Desainer dan Pengrajin NTB harus mengikuti tren fesyen kekinian dari sebuah produk agar bisa memenangkan persaingan pasar.

MATARAM.lombokjournal.com ~`Pesan tersebut disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini Widyawati, dalam Seminar The New Beginning, Fashion Trend and Craft 2021/2022 yang dilaksanakan secara hybrid, di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur, Sabtu (3/7).

“Karena saat ini, pasar melihat tren untuk memenuhi keinginannya, seperti model fesyen dari produk yang dihasilkan perajin kain tenun,” ujar Hj. Niken.

Apalagi NTB memiliki potensi kekayaan warisan budaya yang berlimpah, mulai dari tenun, sarung, hingga songket, yang dirancang menjadi produk fesyen.

“Seperti model pakaian, tas, sepatu, hijab dan banyak produk lainnya,” jelasnya.

Selain itu, mengikuti perkembangan fesyen merupakan salah satu cara untuk tetap mempertahankan kekayaan warisan leluhur ini.

“Kita tidak ingin kekayaan budaya seperti tenun, hanya kita yang nikmati, tapi dapat dipakai semua orang bahkan dunia. Yang terpenting akan menjadi warisan anak dan cucu kita,” tutur Hj. Niken.

BACA JUGA: Potensi Sumber Daya Alam Melimpah, NTB Terbuka Bagi Investor

Sementara itu, narasumber dari Indonesia Fashion Chamber, Tedinang, menyampaikan komitmennya memajukan fesyen di Indonesia termasuk di NTB.

“Karena NTB ini memiliki kekayaan tenun atau songket yang kaya, ini dapat menginspirasi dan menginovasi untuk tren fesyen,” kata Tedinang.

Karena memiliki ragam tenun dan songket, NTB dapat menjadi model fashion center dunia. Karena menurutnya daerah ini memiliki banyak potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusianya.

“Harus mendunia, kita bisa,” ujarnya dihadapan puluhan pelaku industri Ekraf, UMKM Ekraf, designer dan pengrajin se-NTB, baik yang ikut offline maupun online.

edy

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, baik yang sudah dikelola maupun yang belum. NTB membuka pintu selebar-lebarnya untuk investor.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Kami welcome terhadap investor yang ingin datang berinvestasi di NTB,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima audiensi PT. Menara Langit Subada terkait pengembangan pariwisata dan tourism di NTB, di aula pendopo, Jumat (2/7).

Menurut Sitti Rohmi, semua proses perizinan dan administasinya sangat muda dan tidak berbelit-belit. Banyak sektor yang memiliki prospek bagus untuk investasi dan sangat menjanjikan ke depannya.

Selain Geopark Rinjani yang telah mendunia dan dapat menjadi pusat edukasi, pemberdayaan masyarakat serta sejarah, ada juga potensi industri, apalagi di pulau Sumbawa tepatnya di kabupaten Sumbawa Barat yang sedang dibangun smelter.

“Termasuk destinasi wisata super prioritas di Mandalika sebagai lokasi MotoGP. Itu semua sektor yang harus terus digarap dan dikelola,” tandas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: PPKM Darurat Jawa-Bali, Polisi Perketat Pintu Masuk ke NTB

Co-Operating System PT. Menara Langit Subada, Hendra Nova, menyambut baik kemudahan berinvestasi di NTB yang baru saja disampaikan oleh wagub.

Pihaknya sangat tertarik men-support kegiatan-kegiatan pariwisata dan tourism Geopark Rinjani, apalagi sudah diakui oleh UNESCO.

“Kami ingin bangun kerjasama yang saling menguntungkan,”kata Hendra.

Daerah penyangga Geopark Rinjani, dapat dihadirkan sport tourism, seperti running, hiking, treking, dan surfing. Sedangkan di ajang MotoGP nanti, kami tawarkan transportasi jet speed, mobil dan lain-lain. Ini dalam rangka mendukung dan menyambut event dunia ini.***

edy

Jajaran Polres Lombok Barat, Polda NTB, memperketat semua pintu masuk ke NTB, terkait PPKM Darurat (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), di beberapa daerah Jawa-Bali.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Salah satunya adalah akses masuk di Pelabuhan Penyeberangan Lembar dan Pelabuhan Pelindo III Gilimas Lembar.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, Ipda Irvan Surahman, mengatakan, langkah ini diambil bersama dengan pihak terkait, untuk mengantisipasi dampak PPKM Darurat di Pulau Lombok, Jumat (7/2).

“Diprediksi bahwa, selama pemberlakuan PPKM darurat di Jawa-Bali, banyak masyarakat memilih ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” ungkapnya.

Di mana, Pelabuhan Lembar tidak hanya sebagai akses masuk Pulau Lombok, namun juga hingga Pulau Sumbawa, sehingga pemeriksaan lebih diperkat lagi.

“Melakukan pemeriksaan orang dan barang, pemeriksaan surat kendaraan dan surat keterangan Rapid Test Antigent bagi penumpang, untuk memastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Bila ditemukan tidak memiliki surat keterangan tersebut atau surat sudah kadaluarsa, maka langsung diambil tindakan oleh pihak terkait di pelabuhan.

“Dilakukan Rapid Test ulang, bila tidak maka akan dikembalikan ke pelabuhan asal, jika ditemukan positif terkonfirmasi covid-19, langsung dilakukan isolasi sementara, yang selanjutnya ditangani oleh dinas terkait,” ujarnya.

Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat di beberapa daerah di Indonesia, membuat pihaknya bersinergi untuk memaksimalkan langkah pencegahan.

“Sebagai langkah antisipasi, dan pengketatan dalam pemeriksaan ini, tidak hanya berlaku bagi penumpang, namun untuk semua pengguna jasa penyeberangan, termasuk mobil logistik yang tiba di pelabuhan,” katanya.

Selain itu, pemeriksaan barang juga juga menyasar senjata tajam, bahan peledak, narkoba, serta barang berbahaya yang dilarang lainnya.

“Sampai saat ini Penyeberangan masih terpantau normal, namun demikian langkah ini akan dilakukan secara berkelanjutan, dengan bersinergi dengan pihak-pihak terkait,” tandasnya.

Lombok dan Sumbawa adalah pulau yang cantik dan punya daya tarik wisata alami. Promosi wisata tak perlu banyak dipoles, wisatawan sudah tentu langsung jatuh hati dengan kekayaan alam, adat, dan budayanya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Dinas Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) mempromosikan wisata dengan cara yang lebih simple, segar, dan lebih milenial.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat mengikuti Rapat Koordinasi Pariwisata, secara daring di pendopo gubernur, Jumat (2/7).

“Apa kunci promosi wisata kita? Jawaban sederhana dikemas bukan dengan manipulasi karena kita sudah cantik apa adanya,” jelas gubernur.

Zulkieflimansyah menghimbau Dispar dan BPPD bisa lebih dekat dengan pelaku wisata, seperti Hotel Bintang 4 atau 5 ke atas untuk tahu permasalahan real yang tengah dihadapi, sehingga pemprov bisa membantu menuntaskan permasalahan tersebut.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi, memaparkan Kebijakan Program Dinas Pariwisata NTB, di antaranya menetapkan daerah wisata yang merupakan zona hijau bagi Wisatawan.

Dengan diikuti CHSE atau Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) dan Vaksin pada Restoran dan Hotel dengan diperkuat adanya peraturan gubernur terkait hal tersebut. Selain itu juga disediakan hotel untuk isolasi, rumah sakit untuk Rapid Test dan insentif untuk pelaku wisata.

BACA JUGA: Rencana Rapid Test Gratis Bagi Wisatawan ke NTB

“Hal tersebut disusul dengan penataan kawasan wisata, perbaikan dan pembangunan fasum, serta estetika dan kebersihan destinasi wisata,” jelas Yusron.

Sementara itu, mengemas event-event yang ada juga menjadi pertimbangan, seperti, meningkatan kualitas event, ekonomi kreatif (ekraf) masuk hotel dan destinasi wisata, membuat ekraf day dan pembangunan panggung kreasi.

Sedangkan publikasi dan pemasaran pariwisata akan dikembangkan melalui sosial media, famtrip, kerjasama media, publikasi outdoor, dan media gathering.

diskominfotikntb

Rencana Rapid Test Gratis Bagi Wisatawan ke NTB adalah salah satu upaya untuk menarik wisatawan datang ke Nusa Tenggara Barat (NTB) di tengah pandemi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pariwisata bersama Dinas Pariwisata NTB dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) secara daring, di pendopo gubernur, Jumat (2/7).

Menurut gubernur, Rapid Test tersebut nantinya dapat dibeli melalui Hepatika Medical Laboratory yang memproduksi Rapid Test asli buatan NTB. Hal tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi industralisasi yang tengah berkembang di NTB dan dampaknya akan kembali ke masyarakat itu sendiri.

“Dari pada menggelontorkan dana untuk program yang belum tentu mendatangkan wisatawan, kenapa tidak memberikan insentif bagi wisatawan dengan strategi menggratiskan Rapid Test misalnya,” jelas Zulkielimansyah.

BACA JUGA: Catur Sebagai Media Silaturahmi di Masa Pandemi Covid-19

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi, memaparkan Kebijakan Program Dinas Pariwisata salah satunya menetapkan sejumlah area yang merupakan zona hijau, yang aman dikunjungi wisatawan selama pandemi.

Zona Hijau bagi wisatawan tersebut diikuti dengan CHSE dan Vaksin pada pelaku pariwisata, restoran dan hotel dengan diperkuat adanya peraturan gubernur. Selain itu, ada disediakan hotel untuk isolasi serta penyediaan lokasi Rapid Test yang mudah.

BACA JUGA: Lombok Sumbawa Cantik Apa Adanya, Gitu Saja Tak Perlu Ribet

Sementara itu, Kepala BPPD NTB, Ari Garmono, mendukung penuh usulan tersebut. Ia berharap peraturan gubernur terkait zona hijau bagi wisatawan bisa dipercepat agar wisatawan bisa merasa aman datang ke NTB.

“Pergub terkait green zone semoga bisa dipercepat agar wisatawan percaya NTB benar-benar aman dikunjungi,” tandasnya.

diskominfotikntb

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah mengatakan bahwa olah raga catur sebagai salah satu media silaturahmi yang bisa diminati oleh berbagai kalangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB turut berpartisipasi dalam kegiatan Turnamen Catur Antar Kita yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Sosial dan Politik, M16, dengan tema “Silaturahmi Membangun Energi Positif Melawan Pandemi Covid-19”, di Sekretariat Friends of The Earth M16 , Jum’at (02/07).

“Ini menjadi tradisi yang bagus, catur ini bisa sampai skala kecil di tengah masyarakat, biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar, namun silaturahminya yang sangat terasa,” ujar, Bang Zul, sapaan akrabnya.

Bang Zul yang sering kali mengikuti turnamen catur berharap agar olah raga ini semakin meningkatkan keakraban dan kekompakan.

Senada dengan dengan hal tersebut, Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk silaturahmi dalam rangka meningkatkan tali persaudaraan di masa pandemik.

“Kegiatan ini untuk menjalin kebersamaan dan memanusiakan, di era pandemi covid. Kita menghadapi situasi yang sulit, dengan kegiatan ini paling tidak kita memiliki semangat optimisme,” tutur Bambang.

Bambang juga begitu antusias dengan kehadiran Gubernur NTB yang telah memberikan spirit bagi seluruh peserta, dan memberi atensi di dunia olah raga, khususnya catur.

“Kehadiran Gubenur NTB Menjadi spirit bagi kita semua, bahwa beliau memiliki kepedulian, atensi terhadap dunia olah raga khususnya olah raga catur, kita hidup perlu berfikir seperti sedang bermain catur,” ungkapnya.

ser@diskominfotik

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, dalam perencananan transformasi digital, hadirlah program Digital Talent Scholarship (DTS) guna mempersiapkan SDM yang memiliki talenta digital.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini tersampaikan dalam rapat pemantapan DTS 2021 di NTB bersama perwakilan Balitbang SDM Kemenkominfo Surabaya, di RRU Kantor Gubernur, Kamis (1/7).

Kepala BPSDMP Kominfo Surabaya Eka Handayani, SE, MM mengatakan, target Kementerian Kominfo pada tahun 2021 minimal 100.000 talenta digital di Indonesia dan Kementerian Kominfo sendiri menyiapkan jatah 14 ribu kuota untuk program DTS ini.

Pada DTS 2021 ada 9 academy yang akan diikuti. Diantaranya Fresh Graduate Academy, Vocational School Graduate Academy, Professional Academy, Thematic Academy, Digital leadership Academy, Digital Entrepreneurship Academy, Talent Sscouting Academy.

Government Transformation Academy sendiri dibagi menjadi 2 yaitu Regional Development Academy dan Leadership Digital Academy. Selain itu, DTS bekerja sama dengan mitra global tech, start up Indonesia, 90 mitra perguruan tinggi negeri (PTN).

Selanjutnya ada BUMN dan asosiasi yang semuanya sudah memiliki skema pelatihan, persyaratan dan waktu pelaksanaan. Dan masing-masing academy yang dilakukan secara gratis daring dan luring.

“Nilai tambah program DTS ini adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi terhadap industri dalam pengembangan SDM digital. Industri digital ini ingin mengetahui program pelaksanaan DTS industri memberikan masukan terkait program DTS. Mengetahui pentingnya talenta digital yang bersertifikat, membangun kesadaran industri dalam memaksimalkan kemampuan alumni program DTS. Industri ini merekrut alumni program DTS magang, dan sebagainya dalam pengembangan SDM Digital Indonesia “ jelas Eka.

Salah satu program DTS dari 9 academy, yaitu Digital Entrepreneurship sudah dilaksanakan di NTB bagi 5 Kabupaten-Kota di Lombok dengan memulai usaha secara digital yang diperuntukan untuk siapa saja yang ingin mengikuti pelatihan usaha/UMKM bahkan yang baru memulai usaha.

“Dengan demikian diharapkan Diskominfotik NTB juga ikut bersinergi dalam mensosialisasikan program DTS di Provinsi NTB agar SDM yang ada di NTB semakin jago dalam mengolah bisnis mereka melalui digital marketing. Kemudian setelah kegiatan dilakukan terdapat program pasca pelatihan dalam mempersiapkan dan memfasilitasi peserta alumni DTS yang lolos kompetensi untuk masuk dalam dunia professional dalam bentuk assessment, soft skil dan pengembangan kompetensi bahasa Inggris,” ungkapnya.

BACA JUGA: Digital Talent Scholarship untuk Tingkatkan Kapasitas SDM

diskominfotik

Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo dalam waktu dekat akan memastikan terselenggaranya Program Digital Talent Scholarship (DTS) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemprov NTB tengah bersiap agar pelatihan dengan kuota hingga 14 ribu peserta bisa terlaksana dalam waktu dekat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominfotik, Najamuddin Amy, pada rapat pemantapan DTS 2021 di NTB bersama perwakilan dari Balitbang SDM Kemenkominfo Surabaya, di RRU Kantor Gubernur, Kamis (1/7).

Najamudin Amy berharap kepada kepala OPD lingkup Pemprov NTB bisa mengikuti sosialisasi ini sehingga betul-betul memanfaatkan digital talent scholership yang bersentuhan dengan tugas pokok masing-masing OPD.

Terkait dengan program baik yang dilaksanakan secara online maupun secara ofline dari digital talent scolership ini, paling tidak ada sembilan akademi atau program yang ditawarkan nanti pada sosialisasi kali ini.

“Karena itu melalui kesempatan ini Pemprov NTB mellaui OPD-OPD , komunitas , masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha dan media bisa berpartisipasi untuk mengikuti pelatihan DTS ini,” kata Najamuddin.

BACA JUGA: Lombok Tengah dan Dompu Belum Serahkan Data Mutakhir

DTS ini bukan hanya untuk anak milenial tetapi juga wanita wirausaha, sehingga seluruh program unggulan tidak ada satupun yang tidak tersentuh dengan DTS. Moment ini menjadi salah satu kesempatan untuk upgrading capacitiy SDM mulai dari generasi milenial, bahkan eselon 3 dan 2.

Ada beberapa kampus yang bekerjasama dengan DTS, yaitu; Universitas Mataram, Universitas Islam Mataram dan juga Universitas Hamzanwadi Selong. Sedangkan kegiatannya ada sembilan, yakni; Fresh Graduate Academy (FGA), Thematic Academy (TA), Profesional Academy (PROA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Goverment Transformation Academy (GTA) dan juga Talent Sscouting Academy (TSA).

diskominfotik

Hingga kini ada dua kabupaten yang belum sama sekali menyerahkan progres perkembaangan hasil pemutahiran data, yaitu kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Dompu.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong kabupaten-kota untuk validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disandingkan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) sampai batas terakhir bulan Juli tahun ini.

“Kita berharap agar segera validasi dan verifikasi DTKS yang disandingkan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK),” himbau Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada Rakor Validasi DTKS dan BPJS, di pendopo, Kamis (1/7).

Karena diharapkan bulan Juli 2021 ini, semua data dapat terverifikasi semua 100 persen. Sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dalam program memperoleh haknya.

BACA JUGA: Validasi DTKS dan BPJS Dipercepat Agar Bantuan Tepat Sasaran

Semua proses ini merupakan tugas mulia, yang harus segera dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Kita sepakat, semangat kebersamaan agar penerima bantuan lebih tepat sasaran dan betul-betul diberikan kepada warga yang berhak,” katanya.

Sehingga pemerintah dapat mempermudah masyarakat yang masuk dalam daftar PBI JKN atau yang belum, termasuk mengeliminasi masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini,

“Mari kita bersama bersinergi dan berbuat demi masyarakat kita di bawah,” himbaunya.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meminta seluruh data sudah verifikasi dan validasi pada bulan Juli tahun ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meminta Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemdes Dukcapil mempercepat pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), agar program ini lebih tepat sasaran.

“Tugas kita adalah memastikan data itu benar-benar valid dan berkualitas agar mereka yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini benar-benar berhak,” tegas Sitti Rohmi, saat Rapat Koordinasi Validasi Data DTKS dan BPJS, di pendopo, Kamis (1/7).

Pastikan dalam progres basis data terpadu per Desil 1 – Desil 5 di uraikan, sejauh mana perkembangannya, sehingga lebis jelas sampai di mana data tersebut diverifikasi dan divalidasi.

“Untuk kemudian, data akhirnya kita hubungkan dengan BPJS, pastikan itu dengan baik dan benar,” jelasnya didampingi Asisten I Setda Provinsi NTB.

Sehingga dapat disandingkan data BPJS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan data penerima BPJS yang dibayar oleh APBD I maupun II.

Selanjutnya buatkan aturan dan regulasi pengelompokan Desil 1-5, agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak menerima BPJS.

“Bila ada masyarakat yang belum tercover, provinsi dan kabupaten-kota sediakan anggarannya, itu yang harus dilakukan,” tandasnya.

Begitupun, dari hasil validasi dan verifikasi tersebut, bila hasil temuan lapangan ternyata sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat, maka ke depan dapat diganti dengan masyarakat yang memenuhi syarat.

BACA JUGA: Lombok Tengah dan Dompu Belum Serahkan Data Mutakhir

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial NTB H. Ahsanul Khalik, mengakui, pihaknya sedang terus melakukan pemadanan DTKS dengan PBI dan JK.

“Supaya masyarakat kiata yang betul-betul seharusnya menerima PBI JK terbayarkan oleh pemerintah, baik pusat, APBD I dan APBD II, betul-betul masuk semua,” katanya.

Begitupun penerima bantuan lain, nantinya lebih tepat sasaran dan betul-betul diberikan kepada warga yang berhak.

Sedangkan, Kepala DPMPD Dukcapil NTB, H. Ashari, mengatakan akan terus berkoordinasi dengan kabuapten-kota terkait persoalan kevalidan data KTP atau data lain.

edy