Sulis bakal tampil 2 hari non-stop di atas panggung, setelah dipastikan melaju ke babak 6 Besar Liga Dangdut Indonesia (LIDA) 2021.

LOTIM.lombokjournal.com ~  Oleh karenanya, Tim Sulis Official Management mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemerintah untuk memberikan support kepada Duta Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sedang berjuang menjadi bintang dan mengharumkan nama baik daerah.

Sulis, kontestan LIDA 2021 asal Lombok Timur, ini pada pembagian grup Top 6 berada pada Group 2, sehingga dijadwalkan tampil malam ini (Sabtu, 14/8) dan besok malam (Minggu, 15/8) di panggung Indosiar.  –

Asisten Manager, Ishak Baedhowi, mengatakan bahwa memasuki 6 besar LIDA 2021 membuat persaingan semakin ketat untuk memperebutkan lolos ke babak TOP 4 dan masuk sebagai peserta 3 besar. Pasalnya Sulis berada di group 2 bersama Iqhbal dan Anting (Yogyakarta), di mana Iqbal dan Anting memiliki kualitas cukup bagus dan selalu menjadi peserta yang mendapatkan poling sms tertinggi.

“Mari kita satukan kekuatan, untuk mengawal generasi NTB menuju kemenangan juara LIDA 2021 di Indosiar. Kita sudah saksikan bersama kualitas Sulis seperti apa, menguasai banyak genre dan penghayatan dalam membawakan lagu yang luar biasa. Sangat layak untuk diberikan support.” ungkap Ishak.

Sekitar 1 bulan yang lalu sempat ramai dukungan dari pemerintah dan seluruh warga NTB, dengan keluarnya Surat Edaran dari Gubernur dan memposting dukungannya melalu akun medsos pribadinya. Tapi karena masa itu beberapa peserta LIDA Positif Covid-19 membuat LIDA TOP 9 ditunda hingga hari ini, akibatnya dukungan juga ikut sepi.

“Dan kami dari tim sudah jauh hari membangun komunikasi kembali dengan seluruh pihak untuk dapat memberikan dukungan, tak terkecuali orang nomor 1 dan 2 di NTB,” ujar Ishak.

Persaingan di TOP 6 ini tentunya semakin berat untuk para peserta. Jadi mari vote dan SMS sebanyak-banyaknya, sebab vote dan SMS tertinggi akan aman. Untuk Sulis Duta NTB, ketik LIDA (Spasi) SULIS kirim ke 97288. Untuk vote di aplikasi Shopee sebanyak-banyaknya.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik, M16, menilai mutasi berulang kali yang dilakukan selama pandemi justru mengundang pertanyaan publik.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemprov NTB kembali menggelar mutasi, Kamis 13 Agustus. Ini adalah mutasi kesekian kali selama virus corona-19.Pada mutasi terbaru, empat pejabat eselon II dan enam eselon III bergeser posisi.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 menilai mutasi berulang kali yang dilakukan selama pandemi justru mengundang pertanyaan publik. “Situasi saat ini itu sedang prihatin. Lagi susah, urgensi mutasi terus menerus itu apa?,” tanya Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto, SH , Jumat ( 13/8 )

Dikatakan, berdasarkan informasi dan serapan lapangan justru disaat pandemi organisasi perangkat daerah (OPD) sedang sibuk mengencangkan ikat pinggang program.

Pasalnya, sejumlah kegiatan harus dikurangi bahkan dipangkas karena refocusing anggaran. Jadi, siapapun kepala dinasnya tetap akan mengalami kesulitan disaat pandemi.

“Memang diputer-puter, terus kemudian program di OPD jalan. Tidak juga, kondisinya memang anggaran terbatas. Bukan hanya pemprov, kabupaten/kota pun sama,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Didu ini menilai, era kepemimpinan Zul-Rohmi telah berada di tahun ketiga. Ketimbang menyajikan program yang membumi, justru paket Zul-Rohmi lebih condong terlihat hobi bongkar pasang pimpinan OPD.

“Dinas ibarat gerbong kereta, kepala adalah masinis. Manakala masinis sering diminta turun atau pindah kereta, lalu dibawa kemana kereta bernama Zul-Rohmi ini,” tanya Didu lagi.

“Lama-lama kereta ini salah jalur dan tersesat tanpa tujuan,” imbuhnya.

Mantan ED Walhi NTB ini melanjutkan, mutasi semestinya menjadi arena bagi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) mengatur dan menentukan leader sesuai dengan kemampuan.

Berikutnya memberi ruang bagi kepala dinas tersebut bekerja dalam tempo tertentu. Kinerjanya kemudian diukur, baru ketika tidak tercapai dinilai.

“Ujungnya bila program tak tercapai, baru mutasi. Jangan mutasi ini sekadar jadi ajang membagi jabatan,” tegasnya.

Fokus Program Covid Bukan Hanya Bagi Bantuan

Didu mengatakan, kondisi masyarakat dalam pandemi nyaris memasuki dua tahun. Ada istilah saat ini memasuki era baru. Segala macam aspek mengalami penyesuaian.

Ia menilai, tidak cukup dinas hanya berkutat soal membagi-bagi bantuan semata. Perlu ada langkah lebih progresif. “Ya, kasih ikan saja tak cukup. Berikan kailnya, supaya masyarakat memancing sendiri,” katanya.

Didu menjelaskan, OPD harusnya berimprovisasi program-program disaat pandemi. Seperti dinas lingkar hijau, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, maupun Dinas Perikanan bersinergi memberdayakan masyarakat.

Sektor yang terbukti ampuh menahan gelombang pandemi adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) koreksi terdalam dialami sektor jasa dan perdagangan.

“Ini waktu yang tepat menggaungkan produk alam. Kembali kepada alam. Mengelola alam bukan hanya orang desa, orang kota juga bisa,” bebernya.

Hal lain, kata Didu, peran kinerja dari Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki momentum mengatur ulang program dan kinerja. Kedua dinas ini mulai mengajarkan cara mengolah produk, mengemas produk, hingga teknik promosi digital yang menarik. Disaat pandemi, terbukti usaha-usaha berbasis digital mengalami pertumbuhan.

“Elaborasi, dinas-dinas ini datangkan saja pakar kemasan. Hadirkan digital marketer kenamaan, ajari pelaku usaha kita,” tandasnya.

Ditambahkan, improvisasi program di tengah pandemi ini pun berlaku di dinas-dinas yang lain. Dengan keterbatasan anggaran saat ini, perlu ada penyesuaian program. Menurutnya, kurang begitu urgen menggonta-ganti kepala dinas, yang urgen adalah inovasi programnya.

“Sekarang ini kesempatan memunculkan kreativitas. Pemprov NTB harus jeli melihat segala potensi dan peluang disaat New Era,” tukasnya.

Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya memberi perlindungan kepada seluruh PMI sesuai dengan UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Saat ini, dimasa pandemi Covid-19 sekitar kurang lebih 4 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dapat kembali ke negara perantauan, salah satunya adalah Malaysia.

Hanya saja hingga saat ini, Malaysia belum membuka kesempatan bagi PMI untuk bekerja, padahal sekitar 90% PMI NTB bekerja di Malaysia, hal ini menjadi perhatian Pemprov NTB agar dapat memastikan kendala yang dialami oleh para pekerja migran.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah segera merespon dan akan segera menindaklanjuti berbagai kendala dari PMI.

“Insya Allah nanti kita akan bersurat ke Menteri Tenaga Kerja terkait kasus PMI NTB, agar kita semua mendapatkan kepastian,” kata Sitti Rohmi, saat menyambut kunjungan kerja anggota DPD RI, Evi Apita Maya, di pendopo wagub, Kamis (12/8).

Sitti Rohmi juga menegaskan agar PMI NTB dapat bekerja secara legal dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, NTB harus dapat mencapai Zero Unprosedural Buruh Migran.

“Kita ingin PMI NTB bisa tersalurkan untuk bekerja di luar negeri dalam konteks yang resmi, yang terdata dengan baik, termonitor dengan baik,” tegas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Medsos untuk Penanganan Covid Secara Cepat dan Tepat

Sementara itu, DPD RI, Evi Apita Maya, S.H akan terus mengawal terkait isu-isu PMI NTB agar dapat memperoleh kesempatan kembali dalam bekerja keluar negeri.

“Saya akan tetap konsen membantu masyarakat NTB, karena ini membantu devisa kita agar APBD terus meningkat, seperti yang kita ketahui bahwa PMI salah satu penyumbang terbesar di NTB,” ujarnya.

ser

Badan publik mesti mampu memanfaatkan teknologi seperti medsos guna mendistribusikan informasi terkait penanganan Covid secara cepat dan tepat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan dalam webinar dengan tema “Bermedia Sosial, Keamanan Informasi dan Informasi yang Dikecualikan di Tengah Pandemi Covid 19”, yang diselenggarakan olek Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (12/8)

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi seperti; Kejati, Binda, Kominfotik, anggota DPRD, Polda NTB, pengamat Cyber Crime dari Universitas Mataram dan dimoderatori oleh Baihaqi Alka.

Ketua KI NTB, Suaeb Qury, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa semua orang harus dapat mengakses setiap informasi dan badan publik harus menyampaikannya dengan memperhatikan sejumlah informasi yang dikecualikan di tengah pandemi.

“Kita harus sama-sama mendorong keterbukaan informasi karena publik wajib dapat mengakses informasi di tengah Covid-19. Semua lembaga publik juga wajib menyampaikannya,” ungkap Suaeb Qury.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB, menyampaikan bahwa untuk menjaga keamanan, masyarakat harus mampu menyebarkan informasi positif agar stabilitas keamanan tetap kondusif.

Hal yang sama juga disampaikan, Sandy, selaku Kabid Teknologi Binda NTB. Ia menegaskan bahwa Badan Intelejen Daerah memiliki banyak informasi yang dikecualikan, meski ia mengaku Binda memiliki website yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait pandemi.

“Binda punya banyak informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia karena berhubungan dengan keamanan. Mesti demikian Binda juga menyampaikan informasi yang memang dapat dibuka ke tengah publik,” ungkap Sandy.

BACA JUGA: NTB Terus Berupaya Beri Perlindungan Kepada PMI

Anggota DPRD NTB, Akhdiyansya, menyampaikan bahwa terdapat persoalan disinformasi dan miskomunikasi baik terjadi di level pemerintahan maupun di masyarakat sendiri terkait Covid-19. Hal ini menjadi keresahan sejumlah kalangan.

“Di era media sosial seperti saat ini, informasi bisa disampaikan secara langsung, namun jangan sampai terjadi disinformasi dan miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Akhdiyansyah.

Sedangkan, Kadis Kominfotik NTB, Najamudin Amy, menyampaikan pengalamannya selama menghadapi Covid yang menurutnya informasi terkait pandemi harus disampaikan secara cepat dan akurat. Hal tersebut mesti disampaikan hingga ke pemerintahan di desa.

Vaksinasi Merdeka digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Vaksinasi Merdeka yang diadakan tersebut diperuntukkan bagi keluarga besar Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemprov NTB dan masyarakat yang berada di sekitar kantor gubernur.

Asisten III Setda NTB, Nurhandini Eka Dewi, mengatakan, masyarakat sangat antusias dengan adanya vaksinasi merdeka.

“Masyarakat sangat antusias menyambut vaksin ini, bahkan ada yang datang dari pukul 06.30 pagi, sehingga kegiatan vaksin dapat segera dilaksanakan,” kata Nurhandini, saat memantau kegiatan Vaksinasi Merdeka yang berlangsung di Gedung Graha Bakti, Jum’at (13/8).

Sebanyak 500 pendaftar Vaksinasi Merdeka terdiri dari vaksin dosis pertama dan dosis kedua. Pendaftar diharapkan membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP) bagi yang belum vaksinasi pertama dan boleh menunjukkan bukti vaksinasi pertama bagi yang akan vaksin kedua.

Salah satu peserta vaksinasi, Nabila Tri Auren mengaku sangat berterima kasih kepada Pemprov NTB karena telah memfasilitasi vaksinasi.

“Seneng banget bisa diberikan fasilitas vaksin, karena untuk mencari vaksin sekarang susah banget, karena banyaknya masyarakat juga yang vaksin,” tutur Nabila.

BACA JUGA: Pinjaman dari SMI Diprioritaskan untuk Kesehatan dan Ekonomi

ser

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprioritaskan pinjaman dana dari PT. SMI untuk meningkatkan kesehatan dan membangkitkan perekonomian masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, menandatangani perjanjian pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), secara virtual, Jumat (13/8).

“Kami sangat berterima kasih kepada PT. SMI atas pinjaman yang diberikan. Ini memberikan nafas bagi kami untuk segera membangkitkan perekonomian di NTB,” ungkap Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah menyebutkan, pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dan pembangunan infrastruktur jalan yang diharapkan akan segera memulihkan dan membangkitkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan master plan pemprov, pinjaman dana PEN yang diterima dari PT. SMI dengan jumlah sebesar Rp 750 miliyar, itu sebanyak Rp 250 miliyar akan diprioritaskan untuk mempercepat pemulihan perekonomian daerah melalui perbaikan sejumlah infrastruktur jalan yang tersebar di 10 kabupaten kota.

Ruas-ruas jalan yang diprioritaskan adalah jalan yang memiliki potensial terhadap sentral produksi pangan, kawasan industri smelter, kawasan menuju Geopark Tambora, kawasan terisolir, potensial ketahanan pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata.

Kemudian prioritas penggunaan dana pinjaman tersebut juga dimanfaatkan untuk pengembangan RSUP NTB senilai Rp 500 miliyar, sebagai sentral rumah sakit rujukan kesehatan bagi masyarakat serta mampu menghadirkan rumah sakit yang memiliki pelayanan standar internasional yang akan mendukung penyelenggaraan MotoGP 2022 dan event internasional lainnya.

BACA JUGA: Vaksinasi Merdeka Digelar NTB untuk Sambut HUT RI ke-76

Sementara itu, Direktur Utama PT. SMI, Edwin Syahruzad. menjelaskan, pinjaman ini merupakan respon dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan atas dampak dari pandemi Covid-19 yang memengaruhi ekonomi dan keuangan di setiap daerah. Tentunya, PT. SMI senantiasa berupaya mendorong pemda agar bisa mengatasi percepatan pemulihan ekonomi.

PT. SMI juga akan terus melakukan pemantauan atas penyaluran dana pinjaman ini agar pembangunan di daerah berjalan dengan baik. Pihaknya juga berharap dengan adanya pinjaman ini mampu meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik kepada masyarakat

“Kami mengharapkan peran serta seluruh pemerintah pusat dan daerah untuk mampu mengawal pencapaian tujuan yang diharapkan,” ujar Edwin.

Penandatanganan perjanjian pinjaman dari PT. SMI disaksikan secara langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala BPKP, Kepala Dinas PUPR, dan Ketua Komisi III DPRD provinsi NTB. Selain NTB, dalam waktu yang bersamaan Gubernur Provinsi NTT, Bupati Tulang Bawang Barat dan Bupati Pohuwato juga ikut melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman.

manikp@kominfo

Birokrasi dituntut untuk mampu bergerak cepat lincah efektif dan produktif, terlebih dalam situasi pandemi saat ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, dalam acara Pelantikan dan  Pengambilan Sumpah Jabatan, yang dilaksanakan di gedung Graha Praja Bhakti, kantor gubernur, Kamis (12/8).

Dalam sambutannya, Lalu Gita menjelaskan bahwa proses mutasi jabatan di lingkup ASN merupakan proses alamiah. Tentu dengan tujuan menyegarkan serta meningkatkan efektivitas birokrasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam lingkungan kerja yang strategis dan mengalami perubahan yang seiring dengan meningkatkan harapan masyarakat, maka mau tidak mau, suka tidak suka dan siap tidak siap, birokrat harus melakukan kerja kerja yang efektif kerja kerja yang produktif dalam rangka mencapai target-target yang sudah ditentukan.

“Birokrasi harus melakukan adaptasi mengantisipasi peluang dan tantangan yang terjadi untuk menghadapi wabah virus covid-19,” ujar Lalu Gita.

Sebagaimana menjadi pengetahuan bersama bahwa ada wacana yang sedang berproses dan segera akan final sebagai langkah kebijakan untuk melakukan peminjaman penganggaran di salah satu BUMN Menteri Keuangan. Tentu kebijakan ini diharapkan agar proses pembangunan di NTB dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, dalam menjaga momentum pembangunan ini termasuk di dalam mengawal merencanakan melaksanakan maupun memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan dalam melakukan peminjaman anggaran dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dibutuhkan langkah-langkah strategi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

“Kita kawal dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan sebuah output yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus memastikan bahwa pinjaman dengan skema-skema yang ada bisa dipenuhi kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan,” tegas Lalu Gita.

BACA JUGA: Pandemi Covid, Masalah Kesehatan Makin Banyak dan Kompleks

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan terhadap 11 orang pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang terdiri dari 4 pejabat eselon II dan 7 orang pejabat eselon III.

Empat pejabat eselon II yang dilantik, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, H. Ridwansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada sekretariat daerah NTB. Kemudian sebagai Kepala BPBD NTB, H. Sahdan yang sebelumnya menjabat Kepala PUPR NTB.

Selanjutnya, dilantik sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB adalah Zainal Abidin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kalak BPBD. Sementara, mantan Kepala Dinas ESDM digeser menjadi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB serta 7 orang pejabat eselon III lainnya mengisih berbagai jabatan yang ditetapkan.

manikpkominfo

Persoalan kesehatan yang semakin banyak dan kompleks di masa pandemi Covid-19 dibutuhkan strategi preventif berupa gaya hidup sehat.

LOTENG.Lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menyampaikan hal tersebut ketika membuka Workshop Posyandu Keluarga yang digelar oleh Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Tengah, di desa Batujai, Praya, Kamis (12/8).

Menurut Sitti Rohmi, belajar dari pandemi bahwa fasilitas kesehatan tak sanggup menangani kesehatan. Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang sumber dayanya membutuhkan waktu untuk disiapkan. Artinya, tindakan kuratif itu terbatas sehingga dibutuhkan intervensi dari awal.

“Oleh karena itu penyelesaiannya harus dari hulu dengan strategi promotif dan preventif dengan gaya hidup sehat”, ujarnya.

Bentuk intervensi kepada posyandu menjadi Posyandu Keluarga hanya memperkaya konten pelayanan, dengan fitur edukasi masalah sosial dan lainnya, sebab hal itu terjadi di masyarakat paling bawah, yang justru harus diberikan pemahaman terlebih dahulu.

“Begitu juga dengan masalah kesehatan, seperti stunting, gizi, sanitasi dan masalah sosial lain yang bisa dicegah dari dusun melalui Posyandu Keluarga”, kata Sitti Rohmi.

Capaian ePPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat elektronik) kabupaten Lombok Tengah (Loteng) juga masih di bawah 90 persen. Begitupula dengan angka stunting yang masih tinggi di angka 27,79 persen dari total 20 ribu kasus, berdasarkan data Rembuk Stunting pada Maret lalu.

Wagub mengingatkan, program pemerintah provinsi berbasis desa sejalan dengan 18 indikator SDGs yang menjadi target capaian desa.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Mekarsari Bisa Jadi Contoh Buat Loteng

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, H. Omdah, SKM mengakui, target capaian beberapa indikator kesehatan masih tertinggal begitupula dengan capaian Posyandu Keluarga.

“Data terbaru sudah 60 persen dari 1600 posyandu yang ada. Mungkin belum dimasukkan ke Sistem Informasi Posyandu nanti dicek lagi”, ujarnya.

Omdah menjelaskan, kondisi pandemi membuat sangat sulit berkoordinasi karena semua stakeholder sedang fokus penanganan pandemi. Namun demikian, harapan agar tahun ini Loteng dapat seratus persen Posyandu Keluarga terus diupayakan bersama pemkab Loteng dan stakeholder lain.

“Karena tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Dikes menyangkut layanan seperti literasi masalah sosial dan lain lain”, tuturnya.

jm

Posyandu Keluarga Mekarsari, Dusun Dahe, diharapkan menjadi contoh bagi posyandu lainnya yang ada di kabupaten Lombok Tengah.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, dalam kunjungannya ke dusun Dahe, desa Mujur, kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Kamis (12/8).

“Karena Posyandu Keluarga di Lombok Tengah jumlahnya masih di bawah lima puluh persen”, ujar Wagub.

Sitti Rohmi berpesan bahwa kesehatan adalah kemewahan apalagi di tengah pandemi. Ia berharap warga terus memanfaatkan posyandu, serta kader harus tetap bersemangat dengan keterbatasan.

BACA JUGA: Pelatihan Pelaporan Perkembangan Covid dengan Aplikasi BLC

Posyandu Keluarga Mekarsari melayani 137 kepala keluarga (KK). Kepala posyandu yang juga Ketua Forum Posyandu Praya Timur, Nur Faizah, kunjungan posyandu selama 2021 terus meningkat dan mencapai seratus persen.

Posyandu yang melayani ibu hamil, balita, lansia dan remaja, itu meski belum sepenuhnya mengedukasi warga tentang masalah sosial lain seperti buruh migran, perkawinan anak dan narkoba atau bank sampah, namun banyak inovasi yang dilakukan. Salah satunya adalah pemberian makanan tambahan yang berlangsung setahun penuh yang dibiayai sendiri dari dana yang dikumpulkan masyarakat.

“Belum terintegrasi tapi layanan konseling yang selalu dimanfaatkan oleh remaja selain tentang kesehatan juga dibekali informasi tentang itu”, jelas Nur Faizah.

Khusus remaja, tercatat sedikitnya 95 orang berkunjung setiap bulan dengan kasus umum anemia dan reproduksi.

Faizah menambahkan, meningkatnya status Posyandu Mekarsari menjadi Posyandu Keluarga, yang ditandai dengan penyerahan sertifikat oleh Wagub, menumbuhkan semangat warga maupun kader.

“Walaupun dengan lima orang kader selama ini kami berbuat maksimal dibantu oleh nakes puskesmas juga”, tuturnya.

jm

Pelatihan penggunaan aplikasi BLC bertujuan menguatkan data perkembangan kasus dari wilayah tingkat terendah, yaitu level Rukun Tetanggga (RT).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penanganan Covid-19 membutuhkan strategi yang baik dari hulu hingga hilirnya. Salah satu strategi hulu yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah penguatan data perkembangan kasus sampai tingkat terendah pada level RT yang diakumulasikan pada tingkat desa/kelurahan.

Untuk menunjang pelaporan yang baik tersebut maka pelaporan didukung oleh teknologi informasi dalam wadah aplikasi berbasis android, yang diberi nama BLC (Bersatu Lawan Covid). Aplikasi BLC ini digagas oleh Satuan Tugas Penanganan Covid Nasional.

Agar aplikasi ini bisa segera diterapkan, maka Sekretariat Daerah Provinsi NTB menggelar pelatihan penggunaan aplikasi BLC di Gedung Sangkareang, kantor gubernur, Kamis (12/8). Pelatihan yang digelar secara virtual ini diikuti oleh Satgas Covid se-Pulau Lombok, di tingkat desa atau kelurahan beserta para relawannya

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, aplikasi BLC dapat menjawab kebutuhan akan keakuratan data beserta perkembangannya dan kecepatan mengaksesnya.

“Aplikasi BLC agar difungsikan secara optimal yg dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan penanganan covid,” pesan Lalu Gita kepada peserta, saat membuka pelatihan BLC.