Pandemi yang masih mengancam harus disikapi bijaksana, tidak bermaksud mengabaikan tapi juga tidak panik berlebihan.

KSB.lombokjournal.com ~ Inilah pesan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, saat bertemu dengan warga desa Tatar, kecamatan Sekongkang, kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Jumat (9/7).

Meski Desa Tatar sudah dinyatakan sebagai zona hijau di KSB, gubernur berpesan agar protokol kesehatan harus tetap diterapkan.

“Karena dampaknya pada ekonomi orang lebih takut kehilangan pekerjaan, tapi kita juga tidak boleh abai apalagi varian baru Covid-19 ini lebih mematikan dari sebelumnya”, tutur Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Penerapan PPKM Darurat di 15 Daerah Luar Jawa-Bali Mulai 12 Juli 

Dalam kunjungan kerjanya, ini, selain mendengarkan persoalan masyarakat, gubernur juga mendorong pengembangan terhadap potensi yang dimiliki oleh desa, di antaranya adalah UKM batako dan pariwisata.

Asif, warga dusun Tabiung, memulai usaha pembuatan batako, paving block dan lainnya sejak setahun lalu. Ia membutuhkan modal untuk pengembangan usaha karena sanggup menciptakan lapangan kerja dan potensi pasar yang besar.

Warga lainnya, Lalu Kamarudin, menyampaikan, wisata pantai Tabiung dan Muara Punak, potensial untuk dikembangkan. Hanya saja lahan tersebut masih dikelola Dinas Lingkungan Hidup, sehingga masyarakat mengusulkan pengelolaan menjadi tujuan wisata untuk usaha desa.

Kepala Desa Tatar, M Yunus, menambahkan, warga desa Tatar adalah para transmigran yang datang tahun 1996, mereka sebagian besar berasal dari Lombok dan berprofesi sebagai petani. Beberapa warga masih belum memiliki rumah layak huni, dan irigasi peninggalan PT Newmont 25 tahun lalu juga membutuhkan rehab.

BACA JUGA: PPKM di NTB: Ketentuan Yang Diterapkan dan Harus Diikuti

Sementara itu, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin mengatakan, saat ini harga gabah dan jagung sedang anjlok, panen sekarang hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun sebab faktor alam.

“Kami meminta agar Bulog bisa mengintervensi jagung dan gabah”, ujar wabup.

Wabup juga menjelaskan kepada warga, bahwa saat ini Pemkab KSB sedang melaksanakan program jalan lingkungan, rumah layak huni dan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang salah satu sasarannya adalah Desa Tatar.

Dalam kunjungan kerja, yang dihadiri pula Wakil Ketua DPRD KSB, Kapolsek dan beberapa kepala OPD Pemprov NTB,ini, gubernur menyerahkan bantuan uang tunai senilai Rp 15 juta.

jm

Faktor penting guna mewujudkan transportasi yang aman dan sehat di masa pandemi adalah dukungan Organisasi Angkutan Darat (Organda), baik segi legalitas izin operasi, kapasitas, kebersihan, fasilitas, maupun sarana prasarana lainnya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dukungan ini demi terwujudnya pelayanan yang maksimal di masa pandemi maupun untuk mensukseskan event internasional yang akan digelar di Provinsi NTB.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB, Junaidi Kasum, dalam acara Bincang Gemilang, bertema “Penguatan Kolaborasi dan Sinergi Perhubungan menuju Transformasi Gemilang, di halaman kantor Dinas Perhubungan NTB, Jumat (09/07).

Menurut Junaidi Kasum, Organda akan ikut membantu, mendorong dan melindungi teman-teman pengusaha yang bergerak di bidang transportasi di NTB agar memberikan pelayanan yang maksimal.

“Keamanan transportasi di NTB tentu akan terus kita pertahankan. Selain itu, tantangan lain yang harus kami wujudkan adalah mendata semua kendaraan yang punya kapasitas demi mensukseskan World Superbike pada November 2021 dan event MotoGP pada Maret 2022 mendatang,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait bagaimana memastikan semua transportasi darat yang aman dan layak bagi para penonton serta pengunjung yang akan menyaksikan berbagai event yang segera digelar di NTB.

BACA JUGA: PPKM di NTB: Ketentuan Yang Diterapkan dan Harus Diikuti

manikp@kominfotikntb

Dalam penerapan PPKM, pemerintah telah menyiapkan 4000 dosis rapid Antigen gratis bagi para sopir dan pembantu sopir angkutan logistik yang menyeberang melalui Pelabuhan Lembar dan Gilimas.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), DR. H. L. Hamzi Fikri, menjelaskan, sesuai Surat Edaran Gubernur, nomor 180/07/Kum/Tahun 2021 tentang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Berbasis Mikro di Provinsi NTB menetapkan bahwa aturan Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah NTB dapat mengikuti ketentuan di antaranya;

Pertama, masyarakat yang masuk NTB melalui jalur udara harus menunjukkan keterangan negatif Antigen (H-1) disertai barcode dan harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

“Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 5 hingga 20 Juli 2021. Regulasi ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 bagi orang yang masuk NTB. Namun, untuk jalur udara ada wacana akan diberlakukan PCR,” ungkap Lalu Hamzi, dalam acara Bincang Gemilang, bertema “Penguatan Kolaborasi dan Sinergi Perhubungan menuju Transformasi Gemilang, di halaman kantor Dinas Perhubungan NTB, Jumat (09/07).

BACA JUGA: Penerapan PPKM Darurat di 15 Daerah Luar Jawa-Bali Mulai 12 Juli 

Kemudian yang ke-dua, masyarakat umum yang masuk melalui jalur darat dan laut melalui Pelabuhan Lembar, baik yang datang dari Bali dan Jawa diwajibkan menunjukkan keterangan negatif antigen (H-1) disertai barcode dan harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Namun, khusus pengemudi dan pembantu pengemudi logistik tidak diwajibkan menunjukan kartu vaksin pertama, mereka hanya diwajibkan menunjukkan keterangan negatif antigen (H-1).

“Pemerintah sudah menyiapkan 4000 dosis rapid Antigen gratis bagi para sopir dan pembantu sopir logistik yang menyeberang melalui Pelabuhan Lembar dan Gilimas di kabupaten Lombok Barat. Kita juga sudah menempatkan tenaga vaksinator di bandara dan pelabuhan,” jelasnya.

Sedangkan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan dari Lombok ke Sumbawa atau sebaliknya, tidak diberlakukan regulasi ini, sebab masih berada dalam wilayah NTB. Regulasi ini hanya diterapkan di pintu-pintu masuk wilayah NTB.

manikp@kominfotikntb

Aparat keamanan dan pemerintah akan tegas membubarkan semua kegiatan jika tidak taat menerapkan protokol kesehatan (prokes).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan, dalam rangka memutus dan menjaga penularan Virus Covid-19, semua aktivitas yang melibatkan banyak orang wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Apapun bentuk kegiatannya, harus dengan penerapan protokol kesehatan,” tegas Wagub dalam Konferensi Pers Perkembangan Covid-19, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (9/7).

Sitti Rohmi, selanjutnya menegaskan, semua harus patuhi prokes dengan 5M, yaitu; memakai masker, mencuci tangan, menghindari keramaian, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Apalagi virus covid jenis baru, Varian Delta, telah teridentifikasi masuk ke NTB.

BACA JUGA: Varian Delta Masuk NTB, 13 Orang Terkonfimasi Positif

Dalam konferensi Pers disampaikan bahwa telah terkonfirmasi positif Covid-19 Varian Delta sebanyak 13 orang, dengan kondisi saat ini di antaranya; 1 orang masih dalam pantauan dan perawatan Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK) serta tetap berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, 4 orang masih menjalani isolasi mandiri dan sisanya masih dalam perawatan.

Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H.Lalu Herman Mahaputra, menjelaskan, menurut informasi sementara ke-13 orang ini melakukan perjalanan dan kontak erat di Pulau Jawa. Ada yang berasal dari kota Mataram, kabupaten Lombok Barat, Sumbawa dan Bima. Sedangkan mereka yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat adalah yang melakukan perjalanan ke NTB.

“Kami terus melakukan tracking kepada kepada orang-orang yang melakukan kontak erat dengan 13 orang ini,” ujar dr. Herman.

Untuk mengendalikan kondisi, ini, pihaknya telah menyiapkan semua fasilitas pendukung, seperti; penyediaan hotel untuk isolasi mandiri. Ada hotel Jayakarta dan Holiday, termasuk juga Asrama Haji, Wisma Tambora, dan RS Metromedika yang mampu meng-upgrade 84 tempat tidur.

Sedangkan RSUD NTB sudah di-upgrade, dengan daya tampung tempat tidur ICU isolasinya menjadi 100 TT, yang saat ini baru terisi 20 persen.

“Jadi kita mampu mengatasi ini kok, semua planning sudah kita siapkan untuk hadapi kemungkinan yang ada,” tutur dr.Herman.

Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terburuk, pihaknya telah membangun koordinasi dan kolaborasi dalam pemenuhan fasilitas kesehatan bersama rumah sakit lain.

edy

Satuan gugus tugas (Satgas) percepatan penanggulangan Covid-19 Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan terdapat 13 orang telah terkonfirmasi positif Covid Varian Delta.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers Tentang Perkembangan Covid-19 di Provinsi NTB, dipimpin oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (9/7).

Wagub menjelaskan, bahwa dari 13 kasus yang terkorfirmasi Varian Delta, 1 orang masih dalam pantauan dan perawatan Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK) serta tetap berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, 4 orang masih menjalani isolasi mandiri, dan sisanya masih dalam perawatan.

“Kondisi pasien dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, bahkan yang kondisinya sehat di antaranya sudah divaksin. Jadi daya tahan tubuhnya kuat” tegas Sitti Rohmi.

Oleh sebab itu, Sitti Rohmi mengajak semua masyarakat tetap tenang dan waspada. Untuk menghindari virus ini satu-satunya cara adalah patuhi penerapan Protokol Kesehatan (Prokes).

“Semua dalam pantuan dan terkendali, stok obat-obatan lancar dan tersedia, begitupun kelengkapan dan fasilitas sudah teratasi semua,” ujar Sitti Rohmi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB. DR. H. Lalu Hamzi Fikri, menjelaskan, 13 orang yang terkonfirmasi Varian Delta, tersebut, umurnya bervariasi dari 12 hingga 50 tahun, dan ada yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah.

“Kita aman-aman saja, yang penting seperti kata ibu wagub, tetap tenang, waspada dan jaga Prokes,” tuturnya.

BACA JUGA: Jika Tidak Ikuti Prokes, Aparat dan Pemerintah akan Bubarkan

Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H.Lalu Herman Mahaputra, menambahkan, bahwa terkonfirmasinya kasus positif Covid Varian Delata berawal dari diperiksanya 16 sampel (orang) yang dikirim ke Laboratorium Kesehatan (Labkes). Hasilnya, dari 16 orang itu, 3 invalid atau tidak terbaca, sedangkan 13 lainnya keluar hasil positif.

Informasi sementara, ke-13 orang ini melakukan perjalanan dan kontak erat di Pulau Jawa. Ada yang berasal dari kota Mataram, kabupaten Lombok Barat, Sumbawa dan Bima. Sedangkan mereka yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat adalah yang melakukan perjalanan ke NTB.

“Kami terus melakukan tracking kepada kepada orang-orang yang melakukan kontak erat dengan 13 orang ini,” ujar dr. Herman.

Saat ini yang paling utama adalah mengoptimalkan isolasi mandiri terpadu, artinya kalau sakit harus dirawat di rumah sakit dan yang terkonfirmasi PCR positif maka harus dilindungi supaya tidak bergejala.

edy

Rumah Sakit (RS) Mandalika bertaraf internasional dikebut pembangunannya jelang Indonesia Grand Prix Word Superbike dan MotoGP yang akan digelar november tahun ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Untuk itu, Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Si tti Rohmi Djalilah, meminta agar RS Pemerintah di NTB membangun sistem manajemen yang terintegrasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Apalagi dengan adanya event Word Superbike dan MotorGP yang akan kita sambut,” kata Wagub pada rapat konsolidasi dan koordinasi kesiapan Rumah Sakit Mandalika dalam Penghelatan Indonesia Grand Prix (WSBK-MotoGP), di Ruang Rapat Utama kantor gubernur, Kamis (8/7).

Oleh sebab itu, keberadaan RS Mandalika juga harus mampu menjadi Center Of Point, karena seluruh visitor yang berkunjung ke NTB akan melihat dan menyoroti bagaimana operasional RS Mandalika, yang satu kesatuan keberadaannya dengan Rumah Sakit Umum Provinsi.

BACA JUGA: Konsultasi Online Gratis, Layanan RSUD untuk Covid-19

“Rumah Sakit Pemerintah harus terhubung dan terintegrasi juga dengan RS sakit yang lain juga,” harap Sitti Rohmi.

Selain itu, sinergi dan kolaborasi untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki daerah harus tersistem.

“Baik peralatan dan kelengkapan penunjang yang kita miliki,” tegas Wagub.

Namun Wagub berharap agar OPD terkait, baik Dikes maupun pihak RS agar dapat mengidentifikasi semua kebutuhan RS secara komprehensif untuk diajukan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Dari sisi peralatannya, sumber daya manusianya dan semua fasilitas pendukung, selengkap-lengkapnya,” ucapnya.

BACA JUGA: Akhir Pandemi Mulai Terlihat di Dunia

Karena menurutnya, pusat juga memiliki komitmen menjadikan RS Mandalika sebagai fasilitas pendukung dalam ajang MotoGP ini.

“Jadi harapan saya, komunikasi dengan pusat satu kesepakatan. Agar pada saat mulai beroperasi tidak ada kekurangan dan hambatan,” tutup Sitti Rohmi.

Sebelumnya, dalam paparannya, Dirut Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB, dr. Oxy Tjahjono, menjelaskan bahwa keberadaan RS ini salah satunya untuk menopang kegiatan event nasional maupun internasional, yang memiliki fungsi pelayanan dalam jangka panjang.

“RS Mandalika, terus digenjot secara fisik maupun kelengkapan fasilitasnya. Baik penataan tampilan secara fisik bangunan maupun perekrutan SDM,” jelasnya.

Hingga saat ini, RS sudah dibangun gedung berlantai 4. Lantai 1 sudah rampung sedangkan lantai 2-4 sedang dalam tahap finising.

Sedangkan sarana alat kesehatan dan pendukung lainnya ada ruang operasi, rawat inap dan rawat jalan. “termasuk 2 unit ambulan,” ucap Dirut RS Mandalika.

Untuk pemenuhan semua kebutuhan secara keseluruhan baik kekurangan alat kesehatan, dan  penunjang fasilitas lain sedang dalam tahap pengusulan ke pemerintah pusat.

edy

Perda (Peraturan Daerah) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak secara filosofis dan sosiologis mengatur upaya, tindakan dan kegiatan pencegahan agar tidak terjadi perkawinan anak.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sesuai dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pembuatan peraturan daerah sebelum ditetapkan, Dirjen Otonomi Daerah sendiri menilai rumusan perda dan materi muatannya tidak memuat norma perintah atau larangan sehingga tidak diperlukan sanksi pidana.

“Sesuai hasil fasilitasi Raperda Pencegahan Perkawinan Anak oleh Kemendagri maka pasal sanksi dihilangkan dalam Perda nomor 5/2021 ,” jelas Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi NTB, H. Ruslan Abdul Gani, di kantor gubernur, Kamis (08/07).

Dalam Perda 5/2021 sendiri, pasal 5 sampai 12 pada Bab II bagian ke-dua tentang Strategi Pencegahan Perkawinan dan bagian berikutnya mengatur tentang upaya, tindakan dan kegiatan pencegahan perkawinan anak tersebut yang merujuk pada peraturan perundang undangan seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan lainnya yang telah mengatur sanksi.

“Fasilitasi itu bersifat wajib sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan merubah pasal Raperda setelah difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan”, tambah Ruslan.

Adapun pasal pendanaan tetap ada di pasal 28 yang bersumber dari APBD namun disebutkan secara jelas di ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA: Konsultasi Online Gratis, Layanan RSUD NTB untuk Covid-19

jm

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nusa Tenggara barat (NTB) membuka konsultasi online atau telekonsultasi secara gratis untuk masyarakat yang membutuhkan segala informasi terkait Covid-19.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Telekonsultasi ini diadakan sebab banyak masyarakat yang masih belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan jika terkonfirmasi positif Covid-19, terlebih bagi mereka yang terpapar namun tanpa gejala dan harus melakukan isolasi mandiri di rumah.

“Ini salah satu upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk menyediakan layanan informasi terkait Covid-19 bagi masyarakat,” jelas Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, di kantornya, Kamis (8/7).

BACA JUGA: Akhir Pandemi Covid-19 Mulai Terlihat di Dunia

Sementara itu, Direktur RSUD NTB, dr . Herman Mahaputra, via telepon, menjelaskan, bahwa layanan telekonsultasi buka setiap hari pukul 08.00 s/d 24.00 wita. Masyarakat dapat mengirim pesan via whatsapp melalui nomor 0817 0001 919 dan tidak dikenakan biaya alias gratis.

“Layanan ini dibuka karena banyak masyarakat berdasarkan hasil tes CPR terdiagnosa Covid-19 namun belum memahami betul apa langkah yang harus diambil,” jelasnya.

Masyarakat akan mendapatkan informasi yang lebih detail terkait obat apa yang harus dikomsumsi, makanan apa yang baik, tata cara isolasi mandiri, dan informasi lainnya seputar Covid-19.

“Agar masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan tanpa gejala tidak berlanjut menjadi dengan gejala,” ujar dr. Herman.

Dengan dibukanya layanan telekomunikasi Covid-19 ini diharapkan masyarakat dapat teredukasi dengan baik, serta mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya terkait Covid-19, sehingga penanganan yang diberikan bisa lebih tepat.

diskominfotikntb

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, berharap NTB bisa menjadi daerah yang swasembada telur dan daging, sebab bahan baku untuk pembuatan pakan unggas, sangat berlimpah.

DOMPU.lombokjournal.com ~ Menurut gubernur, industrialisasi di bidang pakan ternak menjadi mungkin karena ada demand dan internal market yang memadai. Kehadiran pabrik pakan unggas merupakan bukti nyata bahwa semua bisa dilakukan di NTB.

“Kita memiliki jagung, dedak dan bahan baku lainnya. Nggak ada cerita kalau NTB nggak bisa swasembada telur dan daging,” kata Zulkieflimansyah, saat meninjau pabrik pakan unggas, di Woko, kecamatan Pajo, kabupaten Dompu, Senin (5/7).

Bahkan pabrik pakan ini dapat menjadi contoh agar dapat di bangun di kabupaten/kota di NTB, yang memiliki potensi bahan baku juga.

“Pak Bupati sangat bersemangat melihat geliat industrialisasi di Dompu ini,” jelasnya

Konsep industrialisasi bukan dalam konteks pembangunan pabrik-pabrik besar, tetapi disederhanakan sebagai upaya melakukan hilirisasi atau pengolahan seluruh bahan baku yang tersedia di NTB menjadi produk jadi.

BACA JUGA: Suka Sapa Warga hingga Dusun, Gubernur NTB Dinilai Istimewa

Misalnya, dedak atau jagung diolah jadi pakan atau olahan lain. Sederhananya, tidak lagi menjual bahan mentah ke pabrikan di luar NTB. Dari proses pengolahan bahan baku ini, banyak jasa yang terlibat. Satu dengan yang lainnya saling terkait, saling bergerak, saling menghidupkan dan mendapat nilai tambah yang lebih besar.

“Itulah industrialisasi yang dimaksudkan, mendorong sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zulkieflimansyah.

Ada yang selalu dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, yaitu, kebiasaan suka menyapa warga hingga tingkat dusun bahkan RT.

BIMA.lombokjournal.com ~ Warga yang menilai istimewa pada kebiasaan gubernur itu adalah warga desa Rompo, kecamatan Langgudu, kabupaten Bima.

Ahmad, salah seorang warga, menilai Gubernur NTB termasuk pemimpin yang melaksanakan apa yang diucapkan.

“Ini istimewa, karena Pak Gubernur selalu datang ke dusun-dusun untuk menemui kami,” katanya saat menyambut kunjungan kerja H. Zulkieflimansyah di desa Rompo, Senin (05/07).

Usai menghadiri Puncak HUT Kabupaten Bima di Halaman Kantor Bupati Bima, Gubernur NTB langsung menyapa masyarakat di Desa Laju dan Rompo, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam, Gubernur NTB tiba di Desa Laju dan Rompo, kemudian langsung meninjau lokasi budidaya rumput laut di dua desa tersebut.

“Di Kabupaten Bima ini harus ada pabrik rumput laut. Sehingga kita bisa mengolah rumput laut ini menjadi bahan yang memiliki nilai lebih,” ungkap Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Vaksin Covid-19, Partisipasi Warga Setiap Hari Meningkat

Pada kunjungan tersebut, Gubernur NTB menyerap banyak aspirasi dari masyarakat terkait budidaya rumput laut, sosial kemasyarakatan hingga penanganan Covid-19 di wilayah selatan Bima tersebut.

Gubernur NTB menghimbau masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, bahkan meminta penjelasan dari kepala desa, camat hingga kapolsek tentang penanganan virus tersebut.

“Yang penting patuhi protokol kesehatan, insya Allah kita semua akan sehat,” jelasnya