Realisasi Pendapatan APBD NTB berada pada nomor urut 11, yaitu berada di atas rata-rata realisasi dari 34 provinsi se-Indonesia.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi (pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB mengaku optimis, target pendapatan daerah yang sudah direncanakan dalam APBD 2021 bisa dicapai secara maksimal hingga akhir tahun.

“Sehingga kebutuhan belanja daerah yang sudah direncanakan bisa direalisasikan secara sempurna,” jelas Kepala Bappenda NTB, Amry Rakhman, di Mataram, Selasa (20/7).

Selanjutnya menurut Amry Rakhman, realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah dicapai tersebut karena adanya perencanaan dan penggunaan pendapatan belanja daerah yang sudah cukup baik.

“Hal tersebut karena adanya perencanaan dan penggunaan pendapatan belanja daerah yang sudah cukup baik oleh perangkat Daerah yang dikoordinir oleh TAPD Provinsi NTB,” ungkapnya.

Capaian ini dilakukan berdasarkan potensi yang realistis dan mungkin untuk dicapai seiring dengan masih terjadinya pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi wilayah yang belum normal, sehingga realisasi pendapatan masih relatif baik.

BACA JUGA: Sembako dibagikan untuk Warga Mataram yang Terdampak PPKM

diskominfotikntb

Presiden Jokowi Sumbang Sapi Simental berbobot 1,25 ton, untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 H di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sapi untuk kurban tersebut dibeli langsung dari peternak lokal.

KSB.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, dr. Khairil Akbar, mengatakan, tahun ini NTB kembali mendapat sumbangan sapi kurban dari Presiden Jokowi yang dibeli di salah satu peternak asal Lombok Timur.

Sapi Simental, ini, kata peternaknya, dirawat selama empat tahun dan khusus disiapkan untuk Presiden Jokowi sebagai sapi kurban. Untuk pemberian makanan selalu menggunakan pakan alami sehingga kondisi sapi tetap sehat dan memiliki bobot 1 ton lebih.

“Alhamdulillah pembelian langsung dari peternak lokal dan tahun ini disembelih di Kabupaten Sumbawa Barat,” ungkapnya usai meninjau langsung proses pemotongan hewan kurban sumbangan dari Presiden Jokowi tersebut di halaman Kantor Bupati, Selasa (20/7).

BACA JUGA: Personil Khusus diterjunkan Guna Mengawasi Hewan Kurban

dr. Khairil, mengatakan, daging sapi kurban itu diikhtiarkan untuk diberikan kepada masyarakat Sumbawa Barat pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah, tahun ini. Ke depannya, hewan kurban sumbangan presiden di tahun-tahun berikutnya akan disalurkan juga ke seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Sehingga diharapkan sumbangan presiden itu dapat memenuhi nutrisi dan meningkatkan imun masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.

“Karena sapi ini merupakan sapi yang diternak khusus dengan pengawasan dan pemeriksaan dari para dokter hewan. Sehingga keamanan dan kesehatan sapi jenis Simental ini benar-benar dijaga,” tegasnya.

Selain itu, meski di tengah masa pandemi dan PPKM, sebanyak 15.000 ekor lebih hewan kurban berhasil terjual ke luar NTB, khususnya pulau Jawa. Hal ini tentu berdampak positif khususnya untuk meningkatkan swasembada daging dan kesejahteraan masyarakat peternak di momen Idul Adha.

manikp@kominfo

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerjunkan 825 personil khusus untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan kurban Hari Raya Idul Adha 1442 H.

KSB.lombokjournal.com ~ Tim pengawasan tersebut merupakan gabungan dari para dokter hewan dan tim dari berbagai stakeholder terkait yang akan memeriksa dan mengawasi, baik sebelum hewan dipotong atau sesudah kurban dipotong di seluruh kabupaten/kota se-NTB. Hal itu, untuk memastikan bahwa daging kurban yang disalurkan aman dan higienis serta steril untuk dikonsumsi masyarakat.

“Kita akan terus memastikan bahwa hewan kurban yang dinikmati oleh masyarakat benar-benar aman dan sehat,” ungkap Kepala Dinas Peternakan dan KesehatanHewan (Disnakeswan) NTB, dr. Khairil Akbar, saat mewakili gubernur meninjau pemotongan hewan kurban di Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (20/7).

dr. Khairil, mengatakan, tim pengawasan dari provinsi akan bekerjasama dengan tim pengawasan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya mereka melakukan pemantauan daging kurban hingga H+1 perayaan Hari Raya Kurban.

“Setiap tahun, Disnakeswan tetap membentuk tim untuk pengawasan dan pengendalian terhadap kesehatan hewan kurban sehingga daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar aman dan sehat,” tandasnya.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Sumbang Sapi Simental Untuk Kurban di NTB

manikp@kominfo

Insentif nakes yang sudah dibayarkan hingga Bulan Juni mencapai 21,303 miliar rupiah atau 43,1 persen.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Selain itu, informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan, untuk insentif vaksinator sampai bulan Juni juga sudah dibayarkan sebesar Rp 747 juta rupiah.

Asisten III Sekretariat Provinsi, Nurhandini Ekadewi, mengatakan, insentif bagi nakes (tenaga kesehatan) di bawah lingkup pemprov sudah dibayarkan sejak Januari sampai Juni 2021.

“Sebelum refocusing, insentif itu dibayarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada tenaga kesehatan”, jelas Eka.

Terkait Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pemerintah daerah, Eka menegaskan berbeda dengan daerah lain, sebelum refocusing pembayaran insentif nakes dilakukan melalui BLUD sebelum pembayaran oleh pemprov dicairkan.

“Saat SPM diperiksa, pembayaran bulan Juni sedang berproses untuk mengganti dana yang dikeluarkan oleh BLUD”, tambahnya.

BACA JUGA: Tanda Tangan Digital Solusi bagi Maraknya Pemalsuan Dokumen

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri menambahkan, insentif nakes tahun ini realisasinya cukup bagus.

”Koordinasi dengan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), pembayarannya sudah bagus,” ujar Lalu Hamzi.

Ia menegaskan, insentif nakes tetap menjadi prioritas pemprov di masa pandemi covid dan menjadi atensi pemerintah kabupaten/kota agar hak-hak nakes yang berjuang selama pandemi covid bisa terbayarkan.

jm

Tanda tangan digital diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna meminimalisir terjadi pemalsuan dokumen dengan mengatasnamakan identitas pejabat.

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Kejahatan tersebut berupa pemalsuan tanda tangan, bahkan hingga cap stempel yang dengan mudah diduplikat.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, mengatakan, penerapan tanda tangan digital bertujuan untuk meningkatkan keabsahan dokumen yang mengatasnamakan identitas pejabat melalui tanda tangan digital, sehingga tingkat validasi sebuah dokumen dapat dipertanggung jawabkan.

“Sekarang ini masyarakat dengan mudah melakukan pemalsuan tanda tangan dengan cara menscan, baik itu tanda tangan bahkan cap stempel juga bisa dengan mudah dibuat, sehingga pentingnya adanya tanda digital ini agar keabsahan dokumen dapat terus terjamin,” tutur Najamuddin, dalam sambutannya pada acara Peluncuran Aplikasi Bank Data dan Tanda Tangan Digital Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung di aula kantor bupati, Senin (19/7).

Adanya tanda tangan digital mencakup beberapa data dari identitas pemilik, seperti halnya sidik jari dan berbagai dokumen yang memastikan keabsahan dokumen tersebut.

“Tanda tangan biasa sangat mudah untuk ditiru saat ini, tetapi tanda tangan elektronik memiliki keakuratan yang sangat kuat. Seluruh identitas dari pejabat benar–benar terlihat, seperti ada analisa forensik seperti sidik jari orang yang tidak memiliki kesamaan oleh siapapun,” tutur Najamuddin.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo Lombok Utara, H. Muhammad, juga menjelaskan betapa pentingnya tanda tangan digital guna menghindari dari berbagai kecurangan.

Selain itu, tanda tangan digital sebelum dilakukannya peluncuran sudah melalui berbagai tahap pengkajian dan verifikasi.

“Proses tanda tangan digital sudah melalui proses pengkajian dan verifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik yang berada di bawah naungan Badan Siber Dan Sandi Negara RI,” ungkapnya.

BACA JUGA:

• Nakes NTB, Insentifnya sudah Dibayarkan hingga Bulan Juni
• Paket Sembako Untuk Masyarakat Terdampak PPKM Darurat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  membagikan 1300 paket sembako kepada masyarakat terdampak PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Paket sembako yang dibagikan kepada ojol (ojek online), pedagang asongan, kaki lima dan masyarakat miskin lainnya, tersebut, berupa beras dan kebutuhan harian lain.

“Hari ini di seputaran Pondok Prasi, Ampenan bagi keluarga nelayan”, ujar Asisten III, Nurhandini Ekadewi, di Mataram, Senin (19/7).

Nurhandini mengatakan, kegiatan ini inisiatif spontan dari para kepala OPD yang peduli dengan cara mengumpulkan dana. Selama masa PPKM banyak sektor ekonomi yang terdampak terutama bagi mereka yang harus mencari nafkah harian.

Asisten II, Ridwansyah didampingi beberapa kepala OPD saat menyerahkan bantuan mengatakan agar bantuan dapat dimanfaatkan sebaik baiknya.

“Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan”, ucap Ridwansyah.

Sementara itu, Hamdan, juru parkir Pasar Kebon Roek, mengaku senang dengan bantuan yang diterimanya. Sedangkan, ibu Nafiah, pedagang ikan di Pondok Prasi, menghimbau agar bantuan bisa merata diperoleh warga lain.

“Masih banyak yang belum dapat. Mudah mudahan besok bisa dikunjungi lagi”, ujarnya.

BACA JUGA: Penanganan Covid-19; Melihat dengan Mata Lebah Atau Lalat

jm

Dalam Lomba Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA 2021, peringkat NTB naik posisi ke-3, yang sebelumnya pada peringkat 15.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Peringkat NTB naik posisi ke-3 dalam Lomba Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA 2021 Kementerian Dalam Negeri, setelah bulan lalu masih terbawah kemudian peringkat 15 dan melesat ke posisi 3 nasional.

“Saat ini kita termasuk provinsi inovatif bersama Jateng dan Sumsel dengan skor 54,3. Selisih tujuh poin dengan daerah di peringkat pertama. Sedangkan sepuluh kabupaten/ kota kita ada di peringkat 15 nasional”, jelas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Najamuddin Amy, di Mataram, Kamis (15/7).

Hal tersebut jelas Bang Najam karena pelaporan 35 inovasi ke Litbang Kemendagri disertai input data dan dokumen pendukung yang telah komprehesif dan divalidasi. Inovasi itu diantaranya NTB Care, E Samsat, E Lestari dan Sistem Informasi Posyandu yang masih optimis digadang sebagai peringkat pertama kategori sangat inovatif bersama inovasi lainnya sebelum 18 Agustus depan.

Penghargaan IGA sendiri pada tahun lalu memberikan penghargaan kepada 195 daerah. 31 daerah dengan kategori sangat inovatif diantaranya diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).

Dalam prosesnya, 36 indikator yang digunakan dalam Indeks pengukuran menghasilkan rangking indeks inovasi daerah di tiap klaster provinsi, kabupaten/kota, daerah tertinggal dan daerah perbatasan.

“Masih ada waktu untuk memperbaiki kelalaian pelaporan dan input data kemarin karena banyak terobosan yang sudah kita lakukan”, tandas Najamuddin.

BACA JUGA: Metode SRI dan Jarwo, Meningkatkan Produksi Petani Padi

Sementara itu, Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, data hari ini pukul 12.00 Wita peringkat NTB naik signifikan. Tahun 2020 lalu, Kemendagri menjaring 17.779 inovasi dari 484 pemerintah daerah.

“Selain berkompetisi, daerah juga perlu membina kerjasama dan mengoptimalkan kekhasan daerah sebagai inovasi”, ujar Agus.

jm

Metode tanam padi dengan kombinasi System of Rice Intensification (SRI) – Jajar Legowo (Jarwo) pada Program Integrated Farming System (IFS), dapat meningkatkan produksi petani.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Pesan tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, pada kegiatan panen padi sistem tanam SRI kombinasi Jarwo, di dusun Dasan Baru Tojong-Ojong, desa Selebung, kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Kamis (15/7).

“Cara dan inovasi ini, harus mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian petani,” kata Zulkieflimansyah, di lokasi Depot Sekolah Lapang IFS daerah Irigasi Gde Bongoh.

Namun sistem ini juga bukan hanya sementara tapi harus  mampu dikembangkan dan disosialisasikan secara masif. Menurutnya, petani sering menyepelekan himbauan, karena kebiasaan menanam padi selama 3 kali dalam setahun.

Nah, kalau tidak memahami secara ilmu pengetahuan untuk menanam selang seling padi, palawija dan padi, sulit bagi petani, karena sudah menjadi kebiasaan. Oleh sebab itu, tunjukan hasil dari pola tanam tersebut.

Biasanya petani akan mengubah kebiasaannya apabila melihat hasil yang lebih baik, sehingga terobosan dan keteladanan cara penanaman sistem ini harus diperlihatkan dengan contoh hasil yang lebih baik dari hasil produksi petani tersebut.

“Dengan sistem ini tiba-tiba produktifitasnya meningkat tajam, lebih besar dari hasil yang biasa, maka tanpa diajak pun petani akan mengikuti,” tutur gubernur.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, Fathul Bahri, mengatakan, untuk mendukung hal itu, ia akan menyelesaikan bendungan mujur guna mengatasi ketersediaan air dalam sektor pertanian dan perkebunan.

Walaupun di tengah berbagai persoalan seperti terjadi pergolakan sosial dan pembebasan lahan untuk mendukung penyelesaian bendungan tersebut.

“Ini semua untuk meningkatkan hasil pertanian demi kesejahteraan petani,” ujar Fathul Bahri.

BACA JUGA: Beras Jadi Bentuk TPP PNS, Upaya Menstabilkan Harga Gabah

Kadis PUPR, H. Sahdan, menjelaskan sistem ini pada dasarnya untuk mengatur penggunaan air dalam proses penanaman padi.

“Karena sumber air di hulu ini berlimpah, bagaimana siklus pengairannya mampu sampai ke hilir,” ujarnya.

Selain persoalan air, yang harus menjadi konsentrasi petani untuk meningkatkan produktifitas padi adalah pola tanam serempak dan bersama dengan sistem selang seling padi dan palawija.

edy

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana mulai awal Agustus 2021, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS, bukan hanya diberikan uang, namun diberikan komoditas berupa beras 10 Kg.

LOTENG.lombokjournal.com ~ “Tujuannya agar menjaga harga gabah stabil demi kesejahteraan petani dan UMKM lokal NTB,”kata Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat menghadiri Kegiatan Panen Padi ”Demplot Kombinasi Metode System of Rice Intensification (SRI) – Jajar Legowo (Jarwo)” Program Integrated Farming System (IFS), di  dusun Dasan Baru Tojong-Ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Kamis (15/7).

Lebih lanjut jelas Zulkieflimansyah, bahwa beras yang diberikan ini berasal dari pabrik yang membeli gabah dari petani lokal, sehingga ada kesinambungan permintaan dengan harga gabah agar mendekati kestabilan.

Pegawai di pemprov ada sekitar 13.000 orang, kalau tiap bulan dengan TPP diberikan beras 10 Kg maka akan ada pabrik penggilingan yang akan terus hidup.

“Apalagi kualitas beras kita sangat baik, tidak kalah dengan daerah lain,” ucapnya.

Pabrik penggilingan yang dipilih adalah yang mau membeli gabah dari para petani lokal NTB. Sehingga bila konsep ini juga diterapkan di Lombok Tengah dan kabupaten/kota lainnya, maka akan sangat membantu harga gabah petani tetap stabil dan tidak anjlok.

Gubernur berharap, Bupati Lombok Tengah mengikuti langkah ini, minimal awal bulan September untuk mengawalinya.

BACA JUGA: Metode SRI dan Jarwo, Meningkatkan Produksi Petani Padi

Selain itu pemerintah daerah juga harus tegas agar tidak ada permainan dalam pembelian gabah di petani dan beras di pabrik penggilingan. Buatkan aturan dan mekanisme yang baik.

Setelah tahun ini pemberian beras, tidak menutup kemungkinan produk selanjutnya yang akan dibagikan dengan TPP adalah produk seperti kopi, teh, minyak kelapa dan produk UMKM lainnya.

“Oleh sebab itu, kita ikut membantu produk UMKM dan ada kebanggaan kita menggunakan dan mengkonsumsi karya putra-putri daerah,” tutur gubernur.

Setelah terpenuhi kebutuhan dalam daerah, dengan adanya kost of learning, produk-produk NTB dapat dijual ke luar daerah se-Indonesia bahkan dunia.

“Perjalanan panjang, selalu harus dimulai dengan keberanian memulai dengan langkah pertama,” ujar Zulkieflimansyah.

edy

Maraknya pembajakan akun medsos terutama aplikasi WhatsApp sungguh meresahkan, jika tak hati hati, masyarakat bisa menjadi korban penipuan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Akun WA yang kena hack (bajak) biasanya mengirimkan permintaan transfer uang ke rekening tertentu. Seringkali, karena nomor kerabat dan relasi yang dibajak sangat dikenal membuat penerima kurang berhati hati.

Hal ini bisa dicegah adalah dengan tidak melayani percakapan, mencermati kesesuaian nama rekening dalam pesan atau melakukan konfirmasi pada orang lain yang juga mengenal akun tersebut jika terdapat kejanggalan.

“Sikapi dengan hati hati jangan direspon langsung apalagi, “baperan”, karena nomor yang tertera sangat dikenal dan ada di daftar kontak”, jelas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Najamuddin Amy, di Mataram, Rabu (14/7).

Najamuddin Amy menambahkan bahwa selain masyarakat umum, kasus pembajakan akun medsos ini juga menimpa beberapa pejabat pemerintah.

Selain menyikapi akun medsos yang ditengarai bermodus penipuan, hal lain yang harus dilakukan adalah berhati hati pada pesan WA yang dapat mengambil alih atau membajak akun. Beberapa yang sudah diketahui adalah pesan pengisian voucher game online dan permintaan data pribadi saat mengakses aplikasi tertentu secara sengaja atau tidak sengaja.

“Hati hati juga dengan kebocoran data pribadi. Jangan mudah memberikannya untuk aplikasi atau laman daring tertentu yang tidak jelas tujuannya atau tidak resmi untuk verifikasi karena akan membuka peluang pembajakan”, tegasnya.

BACA JUGA: Mitigasi Bencana NTB di Forum UNDP Indonesia’s SDG Talks

jm