Wagub NTB: Raperda Tembakau & Mutu Pangan Bisa Lindungi Petani, Pengusaha & Masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia, serta Raperda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, pada rapat paripurna ke-4 DPRD NTB, masa persidangan II tahun 2021, di ruang rapat paripurna, Senin (31/5/2021)

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi, M. Pd, dalam sambutannya menyatakan bahwa dua Raperda yang telah disetujui DPRD NTB diharapkan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi para petani tembakau dan dapat melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang aman, halal, bermutu, bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan produksi lokal di daerah.

“Semoga dua Raperda tersebut dapat menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau dan mampu memberi manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera “, harap Sitti Rohmi.

Diakhir sambutannya, Sitti Rohmi menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang tergabung dalam pansus atas kontribusi pemikiran, ide dan gagasannya, termasuk para pimpinan perangkat daerah yang telah mengawal raperda.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH menyampaikan dalam rapat tersebut disampaikan laporan pansus dan keputusan DPRD Prov NTB tentang persetujuan terhadap dua raperda, di antaranya satu raperda prakarsa DPRD Provinsi NTB dan satu raperda prakarsa Gubernur NTB, akhirnya disetujui untuk diundangkan.

“Kita semua berharap setiap produk yang telah diundangkan, ke depan dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi kesejahteraan masyarakat NTB”, kata ketua DPRD.

Sementara itu, mewakili Pansus I DPRD Provinsi NTB Sudirsah sujanto, S. Pd. B.s.ip dalam laporannya menyampaikan bahwa Raperda tentang Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ini menegaskan bahwa Pemda Provinsi NTB berkewajiban melakukan pengaturan dalam bentuk perda untuk menjamin keamanan pangan untuk masyarakat.

“Tentunya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko gangguan kesehatan dan meningkatkan daya saing dan perluasan akses pasar produk daerah di NTB,” jelasnya

Sedangkan Mewakili Pansus II DPRD Provinsi NTB Lalu Satriawandi, ST. dalam laporannya menyampaikan bahwa Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2006 tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia menegaskan bahwa dalam rangka penyempurnaan penyusunan, supaya dicantumkan aturan tentang adanya penyiapan dan edukasi sejak awal supaya petani dapat melakukan rencana penanaman tembakau secara rasional dan menentukan resiko bisnis sejak awal.

“Selain itu, perlu pula diatur tentang tanggungjawab fasilitasi dan pembinaan bagi petani agar sejak awal, memiliki komoditi andalan lainnya untuk diusahakan,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Sekda NTB, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Kejari, Perwakilan Danrem, Danlanad, Danlanad, Polda NTB Kepala OPD lingkup Pemprov, Ketua KI, KPID NTB dan Insan Pers.

edy@diskominfotikntb

NTB Kini Bisa Mengelola Sampah Plastik Jadi Solar

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggaungkan Industrialisasi. Salah satunya adalah berkaitan dengan upaya mengurangi masalah sampah, dan mendukung program unggulan NTB Gemilang, yaitu; Zero Waste.

Hal yang dimaksud itu adalah hadirnya mesin penghasil bahan bakar yang ramah lingkungan dengan sistem Pirolisis di Science Dan Technology Industrial (STI) Park Banyumulek, yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, Sabtu (29/5/2021) di Gedung STIPark.

Mesin berbobot 2 ton, mampu mengolah sampah plastik sebanyak 1 ton, menjadi 400-600 liter solar sehari. Dengan beroperasi selama 8 jam, memanfaatkan tenaga PLN.

Akan tetapi dalam waktu dekat PT. Geo Trash Management sebagai investor akan menghadirkan mesin berkapasitas 2 Ton di Kebun Kongo. Dengan kapasitas 12.000 liter solar dalam sehari. Memanfaatkan tenaga listrik dari gas metan di TPA sebagai bahan bakarnya.

Wagub NTB berbincang-bincang dengan Direktur dan Project Manager PT. Geo Trash Management

“Hasil dari pengolahan sampah plastik akan menghasilkan Geo Disel atau solar yang setara Dexlie dengan standar Euro3,” Mr Andrew Sinclair Direktur dan Project Manager PT. Geo Trash Management.

Kehadiran mesin pengolah sampah yang ramah dengan lingkungan ini, membutuhkan bahan baku dasar dari semua plastik. Seperti kantong kresek, plastik bungkusan permen dan jajan, steoroform, sandal bekas, ban bekas dan jenis karet.

Sedangkan jenis plastik PET (Polyethylene terephthalate) dan PVC (Polyvinyl Chloride) tidak dimasukan dalam mesin. Seperti botol air mineral, pipa atau selang. Dalam Proses Pirolisis ini akan menghasilkan cairan dan gas.

Kemudian cairan ini akan diproses lagi untuk memisahkan air dan minyak berupa solar. Bahkan sisanya dari proses plastik dapat digunakan untuk bahan baku aspal dan ban. Sedangkan sisa gas ditangki filtrasi disaring dengan keramik. Sehingga udara yang keluar dari proses ini bersih tanpa polusi.

Ketersediaan bahan baku ini sudah bekerjasama dengan bank sampah di NTB. Termasuk sumberdaya seperti perumahan-perumahan dan lingkungan tempat tinggal masyarakat sudah dikoordinasikan.

“Mesin pengolah sampah plastik dengan sistem Pirolisis jenis ini baru satu-satunya di dunia, dan dioperasikan di NTB Indonesia”, tuturnya.

Kecintaannya terhadap lingkungan dan pariwisata, yang membuat ia memilih NTB untuk berinvestasi. Termasuk fokus dan keseriusan Pemerintah NTB dalam mensukseskan program Zero Waste serta keindahan destinasi wisatanya.

“Awalnya tanpa tahu tentang Lombok NTB, saya datang memanfaatkan dan menyelamatkan lingkungan NTB”, jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ummi Rohmi sapaan Wagub, menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran mesin pengolahan sampah plastik ini.

“Kami sangat senang dengan adanya mesin ini,”kata Wagub.

Sehingga hampir semua masalah sampah ada hilirisasinya, ada tempat pengolahannya. Yang paling penting, tujuan untuk menjadikan sampah sebagai bahan yang membawa berkah dapat perlahan terwujud.

Masyarakat dapat mengolah sampah, untuk dipilah karena memiliki nilai ekonomis.

“Ayo masyarakat NTB jangan melihat sampah sebagai masalah, tapi kelola dengan memilah dan memilih sampah plastik”, tegasnya.

Harapannya, di setiap Kabupaten/Kota juga akan dibangun mesin serupa sebagai solusi mengatasi persoalan lingkungan terutama sampah. Sinergi dan kerjasama semua stakeholder sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan sampah di NTB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda, Kepala Dinas LKH, Kadis Perindustrian, Kepala STIP, Dinas LKH Kabupaten Lobar dan Kalimantan Barat.

edy@diskominfotik_ntb

Wagub NTB: Siapkan Tenaga Kerja yang Bisa Terserap Dunia Usaha

MATARAM.lombokjournal.com —

Untuk menyerap tenaga kerja yang telah dipersiapkan dalam berbagai program pelatihan, Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, dapat meningkatkan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau dunia usaha (link and match) ke depan.

Sehingga, program pelatihan tenaga kerja di NTB yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja (BLK) dapat terserap oleh dunia usaha atau pasar kerja regional maupun nasional.

“Jangan sampai tenaga kerja yang dilatih, tidak dibutuhkan oleh dunia industri atau pasar kerja,” pesan Ummi Rohmi sapaan Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, saat rapat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jum’at (28/05/21) di Aula Pendopo Wagub.

Selain itu, menurut Wagub di era pasar kerja terbuka saat ini, NTB wajib menyiapkan dan menggunakan tenaga kerja lokal, misalnya; persiapan untuk pembangunan Smelter di Sumbawa dan MotoGP Mandalika.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH mengatakan, pihaknya sedang menata dan mengidentifikasi semua persoalan di dinas.

Termasuk saat ini sedang meningkatkan link and match dengan dunia usaha, agar pasar kerja yang tersedia dengan tenaga kerja yang disiapkan dan dilatih di BLK dapat sinkron.

Data tahun 2020-2021 menjelaskan ada sekitar 10 ribu calon tenaga yang dilatih di BLK, dan baru terserap sekitar 4.000 tenaga kerja. Itulah pentingnya ada match dan link dengan dunia usaha untuk hal ini.

“Di NTB ada 113 mitra kerja terakreditasi yang akan tingkatkan koordinasi serta link and match, agar serapan tenaga kerja tercapai,” pungkas Gede.

Edy@diskominfotik_ntb

Industrialisasi NTB, Pemda Dorong Masyarakat Manfaatkan STIPark

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pengembangan kawasan agroindustri dan industri kecil menengah (IKM), melalui program industrialisasi yang telah disahkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Industri NTB tahun 2020.

Kehadiran Science, Tehnology, dan Industrial Park (STIPark) NTB diharapkan mampu menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkreasi dan inovasi, melalui program inkubasi di STIPark.

Kepala UPTD STIPark Provinsi NTB, Roni Yuhaeri, A. Pi., M.Pi., mengungkapkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah.

Terdapat empat komponen yang ada di STiPark yang saling berkaitan, yakni; akademisi, dunia usaha atau industri, pemerintah yang membuat regulasi serta masyarakat atau komunitas.

“Diharapkan infrastruktur yang ada di STIP, walau belum sempurna, diharapkan kita sudah memulainya sebagai ajang untuk bertukar pikiran,” kata Roni pada acara Bincang Gemilang edisi ke-2, Jumat (28/05/21) di Kantor Diskominfotik NTB.

Dengan adanya sentuhan teknologi terutama dimulai dari permesinan, Roni yakin produktifitas pengolahan dari berbagai potensi dapat meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi produk yang dihasilkan masyarakat.

“Banyaknya IKM yang masih menggunakan alat manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun apabila sudah menggunakan teknologi maka berbagai produk dapat dengan mudah diselesaikan,” pungkas Kepala STIPark NTB ini.

Turut hadir pada acara ini adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, dan beberapa narasumber dari IKM.

Diskminfo

Beasiswa NTB 2020: Uang Negara Kembali dan Tidak Ditemukan Kerugian

MATARAM.lombokjournal.com ~ Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, Jumat (28/05/21) menegaskan, tidak ada kerugian negara terhadap penyelengaraan program beasiswa NTB pada tahun anggaran 2020.

Dari sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, temuan kerugian negara akibat biaya yang sudah terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 87.030.000 seluruhnya sudah dikembalikan ke kas negara.

“Artinya uang negara atau daerah, sudah masuk kas lagi dan tidak ada kerugian negara,” kata Ibnu Salim saat dikonfirmasi via telepon.

Kemudian, Ibnu Salim menjelaskan bahwa beberapa catatan lainnya mengenai LHP terhadap program beasiswa NTB seluruhnya bersifat administratif dan sudah dituntaskan sesuai rekomendasi BPK.

“Ini hanya faktor kelemahan pemahaman tata kelola. Sedangkan programnya sudah terlaksana sesuai yang direncanakan,” ungkap Ibnu.

Sementara itu, sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, Sri Hastuti, menyatakan bahwa temuan kerugian yang dikembalikan murni administratif dan teknis pelaksanaan kegiatan. Seperti; pengembalian sisa pembelian tiket dari anggaran yang sudah diberikan kepada penerima beasiswa.

“Sudah kami kembalikan. Karena memang yang 87 juta itu adalah sisa dana. Misal kita menganggarkan pembayaran tiket 30 juta, tapi real costnya 27 juta. Sisanya 3 juta. Itulah yang kita kembalikan. Itulah rinciannya sampai ada catatan sebanyak 87 juta,” terang Tuti panggilan akrabnya.

Sehingga ia memastikan bahwa LPP NTB telah melaksanakan seluruh rekomendasi BPK RI terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2020. Termasuk beberapa di antaranya mengenai penundaan keberangkatan mahasiswa NTB yang akan melaksanakan studi di Rusia.

“Meski Rusia saat itu tutup border untuk orang asing hingga hari ini, namun mereka sudah melaksanakan perkuliahan sejak Oktober 2020. Sehingga BPK RI memberi catatan, jika hingga 30 Desember 2021 belum juga berangkat ke Rusia, maka beberapa komponen beasiswa seperti; biaya hidup, harus sudah dikembalikan,” jelas Tuti.

Hal tersebut juga digaris bawahi oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, H. Ahmad Masyhuri, yang menangani langsung anggaran program beasiswa NTB.

Ia memastikan seluruh rekomendasi LHP BPK untuk program beasiswa NTB akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan penyempurnaan pengelolaan beasiswa NTB tahun 2021.

Termasuk beberapa komponen beasiswa yang harus dikembalikan oleh mahasiswa jika tidak jadi berangkat ke Rusia.

“Walaupun belum berada di Rusia, tetapi mereka sebenarnya kuliah secara online dan membayar biaya pendidikan. Nanti ketika batas waktu yang diberikan oleh BPK, tiba, mereka diwajibkan mengembalikan beberapa komponen beasiswa, seperti; biaya hidup di luar negeri,” tutup Masyhuri.

Diskminfo

Evaluasi Sinergi Pendamping Program Dengan Kecamatan dan Desa

TANJUNG.lombokjournal.com —

Evaluasi Kinerja pendamping dengan melihat hasil akhir rata-rata akan digunakan untuk menentukan kelayakan pendamping, misalnya layak untuk membuat, layak untuk dipromosikan, atau kurang layak untuk membuat.

Hasil akhir rata-rata akan berupa nilai A sampai D. Tingkat kehadiran kurang dari 25% (akumulatif selama 1 periode kinerja) akan mendapatkan nilai D. Nilai A, B, C, atau D ditentukan dengan skala skor penilaian

Dinamika program Pusat dengan Daerah, terutama program rutin non terpadu pada Stunting (Dikes), Kampung KB (BP2KBPMD), Paud HI (Dikpora) dan SLDT (Dinsos).

Penyampaian Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lombok Utara diwakili Kepala Bidang Sosial Budaya, I Putu Heri Suditha,S.PI, memaparkan serangkaian materi di depan forum, Jum’at (28/05/21) yang bertempat di Aula Sekretariat Bappeda KLU.

Putu Heri dalam penyampaiannya Seputar kampung KB, Stanting dan Evaluasi monitoring dan evaluasi pemantauan, ungkap Putu Heri.

Ia melanjutkan, untuk titik koordinat pada lingkup Kabag Kesra, Setda, Kasi Kessos Kecamatan dan Kasi Kesra di Desa. Harap hasil beda dengan cara yang sama,”Sia Sia”.
Sinergi adalah strategi/cara melaksanakan pembangunan dan tanpa sinergi ketentuan Outcame sulit untuk di capai, mahal dan lama, kata Pt.Heri.

Sinergi menciptakan empati, budaya keterbukaan dan berbagi (data dan laporan), kebersamaan dalam penuntasan karakter pelaksanaan program: koordinatif dan terpadu dalam data dan jadwal pelaksanaan, sekretariat pengendalian (feed back response system).

Sementara untuk di Kecamatan, pemantauan dan koordinasi lintas desa. Pada forum diskusi menyampaiakan laporan kegiatan masing masing dengan diawali oleh Camat Tanjung, Samsul Bahri,S.Sos,MM menyampaikan beberapa gambaran keberhasilannya sebagai referensi kepada peserta yang lain.

Pada sesi diskusi masing masing peserta menyampaian laporan yang dilanjutkan dari Sekcam Pamenang, Lalu Gita Bayu menyebutkan tidak jauh berbeda dengan kecamatan Tanjung.

Bayu mengakui kegiatan kegiatannya kurang terpublikasi disamping kondisi sekretariat di kantornya masih sementara, akibat Gempa Bumi 2018 yang lalu dan sampai saat ini beberapa ruangan Kasi dan aula tidak bisa di gunakan.

Untuk Kecamatan Gangga, Kayangan belum banyak yang disampaikan pelaporannya. Sementara perwakilan Kecapatan Bayan, Iramalip,S.Sos, menyampaikan penyelesaian pemberhentian Kepala Desa terselesaikan di tingkat kecamatan.

Iramalip mengakui masih ada koordinasi terputus, terutama terkait laporan data pendamping dengan pihak kecamata. Ia ibaratkan “mencari jarum di tengah lautan”,tutur Iramalip.

Bappeda KLU diwakili Kabid Kebudayaan, I Putu Heri Suditha,S.IP menyimpulkan, koordinasi paling penting karena selain laporan bagus dan cepat, waktu hemat dan kos murah.

Kepaa Bappeda KLU, Herianto,SP, di akhir acara memberankan biaya pendampingan tidak sedikit meski laporan belum maksimal.

Herianto berikan contoh yang ditujukan kepada Kepala Desa Gondang, Supriadi, terkait musyawarah desa.

“Apakah Desa Gondang sudah melakukan Musdrs DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tanya Kepala Bappeda KLU? Mana data DTKS itu?” tegas Herianto.

Ditegaskannya, kita jangan bereuphoria tapi harus kerja dan kerja sungguh sungguh, dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

ang

Kawasan Budidaya Lobster Nasional di NTB Dibangun Tahun Ini

JAKARTA.lombokjournal.com —

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menunjuk Provinsi NTB sebagai tempat budidaya lobster nasional pada bulan Maret lalu. Menindaklanjuti hal itu, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah ‘jemput bola’ ke Jakarta guna membahas hal-hal strategis maupun teknis untuk mewujudkannya.

“Pak Menteri menegaskan kembali komitmen menjadikan NTB sebagai pusat budidaya Lobster nasional. Konkritnya mulai tahun ini akan dibangun kawasan budidaya terintegrasi, yaitu; Lobster Estate di Telong Elong Lombok Timur serta membangun Shrimp Estate di Samota” jelas Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, Kamis (27/5) di Jakarta.

Bang Zul meyakini rencana pengembangan NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penghasilan masyarakat.

Kemudian kendala-kendala yang dihadapi pemda dan pembudidaya lobster selama ini juga bisa tersolusikan.

Dengan membangun Lobster Estate, para nelayan dan pembudidaya akan didampingi oleh pemerintah, ada intervensi teknologi pembudidayaan. Lebih jauh nantinya akan ada sistem pemantauan harga, sehingga harga lobster lebih transparan dan stabil.

“Melalui program ini, proses produksi dan pemasaran akan terintegrasi, sehingga tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat” ungkap doktor ekonomi industri tersebut.

Sementara itu, Menteri KKP menjelaskan alasan kuat mengapa NTB dijadikan pusat budidaya lobster di Indonesia. Sebab, NTB secara infrastruktur dan sumber daya manusia sudah memenuhi syarat, tinggal diperkuat.

Sedangkan pelaksanaan program pengembangan harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru, sehingga produktivitas tambak-tambak budidaya lobster tidak mengancam kelestarian laut Lombok yang indah dan bersih.

“Di samping itu, program pengembangan harus membawa berkah bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial” tambah Menteri Trenggono.

Sepanjang tahun lalu berdasarkan data Pemprov NTB, produktivitas budidaya di kampung lobster Lombok Timur mencapai 82.568 kilogram atau setara dengan nilai Rp. 41,28 miliar.

Hasil lobster ini dihasilkan oleh pembudidaya yang jumlahnya sekitar 147 kelompok, dengan total keramba jaring apung lebih dari 8.400 lubang.

Selain budidaya lobster, pertemuan dengan Menteri KKP juga membahas tentang rencana pengembangan budidaya udang dan rumput laut. Di NTB, ada beberapa kawasan yang dinilai oleh kementerian KKP sangat cocok untuk mengembangkan budidaya dua komoditas tersebut.

diskominfotikntb

MotoGP 2022 di NTB, Konektifitas Transportasi Dipercepat

JAKARTA.lombokjournal.com —

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (kemenhub) mendukung penuh pengembangan sarana dan prasarana di Nusa tenggara Barat (NTB) untuk mensukseskan perhelatan event internasional MotoGP pada tahun 2022 mendatang.

Pembangunan konektifitas udara yang difokuskan pada perpanjangan runway dan perluasan terminal Bandara Internasional Zainudin Abdul Majdi (BIZAM) yang dikembangkan oleh Angkasa Pura ditargetkan selesai Agustus tahun ini.

Pembangunan infrastruktur darat juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas keselamatan jalan, guna mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika serta pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas dan fasilitas keselamatan transportasi ketika penyelenggaraan MotoGP 2022.

Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Ir. Budi Karya Sumadi saat bertemu Gubernur NTB, H. Dr. Zulkieflimansyah di Jakarta, Kamis (27/05).

Ir. Budi Karya Sumadi bersama Dr. Zulkieflimansyah

“Begitu juga pembangunan fasilitas keselamatan jalan dan alat angkut berupa bus-bus penumpang sedang disiapkan. InsyaAllah akan dicarikan dananya tahun ini dan sisanya tahun 2022, sehingga ketika MotoGP dilaksanakan pada bulan Maret tahun depan semuanya sudah siap,” ujar Menhub.

Selain itu, pengembangan infrastruktur laut dilakukan dengan mempercepat penyerahan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana, dan Prasarana, Serta Dokumen (P3D) di 5 Pelabuhan Regional.

Di sisi lain, pembangunan sarana perhubungan laut khususnya di dermaga Gili Mas sudah mulai beroperasi. Dermaga pelabuhan Gili Mas juga sudah dikembangkan tahun lalu untuk kapal-kapal pesiar Cruise ukuran besar yang bisa juga dijadikan hotel terapung bagi ribuan penonton MotoGP.

“Kalau laut, relatif sudah cukup, terutama lintas penyeberangan dari Jawa dan Bali ke Lombok,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, H. Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan yang luar biasa terhadap pembangunan di NTB. Terutama dalam mendukung pengembangan fasilitas penunjang untuk mensukseskan perhelatan MotoGP yang akan digelar di Mandalika mendatang.

“Event internasional MotoGP ini bukan hanya milik masyarakat NTB, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk sama-sama mensukseskannya,” pinta gubernur.

Gubernur NTB yang akrab disapa Dr. Zul, berharap perhelatan MotoGP bukan hanya sebagai olahraga balap sepeda motor kelas dunia semata, tetapi gelaran itu memiliki dampak yang besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Manikp@kominfo

Paska Idul Fitri dan Liburan, Covid 19 di NTB Terkendali

MATARAM.lombokjournal.com —

Paska Idul Fitri dan libur Lebaran, Wakil Gubernur DR Hj Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, penanganan dan pengendalian pandemi Covid 19 di NTB berjalan dengan baik.

Sebelum Lebaran, angka pasien terpapar Covid 19 di 10 kabupaten/kota sebanyak 453 kasus dan setelah Lebaran naik menjadi 482 kasus, dalam kurun waktu 7 hari (14 – 21 Mei) .

“Kondisi di NTB saat ini masih aman terkendali. Dari data angka kasus duabelas hari sebelum dan sesudah Lebaran, naiknya hanya 6,4 persen”, ujar Ummi Rohmi dalam acara Indonesia Bicara di TVRI, Kamis (27/05).

Penanganan yang terkendali didasarkan pada persentase kesembuhan dan bed occupancy rate (BOR) atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dalam batas normal.

Bahkan angka kesembuhan NTB masih di atas rata rata nasional dan ketersediaan tempat tidur di bawah 50 persen dari indikator normal.

Selain itu, capaian vaksinasi saat ini sudah menyasar 219.819 orang untuk vaksin dosis pertama atau 195,8 persen dan vaksinasi dosis ke-dua sudah sebesar 136,1 persen.

Hampir dipastikan target vaksinasi bagi tenaga kesehatan (nakes), aparat pelayanan publik, guru dan lansia tidak mengalami hambatan berarti.

“Vaksinasi dosis pertama sudah jauh melampaui seratus persen. Hanya PR nya untuk dosis kedua bagi lansia baru 50,7 persen”, jelas Sitti Rohmi.

Pemerintah provinsi juga terus merevitalisasi peran Posyandu Keluarga dari fungsi semula yang hanya melayani kesehatan ibu dan anak, menjadi sarana vaksinasi serta persoalan sosial lainnya, seperti; remaja dan buruh migran, edukasi dan literasi di berbagai sektor.

Selanjutnya, sebagai strategi penanganan, penggunaan alat rapid tes antigen, Entram, produksi NTB, telah didistribusikan penggunannya di kabupaten/kota. Selain lebih murah, Entram juga memiliki sensitifitas yang cukup baik untuk mendeteksi penyebaran virus dari pemeriksaan setiap orang.

Sementara itu, pakar pandemi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan bahwa surveillance dan contact tracing bagi orang tanpa gejala (OTG) dan bergejala seharusnya makin ditingkatkan. Sebab sejak September 2020, pemeriksaan PCR yang terbatas dan contact tracing yang menurun secara nasional dikhawatirkan menyebabkan ledakan kasus yang tak terduga dalam masyarakat.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar contact tracing di kabupaten/kota makin digencarkan, selain menerapkan protokol kesehatan terus menerus dan disiplin pada semua orang.

“Ini agar kita tahu penyebarannya sebab perbandingan OTG dan yang bergejala saat ini satu banding satu setengah. Ini harus diperbaiki sehingga deteksi kasus lebih cepat. Vaksinasi dan pembatasan mobilitas juga harus dipercepat serta dibuatkan kebijakan yang tepat dalam mencegah penyebaran virus”, ujar Miko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) penanganan Covid 19 yang digelar secara virtual (video conference) pasca Idul Fitri, menyebut NTB masuk dalam lima besar zona merah daerah yang tertinggi angka kasusnya.

Lomba Kampaye Sehat Sukses Tekan Lonjakan Covid 19 di Pilkada 2020

MATARAM.lombokjournal.com —

“Lomba Kampanye Sehat” yang diinisiasi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 yang lalu mendapatkan penghargaan dari Pemerintah provinsi NTB.

Penghargaan, ini, diberikan atas dasar penilaian bahwa kegiatan tersebut berhasil menekan angka penyebaran Covid 19 dan munculnya klaster baru pada pilkada. Lomba Kampanye Sehat mematahkan prediksi meningkatnya kasus Covid 19 paska pilkada dari berbagai pakar di Indonesia.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menjelaskan bahwa tindakan pencegahan itu, lebih baik dari pada tindakan kuratif. Artinya jangan menunggu kejadian baru dilakukan tindakan pencegahan atau pengobatan.

“Sama dengan penanganan terhadap Covid-19, tindakan promotif dan preventif yang menjadi indikator dalam Lomba Kampaye Sehat, seperti; penerapan prokes, tim satgas dan indikator lain, harus ditegakan”, ujar Wagub saat membuka kegiatan Kampanye Sehat Award, Kamis (05/27) di Tribun Lapangan Bhara Dhaksa Polda NTB.

Selanjutnya, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, mengatakan bahwa lomba kampanye sehat ini merupakan satu-satunya inovasi dalam menekan angka peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

“Bahkan Lomba Kampanye Sehat ini terbukti di akui Kapolri hingga Ketua KPU RI”, puji Ummi Rohmi.

Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal, S.Ik, MH, dalam sambutannya mengatakan bahwa Lomba Kampaye Sehat Pilkada 2020 mustahil dapat terlaksana secara maksimal jika tanpa dukungan dan sinergi dari pemerintah provinsi NTB, Danrem serta jajarannya, KPU, Bawaslu, Toko Agama, masyarakat dan unsur Forkopimda serta perangkat pasangan calon (paslon).

Lomba Kampanye Sehat berhasil mendorong para paslon menjadi kreatif, dengan menerapkan prosedur kesehatan (prokes) dalam strategi kampayenya, sesuai peraturan KPU (PKPU) dan maklumat Kapolri.

“Lomba Kampaye Sehat merupakan kegiatan satu-satunya di Indonesia, hanya ada di NTB. Sehingga jajarannya bekerja keras untuk mensukseskan lombanya, dengan tujuan utama menjaga masyarakat dari pandemi, dan keamanan”, ujar Mohammad Iqbal.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, melaporkan bahwa penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, pada seluruh proses atau tahapannya 96 persen menerapkan prokes. Bahkan tercatat tingkat partisipasi pemilihnya cukup tinggi.

Berdasarkan keputusan dewan juri Lomba Kampanye Sehat, yang didaulat sebagai pemenang pertama adalah paslon walikota Mataram Hj. Putu Selly Andayani dan TGH. Abdul Manan.

Kemudian juara 2 diraih paslon tunggal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Musyafirin dan Fud Saifuddin. Sedangkan juara 3, diraih paslon Walikota Mataram Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi.

Edy@diskominfotik_ntb