PKL di NTB Direncanakan akan Menerima Bansos dari Pemprov
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan merespon keluhan PKL atas perpanjangan penerapan PPKM Level 4, dengan memberikan bansos.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini diungkap oleh Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat bertemu dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur, Selasa (3/8).
Bansos yang diberikan kepada para pedagang kaki lima (PKL) di NTB, direncanakan sejumlah 20.000 paket sembako. Bansos yang diberi nama “JPS Mini”, ini, diinisiasi oleh Pemprov NTB bersama dengan berbagai stakeholder, seperti; BAZNAS, OJK, dan Bank NTB Syariah.

Oleh sebab itu, gubernur meminta APKLI segera mempersiapkan data anggotanya yang berhak mendapatkan bantuan, agar pemerintah dapat segera memprosesnya.
“APKLI langsung saja persiapkan data mana saja yang harus dibantu, dari segi permodalan, penagihan, supaya kita bisa langsung bekerja secara bersama, langsung konkrit, data kabupaten/kota,” jelas Zulkieflimansyah.
BACA JUGA: Bendera Putih Dikibarkan, PKL Bangsal Ampenan Dapat Bantuan
Ketua APKLI NTB, Abdul Majid, mengapresiasi respon cepat dari gubernur atas solusi yang diberikan berupa bansos bagi para PKL serta relaksasi dari berbagai Bank.
“PKL ini dari awal selalu menerima PPKM dengan legowo, namun kalau terus berlanjut kita tidak bisa melakukan apa-apa, sedangkan tetap harus membiayai hidup,” jelas Majid.
ser



Sementara itu, Ketua PWNU NTB, TGH Masnun Tahir, mengatakan, kegiatan ini merupakan ikhtiar ilahi agar seluruh masyarakat dapat keluar dari pandemi covid-19 dan semoga dengan adanya kegiatan ini bisa cepat keluar dari bala.
Begitulah pendapat sejumlah warga dan pedagang yang mendapatkan bantuan paket sembako dari TP PKK NTB. Mereka bersyukur sebab bantuan tersebut bisa meringankan kebutuhan sehari-hari dan berharap kegiatan seperti ini dilakukan terus selama PPKM.
“Pembagian paket sembako kepada pedagang yang berusia lanjut ini, untuk meringankan beban ekonomi mereka akibat pelaksanaan PPKM,” ujar Hj. Niken.
Kepala Dusun Gili Trawangan, Husni, menyatakan kepada gubernur bahwa masyarakat yang telah menempati Gili Trawangan berharap diberikan sertifikat. Hal ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya.
Setelah mendengar dan memperhatikan pendapat warga, Gubernur NTB menegaskan akan terus berusaha membela dan berpihak kepada aturan dan kesepatan, untuk melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat. Gubernur memohon kepada warga Gili Trawangan untuk tetap tenang dan menjaga keadaan agar tetap kondusif.