adanya layanan call center sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Call Center sebagai bentuk pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Seringkali banyak orang yang bingung akan menghubungi siapa ketika butuh bantuan, entah terkendala pulsa dan sebagainya. Call Centre ini sebagai jawabannya,” tutur Kadis Kominfotik NTB.

Najamuddin Amy menyatakan bahwa Provinsi NTB memiliki berbagai layanan publik yang sudah beroperasi, seperti; NTB Care, yang sebagai kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah.

Selain itu terdapat pula Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) NTB dan Aplikasi Siaga yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.

“Semua tidak bisa sendiri, butuh sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Bahkan tanggungjawab keselamatan, tanggungjawab kebencanaan untuk memberikan kenyamanan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama” tutup Najamuddin.

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Infrastruktur Keperluasan Khusus Pitalebar, Kemkominfo, Asisten Deputi Pengembangan Patiwisata Berkelanjutan, Kemenkomarves, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kemendagri, Tenaga Ahli Dosen Akademisi ITB, seluruh Dinas Kominfo se-Kabupaten/Kota, BPBD se-Kabupaten/Kota, Kominfo Manggarai Barat dan Kepala BPBD Manggarai Barat.

Ser@diskominfotik

Wagub Apresiasi Serapan Pekerja Perempuan UNDP PETRA

MATARAM.lombokjournal.com —

UNDP NTB menjanjikan serapan tenaga kerja perempuan di semua titik proyek UNDP PETRA. Saat ini ada 26 tenaga kerja perempuan yang sudah bekerja dan Kamis depan akan melaunching program pekerja perempuan untuk proyek proyek UNDP lainnya.

Hal ini diapresiasi Wakil Gubermur Hj. Sitti Rohmi Djalillah karena dinilai berhasil memberdayakan masyarakat sebagai dampak ekonomi langsung.

“Terimakasih kepada UNDP yang sudah mengakomodir tenaga lokal. Ini bentuk manfaat secara ekonomi, selain bantuan fasilitas untuk rehabilitasi gempa di kabupaten Lombok Utara”, ujar Wagub di kantor Gubernur, Selasa (25/05).

BACA JUGA:

Zainudin, koordinator proyek UNDP wilayah NTB mengatakan, sebanyak 65 persen pekerja lokal tengah mengerjakan 14 proyek sekolah, Puskesmas dan fasilitas umum lainnya yang ditargetkan rampung tahun ini.

“Kami mendorong agar serapan tenaga kerja perempuan makin banyak dan tersebar di semua titik proyek. Dari 65 persen tenaga lokal sisanya pekerja migran”, jelasnya.

Ia juga menjelaskan, progres pekerjaan 14 titik infrastruktur berupa sekolah SMK dan Puskesmas yang telah dikerjakan 46 persen. Direncanakan serah terima fasilitas bangunan akan dilakukan pada Oktober mendatang.

Untuk percepatan pemulihan ekonomi, UNDP juga membangun proyek jaringan air bersih, irigasi, embung dan sarana lainnya di 5 desa yang kini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di 3 desa di KLU dan 2 di Sembalun, Lombok Timur.

Rehabilitasi dan rekontruksi (rehab-rekon) pembangunan 14 fasilitas kesehatan dan sekolah di Kabupaten Lombok Utara tersebut merupakan Proyek Program Bantuan Rekonstruksi Infrastruktur Gempa dan Tsunami (PETRA) yang dilaksanakan oleh UNDP dan didanai Republik Federal Jerman melalui bank pembangunannya, KfW.

14 infrastruktur kesehatan dan pendidikan itu terdiri dari; 4 SMK Negeri di KLU, 8 puskesmas pembantu di KLU, 1 puskesmas pembantu di Lombok barat, dan 1 puskesmas di Lombok timur.

“Jadi total gedung yang dibangun secara keseluruhan sekitar 35 gedung di 14 lokasi tersebut,” tutur Zainudin.

Zainudin juga menjelaskan prinsip rekontruksi yang dilakukan mengedepankan “build back better” atau “membangun kembali dengan lebih baik”.

Oleh karena itu, sebelum rekontruksi dilakukan telah dilakukan kajian geologis untuk memastikan gedung yang dibangun tidak berada pada jalur patahan gempa, bahan banguinan dan struktur bangunan juga telah memenuhi standard gempa.

Pembangunannya dilakukan dengan pendekatan yang inklusif untuk memastikan “tidak seorangpun tertinggal”. Perempuan telah menjadi bagian utama dari proyek sejak tahap awal, memastikan fasilitas dibangun untuk memenuhi kebutuhan perempuan.

Akses bagi penyandang disabilitas juga akan disediakan.

Zainudin menambahkan, sekitar 150 ribu warga di Pulau Lombok dan sekitarnya akan menerima manfaat dari rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) fasilitas pendidikan dan kesehatan ini.

Komunikasi, Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.

Di tengah pandemi Covid-19, kolaborasi dan sinergi pemerintah Provinsi NTB, antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di wilayah Provinsi NTB, tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif.

Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta BPKP dapat tetap kuat.

“Memang kami merasakan bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah. Sehingga sesulit apapun kondisi saat ini, kita tetap bisa menjalaninya dengan kebersamaan,” ungkap Wagub.

Ia menyampaikannya saat membuka Rakor Pengawasan Intern keuangan Dan Pembangunan Tingkat Prov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/21).

Dalam rakor yang diinisiasi oleh BPKP Wilayah Provinsi NTB dengan tema “Mengawal tujuan Pembangunan Daerah Melalui pengawasan Perencanaan Penganggaran di Provinsi NTB”. Turut dihadiri oleh seluruh walikota dan bupati se-NTB serta beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Dalam kesempatan itu, Ummi Rohmi sapaan akrabnya mengungkapkan, dengan adanya upaya komunikasi, sinergi dan kolaborasi yang baik, pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020.

Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.

“Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Selain itu, juga mengapresiasi kepada seluruh walikota dan bupati yang berhasil mengendalikan keuangan dan pembangunan daerah di seluruh pelosok NTB. Bahkan di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien corona sampai 100 persen.

“Alhamdulillah dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang kita lihat di daearah-daerah lain, sampai masyarakat tidak tertangani dengan baik,” imbuh Ummi Rohmi.

Menurutnya, di masa-masa pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi.

Meski demikian, Ummi Rohmi tetap optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata, baik itu sektor pertanian maupun perkebunan dan perikanan.

Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat masih tetap bergerak dengan baik, yang membuat masyarakat tetap bertahan walau di tengah pandemi.

“Kita ibaratnya sekarang, bagaimana bisa hidup dalam kondisi aman dan tetap produktif,” harapnya.

BACA JUGA:

Senada dengan itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan, pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk siap berkolaborasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, terutama pengawasan pembangunan di wilayah Provinsi NTB.

“Kita akan terus perkuat koordinasi di bidang pengawasan. Sehingga kita semua dapat berkontribusi lebih optimal dan maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia meminta kolaborasi antar pemerintah Provinsi NTB, APIP, KPK dan didukung oleh BPKP dalam.memastikan dan membantu pimpinan daerah untuk menjamin proyek-proyek strategis agar berjalan sesuai koridor serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, perlu adanya pengawalan bersama dengan aparat terkait serta diharapkan mampu jadi pengungkit demi tercapainya percepatan pembangunan ekonomi secara akuntabel. Sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan secara bersama. Kata kunci untuk mencapai semua itu adalah komunikasi, sinergi dan kolaborasi,” tegasnya.

Kemudian rakor tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi panel yang dihadiri oleh beberapa narasumber di antaranya; Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si yang memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Waluya memaparkan Potensi dan Indikasi Terjadinya Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran APBD merupakan 2 titik dari 9 titik rawan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Pembagian dan pengaturan “jatah” proyek APBD, suap dalam proses perencanaan APBD serta pembahasan dan pengesahan RAPBD, dan dana aspirasi serta pokok pikiran yang tidak sah menjadi hal krusial dan berisiko tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.

Kemudian Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Elfin Elyas, M.Si memaparkan peran Kemendagri dalam Pembinaan dan Pengawasan APIP Daerah menyampaikan fokus pengawasan umum yang terbagi menjadi 6 aspek.

Aspek tersebut, yaitu; aspek pembagian urusan, aspek kelembagaan daerah, aspek kepegawaian pada perangkat daerah, aspek kebijakan daerah, aspek keuangan daerah, aspek kerja sama daerah, aspek pembangunan daerah, serta aspek pelayanan publik di daerah.

Dan yang terakhir paparan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Dra. Dessy Adin yang menjelaskan tentang Pengawasan dalam Mengawal Pencapaian Tujuan Pembangunan Strategis Pemda di Provinsi NTB, menyatakan pentingnya peran APIP dalam pengawalan tujuan pembangunan strategis di daerah.

Visi dan misi kepala daerah berupa prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial.

Manikp@kominfo

Pemprov NTB Dukung Lombok Hospital di Lombok Timur

LOTIM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan kesehatan menjadi salah satu priotitas dalam membangun daerah, maka dari itu ia mengapresiasi didirikannya rumah sakit bernama Lombok Hospital, yang didirikan oleh Vlok Foundation di Desa Apitaik, kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur.

Hal tersebut disampaikan Wagub, saat menerima audiensi pihak Lombok Hospital di Aula Pendopo Wagub, Senin (5/24).

“Kesehatan itu priotitas dalam membangun daerah. Pesan saya, manejemennya harus bagus dan dapat menjadi pusat edukasi,” ujar, Wagub.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr, Lalu Hamzi Fikri menjelaskan dengan didirikannya Lombok Hospital dapat membantu pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, terlebih di Lombok Timur yang memiliki jumlah penduduk banyak.

“Kehadiran Lombok Hospital sangat membantu pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat,” jelas Kadis.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Dewan Masyarakat Sehat (DMS) NTB, Dedi Supriyadi dalam kesempatan tersebut meminta dukungan dari Pemprov NTB. Keberadaan Lombok Hospital, salah satunya adalah mendekatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai di bagian utara Kabupaten Lombok Timur.

novita@diskominfotikntb

Satgas Covid-19 Gelar Rakor Antisipasi Lonjakan Kasus Paska Idul fitri

MATARAM.lombokjournal.com —

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional, Doni Munardo menggelar rapat koordinasi (Rakor) secara virtual, untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 paska hari raya Idul Fitri. Rakor yang digelar pada hari Minggu (23/05/21) ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), diikuti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Tri Budi Prayitno, sebagai yang mewakili Sekretaris Daerah NTB.

Dalam paparannya, Doni Munardo menjelaskan bahwa angka tren kematian yang terus meningkat harus menjadi perhatian seluruh jajaran. Sebab peningkatan angka kematian dan kasus aktif Covid-19 akan berdampak pada peningkatan kasus meninggalnya tenaga kesehatan (Nakes) di Indonesia, dimana ini tentunya berdampak buruk pada pelayanan kesehatan.

“Karena itu, perlu ada peningkatan komunikasi dan kerjasama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk para direktur rumah sakit di kabupaten/kota masing-masing,” pesannya.

Laporan update kasus Covid-19 dan mobilitas penduduk dari Bidang Data dan IT, memperlihatkan perkembangan kasus harian Covid-19 pada 22 Mei 2021, terdapat 91.240 jumlah kasus aktif (5.15%), yang artinya masih berada di bawah rata-rata kasus aktif di seluruh dunia (9.46%).

Jumlah kasus sembuh 1.629.495 (92.06%) atau berada di atas rata-rata kasus sembuh di seluruh dunia yang 88,47%. Dan terdapat 49.205 kasus meninggal (2.78%), yang posisinya berada di atas rata-rata kasus meninggal di seluruh dunia.

“Secara keseluruhan, terjadi penurunan mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan pada 1 pekan paska hari raya Idul Fitri, dibanding dengan pekan terakhir bulan Ramadhan. Di sisi lain, terjadi kenaikan mobilitas penduduk ke tempat wisata pada 1 pekan setelah hari raya dengan rata-rata kenaikan +19.76% di 28 Provinsi, serta puncak mobilitas terpantau terjadi pada tgl 14-15 Mei 2021,” jelas Doni Munardo.

Mobilitas moda transportasi masa arus balik

Berdasarkan data dari Sekjen Kementerian Perhubungan tentang pelaku perjalanan dan kendaraan, menunjukkan kendaraan yang masuk ke Jabodetabek hingga 21 Mei 2021 tercatat 120.200 penumpang untuk jalur laut.

Pada perjalanan jalur udara tercatat 702.732 penumpang, 259.969 penumpang pada jalur angkutan jalan, 291.206 penumpang pada perjalanan jalur kereta api, 953.000 kendaraan masuk Jabodetabek via tol, dan 912.000 kendaraan (motor, mobil) yang masuk melalui jalan nasional arteri.

Selanjutnya, jumlah penumpang yg melakukan Rapid tes antigen acak, periode 22 April hingga 22 Mei 2021, di beberapa lokasi penyekatan sebanyak 156.162, dengan hasil positif sebanyak 1.061 orang. Sedangkan untuk tes menggunakan GeNose sebanyak 340.047, dengan status positif sebanyak 6.925 orang.

Kesiapan fasilitas kesehatan

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan terkait Update perkembangan Bed Occupancy Rate (BOR) dari 22 April sampai kini di Nasional, menjelaskan terdapat 984 rumah sakit (RS) rujukan Covid-19, di mana 132 RS rujukan Covid-19 atas dasar SK. Menkes dan 852 RS rujukan atas dasar SK. Gubernur.

Berdasarkan data BOR TT isolasi di Indonesia wilayah Kalimantan Barat yg tertinggi dgn 59%, sedangkan untuk BOR TT Intensif di Indonesia wilayah Riau yg tertinggi dgn 65%.

Data ketersediaan logistic obat Covid-19 yakni, Oseltamivir kaps seba yak 2.194.750, Favipiravir tab sebanyak 8.092.300, Remdesivir Injeksi sebanyak 197.976, Azythromycin tab sebanyak 1.091.930, Azythromycin Injeksi sebanyak 12.134, Vitamin C Injeksi sebanyak 31.525, Vitamin C tab sebanyak 8.844.800, Multivitamin sebanyak 6.068.600, Tocilizumab sebanyak 88.

Selain itu, Litbangkes Kementerian Kesehatan menyampaikan update genomic surveillance SARS-CoV2 dan ketersediaan reagen. Ada 35 kasus variant of concern B.1.1.7, B.1.351 dan B.1.617 di Indonesia dengan riwayat perjalanan luar negeri.

Upaya WGS Surveilans diantaranya; pembentukan Tim Surveilans Genom Nasional yang terdiri dari 17 institusi, intensifikasi tracing pada pintu-pintu masuk negara untuk kedatangan dari luar negeri, upaya meningkatkan jangkauan WGS Surveilans dilakukan melalui surat perintah menteri kessehatan, pendelegasian pembinaan laboratorium, dan pertemuan rutin mingguan melalui vicon.

novita@diskominfotikntb

Angkatan Kerja Meningkat dan Pengangguran Menurun di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BPS) yang dirilis oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) NTB, jumlah angkatan kerja pada periode Februari 2021 mencapai angka 2,75 juta orang, naik sekitar 58,14 ribu orang dibanding periode Agustus 2020 tahun lalu.

Sementara penduduk yang sudah bekerja sebanyak 2,64 juta orang, juga bertambah sekitar 62,49 ribu orang atau sebesar 2,43 persen jika dibandingkan dengan Agustus tahun lalu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengungkapkan, sejalan dengan kondisi tersebut, Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,87 persen poin.

Sementara Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 turun sebesar 0,25 persen poin, menjadi 3,97 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Artinya, persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal meningkat sebesar 1,23 persen poin jika dibanding Agustus tahun lalu.

“Apabila kita melihat menurut tingkat pendidikan, maka TPT tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Universitas, yaitu sebesar 7,07 persen,” ungkap Najamuddin di Mataram, Senin (24/05)

Menurutnya, sektor utama penyediaan lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 3,07 persen poin, penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 1,45 persen poin, dan jasa pendidikan naik menjadi 1,01 persen poin.

“Dari kondisi itu, ada dua perbedaan terkait jam kerjanya. Mulai dari pekerja penuh atau dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu hingga pekerja tidak penuh atau jam kerja kurang dari 35 jam per minggu,” jelasnya.

Artinya, terdapat 1,40 juta orang atau sebesar 53,22 persen orang yang bekerja penuh atau dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu. Sedangkan, para pekerja dengan waktu tidak penuh sebanyak 1,23 juta orang atau sekitar 46,78 persen. Terdiri dari 406,57 ribu orang setengah penganggur dan 827,64 ribu orang bekerja paruh waktu.

Di sisi lain, terdapat 297,85 ribu orang (7,73 persen) penduduk usia kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19. Diantaranya, terdiri dari 23,08 ribu orang yang menganggur dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 10,70 ribu orang.

Sementara yang tidak bekerja karena pandemi mencapai 16,61 ribu orang dan penduduk bekerja yang mengalami pekerja pengurangan jam kerja sebanyak 247,46 ribu orang.

Manikp@kominfo

LASQI NTB akan Selenggarakan Lomba Qasidah Kolaborasi

KSB.lombokjournal.com —

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPW-LASQI) NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc berencana menggelar Lomba Qasidah Kolaborasi se-NTB. Lomba kesenian bernuansa Islami, ini, dihajatkan sebagai proses regenerasi para seniman Qasidah se-NTB.

“Kita akan menyelenggarakan lomba qasidah kolaborasi, tidak hanya qasidah klasik tapi juga dikolaborasikan dengan seni modern seperti; hadrah, qasidah dan marawis” jelas Bunda Niken saat melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPD-LASQI) kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2021-2025, Sabtu (22/5) di Kantor Bupati Sumbawa.

Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, S.E, saat melantik pengurus DPD-LASQI Sumbawa

Bunda Niken berharap dengan diselenggarakannya lomba Qasidah bergengsi tersebut, akan muncul bibit-bibit baru dan talenta-talenta berbakat, khususnya kesenian bernuansa Islami di NTB.

“Butuh kerjasama semua pengurus LASQI beserta seniman Islam, dan pengurus dapat mencari bibit baru yang ada di kecamatan hingga desa”, ujar bunda Niken

Menurut Bunda Niken, melestarikan seni musik Islami di era saat ini membutuhkan kolaborasi, khususnya dengan anak-anak muda dalam mengembangkan bakat. LASQI sebagai lembaga seni dan qasidah adalah wadah alternatif untuk pengembangan bakat generasi muda.

Menutup sambutannya, bunda Niken memberi selamat dan semangat, khususnya kepada pengurus DPD LASQI Sumbawa yang yang baru saja dilantik.

“DPD LASQI Sumbawa memiliki banyak prestasi, jangan sampai prestasi ini hilang, dan juga pada semua DPD LASQI kabupaten/kota se-NTB. Selamat bekerja pengurus LASQI Sumbawa, teruslah membangun kegiatan”, ujarnya.

Sementara itu, ketua DPD LASQI Sumbawa, Sofia Noviantri Mahmud Abdullah, SE, dalam sambutannya meminta dukungan semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi perempuan, organisasi seni lainnya, terlebih kementrian agama agar seni musik qasidah Islam dapat dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat.

Sofia Noviantri meminta kepada pengurus yang baru saja dilantik agar berkomitmen untuk sama-sama membesarkan organisasi sebagai ikhtiar membangun masyarakat.

“Kami harapkan pengurus mengemban Visi LASQI yakni; dengan seni qasidah kita bentuk anak bangsa yang bermoral, terpuji dan berakhlak mulia, guna membangun masyarakat bangsa yang berakhlakul karimah”, pungkasnya.

Kegiatan Pelantikan Pengurus DPD-LASQI Kabupaten Sumbawa turut dihadiri oleh Bupati Sumbawa beserta Wakilnya, Sekda, forkopimda dan berbagai organisasi Wanita se-kabupaten Sumbawa Barat.

alif_aff@diskominfotikntb