Desa Kerekeh punya banyak inovasi. Mengolah sampah plastik, daun Kelor jadi teh, hingga Posyandu Keluarga yang dipadukan dengan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif).

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Inovasi yang dilakukan oleh warga desa Kerekeh, kecamatan Unter Iwes, kabupaten Sumbawa, tersebut mendapat apresiasi secara langsung dari Ketua Tim Penggerak Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkiefliamansyah.

“Di desa Kerekeh ini, program industrialisasi semakin nyata, sampah plastik diolah menjadi tas yang cantik, daun kelor menjadi teh kelor yang memiliki cita rasa dan khasiat luar biasa. Insya Allah, desa Kerekeh menjadi desa rujukan di provinsi NTB,” ungkap Hj. Niken, Selasa, (22/6/2021).

Menurut Hj. Niken, desa Kerekeh harus tetap mempertahankan inisiatif serta kreatifitasnya dan seluruh pembangunan desa harus menekankan masyarakat sebagai pelaku utama.

“Membangun desa berarti membangun manusia desa, membangun infrastruktur di desa memang penting dan harus segera dilakukan, tetapi membangun manusia desa jauh lebih penting dan tak boleh salah melakukannya,” tutur Hj. Niken.

BACA JUGA: Isu Strategis NTB Diungkap di Hadapan Peserta Lemhanas

Di hadapan peserta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah mengungkap tiga isu strategis yang dikembangkan dan sedang diwujudkan pemerintah saat ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Isu tersebut adalah pengembangan potensi SDM, penyediaan universitas berbasis teknologi hingga penguatan produk-produk lokal melalui pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) .

“Pertama, NTB memiliki Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Ke-dua, pengiriman mahasiswa NTB studi ke luar negeri melalui program 1000 Cendekia. Dan terakhir adalah meningkatkan kapasitas (upgrading capasity) pelaku UKM untuk memproduksi produk-produk lokal yang berkualitas” ungkap Zulkieflimansyah saat acara ramah-tamah di Pendopo Gubernur, Senin (21/6/2021)

Dijelaskan Gubernur bahwa UTS didirikan bagi anak-anak muda di NTB agar mereka lebih mengenal Indonesia secara luas.

“UTS di NTB tepatnya di pulau Sumbawa kami menyebutnya dengan sebutan Indonesia mini, kami memperkenalkan Indonesia di era modern, bahwa sudah saatnya masyarakat NTB mempersiapkan diri akan kebutuhan Indonesia” ungkap Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Kartu Elektronik Berlaku di Pelabuhan Poto Tano dan Kayangan

Program 1000 cendekia mengirim mahasiswa NTB studi keluar negeri, agar mereka memiliki wawasan luas dan memiliki pengalaman besar. Terutama mendorong mereka agar lebih banyak berkontribusi dan mensukseskan event internasional yang akan digelar di NTB.

“Apa lagi sekarang NTB lagi giat-giatnya untuk sukseskan balapan motorGP. Dengan demikian masyarakat NTB tidak boleh jadi penonton di tanah sendiri” Ujar Zulkieflimansyah

Saai ini NTB sedang giat giatnya meningkatkan kapasitas pelaku UKM untuk memproduksi produk-produk lokal yang berkualitas. Sehingga dari produk lokal itulah, pemerintah NTB telah sukses menggaungkannya dan dikenal dengan JPS Gemilang ala NTB dan menuai banyak pujian termasuk pujian yang datang langsung dari Presiden Jokowi.

“Diera Covid-19 ini, kami berikan bantuan untuk masyarakat NTB, bantuan JPS Gemilang namanya, dan kami pakai bantuan bersumber dari UKM-UMKM yang ada di NTB” tuturnya.

Mulai hari ini, Senin (21/6/2021), pembayaran atas jasa transportasi laut (Kapal Ferry) di Pelabuhan Poto Tano dan Kayangan resmi memberlakukan pembayaran menggunakan sistem non-tunai atau kartu elektronik.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu. Muh. Faozal menjelaskan, pemberlakuan sistem pembayaran non-tunai (cashless) ini salah satunya bertujuan untuk mencegah kontak langsung di tengah wabah Covid-19.

Kartu elektronik sudah tersedia di sejumlah bank-bank dan sejumlah gerai atau toko modern, sehingga masyarakat bisa mendapatkannya.

“Ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan petugas pelabuhan,” jelas Faozal.

Faozal juga menjelaskan bahwa pembayaran menggunakan kartu elektronik ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman dengan adanya standar pengisian data diri yang lengkap terhadap jaminan asuransi dan kelengkapan manifest penyeberangan, serta transaksi pembayaran menjadi mudah, praktis, terhindar dari uang palsu.

Proses transaksi di tollgate menjadi lebih ringkas dan cepat serta pengguna jasa dapat lebih nyaman, teratur dan tertib, tidak perlu lagi antre di pelabuhan.

Penerapan pembayaran non tunai menggunakan kartu elektronik ini juga mengacu pada aturan Kementerian Perhubungan PM No.19 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik, yang akan diterapkan bertahap di seluruh lintasan dan pelabuhan yang dikelola oleh PT ASDP Ferry Indonesia (Persero).

BACA JUGA: Sepakat Damai, Rambitan dan Ketara Serahkan Konflik ke APH

Selain itu, penerapan cashless ini juga mendukung program “Gerakan Nasional Non Tunai” serta akselerasi transformasi digital yang dicanangkan pemerintah, di mana salah satu instruksi Presiden Joko Widodo agar mempercepat revolusi layanan publik berbasis digital.

Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, digitalisasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

diskominfotikntb

Warga desa Ketara dan desa Rambitan akhirnya sepakat damai setelah pemerintah beserta aparat penegak hukum (APH) memediasi perselisihan yang terjadi di antara kedua desa yang saling bertetangga itu.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Bersitegang antara warga desa Ketara dengan desa Rambitan dilatarbelakangi adanya indikasi kasus penganiayaan terhadap dua orang warga Desa Ketara. Setelah melalui proses mediasi, kini kondisi di kedua desa tersebut kembali aman.

“Alhamdullilah berkat gerak cepat Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah bersama Forum Pimpinan Kecamatan Pujut dengan cara memfasilitasi pertemuan para tokoh masyarakat desa Ketara dan desa Rambitan, alhamdudilillah kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada pihak APH,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB, Lalu Abdul Wahid, saat dikonfirmasi hari ini, Senin (21/6/2021).

Abdul Wahid menyatakan bahwa masyarakat terutama tokoh-tokohnya sangat mendukung proses mediasi dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah, sehingga diyakini bahwa konflik ini tidak akan berkelanjutan.

Masyarakat setempat sangat memahami bahwa pengembangan kegiatan ekonomi di wilayah yang menjadi daerah pengembangan prioritas pariwisata nasional tersebut adalah peran dan menjadi tanggung jawab bersama.

“Terima kasih atas kesadaran dan kepatuhan segenap keluarga besar Ketara dan Rambitan. Kita adalah saudara,” tutur Abdul Wahid.

Demikian pula tanggapan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Najamuddin Amy, meminta masyarakat agar sama-sama berjuang menjaga kondusifitas daerah, terutama bagaimana masyarakat bijak dalam menyampaikan informasi.

“Jangan sampai kita membenamkan daerah kita sendiri dengan informasi-informasi yang justru menimbulkan rasa persaudaraan kita dalam satu daerah menjadi renggang, apalagi jika sampai menyebarkan hoax,” ujar Najamuddin.

Semua status posyandu harus didata dan dimasukkan melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP), sebab pelaporan Posyandu Keluarga ke dalam SIP secara berkala akan memudahkan pemetaan masalah kesehatan masyarakat.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat mengunjungi posyandu Dusun Mentokok dan Bebie Daye di Lombok Tengah, Senin (21/06/2021).

“Kita berbagi tugas. Kecamatan memantau puskesmas sebagai induk posyandu dan kabupaten memonitoring sehingga kebijakan terkait posyandu bisa tepat selain kami memperhatikan kader kader di desa”, ujar Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi juga mendorong bagi posyandu yang telah melakukan pelayanan sesuai dengan syarat-syarat pelayanan program Posyandu Keluarga harus segera dilaporkan statusnya. Jika tidak, maka hal itu akan menghambat pada proses sertifikasi kader-kader posyandu.

“Karena sertifikasi kader dapat mempercepat kinerja mereka dalam terwujudnya program kegiatan posyandu yang semakin baik”, tegas Wagub.

Begitu pula dengan Posyandu Keluarga yang belum maksimal memanfaatkan SIP untuk laporan perkembangan posyandu meski telah berstatus Posyandu Keluarga dan terintegrasi dengan PAUD dan Bank Sampah.

Beberapa indikasi seperti capaian PPGBM (Pelaporan dan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat), tingkat ODF (Open Defecation Free), persentase stunting, pernikahan dini bahkan trafficking dan praktek buruh migran gelap harus dapat terekam dengan baik.

BACA JUGA: PKK Mesti Responsif Terhadap Permasalahan Masyarakat

Berdasarkan data dari website “NTB Satu Data” menyebutkan bahwa tahun 2020, realisasi Posyandu Keluarga di Lombok Tengah dari 1702 posyandu, 235 di antaranya Posyandu Keluarga.

Lombok Timur dengan 1850 posyandu, di antaranya 289 Posyandu Keluarga serta kota Mataram dengan 356 posyandu, sudah memiliki 46 Posyandu Keluarga.

Sementara itu, kader posyandu Dusun Mentokok, Erna Eni Herawati mengatakan ia bersama delapan orang kader lainnya di Dusun Mentokok siap mengembangkan posyandu.

“Selama ini kendala yang dihadapi adalah koordinasi. Kami siap menjalankan Posyandu Keluarga di di dusun Mentokok,” kata Erna.

Tantangan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di era modern adalah bukan hanya mensukseskan program pemerintah, namun harus mampu beradaptasi terutama dalam bermedia sosial.

KSB.lombokjournal.com ~ Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah meminta PKK untuk lebih responsif terhadap permasalahan di masyarakat, baik itu permasalahan yang terkait bidang kesehatan, bidang sosial, termasuk ketenagakerjaan.

Bukan hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ada di empat pokja, Bunda Niken menyebutkan, PKK juga harus bisa merespon ketika ada sesuatu yang belum ter-cover oleh empat pokja tersebut beserta turunan-turunannya, seperti posyandu keluarga.

“Kader PKK harus semakin responsif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, kita semua harus senasip sepenanggungan dalam mewujudkan NTB Gemilang,” ungkap Hj. Niken saat melakukan pembinaan dan silaturrahim ke TP PKK Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (21/6/2021).

Kedepan akan ada toko binaan PKK di seluruh desa yang ada di Provinsi NTB, dengan harapan perkembangan ekonomi kerakyatan di NTB menjadi semakin pesat.

“Dengan adanya toko binaan PKK, kita optimis, kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan meningkat, dengan begitu, memperdayakan ekonomi kerakyatan tetap berkembang di daerah kita tercinta,” jelas Hj. Niken.

BACA JUGA: Puncak Mantar, Destinasi Wisata Sumbawa Barat Yang Indah

Di tengah-tengah kesibukannya, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mendampingi putranya pendaftaran SMA dengan melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dengan mengenakan kemeja putih, Gubernur NTB mengikuti semua prosedur dan aturan saat mendaftarkan ulang putranya Ibrahim Abdurrahman Zulkieflimansyah di SMA Negeri 1 Mataram.

“Sebagai orang tua, kami ikut mendampingi anak-anak untuk mendaftar ulang, sama seperti siswa lain,” kata Zulkieflimansyah yang disambut kepala sekolah.

Usai mendampingi anaknya, Zulikieflimansyah menyempatkan diri meninjau lingkungan sekolah, termasuk taman hingga kamar mandi guru dan siswa.

BACA JUGA: Puncak Mantar, Destinasi Wisata Sumbawa Barat Yang Indah

Kepala SMAN 1 Mataram, Kun Andrasto, S.Pd., menjelaskan bahwa putra Gubernur datang untuk daftar ulang peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua/wali tahun pelajaran 2021/2022.

Ada 6 jalur untuk pendaftaran di SMA, yaitu jalur prestasi akademik, prestasi non akademik, keagamaan, perpindahan orang tua, zonasi dan afirmasi.

“Beliau datang dampingi putranya untuk daftar ulang, setelah lolos mendaftar online, layaknya orang tua siswa lainnya,” jelas Kun.

Ibrahim Abdurahman Zulkieflimansyah ikut pendaftaran online melalui jalur perpindahan orang tua/wali, pada tanggal 14-16 Juni 2021. Pengumuman lulus pada hari Sabtu 19 Juni 2021 serta pendaftaran ulangnya 21-22 Juni.

Diskominfotikntb

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah menyebut bahwa NTB satu sisi memiliki banyak destinasi wisata unggulan, namun sayang direct flight-nya masih minim

NUSADUA.lombokjournal.com ~ Oleh karena itu, dalam rapat pembahasan isu-isu strategis pembangunan di wilayah Bali, NTB, dan NTT yang digelar oleh Bappenas RI, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/6/2021), Gubernur Zulkieflimansyah mengusulkan agar direct flight atau penerbangan langsung dari dan ke NTB untuk segera diadakan.

“Ketika ada direct flight, kunjungan dari negara tetangga seperti Australia meningkat berkali-kali lipat. Jadi direct flights ini adalah kesemestian yang harus di lakukan” ujarnya.

NTB harus bersiap menghadapi banyak event berskala nasional dan internasional yang digelar seperti; MotoGP dan World Superbike. Gubernur pun berharap event-event berkelas dunia itu bisa menjadi pemicu bangkitnya pariwisata NTB paska pandemi.

“Tentu ada destinasi selain Mandalika seperti, Gili Tramena, Rinjani, Moyo, dan Sembalun yang sudah mendunia. Yang paling penting untuk NTB adalah konektifitas. Direct flight adalah kesemestian,” tegas Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Pariwisata, Industrialisasi dan SDM, Jadi Fokus Perhatian

Selain mendesak adanya direct flight, Gubernur Zul juga menyinggung usulan pemerintah pusat yang berencana menurunkan status bandara internasional menjadi domestik. Untuk itu, Ia dengan tegas meminta untuk tidak menyertakan Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM) dalam penyederhanaan airport internasional.

BACA JUGA: Bappenas Bantu Percepat Pembangunan STIPark dan Smelter

Menanggapi hal tersebut, Ir. Joshapat Rizal Primana, MSc Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas RI menyatakan, masukan dari Gubernur NTB akan menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan.

“Untuk bandara internasional kami berkoordinasi dengan Angkasa Pura. Bizam Akan tetap kami fungsikan sebagai bandara internasional. Terkait direct flight dengan Australia dan negara lain juga akan menjadi perhatian kami” tegas Rizal.

aff/ubaydiskominfotikntb

Pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) RI akan memberi perhatian khusus kepada NTB  pada bidang pariwisata, industrialisasi dan pengembangan sumberdaya manusia.

NUSADUA.lombokjournal.com ~ Hal ini merupakan sejumlah poin untuk Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rapat yang digelar oleh Bappenas RI, yang membahas isu-isu strategis pembangunan di wilayah Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) beserta pengembangan kerjasama dengan pemerintah pusat, di di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/6/2021).

“Kami merasa beruntung diberi kesempatan untuk sharing membangun NTB. Terima kasih kepada Pak Menteri PPN/Bappenas yang memiliki perhatian besar untuk NTB” ucap Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, dalam kegiatan tersebut.

Hal yang berkaitan dengan sektor pariwisata, dipaparkan oleh Ir. Joshapat Rizal Primana, MSc Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas RI, bahwa direct Flight akan menjadi perhatian utama pemerintah pusat, khususnya menjelang berbagai event internasional di NTB seperti MotoGP dan World Superbike.

“Terkait direct flight dengan Australia dan negara lain juga akan menjadi perhatian kami” tegas Rizal.

Sedangkan untuk Industrialisasi, Deputi Bidang Pengembangan Bappenas RI, Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyampaikan akan mendukung STIPark dengan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

BACA JUGA: Bappenas Bantu Percepat Pembangunan STIPark dan Smelter

Dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa juga siap mendorong kebijakan afirmasi pendidikan, dimana putra-putri NTB akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih beasiswa keluar negeri, khususnya di Eropa Timur.

“2023 dalam rangka mendorong daerah di timur, kita akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar bisa terapkan kebijakan aformasi dalam pengalokasian ke depan,” tegas Suharso.

aff/ubaydiskominfotikntb

Melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Bappenas akan bantu Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) mewujudkan STIPark dalam bentuk pembangunan insfrastruktur.

NUSADUA.lombokjournal.com ~ Pemerintah Pusat melalui Bappenas RI mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melahirkan dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa menjadi pengusaha. Melalui program inkubasi dari Science, Tehnology, dan Industrial Park (STIPark), Bappenas yakin menginspirasi para pemuda untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru di NTB.

“STIPark akan didukung berupa pembangunan infrastruktur melalui mekanisme KPBU, Pemprov NTB akan menjadi penanggungjawab diawali dengan studi untuk memastikan mekanisme tersebut” jelas Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Deputi Bidang Pengembangan Bappenas RI, saat rapat pembahasan isu strategis pembangunan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur beserta kerjasama antar wilayah, Sabtu (19/6/2021), di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Bali.

KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, atau badan usaha milik negara.

Sementara itu, Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M. Eng, Ph.D, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas RI menyampaikan progress terkait pembangunan smelter di NTB.

“Bersama PT Amman Mineral, terkait kawasan industri yang lebih luas, belum ada kata sepakat. Jika bisa, kami minta bantu Gubernur untuk berkomunikasi. Namun untuk smelternya saja, ditargetkan tahun 2023 terus berprogres” jelas Amalia.

Sebelumnya, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menjelaskan kepada Menteri Bappenas bahwa STIPark bukan hanya untuk bisnis inkubasi, namun juga merupakan sarana akselerasi anak-anak muda menjadi pengusaha dan mendalami industrialisasi.

“Tentang industrialisasi ini tidak identik dengan pabrik besar, namun pendalaman struktur sehingga hasil pertanian tidak dalam mentah lagi namun sudah menjadi pertambahan nilai,” jelas Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Pariwisata, Industrialisasi dan SDM, Jadi Fokus Perhatian

Dalam kegiatan ini, NTB juga akan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat untuk program Food Estate berupa bantuan pengadaan sapi dan pada bidang kesehatan, RS Mandalika juga akan dioptimalkan melalui mekanisme dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

aff/ubay_diskominfotikNTB