Pemerintah NTB optimis Posyandu Keluarga berbasis dusun dalam tahun 2021 bisa mencapai 100 persen, sebab itu butuh kerjasama dan kerja keras dari seluruh masyarakat terutama kepala desa dan kader posyandu.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dihadapan peserta Lokakarya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di NTB di Santika Hotel Mataram, Jumat (25/6), Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menjelaskan, dari 7.561 jumlah posyandu se-NTB yang sudah menjadi Posyandu Keluarga sebanyak 4.100 lebih. Jadi sudah lebih dari 50 persen posyandu yang sudah menjadi Posyandu keluarga, dan diharapkan tahun 2021 ini bisa mencapai 100 persen.

Revitalisasi Posyandu di NTB hadir sebagai pusat edukasi berbasis dusun yang dihajatkan untuk bisa mengatasi berbagai masalah kesehatan dan sosial kemasyarakatan.

Dengan penanganan berbasis dusun diyakini penanganannya akan lebih tepat sasaran karena lokus dan data-datanya jelas serta lebih komprehensif, maka permasalahan-permasalahan bisa didata, diatasi dan diedukasi sebaik-baiknya.

“Tanpa kader posyandu, pengelolaan posyandu tidak bisa berfungsi dengan baik, karena itu kita harapkan kader-kader kita untuk lebih bersemangat  dan bersama-sama untuk tetap menggairahkan Posyandu Keluarga bisa menjadi posyandu berbasis dusun,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat Terjalin oleh NTB Care

herikp@diskominfotik

Pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya dilihat dari seberapa banyak program penguatan ekonomi, tapi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah juga sisi penting yang tidak bisa diabaikan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Terjalinnya komunikasi antara gubernur beserta wakilnya dengan masyarakat menjadi atensi serius untuk bisa dilaksanakan secara lugas, tuntas dan berkesinambungan. Dan masalah tersebut terjawab dengan adanya program inovasi “NTB Care”.

Aplikasi NTB Care ini mengemuka saat Wagub NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, menyampaikannya pada pembukaan Lokakarya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P2K) dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di NTB, di Santika Hotel Mataram, Jumat (25/6).

Dalam acara yang digagas Bappeda NTB bekerjasama dengan LSM Kompak tersebut Wagub NTB mengungkapkan, NTB Care yang merupakan aplikasi Diskominfotik NTB merupakan media aspirasi dan komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.

“NTB Care merupakan jawaban atas kerisauan ataupun kebingungan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti. Kita ingin masyarakat mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan lugas ke gubernur dan wagubnya,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Angka Kemiskinan Bisa Menurun Bila Pendataan Akurat

Wagub tidak menginginkan seluruh program pembangunan termasuk adanya aplikasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak tersistem dengan baik. Aplikasi yang sudah lahir dan terimplementasi secara baik tentu juga akan mempermudah kerjasama yang baik pula.

Kerjasama ini harus tersistem dengan baik dan tidak bersifat insidental, namun ada sistem yang mengatur dan sudah berjalan.

“Penyempurnaan sistem haruslah terus-menerus dilakukan. Tidak hanya dari canggihnya sistem tapi bagaimana cepatnya respon dari pemprov atau pihak terkait (OPD) atas keluhan masyarakat tersebut,” tegas Sitti Rohmi.

Kerja sama yang baik harus di-back up sejak awal sehingga sistem ini makin bagus, simple, tajam dan akurat, sehingga akses ini betul-betul terbuka lebar. Tidak ada lagi tembok bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan pimpinanya.

herikp@diskominfotik

Masalah data angka kemiskinan menjadi sesuatu yang penting dan krusial sebagai data akurat yang menjadi arah kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan melakukan berbagai upaya dan terobosan guna membangun daerah dengan tujuan akhir agar angka kemiskinan di NTB bisa menurun.

Angka kemiskinan bisa menurun bila ada satu persepsi dan pemahaman bersama terkait persoalan-persoalan dasar terutama pendataan yang benar-benar akurat.

Data ini menjadi penting agar apa yang menjadi tujuan akhir bias menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

“Sebaliknya jika kita tak memegang data akurat maka kita akan membuat program yang tidak jelas. Tidak mengetahui sasaran dari program itu baik secara kuantitatif maupun kualititatif,” kata Wagub NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, saat membuka Lokakarya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di NTB, di Santika Hotel Mataram, Jumat (25/6).

Persoalan data kuantitatif dan kualitatif menjadi perhatian serius di NTB, sehingga data yang yang ada di 10 kabupaten/kota dimaksud haruslah benar-benar ter-update dengan baik.

BACA JUGA: DPRD NTB, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Jadi Perda

Wagub tidak menginginkan setiap kali ada program pemerintah termasuk upaya pengentasan kemiskinan justru yang menjadi masalah persoalan data yang masih belum pasti.

“Namun Alhamdulillah sejak 2021 ini masalah data sudah berjalan dengan baik, dengan demikian apapun program-program kita ini bisa tercover dengan baik. Itulah kemudian pemerintah Provinsi NTB juga menggagas program program tersebut datanya berbasis desa atau dusun,” ujar Sitti Rohmi.

Wagub juga menginginkan agar data ini bisa ngelink dengan berbagai program pemerintah lainnya seperti di bidang kesehatan, BPJS, Bansos termasuk bantuan untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19 saat ini.

“Karenanya kita ingin data yang kita peroleh ini betul-betul valid sehingga mempermudah dalam pelaksanaan setiap program,” ingat Wagub.

herikp@diskominfotik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik dan mengapresiasi keputusan DPRD NTB menetapkan Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah (perda).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menyampaikan Pendapat Akhir Gubernur NTB, pada Rapat Paripurna Ke-4, DPRD NTB Masa Persidangan II Tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna, Jum’at (25/6)

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik ini, antara legislatif dan eksekutif, terlebih kepada ketua dan anggota banggar,” tutur Sitti Rohmi.

Hal ini menunjukan semangat kemajuan yang kuat dari legislatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan bermuara terhadap meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun terhadap berbagai rekomendasi yang disampaikan legislatif sebagai bahan evaluasi untuk eksekutif, pemprov NTB dengan sungguh dapat memahami dan menerimanya.

“Kesemuanya tentu sangat berarti dan akan menjadi perhatian sungguh-sungguh kami dan seluruh jajaran eksekutif untuk ditindaklanjuti, demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi ke depannya,” ucap Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Wirausaha Muda Langkah Awal Wujudkan Industrialisasi NTB

Sementara itu, dalam Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasannya Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 yang di bacakan Naufar Furqony Farinduan, menunjukkan beberapa catatan-catatan penting untuk diperbaiki di masa yang akan datang.

“Sehingga lembaga eksekutif dapat lebih serius menindaklanjuti dan memperbaiki catatan-catatan ini ke depan,” ujarnya.

Misalnya pada bidang pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia, pemprov diminta menuntaskah kasus-kasus untuk mendukung upaya peningkatan penerimaan PAD.

Menindaklanjuti temuan BPK yang berada di seluruh OPD, agar dilakukan pembinaan sehingga ke depan temuan-temuan dapat berkurang hahkan diharapkan menjadi zero temuan.

Begitupun bidang lain seperti bidang perekonomian , bidang keuangan dan perbankan, bidang infrastruktur dan lingkungan hidup dan bidang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan.

Secara khusus juga Badan anggaran memberi apresiasi terhadap OPD mitra kerja komisi V yang meliputi Ketenagakerjaan & Transmigrasi, Pendidikan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Kepemudaan & Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Museum & Cagar Budaya, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan karena realisasi anggaran pada masing-masing OPD baik itu realisasi keuangan dan fisik, rata-rata mencapai diatas 99-100%.

edy

Terus melahirkan wirausaha muda merupakan langkah awal untuk mewujudkan program industrialisasi demi NTB Sejahtera dan Mandiri.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia (DPP LBM WI) siap membantu pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan target melahirkan minimal 100 wirausahawan muda setiap bulannya.

Hal tersebut diutarakan Ketua Umum DPP LBM WI, Samsul Hidayah, saat menemui Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, di pendopo, Jumat (25/6).

Gubernur, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Wirajaya Kusuma dan Sekretaris Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarti, menyambut baik hal tersebut, sekaligus mengamini permintaan Samsul Hidayah untuk menjadi pembina DPP LBM WI.

“Pemprov NTB akan selalu mendukung wirausaha-wirausaha muda, dan lebih fokus pada produk olahan,” tegas Gubernur.

BACA JUGA: Kreatif Mengolah Bahan Baku, Agar Industrialisasi Terwujud

Ketua Umum DPP LBM WI, Samsul Hidayah, menuturkan organisasi yang dinahkodainya merupakan organisasi internasional, dengan jaringan yang terdapat di dalam dan luar negeri dapat memberikan sumbangsih dalam menggerakkan para wirausahawan di NTB.

“DPP LBM WI sudah terbentuk di 34 provinsi 200 Kota Kabupaten dan 164 negara,” jelasnya.

Samsul Hidayah menargetkan DPP LBM WI di NTB mampu melahirkan 100 Wirausahawan setiap bulannya.

Kadis Koperasi dan UMKM NTB berharap DPP LBM WI dapat membangun hubungan simbiosismutualisme dengan Pemrov NTB.

“Coba bantu yang ada di NTB dengan memanfaatkan jaringan DPP LBM WI. 1300 orang wirausahawan juga ditargetkan Dinas Koperasi. Kita bisa berkolaborasi dan berkerjasama,” ajak Kadis.

novita@diskominfotikntb

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mendukung wirausahawan daerah lebih kreatif mengolah bahan baku lokal.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kreatifitas pengolahan bahan baku yang tersedia di daerah bisa adalah dukungan terwujudnya program unggulan, yaitu industrialisasi,dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur, saat menerima kunjungan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia (DPP LBM WI), Samsul Hidayah, di Pendopo, Jum’at (25/6).

“Jangan sampai komoditas kita begitu kembali ke kita dalam wujud yang sudah diolah. Sudah saatnya, kita harus menjual yang sudah diolah,” pesan Zulkieflimansyah.

Gubernur berpesan kepada Ketua DPP LBM WI untuk membantu menggembleng pengusaha muda agar bisa fokus mengembangkan dan memasarkan produk olahan daerah.

Pasalnya, seringkali bahan baku dijual dengan harga murah oleh masyarakat, diolah oleh daerah lain dan kembali dengan harga yang lebih mahal dalam bentuk produk jadi.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Wirajaya Kusuma, yang turut hadir, mengatakan, akan siap berkolaborasi dengan DPP LBM WI dalam membantu menciptakan wirausaha-wirausaha muda di NTB, dengan memanfaatkan jaringan DPP LBM WI.

Sementara itu, Samsul Hidayah, menyatakan akan mendukung penuh program-program NTB khususnya terkait bidang kewirausahaan dan industrialisasi. Karena hal tersebut,  merupakan bagian dari semangat organisasinya.

novita@diskominfotikntb

Bidang humas dan pemberitaan perlu duduk bersama untuk menyamakan alur data Covid 19, sebelum dipublikasikan kepada publik.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Data ini berperan penting untuk memberikan pencerahan dan membangun kepercayaan masyarakat kepada daerah, sehingga kabar baik dari data dapat memberikan imun dan semangat membangun NTB Gemilang.

Hal inilah yang disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamuddin Amy, saat memimpin rapat koordinasi (rakor) untuk menyatukan persepsi tentang publikasi data Covid-19, di ruang rapat kantor Diskominfotik, Jum’at (25/6).

“Hal ini penting, agar masyarakat mendapatkan informasi sederhana, update dan bagus,” tegas Najamuddin Amy.

Senada dengan hal itu, Kepala Bidang Humas Polda NTB, Artanto mengatakan bahwa sinkronisasi data menjadi satu pintu sangat penting sebagai media publikasi, apalagi NTB merupakan daerah wisata dan akan menjadi tuan rumah event bergengsi dunia pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022.

“Jangan sampai image daerah jadi jelek akibat data covid yang terus bertambah dan kita termasuk zona merah,” ungkapnya.

Padahal sesuai data, angka kesembuhan juga cukup tinggi, sehingga dengan data ini dapat membuat NTB berada di zona orange atau hijau.

BACA JUGA: Kreatif Mengolah Bahan Baku, Agar Industrialisasi Terwujud

Sementara itu, Kepala Seksi Survellan Bidang Pengendalian dan Penyegahan Penyakit Dinas Kesehatan NTB, I Made Utama, mengakui bahwa data Covid yang dilaporkan pihaknya selama ini berbasis data Kabupaten/Kota.

“Kami terus berbenah, untuk memperbaiki dan mensikronkan data Covid agar mudah dipahami publik,” tuturnya.

EI

Islamic Centre (IC) yang sekarang menjadi destinasi wisata unggulan Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat menjadi daya tarik dan destinasi khas dalam rencana tur para wisatawan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, menjelaskan di hadapan pengurus baru IC periode 2021-2026, Jumat, (25/06), bahwa IC adalah warisan luar biasa bagi masyarakat NTB, sehingga diharapkan pengurus baru dapat mengembangkan ikon pusat peradaban Islam itu.

“Memelihara memang tidak gampang tapi kalau fokus dikelola dan digarap dengan keseriusan, artinya pengurus IC yang baru ikut mewariskan pengembangan yang akan dilakukan”, ujar Gubernur di Gedung Graha Bhakti Praja.

Sementara itu, Sekretaris Daerah yang juga Ketua Dewan Pengurus IC, H.L. Gita Ariadi mengatakan, penataan dan pengembangan tiga fungsi utama IC segera akan dipetakan sebagai prioritas. Berbagai fasilitas dan kegiatan pendukung langsung dikoordinasikan, terlebih dengan adanya Unit Pengelola Teknis (UPT) Dinas Pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan.

“Untuk pengelolaan fungsi tempat ibadah dan pemberdayaan umat, kita bisa belajar dari pengelolaan masjid-masjid besar di Indonesia. Penekanannya kita harus segera menyelesaikan fasilitas pendidikan dan budaya Islam,” ujar Lalu Gita.

BACA JUGA: Islamic Center Sebagai Representasi Wajah Islam

Kepengurusan sekarang berbeda karena mengurusi tiga fasilitas, yakni Mesjid Hubbul Wathan, fasilitas pendidikan dan Masjid Raya At-Taqwa. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas akan langsung ditangani oleh pengurus ex-officio dari OPD terkait, begitupula dengan kegiatan keagamaan dan budaya dalam rangka memakmurkan mesjid.

Selain itu, menurut Lalu Gita, ada pula perubahan alih fungsi semula seperti ballroom dan kegiatan ibadah lain yang dipindahkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung Islam Center.

jm

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap pengurus yang baru dilantik mulai memikirkan pengelolaan Islamic Center sebagai representasi wajah Islam.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Selain mengajarkan agama dan keikhlasan, para pengunjung Islamic Centre juga bisa mendapatkan pengetahuan umum, seperti tentang teori filosofi, rumus Matematika, dan berbagai ilmu terapan lainnya, dengan begitu, Islamic Center kian menunjukkan wajah Islam bagi siapa saja yang mengunjunginya.

“Karena orang yang menguasai Matematika di negara-negara maju ternyata banyak mempengaruhi karakter dan sikapnya dalam kehidupan”, ungkap Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat melantik pengurus baru Islamic Center di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Jumat (25/06).

Gubernur mencontohkan salah satu rumus percepatan atau akselerasi yang mengkalikan velocity (kecepatan) dengan time (waktu), ini, menyelesaikan banyak urusan besar dalam aktifitas sehari hari. Oleh karena itu, ia berharap pengurus yang baru dilantik dapat mulai memikirkan pengelolaan Islamic Center sebagai representasi wajah Islam selain peribadahan.

“Guru Matematika di IC harus bisa mengajarkan Matematika dengan menyenangkan agar menjadi pelajaran penting untuk semua ilmu,” tutur Gubernur.

BACA JUGA: Islamic Centre adalah Warisan Luar Biasa Bagi Masyarakat NTB

jm

Revitalisasi posyandu menjadi Posyandu Keluarga, harus diurus dan dikelola dengan baik, karena menjadi indikator Sustainable Development Goals (SDGs) untuk kelanjutan pembangunan di desa.

KLU.lombokjournal.com ~ Inilah pesan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada kunjungan lapangan Posyandu Keluarga, di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (24/6/).

“Aktifkan posyandu keluarga, maka target SDGs akan tercapai,”kata Sitti Rohmi.

Karena semua persoalan seperti cakupan indikator untuk menuju SDGs akan mudah diatasi, seperti persoalan pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial dan lainnya.

“Jadi, kalau 995 desa se-NTB serius membangun Posyandu Keluarga maka semua persoalan di desa akan teratasi dan pembangunan berjalan sesuai rencana,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Madu Trigona, Bakal Ekowisata Baru di Pulau Sumbawa

Sementara itu, Kepala Desa Gumantar, kecamatan Kayangan, Japarti, mengatakan ikhtiar untuk merevitalisasi posyandu telah direalisasikan.

Keberadaan posyandu keluarga sangat dirasakan manfaatnya, karena selain untuk pelayanan KIA, remaja dan lansia juga menjadi alternatif warga, karena jauh dari puskesmas.

“Betul semua hal mulai dari lingkungan, kesehatan, pendidikan, pangan dan sebagainya kita dapatkan informasi dan solusi di pelayanan posyandu keluarga,” tuturnya.

Hal yang sama dinyatakan oleh Kepala Desa Santong, H. Muhammad Zaeni Anshori, mengakui Posyandu Keluarga di desanya sedang terus disegerakan keberadaannya.

edy@diskiminfotikntb