Lombok Journal
Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul diundang untuk menghadiri acara Seminar Nasional dan Bakti sosial yang rencananya akan diadakan di Mataram, pada bulan April mendatang.Undangan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP WKP Pertamedika (RS Pusat Pertamina) Dr. dr. Norman Zainal, beserta rombongan di ruang kerja Gubernur, Rabu (10/2/2016).
Seminar tersebut akan mengangkat tema Medical Tourism, mengingat Lombok merup[akan daerah dengan potensi wisata yang diunggulkan. Sedang bntuk bakti social, antara lain berupa operasi bibir sumbing, operasi katarak, dan operasi ganti sendi.
Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih PT. Pertamedika, karena telah memilih NTB sebagai lokasi seminar dan bakti sosial dimaksud. Untuk suksesnya penyelenggaraan, Gubernur akan menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk memudahkan koordinasi.
“Mudah-mudahan kegiatan tersebut dapat membawa manfaat bagi masyarakat NTB”, harapnya.
Terkait pemilihan NTB sebagai Medical Tourism, Gubernur menyawrankan dapat dibangun di kawasan Mandalika Resort.
(Biro Humas dan Protokol Setda NTB)

Kuta – Deca Warnana
Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016, yang berlangsung di kawasan Mandalika Resort, Selasa kemarin, memberi angin segar dalam peningkatan infrastruktur ekonomi NTB. Infrastruktur jalan yang memperlancar jalur perdagangan dari Pelabuhan lembar (Lombok Barat) ke Kayangan (Lombok Timur) itu dipastikan terealisasi. “Saya ikut memastikan itu,” kata Presaiden Joko Widodo menjelang mengakhiri sambutanya.
Oleh Pemerintah banyak menekan pers. Sekarang justru terbalik, kalanngan pers yang banyak menekan pemerintah.
Contoh menekan, kata presiden, seperti dilakukan Ketua PWI. Minta segera realisasi pembangunan by pass Lembar – Kayangan. “Karena yang minta Ketua PWI, saya memastikan by pass Lemmbar-Kayangan segera direalisasikan,” kata presaiden yang mendapat tepuk tangan meriah undangan.

Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
Di tempat sama, sebelumnya Gubernur NTB, TGH Zainul Majdi memaparkan, pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2015 mencapai 21 persen, tertinggi di antara provinsi di Indonensia.
“Bahkan melampasui ekonomi nasional,” kata gubernur.Lebih dari itu, angka kemiskinan dan ketimpangasn sosial mengalami penurunan signifikan.
Hal itu tak lepas dari perkembangan pariwisata yang memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi NTB. Karena itru, rencana dibangunnya 10 ribu kamar di kawasan Mandalika Resort oleh ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) akan menambah kemajuan pariwisata di daerah ini.
“NTB siap berkontribusi terhadap target kunjungan wisman yang ditargetkan Kemenpar. Berapa pun,” kata Zainul Majdi.
Menolak Impor Jagung
Gubernur Zainul Majdi dalam kesempatan sama menyampaikan protesnnya terhadaop kebijakan Bulog yang mengimpor jagung dengan harga Rp3000,- per kilo. “Seandainya dengan harga Rp300,- per kilo itu untuk membeli jagung petani di Sumbawa, wejahteralah petani kita,” kata gubernur.
Gubernur TGH Zainul Majdi minta kepada presiden untuk mengurunngkan rencana BULOG mengimpor beras. Sebagai lumbung beras, dengan produksi 1,7 juta ton tahun 2015, dengan jumlah konsumsi 700 ribu ton per tahun, sisanya bisa bisa diserap BULOG dan dijual antar provinsi. “Jadi tidak perlu diekspor,” katanya.
Selain itu, gubernur juga menagih janji presiden saat hadir perinngatan punncak Tambora Menyapa Dunia tahun 2015. Saat itu presiden mengatakan akan membeli jagung petani dnegan harga Rp2.500,- per kilo. Kenyataannya, harga jagung petani anjlog, harganya hanya berkisar Rp1.500,- per kilo. (Ka-eS)

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh. Amin, SH, M.Si menilai, persiapan Hari Pers (HPN) Nasional sudah matang. Meski demikian, perlu rapat internal lebih lanjut untuk koordinasi agar semua berjalan dengan lancar. “Diperlukan koordinasi panitia pusat dengan panitia daerah, untuk memastikan kehadiran peserta”, ujarnya.
Hal itu diungkapkan Wagub pada rapat finalisasi persiapan HPN 2016 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (2/2/2016). Pematangkan persiapan puncak acara HPN merupakan acara inti, karena itu harus disukseskan. Rapat terakhir tanggal 18 januari lalu, persiapan HPN mencapai 97 persen. Jadi rapat hari Selasa ini untuk memastikan persiapan menjadi 100 persen.

Puncak acara HPN ini rencananya dihadiri Presiden RI, Joko Widodo, dan beberapa duta besar. Rapat Selasa ini menurut Wagub, harus mematangkan persiapan untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar kendali. Misalnya, acara yang diselenggarakan saat memasuki musim hujan harus mengantisipasi adanya perubahan cuaca, tegas Wagub ketika memimpin rapat yang juga dihadiri Plt. Asisten I Tata Praja dan Aparatur Drs. H. Wildan, Ketua Panitia Daerah HPN H. Ismail Husni, seluruh Pimpinan SKPD dan anggota FKPD lingkup Provinsi NTB.
Presentasi Acara
Dalam rapat itu, Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala BPKM-PT mempresentasikan persiapan yang telah dilakukan. Kepala Biro Humas dan Protokol H. Yusron Hadi, ST, M.Um melaporkan, penyelenggaraan HPN mulai tanggal 4 sampai 10 Februari 2016, dan puncak acaranya berlangsung tanggal 9 Februari dilaksanakan di Pantai Kuta, Lombok Tengah.
Tanggal 4 Februari 2016 dilaksanakan acara bakti sosial, seperti donor darah dan operasi katarak. “Pada tanggal 9 Februari 2016 dilakukan operasi bibir sumbing dan operasi hernia yang dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo”, Karo Humas.
Dijelaskan tanggal 8 Februari diselenggarakan Forum Investasi Bersama yang diikuti 14 duta besar dan 7 perwakilan dari negara-negara sahabat dan 9 wartawan asing. Demi alasan keamanan acara investment forum akan dilaksanakan di Mataram.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata H. Lalu Moh Faozal, S.Sos. M.Si menyampaikan beberapa perubahan lokasi puncak acara. Semula di Pantai Tanjung Aan berubah lokasi ke Pantai Kuta. Puncak acara tanggal 9 Februari dilaksanakan dengan konsep panggung terbuka menghadap ke pantai. “Tempat tersebut dapat menampung 1000 tamu,” kata Faozal. Terkait kebutuhan listrik, akan digunakan genset untuk menghindari pemadaman lampu selama acara berlangsung, ujarnya.
Kepala BPKM-PT Ir. Ridwansyah, MTP menyampaikan, penyelenggaraan Forum Investasi Bersama, yang mengundang Menteri Komunikasi Malaysia, digagas sebagai ajang peningkatan potensi investasi di Provinsi NTB, khususnya di sector Pariwisata seperti Mandalika Resort, Global Hub, dan Kawasan Wisata Samota.
Berdasarkan pemaparan dari pihak terkait Wagub menambahkan, undangan harus di cek kembali agar tidak ada yang terlewatkan. Wagub berkali-kali mengingatkan koordinasi antar seksi acara perlu dilakukan demi suksesnya acara ini.

(Lia / Biro Humas dan Protokol Setda Prov. NTB)

Wakil Gubernur NTB H.Muhammad Amin SH.MSi melantik Drs.H. Supran MM sebagai Penjabat Bupati Sumbawa. Pelantikan itu berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor. 132.52-155 tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Sumbawa,

Pelantikan itu berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, pada Senin (1/2/2016) siang. Hadir dalam pelantikan itu Drs.H.Jamaludin Malik, mantan Bupati Sumbawa periode 2010-2015. Selain itu juga hadir anggota FKPD dan Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB dalam pengambilan sumpah jabatan, Tampak dari kalangan Legislatif, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur berharap penjabat yang telah dilantik benar-benar mampu melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya. Dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan lancar.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh. Amin, SH, M.Si dalam kunjungan ke Kantor Dinas Prindustrian dan Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (1/2), minta jajaran Pimpinan dan kariyawan meningkatkan disiplin dan kinerjanya. “Target capaian kita harus bisa dipenuhi,” kata Wagub yang dating tepat pukul 07.30

Kunjungan pembinaan itu Wagub didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H Yusron Hadi, ST, M.UM, serta unsur Inspektorat dan Pol PP NTB. Kedatangan wagub disambut Kepala Dinas Perindag Prov. NTB H. Husni Fahri dan Jajaranya. Kehadiran beliau dalam rangka memberikan pembinaan dan arahan langsung kepada seluruh kariyawan seujumlah 120 orang di lingkup dinas Perindustrian dan perdagangan Prov. NTB.
Wagub mengungkapkan, tahun 2016 tugas aparat makin berat dan kompleks. Tantangan berat itu seiring tibanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Semua produk, skil dan teknologi sudah tidak ada batasnya, dan di serbu produk-produk luar yang bagus-bagus. Memang tentang produk itu Propinsi NTB sudah banyak berprestasi.
“Tapi lebih banyak lagi PR kita. Banyak hal-hal yang harus kita kerjakan dengan penuh rasa disiplin. Seperti halnya pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata nasional, tapi kita harus memastiakan bawa pertumbuhan ekonomi di NTB harus lah dinikmati sebagaian besar masyarakat bukan hanya dinikmati segelintir orang,” katanya.
Ditekankannya, tugas pokok dan pungsi harus dilaksanakan sebaik-baiknya, SDM dan sumberdaya alam harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan sebagai aparatur harus saling menghormati, sekali pun itu petugas cleaning service harus mampu kerjasama. Jadilah kita Tim kuat dan baik untuk meraih hasil maksimal, pesan Wagub yang kemudian melanjutkan kunjungan ke IKM di Desa Ireng di damping Kepala Disprindag NTB.
(Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB)

Lombok Journal

Kunjungan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk membahas Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Benny Rhamdani Wakil Ketua Komite I yang bertindak selaku pimpinan rombongan, mengungkapkan itu, Senin (1/2/2016), saat diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H. Muhammad Nur, S.H., M.H. di Ruang Rapat Utama. Sekda saat itu didampingi anggota SKPD dan FKPD Lingkup Provinsi NTB.

“Saya sangat senang, karena kami diterima sangat baik. Kami sering turun ke daerah, menyerap aspirasi rakyat dan melihat langsung permasalahan yang berkembang di daerah ini,” kata Benny.
Sekda NTB, Muhammad Nur mengapresiasi dipilihnya NTB dalam Kunjungan Kerja DPD RI. Kunjungan itu, menurutnya, kehormatan bagi NTB. Pihak Pemprov NTB menganggap positif karena bisa dijadikan sarana sharing berbagai kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan di daerah. Hal itu akan dijadikan evaluasi demi kemajuan lebih baik.
Dipaparkan juga implikasi ketiga UU tersebut di NTB. “Peralihan kewenangan dari pusat ke provinsi, maupun kabupaten/kota serta sebaliknya, ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Misalnya soal penataan ruang, pemerintah provinsi sulit mengendalikan alih fungsi, karena kewenangan ada di Pemerintah Kota/Kabupaten,” terang Sekda.
Menyinggung perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, menurut Sekda, merupakan suatu hal yang lazim dilaksanakan. Contohnya, pengangkatan pejabat daerah melalui seleksi terbuka sangat baik dan perlu dipertahankan, ungkapnya.

(Dyka/Biro Humas dan Protokol Setda Prov. NTB)