Industrialisasi bukan Identik dengan Pabrik Penyebab Polusi

Industrialisasi bukan identik dengan pabrik-pabrik besar yang menyebabkan polusi atau yang menyebabkan urbanisasi dan lain sebagainya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sejatinya dalam ilmu ekonomi ada yang disebut dengan daya industrialisasi sebagai proses penambahan nilai dari produk-produk atau komoditas tradisional masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, dalam acara Ngaji Kebijakan Tentang Arah Ketenagakerjaan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (Himmah NWDI), melalui webinar, Senin (9/8/).

Dalam acara tersebut, gubernur memaparkan pentingnya industrialisasi sebagai arah kebijakan yang dapat memberikan angin segar bagi masyarakat. Pasalnya, pengangguran dan kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang kerap menjadi acuan dalam segala arah kebijakan pembangunan pemerintah.

“Misalnya, kita selama ini bangga menjual jagung ke luar daerah dengan berton-ton. Tapi sebenarnya, beberapa bulan kemudian bahwa jagung-jagung yang kita kirim akan kembali lagi menjadi pakan ternak dan menjadi bibit unggulan yang akan dibeli dengan harga mahal. Padahal semua bahan baku itu, berasal dari kita semua,” ujar Zulkieflimansyah.

Industrialisasi adalah kesadaran untuk tidak lagi bangga menjual produk-produk yang punya nilai tambah atau produk-produk mentah tapi harus diolah dengan nilai tambah yang lebih baik di daerah sendiri. Menjual jagung ke luar boleh-boleh saja, tapi tetap harus ada kesadaran untuk berani mendalami struktur industri dengan membuat pabrik pakan ternak.

“Namanya kalau buat pabrik memang butuh sains teknologi yang tidak semudah kita membalik telapak tangan, proses menambah nilai ikan segar menjadi ikan kering itu nggak gampang, jual bawang sama bawang goreng itu kelihatan sederhana tapi nggak gampang. Itu yang disebut dengan proses industrialisasi, ada pendalaman struktur industri dari komoditas tradisional atau punya nilai tambah rendah kepada nilai tambah yang lebih baik,” papar Zulkieflimansyah.

Eco Office akan Diterapkan di seluruh OPD Provinsi NTB

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menerapkan kantor ramah lingkungan atau Eco Office di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup provinsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi rencana penerapan ECO Office yang inisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB.

“Sudah saatnya kita memulai Eco Office ini, agar segera dilakukan oleh seluruh OPD,” ujar Sitti Rohmi, saat memimpin rapat yang berlangsung di pendopo, Selasa (10/8).

Eco Office bagian dari ikhtiar pemerintah provinsi untuk terus mendorong terbangunnya kesadaran akan pentingnya lingkungan dan pengelolaan sampah, yang dimulai dari kantor pemerintahan.

Penerapan Eco Office memberikan dampak positif, yakni pengelolaan sampah, melakukan pengelolaan limbah, penghematan air bersih, penghematan listrik, penghematan ATK, adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjaga kerapihan, kebersihan dan keindahan, pengadaan barang dan peralatan lingkungan.

Sitti Rohmi juga mengatakan, agar penerapan Eco Office di seluruh OPD dapat dimulai pada bulan Agustus ini.

“Pada bulan Agustus semua OPD sudah mulai menerapkan dan kita akan lihat selama 3 bulan ke depan hasil penghematannya, dan akan diberikan reward kepada seluruh OPD yang berhasil menerapkan Eco Office,” tutur Sitti Rohmi.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLHK, Firmansyah, memastikan seluruh perangkat persiapan Eco Office, seperti surat edaran, petunjuk teknis, modul-modul dan panduan-panduan best practice dalam pelaksanaan Eco Office sudah tersedia.

“Paling tidak DLHK dapat memenuhi lebih dari setengah standar Eco Office, sehingga dari OPD lain ingin belajar dari segi perencanaan maupun pelaksanaan dapat dilihat dari DLHK,” kata Firman.

Firman juga menuturkan bahwa DLHK telah menerapkan Eco Office sebagai OPD dalam melakukan uji coba.

“Kita sudah memperbaiki taman, mengurangi penggunaan kertas menggunakan soft file, melakukan pengawasan dengan tenaga cs dan memastikan tidak ada penggunaan listrik saat di luar jam kantor dan lain sebagainya,” jelasnya.

ser

Iman dan Imun, Penjaga Diri di Tengah Pandemi Covid-19

Slogan “Jaga diri dengan Iman dan Imun” di tengah pandemi Covid-19 merupakan satu kesatuan yang harus tetap tumbuh dalam diri untuk mencegah penyebaran Covid-19.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Oleh karenanya, selain menerapkan protokol kesehatan dengan masif, ternyata penyebaran Covid-19 juga bisa dicegah melalui ibadah sholat lima waktu yang dilakukan oleh kaum muslim.

Iman “Penyebaran Covid-19 hanya bisa dilakukan dengan menjaga imun dengan olahraga serta makan-makanan sehat. Kemudian menjaga iman dengan memperbanyak ibadah kepada Tuhan salah satunya adalah sholat lima waktu,” ungkap Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat peletakan batu pertama pembanguan Masjid Nurul Karomah di Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Lombok Barat, Selasa (10/8).

Menurut Zulkieflimansyah, meningkatkan iman dengan perbanyak kegiatan ibadah adalah salah satu jawabannya, sebab ketika seorang ingin menunaikan ibadah sholat tentu diwajibkan untuk berwudhu dan bersuci.

Dalam berwudhu, tentu orang akan mencuci tangan, kaki, wajah dan bagian lainnya, sehingga dengan kebiasaan itu maka masyarakat akan tetap dalam keadaan bersih serta bisa terhindar dari virus Corona.

“Tentu juga harus diperkuat dengan mematuhi segala protokol kesehatan,” ujar Zulkieflimansyah.

Selain itu, seluruh lapisan masyarakat untuk tetap memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan positif. Percuma masjid dibangun besar dan megah tapi hanya sedikit yang beribadah dan memakmurkannya.

Sementara itu, Kepala Desa Giri Sasak, Hamdani, mengungkapkan, kehadiran gubernur di desa tersebut merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena jarang sekali seorang pemimpin apalagi seperti gubernur yang mau hadir hanya untuk meletakkan batu pertama pembangunan masjid.

“Mewakili suara hati masyarakat, saya tidak menyangka bahwa pak gubernur hadir di desa kami. Alhamdulillah antusias masyarakat untuk melihat sosok gubernur secara langsung sangat besar,” kata Hamdani.

Ia menjelaskan, pembangunan masjid merupakan inisiatif dari masyarakat dusun Tanah Putik untuk segera memiliki masjid yang agak luas. Adapun sumber dana sampai saat ini merupakan sumbangan dari masyarakat setempat. Mereka ada yang sumbang semen, pasir, batu dan lain sebagainya.

“Selain itu, karena pak Gubernur langsung hadir di tempat kami. Alhamdulillah kami juga mendapatkan tambahan dana pembangunan dari pemerintah provinsi NTB,” tuturnya.

Online Single Submission, Permudah Izin UMKM dan Investor

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meluncurkan Online Single Submission (OSS) atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Berbasis Resiko

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri acara peluncuran OSS tersebut secara virtual di pendopo, Senin (9/8).

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa melalui OSS, prosedur berusaha dan berinvestasi terus dipermudah, karena kita ingin iklim berusaha di Indonesia makin kondusif.

“Memudahkan UMKM untuk memulai usaha, meningkatkan kepercayaan investor agar dapat membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya,” ujar Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa aplikasi OSS berbasis resiko dibuat sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya yakni mempermudah perizinan Pelaku Usaha, UMKM, serta investor dalam upaya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan agar semakin kompetitif.

Hal tersebut dikarenakan, mayoritas UMKM yang ada saat ini belum memiliki legalitas perizinan berusaha, sehingga menjadi kendala bagi UMKM untuk mmengaemperoleh pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Melalui sistem OSS, ada keistimewaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil alias UMK risiko rendah, karena hanya perlu mengurus Nomor Induk Berusaha sebagai perizinan tunggal.

Dalam laporan Bank Dunia, Indonesia menjadi negara yang termasuk ke dalam kategori “Mudah” dalam mengurus izin usaha. Indonesia berada pada urutan ke 73 dari 190 negara di dunia dalam kemudahan berusaha.

“Tapi itu belum cukup, kita harus mampu tingkatkan dari kategori mudah menjadi sangat mudah. Kuncinya ada di reformasi perizinan terintegrasi cepat dan sederhana seperti OSS ini,” jelas Presiden.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa layanan OSS berbasis resiko ini tidak mengebiri kewenangan di Indonesia, tapi justru memberikan standard layanan bagi semua tingkat pemerintah yang memberikan izin di level pusat hingga daerah.

“Agar tanggungjawabnya semakin jelas dan layanannya semakin sinergis,” tegas Presiden Jokowi.

Launching layanan OSS berbasis resiko tersebut juga dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta Kepala Daerah di Seluruh Indonesia.

BACA JUGA:

novita@diskominfotikntb

JPS Gotong Royong Serap Produk Lokal hingga 1 Miliar Rupiah

Program JPS Gotong Royong yang diluncurkan Jumat minggu lalu, berhasil menyerap produk lokal dari 98 UMKM dan IKM dengan nilai transaksi Rp 1 miliar lebih.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Biro Perekonomian Setprov NTB, Eva Dewiyani, menjelaskan bahwa dari target 20.000 paket sudah terkumpul 27.000 paket dan sudah terdistribusi sebanyak 14.500 paket ke masyarakat.

“Hari ini juga sedang pengepakan dan langsung distribusi sebanyak 5500 paket dan UKM yang terlibat kemungkinan juga terus bertambah, ujar Eva.

Seperti diketahui, JPS Gotong Royong PPKM NTB didistribusikan untuk membantu pedagang, karyawan kecil dan masyarakat yang kesulitan ekonomi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Anggaran program ini berasal dari lembaga mitra dan organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi.

Gubernur NTB Minta Efisiensi Dalam Penggunaan Oksigen

Gubernur NTB (Nusa Tenggara Barat), H. Zulkieflimansyah, menegaskan kepada seluruh stakeholder agar terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mengefisiensikan penggunaan oksigen.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menurut Gubernur Zulkieflimansyah, hal ini dilakukan agar kebutuhan oksigen tetap dapat dikendalikan.

“Efisiensi oksigen harus segera dikoordinasikan agar optimal pemanfaatannya,” tegas Zulkieflimansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Satgas Oksigen yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur, Senin (9/8).

Senada dengan gubernur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, dr. H. Lalu Herman Mahaputra., menjelaskan pentingnya manajemen efisiensi oksigen.

“Seluruh Rumah Sakit harus dapat memahami bagaimana kebutuhan oksigen yang ada di Rumah Sakitnya masing-masing,” ujarnya.

Manajemen Efisiensi yang dimaksud dr. Herman, antara lain adalah melakukan koordinasi dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) untuk penyapihan pemberian oksigen pasien, mengoptimalkan penggunaan dan distribusi oksigen kosentrator, memonitor kebutuhan oksigen secara ketat, bila kondisi membaik segera hentikan pemberian dan melakukan skrining ketat di IGD untuk menentukan kriteria pasien butuh perawatan atau isoman.

“Kita Sudah melakukan itu di RSUD Provinsi NTB sebagai salah satu RS rujukan dan begitu banyak pasiennya. Saya pikir rumah sakit lain juga harus bisa,” ungkap dr. Herman.

Kebutuhan oksigen di Provinsi NTB per-bulan terhitung 283.196 Kg atau 35.490 tabung besar, sementara ketersediaan tabung per-bulannya terhitung 220.000 Kg atau 27.500 tabung besar. Hal ini terus diatensi oleh pemerintah dengan menerapkan strategi, yakni efisiensi penggunaan, memastikan distribusi tepat waktu dan mengoptimalkan oksigen konsentrator atau oksigen generator.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan NTB, H. Lalu Hamzi Fikri, bahwa efisiensi penggunaaan oksigen adalah cara terbaik dalam mengoptimalkan penggunaan.

“Seberapa jumlah oksigen yang ada, harus adanya manajemen efisiensi penggunaan oksigen,” tuturnya.

ser

Mutasi Pejabat, yang Dilantik Harus Mampu Lakukan Percepatan

Para pejabat yang baru dilantik dalam Mutasi Pejabat, harus mampu melakukan percepatan kerja pemerintah dan respon cepat dalam menuntaskan masalah.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Gita Ariadi, di hadapan para pejabat yang baru saja dilantik, di Ruang Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Jumat (6/8).

“Karena ini masa yang tidak biasa. Pimpinan bekerja juga tak kenal waktu. Oleh karena itu manfaatkan teknologi yang ada merespon pada kesempatan pertama”, ujar Lalu Gita.

Kepada 281 pejabat yang terdiri dari pimpinan tinggi pratama, administrasi dan para kepala sekolah se-NTB tersebut, Lalu Gita mengingatkan situasi pandemi yang mengharuskan kinerja birokrasi ekstra dalam pelayanan masyarakat.

Mereka adalah, Muslim, sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Nursalim, sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB, serta HA. Aziz, H. Wirawan, H Sahnan, sebagai staf ahli Gubernur dan sejumlah pejabat administrasi.

Kepada para kepala sekolah yang baru dilantik secara virtual, Sekda berpesan agar melaksanakan proses pembelajaran sesuai situasi kondisi kerawanan di wilayah masing masing.

“Tetap melaksanakan tugas mulia menggerakaan kegiatan belajar mengajar sesuai panduan pemerintah pusat dan daerah selama masa pandemi”, tutur Lalu Gita.

Dua Agenda Untuk Layani Publik Lebih Baik di Jumat Barokah

Dua agenda penting untuk melayani publik dengan lebih baik jumat sore ini secara bersamaan dilakukan Diskominfotik NTB.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dua agenda penting dimaksud adalah melakukan Submit PPID Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menjadi tugas program unggulan pemerintah, tugas Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB.

Dan agenda ke-2, menurut Kepala Diskominfotik NTB, Najamuddin Amy, adalah Submit To Program Open Government Patnership (OGP) NTB to publication Internasional bersama empat Kabupaten/Kota se Indonesia yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Brebes.Program OGP toor Publication ini merupakan komitmen NTB Care, NTB Satu Data dan SIP Posyandu dari Provinsi NTB.

Najamuddin Amy, selaku Ketua PPID Utama, menyatakan, Pemprov NTB bersama seluruh Tim PPID Utama NTB pada prinsipnya telah melaksanakan salah satu kewajiban dalam Monitoring Evaluasi (Monev) Pemeringkatan Badan Publik Provinsi se-Indonesia yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat.

Tuntasnya pelaksanaan Monev dan Submit PPID Utama Provinsi NTB, ini sebagai upaya self assessment Pemprov NTB meraih PPID Badan Publik terbaik tingkat nasional.

“Karena itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Tim yang telah bekerja keras setiap saat, setiap hari untuk bekerja secara bersama-sama tanpa lelah guna membenahi Website kita dalam pengembangan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kita lengkapi aplikasi-aplikasi terkait dengan inovasi dan pelayanan Badan Publik terutama inovasi yg terkait dengan inovasi pelayanan publik secara massif seperti NTB Satu Data dan NTB Care di saat pandemi Covid-19 di Prov NTB,” kata Najamuddin, di ruang kerjanya, Jumat (6/8).

Dirinya juga mengajak kepada seluruh anggota Tim untuk terus bersama-sama membenahi PPID Utama dan PPID OPD menuju PPID NTB 100 persen informatif dalam rangka menuju provinsi NTB yang informatif dan menjadi provinsi terbaik dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik secara nasional.

her-ikp-kominfotik

PPKM Jangan Diperpanjang Lagi, Pinta Para PKL pada Gubernur

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Sangkareang Kota Mataram memohon pada Gubernur NTB untuk tidak memperpanjang kembali masa PPKM.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Peristiwa ini terjadi saat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H.Zulkieflimansyah, menemui para pedagang kaki lima (PKL) dan membagikan paket bantuan usai me-launching program JPS Gotong Royong PPKM NTB, Jumat (6/8).

PPKM Sutinah (63), warga Karang Taruna Mataram, mengatakan pada gubernur bahwa sejak pemerintah menerapkan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dagangannya sepi pembeli.

“Bantuan ini sangat berharga untuk kami, terimakasi pak Gubernur dan ibu Wakil Gubernur. Pak Gub sudah langsung ke sini, spontan kami kaget, kirain pembeli tadi,” ujar Sutinah.

Ia memohon pemerintah tidak memperpanjang kembali PPKM, agar pembeli ramai dan dagangannya kembali cepat laku.

Tak jauh beda dengan pedagang lainnya, yaitu; Nurhayati. Pedagang yang sudah berjualan sejak 2017 di Lapangan Sangkareang, ini menyatakan pendapatnya turun selama pandemi Covid-19. Lebih-lebih lagi saat diberlakukannya PPKM Level 4 di Kota Mataram, pembelinya semakin sepi.

“Alhamdulillah kita bisa terima bantuan dan ini sangat membantu kami,” ucap Nurhayati.

Kemudian, Faisal (36), seorang pengemudi ojek online (ojol) yang kebetulan sedang mangkal di Lapangan Sangkareang, menyampaikan pada gubernur bahwa di masa PPKM, ini sulit mendapatkan penumpang.

“Sepi penumpang ojol pak, pendapatan kami juga turun. Terimakasih, senang menerima bantuan ini bisa meringankan beban dapur,” kata Faisal.

Paket JPS Gotong Royong yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah provinsi NTB didistribusikan oleh OPD di beberapa titik lokasi, kepada para pedagang, PKL, pekerja kontrak seperti cleaning service, dan masyarakat lainnya yang membutuhkan.

edy

Pemprov dan KSB Perkuat Rencana Aksi Penyusunan Program OGP

Pemprov NTB melalui Diskominfotik bersama Pemkab Sumbawa Barat terus bersinergi dan kolaborasi untuk perkuat rencana aksi program Open Government Partnership (OGP) internasional.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam program OGP Internasional, pemerintah provinsi (pemprov) mempromosikan tiga program komitmen layanan publik yang digagas Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB yaitu; Program NTBCare, NTB Satu Data dan Sistem Informasi Posyandu Keluarga. Sementara Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempromosikan program komitmen pelayanan publik berbasis gotong royong.

“Terimakasih teman-teman OGI OGP Indonesia, PWYP, CSO, Akademisi, Media dan rekan Kepala Perangkat Daerah terkait atas bantuannya mengawal program komitmen ini akhirnya bisa di submit bersama ke dalam program OGP internasional,” ungkap Kepala Diskominfotik NTB, Najamuddin Amy, saat memberi arahan pada Rencana aksi OGP lokal Kabupaten Sumbawa Barat, secara virtual, Kamis (5/8).

Menurut Najamuddin , NTB menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam program Open Government Patnership (OGP) Internasional bersama empat kabupaten/kota di Indonesia, yaitu; Kota Semarang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Sumbawa Barat.

“Program OGP Indonesia akan menjadikan best practices NTB dan KSB ini sebagai kisah sukses untuk menjadi inspirasi dan role model bagi dunia dan Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua OGP Lokal Sumbawa Barat mengatakan bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan dalam program OGP itu sudah berjalan, mulai dari penyerahan proposal, penyusunan RAD, Uji Publik RAD dan sudah mulai menginput RAD nya.

Terdapat enam komitmen yang sudah diusung oleh KSB diantaranya; pertama penguatan kebijakan aksi bersama, kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat sipil serta sektor swasta dalam berkolaborasi dalam penuntasan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat melalui program daerah pemberdayaan Gotong Royong.

Ke-dua, mewujudkan posyandu gotong royong. Ke-tiga, mewujudkan KSB Satu Data. Ke-empat, penguatan forum pelayanan. Ke-lima, penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial berbasis gotong royong. Dan yang terakhir, penataan OPD menuju pemerintah yang akuntabel dan melayani.

“Dari enam komitmen ini yang ingin dicapai adalah akses informasi, partisipasi masyarakat, publik akuntabel, inovasi teknologi dan transparansi,” jelasnya.

Hingga saat ini instansi pemerintah di 78 Negara bersama dengan ribuan organisasi masyarakat sipil menjadi anggota OGP. OGP Lokal adalah inisiatif OGP yang menghubungkan pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil yang berkolaborasi mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah (Open Government) di tingkat lokal.

Adapun tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan rencana aksi OGP Lokal sebagai berikut: 1. Orientasi Pembekalan Penyusunan Rencana Aksi; 2. Penyusunan Sekretarian OGP Lokal yang di rencanakan di Kantor Bappeda Provinsi NTB; 3. Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Rencana Aksi; 4. Workshop Penyusunan Draf Rencana Aksi; 5. Workshop Penyusunan Rencana Aksi; 6. Uji Publik Dokumen Rencan Aksi; 7. Penetapan Dokumen Rencana Aksi; dan 8. Submit Dokumen Rencana Aksi.

manikp@kominfo