Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meminta seluruh data sudah verifikasi dan validasi pada bulan Juli tahun ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meminta Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemdes Dukcapil mempercepat pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), agar program ini lebih tepat sasaran.

“Tugas kita adalah memastikan data itu benar-benar valid dan berkualitas agar mereka yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini benar-benar berhak,” tegas Sitti Rohmi, saat Rapat Koordinasi Validasi Data DTKS dan BPJS, di pendopo, Kamis (1/7).

Pastikan dalam progres basis data terpadu per Desil 1 – Desil 5 di uraikan, sejauh mana perkembangannya, sehingga lebis jelas sampai di mana data tersebut diverifikasi dan divalidasi.

“Untuk kemudian, data akhirnya kita hubungkan dengan BPJS, pastikan itu dengan baik dan benar,” jelasnya didampingi Asisten I Setda Provinsi NTB.

Sehingga dapat disandingkan data BPJS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan data penerima BPJS yang dibayar oleh APBD I maupun II.

Selanjutnya buatkan aturan dan regulasi pengelompokan Desil 1-5, agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak menerima BPJS.

“Bila ada masyarakat yang belum tercover, provinsi dan kabupaten-kota sediakan anggarannya, itu yang harus dilakukan,” tandasnya.

Begitupun, dari hasil validasi dan verifikasi tersebut, bila hasil temuan lapangan ternyata sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat, maka ke depan dapat diganti dengan masyarakat yang memenuhi syarat.

BACA JUGA: Lombok Tengah dan Dompu Belum Serahkan Data Mutakhir

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial NTB H. Ahsanul Khalik, mengakui, pihaknya sedang terus melakukan pemadanan DTKS dengan PBI dan JK.

“Supaya masyarakat kiata yang betul-betul seharusnya menerima PBI JK terbayarkan oleh pemerintah, baik pusat, APBD I dan APBD II, betul-betul masuk semua,” katanya.

Begitupun penerima bantuan lain, nantinya lebih tepat sasaran dan betul-betul diberikan kepada warga yang berhak.

Sedangkan, Kepala DPMPD Dukcapil NTB, H. Ashari, mengatakan akan terus berkoordinasi dengan kabuapten-kota terkait persoalan kevalidan data KTP atau data lain.

edy

Percepatan penanganan Covid-19 se-Indonesia menjadi tema besar dalam Hari Bhayangkara Kepolisian RI ke-75. Untuk membantu percepatan tersebut, Presiden Joko Widodo mempercayakannya kepada Polri.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Saya tahu betul selain menjalankan tugas utamanya, Polri telah bersinergi dengan baik dengan seluruh stakeholder. Saya meminta Polri terus aktif membantu pemerintah dalam penanganan pandemi”, ucap Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, saat memberi sambutan pada Perayaan Hari Bhayangkara ke-75 yang gelar secara virtual, Kamis (01/07).

Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan agar Polri tidak lengah menjalankan tugas kamtibmas, perlindungan dan pelayanan. Polri juga diminta berpacu meningkatkan kemampuan agar dapat mengantisipasi ancaman kejahatan di era teknologi.

“Peningkatan SDM Polri harus serius agar kewenangan sesuai undang-undang dapat tegas tapi juga mengayomi dan melindungi”, ujar Presiden Jokowi.

Di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), Perayaan Hari Bhayangkara ke-75 secara virtual diikuti oleh Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama dan masyarakat.

Sebagai rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-75 yang bertema “Transformasi Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, ini, Polda NTB menggelar vaksinasi di 299 titik dengan  target sasaran 20.770 orang, yang digelar di 173 Puskesmas dan 43 rumah sakit.

BACA JUGA: SLB, lahirkan Lulusan Berdaya dan Berkontribusi pada Dunia

jm

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, berharap, SLB (Sekolah Luar Biasa) di NTB mampu melahirkan banyak lulusan seperti “Helen Keller”.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan saat Hj. Niken mewisuda 34 siswa, dari tingkat SD, SMP, dan SMA, di SLB 2 Mataram, Kamis (1/7).

“Semoga anak-anak kita bisa menjadi seperti Hellen Keller yang bisa berkontribusi untuk dirinya, keluarga, bangsa dan negara,” harapnya.

Diceritakan Hj. Niken, Helen Adams Keller adalah seorang penulis Amerika, advokat hak-hak disabilitas, aktivis politik dan dosen. Ia juga merupakan seorang tunanetra dan tunarungu pertama yang memperoleh gelar Bachelor of Arts di dunia.

Meski tak mampu melihat, mendengar, dan berbicara, Helen Keller mampu membuktikan bahwa ia bisa berdaya dan berkontribusi pada dunia. Dia bekerja untuk American Foundation for the Blind (AFB) dari tahun 1924 hingga 1968, dan selama rentang waktu itu dia melakukan tur ke Amerika Serikat serta melakukan perjalanan ke 35 negara di seluruh dunia untuk mengadvokasi mereka yang kehilangan penglihatan.

Provinsi NTB kini semakin serius memperhatikan hak-hak disabilitas. Berbagai program pendidikan juga kini telah banyak yang inklusi, agar para anak berkebutuhan khusus bisa terus mendapatkan hak pendidikannya.

BACA JUGA: Penanganan Covid-19 Jadi Tema Besar Hari Bhayangkara ke-75

diskominfotikntb

Trend menjadi salah satu kata kunci berkembangnya industri kreatif. Diperlukan kemampuan agar dapat mengikuti trend pasar hingga industri kreatif bisa tetap bertahan di segala situasi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Oleh sebab itu, para pelaku industri kreatif khususnya bidang kriya, diminta untuk mampu selalu memperbarui pengetahuan terkait trend pasar yang tengah berkembang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, saat membuka acara Workshop Inkubasi Subsektor Kriya yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) di Mataram, Rabu (30/06/21).

“Memang agar bisa bangkit lagi kita butuh ilmu baru dan selalu update trend di dunia. Karena trend akan selalu berganti walau pandemi tengah berlangsung. Manusia selalu ingin yang baru untuk melakukan perjalanan dan pembelian,” jelasnya.

Selain potensi alam, NTB juga diperkaya dengan tiga suku besar, yaitu; Sasak, Samawa, dan Mbojo, yang memiliki tipikal adat istiadat, bahasa, makanan, hingga kerajinan kriya yang berbeda, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

“Tidak hanya ada tenun tapi juga tas ketak, mutiara, kerang, ada juga gerabah,” ujar Hj. Niken.

Namun, berbagai cobaan yang melanda, khususnya pada sektor kriya, di mulai dari tragedi Bom Bali, Gempa, hingga pandemi Covid-19, mengharuskan para pengrajin untuk lebih siap bersaing lagi.

“Segala cobaan ini harus menambah ilmu dan meningkatkan jejaring kita. Kita harus menjadi pengrajin yg lebih siap bersaing lagi,” tandasnya.

BACA JUGA: Pengrajin Kriya NTB Ikuti Workshop Inkubasi Subsektor Kriya

diskominfotikntb

Agar investasi berjalan lancar, maka dibutuhkan sinergitas antar seluruh stakeholder dalam menangani masalah, baik dari segi mencari, maupun mengakomodir kehadiran investor.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menghadirkan investor agar dapat menanamkan modal yang nantinya berdampak pada kemaslahatan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat membuka Rapat Evaluasi Hasil Workshop Percepatan Penanganan Investasi di Sekaroh Tahun 2021, di Hotel Lombok Astoria, Rabu (30/06).

“Tugas tanggung jawab kita adalah memperjuangkan agar investasi itu hadir dengan win-win solution dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat NTB,” kata Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi juga menegaskan kepada seluruh stakeholder agar mencari terobosan dalam merealisasikan jalannya investasi.

“Kita justru harus mencari terobosan agar semua dapat terealisasi, betapa sulit kita memancing para investor tetapi kita tidak bisa eksekusi karena suatu hal yang seharusnya bisa diselesaikan jika kita mau bekerja keras,” pungkas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Pengrajin Kriya NTB Ikuti Workshop Inkubasi Subsektor Kriya

Berbagai permasalahan hadir ditengah–tengah jalannya investasi, seperti halnya masalah sertifikat yang belum dikeluarkan dan akhirnya mempengaruhi sertifikat lainnya.

“Seritifikat itu belum dikeluarkan karena ada peraturan PTUN, yang aman sebelumnya ada peraturan yang memenangkan itu, sehingga harus betul–betul kita lihat secara objektif supaya ini bisa jalan,” jelas Sitti Rohmi.

ser@diskominfotikntb

Mulai esok, ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diberikan layanan khusus untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui E-Samsat Autodebet. ASN tak perlu lagi antri, pembayaran cukup dilakukan lewat pemotongan tunjangan bulanan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengapresiasi terobosan Bappenda NTB yang mempermudah dan menyediakan sistem pembayaran PKB bagi ASN Pemprov. Semua harus tersistem dengan baik sehingga tidak tergantung pada orangnya tapi sistemnya betul-betul eksis dengan baik.

“Layanan ini merupakan solusi terbaik bagi kita,” ungkap Sitti Rohmi saat me-launching E-Samsat Autodebet, layanan pembayaran PKB bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Graha Bakti Praja kantor gubernur NTB, Rabu (30/06).

Menurut Wagub, melihat parameter-parameter yang ada dari waktu ke waktu, sistem layanan di pemprov NTB semakin lengkap dan berkualitas, tetapi menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama adalah bagaimana memastikan sistem itu betul-betul diimplementasikan dengan baik.

“PR bersama kita setelah launching ini saya sangat berharap, jangan pernah namanya puas tetapi kita harus tetap kawal dengan sebaik-baiknya,” harap Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Capaian MCP NTB Meningkat, Ke depan Harus Capai 100 Persen

Kepala Bappenda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si menjelaskan, target penerimaan PKB di dalam APBD 2021 mencapai Rp 470,5 miliar, Terget menempati porsi terbesar dalam pajak daerah sebesar 31,63 persen atau sekitar 24,08 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Di NTB ada sekitar 14.000 ASN dengan asumsi 1 orang memiliki 1 kendaraan roda dua dan 20 persen dari ASN Provinsi NTB ini diasumsikan memiliki kendaraan roda empat, maka ada sekitar 16800 objek pajak di tingkat ASN provinsi, dengan nilai objek pajaknya sekitar 9,12 miliar rupiah dari total objek pajak yang ada,” jelasnya.

Untuk itu, perluasan dan peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak ini harus dilakukan secara intensif yang diperkuat melalui instruksi Gubernur nomor: 973/03/KUM/Tahun 2021 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk lingkup ASN Provinsi NTB melalui transaksi tunai yang dikenal dengan E-Samsat Autodebet.

“Layanan E-Samsat Autodebet akan mulai diterapkan mulai 1 Juni 2021 besok,” katanya.

manikp@kominfo

Selama 3 tahun terakhir, capaian program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang menjadi tolok ukur KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terus meningkat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber pada Program Dialog Eksklusif, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, di Studio RRI Mataram, Selasa (29/6) .

Sitti Rohmi menjelaskan bahwa tahun 2018 yang lalu, awalnya hanya 47 persen, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 84 persen dan tahun 2020, MCP naik 86,66 persen.

Hal itu menunjukan bahwa beberapa item yang menjadi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan dengan baik.

“Dari waktu ke waktu itu meningkat terus, tentu targetnya ke depan harus 100 persen,” tegas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Kunci Utama Pemberantasannya adalah Pendidikan Anti Korupsi

Sementara itu, Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Lili Pintauli Siregar, mengatakan capian MCP NTB menunjukan keseriusan NTB dalam menjaga komitmen bersama mewujudkan daerah yang bersih dari tindakan pidana korupsi.

“Ini harus terus dijaga bahkan ditingkatkan,” sarannya pada dialog yang bertema, Efektifitas Pencegahan Korupsi Dalam Mengawal Pembangunan Di NTB.

Lili Pintauli mendorong daerah untuk selalu merencanakan dengan baik APBD, mulai dari tahapan awal, perencanaan, realisasi hingga pelaporan, harus jelas.

edy

Salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Caranya, memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda tentang korupsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Demikian pesan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar saat menjadi narasumber bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Program Dialog Ekslusif, di Studio RRI Mataram, Selasa (29/6).

“Jadi, betapa pentingnya pendidikan, karena langsung menyasar ke pribadi orang secara personal, sehingga ia tahu apa itu korupsi,” ujar Lili Pintauli.

Dalam pendidikan penting memasukkan nilai-nilai integritas sebagai upaya membangun karakter dan penguatan nilai-nilai luhur masyarakat dan generasi muda, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi.

“Supaya tertanam dalam jiwa generasi muda maupun masyarakat untuk menolak praktek-praktek korupsi,” tegasnya.

Setelah pendidikan itu di laksanakan, maka peran serta semua pihak, baik di tingkat masyatakat (usia dini hingga usia lanjut), ASN, lembaga negara, maupun badan usaha swasta, turut melakukan tindakan pencegahan ini.

Ini penting, sebab ketika orang sudah tumbuh nilai integritas dan tidak melakukan korupsi, maka upaya selanjutnya adalah memperbaiki sistem.

Pendidikan tidak semudah membalik telapak tangan, butuh waktu dan beberapa generasi, untuk membangun Indonesia jangka panjang.

BACA JUGA: Layanan Pengaduan Masyarakat Dioptimalkan Pemprov NTB

Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, juga mendorong kabupaten-kota segera membuat regulasi di daerah, sehingga pendidikan anti korupsi dapat segera diimplementasikan.

“Pendidikan ini tidak hanya menyasar sekolah maupun perguruan tinggi, namun elemen masyarakat hingga di RT, dusun maupun desa, dapat belajar tentang korupsi,” terang Sitti Rohmi.

edy

Buku ini bukan buah pohon politik tapi buah keilmuan untuk kepentingan bersama di masa yang akan datang.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pernyataan tersebut diutarakan oleh sang penulis buku, yakni, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, pada acara Launching Buku “Seni Berpikir dan Bekerja ala Bang Zul: Mendayung Menenangkan Badai”, di Same Hotel, Mataram, Selasa (29/6).

Ahsanul Khalik, menjelaskan, pada era media sosial seperti sekarang, ini anak muda cenderung sering menertawakan ketidakbisaan pemimpinnya. Padahal, dengan mentaati dan memuliakan pemimpin dapat menjadi salah satu jalan untuk memajukan suatu daerah.

Hal itulah yang menjadi salah satu motivasi Ahsanul Khalik menulis buku biografi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, yang akrab dipanggil Bang Zul. Selama menjabat di pemerintah provinsi, sang penulis merangkum kebijakan-kebijakan gubernur.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga di Lombok Timur sudah 100 Persen

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah yang hadir pada peluncuran buku biografi tentang dirinya, itu, mengatakan, pujian ketika seseorang memiliki jabatan merupakan hal yang lumrah. Yang menjadi tantangan adalah apakah pujian tersebut dapat bertahan meski orang tersebut sudah tidak menjabat lagi.

Dalam artian, orang tersebut mampu meninggalkan rekam jejak yang membanggakan selama masa kerjanya.

“Puja puji ketika orang ada jabatan itu biasa. Setelah puja-puji akan ada kritik dan keduanya harus diterima sama baiknya,” ujar Bang Zul.

diskominfotikntb

Sebanyak 1.930 posyandu di seluruh kabupaten Lombok Timur telah berhasil direvitalisasi menjadi Posyandu Keluarga. Capaian ini merupakan komitmen pemerintah kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan program revitalisasi posyandu.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengungkapkan, capaian ini menjadikan Lombok Timur sebagai kabupaten pertama di NTB yang sukses merevitalisasi posyandu menjadi 100 persen Posyandu Keluarga.

Atas prestasi tersebut, Sitti Rohmi, mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten Lombok Timur terhadap pentingnya meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis dusun dan desa.

“Dengan Posyandu Keluarga, kita berharap, penanganan kesehatan ini bisa kita atasi dari hulu hingga ke hilir. Alhamdulillah, semua posyandu di Lombok Timur telah menjadi posyandu keluaraga. Terima kasih kepada pak bupati dan seluruh jajarannya,” ungkap Wagub saat meresmikan RSUD Patuh Karya (Type-D) serta 100 Persen Posyandu Keluarga dan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten Lombok Timur, di Kecamatan Keruak, Selasa (29/06).

Sitti Rohmi menjelaskan, pemerintah Provinsi NTB terus berupaya untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas salah satunya dengan mendorong seluruh kabupaten-kota di NTB untuk merevitalisasi Posyandu, menjadi Posyandu Keluarga.

Posyandu Keluarga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat dusun atau lingkungan, khususnya untuk sasaran ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja usia produktif hingga lansia.

“Mudah-mudahan capaian yang mampu diwujudkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur saat ini dapat memberi motivasi bagi kabupaten lain untuk segera merevitalisasi posyandunya menjadi Posyandu Keluarga,” ujarnya.

BACA JUGA: Pelajar NTB yang Berangkat Kuliah ke Sudan dilepas Gubernur

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi mengatakan, komitmen serta sinergi pemerintah kabupaten, kecamatan hingga desa dan dusun menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat melalui program revitalisasi posyandu.

“Tentu capaian ini berkat sinergi semua pihak, Alhamdulillah kami berhasil merubah posyandu menjadi Posyandu Keluarga dan sekaligus menjadikan Lombok Timur sebagai kabupaten pertama di NTB yang telah mewujudkan program revitalisasi posyandu,” tuturnya.

Manikp@kominfo