Salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Caranya, memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda tentang korupsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Demikian pesan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar saat menjadi narasumber bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Program Dialog Ekslusif, di Studio RRI Mataram, Selasa (29/6).

“Jadi, betapa pentingnya pendidikan, karena langsung menyasar ke pribadi orang secara personal, sehingga ia tahu apa itu korupsi,” ujar Lili Pintauli.

Dalam pendidikan penting memasukkan nilai-nilai integritas sebagai upaya membangun karakter dan penguatan nilai-nilai luhur masyarakat dan generasi muda, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi.

“Supaya tertanam dalam jiwa generasi muda maupun masyarakat untuk menolak praktek-praktek korupsi,” tegasnya.

Setelah pendidikan itu di laksanakan, maka peran serta semua pihak, baik di tingkat masyatakat (usia dini hingga usia lanjut), ASN, lembaga negara, maupun badan usaha swasta, turut melakukan tindakan pencegahan ini.

Ini penting, sebab ketika orang sudah tumbuh nilai integritas dan tidak melakukan korupsi, maka upaya selanjutnya adalah memperbaiki sistem.

Pendidikan tidak semudah membalik telapak tangan, butuh waktu dan beberapa generasi, untuk membangun Indonesia jangka panjang.

BACA JUGA: Layanan Pengaduan Masyarakat Dioptimalkan Pemprov NTB

Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, juga mendorong kabupaten-kota segera membuat regulasi di daerah, sehingga pendidikan anti korupsi dapat segera diimplementasikan.

“Pendidikan ini tidak hanya menyasar sekolah maupun perguruan tinggi, namun elemen masyarakat hingga di RT, dusun maupun desa, dapat belajar tentang korupsi,” terang Sitti Rohmi.

edy

Buku ini bukan buah pohon politik tapi buah keilmuan untuk kepentingan bersama di masa yang akan datang.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pernyataan tersebut diutarakan oleh sang penulis buku, yakni, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, pada acara Launching Buku “Seni Berpikir dan Bekerja ala Bang Zul: Mendayung Menenangkan Badai”, di Same Hotel, Mataram, Selasa (29/6).

Ahsanul Khalik, menjelaskan, pada era media sosial seperti sekarang, ini anak muda cenderung sering menertawakan ketidakbisaan pemimpinnya. Padahal, dengan mentaati dan memuliakan pemimpin dapat menjadi salah satu jalan untuk memajukan suatu daerah.

Hal itulah yang menjadi salah satu motivasi Ahsanul Khalik menulis buku biografi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, yang akrab dipanggil Bang Zul. Selama menjabat di pemerintah provinsi, sang penulis merangkum kebijakan-kebijakan gubernur.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga di Lombok Timur sudah 100 Persen

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah yang hadir pada peluncuran buku biografi tentang dirinya, itu, mengatakan, pujian ketika seseorang memiliki jabatan merupakan hal yang lumrah. Yang menjadi tantangan adalah apakah pujian tersebut dapat bertahan meski orang tersebut sudah tidak menjabat lagi.

Dalam artian, orang tersebut mampu meninggalkan rekam jejak yang membanggakan selama masa kerjanya.

“Puja puji ketika orang ada jabatan itu biasa. Setelah puja-puji akan ada kritik dan keduanya harus diterima sama baiknya,” ujar Bang Zul.

diskominfotikntb

Sebanyak 1.930 posyandu di seluruh kabupaten Lombok Timur telah berhasil direvitalisasi menjadi Posyandu Keluarga. Capaian ini merupakan komitmen pemerintah kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan program revitalisasi posyandu.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengungkapkan, capaian ini menjadikan Lombok Timur sebagai kabupaten pertama di NTB yang sukses merevitalisasi posyandu menjadi 100 persen Posyandu Keluarga.

Atas prestasi tersebut, Sitti Rohmi, mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten Lombok Timur terhadap pentingnya meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis dusun dan desa.

“Dengan Posyandu Keluarga, kita berharap, penanganan kesehatan ini bisa kita atasi dari hulu hingga ke hilir. Alhamdulillah, semua posyandu di Lombok Timur telah menjadi posyandu keluaraga. Terima kasih kepada pak bupati dan seluruh jajarannya,” ungkap Wagub saat meresmikan RSUD Patuh Karya (Type-D) serta 100 Persen Posyandu Keluarga dan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten Lombok Timur, di Kecamatan Keruak, Selasa (29/06).

Sitti Rohmi menjelaskan, pemerintah Provinsi NTB terus berupaya untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas salah satunya dengan mendorong seluruh kabupaten-kota di NTB untuk merevitalisasi Posyandu, menjadi Posyandu Keluarga.

Posyandu Keluarga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat dusun atau lingkungan, khususnya untuk sasaran ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja usia produktif hingga lansia.

“Mudah-mudahan capaian yang mampu diwujudkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur saat ini dapat memberi motivasi bagi kabupaten lain untuk segera merevitalisasi posyandunya menjadi Posyandu Keluarga,” ujarnya.

BACA JUGA: Pelajar NTB yang Berangkat Kuliah ke Sudan dilepas Gubernur

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi mengatakan, komitmen serta sinergi pemerintah kabupaten, kecamatan hingga desa dan dusun menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat melalui program revitalisasi posyandu.

“Tentu capaian ini berkat sinergi semua pihak, Alhamdulillah kami berhasil merubah posyandu menjadi Posyandu Keluarga dan sekaligus menjadikan Lombok Timur sebagai kabupaten pertama di NTB yang telah mewujudkan program revitalisasi posyandu,” tuturnya.

Manikp@kominfo

14 pelajar asal NTB akan menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Sudan, Afrika. Gubernur NTB menginginkan agar mereka di Sudan, menjaga nama baik NTB dan Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com ~ Para pelajar yang akan kuliah di Sudan, ini, secara resmi dilakukan acara pelepasan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, di Gedung Graha Bhakti Praja, Senin (28/6).

“Awalnya semula berat merekomendasikan anak-anak kita ini untuk belajar ke Sudan. Tapi karena kegigihan para Tuan Guru ataupun para alumni dan lainnya yang pernah belajar di Sudan agar ada generasi-generasi NTB juga bisa menimba ilmu di Sudan, saya akhirnya luluh juga dan secara tulus hati untuk melepas anak-anak NTB ini ke Sudan,” tutur Zulkieflimasyah, dihadapan para Tuan Guru, alumni Sudan, beserta keluarganya.

Gubernur menitip pesan kepada para pelajar bahwa selama belajar di Sudan, perkenalkan NTB dan Indonesia dengan segala potensi keindahan alam, agama, dan, keberagaman budayanya.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga di Lombok Timur sudah 100 Persen

herikp@diskominfotik

Training Centre dan Penempatan Tenaga Kerja serta Rumah Sakit (RS) Internasional yang dibangun oleh PT. Binawan Inti Utama sangat tepat, terkait geliat pembangunan saat ini yang bersiap menyambut gelaran event internasional.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah menyatakan hal tersebut saat bertemu secara daring dengan Dirut PT Binawan Inti Utama, Dubes RI untuk UEA dan Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud serta Dinas PMPTSP, di ruang gubernur, Senin (28/06)

Dikatakan gubernur, saat ini rencana gelaran event internasional dan kawasan ekonomi khusus Mandalika membutuhkan fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Begitupula dengan geliat industri kesehatan seperti pembuatan alat rapid test dan vaksin sedang tumbuh.

Di sisi lain serapan tenaga kerja kesehatan masih rendah sehingga peluang investasi tenaga kerja dan kesehatan terbuka lebar.

“Kami punya sumber daya dan fasilitas pendidikan kesehatan cukup baik mulai sekolah keperawatan sampai dengan fakultas kedokteran. Begitupula dengan sektor lain yang bisa mendukung rencana investasi berskala internasional ini,” ungkap Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Investasi Pusat Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Sjariff Mahri, perwakilan PT Binawan Inti Utama, mengatakan, training centre dan penempatan ini adalah upaya menjadikan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri lebih berpeluang menjadi profesional dan dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda.

Selain itu, PT Binawan juga menyiapkan skema pendanaan bagi tenaga kerja yang tidak memiliki biaya untuk berangkat ke luar negeri.

“Skema itu berupa Kredit Usaha Rakyat kepada calon tenaga kerja yang terdaftar dan mengikuti pelatihan di PT Binawan untuk biaya keberangkatan dan dikembalikan secara menyicil”, ujar Sjariff.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, L. Hamzi Fikri mengatakan serapan tenaga kesehatan untuk dunia kerja masih 40 persen dari 600 ribu tenaga kesehatan NTB. Fasilitas kesehatan juga masih belum mampu menyerap mereka karena keterbatasan.

Dan, H. M. Rum, Kepala Dinas PTMPTSP, menambahkan, pihaknya segera membentuk working group agar investasi ini dapat terwujud secepat mungkin.

“Sesuai arahan gubernur kami siap memfasilitasi dan dua minggu ini akan mempersiapkan kebutuhan investasi”, jelas Rum.

jm

Rencana investasi pusat Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mendapatkan respon cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, khususnya tenaga perawat yang sangat dibutuhkan pasar kerja luar negeri.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Kalau perlu Balai Latihan Kerja (BLK) yang sekarang langsung dipersiapkan untuk perawat perawat kita agar dilatih”, tegas gubernur saat bertemu Direktur PT. Binawan Inti Utama, Said Saleh Alwaini, melalui daring di ruang kerja gubernur, Senin (28/06).

Dikatakan Gubernur, pemerintah provinsi sangat menyambut baik rencana pusat pelatihan tenaga kerja tersebut dan siap memfasilitasi segala kebutuhan investasi. Gubernur menawarkan BLK untuk segera membuka pelatihan khusus tenaga perawat, melihat peluang besar dan kondisi pasar kerja tenaga kesehatan di NTB.

Di sisi lain, Gubernur menyatakan dukungannya agar tenaga kerja NTB bertransformasi menjadi tenaga terlatih dan profesional di bidangnya dari kondisi TKI secara umum selama ini.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UAE), Husin Bagis, mengatakan, target Indonesia sendiri mengirim seribu perawat ke UAE untuk kurun waktu dua tahun ini. Ia mengatakan, jumlah tenaga kerja asal NTB cukup signifikan terutama di Abu Dhabi dengan beragam profesi.

Husin Bagis mengapresiasi keberanian para TKI NTB ini yang datang tanpa bekal keterampilan cukup bahkan untuk berbahasa, namun hal ini kerap mendatangkan berbagai persoalan sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi agar layak mendapatkan kesejahteraan lebih baik sebagai tenaga kerja profesional.

“NTB sudah memiliki sumber daya manusia yang baik dan punya reputasi di UAE. Akan lebih baik jika sekarang saatnya mengirim tenaga kerja profesional dan terampil”, sebut Husin.

BACA JUGA: Cegah Korupsi Harus Berani Jujur, Ini Kata Gubernur NTB

Dirut PT. Binawan Inti Utama, Said Saleh Alawini, mengatakan, pasar kerja luar negeri untuk tenaga perawat sangat besar, tak hanya di UAE, beberapa negara seperti Australia, negara Eropa dan Amerika mengimpor tenaga kerja khusus perawat karena paradigma yang bergeser.

Dikatakannya, tenaga kesehatan khususnya perawat tak lagi sekadar menjadi asisten dokter. Peluang kerja mereka di dunia kesehatan saat ini sudah menjadi rekan atau partner kerja dokter sehingga permintaan tenaga kerja perawat menjadi sangat besar beberapa tahun belakangan.

Pihaknya merencanakan, selain akan mendirikan pusat pelatihan kesehatan juga akan mendirikan rumah sakit internasional.

“Kita sudah punya pusat pelatihan di Jawa Barat dan beberapa tempat lain. Secara nasional, serapan tenaga kerja khusus perawat juga masih sangat rendah,” sebutnya.

Said Saleh mencontohkan, Jabar dalam setahun bisa melahirkan 5000 perawat dengan peluang kerja pada fasilitas kesehatan yang terbatas. Nantinya, rumah sakit internasional itu akan mendukung pusat pelatihan agar keterampilan standar internasional para perawat tersebut dapat terpakai sebagai alternatif pasar kerja.

jm

Dengan adanya migrasi TV digital nanti, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamuddin Amy, mengajak lembaga penyiaran (LP) se-NTB memperbanyak konten positif dalam menyiarkan daerah.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Migrasi tv digital diharapkan menjadi peluang agar memperbanyak konten lokal untuk mensosialisasikan kabar baik tentang NTB,” kata Najamuddin Amy, salam acara Sosialisasi  dan Diskusi “Sharing Session”, Migrasi TV Digital, yang digelar oleh Diskominfotik dan KPID NTB, Senin (28/6).

TV (televisi) digital memiliki jangkauan yg luas sehingga lembaga penyiaran mampu menyebarluaskan konten positif dan berkualitas tentang program NTB Gemilang.

Selain itu, untuk mempercepat migrasi ke TV Digital juga merupakan tugas bersama semua pihak. Lebih-lebih peran pemerintah baik pusat, daerah dan KPID serta lembaga penyiaran dalam memberikan edukasi dan literasi tentang keunggulan tv digital di banding analog.

“Ayo, kita bersama-sama memperbanyak konten positif, searah dengan pemerintah daerah,” ajak Najamuddin Amy.

BACA JUGA: TV digital Harus Segera Berlaku, Masyarakat Diminta Bersiap

Hal yang sama disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, bahwa yang paling utama dalam tv digital di era saat ini adalah kontennya.

Menurutnya, lembaga penyiaran di daerah dapat berkolaborasi dan berkomitmen dengan daerah menyiarkan konten-konten lokal yang baik tentang program dan pembangunan daerah.

Sistem penyiaran TV digital memiliki kualitas gambar dan suara yang diterima jauh lebih baik dibandingkan siaran analog, tidak ada lagi gambar yang berbayang atau segala bentuk noise atau bintik-bintik semut pada monitor TV.

Berdasarkan peraturan jelas Reza, ASO akan dilakukan secara bertahap menurut kesiapan daerahnya, di mana batas waktu seluruhnya tidak melewati tanggal 2 November 2022, pukul 24.00 Wita dengan beberapa tahapan.

“Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk pada tahap ke III yaitu tanggal 31 Maret 2022, pukul 24.00 Wita, batas migrasi tersebut,”tutupnya.

edy

Sebagai tuntutan zaman, migrasi dari televisi (TV) analog ke TV digital harus segera dilakukan, masyarakat diminta bersiap menghadapi perubahan itu.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Kita (Indonesia) memang sudah sangat terlambat. Jadi rencana analog switch off Maret 2022 itu ditetapkan saja dan masyarakat dipersiapkan dengan baik”, ujar Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat bertemu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), KPI Pusat dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, di pendopo, Senin (28/06).

Namun demikian, rencana pemerintah melakukan analog switch off (ASO) sebagai penanda migrasi dari siaran analog ke digital harus dikomunikasikan dengan benar kepada masyarakat dan lembaga penyiaran (LP) yang ada.

Caranya adalah dengan melakukan sosialisasi masif dan kolaborasi antar pihak agar tak ada gejolak di masyarakat. Hal ini penting karena menurut Wagub masih banyak yang belum memahami pentingnya migrasi digital sebagai upaya mengejar ketertinggalan teknologi siaran.

Wagub juga mengingatkan lembaga penyiaran agar segera bersiap dan menyesuaikan dengan perubahan itu. Salah satunya, Wagub berharap agar konten siaran semakin berkualitas karena didukung teknologi.

“Lebih baik hanya tiga empat lembaga penyiaran yang berkualitas daripada banyak tapi tidak menginspirasi dan tidak mendidik”, tegas Wagub Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Migrasi TV Digital Harus Masif Sosialisasinya ke Masyarakat

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamudin Amy, mengatakan, dukungan dinas bagi terselenggaranya siaran digital adalah memberikan sharing session, yaitu mengundang LP yang ada di NTB dan kepada Dinas Kominfotik kabupaten-kota untuk penyebarluasan sosialisasi terkait migrasi digital dan ASO pada Maret tahun depan.

“Terutama kepada LPP TVRI yang paling siap menyelenggarakan siaran digital. Awal bulan Juli depan ini kami juga akan menggelar rapat koordinasi dinas Kominfotik se-NTB untuk momen sosialisasi”, sebut Najamudin Amy.

Sementara itu, Ketua KPID, Yusron Saudi menjelaskan, inisiasi ASO akan dilakukan Maret 2022 di pulau Lombok dan November di Pulau Sumbawa, sebab infrastruktur digital yang belum mendukung.

“Harapannya bisa tercover 80 persen dengan kontribusi sosialisasi oleh masyarakat sendiri”, jelas Yusron.

Senada dengan hal itu, Muhammad Reza, Komisioner KPI Pusat yang juga penanggungjawab ASO, ingin memastikan NTB siap bermigrasi pada saatnya nanti.

“Perkembangan media siaran di NTB ini sangat baik. KPI Pusat berharap lembaga penyiaran dan masyarakat NTB siap menjelang perpindahan siaran analog ke digital di layar televisi kita nanti”, ucap Reza.

jm

Perlu kesadaran bersama baik pemerintah maupun lembaga penyiaran (LP) untuk satukan persepsi terhadap semua persoalan terkait ASO, sebagai penanda migrasi TV analog ke digital.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamamuddin Amy, dalam acara Sosialisasi untuk Mendorong Percepatan Pelaksanaan Teknis Penghentian Analog Switch Off (ASO) atau Digitalisasi Penyiaran, yang digelar oleh Kominfotik NTB dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), di Aula Gemilang Dinas Kominfotik, Senin (28/6).

Dalam acara yang dihadiri oleh semua LP pemerintah maupun swasta (lokal dan nasional), Najamamuddin Amy, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung upaya migrasi televisi (TV) analog ke digital sejak awal.

“Apalagi Dinas Kominfotik NTB merupakan representasi Kemenkominfo RI di daerah, harus secara masif memperkenalkan perubahan teknologi dalam pertelevisian,” kata Najamuddin.

BACA JUGA: TV digital Harus Segera Berlaku, Masyarakat Diminta Bersiap

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza mengapresiasi upaya dan langkah Dinas Kominfotik dan KPID NTB dalam melakukan percepatan migrasi TV digital.

“Kami akui NTB ini merupakan provinsi yang sering melakukan sosiasialisasi dan mendorong lembaga penyiaran di daerah untuk segera migrasi ke tv digital,” ujar Reza.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala TVRI Stasiun NTB, Sanny Damanik, menjelaskan bahwa kita sebagai lembaga TV pemerintah juga mulai dari pusat hingga daerah terus mengedukasi Kabupaten-Kota agar menyiapkan diri ke transformasi teknologi.

edy

MCP merupakan indikator yang dibuat oleh KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Tren MCP pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan capaian 76 persen tersebut, mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam mencegah tindak pidana korupsi, Monitoring Centre for Prevention (MCP), bertujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Atas dasar tren capaian program MCP tahun 2020, KPK mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB dalam mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi, sehingga kasus tindak pidana korupsi dapat diminimalisir dengan baik.

“Tren pencapaian MCP di NTB berada di angka rata-rata nasional yaitu, sebesar 76 persen. Sedangkan capaian MCP Nasional berada pada angka 64 persen,” ungkap Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di NTB bersama kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, di Hotel Golden Palace, Senin (28/06).

Dengan capaian itu, menurut Lili Pintauli, Provinsi NTB berhasil menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan daerah yang bersih dari tindakan pidana korupsi. Diharapkan ke depannya menjadi daerah yang memberikan contoh baik kepada daerah-daerah lain untuk meminimalisir terjadinya tindak korupsi.

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, mengakui, upaya ini tidak terlepas dari kerja sama pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota. Saran dan dukungan yang terus diperkuat oleh jajaran KPK menjadi faktor penting dalam meminimalisir tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat itu.

“Alhamdulillah sejauh ini, kita terlepas dari kasus-kasus yang berkaitan dengan KPK,” ungkap gubernur.

BACA JUGA: KPK Membantu Sukseskan Proses Pembangunan NTB

Zulkieflimansyah menyatakan bahwa tim pendamping KPK yang ada di NTB luar biasa hebatnya, sehingga nuansa pencegahan yang dilakukan sangat terasa, artinya kerja sama semua pihak begitu hebat dalam upaya mewujudkan daerah yang lebih bersih lagi.

Manikp@kominfo