Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil menuntaskan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

KSB.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi capaian yang telah berhasil diraih pemerintah KSB, dalam acara Deklarasi KSB Tuntas Pilar STBM yang berlangsung secara virtual bersama Kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Bappenda NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinas LHK NTB, dan Pemdes NTB, Kamis (19/8).

“Apresiasi saya berikan atas kinerja dari Pokja STBM KSB, sebagai pos terdepan dalam pelaksanaan program STBM di KSB. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai stakeholder terkait dan seluruh masyarakat,” kata Sitti Rohmi

Sitti Rohmi menuturkan bahwa KSB memiliki keistimewaan sehingga bisa meraih keberhasilan, semua itu dikarenakan metode gotong royong yang dilakukan oleh Agen Pemberdayaan Gotong Royong.

“Dengan gotong royong akan bisa dituntaskan dengan cepat dan sukses, mulai dari rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa, penanganan pandemi sampai dengan penerapan pilar STBM,” ujarnya.

Sitti Rohmi berharap program ini dapat menjadikan masyarakat KSB terus menjaga kualitas hidup. Semakin termotivasi untuk lebih memahami dan berperilaku higienis dan sanitasi yang sehat serta dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat di NTB dan Indonesia.

5 pilar SBPM sangat sejalan dengan yang diikhtiarkan pemprov dengan program revitalisasi posyandu, di mana posyandu tidak hanya melayani bayi dan ibu hamil tetapi melayani seluruh warga dusun. Posyandu tersebut dikenal dengan Posyandu Keluarga.

BACA JUGA: Posyandu Jadi Pusat Edukasi dan Sosialisasi Program Unggulan

Sementara itu, Bupati KSB, H. W. Musyafirin, mengatakan bahwa Salah satu isi dari naskah deklarasi STBM, yakni seluruh masyarakat KSB tidak buang air besar sembarangan, seluruh masyarakat KSB telah melaksanakan cuci tangan pakai sabun di air mengalir, seluruh masyarakat KSB telah melaksanakan pengolahan air minum dan makanan rumah tangga sebelum dikonsumsi, seluruh KSB telah melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan seluruh masyarakat KSB telah melakukan pengamanan limbah cair rumah tangga.

“Kami akan selalu berusaha menciptakan kondisi 5 pilar STBM yang lebih baik semoga tekat dan ikhtiar kami selalu mendapatkan kemudahan dan ridho Allah SWT,” tuturnya.

ser

Revitalisasi Posyandu yang kuat menjadikannya sebagai pusat edukasi dan sosialisasi berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Revitalisasi Posyandu masih tetap menjadi penekanan utama Wakil Gubernur NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, dalam berbagai kesempatan. Revitalisasi Posyandu harus diperkuat mulai dari tingkat dusun agar bisa dijadikan sebagai pusat edukasi dan sosialisasi berbagai program unggulan NTB. Baik masalah pendidikan kesehatan, lingkungan ketenagakerjaan, ekonomi dan persoalan-persoalan mendasar yang tengah dihadapi masyarakat saat ini.

Penegasan itu disampaikan Wagub NTB pada Rakor Provinsi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 2020 dan Membangun Sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Tenaga Ahli Pendamping Profesional dalam Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa (TPD), di Lombok Astoria Hotel Mataram, Rabu (18/8).

Dihadapan peserta dari unsur perwakilan kepala desa, kepala Bappeda kabupaten, TPD, unsur Kecamatan, DPMPD Kabupaten, Wagub mengingatkan agar para kepala desa memiliki perhatian yang serius terhadap keberadaan posyandu. Pasalnya melalui posyandu program-program pembangunan di desa yang juga menjadi bagian dari program unggulan bisa bersinergi dan saling memperkuat layanan kepada masyarakat dari seluruh sektor pembangunan itu sendiri.

“Dana Desa (DD) yang selama ini dikucurkan bagi setiap desa hendaknya bisa lebih bermanfaat secara produktif dan tepat sasaran bagi seluruh komponen pembangunan dan bisa bersinergi dengan baik antara program pemprov dan pemkab. Sehingga dengan demikian pengelolaan DD bisa memberikan multi manfaat secara efektif dan efisien. Saya juga menginginkan agar pendataan komprehensif berbasis desa dari apa yang sudah kita lakukan di desa bisa dilakukan secara online, cepat, tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Transformasi Digital Butuh Peningkatan SDM Aparatur Negara

Sementara itu, Kepala DPMPD NTB, H. Azhari, menjelaskan bahwa dalam upaya implementasi SDGs Desa untuk NTB Gemilang banyak pilar yang bisa terintegrasi bagi penyelerasan setiap program unggulan, baik pemprov maupun kabupaten. Dalam pencapaian SDGs itu sendiri bisa merangkum berbagai sektor, seperti penddikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, tata kelola pemerintahan desa, sosial kemasyarakatan dan lainnya.

Azhari menyebut Revitalisasi Posyandu bisa mengakomodir dan memecahkan berbagai persoalan tidak saja persoalan kesehatan, namun berbagai persoalan sosial kemasyarakatan bisa ditangani. Karena itu dana desa bisa dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung program kerja posyandu.

her-ikp-kominfotik

Transformasi digital tidak hanya melihat aspek teknologi dan data saja, namun juga kapasitas sumber daya aparatur negara.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat, sehingga semua sektor kehidupan dituntut untuk terus mengikuti dan melakukan transformasi digital.

“Tetapi transformasi digital tidak hanya melihat aspek teknologi dan data saja, namun juga kapasitas sumber daya aparatur negara. Disinilah peran strategis dan tanggung jawab pranata komputer,” kata Asisten 2 Setda, Muhammad Husni, dalam Diskusi Forum Koordinasi Pejabat Fungsional Pranata Komputer lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Aula Gemilang Kantor Dinas Kominfotik, Kamis (19/8).

Pranata komputer merupakan kunci utama dalam menjalankan roadmap dan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi pemerintah. Sehingga, pejabat fungsional pranata komputer diharapkan dapat memastikan transformasi digital berjalan lancar, selaras dengan rencana pembangunan daerah.

Melihat peran pranata komputer yang begitu strategis, maka dituntut untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi komunikasi (TIK). Karena kemajuan era ini harus diimbangi juga dengan pengetahuan dan penguasaanya agar kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan cara yang terbaik.

“Pranata komputer harus mempunyai inisiatif untuk terus mengupgrade skill teknisnya melalui berbagai pelatihan, seminar, diskusi komunitas dan akan sangat bagus lagi jika bisa mendapatkan sertifikasi keahliannya,” harap Husni.

Selain itu, kemajuan TIK juga sedikit banyak memunculkan residu, acaman kejahatan siber seperti serangan virus, mallware, pencurian data pribadi, penipuan online dan sejenisnya. Oleh sebab itu, di sinilah kualitas pejabat fungsional pranata komputer harus mampu mengendalikan dan mengatasi berbagai ancaman siber tersebut.

“Pejabat fungsional pranata computer, agar terus berkarya dan meningkatkan kapasitasnya demi daerah dan negara,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, menyatakan bahwa peran pejabat fungsional pranata komputer ini sangat strategis di era digitalisasi saat ini, karena kebutuhan akan TIK menyasar semua sektor dan komponen serta sendi kehidupan.

Revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19 yang telah melanda hampir 2 tahun ini menuntut percepatan proses transformasi digital di segala sektor dan aspek kehidupan.

“Disrupsi yang terjadi merubah cara kita bekerja, cara anak-anak kita belajar, cara kita bertransaksi yang sebelumnya dilakukan secara luring, berubah menjadi daring melalui teknologi informasi,” ujar Najamuddin.

Secara nasional, percepatan transformasi digital dilaksanakan melalui Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Hal ini sejalan dengan program unggulan NTB Gemilang yaitu SPBE NTB dan Satu Data NTB.

“Transformasi digital tersebut kita kawal juga di daerah kita dengan menerbitkan Perda No. 3 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik dan Peraturan Gubernur No. 59 tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ujarnya.

edy

Sambut World Superbike (WSBK) 2021 dan MotoGP 2022, Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berbenah menyiapkan semua sektor pendukung demi kelancaran gelarannya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan Asisten 2 Setda Provinsi, Muhammad Husni, saat memimpin Rakor Optimalisasi Dukungan dan Kemanfaatan Daerah dalam Penyelenggaraan Event Dunia, secara virtual dengan seluruh OPD dan lembaga terkait, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (18/8).

“Apalagi pembangunan sirkuit Mandalika Street Sircuit sudah mencapai 100 persen, menjadikan NTB sebagai tuan rumah event dunia ini, harus dipersiapkan dengan matang betul,” kata Husni.

Mewakili Sekda, Husni menegaskan agar segala infrastruktur dan persiapan lain harus memiliki progress dan target yang jelas. Seperti persiapan transportasi darat, laut dan udara, harus punya progress yang jelas, sehingga cepat dirampungkan persiapannya.

Begitu juga, dukungan sarana dan prasana seperti seperti pelabuhan, bandara, penginapan, rumah sakit dan persoalan lingkungan, infrastruktur jalan maupun keamanan, termasuk kesiapan daerah kabupaten/kota dalam menyambut gelaran ini.

Disamping itu, penyerapan vaksinasi bagi pelaku pariwisata dan masyarakat dilingkar kawasan Mandalika juga harus mencapai 50-70 persen. Karena ini menjadi bagian dari upaya agar di masa pandemi, event ini dapat berjalan sesuai rencana.

BACA JUGA: Sinergi Penguatan Psikososial Anak di Daerah Rawan Bencana

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi, menyatakan bahwa selain rakor dengan jajaran pemprov, pihaknya seringkali juga membahasnya dengan Kemenparekraf untuk persiapan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga ada paket-paket wisata maupun hiburan serta produk dari UMKM yang dapat dinikmati oleh pengunjung yang datang dari berbagai belahan dunia.

“Agar masyarakat NTB bisa mengambil manfaat dari event ini,”ujar Yusron.

Mewakili GM Pelindo 3 Lembar, IGB Sumbawanto, menyampaikan bahwa
alur dan rambu untuk hotel terapung telah siap, termasuk hal teknis lain terus di-finishing.

“Fasilitas terminal di Gili Mas sudah siap 100 persen,” jelasnya.

Sedangkan dari pihak Angkasa Pura I Lombok, Hulman Wesly, mengatakan saat ini sedang menyelesaikan pembangunan bandara. Pengerjaan pembangunan terminal berproses 98.3 persen.

“Targetnya akan rampung di bulan September. Begitupun pemetaan frekuensi penerbangan dan seat capacity dari/ke BIL,” tutur Hulman.

edy

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB), membangun sinergi penguatan psikososial anak di daerah rawan bencana.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sinergi yang dibangun adalah berupa Pelatihan Pemberian Dukungan Psikososial bagi Lembaga Layanan Berbasis Masyarakat di Kawasan Kebencanaan, yang digelar di Hotel Golden Palace Mataram, Kamis (19/8). Kegiatan ini dilaksanakan di NTB sebab merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.

Menurut Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA, Dra. Elvi Handraeni, bahwa setidaknya terdapat 5 sampai 9 potensi bencana yang ada di NTB. Untuk bisa mempersiapkan keadaan darurat terutama terkait perlindungan terhadap anak maka diperlukan upaya pencegahan, yang salah satunya dengan meningkatkan kewaspadaan.

“Hari ini bapak ibu sekalian kita semua mendapatkan bimbingan teknis, bagaimana nanti kita jika ada bencana, bapak ibu sekalian dapat melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dimana salah satu kelompok rentan selain perempuan di dalam bencana adalah anak,” ujar Elvi, dalam paparannya.

Elvi melanjutkan bahwa di dalam suatu bencana, anak mempunyai banyak sekali kebutuhan yang harus diperhatikan, di antaranya adalah masalah keselamatan, pendidikan dan psikologisnya. Selain itu, salah satu dampak bencana lainnya terhadap anak adalah masalah perkawinan anak dan trafficking.

“Mereka mudah sekali trauma, dan kita lah yang akan mengurangi trauma mereka,” tegas Elvi.

BACA JUGA: World Superbike 2021 dan MotoGP 2022, Pemerintah Berbenah

Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, yang menjadi fasilitator kegiatan ini, mengungkapkan bahwa Provinsi NTB selain sebagai daerah dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi, saat ini juga dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap anak.

Oleh karenanya, untuk mencegah penularan dan dampak kesehatan dari Covid-19 terhadap anak, pemerintah terus berupaya mempercepat serapan vaksin terhadap anak, terutama yang berusia antara 12 sampai 18 tahun.

Ia melanjutkan, terdapat sekitar 533.491 anak yang harus divaksin di NTB. Namun hingga saat ini baru 19.698 yang telah divaksin dosis I, dan 8.650 yang telah divaksin dosis II. Pemerintah Provinsi NTB akan terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi termasuk akan melakukan kegiatan vaksin massal, sehingga seluruh pihak dapat ikut membantu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap pentingnya vaksinasi Covid-19 kepada anak.

“Sekitar awal bulan september, bekerjasama dengan dikbud dan pramuka kita akan mencoba melakukan kegiatan vaksin masal kepada para siswa,” ujarnya.

Husnanidiaty juga berharap agar pelatihan ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta dari relawan lembaga layanan berbasis masyarakat dan beberapa perangkat daerah terkait serta diikuti juga oleh peserta dari Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Vaksinasi merupakan dukungan M16 terhadap percepatan proses herd immunity dan mendorong masyarakat tidak lagi ragu dan takut divaksin agar pandemi Covid-19 bisa segera teratasi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Vaksinasi yang digelar M16 bekerjasama dengan RSUP NTB dan Tuwa Kawa Cafe, di Coffee Shop Tuwa Kawa, Rabu (18/8), berlangsung lancar dan Tertib. Sejak pagi jam 09.00 wita masyarakat berdatangan mengikuti vaksinasi dengan standar prokes.

“Alhamdulilah program vaksinasi gratis yang digelar M16 bekerjasama RSUP NTB mendapat antusiasme dan atensi dari masyarakat. Hal ini terbukti mereka mendatangi lokasi vaksinasi sesuai protokol kesehatan,” kata Ketua Panitia, L. Athar Fathullah.

Menurut Athar, kegiatan vaksinasi adalah salah satu bentuk dukungan M16 untuk mempercepat proses herd immunity selain untuk menyambut gelaran motoGP . Selain itu M16 mendorong masyarakat di NTB tidak lagi ragu dan takut divaksin agar pandemi covid 19 bisa segera teratasi.

“M16 akan terus mengkampanyekan pentingnya vaksinasi untuk mempercepat herd immunity ,” imbuh Athar.

Sementara itu salah satu peserta vaksinasi, Murdani, menyambut baik bakti sosial vaksinasi ini sebagai bentuk kepedulian civil society di NTB dalam mendukung pencegahan perluasan covid 19.

“Saya hari ini mengikuti vaksinasi karena ingin melindungi diri sendiri maupun masyarakat agar tidak terkena dampak dari covid 19,” ujar Eksekutif Daerah Walhi NTB.

Salah satu Komisioner Bawaslu NTB, Suhardi serta Kasi Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan Islam, Nasrullah, beserta puteranya tampak mengikuti kegiatan vaksinasi. Bahkan mereka tampak akrab dengan peserta lain sebelum mendapat giliran divaksin.

“Saya senang dengan setting panggung vaksinasi yang digelar M16 dan Tuwa Kawa yang diselingi hiburan dan tidak mengesankan suasana kaku,” kata Nasrullah.

“Baru kali ada kegiatan vaksinasi yang dapat hiburan, konsumsi dan doorprize gratis. Salut buat M16 dan Tuwa Kawa,” imbuh Suhardi.

BACA JUGA: 300 Tukik Dilepasliarkan Di Pantai Bangsal

Ketua Pelaksana Vaksinasi dari RSUP NTB, dr. Yuti Dwi Suharyani, menyambut baik gelaran vaksinasi yang digelar M16 dan Tuwa Kawa. Dan guna mempercepat proses vaksinasi saat ini pihak RSUP sedang mengadakan program mobile vaksin.

“Pihak RSUP siap melayani permintaan secara kolektif masyarakat yang ingin divaksin ,” tutur dr. Yuti.

me

Para Penyelam BUMN di NTB memeriahkan HUT RI Ke-76 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di dalam laut Pantai Senggigi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-76, diving club BUMN di NTB yang terdiri dari Telkom, Angkasa Pura I, BNI, Taspen, Kimia Farma dan Garuda Indonesia, melakukan kolaborasi dengan Mandalika Dive Lombok. Mereka menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dan lomba khas HUT kemerdekaan di dalam laut Pantai Senggigi, dengan penerapan protokol kesehatan, Selasa (17/8).

Berbagai Lomba khas tersebut, yaitu tarik tambang, tebak kata, memindahkan bola dan memindahkan bendera tidaklah mudah untuk dilakukan, sebab dilakukan di kedalaman laut kurang lebih enam meter, yang menjadi tantangan tersendiri.

Upacara pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan langsung dari bawah laut menjadi acara puncak dari rangkaian kegiatan kolaborasi antar BUMN di NTB ini. Pantai Senggigi dipilih karena merupakan salah satu destinasi wisata yang sudah mendunia.

General Manager Telkom NTB, Syaiful Rohman, sebagai salah satu peserta upacara menyampaikan bahwa pelaksanaan upacara dari bawah laut ini sekaligus dapat mengenalkan kembali potensi laut maupun destinasi wisata khususnya di Lombok.

”Ternyata tidak hanya daratan Lombok yang cantik, bawah lautnya pun tidak kalah menarik. Saya juga yakin jika dikemas dengan baik dapat menarik perhatian untuk dieksplor oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, karena venue-nya indah, atraksi menarik, akomodasi lengkap serta higienis ditambah masyarakatnya ramah” ucap Syaiful.

Pada upacara pengibaran bendera, GM Angkasa Pura, I Lombok Nugroho Jati, bertindak sebagai pemimpin upacara sekaligus sebagai pembaca teks proklamasi. Seluruh peserta mengikutinya dengan khidmat dan upacara berjalan dengan lancar. Upacara pengibaran bendera merah putih ini diakhiri dengan defile atau arak-arakan dari seluruh peserta upacara sambil membawa bendera masing-masing instansi.

BACA JUGA: HUT RI ke-76, Gubernur Serahkan Remisi Kemerdekaan Bagi WBP

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Kominfo NTB, Najamuddin Amy mengapresiasi kegiatan kolaborasi tersebut sebab kegiatan ini tidak sekedar memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI saja, tetapi juga menginspirasi masyarakat luas untuk selalu menjaga dan mencintai lingkungan maupun kekayaan alam kita yang berlimpah-limpah.

Remisi atau pengurangan hukuman bagi WBP diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Haris Sukamto menyerahkan remisi Umum Tahun 2021 kepada tiga perwakilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Selasa (17/08).

Penyerahan remisi atau pengurangan hukuman bagi WBP tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui virtual yang diikuti secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Haris Sukamto menjelaskan bahwa perolehan remisi untuk wilayah NTB berjumlah 2.410 orang yang terbagi dalam dua kategori. Pertama, Pidana Umum dengan jumlah sebanyak 1.885 orang dan yang ke-dua, pidana khusus merupakan tahanan kasus narkoba, korupsi dan illegal logging atau pembalakan kayu secara liar yang berjumlah 525 orang.

“Alhamdulillah penyerahan remisi hari ini langsung diberikan oleh bapak gubernur. Mudah-mudahan, kita doakan bagi yang mendapatkan remisi bisa pulang berkumpul dengan keluarga dan semoga menjadi lebih baik ke depannya,” tuturnya.

BACA JUGA: HUT RI Ke-76 Dirayakan di dalam Laut oleh Penyelam BUMN NTB

manikp@kominfo

Optimisme Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelesaikan pembangunan Sirkuit Mandalika, sebagai tuan rumah MotoGP tahun 2022, akhirnya terwujud juga.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI, di Lapangan Bumi Gora, kantor gubernur, Selasa (17/8).

Menurut Sitti Rohmi, capaian ini semakin menebalkan optimisme masyarakat NTB bahwa sebentar lagi, tanah Bumi Gora akan menjadi tuan rumah gelaran World Superbike (WSBK) di akhir tahun 2021 dan MotoGP, ajang olahraga dunia yang sangat prestisius. Pengaspalan sirkuit Mandalika Street Sircuit telah rampung dengan panjang lintasan 4,32 kilometer dan 17 tikungan.

“Sehingga di awal November 2021 ini siap dijajakin oleh pembalap internasional seperti Kejuaraan World Superbike (WSBK),” ujarnya.

Selain itu, program pada sektor industrialisasi dan penguatan sektor-sektor ekonomi penopangnya, juga terus berkembang di berbagai daerah.

“Kita optimis, jalan yang kita tempuh ini akan membawa kita pada era yang gemilang. Bersama kita bisa,” ungkap Sitti Rohmi.

Kebersamaan juga akan sangat dibutuhkan dalam menyongsong berbagai agenda besar pembangunan yang menghamparkan peluang dan mimpi yang gemilang. Para pahlawan telah memberi inspirasi, maka sebagai generasi penerus harus mewujudkan kejayaan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.

BACA JUGA: Seleksi Anggota KPID NTB Sudah Prosedural dan Taat Aturan

edy

Hasil seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah berjalan baik, prosedural dan taat aturan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah provinsi melalui Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) NTB, Najamudin Amy, mengatakan bahwa silang pendapat dan beragam pertanyaan dari sejumlah kalangan yang menyatakan hasil seleksi KPID tahun ini kurang baik, adalah tidak tepat.

“Saya ingin memberikan sedikit pencerahan terkait Hasil Seleksi KPID NTB Tahun 2021 sebagai sumbangan pikiran sekaligus memberikan klarifikasi atas beberapa pertanyaan yang beredar di media sosial,” kata Najamudin, di ruang kerja, Selasa (17/8).

Yang pertama, soal apakah ada klausul khusus yang menyatakan dalam peraturan KPI yang mengatur harus adanya keterwakilan daerah. Dijelaskan bahwa dalam peraturan tidak dimuat soal diskriminasi, seperti suku, agama dan ras. Sehingga setiap WNI diperkenankan untuk mengikuti seleksi ini sesuai dengan syarat yang ditentukan.

“Mungkin di NTB kita akan berhitung bahwa ada 3 suku besar yang menjadi suku aslinya. Bukankah di sini juga masih banyak suku lainnya?. Kalau argumentasi kedaerahan dan kesukuan ini menjadi alasan maka selain tidak mendasar pada ketentuan, pun kita kembali pada politik identitas SARA,” paparnya.

Yang ke-2 tentang posisi panitia seleksi (pansel) dan siapa yang menentukan Pansel. Najamudin mengungkapkan bahwa dalam Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan dengan jelas bahwa pembentukan Pansel KPID berada di ranah DPRD dari proses awal sampai dengan penentuan 7 anggota KPI Daerah.

“Mungkin sedikit gamang karena kita menyamakan dengan seleksi Komisi Informasi. Seleksi KPID berbeda dengan seleksi Komisi Informasi NTB. Seleksi Komisi Informasi dilaksanakan dalam ranah pansel dari eksekutif, adanya utusan pemerintah dan urusan Komisi Informasi ini menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan KPID adalah urusan Pusat sesuai dengan UU Penyiaran,” ujar Najamudin.

Menurutnya, NTB mestinya berterima kasih karena dalam periode sekarang Pansel KPID bekerja sesuai dengan masa periode pergantian Anggota KPI Daerah yang hanya menjabat 3 tahun.

KPI Daerah NTB memang berakhir 25 April 2021 yang lalu, dan diberikan perpanjangan 3 bulan sambil menunggu hasil pansel. Pada periode sebelumnya KPID NTB pun mengalami pasang surut bahkan perpanjangan berkali-kali.

Dan yang terakhir, tentang posisi dan tugas gubernur dalam seleksi KPID ini. Urusan penyiaran sesuai dengan UU memang berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Namun, dalam hal ini gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, maka pembinaan terkait penyiaran di daerah dilaksanakan melalui koordinasi dinas terkaitnya.

“Itulah sebabnya sampai saat ini urusan KPI di daerah-daerah masih di-support anggarannya melalui dana hibah setiap tahunnya,” kata Najamudin.

Karena pansel ini berada dalam ranah DPRD sesuai PKPI maka gubernur sangat menghormati dan menghargai seluruh proses yang dilaksanakan dari awal sampai dengan akhirnya gubernur menunggu hasil fix dan final dari DPRD.

Dijabarkan, dalam Pasal 1(2) disebutkan bahwa Anggota KPI adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusat serta seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh gubernur untuk KPI Daerah.

“Membaca pasal di atas maka posisi gubernur adalah menerima hasil hasil final Uji Kelayakan dan Kepatutan yang diusulkan oleh DPRD. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan “DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (rangking) dan ayat 2 yang berbunyi “ Rangking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan rangking berikutnya adalah anggota cadangan,” katanya.

Dengan demikian, maka tugas gubernur secara administratif menerbitkan Surat Keputusan dan melakukan melantik anggota KPID terpilih. Hal ini tersebut dalam Pasal 26 yang berbunyi “DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur (Pasal ini melanjutkan maksud dari pasal 1 ayat 2 di atas. Pada pasal 26 ayat 5 menyatakan bahwa “Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur”.

“Dari ketiga penjelasan di atas maka menjadi kurang cermat mengatakan bahwa pada pada era gubernur sekarang seleksi ini buruk ataupun tidak sehat. Anggapan ini jelas prematur dan tidak mendasar. Posisi gubernur sesuai ketentuan sangat jelas. Harusnya difahami terlebih dahulu duduk persoalannya sesuai dengan pijakan regulasi dari peraturan KPI yang berlaku,” tegas Najamudin.

Ia menyarankan, jika dalam proses seleksi sampai pada hasilnya ada yang kurang puas bahkan dianggap kurang sehat, maka peserta lain bisa menempuh mekanisme hukum yang berlaku.