Masalah kesehatan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, namun mahasiswa juga harus tampil ke depan untuk mengedukasi masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Butuh sinergitas yang kuat antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, hingga mahasiswa untuk menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat yang begitu kompleks.

“Saya contohkan, pemprov saat ini tengah bergiat dengan program unggulannya terkait Revitalisasi Posyandu Keluarga yang harus ada di setiap dusun. Posyandu Keluarga bisa melayani seluruh pelayanan Kesehatan. Masalah Kesehatan bukan hanya tugas dan peran pemerintah, namun seluruh elemen masyarakat termasuk dari kalangan mahasiswa juga harus tampil ke depan untuk mengedukasi masyarakat,” ujar Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima silaturrahmi Ikatan Mahasiswa Kesehatan (IMK) se-Kota Mataram, di ruang kerjanya, Senin (20/9).

Sitti Rohmi mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak teredukasi ataupun mendapatkan sosialisasi terkait pentingnya kesehatan bagi keluarga. Misalnya, adanya kasus stunting yang masih terjadi sebab tidak luput dari kurangnya perhatian orang tua terhadap tumbuh kembang anak, hingga kasus lainnya seperti gizi buruk.

“Dalam hal ini para mahasiswa bisa mengambil peran, misalnya mengentri data-data posyandu. Mahasiswa harus menjadi garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat, seperti penerapan prokes di masa pandemi Covid-19 saat ini. Kalian calon nakes harus menjadi agen untuk mencegah penularan Covid-19. Dan juga berbagai permasalahan kesehatan lainnya,” tuturnya.

BACA JUGA: Monev KI Penting Berkelanjutan Tapi Belum Didukung Anggaran

Ketua IMK Kota Mataram, Abdul Azis Zirrohman, menjelaskan, kedatangannya menghadap Wagub NTB, tak hanya ingin bersilaturrahmi tapi juga mengundang untuk membuka latihan kepemimpinan bagi 14 kampus kesehatan di Kota Mataram.

“Selain itu juga kita ingin berkolaborasi dan mengambil peran terkait upaya mensukseskan program unggulan pemprov NTB di bidang kesehatan,” kata Abdul Azis.

her

Komisi Informasi (KI) NTB akan menggelar Monev dari September hingga Oktober, namun masih terdapat kendala yaitu belum didukung anggaran.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, menilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) NTB penting dilakukan secara berkelanjutan. Sitti Rohmi mengakui berbagai prestasi membanggakan yang kerapkali diraih NTB di tingkat nasional dalam hal Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi kebanggan daerah.

“Apalagi kita ke depan ingin menjadi Provinsi Informatif terbaik di tingkat nasional tentu haruslah bekerja keras untuk mewujudkan hal itu. Dan terkait anggaran Monev yang masih menjadi kendala KI NTB, kita akan perjuangkan agar Monev yang akan dilaksanakan ini nantinya bisa terlaksana dengan baik sesuai target yang sudah ditentukan,” ujarnya saat menerima audiensi anggota Komisioner KI NTB, di ruang kerja wagub, Senin (20/9).

BACA JUGA: Vaksinasi Digencarkan Guna Hindari Kluster Baru Jelang WSBK

Sebelumnya, Ketua KI NTB, Suaeb Quri, melaporkan bahwa pihaknya sudah melaksanakan Pra Monev KI terhadap Badan Publik di NTB. Pihaknya akan kembali menggelar Monev di seluruh OPD pada bulan September hingga Oktober ini. Hanya saja yang masih menjadi kendala saat ini adalah belum ada support anggaran guna pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Karena itu nantinya melalui APBD Perubahan bisa kami diperjuangkan untuk penganggarannya agar Monev sebagai kegiatan utama dari KI NTB bisa terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran dan capaian target bisa terpenuhi. Kami berharap agar pemprov bisa mensuport kami dengan anggaran,” tutur Suaeb.

her

Sebagai tuan rumah WSBK, pemprov NTB dituntut memberikan vaksinasi secara menyeluruh pada masyarakat agar tidak terjadi kluster baru.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menyambut gelaran World Superbike (WSBK) yang akan berlangsung tanggal 12 – 14 November 2021 mendatang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dituntut memberikan vaksinasi secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga menghindari terjadinya kluster baru.

“Kita dituntut agar menjadi tuan rumah yang baik karena ada syaratnya, yakni vaksinasi yang harus masif sehingga tidak adanya kluster baru atau masalah,” tutur Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, saat memberikan pemaparan dalam Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi Percepatan Vaksinasi di Provinsi NTB, di ruang rapat utama kantor gubernur, Senin (20/9).

Karena itu, sinergitas bersama seluruh OPD dan Forkopimda Provinsi dibutuhkan agar dapat mensukseskan vaksinasi secara menyeluruh. Apabila vaksinasi masif sukses hingga penyelenggaraan WSBK maka ini akan menjadi berita baik, bukan hanya untuk kita tetapi juga seluruh Indonesia.

“Kesiapan kita untuk melakukan vaksinasi sudah sangat baik, yang menjadi kendala adalah ketersediaan vaksinnya,” ujar Zulkieflimansyah.

ser@diskominfotikntb

Setelah vaksin harus tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan terapkan pemakaian masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

LOTIM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, mengingatkan siswa-siswi dan seluruh guru serta masyarakat yang turut dalam vaksinasi massal di SMA 1 Sembalun agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan (prokes) kendatipun telah divaksin. Pesan tersebut disampaikan Sitti Rohmi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi sekolah di SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, Sabtu (18/9).

“Yang paling penting, jangan sampai kita jumawa, usai divaksin tidak taat prokes,” tegas Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi mengatakan bahwa penerapan 3M; memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, harus dijadikan sebagai gaya hidup di era tatanan baru ini. Sedangkan vaksinasi adalah upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan karenanya jangan takut divaksin.

“Tidak usah percaya hoak dan informasi yang tidak jelas, karena pemerintah ingin masyarakatnya tetap sehat dan produktif,” ujarnya.

Mengakhiri kunjungannya memantau kegiatan vaksinasi, Wagub menyerahkan secara simbolis bantuan masker medis kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Sembalun, serta membeli black garlic dan beras merah yang merupakan produk wirausaha siswa.

edy

Laporan vaksin harus segera dilakukan usai vaksinasi agar pemerintah pusat mengetahui serapannya sehingga droping vaksin lancar ke NTB.

LOTIM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, meminta agar pelaporan vaksinasi dipercepat guna memenuhi target dan percepatan pendistribusian. Selama ini keterlambatan pasokan vaksin ke daerah diakibatkan juga oleh lambatnya pemda memberikan laporan.

Jika pemerintah pusat bisa segera mengetahui serapan vaksin maka droping vaksin ke NTB lancar dan terus bertambah.

“Kalau sudah disuntikan dosis vaksinnya, segera laporkan dan input ke aplikasi Kemensos RI,” ujar Sitti Rohmi saat memantau penyelenggaraan vaksinasi massal di kantor desa Tete Batu, Lombok Timur, Sabtu (18/09/21).

Sitti Rohmi menyatakan bahwa pemprov terus mendorong percepatan vaksinasi di seluruh wilayah NTB, khususnya daerah yang menjadi tujuan wisata, seperti Sembalun serta Tete Batu, dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika yang sirkuitnya menjadi lokasi gelaran World Super Bike (WSBK) di bulan November tahun ini. Oleh sebab itu serapan vaksinasinya harus mencapai target 70 persen supaya masuk dalam zona hijau.

“Apalagi desa Tete Batu merupakan nominator desa wisata dunia yang ditetapkan WHO,”ujarnya.

Sitti Rohmi juga mengapresiasi gelaran vaksinasi Dharma Satya Nagara Bhakti, inisiasi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) NTB, ini yang mengintegrasikannya dengan pelayanan Kependudukan, berupa pelayanan perbaikan E-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten.

BACA JUGA: Setelah Vaksin Harus Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sementara itu, Sekretariat Daerah (Sekda) Lombok Timur, M. Juani Taufik, mengatakan bahwa pemerintah kabupaten terus menggenjot gelaran vaksinasi. Seperti hari ini, terdapat 6 titik lokasi penyelenggaraan seribu vaksinasi di kecamatan Sikur, yaitu kantor desa Tete Batu, Mushalla Nurul Yaqin dusun Kembang Sari Lauq, lingkungan baru BLK YPP Annasiria, kantor desa Tete Batu Selatan dan gelanggang kantor desa Kota Raja.

edy

Seluruh kepala perangkat daerah lingkup pemprov agar aktif merespon aduan masyarakat dengan memanfaatkan akun media sosial.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB),  Zulkieflimansyah telah menandatangani surat yang ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah lingkup pemprov agar aktif merespon aduan masyarakat dengan memanfaatkan akun media sosial. Respon cepat terhadap aduan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di era digital ini.

“Surat itu sudah ditandatangani oleh gubernur hari ini. Dan kami di Dinas Kominfotik sudah menerima daftar akun Facebook, Instagram, dan Twiter Bapak/Ibu Kepala OPD, selanjutnya akan kami fasilitasi melalui Admin PPIDnya membuat akun officialnya,” kata Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, Jumat (17/9).

Najamuddin mengatakan, surat tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan aparatur negara terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan berkembang di tengah masyarakat. Sehingga diperlukan sinergitas dari seluruh unsur pemprov agar masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat, tepat dan tuntas.

Dalam surat itu ada enam penekanan, yang pertama, seluruh pejabat eselon II dan III pada seluruh perangkat daerah agar secara aktif bermedia sosial pada platform Facebook, Instagram dan Twiter. Yang ke-2, setiap perangkat daerah mempublikasikan akun media sosial (Official) seluruh pejabat eselon II dan III pada media publikasi yang dimiliki.

Perintah ke-3, memberikan tanggapan atau respon dan langkah-langkah yang memadai terhadap keluhan dan permasalahan yang disampaikan masyarakat pada akun media sosial masing-masing. Yang ke-4, melakukan sinergitas lintas sektor dalam memberikan solusi dan tindak lanjut pemasalahan yang diadukan atau disampaikan masyarakat.

Ke-5, para kepala perangkat daerah agar melakukan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus terhadap aktifitas media sosial pada jajaran masing-masing. Dan yang terakhir adalah pejabat eselon II dan III melaporkan secara berkala kepada gubernur dan wakilnya melalui dinas kominfotik atas seluruh tindak lanjut yang telah dilakukan.

diskominfotikntb

Provinsi NTB sementara masih menduduki peringkat teratas Lomba Inovasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, mengungkapkan bahwa semua pencapaian tersebut adalah hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sejak kepemimpinannya bersama Zulkieflimansyah, tantangan pembangunan tak henti mendera, mulai dari gempa bumi hingga pandemi Covid-19. Maka, pembangunan dipercepat dengan inovasi agar dapat mengimbangi ketertinggalan dari daerah lain.

“Dengan inovasi kita bisa berlari mengejar kemajuan pembangunan tidak hanya berjalan”, ujar Sitti Rohmi saat membuka pameran Inovasi Daerah di halaman kantor Bappeda, Jumat (17/9).

Sementara itu Kepala Bappeda, Iswandi, mengatakan, Bappeda adalah laboratorium inovasi, hal ini membuktikan bahwa kerja pemerintah selama ini dapat diketahui  masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan.

Terkait Lomba Inovasi Daerah yang penilaiannya akan ditutup hari ini, ia optimis NTB akan tetap berada di peringkat pertama. Pelajaran berharga adalah ketika pelaporan hasil inovasi belum dikerjakan dengan baik sehingga peringkat NTB berada di posisi paling rendah.

“Ini upaya kita semua untuk daerah kita”, tuturnya.

BACA JUGA: Transportasi Ditata Baik dan Menarik Jelang WSBK November

jm

Penataan dan pembenahan prasarana transportasi harus tepat waktu dan serius, terlebih menyambut World Super Bike (WSBK) November 2021.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Rencana penataan dan pembenahan prasarana perhubungan, seperti Pelabuhan Lembar oleh PT Persero Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Lembar, harus tepat waktu dan serius, terlebih menyambut gelaran World Super Bike (WSBK) November 2021 mendatang.

“Yakinkan semuanya harus sudah siap. November mendatang Pelabuhan Lembar sudah tertata dengan baik dan menarik,” kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di halaman Kantor ASDP Lembar, Jumat (17/9).

Menurut Sitti Rohmi, perhubungan menjadi satu hal yang strategis dan fungsi yang sangat vital. Terkait dengan itu, dirinya berpesan agar konektivitas sistem, manajemen dan teknologi harus dikedepankan guna menghadirkan transortasi yang aman, bersih dan nyaman.

“Saya bangga terhadap insan Perhubungan NTB yang telah melakukan inovasi-inovasi menjelang dilaksanakannya dua event dunia,” tutur Sitti Rohmi.

BACA JUGA: NTB Masih Peringkat Teratas Lomba Inovasi Daerah Kemendagri

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Mohammad Faozal, mengatakan, rangkaian peringatan Harhubnas dimulai sejak 1 September 2021 hingga 17 September 2021 dengan menggelar berbagai kegiatan. Di antaranya berupa gerakan bakti sosial seperti pembagian sembako kepada masyarakat, aksi bersih-bersih di simpul-simpul perhubungan dalam mendukung program Zero Waste, dan diresmikannya pengoperasian Bus City Tour Lombok kerjasama Dishub NTB dengan PT. DAMRI dan ASPINDO.

“Kami juga telah mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang mendukung transportasi bersama DAMRI dalam rangka mempercepat konektivitas transportasi di NTB,” ujar Faozal.

her

KPID NTB harus memasifkan sosialisasi ASO agar nanti masyarakat paham dan siap menerima perubahan siaran TV dari analog ke digital.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memasifkan sosialisasi tentang migrasi penyiaran dari televisi (TV) analog ke digital, atau disebut Analog Switch-Off (ASO), agar masyarakat paham bahwa migrasi bertujuan ke arah yang lebih berkualitas.

“Masih ada banyak waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bersiap menerima perubahan tentang penyiaran digital,” ujar Sitti Rohmi kepada jajaran komisioner KPID NTB, saat berkunjung, di ruang kerja wagub, Kamis (16/9).

Sitti Rohmi berharap migrasi yang diawali dengan ASO serentak, harus dipersiapkan dengan pemetaan daerah yang jelas sebab perubahan frekuensi digital tersebut mengharuskan setiap rumah tangga mengganti piranti penangkap sinyal antena (analog) dengan set top box (digital).

“Oleh karena itu, pemetaan penting dilakukan agar distribusi set top box gratis dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat tepat sasaran karena jumlahnya terbatas,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPID, Ajeng Roslinda Motimori, menyatakan, ada persoalan lain yaitu infrastruktur media penyiaran yang ada sekarang harus menyewa tower transmisi digital yang salah satunya disediakan oleh TVRI. Oleh sebab itu, sebaiknya ada penyesuaian tarif sewa tower di semua kabupaten/kota dan tidak terlampau mahal.

BACA JUGA: Mengaji sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

Adapun set top box yang harus disiapkan oleh masyarakat untuk menerima siaran digital, pihaknya bekerjasama dengan beberapa stakeholder untuk program literasi media. Konten literasinya terkait migrasi digital dan konten siaran lokal sehat serta bermanfaat yang akan diproduksi oleh masyarakat. Hal ini karena sistem multimux yang tersedia memungkinkan satu kanal digital diisi hingga 15 frekuensi siaran.

Di sisi lain, lembaga penyiaran publik yang eksis sekarang dapat menyesuaikan operasional siaran mereka. ASO sendiri akan mulai diberlakukan April 2022, NTB masuk pada tahap pertama untuk wilayah Mataram dan Lombok Barat. Kemudia secara bertahap, kabupaten lain dan pulau Sumbawa akan dimatikan siaran analognya setelah infrastrukturnya siap.

jm

Mengaji sebagai parameter penilaian budaya literasi masyarakat dan ini sejalan dengan NTB yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, mengusulkan hal tersebut, saat membuka Webinar Stakeholder Meeting Provinsi tahun 2021 dengan tema “Membangun Ekosistem Perpustakaan Nasional RI”, yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional RI bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Kamis (16/9).

Menurut Lalu Gita, hal yang mendasari usulan tersebut karena aktivitas mengaji serta membaca Al-quran kerap dilakukan oleh masyarakat hampir setiap harinya, baik dilakukan secara berkelompok maupun secara individu.

“Mengaji itu kan membaca, Iqro’. Kita ada program Magrib Mengaji. Dan masyarakat mayoritas muslim biasa mengaji setiap magrib atau malam. Hal ini bisa didiskusikan, apakah mengaji bisa masuk ke dalam komponen penilaian budaya literasi,” tuturnya.

Lalu Gita juga berharap agar seluruh stakeholder terkait dapat meningkatkan komitmen bersama dalam membudayakan literasi di kalangan masyarakat, mulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Jika membaca telah dibudayakan sejak dini dalam lingkungan keluarga, maka akan mudah menjadi kebiasaan positif bagi masyarakat.

“Jumlah perpustakaan sudah cukup banyak, tinggal bagaimana membuat masyarakat mau dan gemar membaca,” harapnya.

BACA JUGA: Sosialisasi ASO harus Dimasifkan KPID NTB di Masyarakat

novita@diskominfotikntb