Ramah Investasi yang menjadi program unggulan NTB Gemilang, harus pastikan pelayanan investasi secara cepat, mudah dan sesuai dengan kondisi serta teknis yang terjadi di lapangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan agar Ramah Investasi yang menjadi program unggulan NTB Gemilang, harus memastikan seluruh proses investasi dapat dilayani dengan cepat dan mudah,

“Jangan sampai kita hanya terus menerus menyuarakan slogan ramah investasi, tetapi dari segala aspek, baik hulu ke hilir tidak dipersiapkan dengan baik,” kata Sitti Rohmi, saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Investasi Wilayah IV Tahun 2021, di Hotel Golden Palace Kota Mataram, Rabu (1/9/).

Di depan peserta rapat, yang terdiri dari Jatim, Bali, NTB dan NTT, Wagub mengatakan bahwa berbagai cara yang disiapkan, dari mulai sosialisasi, promosi dan sistem yang baik, namun kenyataan di lapangan banyak kendala dan hambatan yang ditemui para investor.

“Ini yang benar-benar harus kita jaga dan pastikan,” tegas Sitti Rohmi.

Maka peran Satgas Investasi bersama pemerintah sangat strategis guna membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh lembaga dan unsur lain, dalam menyamakan persepsi dan untuk mensukseskan proses investasi.

Ia juga meminta persoalan teknis terkait lahan, proses perijinan tidak lagi menjadi kendala di lapangan. Ikuti dan taati aturan serta regulasi yang ada, sebab pemerintah juga harus tegas memutuskan persoalan investasi seperti lahan dan perizinan.

“Ini semua demi mewujudkan investasi berkualitas, untuk menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

BACA JUGA: Mandalika akan Didukung DJBC Genjot Ekspor Produk Daerah

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian/BKPM, Yuliot, mengapresiasi upaya dan langkah pemprov yang berkomitmen menyelesaikan serta memudahkan seluruh proses investasi di NTB.

Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi kendala investasi bagi pelaku usaha di daerah yakni ketidakpastian kesediaan lahan. Maka, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi permasalahan lahan tersebut.

“Dalam rapat koordinasi ini, akan kita coba petakan dan carikan solusi untuk menyelesaikan solusinya,” ujar Yuliot.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) NTB, Mohammad Rum, mengatakan bahwa rakor dilaksanakan untuk membangun dan memperkuat koordinasi dan kolaborasi yang optimal di daerah untuk menyelesaikan semua persoalan investasi. Kesuksesan sebuah investasi ada 4 hal, yaitu kepastian lahan, kemudahan perijinan, kepastian regulasi dan jaminanan keamanan.

edy

Program unggulan Ramah Difabel juga menjadi bentuk perhatian dan keseriusan serta komitmen yang telah ditunjukan oleh gubernur beserta wakilnya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Program unggulan Ramah Difabel juga menjadi bentuk perhatian dan keseriusan serta komitmen yang telah ditunjukan oleh gubernur beserta wakilnya.

“Guna terus mendukung keberlangsungan aktifitas dan kegiatan difabel pemprov terus memperbanyak layanan publik yang ramah difabel, agar mampu mandiri dan berkarya. Dukungan ketersediaan transportasi, infrastruktur jalan, pendidikan juga terus dilakukan termasuk persamaan hak dan peluang untuk bekerja dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Namun tetap diperhatikan porsinya, disesuaikan dengan kondisinya,” kata Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima Dumilah Ayuningsih, dosen peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, di ruang wagub, Selasa (31/8).

Sitti Rohmi mengatakan bahwa masyarakat harus memandang perbedaan ini sebagai sebuah keberagaman yang harus dihormati, bukan direndahkan dan dilihat sebelah mata.

“Saudara-saudara kita ini memiliki hak dan peran yang sama dalam kehidupan ini. Untuk itu, jangan memandang disabiltas dari sisi keterbatasan. Karena adanya perbedaan fisik, Difabel memiliki kelebihan yang kadang-kadang di tengah keterbatasannya ada potensi diri yang lebih dari orang normal. Ada difabel yang juara dunia renang, memiliki suara yang indah dan kelebihan lainnya,” ujarnya.

BACA JUGA: Semangat dan Tetap Tingkatkan Usaha Meski Masa Pandemi

Sementara itu seusai menyampaikan hasil penelitian dan pengambilan data Program Riset UI dengan skema Publikasi Terindeks International (PUTI), Dumilah Ayuningsih, menyatakan bahwa Perda Nomor 4 tahun 2019 sudah sangat baik. Namun di beberapa sisi implementasinya harus terus disempurnakan. Disabilitas harus dipandang sebagai keragaman dan potensi untuk produktif. Bukan sekedar dimaknai luas, kecacatan, kekurangan dan bukan pula sebuah keistimewaan.

Selain itu, penerapan praktek pada pelayanan publik juga harus dioptimalkan, misalnya pada aspek pendidikan dan pekerjaan secara umum. Begitupun pada organisasi perangkat daerah, seperti leading sektornya harus membangun kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang intens. Selama ini dinas-dinas terkait masih berputar pada memberikan bantuan.

“Padahal peningkatan kapasitas dan skill yang harus diperkuat dan terus dibangun. Sehingga mereka siap pakai di dunia kerja dan dapat bekerja mandiri atau wisausaha. Ini yang penting juga,” ujar Dumilah.

Bus Disabilitas NTB Gemilang yang dimiliki NTB merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Betapa bahagianya mereka naik bus dari Mataram ke Mandalika, bahkan ada di antara mereka baru pertama kali naik bis dan jalan-jalan.

“Ada banyak cerita dan keinginan kaum difabel yang ia dapatkan selama melakukan riset ini,” tuturnya.

diskominfotik

Wakil Gubernur memberi semangat dan mengingatkan IWAPI NTB agar tetap tingkatkan usaha meski pandemi Covid-19 masih melanda.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah memberikan semangat untuk tetap meningkatkan usahanya meski masa pandemi kepada para pengusaha wanita yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI) NTB, saat menerima kunjungan mereka di kantor wagub, Selasa (31/8).

Sitti Rohmi memberikan apresiasi terkait akan diselenggarakannya IWAPI Trade Fair (ITF) NTB yang rencananya berlangsung di Atrium Epicentrum Mall, Mataram, dari tanggal 4 hingga 5 September 2021 mendatang. Sitti Rohmi meminta agar pelaksanaan kegiatan ITF harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Di masa pandemi jangan sampai kita tidak menerapkan protokol kesehatan covid-19, hal ini harus dilakukan pada saat berlangsung,” pesan Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Aplikasi MCP, Pantau dan Pencegahan Korupsi secara Terpusat

Ketua DPD Iwapi NTB, Baiq Diyah Ratuganefi menuturkan, sebanyak 68 stand UMKM sudah siap menyambut kegiatan ITF. Berbagai UMKM akan ikut serta berpartisipasi, antara lain UMKM kuliner, fashion, otomotif dan Kesehatan.

“Semoga dengan adanya pameran ini kita bisa meningkatkan UMKM untuk terus berjualan, mewujudkan kepercayaan bahwa IWAPI ini akan terus membantu untuk promosi, jualan dan pameran seperti ITF,” tutur Diyah Ratuganefi.

Diyah juga mengatakan bahwa kegiatan ITF sebagai bentuk sinergitas IWAPI NTB dengan pemprov untuk sama-sama mendukung seluruh UMKM.

“Semoga pameran ini dapat bermanfaat bagi seluruh UMKM,” ujarnya.

diskominfotik

Kementerian dan lembaga pengawasan meminta kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan aplikasi MCP, sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melaunching aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP) dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah(APIP) Kemendagri dan KPK, yang digelar secara virtual, Selasa (31/8).

Dalam Rakor yang diikuti oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, di ruang rapat utama kantor gubernur, Mendagri menjelaskan bahwa kerja sama kementerian dan lembaga pengawasan merupakan upaya untuk meningkatkan pencegahan terhadap tindakan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.

“Untuk itu, kementerian dan lembaga pengawasan meminta kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan Aplikasi MCP yang diharapkan akan terpantau secara terpusat. Sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi,” ungkapnya

Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa tugas pokok kemendagri salah satu di antaranya adalah melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik dan berjalannya pemerintahan di setiap daerah.

Rakor dan launching Pengelolaan Bersama MCP, ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Selain diikuti oleh kepala daerah se-Indonesia, turut hadir pula dalam rakor adalah Ketua KPK, Firli Bahuri dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.

BACA JUGA: Semangat dan Tetap Tingkatkan Usaha Meski Masa Pandemi

manikp@kominfo

Indikator penanganan Covid-19, seperti tracing, testing dan treatment (3T) di seluruh kabupaten/kota se-NTB sudah sangat baik.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Begitu juga dengan isolasi pasien positif dan karantina bagi pasien kontak erat kemudian pembatasan kegiatan pergerakan mobilitas, penyaluran bantuan dan dukungan untuk program vaksinasi juga berjalan dengan baik.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat memimpin Rakor Percepatan dan Evaluasi Penanganan Covid-19 di Provinsi NTB, secara virtual di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (30/8).

“Tentu capaian ini berkat kerja keras semua pihak terutama pak Kapolda dan Danrem 162 WB beserta jajaran babinsa dan babinkamtimbas di sepuluh kabupaten/kota. Begitu juga dengan sinergi pemerintah daerah dan seluruh para nakes,” ujar Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi menjelaskan bahwa cakupan testing terus mengalami peningkatan, dari awalnya yang sangat sulit untuk mencapai 1/1000 penduduk perpekan. Namun, target tersebut terlampaui pada pekan terakhir. Cakupan testing mencapai 1,99/1000 termasuk dalam kelompok memadai.

Seiring meningkatkannya cakupan testing, positif rate terus mengalami perbaikan pada pekan terakhir yaitu 4,87 persen dan masuk kategori sedang. Sebagian besar kabupaten kota telah testing dengan cakupan yang memadai kecuali Bima, Lombok Tengah, Sumbawa dan Lombok Timur.

“Dengan peningkatan testing diharapkan positif rate akan terus mengalami penurunan sampai pada level memadai,” jelas Sitti Rohmi.

Tracing mengalami penurunan dibanding beberapa minggu sebelumnya dengan kasus terkonfirmasi mencapai 57,2 persen dengan rasio kontak erat 7,9 persen. Sedangkan pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi di NTB sebanyak 538 orang, baik melakukan isolasi mandiri, isolasi terpusat maupun isolasi terpadu harus terus diyakinkan jangan sampai mereka menularkan kepada keluarganya.

Selain itu, Sitti Rohmi juga meminta semua pihak untuk terus mensosialisasikan aplikasi peduli lindungi kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota secara masif agar masyarakat tidak gagap dengan peraturan-peraturan yang ada.

“Sehingga mereka memahami pada saat melakukan perjalanan dari dan di luar NTB,” tuturnya.

BACA JUGA: Posko PPKM Harus Segera Dibentuk Di Semua Desa

Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengakui, situasi Covid-19 di Provinsi NTB cenderung melandai baik kasus aktif dan ketersediaan tempat tidur bagi pasien juga terkendali dengan baik. Beberapa indikator lainnya juga mengalami perbaikan yang cukup signifikan seperti kegiatan tasting, tracing dan treatment (3T) begitu juga dengan indikator penanganan lainnya.

manikp@kominfo

Posko PPKM harus lebih digiatkan dan dibentuk di semua desa, dengan harapan agar pasien covid-19 mendapatkan isolasi terpadu berbasis desa.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan hal tersebut saat memimpin Rakor Percepatan dan Evaluasi Penanganan Covid-19 di Provinsi NTB, secara virtual di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (30/8).

Sitti Rohmi berharap posko PPKM dapat segera terealisasi nyata di seluruh desa di NTB dan dilaporkan dengan baik.

“Kalau data dari DPMPD NTB jumlah posko PPKM mikro yang sudah dibentuk terdapat 891 posko desa/kelurahan, 116 posko kecamatan dan 10 posko kabupaten kota. Namun ada beberapa kabupaten kota yang belum maksimal pembentukan posko PPKM sehingga ke depannya semua desa, kecamatan dan kabupaten sudah mencapai target,” ujarnya.

Sitti Rohmi juga meminta kepada semua kabupaten kota yang sudah membentuk posko PPKM untuk segera melaporkan dan meng-input progresnya ke aplikasi Bersama Lindungi Covid-19 (BLC) dari BNPB yang dimonitoring oleh pusat. Sehingga jumlah posko PPKM yang terealisasi harus masuk dan dilaporkan melalui aplikasi BLC agar semua jumlah posko PPKM di NTB sama dengan data di pusat.

“Karena kita melihat bahwa jumlah posko PPKM yang direalisasikan di lapangan secara keseluruhan belum masuk dalam aplikasi BLC BNPB pusat. Saya berharap ke depannya, semua kabupaten kota sudah melaporkan dan mencapai target” tegasnya.

BACA JUGA: Indikator Penanganan Covid-19 di NTB Semakin Membaik

Sementara itu, Kepala Polda NTB, Irjen. Pol Muhammad Iqbal, menyatakan, situasi Covid-19 di NTB cenderung melandai, baik kasus aktif maupun ketersediaan tempat tidur bagi pasien juga terkendali dengan baik. Beberapa indikator lainnya juga mengalami perbaikan yang cukup signifikan seperti kegiatan tasting, tracing dan treatment (3T) begitu juga dengan indikator penanganan lainnya.

“Melandainya kasus hari ini adalah bukan kebetulan, tapi kerja keras semua pihak. Jadi saya tegaskan kita tidak boleh kendor dengan prokes dan semangat kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi,” tutur Iqbal.

Kapolda juga meminta kepada semua jajaran polres di seluruh kabupaten/kota untuk terus meningkatkan sinergi bersama bupati walikota dalam menangani pandemi Covid-19 terutama realisasi pada program vaksinasi tahap satu maupun tahap dua dapat mencapai target.

“Saya meminta kepada adik-adik kapolres untuk menunjukkan kinerja dilapangan. Tunjukkan kerja keras baik sebagai konseptor maupun eksekutor,” harap Iqbal.

manikp@kominfo

Agama bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan kekinian manusia, seperti di masa pandemi sekarang ini banyak jiwa yang gelisah dan sakit.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Spiritualitas menjadi “agama” terbesar di dunia modern saat ini di tengah krisis yang terjadi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sebagai negara beragama, krisis jiwa dan moral manusia Indonesia harus dimulai kembali dengan implementasi deklarasi pengakuan atas kesucian, kebesaran dan kekuasaan Tuhan sebagai penentu segala sesuatu.

Hal itu dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah dalam kegiatan Majelis Taklim Bulanan almamater Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1990, secara daring, di pendopo gubernur, Sabtu (28/8).

“Di tengah pandemi seperti sekarang banyak jiwa yang gelisah dan sakit. Agama bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan kekinian manusia”, jelas gubernur.

Sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut, Zulkieflimansyah menyoroti Islam dan Kemanusiaan dalam sudut pandang sederhana tentang ucapan pengakuan bahwa Allah Maha Segalanya namun gagal dimaknai dan mewujud dalam tindakan tapi sebatas ekspresi keagamaan.

” Ucapan Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah seharusnya bisa membuat orang memaafkan kesalahan orang lain karena yang luput dari kesalahan itu hanya Allah”, jelas Zulkieflimansyah.

Lalu ucapan Alhamdulillah yang bermakna segala pujian bagi Allah akan menenangkan dan menentramkan jiwa dan batin dengan kemampuan menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah kehendak Allah. Ucapan terakhir adalah Allahu Akbar bermakna Allah Maha Besar.

“Lisan kita seringkali mengucapkan Allah Maha Besar tapi sejatinya dalam perbuatan, kita membesar besarkan sesuatu yang lain selain Allah. Padahal dalam kaidah spiritual Islam, sekali orang membesarkan atau mencintai selain Allah maka saat itu juga kegelisahan akan menyelimuti”, urainya.

BACA JUGA: Ibu adalah Garda Terdepan dalam Mendidik Anak-Anak

jm

Ibu adalah garda terdepan dalam mendidik anak menjadi generasi penerus yang memiliki integritas dan kejujuran, agar terhindar dari berbagai kasus korupsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat menjadi narasumber dalam rangka HUT Republik Indonesia Ke-76 BKOW NTB, pada gelaran Webinar yang bertajuk “Perempuan Anti Korupsi” secara daring melalui  aplikasi zoom yang berlangsung di Pendopo Wagub NTB, Sabtu (28/8).

“Korupsi itu konteksnya sangat luas dan ibu sebagai garda terdepan bisa mendidik anak – anak dimulai dari keluarga kita agar terbiasa sejak kecil hingga dewasa memegang prinsip untuk mengedepankan integritas dan kejujuran,” tegas Sitti Rohmi.

Perilaku korupsi adalah perilaku yang berhubungan dengan mindset yakni cara berfikir dan cara pandang. Sehingga cara pikir dan cara pandang tidak bisa dinilai pada saat seseorang sudah dewasa, namun hal ini besar kaitannya dengan pola asuh.

“Hal ini tidak bisa dilihat pada saat seseorang sudah dewasa tetapi sangat ditentukan dari pola asuh, mulai dari keluarga dan peran ibu sangat begitu besar, kesuksesan keluarga dilihat dari kesuksesan ibu mendidik anak anaknya membina keluarganya menjadi keluarga yg samawa, sehingga anak-anaknya menjadi anak yangg soleh solehah dan bermanfaat” tuturnya.

Sitti Rohmi juga menuturkan bahwa peran perempuan jika bisa membawa keluarga yang kuat dengan pola hidup yang sederhana pandai bersyukur dan tidak mengikuti trend.

“Pola hidup kita sebagai perempuan maka akan mempengaruhi pola hidup di dalam keluarga kita, jika kita bisa membawa keluarga kita menjadi yang kuat dengan pola hidup sederhana dan pandai bersyukur atas apa yang diberikan Allah SWT, sehingga rezeki akan terus menjadi berkah,” ujarnya.

BACA JUGA: Agama Bisa Jadi Solusi Selesaikan Masalah Kekinian Manusia

ser

Sertifikasi profesi bagi pemandu wisata Geopark Tambora, Pulau Sumbawa, adalah langkah awal guna menaikkan statusnya menjadi geopark dunia.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, berharap sertifikasi yang dilakukan kepada para pemandu wisata geopark, akan membuat mereka memiliki kecakapan tentang geologi dan sejarah kaldera Tambora. Sertifikasi profesi pemandu wisata geopark juga merupakan langkah awal untuk menaikkan status Tambora menjadi geopark dunia.

“Kita berharap agar Geopark Tambora bisa mengejar ketertinggalannya dengan Geopark Rinjani“, ujar Zulkieflimansyah, saat membuka Sosialisasi Program Sertifikasi Pemandu Wisata Geologi Sumbawa, digelar secara daring di pendopo gubernur, Kamis (26/8).

Gubernur menambahkan bahwa organisasi Geopark Tambora harus mulai berbenah, setelah respon positif pengajuan program pengembangan Geopark Tambora ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) beberapa hari lalu memberikan perhatian besar kepada Geopark Tambora dalam pengembangannya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia NTB, Kusnadi, mengatakan, profesi pemandu wisata geopark selain memiliki kecakapan umum pemandu wisata, seperti penguasaan bahasa asing, membuat rencana perjalanan dan lainnya, serta sikap yang baik, juga sangat penting memiliki pengetahuan geologi.

“Interpretasi geologi dengan penjelasan mudah berbasis wawasan yang cukup tentang itu sangat berperan dalam profesi”, jelas Kusnadi.

Wisata geologi yang termasuk dalam wisata minat khusus ini ikut menentukan pengalaman berkunjung wisatawan. Sedikitnya ada 9 unsur penilaian uji kompetensi agar layak berprofesi pemandu wisata geologi yang disebut SKKN (Standar Kompetensi Kerja Nasional).

BACA JUGA: Komunitas Tionghoa Lombok Sumbang Sembako Dampak Pandemi

Sedangkan, Hadi Santoso, GM Geopark Tambora, mengatakan, ia dan gubernur akan membahas program pengembangan Geopark Tambora yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Kami akan membahas langkah yang diperlukan untuk program pengembangan, termasuk 11 peta wisata geologi baru di Tambora seperti yang telah disebutkan Menteri ESDM.

jm

300 paket sembako yang diserahkan Komunitas Tionghoa Lombok kepada Pemda KLU, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, menerima secara simbolis penyerahan bantuan tersebut di ruangan bupati, Jumat (27/8). Bupati Djohan berterima kasih kepada perkumpulan warga Tionghoa Lombok, khususnya pada PSBM, PSMTI dan INTI NTB dalam membantu masyarakat Lombok Utara yang terdampak Covid- 19.

Bantuan berupa paket sembako tersebut rencananya disalurkan ke masyarakat Desa Gondang yang terdiri dari empat dusun dan para yatim piatu.

Sementara itu, Wakil Ketua INTI NTB, S. Wijanarko, menyampaikan bahwa bantuan paket sembako yang berjumlah 300 paket terdiri dari; beras, minyak, dan mie instan, tersebut, untuk meringankan beban warga Lombok Utara yang terdampak Covid-19 dan PPKM.

Komunitas Tionghoa Lombok yang terdiri dari PSBM, PSMTI dan INTI juga telah mengadakan kegiatan sosial dalam bentuk penanaman pohon di Buani Bentek. Rencananya Sabtu esok (28/8) akan turut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan yaitu pelepasliaran tukik atau penyu di Pantai Sedayu.

BACA JUGA: Anak Muda Desa Jadi Founder dan Penggerak Literasi Membaca

rar