Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) NTB agar banyak melahirkan para Insinyur dan Engineer untuk membangun suatu wilayah atau daerah.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Pesan tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, dalam acara Musyawarah Wilayah (Muswil) VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) NTB, dengan tema “Kontribusi LDII untuk NTB Gemilang”, di Hotel Jayakarta Senggigi, Rabu (25/8).

“Apalagi saya melihat organisasi ini berbeda, ketua wilayah dan ketua umumnya, berlatar belakang insinyur semua,” ucap Zulkieflimansyah.

Insinyur itu memiliki cara pandang dan pikiran yang berbeda dan sistematis. Semakin banyak insinyur, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, akan mampu mengantarkan Indonesia dari berbagai ketertinggalan, dengan tahapan yang lebih tepat.

“Ini harus menjadi program LDII tidak hanya di pusat, tapi di tingkat wilayah provinsi hingga kabupaten/kota,” harap gubernur.

LDII dapat mendata dan terus melahirkan para insinyur baru yang mampu mendatangkan dan menghasilkan solusi-solusi baru sesuai dengan kapasitas dan bidangnya.

Organisasi keagamaan mendapatkan tantangn yang besar di era pamdemi dan kemajuan teknologi. Di masa yang akan datang, dengan kemajuan smartphone, big data, kehebatan algoritma dan artificial intelligence, manusia mampu mendeteksi dan memprediksi dengan keilmuan, tentang umur, penyakit di masa depannya.

BACA: Bertemu Guru Semasa SMA, Gubernur NTB Tunduk dan Cium Tangan

Sementara itu, Ketua Umum LDII Pusat KH. Criswanto Santoso, menyambut baik kedatangan dan kehadiran gubernur menjadi spirit dan motifasi bagi peserta Muswil dalam mengemban amanat untuk melahirkan hasil musyawarah yang dapat berkolaborasi dengan misi NTB Gemilang.

“Kader-kader terbaik yang hadir dalam Muswil menentukan langkah strategis LDII, sebagai kontribusi berkelanjutan untuk bangsa dan negara, lebih-lebih bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Di masa pandemi Covid saat ini, efek multi dimensi bermunculan. Terjadi Krisis ekonomi yang apabila dibiarkan dapat memunculkan krisis lain. Untuk itu peran LDII dituntut agar mampu terus menjaga konsistensi dan melahirkan solusi bagi bangsa dan negara.

Pernyataan serupa disampaikan, Ketua DPW LDII NTB, Abdullah A.Karim, bahwa Muswil ini harus menghasilkan rekomendasi dan upaya untuk merealisasikan 8 program LDII dengan misi pembangunan di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

“Tentunya dengan melahirkan SDM yang berkualitas, mampu membawa organisasi ini lebih baik dan sinergi serta searah dengan program pembangunan di NTB,” ucapnya.

edy

Selain menikmati indahnya obyek wisata Mandalika, wisatawan dapat pula menambah literasi di perpustakaan yang akan dibangun oleh Perpusnas.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, menyambut baik dan mendorong gagasan serta rencana Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas) membangun perpustakaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah.

“Kami sangat mendukung, apalagi ada Sirkuit MotoGP di sana,” kata Zulkieflimansyah, pada saat menerima silaturahmi dan kunjungan kerja Kepala Perpusnas, di pendopo gubernur, Selasa (24/8).

Ditambah lagi, Mandalika akan menjadi magnet yang mendatangkan semua orang di Indonesia bahkan dunia untuk menyaksikan event dunia MotoGP serta eksotiknya pantai dan alam di wilayah selatan pulau Lombok tersebut. Tentu selain berwisata, wisatawan dapat menambah literasi di perpustakaan yang akan dibangun Perpusnas.

“Harus jadi etalase, semoga rencana ini cepat terealisasi,” ujar Zulkieflimansyah.

Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keluangan waktu gubernur menerima kunjungan kerjanya.

“Kami sudah mengunjungi Mandalika, destinasi yang indah,” tutur Syarif.

Karena Mandalika sudah menjadi destinasi super prioritas maka harus dilengkapi juga dengan fasilitas pendukung lain, salah satunya adalah fasilitas perpustakaan.

“Untuk memperkuat literasi masyarakat, sekaligus orang yang berwisata di tempat tersebut,”ujarnya.

BACA JUGA: Cafe Literasi, Inovasi untuk Meningkatkan Minat Baca

Kunjungan Kepala Perpusnas RI tersebut adalah dalam rangka kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat, dengan tema “Penguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat”, di Provinsi NTB. Selain itu juga akan dirangkaikan dengan Pengukuhan Bunda Literasi Provinsi NTB serta penandatanganan nota kesepakatan Perpusnas dengan pemerintah provinsi dan perguruan tinggi yang ada di NTB.

edy

Pengembangan wilayah dan penetapan pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB akan terus dipercepat, beberapa KSP akan menjadi fokus Kemenko Bidang Kemaritiman.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan hal tersebut, saat memimpin Rakor terkait Pengembangan Wilayah dan Penetapan Pembangunan Infrastruktur di NTB, yang dihadiri oleh Gubernur NTB secara virtual, Selasa (24/8).

Adapun Kawasan Strategis Provinsi (KSP) NTB yang akan dibangun dan dikembangkan, yaitu pertama, pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter di kabupaten Sumbawa Barat yang masuk dalam RPJMN 2020-2024. Dengan rencana luasan 1.200 hektar dengan fokus pengembangan smelter (industri pertambangan) dengan kapasitas 1,3 juta ton, termasuk relokasi jalan nasional dan kawasan industri (3 km).

“Kami minta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk tetap bersinergi, supaya project-project dari pemerintah pusat segera diwujudkan,” ungkap Luhut.

Ke-dua adalah pengembangan kawasan industri pertanian, perikanan dan kehutanan yang tersebar di delapan titik seluruh kabupaten kota se-NTB. Menurut Luhut, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi NTB menunjukan rata-rata 4 persen setiap tahun. Tipologi klassen menunjukan sektor ini adalah sektor maju dan dapat tumbuh dengan pesat, sektor prospektif dan dapat menjadi sektor basis.

Ke-tiga, pengembangan Science Technology Industrial Park NTB yang meliputi pembangunan gedung inkubasi bisnis, penataan eduwisata teknologi, pengadaan mesin dan peralatan produksi utama untuk menguatkan IKM permesianan dan restrukturisasi IKM permesinan.

Ke-empat, pengembangan jaringan konektivitas transportasi utama meliputi pengembangan bandara BIZAM Lombok dan pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo kabupaten Dompu. Pengembangan BIZAM Lombok yang telah dituangkan dalam hasil kesepakatan dengan Bappenas pada pra rakorgub 8-11 Februari 2021. Kemudian dukungan pemerintah daerah dalam pembebasan lahan, FS dan DED tersedia. Selanjutnya diperlukan pembangunan taxi way, cargo dan lainnya.

Kemudian pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo Kabupaten Dompu. Pada tahun 2021 telah dilakukan FS, DED dan AMDAL oleh kementerian perhubungan. Termasuk di dalam rencana induk pelabuhan nasional dan telah dilaksanakan proses pembebasan lahan seluas 34 hektar oleh pemda Dompu, sehingga status lahan telah dihibahkan ke kementerian perhubungan.

Ke-lima, pembangunan waduk Kerekeh di kecamatan Inter Iwes kabupaten Sumbawa yang diperlukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Rencanannya, akan membantu irigasi lahan seluas 4.500 hektar dan sumber energi listrik mikro hidro sebesar 0,80 MW.

Ke-enam, pembangunan jembatan Lewamori yang berfungsi untuk meningkatkan konektivitas dan aksebilitas KSN Bima dan KSP Teluk Bima serta kawasan ekonomi Hu’u Dompu dan bandara Sultan Muhammad Salahuddin. Kementerian PUPR telah menyelesaikan proses FS, DED, AMDAL dan redesign jembatan. Sementara pemerintah kabupaten Bima telah melakukan proses pembebasan lahan jalan akses.

Ke-tujuh, penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan luas kawasan hutan NTB sekitar 1.046.821 hektar. Kawasan hutan kritis terdapat 202.076 hektar termasuk di dalamnya luas kawasan hutan gundul 96.238.24 hektar. Lahan kritis luar kawasan hutan seluas 299.074 hektar. Akibat dari Kerusakan hutan adalah terjadi bencana banjir. Rencana usulan kegiatan Tahun 2022 rehabilitasi hutan dan lahan seluas 202.076 hektar yang dilakukan dengan skema kemitraan dan pengembangan industri hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara lestari.

Terakhir adalah infrastruktur pendukung kawasan kepulauan Gili. Telah terjadi fenomena abrasi pada pulau-pulau kecil terutama di Gili Trawangan. Abrasi ini menyebabkan rusaknya Jalan akses lingkar Gili Trawangan perlu upaya dalam mengurangi dampak fenomena abrasi ini. Dengan rencana pekerjaan mencakup pekerjaan pipa high density polyethrlene (HDPE), pekerjaan reservoir glass m3 dan pekerjaan sambungan rumah.

BACA JUGA: Tambang Bisa Mensejahterakan Jika Dikelola dengan Baik

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengakui bahwa perhatian pemerintah pusat melalui kementerian lembaga sangat antusias untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor-sektor yang ada di NTB. Termasuk menjadikan NTB sebagai tuan rumah World Superbike pada November mendatang.

“Tentu hal ini menjadi semangat bagi kami untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah dari event-event besar yang akan diselenggarakan di NTB,” ungkap Zulkieflimansyah.

Dalam rakor ini 8 menteri turut hadir dan menyampaikan berbagai rencana serta pembangunan prioritas yang akan segera diwujudkan di NTB, baik pengembangan sektor pariwisata, pertanian, SDM, kelautan, industrialisasi serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perhelatan World Superbike dan MotoGP.

Delapan Menteri tersebut diantaranya, Menteri Pertanian, Menteri Investasi, Menteri Perhubungan, Mendagri, Menteri ESDM, Menteri Pariwisata, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan serta bupati/walikota se-NTB.

manikp@kominfo

Masyarakat cenderung nilai keberadaan tambang merusak lingkungan, padahal jika dikelola dengan baik akan dapat mensejahterahkan masyarakat di sekitarnya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah berharap agar kehadiran Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) NTB dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pertambangan yang ada di NTB.

“Sudah saatnya kita memberikan edukasi ke masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi di masa pandemi ini. Hal-hal yang berhubungan dengan proses pertambangan yang beroperasi di NTB dapat disampaikan kepada masyarakat,” kata Sitti Rohmi, saat menerima rombongan Perhapi NTB, di aula pendopo wagub, Selasa (24/8).

Selain itu, Sitti Rohmi juga menuturkan bahwa selama ini masyarakat cenderung berfikir bahwa keberadaan tambang di sekitar dapat merusak lingkungan, padahal apabila tambang dikelola dengan baik maka akan dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

“Mindset masyarakat terhadap keberadaan tambang selama jni, di mana masyarakat beranggapan dari apa yang sering dibaca dan dilihat, seolah-olah tambang merusak lingkungan, ini yang perlu diluruskan dan diberikan edukasi,” ujarnya.

Senada dengan wagub, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Zainal Abidin, mengatakan bahwa isu pertambangan di tengah masyarakat harus segera diberikan edukasi, dan masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk terlibat di pertambangan.

“Perhapi dapat mendidik masyarakat yang ingin terlibat di tambang sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan secara langsung dari para ahlinya,” ujar Zainal.

BACA JUGA: Pembangunan Infrastruktur di Provinsi NTB akan Dipercepat

Sementara itu, Ketua Pehapi NTB, Joni Safaat Adiansyah, meminta wagub sebagai Dewan Pengarah Perhapi NTB. Hal ini dikarenakan sepak terjang wagub di pertambangan selama 10 tahun.

“Kami berharap agar Perhapi NTB dapat bergerak cepat dan berkontribusi di NTB,” tuturnya.

Joni Safaat mengatakan bahwa perkembangan pertambangan di NTB yang dikelola perusahaan sudah bagus, dikarenakan pemerintah hadir untuk terus memantau, dan kewajiban safety terus dilakukan.

“Pertambangan rakyat kita perlu ekstra untuk bagaimana mengelola tambang rakyat ini agar sesuai dengan kaidah-kadiah pertambangan yang baik yang ditetapkan pemerintah,” kata Joni.

ser

Program Ijo Nol Nol Dedoro yang diluncurkan Pemerintah Lombok Barat (Lobar) dengan tabungan sampahnya, adalah pelibatan pelajar dalam gerakan lingkungan sekaligus bernilai ekonomi.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Menurut Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Program Ijo Nol Nol Dedoro yang mendukung program unggulan Zero Waste, ini sangat tepat sebab melibatkan para pelajar serta adanya tabungan sampah bagi mereka.

“Masyarakat harus mulai berpikir sampah bisa menjadi berkah bernilai ekonomis. Begitupula dengan tabungan sampah pelajar ini mereka bisa memenuhi kebutuhan sendiri seperti uang sekolah atau lainnya”, jelas Sitti Rohmi, saat peluncuran Beriuq Digital di Bencingah kantor Bupati Lombok Barat, Gerung, Selasa (24/8).

Program satu rekening satu pelajar (Kejar) dalam mendukung program lingkungan dan digitalisasi bank sampah yang diinisiasi oleh BNI, OJK dan Pemkab Lobar diniatkan melibatkan pelajar dalam gerakan pelestarian lingkungan sekaligus menabung.

Direktur BNI, Roni Fenir, mengatakan, potensi pelajar Indonesia sebanyak 55,7 juta dan di NTB sendiri sebanyak 1,13 juta. Potensi dana menabung ini selain untuk kebutuhan pelajar juga pembiayaan sektor lain seperti UMKM.

“Karena dana tabungan pelajar lebih lama mengendap hanya dikeluarkan untuk kebutuhan tertentu. Potensinya miliaran sehingga bisa mendukung pembiayaan lain”, jelas Roni.

BACA JUGA: Ijo Nol Nol Dedoro, Program Kelola Sampah Sejalan Zero Waste

Program Ayo Menabung dengan Sampah ini adalah pilot project di 48 sekolah se Lobar dan 19.064 orang pelajar dan tercatat dalam rekor MURI sebagai pembukaan nasabah bank sampah terbanyak. Selain itu, program yang digagas melalui smart city ini mendukung percepatan sistem digitalisasi. Sejauh ini Pemkab Lobar telah melakukan digitalisasi di dua pasar untuk pembayaran retribusi pedagang.

Bupati Lobar, H. Fauzan Halid mengatakan, target digitalisasi ini untuk seluruh pasar di Lobar.

“Kita juga akan membuat tim percepatan digitalisasi sesuai Kepres,” tuturnya.

jm

Ijo Nol Nol Dedoro yang diluncurkan pemerintah Lombok Barat sejalan dengan program Zero Waste dan bisa menjadi contoh konsep pembangunan berbasis desa.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi program Ijo Nol Nol Dedoro yang diluncurkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Barat.

“Program ini sangat sejalan dengan program Zero Waste. NTB itu surga yang harus dijaga bersama sama. Program Ijo Nol Nol Dedoro ini tidak boleh gagal karena harus jadi contoh pembangunan berbasis desa”, ujar Wagub membuka peluncuran Beriuq Digital di Bencingah kantor Bupati Lombok Barat, Gerung, Selasa (24/8).

Sitti Rohmi mengatakan, program pemerintah provinsi dalam menangani sampah dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Salah satunya melibatkan bank sampah sampai ke dusun dusun seperti yang akan dilakukan oleh program pemkab Lobar yang menyasar pelajar melalui tabungan sampah.

Di hilir, pemprov telah bekerjasama dengan PLTU Jeranjang dalam pemanfaatan sampah sebagai bahan bakar, pabrik bata plastik dan lainnya.

BACA JUGA: Tabungan Sampah, Berkah Ekonomis dari Pelestarian Lingkungan

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Halid mengatakan, program lingkungan sebenarnya sudah banyak di Lombok Barat, termasuk perangkat aturannya. Ia berharap dengan program ini akan menghidupkan lagi aturan dan merubah perilaku masyarakat dalam menangani sampah mereka.

Lobar menyumbang sampah 800 ton per-hari dan yang tertangani baru 200 ton. Sisanya belum tertangani dengan baik. Saat ini tempat pengelolaan sampah terbaru ada di Batu Layar dan Lingsar dengan kapasitas pengolahan 4 hingga 6 ton perhari.

“Dengan program menabung sampah oleh pelajar ini harapannya budaya masyarakat juga akan berubah melalui generasi muda”, ujar Fauzan.

Fauzan mengatakan, potensi pelajar sangat besar. Pengumpulan sampah oleh pelajar di sekolah-sekolah akan dibayarkan melalui tabungan. Pemkab menjanjikan dana stimulus bagi pelajar dan sekolah yang sukses mengelola sampahnya. Saat ini baru tercover 19 sekolah dari 48 sekolah se Lobar.

jm

Komisi Penyiaran Daerah (KPID) NTB diharapkan mengawal terbangunnya lembaga penyiaran yang memproduksi siaran yang sehat bagi masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, setelah melantik anggota KPID NTB masa bakti 2021-2024, di Ruang Rapat Utama (RRU) kantor gubernur, Senin, (23/8).

Menurut Lalu Gita, dengan perkembangan teknologi informasi dan arus digitalisasi maka potensi informasi harus sedemikian rupa dikawal untuk membangun harmonisasi dan hal-hal positif bagi pembangunan dan kondisi sosial kemasyarakatan.

“Karena itu sekecil apapun informasi hal-hal yang terkait dengan penyiaran yang keluar dari etika dan estetika yang ada di tengah masyarakat harus dilakukan mediasi agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Lalu Gita.

Selain itu, dirinya juga menyinggung tentang penanganan Covid-19 yang membutuhkan pesan-pesan informasi yang akurat. Penanganan Covid-19 yang dilakukan di era informasi yang matang dan dewasa saat ini haruslah ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat. Tujuannya agar informasi itu bisa lebih mengena kepada masyarakat dan bisa diterima dengan positif.

“Oleh sebab itu kami berharap agar para Komisioner KPID NTB yang baru, bisa terus mengawal informasi yang sehat dan benar dan dapat diterima positif oleh masyarakat. Jangan sampai sekecil apapun informasi yang diperoleh lembaga-lembaga penyiaran yang kontennya sesuatu yang kira-kira menjadi ancaman di tengah masyarakat maka harus segera dilakukan treatment-treatment yang baik,” kata Lalu Gita.

Penyiaran saat ini menjadi sebuah industri yang ingin tetap mendapatkan profit. Karena itu untuk membentengi penyiaran-penyiaran yang lepas kontrol maka harus dibuatkan regulasi-regulasi yang bisa mengaturnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu dapat dicerna dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat luas.

BACA JUGA: Apresiasi untuk Command Center dan Smartcity Kota Bima

Karena itu seluruh komisioner KPID NTB yang baru bisa berperan optimal untuk mengontrol, mengawasi informasi informasi yang disampaikan melalui siaran agar bisa diterima dengan sejuk oleh masyarakat dan jauh dari keresahan-keresahan yang ditimbulkannya.

“Saya berkeyakinan dengan kapasitas dan kemampuan personal dari Komisioner KPID yang baru yang telah melalui proses seleksi oleh DPRD NTB, mudahan tetap bersinergi dan bisa memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan NTB yang lebih Gemilang di masa-masa yang akan datang.

Adapun komisioner KPID NTB yang dilantik untuk periode 2021-2024 tersebut adalah, Ajeng Roslinda Motimori, Afifudin Adnan, Abdul Maluk, Darsono Yusin Sali, Auliya Rachman Chavez, Marga Harun, dan Husna Fatayati.

her/kominfotik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberi apresiasi pada capaian yang telah dilakukan oleh kota Bima dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini tergambar dari kebijakan–kebijakan yang mengedepankan pelayanan dan keterbukaan informasi bagi publik yang dipaparkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Najamuddin Amy, dalam acara Launching Command Center dan Smartcity Kota Bima secara virtual, Senin (23/8).

“Kami ingin memberikan apresiasi sangat luar biasa kepada pemkot Bima yang sudah memulai hal ini. Kami melihat ini sebgaai legacy yang luar biasa. Tiga tahun bukan waktu yang singkat untuk mempersiapkan, apalagi ini terkait digitalisasi terhadap aplikasi. Maka untuk menuju smartcity dan smart province dibutuhkan kolaborasi antara provinsi NTB dan kota Bima,” tutur Najamuddin.

Provinsi NTB telah memiliki hampir 138 aplikasi, dimana aplikasi-aplikasi ini dijadikan hub dan sangat terkait erat dengan pelayanan publik. Salah satunya, seperti aplikasi NTB Care, SI Posyandu, dan Aplikasi Lestari.

“Adanya aplikasi NTB Care memudahkan masyarakat untuk dapat mengetahui kondisi lingkungan dan sebagainya dan sebagai pelayanan pengaduan untuk masyarakat. SI Posyandu di mana pelayanan kesehatan mulai dari balita sampai lansia dapat kita lakukan termasuk bagaimana kita mewujudkan desa bersih dari narkoba. Aplikasi lestari untuk menjaga kelestarian dan zero waste di lingkungan kita,” jelas Najamuddin.

Smartcity Kota Bima yang akan berkolaborasi dengan smart province yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi pelayanan publik, seperti NTB Satu Data, PPID dimasing-masing kabupaten/kota.

“Sehingga menuju smartcity harus melibatkann government, technology patner, industry patner, asosiasi, komunitas, konsultan dan media patner juga penting untuk dilibatkan dalam perjalanannya smartcity di Kota Bima di masa–masa yang akan datang,” tuturnya

BACA JUGA: Siaran yang Sehat untuk Masyarakat harus Dikawal KPID

ser

Solusi lahan milik warga yang berada dalam area sirkuit Mandalika, pemerintah provinsi akan segera melakukan mediasi dan komunikasi dengan ITDC.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, menyatakan mulai hari ini akan mengawal penyelesaian soal lahan warga tersebut mulai hari ini.

Dari pemprov ada Kepala Kesbangpoldagri untuk berkomunikasi dengan tim appraisal dan ITDC, jelas Gubernur di ruang kerjanya, Senin (23/8).

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Lalu Gita Ariadi, mengatakan, komunikasi terakhir dengan ITDC memutuskan bahwa lokasi pemukiman ini masuk ke dalam masterplan kawasan barat yang merupakan mixing area sehingga ITDC menawarkan opsi tukar guling.

Namun demikian, seperti penegasan gubernur, hal ini akan diintensifkan dalam dua bulan ke depan untuk mencari opsi lain termasuk penundaan pembayaran lahan enclave asalkan ada komitmen sesuai keinginan warga yang disampaikan oleh Solidaritas Warga Intern Mandalika (SWIM).

BACA JUGA: Pemukiman dalam Sirkuit, Pemprov Tidak Akan Merugikan Warga

Tim appraisal Polda, AKBP. Awan Hariono, mengatakan, seluruh lahan enclave sudah ada SK. Bupati untuk dilakukan pembayaran. Hanya saja karena terkendala anggaran, ITDC belum melakukan pembayaran sembari pihaknya memutahirkan kembali data pemilik lahan yang ada, khusus di dua dusun, yakni Ujung Lauk dan Ebunut yang terletak di dalam kawasan sirkuit. Karena ITDC mengklaim terdapat 48 lahan enclave di tiga bidang lahan enclave dan 11 bidang lahan HPL ITDC di dalam area Jalan Khusus Kawasan (JKK).

“Sesuai arahan Gubernur kami juga akan berkoordinasi dengan pemkab Loteng agar masalah ini cepat selesai”, tutur Awan.

jm

Terkait adanya pemukiman warga di dalam area Sirkuit Mandalika, gubernur menegaskan sebagai pemimpin ia takkan membiarkan masyarakat dirugikan oleh pembangunan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal itu dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, saat menerima Solidaritas Warga Intern Mandalika (SWIM) di ruang kerjanya, Senin (23/8). Zulkieflimansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai fasilitator berupaya keras agar masyarakat mendapatkan haknya secara adil sesuai ketentuan hukum.

“Kita tentu harus menempatkan pada proporsinya. ITDC adalah BUMN dan KEK Mandalika dengan sirkuitnya juga etalase nasional. Pemprov selalu akan hadir memfasilitasi agar ITDC membangun relasi yang baik dengan masyarakat,” tegas Zulkieflimansyah.

Kehadiran SWIM terkait belum jelasnya keputusan ITDC terhadap pemukiman warga dusun Ujung Lauk dan dusun Ebunut. Sebanyak 60 kepala keluarga dengan 166 jiwa menunggu relokasi dan pembayaran tanah atau menjadikannya kawasan pemukiman khusus yang berada di komplek sirkuit.

Dikatakan gubernur, jika opsi ITDC mempertahankan pemukiman tersebut sebagai masterplan area sirkuit, maka terutama akses jalan masuk dan pemukiman harus ditata lebih baik serta menyiapkan pemberdayaan yang memadai bagi warga. Jikapun harus direlokasi, persoalan pembayaran dan data riil pemilik tanah dan administrasinya harus valid untuk menghindari oknum yang mengambil keuntungan. Atau jika pilihannya adalah tukar guling maka nilainya harus setara dengan aset yang dimiliki warga.

“ITDC harus proaktif berkomunikasi,” sebut Zulkieflimansyah.

Bahkan terkait perhelatan World Superbike pada November depan, ia akan berkomunikasi dengan ITDC melalui tim appraisal dengan mengutus perwakilan pemprov agar dalam dua bulan harus ada solusi dan kegiatan yang jelas.

BACA JUGA: Lahan Warga di dalam Sirkuit Mandalika Segera Diselesaikan

Sementara Lalu Alamin, ketua SWIM mengatakan, apapun keputusan yang diambil oleh ITDC agar tidak digantung. Bahkan ia mengklaim warga dusun siap direlokasi tanpa menerima pembayaran diawal asalkan ada komitmen dari ITDC menyelesaikan persoalan.

“Kami siap membantu tim agar data dan harapan warga dusun benar benar dilaksanakan secepatnya apapun keputusan ITDC”, ujar Alamin.

BACA JUGA: Sinergi adalah Kunci Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

jm