Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, dalam perencananan transformasi digital, hadirlah program Digital Talent Scholarship (DTS) guna mempersiapkan SDM yang memiliki talenta digital.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini tersampaikan dalam rapat pemantapan DTS 2021 di NTB bersama perwakilan Balitbang SDM Kemenkominfo Surabaya, di RRU Kantor Gubernur, Kamis (1/7).

Kepala BPSDMP Kominfo Surabaya Eka Handayani, SE, MM mengatakan, target Kementerian Kominfo pada tahun 2021 minimal 100.000 talenta digital di Indonesia dan Kementerian Kominfo sendiri menyiapkan jatah 14 ribu kuota untuk program DTS ini.

Pada DTS 2021 ada 9 academy yang akan diikuti. Diantaranya Fresh Graduate Academy, Vocational School Graduate Academy, Professional Academy, Thematic Academy, Digital leadership Academy, Digital Entrepreneurship Academy, Talent Sscouting Academy.

Government Transformation Academy sendiri dibagi menjadi 2 yaitu Regional Development Academy dan Leadership Digital Academy. Selain itu, DTS bekerja sama dengan mitra global tech, start up Indonesia, 90 mitra perguruan tinggi negeri (PTN).

Selanjutnya ada BUMN dan asosiasi yang semuanya sudah memiliki skema pelatihan, persyaratan dan waktu pelaksanaan. Dan masing-masing academy yang dilakukan secara gratis daring dan luring.

“Nilai tambah program DTS ini adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi terhadap industri dalam pengembangan SDM digital. Industri digital ini ingin mengetahui program pelaksanaan DTS industri memberikan masukan terkait program DTS. Mengetahui pentingnya talenta digital yang bersertifikat, membangun kesadaran industri dalam memaksimalkan kemampuan alumni program DTS. Industri ini merekrut alumni program DTS magang, dan sebagainya dalam pengembangan SDM Digital Indonesia “ jelas Eka.

Salah satu program DTS dari 9 academy, yaitu Digital Entrepreneurship sudah dilaksanakan di NTB bagi 5 Kabupaten-Kota di Lombok dengan memulai usaha secara digital yang diperuntukan untuk siapa saja yang ingin mengikuti pelatihan usaha/UMKM bahkan yang baru memulai usaha.

“Dengan demikian diharapkan Diskominfotik NTB juga ikut bersinergi dalam mensosialisasikan program DTS di Provinsi NTB agar SDM yang ada di NTB semakin jago dalam mengolah bisnis mereka melalui digital marketing. Kemudian setelah kegiatan dilakukan terdapat program pasca pelatihan dalam mempersiapkan dan memfasilitasi peserta alumni DTS yang lolos kompetensi untuk masuk dalam dunia professional dalam bentuk assessment, soft skil dan pengembangan kompetensi bahasa Inggris,” ungkapnya.

BACA JUGA: Digital Talent Scholarship untuk Tingkatkan Kapasitas SDM

diskominfotik

Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo dalam waktu dekat akan memastikan terselenggaranya Program Digital Talent Scholarship (DTS) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemprov NTB tengah bersiap agar pelatihan dengan kuota hingga 14 ribu peserta bisa terlaksana dalam waktu dekat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominfotik, Najamuddin Amy, pada rapat pemantapan DTS 2021 di NTB bersama perwakilan dari Balitbang SDM Kemenkominfo Surabaya, di RRU Kantor Gubernur, Kamis (1/7).

Najamudin Amy berharap kepada kepala OPD lingkup Pemprov NTB bisa mengikuti sosialisasi ini sehingga betul-betul memanfaatkan digital talent scholership yang bersentuhan dengan tugas pokok masing-masing OPD.

Terkait dengan program baik yang dilaksanakan secara online maupun secara ofline dari digital talent scolership ini, paling tidak ada sembilan akademi atau program yang ditawarkan nanti pada sosialisasi kali ini.

“Karena itu melalui kesempatan ini Pemprov NTB mellaui OPD-OPD , komunitas , masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha dan media bisa berpartisipasi untuk mengikuti pelatihan DTS ini,” kata Najamuddin.

BACA JUGA: Lombok Tengah dan Dompu Belum Serahkan Data Mutakhir

DTS ini bukan hanya untuk anak milenial tetapi juga wanita wirausaha, sehingga seluruh program unggulan tidak ada satupun yang tidak tersentuh dengan DTS. Moment ini menjadi salah satu kesempatan untuk upgrading capacitiy SDM mulai dari generasi milenial, bahkan eselon 3 dan 2.

Ada beberapa kampus yang bekerjasama dengan DTS, yaitu; Universitas Mataram, Universitas Islam Mataram dan juga Universitas Hamzanwadi Selong. Sedangkan kegiatannya ada sembilan, yakni; Fresh Graduate Academy (FGA), Thematic Academy (TA), Profesional Academy (PROA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Goverment Transformation Academy (GTA) dan juga Talent Sscouting Academy (TSA).

diskominfotik

Hingga kini ada dua kabupaten yang belum sama sekali menyerahkan progres perkembaangan hasil pemutahiran data, yaitu kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Dompu.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong kabupaten-kota untuk validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disandingkan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) sampai batas terakhir bulan Juli tahun ini.

“Kita berharap agar segera validasi dan verifikasi DTKS yang disandingkan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK),” himbau Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada Rakor Validasi DTKS dan BPJS, di pendopo, Kamis (1/7).

Karena diharapkan bulan Juli 2021 ini, semua data dapat terverifikasi semua 100 persen. Sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dalam program memperoleh haknya.

BACA JUGA: Validasi DTKS dan BPJS Dipercepat Agar Bantuan Tepat Sasaran

Semua proses ini merupakan tugas mulia, yang harus segera dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Kita sepakat, semangat kebersamaan agar penerima bantuan lebih tepat sasaran dan betul-betul diberikan kepada warga yang berhak,” katanya.

Sehingga pemerintah dapat mempermudah masyarakat yang masuk dalam daftar PBI JKN atau yang belum, termasuk mengeliminasi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini,

“Mari kita bersama bersinergi dan berbuat demi masyarakat kita di bawah,” himbaunya.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meminta seluruh data sudah verifikasi dan validasi pada bulan Juli tahun ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meminta Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemdes Dukcapil mempercepat pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), agar program ini lebih tepat sasaran.

“Tugas kita adalah memastikan data itu benar-benar valid dan berkualitas agar mereka yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini benar-benar berhak,” tegas Sitti Rohmi, saat Rapat Koordinasi Validasi Data DTKS dan BPJS, di pendopo, Kamis (1/7).

Pastikan dalam progres basis data terpadu per Desil 1 – Desil 5 di uraikan, sejauh mana perkembangannya, sehingga lebis jelas sampai di mana data tersebut diverifikasi dan divalidasi.

“Untuk kemudian, data akhirnya kita hubungkan dengan BPJS, pastikan itu dengan baik dan benar,” jelasnya didampingi Asisten I Setda Provinsi NTB.

Sehingga dapat disandingkan data BPJS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan data penerima BPJS yang dibayar oleh APBD I maupun II.

Selanjutnya buatkan aturan dan regulasi pengelompokan Desil 1-5, agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak menerima BPJS.

“Bila ada masyarakat yang belum tercover, provinsi dan kabupaten-kota sediakan anggarannya, itu yang harus dilakukan,” tandasnya.

Begitupun, dari hasil validasi dan verifikasi tersebut, bila hasil temuan lapangan ternyata sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat, maka ke depan dapat diganti dengan masyarakat yang memenuhi syarat.

BACA JUGA: Lombok Tengah dan Dompu Belum Serahkan Data Mutakhir

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial NTB H. Ahsanul Khalik, mengakui, pihaknya sedang terus melakukan pemadanan DTKS dengan PBI dan JK.

“Supaya masyarakat kiata yang betul-betul seharusnya menerima PBI JK terbayarkan oleh pemerintah, baik pusat, APBD I dan APBD II, betul-betul masuk semua,” katanya.

Begitupun penerima bantuan lain, nantinya lebih tepat sasaran dan betul-betul diberikan kepada warga yang berhak.

Sedangkan, Kepala DPMPD Dukcapil NTB, H. Ashari, mengatakan akan terus berkoordinasi dengan kabuapten-kota terkait persoalan kevalidan data KTP atau data lain.

edy

Percepatan penanganan Covid-19 se-Indonesia menjadi tema besar dalam Hari Bhayangkara Kepolisian RI ke-75. Untuk membantu percepatan tersebut, Presiden Joko Widodo mempercayakannya kepada Polri.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Saya tahu betul selain menjalankan tugas utamanya, Polri telah bersinergi dengan baik dengan seluruh stakeholder. Saya meminta Polri terus aktif membantu pemerintah dalam penanganan pandemi”, ucap Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, saat memberi sambutan pada Perayaan Hari Bhayangkara ke-75 yang gelar secara virtual, Kamis (01/07).

Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan agar Polri tidak lengah menjalankan tugas kamtibmas, perlindungan dan pelayanan. Polri juga diminta berpacu meningkatkan kemampuan agar dapat mengantisipasi ancaman kejahatan di era teknologi.

“Peningkatan SDM Polri harus serius agar kewenangan sesuai undang-undang dapat tegas tapi juga mengayomi dan melindungi”, ujar Presiden Jokowi.

Di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), Perayaan Hari Bhayangkara ke-75 secara virtual diikuti oleh Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama dan masyarakat.

Sebagai rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-75 yang bertema “Transformasi Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, ini, Polda NTB menggelar vaksinasi di 299 titik dengan  target sasaran 20.770 orang, yang digelar di 173 Puskesmas dan 43 rumah sakit.

BACA JUGA: SLB, lahirkan Lulusan Berdaya dan Berkontribusi pada Dunia

jm

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, berharap, SLB (Sekolah Luar Biasa) di NTB mampu melahirkan banyak lulusan seperti “Helen Keller”.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan saat Hj. Niken mewisuda 34 siswa, dari tingkat SD, SMP, dan SMA, di SLB 2 Mataram, Kamis (1/7).

“Semoga anak-anak kita bisa menjadi seperti Hellen Keller yang bisa berkontribusi untuk dirinya, keluarga, bangsa dan negara,” harapnya.

Diceritakan Hj. Niken, Helen Adams Keller adalah seorang penulis Amerika, advokat hak-hak disabilitas, aktivis politik dan dosen. Ia juga merupakan seorang tunanetra dan tunarungu pertama yang memperoleh gelar Bachelor of Arts di dunia.

Meski tak mampu melihat, mendengar, dan berbicara, Helen Keller mampu membuktikan bahwa ia bisa berdaya dan berkontribusi pada dunia. Dia bekerja untuk American Foundation for the Blind (AFB) dari tahun 1924 hingga 1968, dan selama rentang waktu itu dia melakukan tur ke Amerika Serikat serta melakukan perjalanan ke 35 negara di seluruh dunia untuk mengadvokasi mereka yang kehilangan penglihatan.

Provinsi NTB kini semakin serius memperhatikan hak-hak disabilitas. Berbagai program pendidikan juga kini telah banyak yang inklusi, agar para anak berkebutuhan khusus bisa terus mendapatkan hak pendidikannya.

BACA JUGA: Penanganan Covid-19 Jadi Tema Besar Hari Bhayangkara ke-75

diskominfotikntb

Trend menjadi salah satu kata kunci berkembangnya industri kreatif. Diperlukan kemampuan agar dapat mengikuti trend pasar hingga industri kreatif bisa tetap bertahan di segala situasi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Oleh sebab itu, para pelaku industri kreatif khususnya bidang kriya, diminta untuk mampu selalu memperbarui pengetahuan terkait trend pasar yang tengah berkembang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, saat membuka acara Workshop Inkubasi Subsektor Kriya yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) di Mataram, Rabu (30/06/21).

“Memang agar bisa bangkit lagi kita butuh ilmu baru dan selalu update trend di dunia. Karena trend akan selalu berganti walau pandemi tengah berlangsung. Manusia selalu ingin yang baru untuk melakukan perjalanan dan pembelian,” jelasnya.

Selain potensi alam, NTB juga diperkaya dengan tiga suku besar, yaitu; Sasak, Samawa, dan Mbojo, yang memiliki tipikal adat istiadat, bahasa, makanan, hingga kerajinan kriya yang berbeda, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

“Tidak hanya ada tenun tapi juga tas ketak, mutiara, kerang, ada juga gerabah,” ujar Hj. Niken.

Namun, berbagai cobaan yang melanda, khususnya pada sektor kriya, di mulai dari tragedi Bom Bali, Gempa, hingga pandemi Covid-19, mengharuskan para pengrajin untuk lebih siap bersaing lagi.

“Segala cobaan ini harus menambah ilmu dan meningkatkan jejaring kita. Kita harus menjadi pengrajin yg lebih siap bersaing lagi,” tandasnya.

BACA JUGA: Pengrajin Kriya NTB Ikuti Workshop Inkubasi Subsektor Kriya

diskominfotikntb

Agar investasi berjalan lancar, maka dibutuhkan sinergitas antar seluruh stakeholder dalam menangani masalah, baik dari segi mencari, maupun mengakomodir kehadiran investor.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menghadirkan investor agar dapat menanamkan modal yang nantinya berdampak pada kemaslahatan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat membuka Rapat Evaluasi Hasil Workshop Percepatan Penanganan Investasi di Sekaroh Tahun 2021, di Hotel Lombok Astoria, Rabu (30/06).

“Tugas tanggung jawab kita adalah memperjuangkan agar investasi itu hadir dengan win-win solution dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat NTB,” kata Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi juga menegaskan kepada seluruh stakeholder agar mencari terobosan dalam merealisasikan jalannya investasi.

“Kita justru harus mencari terobosan agar semua dapat terealisasi, betapa sulit kita memancing para investor tetapi kita tidak bisa eksekusi karena suatu hal yang seharusnya bisa diselesaikan jika kita mau bekerja keras,” pungkas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Pengrajin Kriya NTB Ikuti Workshop Inkubasi Subsektor Kriya

Berbagai permasalahan hadir ditengah–tengah jalannya investasi, seperti halnya masalah sertifikat yang belum dikeluarkan dan akhirnya mempengaruhi sertifikat lainnya.

“Seritifikat itu belum dikeluarkan karena ada peraturan PTUN, yang aman sebelumnya ada peraturan yang memenangkan itu, sehingga harus betul–betul kita lihat secara objektif supaya ini bisa jalan,” jelas Sitti Rohmi.

ser@diskominfotikntb

Mulai esok, ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diberikan layanan khusus untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui E-Samsat Autodebet. ASN tak perlu lagi antri, pembayaran cukup dilakukan lewat pemotongan tunjangan bulanan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengapresiasi terobosan Bappenda NTB yang mempermudah dan menyediakan sistem pembayaran PKB bagi ASN Pemprov. Semua harus tersistem dengan baik sehingga tidak tergantung pada orangnya tapi sistemnya betul-betul eksis dengan baik.

“Layanan ini merupakan solusi terbaik bagi kita,” ungkap Sitti Rohmi saat me-launching E-Samsat Autodebet, layanan pembayaran PKB bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Graha Bakti Praja kantor gubernur NTB, Rabu (30/06).

Menurut Wagub, melihat parameter-parameter yang ada dari waktu ke waktu, sistem layanan di pemprov NTB semakin lengkap dan berkualitas, tetapi menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama adalah bagaimana memastikan sistem itu betul-betul diimplementasikan dengan baik.

“PR bersama kita setelah launching ini saya sangat berharap, jangan pernah namanya puas tetapi kita harus tetap kawal dengan sebaik-baiknya,” harap Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Capaian MCP NTB Meningkat, Ke depan Harus Capai 100 Persen

Kepala Bappenda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si menjelaskan, target penerimaan PKB di dalam APBD 2021 mencapai Rp 470,5 miliar, Terget menempati porsi terbesar dalam pajak daerah sebesar 31,63 persen atau sekitar 24,08 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Di NTB ada sekitar 14.000 ASN dengan asumsi 1 orang memiliki 1 kendaraan roda dua dan 20 persen dari ASN Provinsi NTB ini diasumsikan memiliki kendaraan roda empat, maka ada sekitar 16800 objek pajak di tingkat ASN provinsi, dengan nilai objek pajaknya sekitar 9,12 miliar rupiah dari total objek pajak yang ada,” jelasnya.

Untuk itu, perluasan dan peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak ini harus dilakukan secara intensif yang diperkuat melalui instruksi Gubernur nomor: 973/03/KUM/Tahun 2021 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk lingkup ASN Provinsi NTB melalui transaksi tunai yang dikenal dengan E-Samsat Autodebet.

“Layanan E-Samsat Autodebet akan mulai diterapkan mulai 1 Juni 2021 besok,” katanya.

manikp@kominfo

Selama 3 tahun terakhir, capaian program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang menjadi tolok ukur KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terus meningkat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber pada Program Dialog Eksklusif, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, di Studio RRI Mataram, Selasa (29/6) .

Sitti Rohmi menjelaskan bahwa tahun 2018 yang lalu, awalnya hanya 47 persen, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 84 persen dan tahun 2020, MCP naik 86,66 persen.

Hal itu menunjukan bahwa beberapa item yang menjadi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan dengan baik.

“Dari waktu ke waktu itu meningkat terus, tentu targetnya ke depan harus 100 persen,” tegas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Kunci Utama Pemberantasannya adalah Pendidikan Anti Korupsi

Sementara itu, Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Lili Pintauli Siregar, mengatakan capian MCP NTB menunjukan keseriusan NTB dalam menjaga komitmen bersama mewujudkan daerah yang bersih dari tindakan pidana korupsi.

“Ini harus terus dijaga bahkan ditingkatkan,” sarannya pada dialog yang bertema, Efektifitas Pencegahan Korupsi Dalam Mengawal Pembangunan Di NTB.

Lili Pintauli mendorong daerah untuk selalu merencanakan dengan baik APBD, mulai dari tahapan awal, perencanaan, realisasi hingga pelaporan, harus jelas.

edy