Sentra Budidaya Madu Trigona, desa Pelat, kecamatan Unter Iwes dan kecamatan Batulanteh di kabupaten Sumbawa direncanakan menjadi ekowisata, dengan tujuan memaksimalkan fungsi hutan dan alam, serta memajukan ekonomi masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Sentra Madu Trigona ini bisa jadi bagian dari ekowisata,” seru Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat menerima Audiensi Tim Center for International Forestry Research (CIFOR), Tim Peneliti Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) KANOPPI, dan General Manager Geopark Tambora, terkait Pengelolaan Agroforestri Berbasis Bentang Alam untuk Peningkatan Ekonomi Petani dan UMKM, di Pendopo Gubernur, Kamis (24/6).

Sentra Madu Trigona di Sumbawa yang dikembangkan menjadi ekowisata dapat menjadi contoh jika hutan dan alam bisa dimaksimalkan fungsinya.

Membudidayakan Madu Trigona berarti harus menjaga kelestarian ekosistem sekitarnya, begitu juga dengan menjadikannya sebagai ekowisata.

“Yang ada di mindset masyarakat kan seringkali hutan tidak boleh diapa-apakan. Padahal sangat bisa dimaksimalkan fungsinya dengan tetap menjaga keaslian ekosistemnya,” jelas Gubernur.

BACA JUGA: Kesehatan Keluarga Berkualitas dengan Turut dan Aktif KB

Sementara itu, Ani S. Adiwinata, Phd, selaku Socioeconomist and Policy Analist dari CIFOR menjelaskan, pengembangan Sentra Madu Trigona di Pulau Sumbawa menjadi pusat ekowisata pengerjaannya tengah dalam bproses bekerjasama dengan Geopark Tambora.

“Namun karena pandemi ini, kami juga sedang mengembangkan Virtual Tour bekerjasama dengan Geopark Tambora,” jelas Ani.

Ani menambahkam, Ecowisata yang akan dibentuk selain bekerjasama dengan pihak Geopark Tambora nantinya akan bekerjasama dengan pihak desa setempat.

Desa Batulanteh sendiri merupakan salah satu dari 99 desa wisata milik NTB. Ia dan timnya tengah mendorong adanya peraturan desa yang memungkinkan adanya bantuan dana desa untuk mendukung terwujudnya ekowisata.

Sementara ini budidaya madu trigona masih dipusatkan di learning center, namun tak sedikit juga dikembangkam di rumah warga. Menurut Ani, tidak perlu lahan besar yang penting penyediaan pakannya, seperti bunga-bungaan yang dapat ditanam dengan mudah oleh masyarakat.

“Dengan begitu diharapkan dapat terjadi peningkatan pendapatan masyarakat lokal, khususnya di masa pandemi ini,” jelasnya.

novita@diskominfotikntb

Di tengah pandemi, kesehatan keluarga menjadi yang utama. Gerakan Sejuta Akseptor KB adalah salah satu upaya menjaga kualitas kesehatan keluarga.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Hal itu dikatakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (TP-PKK), Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, saat berkunjung ke Pos Kesehatan Desa Golong dalam rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional ke 28 dan HUT Ikatan Bidan Indonesia, di kecamatan Narmada, Kamis, (24/06).

Hj. Niken mengatakan, tugas keluarga memastikan anggota mendapatkan kesehatannya karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan sosial. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak di kabupaten Lombok Barat mendukung gerakan sejuta akseptor KB provinsi NTB yang ditargetkan tahun ini sebanyak 32 ribu akseptor.

“Bagi yang masih usia subur dan produktif jangan ragu mengecek kesehatan dan kontrasepsinya agar menjadi keluarga Bangga Kencana atau Bangun Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana”, tutur Hj. Niken.

BACA JUGA: Pernikahan Dini Berpengaruh Pada Kesejahteraan Keluarga

Sementara itu, Ketua TP-PKK Lombok Barat, Hj. Khaeratun Fauzan Halid, mengatakan, layanan KB serentak ini menyasar 2.531 akseptor di semua titik untuk semua jenis akseptor.

Desa Golong sendiri terdata 60 akseptor. Capaian KB aktif Lobar sampai Juni 2021 sebanyak 1.152.579, sedangkan capaian PKK dalam mendorong Posyandu Keluarga terdapat 464 posyandu yang sudah mempunyai layanan tapi belum berstatus Posyandu Keluarga.

“Semoga tahun ini bisa seratus persen Posyandu Keluarga”, ujar Hj. Khaeratun.

jm

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Itsbat Nikah selain menyelesaikan persoalan sosial dan administrasi masyarakat juga upaya mencegah pernikahan dini.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Kematangan usia pernikahan ini jelas berpengaruh pada kesejahteraan keluarga nantinya. Oleh sebab itu, program pokok PKK dalam keluarga tertib administrasi mengapresiasi bentuk sinergi yang baik antar lembaga. Informasi ini harus tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh masyarakat.

“Bentuk perlindungan pada anak dan wanita adalah dengan mendaftarkan pernikahan secara resmi. Karena dampaknya tidak hanya soal administrasi untuk mendapatkan hak seperti program sosial dari pemerintah atau membantu masyarakat yang tidak punya biaya nikah tapi juga masalah kesehatan karena ada undang undang batasan usia pernikahan yang dibolehkan secara kesehatan”, ujar Ketua TP-PKK Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Niken, di Kantor Desa Keru, kecamatan Narmada, Kamis (24/06).

BACA JUGA: Madu Trigona Bakal Jadi Primadona Industrialisasi di Sumbawa

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H Fauzan Halid, mengatakan, administrasi pernikahan bukan saja hak dan kewajiban sebagai warga negara tapi juga umat beragama karena banyak kewajiban agama semisal haji terkendala karena tak memiliki kelengkapan administrasi.

“Begitu pula dengan masyarakat yang tak memiliki biaya atau sedang berselisih harus diperhatikan benar warganya oleh kepala dusun dan kepala desa”, ujar Fauzan.

Bupati mengapresiasi pelaksanaan Isbat Nikah 48 pasangan di Desa Keru oleh Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pemerintah desa.

Ia pun mengapresiasi keterlibatan PKK dalam rangka menciptakan keluarga sejahtera melalui pernikahan yang sehat, tertib administrasi dan menjadi warga masyarakat dalam interaksi sosial yang baik.

Fauzan juga mengingatkan Perda Pemkab Lobar tahun 2019 tentang pencegahan pernikahan usia dini agar keluarga NTB menjadi sejahtera.

Ditambahkan Kepala Pengadilan Agama Giri Menang, Marwan, bagi keluarga yang telah menikah tapi tidak mampu cukup membawa Kartu Tanda Miskin (SKTM) agar dapat mengikuti layanan terpadu Isbat Nikah yang sudah dilakukan di 90 tempat sepanjang 2021 sampai Juni.

“Harapannya, kalau ada Kampung Sehat, Kampung Bebas Narkoba dan lain lain maka harus ada Kampung Bebas Surat Nikah. Artinya di kampung itu tak ada warga yang tak memiliki buku nikah”, sebut Marwan.

jm

Pengembangan Lebah Madu Trigona di seluruh wilayah Pulau Sumbawa berpotensi membuka peluang industrialisasi madu.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mendukung penuh desa Pelat, kecamatan Unter Iwes, dan kecamatan Batulanteh di kabupaten Sumbawa dijadikan percontohan sentra pengembangan dan pembelajaran Lebah Madu Trigona.

Pasalnya, Budidaya madu  tersebut melibatkan langsung masyarakat setempat dan berdampak signifikan terhadap kesejahteran masyarakat di sana.

Hal tersebut disampaikan Zulkieflimansyah, saat menerima Audiensi Tim Center for International Forestry Research (CIFOR), Tim Peneliti Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) KANOPPI, serta Geopark Tambora, terkait Pengelolaan Agroforestri Berbasis Bentang Alam untuk Peningkatan Ekonomi Petani dan UMKM, di Pendopo Gubernur, Kamis (24/6).

“Industrialisasi tidak harus dengan pabrik besar. Selama ini kita terlena dengan menghasilkan produk mentah, sudah saatnya kita juga bisa mengolahnya melalui industrialisasi,” jelas gubernur.

Proses industralisasi tersebut bukan merupakan proses sederhana tapi harus melibatkan sains dan teknologi untuk meningkatan kapasitas masyarakat.

Ini dapat didukung dengan berbagai program unggulan NTB, salah satunya adalah Beasiswa NTB, dengan cara mengirim anak daerah untuk mempelajari sektor kehutanan ataupun jika perlu membuka jurusan teknologi pertanian yang mumpuni.

“Kirim anak terbaik untuk mempelajari sektor kehutanan. Buka jurusan tehnologi pertanian, untuk dapat mengolah Madu Trigona dan sektor sektor lainnya,” tandasnya.

BACA JUGA: BNN Masifkan Desa Bersinar Untuk Wujudkan NTB Bebas Narkoba

diskominfotikntb

Program BNN yakni Desa Bersih Narkoba (Bersinar) dapat dimasifkan penyebarannya di seluruh kabupaten dan kota, demi mewujudkan NTB Gemilang bebas dari narkoba.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Desa Bersinar ini dapat mengurangi penyebaran narkoba,” kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, saat menerima audiensi Kepala BNNP NTB yang baru, di Pendopo Gubernur, Kamis (24/06).

Zulkieflimansyah mengapresiasi BNN atas kerja kerasnya memberantas hal–hal yang merusak generasi muda sedini mungkin, sehingga peredaran narkoba dapat ditekan.

“Semoga daerah kita menjadi bersih, terdepan, bersinar dan bebas dari narkoba,” tutur Gubernur.

BACA JUGA: Literasi Keuangan di Masyarakat Harus Cepat Dilakukan

Sementara itu, Kepala BNNP NTB, Kombes Pol. Gagas Nugraha, menjelaskan bahwa Desa Bersinar adalah program pusat yang diteruskan oleh BNNP di seluruh Indonesia.

Kepala BNNP NTB akan terus memprioritaskan Desa Bersinar dan menjalankannya di seluruh kabupaten dan kota.

“Kita akan fokus juga dengan Desa Bersinar dan program pemerintah daerah akan kita satukan dan kita akan berkoordinasi dengan beberapa stakeholder, beserta komponen masyarakat lainnya dalam memberantas narkoba,” jelasnya.

diskominfotikntb

Sosialisasi literasi keuangan kepada masyarakat harus segera dilakukan. OJK bisa berkolaborasi dengan BNN untuk terjun ke masyarakat desa, informasi ini sangat penting.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Zulkieflimansyah mengatakan hal tersebut saat menerima silaturahmi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB yang baru, Rico Rinaldi, dengan didampingi oleh Kepala OJK NTB sebelumnya, Farid Faletehan, yang berlangsung di pendopo Gubernur, Kamis (24/06).

Gubernur Zul selanjutnya menyatakan bahwa sosialisasi literasi keuangan bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui edukasi pengelolaan keuangan yang baik.

Selain itu, Gubernur Zul berpesan kepada OJK NTB agar terus melanjutkan program “Mawar Emas” melawan rentenir berbasis masjid di tengah masyarakat.

“Program pencegahan rentenir dari Pak Farid Kepala OJK yang terdahulu itu sangat bagus, kalau bisa terus dilanjutkan lagi,” ujarnya

BACA JUGA: BNN Masifkan Desa Bersinar Untuk Wujudkan NTB Bebas Narkoba

Sementara itu, Kepala OJK NTB, Rico Rinaldi menyambut baik usulan kolaborasi antara OJK dan BNN dan akan meninjau kembali program-program yang terdahulu.

“Kita akan meninjau program apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala OJK terdahulu, seperti “Mawar Emas” yang sudah jalan akan tetap di jalankan,” tuturnya

diskominfotikntb

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) kembali menggelar rapat koordinasi dengan Kelompok Kerja lingkup Pemerintah kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai upaya percepatan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di 11 kawasan koordinatif.

BIMA.lombokjournal.com ~ Rapat Koordinasi Kelompok Kerja tersebut mengusung tema “Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi Pariwisata Kreatif Berkelanjutan dan Berdaya Saing” yang berlangsung selama 2 hari, 21–22 Juni 2021, di Hotel Marina Inn Kota Bima, NTB.

Dalam siaran persnya, Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata BOPLBF, Neysa Amelia, menjelaskan, peran utama BPOLBF sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi otoritatif dan koordinatif di kawasan Labuan Bajo dan 11 Kabupaten lainnya di Bima, Flores, Lembata, dan Alor, bisa terlaksana jika sinergitas lintas instansi dan lembaga berjalan dengan baik.

“Koordinasi lintas kementerian, lintas kabupaten dan lintas kelembagaan menjadi komitmen BPOLBF, sehingga sinergitas dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Flores dan Bima terlaksana seiring dengan ditetapkannya Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas,” terang Neysa.

Neysa menegaskan, sebagai akselerator pembangunan dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, BPOLBF tentu tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan unsur pentahelix (akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) sangatlah dibutuhkan.

“Sehingga diharapkan melalui sinergitas ini, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Bima yang berkelanjutan dan berdaya saing mampu diwujudkan melalui sistem perencanaan, serta monitoring yang baik,” lanjutnya.

BACA JUGA: Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban, Ini Edaran Menag

Sementara itu, Bupati Bima melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, H.M. Taufik, memaparkan bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjalankan amanah memperkuat Destinasi Wisata Prioritas di Kabupaten Bima pada 2021 hingga 2025.

“Terdapat 6 kawasan prioritas pengembangan pariwisata di kabupaten Bima di antaranya kawasan SALAWA (Sape, Lambu, Wawo), kawasan Sangiang Api, kawasan Lewa Mori, kawasan Tanjung Langgudu, kawasan Lingkar Tambora dan kawasan Donggo dan sekitarnya. Pengembangan Ke 6 kawasan tersebut tertuang di dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bima,” kata Taufik.

Pengembangan kawasan prioritas tersebut difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah kecamatan Sape dan kecamatan Lambu dalam memajukan kebudayaan dan mengangkat citra Bima, sebagai destinasi kelas dunia serta menjaga kelestarian lingkungan wilayah kecamatan Sape dan kecamatan Lambu.

Sebagai informasi, Bima sendiri adalah 1 dari 11 kabupaten kawasan koordinatif BPOLBF yang meliputi hanya 2 kecamatan, yaitu kecamatan Sape dan Lambu.

Baik kecamatan Sape maupun Lambu tersebut merupakan Kawasan atau Area Penyangga dan Transisi Cagar Biosfer Komodo yang ada di pesisir timur Sumbawa (NTB), selain kabupaten Manggarai Barat di pesisir barat Flores.

Kawasan Cagar Biosfer Komodo ditetapkan UNESCO pada tahun 1977 sebagai kawasan inti dengan luas 173.300 ha. Sedangkan Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 dan menjadi situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1991.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menegaskan bahwa inovasi pengelolaan sampah harus memastikan sirkulasi dan pemanfaatannya berjalan terus.

LOBAR.lombokjournal.com ~ “Jangan hanya dikenalkan inovasinya kemudian tidak dibumikan dan digunakan oleh masyarakat terus dipelihara dan dijaga keberlanjutannya”, ujar Sitti Rohmo saat kunjungannya ke Laboratorium Sampah Paman Sam (Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah) Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Rabu (23/06).

Wagub menginginkan titik percontohan atau fasilitas yang sudah dibangun itu dapat dimasukkan ke dalam aplikasi Lestari agar memudahkan pemantauan sampai memetakan daerah mana yang cocok dengan inovasi yang akan diterapkan.

Sirkulasi sampah untuk inovasi penanganan dan pengurangan keluarannya menjadi pupuk, pakan, energi dan lain lain yang sudah tersedia fasilitasnya di masyarakat dapat dipantau kebutuhan pemanfaatan hasil inovasinya sekaligus ketersediaan bahan bakunya dengan direktori bank sampah.

BACA JUGA: Lombok Barat Target Posyandu Keluarga 100 Persen Tahun Ini

Umi Ningsih, founder Laboratorium Sampah Paman Sam menjelaskan, biogas yang dihasilkannya disebut bio slurry yang berbahan baku limbah ternak atau sampah organik rumah tangga.

Pemanfaatannya saat ini sudah digunakan oleh 15 rumah tangga di Desa Lembuak sebagai pupuk cair dan bahan bakar pengganti gas.

“Kelebihannya, limbahnya nol persen dan kita kembangkan juga dari bahan baku sampah organik rumah tangga dari yang umumnya menggunakan limbah ternak”, ujar Umi.

Selain itu, instalasi biogas untuk kebutuhan penerangan dan dapur, ini, kelebihannya adalah tidak membahayakan karena tekanan gas rendah, tapi efisien.

Di Lombok Barat terdapat 133 posyandu yang sudah berstatus Posyandu Keluarga dari keseluruhan posyandu yang berjumlah 935 unit. Akhir tahun ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat menargetkan sisanya, yang 802 unit itu menjadi Posyandu Keluarga.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Menanggapi keinginan tersebut, Wakil Gubernur NusaTenggara Barat (NTB), Hj Sitti Rohmi Djalillah mengapresiasi Pemda Lombok Barat yang konsen mempercepat program revitalisasi posyandu yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi dan menargetkan semua posyandu sudah menjadi posyandu keluarga pada tahun ini.

“Alhamdulillah, semoga kekompakan semua pihak dapat mempercepat revitalisasi posyandu. Sehingga Posyandu Keluarga menjadi layanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa,” ujar Sitti Rohmi saat meresmikan 63 Posyandu Keluarga se-kecamatan Kuripan, Rabu (23/06).

Sitti Rohmi juga mengingatkan bahwa posyandu yang sudah melaksanakan pelayanan dasar kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, remaja dan lansia, serta Pos Pelayanan Terpadu tinggal ditambahkan literasi serta konseling remaja, pernikahan dini, narkoba sampai buruh migran. Ditambah pula sedapat mungkin terintegrasi dengan PAUD dan bank sampah.

Mulai 2021, basis penggunaan Dana Desa adalah SDGs atau Sustainable Development Goals Desa dengan 18 indikator, salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan.

“Jadi orientasi pemerintah desa bukan lagi infrastruktur fisik tapi kepada membangun sumber daya manusia”, tegasnya.

BACA JUGA: Dasa Wisma Digalakkan Guna Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Halid, mengatakan bahwa pemda menargetkan akhir tahun ini seluruh posyandu menjadi Posyandu Keluarga.

“Kami menganggarkan 5 juta rupiah per-posyandu pada tahun ini agar seluruhnya bisa menyelenggarakan Posyandu Keluarga,” kata Fauzan.

Bupati Lombok Barat mengapresiasi atensi pemerintah provinsi terhadap gerakan masyarakat sehat lahir dan bathin ini.

Sebagai bentuk komitmennya, Pemda akan memastikan Posyandu Keluarga mendapatkan perhatian sebagai keberlanjutan program yang sangat strategis.

diskominfotikntb

Di masa pandemi Covid-19,Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggalakkan salah satu programnya yaitu; Dasa Wisma, yang bertujuan untuk mencapai ketahanan keluarga.

DOMPU.lombokjournal.com ~ Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyampaikan hal tersebut saat acara silaturrahminya di PKK kabupaten Dompu, Rabu (23/6).

Menurut Hj Niken, Dasa Wisma yang terdiri dari kelompok ibu dari 10 Kepala Keluarga (KK) yang melakukan aktivitas bermanfaat bagi keluarga diharapkan mampu memberdayakan kelompok PKK hingga ke kelompok terkecil, dengan harapan mampu melahirkan generasi yang tangguh.

Salah satu hal yang menjadi tantangannya adalah bagaimana membudayakan PKK sesuai dengan eksistensinya, sehingga program PKK itu akan sampai kepada kelompok yang terkecil yaitu, Dasa Wisma.

“Diharapkan semua program pokok tersebut bisa menimbulkan ketahanan keluarga yang akan melahirkan keluarga atau anak-anak, generasi muda yang tangguh untuk NTB Gemilang dan Indonesia Maju,” jelas Hj. Niken.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketangguhan masyarakat pada masa pandemi dibutuhkan kerja sama semua pihak agar terjadi sinergitas dalam menjalankan program tersebut.

BACA JUGA: Museum NTB Harus Nyaman dan Indah Agar Pengunjung Betah

diskominfotikntb