Optimisme Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelesaikan pembangunan Sirkuit Mandalika, sebagai tuan rumah MotoGP tahun 2022, akhirnya terwujud juga.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI, di Lapangan Bumi Gora, kantor gubernur, Selasa (17/8).

Menurut Sitti Rohmi, capaian ini semakin menebalkan optimisme masyarakat NTB bahwa sebentar lagi, tanah Bumi Gora akan menjadi tuan rumah gelaran World Superbike (WSBK) di akhir tahun 2021 dan MotoGP, ajang olahraga dunia yang sangat prestisius. Pengaspalan sirkuit Mandalika Street Sircuit telah rampung dengan panjang lintasan 4,32 kilometer dan 17 tikungan.

“Sehingga di awal November 2021 ini siap dijajakin oleh pembalap internasional seperti Kejuaraan World Superbike (WSBK),” ujarnya.

Selain itu, program pada sektor industrialisasi dan penguatan sektor-sektor ekonomi penopangnya, juga terus berkembang di berbagai daerah.

“Kita optimis, jalan yang kita tempuh ini akan membawa kita pada era yang gemilang. Bersama kita bisa,” ungkap Sitti Rohmi.

Kebersamaan juga akan sangat dibutuhkan dalam menyongsong berbagai agenda besar pembangunan yang menghamparkan peluang dan mimpi yang gemilang. Para pahlawan telah memberi inspirasi, maka sebagai generasi penerus harus mewujudkan kejayaan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.

BACA JUGA: Seleksi Anggota KPID NTB Sudah Prosedural dan Taat Aturan

edy

Hasil seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah berjalan baik, prosedural dan taat aturan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah provinsi melalui Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) NTB, Najamudin Amy, mengatakan bahwa silang pendapat dan beragam pertanyaan dari sejumlah kalangan yang menyatakan hasil seleksi KPID tahun ini kurang baik, adalah tidak tepat.

“Saya ingin memberikan sedikit pencerahan terkait Hasil Seleksi KPID NTB Tahun 2021 sebagai sumbangan pikiran sekaligus memberikan klarifikasi atas beberapa pertanyaan yang beredar di media sosial,” kata Najamudin, di ruang kerja, Selasa (17/8).

Yang pertama, soal apakah ada klausul khusus yang menyatakan dalam peraturan KPI yang mengatur harus adanya keterwakilan daerah. Dijelaskan bahwa dalam peraturan tidak dimuat soal diskriminasi, seperti suku, agama dan ras. Sehingga setiap WNI diperkenankan untuk mengikuti seleksi ini sesuai dengan syarat yang ditentukan.

“Mungkin di NTB kita akan berhitung bahwa ada 3 suku besar yang menjadi suku aslinya. Bukankah di sini juga masih banyak suku lainnya?. Kalau argumentasi kedaerahan dan kesukuan ini menjadi alasan maka selain tidak mendasar pada ketentuan, pun kita kembali pada politik identitas SARA,” paparnya.

Yang ke-2 tentang posisi panitia seleksi (pansel) dan siapa yang menentukan Pansel. Najamudin mengungkapkan bahwa dalam Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan dengan jelas bahwa pembentukan Pansel KPID berada di ranah DPRD dari proses awal sampai dengan penentuan 7 anggota KPI Daerah.

“Mungkin sedikit gamang karena kita menyamakan dengan seleksi Komisi Informasi. Seleksi KPID berbeda dengan seleksi Komisi Informasi NTB. Seleksi Komisi Informasi dilaksanakan dalam ranah pansel dari eksekutif, adanya utusan pemerintah dan urusan Komisi Informasi ini menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan KPID adalah urusan Pusat sesuai dengan UU Penyiaran,” ujar Najamudin.

Menurutnya, NTB mestinya berterima kasih karena dalam periode sekarang Pansel KPID bekerja sesuai dengan masa periode pergantian Anggota KPI Daerah yang hanya menjabat 3 tahun.

KPI Daerah NTB memang berakhir 25 April 2021 yang lalu, dan diberikan perpanjangan 3 bulan sambil menunggu hasil pansel. Pada periode sebelumnya KPID NTB pun mengalami pasang surut bahkan perpanjangan berkali-kali.

Dan yang terakhir, tentang posisi dan tugas gubernur dalam seleksi KPID ini. Urusan penyiaran sesuai dengan UU memang berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Namun, dalam hal ini gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, maka pembinaan terkait penyiaran di daerah dilaksanakan melalui koordinasi dinas terkaitnya.

“Itulah sebabnya sampai saat ini urusan KPI di daerah-daerah masih di-support anggarannya melalui dana hibah setiap tahunnya,” kata Najamudin.

Karena pansel ini berada dalam ranah DPRD sesuai PKPI maka gubernur sangat menghormati dan menghargai seluruh proses yang dilaksanakan dari awal sampai dengan akhirnya gubernur menunggu hasil fix dan final dari DPRD.

Dijabarkan, dalam Pasal 1(2) disebutkan bahwa Anggota KPI adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusat serta seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh gubernur untuk KPI Daerah.

“Membaca pasal di atas maka posisi gubernur adalah menerima hasil hasil final Uji Kelayakan dan Kepatutan yang diusulkan oleh DPRD. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan “DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (rangking) dan ayat 2 yang berbunyi “ Rangking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan rangking berikutnya adalah anggota cadangan,” katanya.

Dengan demikian, maka tugas gubernur secara administratif menerbitkan Surat Keputusan dan melakukan melantik anggota KPID terpilih. Hal ini tersebut dalam Pasal 26 yang berbunyi “DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur (Pasal ini melanjutkan maksud dari pasal 1 ayat 2 di atas. Pada pasal 26 ayat 5 menyatakan bahwa “Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur”.

“Dari ketiga penjelasan di atas maka menjadi kurang cermat mengatakan bahwa pada pada era gubernur sekarang seleksi ini buruk ataupun tidak sehat. Anggapan ini jelas prematur dan tidak mendasar. Posisi gubernur sesuai ketentuan sangat jelas. Harusnya difahami terlebih dahulu duduk persoalannya sesuai dengan pijakan regulasi dari peraturan KPI yang berlaku,” tegas Najamudin.

Ia menyarankan, jika dalam proses seleksi sampai pada hasilnya ada yang kurang puas bahkan dianggap kurang sehat, maka peserta lain bisa menempuh mekanisme hukum yang berlaku.

Masyarakat NTB harus terus berjuang, berinovasi dan mengukir prestasi di segala bidang dalam menghadapi pandemi Covid-19.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang digelar di Lapangan Bumi Gora, kantor gubernur, Selasa (17/8).

“Meski hidup sedang sulit, namun itu tidak boleh menjadi alasan untuk kalah dan berhenti berjuang,” kata Sitti Rohmi.

Di tengah berbagai duka nestapa yang dilahirkan pandemi ini, tampilnya salah seorang putra NTB, Lalu Muhammad Zohri, di pesta olah raga, Olimpiade Dunia, di Jepang tahun 2021, sangat membanggakan NTB dan Indonesia. Begitupun perjuangan Greysia Poli dan Apriyani Rahayu yang mempersembahkan medali emas bulu tangkis.

Pemerintah dari tingkat pusat, hingga ke daerah, sudah melakukan langkah-langkah yang membuat pandemi ini semakin bersahabat dan tidak semakin terpuruk. Pendekatan kesehatan yang diimbangi dengan pendekatan ekonomi yang diambil pemerintah dalam kebijakan penanggulangan pandemi, terbukti mampu mempertahankan dan mendorong perputaran roda ekonomi dengan baik.

“Tentu berbagai kebijakan serba darurat yang ditempuh pemerintah tidak dapat memuaskan semua pihak secara sekaligus. Namun memang diperlukan kebesaran hati untuk memikirkan kebutuhan yang lebih besar, yaitu untuk kepentingan bangsa ini,” ujar Sitti Rohmi.

Hal yang sama pernah diteladankan oleh para pejuang bangsa, ketika mengesampingkan kepentingan-kepentingan kecil dan primordial mereka, sehingga mereka mampu menggalang semangat persatuan dan kesatuan sebagai kekuatan untuk melawan penjajah.

BACA JUGA: HUT Kemerdekaan RI ke-76, Wagub NTB Pimpin Upacara

Hadir dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI, adalah, Sekda NTB, Kejati, Kepala Pengadilan, Danlanal, Danlanul, Jajaran TNI/Polri, Asisten 1,2 dan 3, Kadis Kominfotik, Kepala DLHK, Kadisos, Kadis Dikbud, Kadis Perindustrian dan sejumlah lingkup pemprov.

edy

Wagub NTB memimpin upacara pengibaran bendera Merah Putih dengan mengenakan kebaya berbalut tenun khas Lombok, dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Bertempat di lapangan Bumi Gora kantor gubernur, Selasa (17/8), Wakil Gubernur, Hj, Sitti Rohmi Djalilah, didampingi Gubernur, H. Zulkieflimansyah yang mengenakan pakaian adat Samawa.

Upacara yang dihadiri pula oleh Kapolda NTB, Irjen. Pol.M. Iqbal, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan sejumlah pejabat, itu dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker, menjaga jarak, dan dengan jumlah peserta atau perangkat upacara yang terbatas.

Pada perayaan HUT RI kali ini, Wagub menyampaikan bahwa HUT RI tahun 2021, masih dihadapkan dengan pandemi covid-19 yang setahun lebih melanda dunia. Kini, kemerdekaan kembali diuji dengan musuh yang tidak terlihat yaitu covid-19.

“Kita tidak lagi berperang mengangkat senjata seperti yang para pahlawan lakukan tempo dulu,” kata Wagub.

Akibat wabah pandemi, membawa dampak pada semua lini kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan maupun dampak lainnya. Namun hal ini yang mampu mendorong masyarakat untuk terus beradaptasi, berinovasi dan bekerja keras.

“Sehingga para pakar akhirnya menemukan vaksin, serta merekomendasikan penerapan protokol kesehatan, sebagai solusi yang terbukti mujarab untuk menghadapi wabah ini,” tegas Sitti Rohmi.

Meski demikian, hadirnya ancaman baru berupa varian-varian dari virus corona, harus menjadi alarm agar lebih berhati-hati dan mawas diri, sembari tetap disiplin dalam menerapkan aturan protokol kesehatan yang berlaku, demi keselamatan semuanya.

“Walaupun kita tengah menghadapi kondisi yang cukup sulit ini, kita tetap selalu bersyukur bahwa dalam perjalanan satu tahun lebih kita menghadapi pandemi covid-19 ini, negara kita masih menunjukan ketahanan, baik secara ekonomi maupun sosial,” jelasnya.

BACA JUGA: Paskibraka NTB dikukuhkan Menjelang Peringatan HUT RI ke-76

edy

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) mengukuhkan Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) Provinsi NTB menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Berlangsung di pendopo, Senin (16/08), Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, berharap agar seluruh paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan paskibraka yang akan bertugas besok pada tanggal 17 Agustus 2021, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmatnya dan kemudahan menjalankannya dengan baik,” sambut Zulkieflimansyah.

Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) NTB, Muhammad Syaiful Rahman, menuturkan bahwa formasi yang akan digunakan adalah formasi yang disesuaikan dengan protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan oleh 24 Paskibraka.

“Tahun lalu kita menggunakan formasi lumbung, namun sekarang karena pandemi kita menggunakan formasi sesuai dengan prokes,” tuturnya.

Selain itu, seleksi paskibraka dilaksanakan pada bulan Juli di seluruh kabupaten/kota dan yang terpilih sebanyak 24 Paskibraka. Adapun pasukan yang akan melakukan pengibaran bendera merah putih, adalah I Komang Widiantara sebagai posisi pembentang dari SMAN 1 Tanjung, Lalu Agung Surya Maulana sebagai posisi di tengah dari SMAN 1 Selong, Imanuel Cornelis Putra Rossi Funay sebagai posisi pengerek dari SMAN 3 Sumbawa.

Selanjutnya pasukan yang akan melakukan penurunan bendera merah putih adalah Adryan Putra sebagai posisi pembentang dari MAN 1 Bima, I Wayan Agus Bayu sebagai posisi tengah dari SMAN 2 Mataram dan Waliyudin sebagai posisi pengerek dari MAN 2 Kota Bima.

ser

Masalah lingkungan hidup betul-betul butuh penanganan yang lebih komprehensif, kerjasama seluruh pihak dan butuh keteladanan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wagub NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, tetap berkomitmen agar bidang lingkungan hidup dengan segala persoalannya di NTB tetap menjadi perhatian semua pihak termasuk lingkup OPD Pemprov NTB. Hal ini harus disadari karena memperjuangkan dan melestarikan lingkungan ini tak gampang.

“Dengan demikian apapun yang kita lakukan tanpa memberikan contoh terlebih dahulu rasanya tidak afdhol. Kita juga tidak bisa secara terus-menerus menghimbau kepada masyarakat, tapi kita sendiri tidak melakukan contoh-contoh yang terbaik,” tegas Sitti Rohmi, dalam acara Sosialisasi Program Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting, di ruang kerjanya, Senin (16/08/21).

Sosialisasi secara virtual ini diikuti oleh para Asisten, Kepala OPD lingkup pemprov, Kepala Biro, para kepala UPT dinas pemprov di kabupaten/kota juga kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di 10 kabupaten/kota.

Wagub meminta kepada para peserta untuk dapat melaksanakan progfam Eco Office ini di unit kerja masing-masing dan melaksanakan program ini secara serius dan tidak setengah-setengah. Hal ini mengingat apa yang dilakukan pemprov bisa menjadi contoh.

“Semua bisa kita lakukan dengan baik dengan satu syarat yakni memiliki kemauan, komitmen dan perhatian yang sungguh-sungguh. Karena itu saya berharap agar seluruh OPD betul-betul fokus untuk melakukan hal ini,” ujar Sitti Rohmi.

Eco Office merupakan ikhtiar pemprov untuk terus mendorong terbangunnya kesadaran akan pentingnya lingkungan dan pengelolaan sampah, yang dimulai dari masing-masing kantor OPD. Diterapkannya Eco Office akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, penghematan air bersih, penghematan listrik, penghematan ATK, tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjaga kerapihan, kebersihan dan keindahan, pengadaan barang dan peralatan lingkungan.

Wagub meminta agar penerapan Eco Office diseluruh OPD dimulai segera pada bulan Agustus ini. Dan bertepatan dengan HUT NTB 17 Desember 2021 mendatang bisa diberikan reward bagi OPD yang sungguh-sungguh melaksanakan program Eco Office ini. Kepada OPD yang memiliki UPT di kabupaten/kota se NTB juga diinstruksikan untuk melaksanakan program ini secara serentak dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Kita memberikan contoh kepada kabupaten/kota juga agar bisa melaksanakan program ini,” ujarnya.

BACA JUGA: Vaksinasi Harus Capai 50 Persen Untuk Sambut Superbike

Kepala DLHK NTB, Madani Mukarom, menyatakan, sosialisasi Eco Office ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan yang dimulai dari perkantoran lingkup pemprov. Sasaran program ini bagaimana bisa memberikan contoh kepada masyarakat untuk mengolah lingkungannya dengan baik.

Program ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah 5. Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategis daerah dalam pengelolaan sampah. Surat Edaran Gubernur Nomor 60/131/PSPPL-DLHK/2021 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Dikatakan, pengelolan sampah di perkantoran pemprov akan menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah selama ini. Sistem manajemen lingkungan melalui pengelolaan sampah di perkantoran dan dapat dilakukan secara simple, terukur dan dengan biaya yang murah dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Menurut Madani Mukarom, aktivitas perkantoran menyumbang timbunan sampah hingga 5% dari total jumlah sampah di NTB. Jumlah pegawai lebih dari 14.000 org, dengan potensi 0,7 kg/org/hari, maka potensi timbulannya sebesar kurang lebih 9 ton/hari.

“Potensi menjadi Local Champion bagi pegawai lingkup pemprov bisa menjadi agen perubahan, tidak hanya di kantor tetapi juga di rumah dan lingkungan sekitarnya,” tutur Madani.

her-ik-kominfotik

Vaksinasi masyarakat capai 50 persen merupakan syarat digelarnya event Superbike di Sirkuit Mandalika, Lomboh Tengah, pada November depan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, dalam rapat evaluasi mingguan pengendalian pandemi Covid 19 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (16/08)

Dalam menyikapi stok vaksin kabupaten/kota yang selalu habis, gubernur memastikan logistik vaksin akan segera dikirim Kementerian Kesehatan pada akhir bulan Agustus.   Saat ini cakupan vaksinasi NTB untuk dosis pertama (16,09 persen) dan dosis kedua (7,74 persen).

“Kita berkejaran dengan waktu untuk persiapan menyambut gelaran Superbike. Oleh karena itu vaksinasi dapat dipercepat dan melibatkan semua pihak”, ujar Gubernur.

Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalillah menekankan prosedur standar operasi di pasar yang melibatkan pembeli, pedagang dan pengelola benar benar diterapkan sesuai ketentuan dalam PPKM level tiga. Begitupula dengan SOP di kantor, pesantren, sekolah, rumah makan, cafe, resto dan perjalanan serta sektor esensial dan fasilitas umum lainnya dan kegiatan sosial masyarakat beroperasi dengan pengaturan PPKM level tiga.

“Pengendalian harus dibarengi protokol kesehatan ketat karena vaksinasi membutuhkan waktu terbentuknya herd immunity”, jelas Wagub.

Wagub juga menyoroti posko PPKM berbasis desa yang belum seratus persen dibentuk yang angkanya baru 65,38 persen se NTB.

Sementara itu, Danrem 162 WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyoroti hal-hal menonjol di lapangan terkait sinkronisasi data kabupaten/kota yang merilis data tracing menggunakan rapid antigen dan bukan PCR. Ia juga menyebut pelayanan nakes di Puskesmas saat libur. Sedangkan Kapolda, Irjen Mohammad Iqbal mengemukakan pengendalian pandemi di kabupaten/ kota belum seragam serta operasi yustisi yang menurun.

BACA JUGA: Aduan dan Keluhan Masyarakat Harus Cepat Direspon

Kepala Dinas Kesehatan, Hamzi Fikri menguraikan, dalam sepuluh minggu terakhir ada peningkatan trend kesembuhan di sepuluh kabupaten/kota dari hasil verifikasi data All New Record. Begitu pula dengan trend testing yang memadai meski secara rata-rata sudah di atas 15 persen namun secara umum belum mencapai sepuluh persen sedangkan positive rate diupayakan di bawah sepuluh persen.

Lebih lanjut, Kadikes menjelaskan, rasio tracing kontak juga naik. Ia mengakui pula terjadi lonjakan status rawat sebelum NTB masuk PPKM level tiga saat ini.

“Kenaikannya 272 persen di tahun ini karena isu global juga terkait varian virus baru tidak hanya NTB. Target kita turun ke level dua”, jelas Fikri.

Ditambahkannya, hospital handling NTB berwarna hijau dengan ketersediaan kamar, oksigen dan obat obatan antivirus aman. Begitupula dengan fasilitas isolasi mandiri dsn terpadu yang sudah tersedia di kabupaten/ kota. Ia mengatensi kota Bima yang belum memiliki ICU. Untuk jangka panjang, kadikes menekankan kabupaten/kota untuk menyiapkan oksigen generator terutama di Sumbawa.

jm

Organisasi perangkat daerah (OPD) harus merespon secara cepat semua keluhan dan aduan masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, menegaskan hal tersebut pada acara serah terima Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, dari H. Sahdan kepada Ridwansyah, di kantor setempat, Senin (16/8).

Menurut Zulkieflimansyah, salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di media sosial dan secara langsung adalah terkait infrastruktur yang menjadi wewenang Dinas PUPR.

“Jalan rusak, irigasi tidak ada ataupun got tersumbat dan sebagainya, semuanya Dinas PUPR,” ujarnya.

Karena masyarakat di bawah, tidak mau tahu, apakah itu jalan desa, jalan tani, jalan provinsi, yang dipertanyakan masyarakat adalah tanggung jawab seorang gubernur. Selama ini PUPR merupakan OPD yang paling lambat merespon keluhan masyarakat di media sosial.

“Saya setiap hari memantau dan mejawab semua keluhan itu, bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas didengar, namun tidak satupun direspon oleh PUPR,” kata Zulkieflimansyah.

Sekarang ini, ada istilah revolusi peningkatan harapan. Menjabat sebagai kepala daerah, baik itu bupati, walikota maupun gubernur hingga presiden beda dengan era sebelum reformasi. Masyarakat di dusun, desa-desa hingga pelosok karena didatangi langsung, punya harapan yang tinggi kepada pemimpin yang dipilihnya. Untuk itu, seorang pimpinan dituntut pengembangannya lebih, untuk merespon keinginan publik secara cepat.

Sementara itu, Kadis PUPR yang baru dilantik, Ridwansyah, mengatakan bahwa di PUPR ada 454 PNS dan 450 non ASN, dengan moto bekerja keras, bergerak cepat dan berpindah tempat, akan mengawal pembangunan infrasruktur di NTB. Sehingga program dan pekerjaan yang belum rampung dan menjadi keluhan masyarakat akan segera diselesaikan dan direspon dengan cepat.

“Tentunya dengan membangun koordinasi dan komunikasi dengan seluruh kepala daerah dan steakholder yang ada,” ujarnya.

edy

Anggota DPR RI dari Dapil NTB-2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) mengaku risih saat dirinya unggul pada poling sebagai Anggota DPR yang paling bekerja untuk masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~  Dalam berbagai gelaran kegiatan yang dilaksanakannya bersama HBK PEDULI, Ia hanya ingin mengabdi dan memenuhi janji2 kampanyenya, serta membantu sesama dalam situasi sulit dan penuh keterbatasan, bukan hendak menang-menangan dalam jajak pendapat.

“Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa semua teman-teman Anggota DPR yang berasal dari P. Lombok telah berbuat yang terbaik, bekerja keras untuk kepentingan masyarakat sesuai peran dan caranya sendiri-sendiri,” kata HBK, Ahad (16/8).

Semenjak akhir Juli hingga pertengahan Agustus ini, sebuah poling secara online sedang digelar dengan tujuan mengukur kinerja delapan Anggota DPR yang berasal dari P. Lombok. Total sudah 4.044 responden telah memberikan pendapatnya, dimana hasilnya HBK meraih peringkat pertama. HBK dinilai sebagai figur wakil rakyat yang selalu ada untuk masyarakat setiap saat.

HBK yang merupakan politisi Partai Gerindra unggul jauh dengan perolehan 55,5 persen suara. Sementara H. Nanang Samodra, politisi Partai Demokrat berada pada posisi kedua dengan raihan 13,4 persen suara, disusul Hj. Sari Yuliati dari Partai Golkar dengan 8,8 persen.

Menyusul suara berikutnya H. Suryadi Jaya Purnama dari PKS dengan 8,7 persen, M. Syamsul Lutfi dari Nasdem dengan 5,2 persen, H. Rachmat Hidayat dari PDI Perjuangan dengan 5,1 persen, Hj Wartiah dari PPP dengan 2,3 persen, dan A. Helmy Faishal Zaini dari PKB sebagai juru kunci dengan 0,9 persen.

Ketika ditanya pendapatnya oleh beberapa media lokal NTB terkait hasil poling tersebut, HBK mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi hasil poling tersebut yang telah memaparkan respons dan pendapat masyarakat yang disampaikan secara langsung.
Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan bahwa Ia tak ingin terbuai dan seolah menjadi Anggota DPR yang berkinerja paling baik.

Dia menegaskan, bahwa apa yang telah dilakukannya untuk masyarakat di P. Lombok adalah wujud dari pengabdiannya sebagai wakil rakyat yang telah mendapatkan amanah. Apalagi saat ini, masyarakat sedang dihadapkan pada situasi kehidupan dan perekonomian yang serba sulit di tengah gempuran pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhir.

“Kami semua bekerja sama, bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat, bukan sedang berlomba-lomba atau berkompetisi, apalagi seolah-olah hendak menonjol-nonjolkan diri menjadi anggota DPR yang berkinerja paling baik,” tandasnya.

Saat ini kata HBK, waktunya untuk semua pihak saling bahu membahu, menggalang kerja sama yang saling menguatkan, untuk membantu sesama yang sedang menghadapi berbagai kesusahan. Dan manakala hal tersebut dilakukan, itu juga bukan berarti karena ingin menonjolkan diri sendiri. Pun apabila atas dedikasi dan pengabdian tersebut, masyarakat kemudian memberi apresiasi, hal itu dinilai HBK tak ubahnya seperti bonus saja, bukan tujuan utama dari sebuah perkhidmatan untuk masyarakat.

“Saya menghimbau kepada semua pihak untuk bekerjasama dan saling menguatkan, serta memelihara suasana damai dengan penuh kesejukan. Berikanlah kami waktu untuk melakukan yang terbaik buat rakyat. Percayalah bahwa semua anggota DPR dari P. Lombok memiliki tekad dan semangat yang sama dalam menjalankan amanah yang diberikan”, tutupnya.

Pengaspalan sirkuit MotoGP Mandalika atau Mandalika Street Sircuit, yang berada di kawasan wisata Mandalika Lombok Tengah, telah rampung.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Sirkuit MotoGP Mandalika dengan panjang lintasan 4,32 kilometer dan 17 tikungan tersebut siap dijajaki oleh pembalap internasional saat event internasional MotoGP tahun 2022 mendatang. Bahkan sirkuit Mandalika sudah sangat siap menyambut ajang balapan bertaraf internasional seperti Kejuaraan World Superbike (WSBK) pada November tahun ini.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi kepada pihak ITDC yang telah mewujudkan sirkuit internasional yang pernah digagas dan direncanakan tahun-tahun sebelumnya, kini telah terwujud. Bahkan rampungnya pengaspalan sirkuit sebagai hadiah yang dipersembahkan untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2021.

“Kekhawatiran dan kegelisahan kita selama ini pupus seketika saat menyaksikan penyelesaian pengaspalan lintasan sirkuit Mandalika. Hari ini kita sudah buktikan bukan hanya untuk masyarakat Indonesia tapi di seluruh dunia bahwa NTB bisa mewujudkan sirkuit internasional,” ujar gubernur, saat menyaksikan serah terima pembangunan Mandalika Street Sircuit di Proyek Sirkuit MotoGP Mandalika Lombok Tengah, Minggu (15/8).

Serah terima pembangunan Mandalika Street Sircuit oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan PT. PP (Persero) juga disaksikan Kapolda NTB, Danrem 162/WB, dan Bupati Lombok Tengah.

Menurut Zulkieflimansyah, sirkuit belum pernah ada sebelumnya bisa diwujudkan dengan sirkuit berkualitas tidak kalah dari kualitas sirkuit-sirkuit terbaik di seluruh dunia. Begitu juga dengan pekerjaan pengaspalan sirkuitnya juga paling cepat dibandingkan dengan sirkuit internasional lainnya. Pemerintah provinsi akan terus mensupport demi terwujudnya mimpi masyarakat NTB dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Karena itu pak bupati, pak camat dan seluruh kepala desa di kawasan Mandalika harus siap dengan event internasional yang akan segera hadir,” ujarnya.

BACA JUGA: Komunitas RGOG Serahkan Bantuan Sosial ke Pemprov NTB

Sementara itu, Direktur ITDC Abdulbar M. Mansoer. mengatakan, proses pengaspalan lintasan sirkuit Mandalika dimulai sejak 15 Juli 2020. Artinya, pelaksanaan proses aspal nya tidak sampai satu tahun. Bahkan menurut rangking dunia bahwa proses pengaspalan lintasan sirkuit Mandalika merupakan yang paling cepat.

“Tugas ITDC untuk menyiapkan lintasan sirkuitnya sudah selesai. Tinggal kami akan percepat pembangunan fasilitas pendukung, penginapan dan lain-lainnya,” kata Abdulbar.

Untuk itu, pihaknya berharap dukungan pemerintah pusat, provinsi, daerah dan seluruh masyarakat untuk sama-sama mensukseskan penyelenggaraan World Superbike (WBK) November tahun 2021 dan Event MotoGP tahun 2022 mendatang. Sedangkan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika secara keseluruhan sudah mencapai 92 persen.

“Oleh karenanya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun citra positif dalam mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah peralatan Akbar WSBK dan MotoGP mendatang,” tuturnya.

manikp@kominfo