Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) optimis indeks inovasi akan meningkat jika inovasi daerah dilaporkan dengan baik.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Selama ini, banyak inovasi daerah yang belum dilaporkan dengan baik, Pemprov NTB mendorong pelaporan inovasi-inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan indeks inovasi yang masih tergolong rendah

Pandangan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Najamuddin Amy di Mataram, Jumat, (18/6/2021), setelah mempelajari data sementara yang dirilis baru-baru ini oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri).

Ia menegaskan, tahun ini, Pemprov NTB akan memaksimalkan seluruh inovasi daerah sebagai terobosan-terobosan yang ada, untuk dilaporkan secara maksimal sesuai batas waktu yang ditentukan Litbang Kemendagri.

“Masih ada batas waktu 56 Hari untuk input inovasi dari masing-masing OPD. NTB Care dan NTB Satu Data sudah selesai input data dan masuk dalam pelaporan ini termasuk ada beberapa dari OPD yang lain,” ujarnya.

Najamuddin menyebutkan terdapat banyak inovasi yang telah dibuat di NTB, seperti program Posyandu, Desa Wisata, NTB Mall, Mahadesa dan lain sebagainya. Jika seluruh inovasi di NTB dilaporkan secara maksimal, Najamuddin meyakini indeks inovasi NTB akan melejit ke papan atas.

BACA JUGA: Sinergi Pastikan Penanganan Data Covid-19 Sinkron

Untuk diketahui bahwa baru-baru ini Litbang Kemendagri merilis laporan capaian inovasi yang dilakukan oleh setiap daerah. Terdapat lima provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah, salah satunya adalah Provinsi NTB, meski indeks yang rendah belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Litbang Kemendagri menduga adanya kemungkinan pemerintah daerah yang memiliki inovasi cukup banyak tidak melaporkan, atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada.

(*)

Masyarakat Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat sangat antusias mengikuti pelayanan kesehatan Posyandu Keluarga

LOBAR.lombokjournal.com ~ Pada kegiatan roadshow Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nusa Tenggara Barat (NTB) di Posyandu Keluarga Mawar, Kamis (17/06/2021), ini, nampak yang hadir bukan hanya bayi, balita, beserta ibunya, melainkan juga para remaja, dewasa, maupun lanjut usia (lansia).

Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, mengatakan bahwa dengan diresmikannya Posyandu Keluarga menjadi bukti kepeduliaan aparat desa untuk memberikan pelayanan kesehatan.

“Alhamdulillah, ini sebagai bukti para aparat yang ada di desa, ibu-ibu, masyarakat semuanya mendukung penuh terwujudnya Posyandu Keluarga sebagai titik yang ada di desa dan dusun untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh keluarga,” tutur Hj. Niken.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga, Hulu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dalam kegiatan tersebut, Hj. Niken juga memberi bantuan peralatan olahraga, berupa bola voli, serta bibit tanaman sayuran dan obat-obatan yang dapat ditanam dan dikembangkan, sehingga memberi manfaat untuk masyarakat sekitar.

“Kami menitipkan bibit tanaman untuk membuat taman kecil yang isinya adalah sayur sayuran dan obat-obatan yang bermanfaat untuk kita semua,” ujarnya.

Salah satu kader Posyandu Anggrek, mengatakan bahwa antusias warga sangat besar untuk dapat mengikuti pelayanan di Posyandu Keluarga ini. Data penerimaan pelayanan kesehatan menunjukkan ada sebanyak 65 bayi, 136 lansia, 69 remaja, 78 Perempuan Usia Subur (PUS) dan 134 Wanita Usia Subur (WUS).

diskominfotikntb

Dukungan anggaran Pemda Lombok Barat menjamin posyandu biasa bukan hanya berhasil menjadi Posyandu Keluarga namun bisa menjadi posyandu berkualitas

LOBAR.lombokjournal.com ~ Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, mengapresiasi PKK Lombok Barat dalam percepatan pembentukan Posyandu Keluarga.

Menurut Hj. Niken, Posyandu Keluarga melayani kesehatan kepada masyarakat, mulai dari memantau tumbuh kembang anak, remaja, serta kesehatan ibu hamil, nifas, dan menyusui.

Selain berperan meningkatkan status gizi balita serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Posyandu Keluarga juga meningkatkan status kesehatan remaja dan status kesehatan para lanjut usia (lansia) agar sehat, mandiri, dan produktif.

“Posyandu Keluarga adalah titik di hulu pelayanan pada masyarakat yang langsung berada di dusun masing-masing, sehingga kesehatan masyarakat dapat kita ciptakan bersama,” ujar Hj. Niken saat membuka Roadshow TP-PKK NTB yang berlangsung di Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (17/06/2021).

BACA JUGA: Posyandu Keluarga, Bukti Aparat Desa Melayani Kesehatan

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kab. Lobar, Hj. Chaeratun Fauzan Khalik mengatakan, jumlah posyandu di Lombok barat ditargetkan dapat 100% di tahun 2021, sehingga percepatan penyebaran Posyandu Keluarga dapat segera dirasakan dari berbagai kalangan.

“Saat ini, terdapat 800 posyandu dan 133 Posyandu Keluarga. Bulan Juli kami menargetkan 464 Posyandu Keluarga, sehingga pada Desember 2021 menjadi 100 persen Posyandu Keluarga.” ungkap Hj. Chaeratun.

Roadshow PKK Provinsi NTB dirangkai dengan kunjungan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes) Babussalam serta kunjungan ke Posyandu Keluarga Mawar.

diskominfotikntb

Kedua Prodi Dokter Spesialis yang akan dibuka FK Unram tersebut harus direkomendasi oleh Konsul Kedokteran Indonesia (KKI), guna mendapatkan izin dari Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua Tim Visitasi KKI, Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad(K), menjelaskan, bahwa sesuai undang-undang, sebagai lembaga yang bertanggungjawab KKI melakukan visitasi kelayakan pendidikan kedokteran dan pembinaan praktek kedokteran,

Selain itu visitasi juga dilakukan terhadap penerapan ilmu kedokteran baru seperti; kurikulum, praktek dan lainnya serta registrasi legalitas profesi dokter. Dan visitasi sendiri merupakan kegiatan mencocokkan verifikasi sesuai standar kolegium yang berlaku secara administrasi dan fasilitas.

“Karena prodi ini betul betul baru di NTB, maka beberapa kekurangan yang tertinggal harus dapat dibenahi. Harapannya sama dengan masyarakat agar prodi bisa segera dibuka karena memang ketat persyaratannya,” ujar,Prof. Bachtiar saat kegiatan visitasi KKI di Aula Rinjani Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, Mataram, Kamis (17/06/2021).

BACA JUGA:

• KKI Puji Pemda NTB dan FK Unram Atas Prodi Dokter Spesialis
• SDM Berkualitas di Bidang Kesehatan Harus Cepat Dinyatakan

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (FK Unram), dr. Hamsu Kadriyan mengatakan, proses mempersiapkan prodi Bedah dan Obstetri Ginekologi sudah dilakukan maksimal selama dua tahun.

Dari sarana dan prasarana yang ada, RSUP NTB juga sudah termasuk kategori rumah sakit pendidikan yang siap mendidik tenaga kesehatan terampil.

Hamsu juga mengatakan, kedua Prodi yang akan dibuka tersebut merupakan kebutuhan pengembangan kampus, kebutuhan pelayanan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat atas tantangan bidang kesehatan yang makin dinamis dan komplek. Ia berharap hasil visitasi yang rampung Jumat besok membuahkan hasil baik.

“Semua fasilitas, dokumen dan persyaratan sudah disiapkan dengan baik. Semoga membawa keberkahan bagi masyarakat,” ucap dr. Hamsu.

diskominfotikntb

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun sumber daya manusia (SDM) sebab urusan ini sulit dan butuh waktu lama.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wilayah Indonesia Timur masih tertinggal di sektor SDM, khususnya di bidang kesehatan, maka pekerjaan rumah kita adalah mempercepat dan mengejar ketinggalan dari daerah lain, dengan tetap mengutamakan kontrol kualitas sebagai prioritas.

Begitupula dengan pembukaan Program Studi (Prodi) Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (FK Unram) adalah sebagai upaya percepatan pembangunan SDM di sektor kesehatan yang harus sepenuhnya didukung.

“Tidak ada istilah bagi pemerintah dalam membangun SDM itu sendiri-sendiri. Ia harus bersinergi dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder di sektor masing masing,” tegas Sitti Rohmi dalam sambutannya pada Visitasi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), di Aula Rinjani, Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, Mataram, Kamis (17/06/2021).

BACA JUGA: KKI Puji Pemda NTB dan FK Unram Atas Prodi Dokter Spesialis

Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan RSUP NTB, Qomarul Islamiyati mengatakan, dalam proses pendidikan dokter spesialis nantinya, selain kualitas dokter secara keilmuan, SDM kesehatan juga harus melayani dengan tulus dan santun, terampil namun juga berahlak mulia.

Salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pendidikan dan kesehatan yang keluarannya adalah tenaga kesehatan profesional yang berdampak pada kemajuan bidang pelayanan kesehatan.

“Relevansinya dengan Prodi Dokter Bedah dan Obstetri Ginekologi FK Unram adalah angka kematian ibu dan bayi dan kesehatan masyarakat”, tutur Qomarul.

diskominfotikntb

Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) antusias menggelar visitasi dan memberikan rekomendasi sesegera mungkin sebab dukungan Pemprov NTB yang begitu besar

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua Divisi Pendidikan KKI, Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad(K), menilai dukungan Pemerintah Provinsi NTB dalam pembukaan Program Studi (Prodi) Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (FK Unram) sangat besar dan terlibat langsung dalam persiapannya.

“Ini pertanda kerjasama dan dukungan semua pihak sangat baik untuk dibukanya kedua program studi ini segera di FK Unram,” ujar Prof. Bachtiar dalam kegiatan visitasi KKI di Aula Rinjani Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, Kamis (17/06/2021).

Sebagai ketua tim visitasi, Prof. Bachtiar mengatakan bahwa agenda visitasi itu panjang ke berbagai daerah di Indonesia, namun timnya memprioritaskan NTB mendapatkan kunjungan sebab kedua Prodi Dokter Spesialis ini sangat banyak peminatnya.

Prof. Bachtiar juga mengapresiasi keberanian FK Unram karena prodi ini termasuk besar, seperti yang lainnya yaitu; Pediatri dan Penyakit Dalam. Iapun berharap hasil visitasi akan mendapatkan penilaian yang maksimal.

Sementara itu, Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mengatakan, ikhtiar Unram dan Fakultas Kedokteran dalam mewujudkan Program Studi Dokter Spesialis Bedah dan Obstetri Ginekologi mendapatkan apresiasi dan komitmen dukungan penuh pemerintah provinsi.

“Kami memang berbeda namun kompak kalau urusan pembangunan untuk masyarakat,” sebut Sitti Rohmi.

BACA JUGA: SDM Berkualitas di Bidang Kesehatan Harus Cepat Dinyatakan

Komitmen tersebut dikarenakan kedua sektor pelayanan dasar tersebut benar benar diupayakan serius oleh Unram sebagai lembaga pendidikan dan Fakultas Kedokteran sebagai pendukung sektor kesehatan.

“Meski FK Unram baru berusia 18 tahun, progresnya luarbiasa. Kami pemerintah provinsi berkewajiban terlibat langsung memberikan dukungan”, tegas Wagub.

Wagub menilai kerja keras Unram dan FK Unram meningkatkan mutu dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah kontribusi besar bagi pembangunan daerah. Selain telah terakreditasi A dan menjadi sepuluh besar fakultas kedokteran se Indonesia, ikhtiar membuka program studi dokter spesialis memang sangat dibutuhkan masyarakat.

diskominfotikntb

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), sebagai pengacara negara, dalam hal ini mendampingi Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB, harus memperhatikan sejumlah hal, di antaranya adalah Pemprov NTB tidak boleh dirugikan, adanya kepastian investasi dan masyarakat tidak boleh dirugikan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Koordinator Bidang Intelijen Kejati NTB, Agus Chandra mengungkapkan, bahwa apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat akan menjadi bahan dalam menyusun isi dan kebijakan addendum kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah (GTI).

“Apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat tentu akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka menyusun isi dari kebijakan addendum itu sendiri,” ujar Agus Chandra dalam acara dialog antara perwakilan masyarakat Gili Trawangan dengan Gubernur NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06/2021).

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menegaskan bahwa kebijakan addendum adalah mencari jalan terbaik agar tidak merugikan semua pihak.

BACA JUGA: Jalan Terbaik adalah Addendum dan Tidak Rugikan Semua Pihak

Gubernur meyakinkan bahwa masyarakat Gili Trawangan tidak akan pernah dirugikan lantaran Pemprov NTB telah menandatangani kesepakatan addendum dengan pihak PT GTI.

“Langkah addendum hanya sebagai pembuka saja. Kalau ada kepentingan masyarakat harus diakomodir melalui addendum maka kita akan prioritaskan,” pungkas Zulkieflimansyah.

Nurbaya Sari, perwakilan Masyarakat Gili Trawangan berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat mengedepankan solusi buat masyarakat dan destinasi pariwisata.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ini terkait dengan perjanjian kontrak antara Pemprov NTB dengan PT GTI, agar masyarakat sekitar bisa hidup harmonis dan kondusif untuk mengembangkan pariwisata Gili Trawangan yang lebih baik.

“Saya berharap adanya solusi-solusi terbaik buat masyarakat dan pariwisata NTB di Gili Trawangan,” ujar Nurbaya seusai melakukan dialog dengan Gubernur soal addendum PT GTI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06).

Ia juga mengakui bahwa respon cepat gubernur untuk mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Gili Trawangan patut dibanggakan, sehingga harapan-harapan masyarakat dapat tersampaikan.

“Apa yang menjadi keluh kesah kami sangat cepat direspon oleh gubernur di media sosial. Baru kemarin kami memberikan komentar di akun Facebook pribadinya dan hari ini langsung diundang,” tutur Nurbaya.

BACA JUGA: Jalan Terbaik adalah Addendum dan Tidak Rugikan Semua Pihak

Penandatanganan kesepakatan addendum antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pihak PT Gili Trawangan Indah (GTI) adalah untuk mencari jalan terbaik dan masyarakat di Gili Trawangan tidak akan pernah dirugikan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampakan oleh Gubernur NTB), H. Zulkieflimansyah dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat Gili Trawangan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06/2021).

Gubernur Zulkieflimansyah menjelaskan bahwa addendum bukan semata-mata meneruskan perjanjian kontrak, namun ini justru membuka kesempatan baru sehingga kesakralan perjanjian kontrak bisa dibuka kembali dengan menyepakati berbagai pokok-pokok kerjasamanya.

“Addendum hanya sebagai pembuka saja, kalau ada kepentingan masyarakat harus diakomodir melalui addendum maka kita akan prioritaskan,” tegas Zulkieflimansyah.

Selanjutnya Gubernur mengatakan bahwa kalau pemerintah memutuskan kontrak dengan PT GTI dan pihak GTI tidak menuntut lagi maka semua akan selesai, namun jika pihak GTI keberatan maka masalahnya akan panjang dan berlarut-larut. Tetapi ini negara hukum, datang dengan dua opsi memilih addendum atau putus kontrak.

“Karena mereka masih punya hak sampai tahun 2026. Ada nggak celahnya sampai dengan masa kontraknya terkait hal-hal yang bisa kita lakukan bersama, itulah yang disebut dengan adendum,” ungkap Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Solusi buat Masyarakat dan Pariwisata NTB Harus Dikedepankan

Sementara itu, Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Agus Chandra mengungkapkan, objek perjanjian kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT GTI adalah hak pengelolaan.

Sehingga dalam rangka mendampingi Pemda sebagai pengacara negara maka beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Kejati NTB di antaranya; Pemerintah Provinsi NTB tidak boleh dirugikan, adanya kepastian berinvestasi, dan masyarakat tidak boleh dirugikan.

“Apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat tentu akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka menyusun isi dari kebijakan addendum itu sendiri,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan program Kampung Madani yang ada di kecamatan Pekat, ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama masyarakat telah melaksanakan sejumlah proses.

DOMPU.lombokjournal.com ~ Selama tiga hari, sejak tanggal 14 hingga hari ini, Rabu (16/6/2021), telah dilaksanakan 3 tahapan penting, yaitu uji pakar, uji publik, dan finalisasi rancangan naskah kitab hukum adat “Nggahi Rawi Pahu”.

Rancangan naskah awal diserahkan langsung oleh Kepala Desa Doropeti kepada tim kerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB di Dompu.

Pemda NTB menghadirkan tim pakar dari provinsi yang disandingkan dengan tim pakar daerah yang berasal dari unsur birokrasi terkait, tokoh adat, dan akademisi.

Setelah menggelar tahap uji pakar, tim dari Bakesbangpoldagri NTB menyelenggarakan kegiatan uji publik langsung di Aula Desa Doropeti dengan melibatkan representasi masyarakat desa.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim dari Bakesbangpoldagri Dompu, hingga mencapai tahapan proses finalisasi rancangan naskah Kitab Hukum Adat Nggahi Rawi Pahu.

“Kampung Madani merupakan sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi Dompu sehingga sangat penting memastikan warga Desa Doropeti telah menjalankan seluruh tahapan dengan optimal,” jelas Kepala Bakesbangpoldagri Dompu, H. Fahrozi saat membuka kegiatan uji pakar di aula Kantor Bakesbangpoldagri Kabupaten Dompu.

Harapannya, kampung madani akan dapat direplikasi ke 71 desa lainnya di kabupaten yang dikenal dunia karena sejarah Gunung Tambora dan penyebutannya dalam naskah Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada.

BACA JUGA: Badan Publik NTB Ditargetkan 100 Persen Informatif

Tujuan akhir kegiatan ini adalah menghasilkan rancangan akhir yang akan dibahas kembali bersama warga desa untuk kemudian disepakati sebagai naskah final yang akan disahkan oleh Majelis Adat Desa bersama Pemerintah Desa Doropeti dengan sepengetahuan Pemprov NTB dan Pemda Dompu.

Seluruh rangkaian kegiatan di tahun 2021 ini diharapkan semakin mendekatkan langkah Pemprov NTB Bersama Pemkab Dompu untuk mewujudkan visi NTB Gemilang, khususnya pada butir NTB Aman dan Berkah dengan meningkatkan ketahanan sosial budaya yang partisipatif di masyarakat.

BACA JUGA: SMA Terbuka di KLU Tampung Pelajar Putus Sekolah

Kehadiran program ini disambut gembira oleh warga yang mengakui bahwa banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang belum bisa teruraikan selama ini, mengingat Desa Doropeti terdiri dari warga yang berasal dari beragam suku, yaitu Suku Dompu, Suku Mbojo, Suku Sasak, dan Suku Bali serta keberadaan sentra industri gula yang membuka akses masyarakat desa dengan dunia luar.

diskominfotikntb