Training Center dan RS Internasional, Geliat Industri NTB

Training Centre dan Penempatan Tenaga Kerja serta Rumah Sakit (RS) Internasional yang dibangun oleh PT. Binawan Inti Utama sangat tepat, terkait geliat pembangunan saat ini yang bersiap menyambut gelaran event internasional.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah menyatakan hal tersebut saat bertemu secara daring dengan Dirut PT Binawan Inti Utama, Dubes RI untuk UEA dan Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud serta Dinas PMPTSP, di ruang gubernur, Senin (28/06)

Dikatakan gubernur, saat ini rencana gelaran event internasional dan kawasan ekonomi khusus Mandalika membutuhkan fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Begitupula dengan geliat industri kesehatan seperti pembuatan alat rapid test dan vaksin sedang tumbuh.

Di sisi lain serapan tenaga kerja kesehatan masih rendah sehingga peluang investasi tenaga kerja dan kesehatan terbuka lebar.

“Kami punya sumber daya dan fasilitas pendidikan kesehatan cukup baik mulai sekolah keperawatan sampai dengan fakultas kedokteran. Begitupula dengan sektor lain yang bisa mendukung rencana investasi berskala internasional ini,” ungkap Zulkieflimansyah.

Sjariff Mahri, perwakilan PT Binawan Inti Utama, mengatakan, training centre dan penempatan ini adalah upaya menjadikan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri lebih berpeluang menjadi profesional dan dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda.

Selain itu, PT Binawan juga menyiapkan skema pendanaan bagi tenaga kerja yang tidak memiliki biaya untuk berangkat ke luar negeri.

“Skema itu berupa Kredit Usaha Rakyat kepada calon tenaga kerja yang terdaftar dan mengikuti pelatihan di PT Binawan untuk biaya keberangkatan dan dikembalikan secara menyicil”, ujar Sjariff.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, L. Hamzi Fikri mengatakan serapan tenaga kesehatan untuk dunia kerja masih 40 persen dari 600 ribu tenaga kesehatan NTB. Fasilitas kesehatan juga masih belum mampu menyerap mereka karena keterbatasan.

Dan, H. M. Rum, Kepala Dinas PTMPTSP, menambahkan, pihaknya segera membentuk working group agar investasi ini dapat terwujud secepat mungkin.

“Sesuai arahan gubernur kami siap memfasilitasi dan dua minggu ini akan mempersiapkan kebutuhan investasi”, jelas Rum.

Investasi Pusat Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Rencana investasi pusat Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mendapatkan respon cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, khususnya tenaga perawat yang sangat dibutuhkan pasar kerja luar negeri.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Kalau perlu Balai Latihan Kerja (BLK) yang sekarang langsung dipersiapkan untuk perawat perawat kita agar dilatih”, tegas gubernur saat bertemu Direktur PT. Binawan Inti Utama, Said Saleh Alwaini, melalui daring di ruang kerja gubernur, Senin (28/06).

Dikatakan Gubernur, pemerintah provinsi sangat menyambut baik rencana pusat pelatihan tenaga kerja tersebut dan siap memfasilitasi segala kebutuhan investasi. Gubernur menawarkan BLK untuk segera membuka pelatihan khusus tenaga perawat, melihat peluang besar dan kondisi pasar kerja tenaga kesehatan di NTB.

Di sisi lain, Gubernur menyatakan dukungannya agar tenaga kerja NTB bertransformasi menjadi tenaga terlatih dan profesional di bidangnya dari kondisi TKI secara umum selama ini.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UAE), Husin Bagis, mengatakan, target Indonesia sendiri mengirim seribu perawat ke UAE untuk kurun waktu dua tahun ini. Ia mengatakan, jumlah tenaga kerja asal NTB cukup signifikan terutama di Abu Dhabi dengan beragam profesi.

Husin Bagis mengapresiasi keberanian para TKI NTB ini yang datang tanpa bekal keterampilan cukup bahkan untuk berbahasa, namun hal ini kerap mendatangkan berbagai persoalan sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi agar layak mendapatkan kesejahteraan lebih baik sebagai tenaga kerja profesional.

“NTB sudah memiliki sumber daya manusia yang baik dan punya reputasi di UAE. Akan lebih baik jika sekarang saatnya mengirim tenaga kerja profesional dan terampil”, sebut Husin.

Dirut PT. Binawan Inti Utama, Said Saleh Alawini, mengatakan, pasar kerja luar negeri untuk tenaga perawat sangat besar, tak hanya di UAE, beberapa negara seperti Australia, negara Eropa dan Amerika mengimpor tenaga kerja khusus perawat karena paradigma yang bergeser.

Dikatakannya, tenaga kesehatan khususnya perawat tak lagi sekadar menjadi asisten dokter. Peluang kerja mereka di dunia kesehatan saat ini sudah menjadi rekan atau partner kerja dokter sehingga permintaan tenaga kerja perawat menjadi sangat besar beberapa tahun belakangan.

Pihaknya merencanakan, selain akan mendirikan pusat pelatihan kesehatan juga akan mendirikan rumah sakit internasional.

“Kita sudah punya pusat pelatihan di Jawa Barat dan beberapa tempat lain. Secara nasional, serapan tenaga kerja khusus perawat juga masih sangat rendah,” sebutnya.

Said Saleh mencontohkan, Jabar dalam setahun bisa melahirkan 5000 perawat dengan peluang kerja pada fasilitas kesehatan yang terbatas. Nantinya, rumah sakit internasional itu akan mendukung pusat pelatihan agar keterampilan standar internasional para perawat tersebut dapat terpakai sebagai alternatif pasar kerja.

Migrasi TV Digital, LP Harus Perbanyak Konten Positif

Dengan adanya migrasi TV digital nanti, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamuddin Amy, mengajak lembaga penyiaran (LP) se-NTB memperbanyak konten positif dalam menyiarkan daerah.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Migrasi tv digital diharapkan menjadi peluang agar memperbanyak konten lokal untuk mensosialisasikan kabar baik tentang NTB,” kata Najamuddin Amy, salam acara Sosialisasi dan Diskusi “Sharing Session”, Migrasi TV Digital, yang digelar oleh Diskominfotik dan KPID NTB, Senin (28/6).

TV (televisi) digital memiliki jangkauan yg luas sehingga lembaga penyiaran mampu menyebarluaskan konten positif dan berkualitas tentang program NTB Gemilang.

Selain itu, untuk mempercepat migrasi ke TV Digital juga merupakan tugas bersama semua pihak. Lebih-lebih peran pemerintah baik pusat, daerah dan KPID serta lembaga penyiaran dalam memberikan edukasi dan literasi tentang keunggulan tv digital di banding analog.

“Ayo, kita bersama-sama memperbanyak konten positif, searah dengan pemerintah daerah,” ajak Najamuddin Amy.

Hal yang sama disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, bahwa yang paling utama dalam tv digital di era saat ini adalah kontennya.

Menurutnya, lembaga penyiaran di daerah dapat berkolaborasi dan berkomitmen dengan daerah menyiarkan konten-konten lokal yang baik tentang program dan pembangunan daerah.

Sistem penyiaran TV digital memiliki kualitas gambar dan suara yang diterima jauh lebih baik dibandingkan siaran analog, tidak ada lagi gambar yang berbayang atau segala bentuk noise atau bintik-bintik semut pada monitor TV.

Berdasarkan peraturan jelas Reza, ASO akan dilakukan secara bertahap menurut kesiapan daerahnya, di mana batas waktu seluruhnya tidak melewati tanggal 2 November 2022, pukul 24.00 Wita dengan beberapa tahapan.

“Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk pada tahap ke III yaitu tanggal 31 Maret 2022, pukul 24.00 Wita, batas migrasi tersebut,”tutupnya.

edy

TV digital Harus Segera Berlaku, Masyarakat Diminta Bersiap

Sebagai tuntutan zaman, migrasi dari televisi (TV) analog ke TV digital harus segera dilakukan, masyarakat diminta bersiap menghadapi perubahan itu.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Kita (Indonesia) memang sudah sangat terlambat. Jadi rencana analog switch off Maret 2022 itu ditetapkan saja dan masyarakat dipersiapkan dengan baik”, ujar Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat bertemu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), KPI Pusat dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, di pendopo, Senin (28/06).

Namun demikian, rencana pemerintah melakukan analog switch off (ASO) sebagai penanda migrasi dari siaran analog ke digital harus dikomunikasikan dengan benar kepada masyarakat dan lembaga penyiaran (LP) yang ada.

Caranya adalah dengan melakukan sosialisasi masif dan kolaborasi antar pihak agar tak ada gejolak di masyarakat. Hal ini penting karena menurut Wagub masih banyak yang belum memahami pentingnya migrasi digital sebagai upaya mengejar ketertinggalan teknologi siaran.

Wagub juga mengingatkan lembaga penyiaran agar segera bersiap dan menyesuaikan dengan perubahan itu. Salah satunya, Wagub berharap agar konten siaran semakin berkualitas karena didukung teknologi.

“Lebih baik hanya tiga empat lembaga penyiaran yang berkualitas daripada banyak tapi tidak menginspirasi dan tidak mendidik”, tegas Wagub Sitti Rohmi.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamudin Amy, mengatakan, dukungan dinas bagi terselenggaranya siaran digital adalah memberikan sharing session, yaitu mengundang LP yang ada di NTB dan kepada Dinas Kominfotik kabupaten-kota untuk penyebarluasan sosialisasi terkait migrasi digital dan ASO pada Maret tahun depan.

“Terutama kepada LPP TVRI yang paling siap menyelenggarakan siaran digital. Awal bulan Juli depan ini kami juga akan menggelar rapat koordinasi dinas Kominfotik se-NTB untuk momen sosialisasi”, sebut Najamudin Amy.

Sementara itu, Ketua KPID, Yusron Saudi menjelaskan, inisiasi ASO akan dilakukan Maret 2022 di pulau Lombok dan November di Pulau Sumbawa, sebab infrastruktur digital yang belum mendukung.

“Harapannya bisa tercover 80 persen dengan kontribusi sosialisasi oleh masyarakat sendiri”, jelas Yusron.

Senada dengan hal itu, Muhammad Reza, Komisioner KPI Pusat yang juga penanggungjawab ASO, ingin memastikan NTB siap bermigrasi pada saatnya nanti.

“Perkembangan media siaran di NTB ini sangat baik. KPI Pusat berharap lembaga penyiaran dan masyarakat NTB siap menjelang perpindahan siaran analog ke digital di layar televisi kita nanti”, ucap Reza.

Migrasi TV Digital Harus Masif Sosialisasinya ke Masyarakat

Perlu kesadaran bersama baik pemerintah maupun lembaga penyiaran (LP) untuk satukan persepsi terhadap semua persoalan terkait ASO, sebagai penanda migrasi TV analog ke digital.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamamuddin Amy, dalam acara Sosialisasi untuk Mendorong Percepatan Pelaksanaan Teknis Penghentian Analog Switch Off (ASO) atau Digitalisasi Penyiaran, yang digelar oleh Kominfotik NTB dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), di Aula Gemilang Dinas Kominfotik, Senin (28/6).

Dalam acara yang dihadiri oleh semua LP pemerintah maupun swasta (lokal dan nasional), Najamamuddin Amy, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung upaya migrasi televisi (TV) analog ke digital sejak awal.

“Apalagi Dinas Kominfotik NTB merupakan representasi Kemenkominfo RI di daerah, harus secara masif memperkenalkan perubahan teknologi dalam pertelevisian,” kata Najamuddin.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza mengapresiasi upaya dan langkah Dinas Kominfotik dan KPID NTB dalam melakukan percepatan migrasi TV digital.

“Kami akui NTB ini merupakan provinsi yang sering melakukan sosiasialisasi dan mendorong lembaga penyiaran di daerah untuk segera migrasi ke tv digital,” ujar Reza.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala TVRI Stasiun NTB, Sanny Damanik, menjelaskan bahwa kita sebagai lembaga TV pemerintah juga mulai dari pusat hingga daerah terus mengedukasi Kabupaten-Kota agar menyiapkan diri ke transformasi teknologi.

edy

Tren Capaian MCP NTB di Angka Rata-Rata Nasional, 76 persen

MCP merupakan indikator yang dibuat oleh KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Tren MCP pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan capaian 76 persen tersebut, mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam mencegah tindak pidana korupsi, Monitoring Centre for Prevention (MCP), bertujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Atas dasar tren capaian program MCP tahun 2020, KPK mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB dalam mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi, sehingga kasus tindak pidana korupsi dapat diminimalisir dengan baik.

“Tren pencapaian MCP di NTB berada di angka rata-rata nasional yaitu, sebesar 76 persen. Sedangkan capaian MCP Nasional berada pada angka 64 persen,” ungkap Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di NTB bersama kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, di Hotel Golden Palace, Senin (28/06).

Tren Capaian MCP NTB

Dengan capaian itu, menurut Lili Pintauli, Provinsi NTB berhasil menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan daerah yang bersih dari tindakan pidana korupsi. Diharapkan ke depannya menjadi daerah yang memberikan contoh baik kepada daerah-daerah lain untuk meminimalisir terjadinya tindak korupsi.

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, mengakui, upaya ini tidak terlepas dari kerja sama pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota. Saran dan dukungan yang terus diperkuat oleh jajaran KPK menjadi faktor penting dalam meminimalisir tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat itu.

“Alhamdulillah sejauh ini, kita terlepas dari kasus-kasus yang berkaitan dengan KPK,” ungkap gubernur.

Zulkieflimansyah menyatakan bahwa tim pendamping KPK yang ada di NTB luar biasa hebatnya, sehingga nuansa pencegahan yang dilakukan sangat terasa, artinya kerja sama semua pihak begitu hebat dalam upaya mewujudkan daerah yang lebih bersih lagi.

Manikp@kominfo

Rapid Antigen Gratis bagi Turis, Bisa Bangkitkan Pariwisata

Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna mengatur pemberian status zona hijau pada kawasan wisata, dan Rapid Antigen gratis bagi wisatawan yang berkunjung.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Rencana kehadiran Pergub Wisata Zona Hijau dan Rapid Antigen gratis bagi wisatawan ini didukung penuh oleh pengamat pariwisata, Taufan Rahmadi. Menurutnya, pergub itu harus segera diterbitkan, apalagi draft pergub itu sudah dirancang.

“Langkah awalnya harus ada pergub. Ditambah lagi jika pemerintah daerah berani memberikan rapid antigen dan vaksin secara gratis bagi wisatawan. Saya pribadi sangat mendukung langlah cemerlang pemda NTB ini,” tegas Taufan.

Secara geografis, Lombok Sumbawa sangat potensial mewujudkan kawasan wisata zona hijau. Kita punya banyak gili dengan kawasan yang penduduknya terbatas. Dan itu merupakan kawasan potensial wisata. Dalam draf pergub itu sudah diatur menyangkut standard operational procedur (SOP).

“Jadi sudah tidak alasan lagi untuk tidak menerbitkan. Lombok Sumbawa sudah mengantongi semua syarat dan ketentuan standar melahirkan wisata zona hijau. Karena itu sekarang adalah waktunya,” tegas taufan.

Pergub dan kemudahan-kemudahan yang diberikan pemda menjadi point tersendiri, terlebih Lombok khususnya akan menjadi tuan rumah event nasional dan internasional. Sebut saja L’etape, world superbike dan puncaknya adalah motoGP.

“Kita tidak punya waktu banyak. NTB harus berpacu dengan waktu yang tersisa sekitar 120 hari ini. Inilah pentingnya ada aturan formal dan kemudahan-kemudahan yang akan membawa NTB keluar dari kungkungan pandemi covid-19 ini,” terang Taufan.

Di tempat terpisah, dalam rapat terbatas yang dihadiri Asiaten III Setda Gubernur, Nurhandini Eka Dewi, dan Kadispar NTB, Yusron Hadi, terungkap, sampai saat ini tidak ada pemberitauan secara resmi terkait pembatalan sejumlah event besar yang akan tersaji di NTB, khususnya di Lombok.

Ketersediaan vaksin juga cukup memadai dalam upaya pelaksanaan vaksin massal. Pemerintah pusat bahkan siap mendukung penambahan vaksin terkait program Jokowi mempercepat pelaksanaan vaksin massal di tanah air.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi, jauh sebelumnya sudah melakukan berbagai terobosan guna mempercepat program vaksin bagi pelaku pariwisata. Yusron juga mendorong pelaku induatri pariwisata menerapkan CHSE di lingkungan kerjanya.

Dari tiga kawasan calon wisata zona hijau di Lombok, kawasan Tiga Gili, Sembalun dan Mandalika, rata-rata sudah melakukan vaksin dan ter-CHSE mencapai 70 persen lebih.

“Ini menjadi langkah awal dan modal utama kita mewujudkan kawasan wisata zona hijau di NTB. Bahkan pulau Moyo di Sumbawa sudah kita siapkan,” ujar Yusron.

KPK Membantu Sukseskan Proses Pembangunan NTB

Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapresiasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang proaktif memberikan saran dan pengawasan terhadap proses pembangunan yang ada di NTB, sehingga tindak pidana korupsi dapat dicegah semaksimal mungkin.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini diungkapkan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di NTB dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar, di Hotel Golden Palace, Senin (28/06).

Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh bupati, walikota, serta seluruh pimpinan Forkompinda, pimpinan BUMN dan BUMD, itu, Gubernur mengharapkan pendampingan secara terus menerus oleh jajaran KPK dalam mengawal dan mensukseskan proses pembangunan yang ada di NTB.

“Mudah-mudahan NTB ke depan dijauhkan dari segala tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan bangsa tersebut,” ujar Zulkieflimansyah.

Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar, mengungkapkan, kunjungan KPK di NTB merupakan upaya melakukan pencegahan, koordinasi dan supervisi yang intens. Upaya ini sebagai langkah KPK untuk mendorong semua daerah dapat mencegah terjadi tindakan pidana korupsi yang merugikan masyarakat dan bangsa.

“Sejauh ini Pemerintah Provinsi NTB dapat menunjukan komitmen dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi, sehingga kasus pidana korupsi di NTB dapat diminimalisir dengan baik,” ungkapnya.

diskominfotikntb

Zona Hijau Untuk Destinasi Wisata Akan Segera Ditetapkan

Destinasi wisata yang akan diberi status zona hijau ini di antaranya adalah; KEK Mandalika, Desa Sembalun dan kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air dan Meno), serta Pulau Moyo yang ada di Sumbawa.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB), Yusron Hadi, optimis bubble island dan bubble destination ini akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Oleh karenanya, destinasi wisata zona hijau menjadi penting dan segera kita wujudkan untuk mendukung event-event nasional dan internasional yang akan tersaji dalam waktu dekat.

Untuk mewujudkannya perlu adanya komitmen dan dukungan semua lini, termasuk kelompok masyarakat di tingkat grass root yang nantinya akan ditetapkan semacam regulasi formal dalam hal standard operasional prosedur (SOP). SOP inilah yang akan mengikat sehingga destinasi-destinasi itu aman dan nyaman dikunjungi wisatawan.

Zona Hijau Untuk Destinasi Wisata “Setidaknya ada jaminan kesehatan, rasa aman dan nyaman di tengah pandemi covid-19. Jaminan inilah yang kita pikirkan bersama dan harus didukung semua pihak jika ingin melihat pariwisata dan ekonomi NTB kembali pulih meski diterpa pandemi,” ujar Yusron di dalam rapat terbatas, di ruang anggrek Kantor Gubernur NTB, Senin (28/6).

Data resmi yang dikeluarkan pemerintah daerah, di tiga kawasan wisata calon zona hijau itu, rata-rata lebih dari 70 persen sudah memenuhi unsur menjadi kawasan hijau. Fasilitas pendukung di kawasan ini sudah tervaksin dan ter-CHSE. Kawasan tiga gili dan desa Sembalun misalnya. Secara vaksin dan standar CHSE sudah memenuhi unsur aman dari covid.

“Selanjutnya kita tinggal mengontrol orang yang keluar masuk ke kawasan itu. Itulah pentingnya dibuat SOP yang memadai dan bersahabat dengan pelaku, wisatawan dan tentunya virus covid-19,” jelas Yusron.

BACA JUGA:

Rapat yang dihadiri berbagai unsur berkepentingan ini juga dihadiri Asisten III Setda Gubernur NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, mengakui optimis SOP ini sudah siap pertengahan Juli. Kehadiran SOP menuju kawasan wisata zona hijau menjadi harga mati.

“Untuk menuju langkah yang ke seribu (event-event nasional dan internasional) langkah pertama yang harus dibuat adalah SOP,” tegasnya.

Memang banyak hal yang harus dibicarakan, disiapkan dan disediakan, tapi kita harus tetap optimis SOP ini bisa terwujud, misalnya lokasi atau tempat isolasi terdekat dengan zona hijau kawasan wisata itu.

Selain itu, anggaran, Alat Pelindung Diri (APD), sistem pembuangan limbah dan lainnya. Dan adalah komitmen masyarakat mau disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Ini pentingnya keterlibatan semua pihak, temasuk unsur pemerintahan paling bawah desa sampai RT,” tegasnya.

Gunung itu Tidak Harus Tinggi, yang Penting ada Dewanya

Pepatah Cina mengatakan, Gunung itu tidak harus tinggi, yang penting ada Dewanya. Dan, Sungai itu tidak harus dalam, yang penting ada Naganya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Inilah kalimat pengandaian yang disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, kepada hadirin Milad atau perayaan Ulang Tahun Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) ke-41, di Auditorium Anwar Ikraman, UMMAT, Sabtu (26/6).

Gubernur menggunakan pepatah Cina, ini, untuk menjelaskan pentingnya tindakan berani menghadirkan sesuatu yang baru dalam pengelolaan kampus. Maksudnya, jika mau dan mampu mengubah persepsi atau cara berpikir dan berinovasi dalam membangun image kampusnya, maka UMMAT atau PTS lain akan maju.

Gunung Pepatah Cina — H. Zulkieflimansyah

“Saya percaya Rektor UMMAT bisa mendatangkan Hamdan Zoelva atau Profesor Din Syamsudin, misalnya sebagai dekan atau dosen terbang,” ujar Zulkieflimansyah.

Maka, tanpa promosipun orang akan banyak yang datang belajar di UMMAT. Inilah yang dimakud berinovasi menghadirkan hal yang baru, sehingga dengan adanya guru besar atau profesor dan pakar di bidangnya akan terbangun nama kampus.

Selain itu, UMMAT kalau mau maju, ke depan tidak boleh tergantung kepada bantuan pemerintah. UMMAT tidak akan maju, kalau keuangannya tergantung dari bayaran mahasiswa-mahasiswinya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Rektor UMMAT, DR. H. Arsyad Abdul Gani, menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas pengabdian dan kerja keras civitas akademika sehingga mengantarkan UMMAT di usia yang 41 Tahun yang islami dan unggul sesuai misi kampus UMMAT.

“Berbagai infrastruktur dan fasilitas terus dilengkapi dan dibenahi dalam rangka daya dukung kampus untuk melahirkan mahasiswa UMMAT yang berkualitas, termasuk tenaga pengajarnya yang berkompetensi sesuai disiplin ilmu dan bidangnya” jelasnya.

edy