Ketua TP PKK NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, di masa pandemi penting menjaga anak tetap sehat fisik dan mental, sebab itu suara anak harus didengar.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hj. Niken menekankan pentingnya akses vaksinasi bagi anak sekolah sebagai perlindungan. Ia berharap Forum Anak yang telah mengerti pentingnya vaksinasi dapat mendorong dan mendukung dilakukannya vaksinasi bersama di setiap tempat tinggal secara mandiri bagi anak ataupun orang dewasa yang belum mengerti.

“Kebutuhan anak tidak sama dengan orang dewasa. Dimasa pandemi ini banyak juga anak yang terpapar virus karena kelalaian prokes atau belum mendapatkan vaksinasi”, ujar Hj. Niken saat Webinar bersama Forum Anak NTB, di pendopo, Rabu (28/7).

Selama dua tahun ini banyak pelajaran berharga yang dapat dihimpun saat kesulitan dalam bermain, belajar dan beribadah. Untuk itu penting bagi anak memiliki jejaring sendiri di lingkungan mereka untuk membahas dan menyuarakan konteks yang riil dengan lingkungan sekitar.

“Anak adalah generasi yang cerdas dan rasional yang bisa diharapkan menjadi generasi tangguh di masa depan”, tuturnya.

BACA JUGA: NTB Raih Program OGP, Pelayanan Publik harus Dioptimalkan

Sementara itu, wakil PLAN NTB, Rizki Mahardika yang kerap bekerjasama dengan Forum Anak NTB, mengapresiasi upaya yang dilakukan agar anak dapat terus berkarya sekaligus menjaga anak anak di masa pandemi.

Dikatakannya, Forum Anak yang digelar Juni lalu dalam rangkaian Hari Anak Nasional menghasilkan beberapa poin suara anak yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Diantaranya, penanganan serius eksploitasi anak dan narkoba, fasilitas ramah anak dan rumah rehabilitasi bagi anak pelaku kriminal.

“Kami berharap suara anak dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan khusus yang berpihak kepada anak”, kata Rizki.

jm

Tim khusus dibentuk untuk mempermudah komunikasi petani tembakau dengan perusahaan besar, sehingga petani tembakau sejahtera.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah meminta kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB bersama petani tembakau membentuk tim khusus dalam mempermudah solusi yang dihadapi oleh para petani tembakau selama ini.

Gubernur menyatakan hal tersebut saat menerima kunjungan Koalisi Bersama Petani Tembakau Lombok, di ruang kerjanya, Rabu (28/7).

“Tim khusus itu nantinya diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dalam meningkatkan bahan baku tembakau maupun pengadaan pupuk dan lain sebagainya,” ujar Zulkieflimansyah.

Selain itu, Zulkieflimansyah juga meminta kepada para petani untuk mengubah kegiatan oven tembakau yang sebelumnya menggunakan kayu bakar agar beralih ke oven yang memanfaatkan teknologi. Upaya ini untuk meminimalisir pemakaian kayu dalam skala besar yang merusak ekosistem hutan di beberapa daerah.

BACA JUGA: Gili Trawangan Dimaksimalkan untuk Masyarakat Setempat, Ini Sikap Gubernur dan Bupati Lombok Utara

Sementara itu, Ketua Koordinasi Koalisi Bersama Petani Tembakau Lombok, Sarjan Lepak berterima kasih terhadap respon cepat gubernur atas permohonan bersilaturahmi melalui akun facebook pribadi gubernur.

“Alhamdulillah semua petani tadi di respon baik sama pak gubernur. Pak Gubernur juga akan siap membantu para petani tembakau baik memperkuat hubungan dengan perusahaan perusahaan besar pemasok tembakau kita,” tuturnya.

manikp@kominfo

Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ada di Gili Trawangan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menegaskan hal tersebut dalam Rapat Evaluasi Proses Adendum antara Pemprov NTB dengan PT. GTI, di ruang kerjanya, Selasa (27/7).

Di hadapan Bupati Lombok Utara, Jaksa Pengacara Negara dan Tim Pokja, yang hadir pada rapat itu gubernur menjelaskan, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk memastikan pemanfaatan lahan yang seluas 65 Ha dapat benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Gili Trawangan.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa aset Pemprov NTB di Gili Trawangan harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” ujar Zulkieflimansyah.

Hal itu terkait dengan polemik yang terjadi di tengah masyarakat tentang adanya kebijakan adendum yang diambil oleh Pemprov NTB dengan pihak GTI.

Pemprov NTB akan menempatkan masyarakat asli Gili Trawangan yang selama ini hidup dan menjalankan usaha untuk penghidupan adalah sebagai satu kesatuan dalam adendum.

BACA JUGA: Addendum Pengelolaan Gili Trawangan Ditandatangani

Bahkan Pemprov NTB, wajib hukumnya dalam pasal adendum diakomodir dan apabila GTI tidak mau menerima syarat yang diberikan, maka pemprov akan mengambil langkah kebijakan memutuskan kontrak.

Begitu pun, terhadap pengusaha yang menguasai lahan dan menyalahgunakan untuk kepentingan kekayaan pribadi sampai milyaran, maka ini akan dilakukan proses dan diserahkan kepada kejaksaan.

Gili Trawangan merupakan aset pemprov dengan potensi yang mampu mendatangkan kesejahteraan. Maka yang utama adalah akan menjadikan Gili Trawangan sebesar-besarnya memiliki kemanfaatan bagi warga asli, sesuai sistem pengelolaan aset daerah yang dibenarkan.

manikp@kominfo

Gotong royong dalam menangani pandemi Covid-19 dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dibutuhkan di saat terjadinya lonjakan kasus.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj.Sitti Rohmi Djalillah, mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah dan memutus mata rantai Covid-19 yang sedang melanda. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Evaluasi dan Koordinasi PPKM Mikro dan Penanganan Covid-19, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (26/7).

Sitti Rohmi menegaskan bahwa penanganan pandemi bukan hanya tugas sektor kesehatan, TNI/Polri dan pemerintah saja, namun harus ada tanggung jawab moral bersama termasuk dari masyarakat.

“Baik itu Alim Ulama, Tokoh Agama, Akademisi dan semua komponen lainnya untuk ikut serta bersama bergotong royong hadapi Virus Corona, ini,” tegasnya.

Pemerintah saat ini bekerja dengan semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat, agar segala aktifitas dan kehidupan berjalan normal serta produktif. Kesadaran secara kolektif untuk membangun kebersamaan dan empati harus terus digelorakan.

Berbagai upaya mencegah penyebaran covid, dengan penerapan PPKM Mikro yang membatasi aktifitas masyarakat semata untuk melindungi masyarakat. Bila semua taat prokes dan aturan serta himbauan, maka semua kegiatan dan aktifitas tidak akan diperketat dan dibatasi.

“Begitupun dengan disiplin menjaga prokes pada semua bentuk kegiatan maka pandemi ini akan segera berakhir,” tutur Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Distribusi Oksigen Harus Merata dan Selektif Penggunaannya

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, menambahkan bahwa keberhasilan penanganan kasus Covid-19 harus dengan sinergitas semua pihak untuk bekerjasama dengan pemerintah.

Salah satu ikhtiar untuk mencegah Covid adalah dengan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap taat mengikuti Prokes pada setiap kegiatan masyarakat dan mendukung Pemerintah dalam mensukseskan PPKM Berbasis Desa.

“Selain itu, kerjasama dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota juga harus diperkuat,” ujarnya.

Lalu Gita juga mengingatkan jajaran OPD Pemprov NTB agar memberikan contoh kepada masyarakat tentang pemberlakuan PPKM Mikro.

edy

Distribusi oksigen ke seluruh Kabupaten/Kota harus dibagi secara merata dan juga lebih selektif dalam penggunaanya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengungkapkan hal ini saat mengunjungi ketersediaan oksigen di PT. Bayu Bangun Sakti (BBS) berlokasi di Loang Balok, Mataram dan PT. Samabayu Mandala yang berlokasi di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Senin (26/07/21).

“Pendistribusian oksigen harus secara merata di kabupaten/kota,” tutur Sitti Rohmi yang didampingi Asisten I , dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Siti Rohmi juga menegaskan agar seluruh fasilitas kesehatan dapat lebih selektif dalam menggunakan oksigen.

“Saya harus mengantisipasi dan menyakinkan betul agar bagaimana caranya efektivitas penggunaan oksigen di NTB dapat maksimal,” ujarnya.

Untuk diketahui, bahwa ketersediaan oksigen di PT. BBS kapasitas maksimal 220 ton/bulan. Menurut Max, owner PT. BBS, mengatakan, sudah saatnya seluruh fasilitas kesehatan mengurangi atau meminimalisir penggunaan alat Nasal Kanul, sehingga lebih efisien dalam pemanfaatan oksigen.

“Kebijakan Nasal Kanul yang begitu masif, meminimalisir menggunakan alat, sehingga untuk keperluan yang perlu-perlu saja dalam penggunaan alat,” jelasnya.

BACA JUGA:

• Nakes Puskesmas Santong Positif Covid-19, Layanan Dipindahkan
• Gotong Royong dan Taat Prokes Bisa Putus Mata Rantai Covid

Sementara itu, Kepala Filling Pengisian Oksigen PT. Samabayu Mandala, Yasim, mengungkapkan, dengan kondisi lonjakan Covid-19 yang cukup tinggi, maka membutuhkan pembagian pendistribusian.

PT. Samabayu Mandala menghasilkan sebanyak 300-400 tabung per-hari dan liquid oksigen yang dapat menghasilkan oksigen dalam bentuk tabung.

“Kami melakukan pembagian suplay kepada beberapa rumah sakit (RS), seperti RS HK, RS. Siloam, RS UNRAM, RS Bhayangkara, dan RS Yatofa, sehingga dapat secara merata,” ujarnya.

ser

Gubernur meminta masyarakat tidak cemas dan panik, sebab pemerintah menjamin ketersediaan oksigen dan obat-obatan untuk pasien Covid-19.

MATARAM.lombok.com ~ Untuk memastikan ketersediaan oksigen aman dan tercukupi di masa pandemi Covid-19, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mengunjungi 2 lokasi produsen oksigen, Jumat (23/7).

“Masyarakat diharapkan tenang. Insya Allah di NTB tidak ada kelangkaan oksigen,” ujar Zulkieflimansyah, saat melihat pengemasan dan persiapan proses pengiriman oksigen ke pulau Sumbawa, oleh CV. Bayu Bangun Sakti (BBS Oxygen), di Jalan Lingkar Selatan, Mataram.

Pada kesempatan itu gubernur menegaskan, demi menjaga stok yang aman di NTB, hasil produksi oksigen sepenuhnya guna memenuhi kebutuhan daerah, sehingga untuk sementara perusahaan tidak memenuhi permintaan dari provinsi lain.

“Ketersediaan oksigen yang diproduksi oleh CV. Bayu Bangun Sakti Mataram dan PT. Samator Gas di Gerung, Lombok Barat, sangat cukup. Bahkan permintaan dari provinsi lain tidak dilayani, demi menjaga stok yang aman bagi NTB,” jelasnya.

BACA JUGA: Pemda KLU Harus Aktifkan Kembali Satgas Covid-19 Satu Pintu 

Sementara itu, owner CV. Bayu Bangun Sakti, Max Suparta, mengaku bahwa stok oksigen untuk provinsi NTB, aman dan terkendali. Saat ini kapasitas produksi bulanannya sebanyak 220 ton oksigen, sedangkan kebutuhan sebelum pandemi hanya 80 ton oksigen.

“Artinya ada peningkatan hingga 50 persen,” kata Max.

Terkait adanya isu kelangkaan oksigen di Pulau Sumbawa, Max membantah bukan karena tidak ada stok oksigen, tetapi sebab proses pendistribusiannya. Pengiriman oksigen ke Bima, Dompu dan Sumbawa membutuhkan waktu tempuh yang agak lama.

BACA JUGA: Oksigen Untuk Terapi Pasien Covid-19, Stoknya Masih Aman

Menurut Max, hingga kini harga oksigen tetap stabil, tidak ada kenaikan, masih dengan harga Rp. 16.500/kg. Untuk Rumah Sakit (RS) yang menggunakan liquid tidak terjadi kelangkaan, karena kontinuitas stoknya terjaga, terutama di Pulau Lombok.

Guna menjaga ketersediaan pasokan di RSUD se-Pulau Sumbawa, pihaknya juga akan memasang tangki penyimpan oksigen Microbulk sistem oksigen cair di RS H.L. Manambai Abdulkadir yang berkapasitas 3 ton, RSUD Kota Bima 1 ton, dan RSUD Asy-Syifa 2 ton.

diskominfotikntb

Masalah muncul lebih pada pendistribusian oksigen ke kabupaten/kota di luar Pulau Lombok yang membutuhkan waktu, jadi bukan stoknya mengalami kelangkaan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Informasi kelangkaan oksigen muncul dan menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, di Gedung Graha Bakti Praja, Kamis (22/7).

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, dalam rapat tersebut menegaskan bahwa ketersediaan dan stok oksigen untuk kebutuhan terapi pasien Covid-19 di Provinsi NTB masih aman.

“Saya baru cek ketersediaan oksigen, Insya Allah tersedia cukup. Kita tidak kekurangan,” ujar Zulkieflimansyah.

Menurutnya, persoalan pendistribusian ke wilayah Kabupaten/Kota terutama yang berada di pulau Sumbawa sedikit membutuhkan waktu.

“Ini semata bukan karena kelangkaan, tapi karena persoalan distribusi yang memerlukan waktu, karena jarak tempuhnya,” tegas gubernur.

Misalnya untuk mendistribusikan tabung oksigen dari kota Mataram ke kabupaten Bima, kota Bima, Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat, cukup memakan waktu. Selain itu, juga adanya keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga terampil yang bisa melakukan pengisian tabung oksigen.

Untuk itu diharapkan bupati dan walikota, beserta tim satgas termasuk TNI/Polri harus terus memonitoring, mengawasi pasokan dan ketersediaan oksigen maupun obat-obatan medis di masa PPKM untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Masyarakat diharapkan tenang, tetap ikuti prokes dan jaga kesehatan,” tutur gubernur.

BACA JUGA: Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Diutamakan di Masa PPKM

edy

Presiden Jokowi sudah mengingatkan untuk memprioritaskan kesehatan dan menjaga ekonomi masyarakat di masa PPKM darurat saat ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Untuk menyeimbangkan kedua sektor ini di masa PPKM darurat bukanlah hal mudah, maka dibutuhkan sinergi dari semua pemerintah kabupaten dan kota.

“Jangan sampai roda perekonomian masyarakat mati selama masa PPKM, terutama ekonomi masyarakat kecil agar tidak terganggu. Untuk itu, mudah-mudahan prokes Covid-19 dapat ditingkatkan lagi,” tegas Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat memimpin Rakor Penanganan Covid-19 di Gedung Graha Bhakti Praja, Kamis (22/07).

Menurut Zulkieflimansyah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi selama masa PPKM darurat adalah memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bukan hanya uang tunai, tapi juga dalam bentuk beras yang diambil dari petani lokal. Dengan harapan, harga yang tak diserap oleh Bulog dapat diserap oleh pedagang-pedagang kecil dan disalurkan kepada seluruh ASN lingkup Provinsi NTB.

“Dengan langkah itu, semoga kita dapat menyelamatkan ekonomi masyarakat terutama para petani lokal. Tunjangan beras bagi ASN direncanakan akan mulai 1 Agustus 2021 mendatang,” ujarnya.

Dalam rakor, ini, Zulkiefkimansyah juga mengajak seluruh bupati dan walikota se-NTB untuk menyerap gabah petani melalui pemberdayaan UMKM lokal, dengan membeli beras kemasan untuk tunjangan beras bagi ASN.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Bupati Walikota Serap Beras Petani Lokal

manikp@kominfo

Gubernur NTB mengajak seluruh bupati dan walikota untuk menyerap beras petani melalui pemberdayaan UMKM lokal selama masa PPKM darurat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Langkah ini, menurut Gubernur NTB, H. Zulkiefkimansyah, sebagai upaya bersama untuk melindungi perekonomian masyarakat terutama ekonomi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai petani.

“Alhamdulillah kami di provinsi sudah mulai menyusun kebijakan untuk memberikan tunjangan beras kepada ASN. Dan mudah-mudahan kebijakan ini dapat diikuti oleh seluruh kabupaten kota dalam mengoptimalisasi penyerapan gabah petani lokal,” ajak gubernur saat memimpin Rakor Penanganan Covid-19 di Gedung Graha Bhakti Praja, Kamis (22/7).

Dihadapan seluruh bupati walikota yang hadir, Zulkieflimansyah menegaskan, selama masa PPKM mulai diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, prioritas utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan jiwa masyarakat dari bahaya Virus Corona.

BACA JUGA: Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Diutamakan di masa PPKM

Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meski diberlakukan pembatasan aktivitas, sehingga menjaga keseimbangan kedua sektor ini menjadi tanggung jawab semua.

“Untuk itu, mari kita bahu membahu untuk melindungi UMKM melalui penyerapan beras lokal untuk diberikan kepada para ASN melalui tunjangannya. Insyaallah pemerintah provinsi akan menerapkan mulai awal Agustus mendatang” tutur gubernur.

BACA JUGA: PPKM Basis Desa, Cegah Tumpukan Masalah di Kabupaten/Kota

manikp@kominfo

Pemerintah NTB menerapkan PPKM berbasis desa, mulai 21 Juli 2021, sebagai upaya menanggulangi penyebaran Covid–19 yang kini sudah mencapai 18.147 kasus.

MATARAM.lombokjournal.com ~

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menegaskan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Desa harus benar–benar disukseskan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan permasalahan di kabupaten dan kota.

“Jika dimulai dari desa, maka semua sudah mulai difilter, disediakannya posko PPKM, Rumah Isolasi Mandiri di setiap desa yang ditangani oleh pemerintah desa, Babinsa, Babinkantibmas, yang kemudian tertangani dengan baik, maka insya Allah terus menerus memberikan edukasi protokol covid–19 kepada masyarakat,” jelas Sitti Rohmi, dalam laporannya saat Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, di Gedung Graha Bakti Praja, Kamis (22/7).

PPKM dibagi menjadi 4 level, yakni level 1 (new normal), level 2 (tarnsisi 1), level 3 (transisi 2) dan level 4. Pada level 1 adalah new normal, level 2 dan 3 adalah tahap transisi untuk memastikan proses relaksasi dan pengetatan secara bertahap dan memastikan pemerintah memiliki persiapan yang cukup.

“Diharapkan seluruh Kabupaten/Kota untuk dapat mengetahui berada di level manakah daerahnya,” kata Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi menegaskan bahwa pengetatan pada PPKM Level 4 memiliki konsekuensi yang cukup besar, di mana beberapa sektor harus mengikuti aturan–aturan yang berlaku.

“Level 4 memiliki konsekuensi yang cukup besar, dari sisi kegiatan masyarakat, WFO dan WFH nya juga yang harus dipatuhi dengan sebaik–baiknya.” ujarnya.

Level PPKM Kabupaten Kota se-NTB adalah sebagai berikut; Kota Mataram berstatus level 4, Lombok Barat berstatus level 3, Lombok Tengah berstatus level 2, Lombok Utara berstatus level 3, Lombok Timur berstatus level 2, Sumbawa Barat berstatus level 3, Sumbawa berstatus level 3, Dompu berstatus level 3, Bima berstatus level 3 dan Kota Bima berstatus level 3.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Bupati Walikota Serap Beras Petani Lokal

ser@diskominfotikntb