Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 yang diselenggarakan Bawaslu NTB diharapkan bisa hasilkan pengawas pemilu yang partisipatif.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, selanjutnya mengatakan bahwa selain partisipatif juga pengawas pemilu yang cukup memahami tupoksi sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, saat Pemilu Legislatif (Pileg), Pilpres, maupun Pilkada serentak 2024 mendatang.

“Kita patut bersyukur dan berbangga bahwa pemilu serentak yang diselenggarakan di NTB Desember 2020 lalu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan hal ini tentunya tidak terlepas dari peran luar biasa dari seluruh elemen,” ujar Sitti Rohmi dalam kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021, di Aruna Hotel, Senggigi, Rabu (1/9).

Sitti Rohmi menginginkan agar pelaksanaan SKPP ini terus berkesinambungan dan menghasilkan pengawas-pengawas pemilu yang bisa memperlancar proses demokrasi.

Kepala Polda NTB,  Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, mengapresiasi kinerja dan kemitraan Bawaslu yang telah mendukung tugas-tugas kepolisian selama pelaksanaan pilkada serentak 2020 lalu di 7 kabupaten/kota. Diakui dalam pesta demokrasi memang penuh dengan dinamika dan gejolak yang muncul, namun semua bisa teratasi dengan baik karena adanya kerjasama dan partisipasi pelaksana pemilukada serta dukungan masyarakat dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai.

BACA JUGA: NTB akan Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan, menyatakan, pelaksanaan SKPP ini sudah berlangsung tahun ketiga dan dari tahun ke tahun jumlah pesertanya semakin banyak. Periode ke-tiga pesertanya membludak dari kuota yang ada dan jumlah peserta di NTB juga mengalami peningkatan.

“Dan yang membanggakan, hampir seluruh pesertanya dari generasi milenial sehingga pas dengan tujuan dari SKPP yang bertujuan mencetak tenaga yang partisipastif dan punya integritas, keterampilan dedikasi dan nantinya bisa menjadi agen-agen pemilu di masyarakat,” kata Abhan.

her@kominfotik

Pemerintah Provinsi NTB akan membentuk Puspaga di seluruh kabupaten/kota yang berfungsi sebagai unit pelayanan pembelajaran keluarga sampai ke tingkat desa.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini sejalan dengan cita-cita pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) Gemilang yakni dalam meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan pengasuhan anak, menurunkan kekerasan terhadap anak, menurunkan angka pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak, salah satu program atau kegiatan strategis untuk percepatan KLA dengan menyediakan layanan untuk penguatan kapasitas keluarga.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, terus mendorong agar seluruh kabupaten/kota dapat segera membentuk Puspaga.

“Puspaga harus diseriusi, ini adalah menjadi kewajiban kita dalam menyiapkan fasilitas dan program pemerintah untuk masyarakat, saya akan terus mendorong agar Puspaga dapat dibentuk di seluruh kabupaten/kota” tutur Sitti Rohmi saat membuka acara pembukaan Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), di Aston Inn Mataram, Rabu (1/9).

Selain itu, Sitti Rohmi menghimbau kepada seluruh stokeholder terkait agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat, salah satunya terkait masalah stunting, kematian ibu, kematian bayi, dan berbagai masalah kesehatan yang kompleks seperti pernikahan anak, PMI Ilegal, narkoba, lingkungan hidup, dan bencana.

“Permasalahan kita di NTB sebagian besar disebabkab oleh kurangnya edukasi dan pemahaman, banyaknya yang tidak mengerti mengenai berbagai hal, misalnya dalam hal pola hidup bersih dan sehat yang sudah dibicarakan bertahun-tahun tetapi belum juga kita dapat tuntaslkan,” pungkas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Sampah Plastik Diolah Menjadi Aneka Produk Bahan Bakar

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2B) NTB, Husnanidiati Nurdin, mengatakan bahwa Puspaga adalah salah satu pintu yang berada di hulu dalam rangka mencegah perkawianan anak.

“Puspaga itu pembelajaran sebagaimana yang ibu wagub katakan apa yang kita lakukan ini adalah edukasi yakni parenting dan edukasi yang menjadi perhatian kami,” tegasnya.

Selain itu, Husnanidiati juga menginformasikan kepada wagub bahwa Rumah Aman (shelter) di NTB sudah diaplikasikan 100% di seluruh kabupaten/kota.

“Alhamdulillah 10 kab kota sudah terdapat shelter, hanya saja UPTD belum semua, UPTD yang sudah ada itu baru 6, sementara 4 kabupaten yang belum itu dari kabupaten Lombok Tengah, kabupaten Lombok Utara, kabupaten Bima dan kota Mataram, semua masih berproses,” tuturnya.

ser

Sampah plastik diolah dengan teknologi pyrolisis menghasilkan aneka produk bahan bakar mulai dari solar, bensin, minyak tanah, aspal sampai bahan bakar pesawat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi hasil olahan bahan bakar PT.Geo Trash Management (GTM). Dirinya menyebut upaya yang dilakukan PT. GTM selain sebagai solusi penanganan sampah juga dapat menyediakan bahan bakar alternatif.

“Semoga produk bahan bakar bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat”, ujar Sitti Rohmi di ruang kerjanya, Rabu (1/9).

Andrew Sinclair, penggagas dan direktur PT. GTM, mengatakan, hasil pengolahan sampah plastik berteknologi pyrolisis ini menghasilkan banyak varian produk bahan bakar mulai dari solar, bensin, minyak tanah, aspal sampai bahan bakar pesawat.

“Tapi kita fokus pada solar dan bensin dengan standar Eropa”, ujar Andrew.

Dikatakannya, peluang untuk menjadi bahan bakar alternatif sangat besar setidaknya untuk kebutuhan komunitas. Menyoal bahan baku untuk keberlangsungan pabrik, ia mengaku masih memetakan ketersediaan bahan baku. Ia pun berharap di masa depan, produk PT. GTM dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar Lombok.

“Kita rencanakan setelah running akan mengisi celah kebutuhan bahan bakar masyarakat”, sebutnya.

BACA JUGA: NTB akan Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

jm

DJBC siap mendukung potensi pariwisata super prioritas Mandalika dengan manfaatkan aneka fasilitas fiskal kepabeanan dan cukai.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, menerima kunjungan silaturahmi jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Bali Nusra), di ruang kerjanya, Rabu (1/9).

Dalam kunjungan itu, pihak DJBC Bali Nusra akan siap mensupport potensi pariwisata super prioritas Mandalika dengan memanfaatkan berbagai fasilitas fiskal kepabeanan dan cukai, seperti TPB, KITE dan KEK kepada para IKM di NTB dengan maksud memberikan pengetahuan tentang berbagai kemudahan fiskal maupun prosedural yang diberikan DJBC guna meningkatkan perekonomian dan menggenjot ekspor produk unggulan daerah.

“Khusus event World Superbike (WSBK) pada November tahun ini. Kita akan sangat support agar arus barang yang masuk untuk keperluan event dapat berjalan dengan lancar,” jelas Susila Brata, Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali Nusra.

Selain mengawasi kegiatan ekspor-impor, DJBC juga memiliki tanggung jawab untuk menfasilitasi para IKM maupun UMKM yang ada di NTB. Terutama potensi produk-produk unggulan yang bisa diekspor ke luar negeri agar memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Misalkan potensi tembakau yang bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Caranya kita akan memberika edukasi kepada mereka bahwa ada fasilitas fiskal kepabeanan dan cukai yang bisa dimanfaatkan termasuk melakukan bimbingan teknis kepada UMKM tembakau agar diberdayakan lagi,” ujarnya.

BACA JUGA: NTB Ramah Investasi, Segala Aspek Pendukung Harus Disiapkan

Menanggapi hal itu, Sitti Rohmi Djalilah, mengapresiasi langkah dan perhatian yang diberikan pihak DJBC dalam upaya mengasah dan menggali berbagai potensi yang ada NTB. Terutama diharapkan agar produk-produk unggulan NTB bisa diekspor di berbagai negara, sehingga nilai tambah dari produk-produk lokal NTB dapat memberi angin segar bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat.

“Sebagian besar kegiatan ekspor kita masih melewati Bali dan Surabaya. Sehingga dengan adanya support dari DJBC ini, NTB bisa melakukan kegiatan ekspor langsung dari NTB ke negara-negara tujuan,” harap Sitti Rohmi.

Dengan demikian, masalah ini sudah menjadi atensi pemerintah untuk lebih memberdayakan produk-produk UMKM NTB dengan kegiatan ekspor yang dipermudah oleh pihak terkait. Sehingga produk-produk UMKM lokal NTB mendapatkan nilai tambah yang diharapkan dengan adanya langkah kongkrit dari pihak bea cukai dalam mempermudah segala dokumen ekspornya.

“Mudah-mudahan ini direalisasikan sesegera mungkin, agar NTB menjadi salah satu daerah yang mampu meningkatkan kegiatan ekspornya tanpa harus melewati daerah-daerah lainnya,” tutur Sitti Rohmi.

manikp@kominfo

Ramah Investasi yang menjadi program unggulan NTB Gemilang, harus pastikan pelayanan investasi secara cepat, mudah dan sesuai dengan kondisi serta teknis yang terjadi di lapangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan agar Ramah Investasi yang menjadi program unggulan NTB Gemilang, harus memastikan seluruh proses investasi dapat dilayani dengan cepat dan mudah,

“Jangan sampai kita hanya terus menerus menyuarakan slogan ramah investasi, tetapi dari segala aspek, baik hulu ke hilir tidak dipersiapkan dengan baik,” kata Sitti Rohmi, saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Investasi Wilayah IV Tahun 2021, di Hotel Golden Palace Kota Mataram, Rabu (1/9/).

Di depan peserta rapat, yang terdiri dari Jatim, Bali, NTB dan NTT, Wagub mengatakan bahwa berbagai cara yang disiapkan, dari mulai sosialisasi, promosi dan sistem yang baik, namun kenyataan di lapangan banyak kendala dan hambatan yang ditemui para investor.

“Ini yang benar-benar harus kita jaga dan pastikan,” tegas Sitti Rohmi.

Maka peran Satgas Investasi bersama pemerintah sangat strategis guna membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh lembaga dan unsur lain, dalam menyamakan persepsi dan untuk mensukseskan proses investasi.

Ia juga meminta persoalan teknis terkait lahan, proses perijinan tidak lagi menjadi kendala di lapangan. Ikuti dan taati aturan serta regulasi yang ada, sebab pemerintah juga harus tegas memutuskan persoalan investasi seperti lahan dan perizinan.

“Ini semua demi mewujudkan investasi berkualitas, untuk menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

BACA JUGA: Mandalika akan Didukung DJBC Genjot Ekspor Produk Daerah

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian/BKPM, Yuliot, mengapresiasi upaya dan langkah pemprov yang berkomitmen menyelesaikan serta memudahkan seluruh proses investasi di NTB.

Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi kendala investasi bagi pelaku usaha di daerah yakni ketidakpastian kesediaan lahan. Maka, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi permasalahan lahan tersebut.

“Dalam rapat koordinasi ini, akan kita coba petakan dan carikan solusi untuk menyelesaikan solusinya,” ujar Yuliot.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) NTB, Mohammad Rum, mengatakan bahwa rakor dilaksanakan untuk membangun dan memperkuat koordinasi dan kolaborasi yang optimal di daerah untuk menyelesaikan semua persoalan investasi. Kesuksesan sebuah investasi ada 4 hal, yaitu kepastian lahan, kemudahan perijinan, kepastian regulasi dan jaminanan keamanan.

edy

Program unggulan Ramah Difabel juga menjadi bentuk perhatian dan keseriusan serta komitmen yang telah ditunjukan oleh gubernur beserta wakilnya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Program unggulan Ramah Difabel juga menjadi bentuk perhatian dan keseriusan serta komitmen yang telah ditunjukan oleh gubernur beserta wakilnya.

“Guna terus mendukung keberlangsungan aktifitas dan kegiatan difabel pemprov terus memperbanyak layanan publik yang ramah difabel, agar mampu mandiri dan berkarya. Dukungan ketersediaan transportasi, infrastruktur jalan, pendidikan juga terus dilakukan termasuk persamaan hak dan peluang untuk bekerja dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Namun tetap diperhatikan porsinya, disesuaikan dengan kondisinya,” kata Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima Dumilah Ayuningsih, dosen peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, di ruang wagub, Selasa (31/8).

Sitti Rohmi mengatakan bahwa masyarakat harus memandang perbedaan ini sebagai sebuah keberagaman yang harus dihormati, bukan direndahkan dan dilihat sebelah mata.

“Saudara-saudara kita ini memiliki hak dan peran yang sama dalam kehidupan ini. Untuk itu, jangan memandang disabiltas dari sisi keterbatasan. Karena adanya perbedaan fisik, Difabel memiliki kelebihan yang kadang-kadang di tengah keterbatasannya ada potensi diri yang lebih dari orang normal. Ada difabel yang juara dunia renang, memiliki suara yang indah dan kelebihan lainnya,” ujarnya.

BACA JUGA: Semangat dan Tetap Tingkatkan Usaha Meski Masa Pandemi

Sementara itu seusai menyampaikan hasil penelitian dan pengambilan data Program Riset UI dengan skema Publikasi Terindeks International (PUTI), Dumilah Ayuningsih, menyatakan bahwa Perda Nomor 4 tahun 2019 sudah sangat baik. Namun di beberapa sisi implementasinya harus terus disempurnakan. Disabilitas harus dipandang sebagai keragaman dan potensi untuk produktif. Bukan sekedar dimaknai luas, kecacatan, kekurangan dan bukan pula sebuah keistimewaan.

Selain itu, penerapan praktek pada pelayanan publik juga harus dioptimalkan, misalnya pada aspek pendidikan dan pekerjaan secara umum. Begitupun pada organisasi perangkat daerah, seperti leading sektornya harus membangun kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang intens. Selama ini dinas-dinas terkait masih berputar pada memberikan bantuan.

“Padahal peningkatan kapasitas dan skill yang harus diperkuat dan terus dibangun. Sehingga mereka siap pakai di dunia kerja dan dapat bekerja mandiri atau wisausaha. Ini yang penting juga,” ujar Dumilah.

Bus Disabilitas NTB Gemilang yang dimiliki NTB merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Betapa bahagianya mereka naik bus dari Mataram ke Mandalika, bahkan ada di antara mereka baru pertama kali naik bis dan jalan-jalan.

“Ada banyak cerita dan keinginan kaum difabel yang ia dapatkan selama melakukan riset ini,” tuturnya.

diskominfotik

Wakil Gubernur memberi semangat dan mengingatkan IWAPI NTB agar tetap tingkatkan usaha meski pandemi Covid-19 masih melanda.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah memberikan semangat untuk tetap meningkatkan usahanya meski masa pandemi kepada para pengusaha wanita yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI) NTB, saat menerima kunjungan mereka di kantor wagub, Selasa (31/8).

Sitti Rohmi memberikan apresiasi terkait akan diselenggarakannya IWAPI Trade Fair (ITF) NTB yang rencananya berlangsung di Atrium Epicentrum Mall, Mataram, dari tanggal 4 hingga 5 September 2021 mendatang. Sitti Rohmi meminta agar pelaksanaan kegiatan ITF harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Di masa pandemi jangan sampai kita tidak menerapkan protokol kesehatan covid-19, hal ini harus dilakukan pada saat berlangsung,” pesan Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Aplikasi MCP, Pantau dan Pencegahan Korupsi secara Terpusat

Ketua DPD Iwapi NTB, Baiq Diyah Ratuganefi menuturkan, sebanyak 68 stand UMKM sudah siap menyambut kegiatan ITF. Berbagai UMKM akan ikut serta berpartisipasi, antara lain UMKM kuliner, fashion, otomotif dan Kesehatan.

“Semoga dengan adanya pameran ini kita bisa meningkatkan UMKM untuk terus berjualan, mewujudkan kepercayaan bahwa IWAPI ini akan terus membantu untuk promosi, jualan dan pameran seperti ITF,” tutur Diyah Ratuganefi.

Diyah juga mengatakan bahwa kegiatan ITF sebagai bentuk sinergitas IWAPI NTB dengan pemprov untuk sama-sama mendukung seluruh UMKM.

“Semoga pameran ini dapat bermanfaat bagi seluruh UMKM,” ujarnya.

diskominfotik

Kementerian dan lembaga pengawasan meminta kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan aplikasi MCP, sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melaunching aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP) dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah(APIP) Kemendagri dan KPK, yang digelar secara virtual, Selasa (31/8).

Dalam Rakor yang diikuti oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, di ruang rapat utama kantor gubernur, Mendagri menjelaskan bahwa kerja sama kementerian dan lembaga pengawasan merupakan upaya untuk meningkatkan pencegahan terhadap tindakan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.

“Untuk itu, kementerian dan lembaga pengawasan meminta kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan Aplikasi MCP yang diharapkan akan terpantau secara terpusat. Sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi,” ungkapnya

Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa tugas pokok kemendagri salah satu di antaranya adalah melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik dan berjalannya pemerintahan di setiap daerah.

Rakor dan launching Pengelolaan Bersama MCP, ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Selain diikuti oleh kepala daerah se-Indonesia, turut hadir pula dalam rakor adalah Ketua KPK, Firli Bahuri dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.

BACA JUGA: Semangat dan Tetap Tingkatkan Usaha Meski Masa Pandemi

manikp@kominfo

Indikator penanganan Covid-19, seperti tracing, testing dan treatment (3T) di seluruh kabupaten/kota se-NTB sudah sangat baik.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Begitu juga dengan isolasi pasien positif dan karantina bagi pasien kontak erat kemudian pembatasan kegiatan pergerakan mobilitas, penyaluran bantuan dan dukungan untuk program vaksinasi juga berjalan dengan baik.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat memimpin Rakor Percepatan dan Evaluasi Penanganan Covid-19 di Provinsi NTB, secara virtual di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (30/8).

“Tentu capaian ini berkat kerja keras semua pihak terutama pak Kapolda dan Danrem 162 WB beserta jajaran babinsa dan babinkamtimbas di sepuluh kabupaten/kota. Begitu juga dengan sinergi pemerintah daerah dan seluruh para nakes,” ujar Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi menjelaskan bahwa cakupan testing terus mengalami peningkatan, dari awalnya yang sangat sulit untuk mencapai 1/1000 penduduk perpekan. Namun, target tersebut terlampaui pada pekan terakhir. Cakupan testing mencapai 1,99/1000 termasuk dalam kelompok memadai.

Seiring meningkatkannya cakupan testing, positif rate terus mengalami perbaikan pada pekan terakhir yaitu 4,87 persen dan masuk kategori sedang. Sebagian besar kabupaten kota telah testing dengan cakupan yang memadai kecuali Bima, Lombok Tengah, Sumbawa dan Lombok Timur.

“Dengan peningkatan testing diharapkan positif rate akan terus mengalami penurunan sampai pada level memadai,” jelas Sitti Rohmi.

Tracing mengalami penurunan dibanding beberapa minggu sebelumnya dengan kasus terkonfirmasi mencapai 57,2 persen dengan rasio kontak erat 7,9 persen. Sedangkan pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi di NTB sebanyak 538 orang, baik melakukan isolasi mandiri, isolasi terpusat maupun isolasi terpadu harus terus diyakinkan jangan sampai mereka menularkan kepada keluarganya.

Selain itu, Sitti Rohmi juga meminta semua pihak untuk terus mensosialisasikan aplikasi peduli lindungi kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota secara masif agar masyarakat tidak gagap dengan peraturan-peraturan yang ada.

“Sehingga mereka memahami pada saat melakukan perjalanan dari dan di luar NTB,” tuturnya.

BACA JUGA: Posko PPKM Harus Segera Dibentuk Di Semua Desa

Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengakui, situasi Covid-19 di Provinsi NTB cenderung melandai baik kasus aktif dan ketersediaan tempat tidur bagi pasien juga terkendali dengan baik. Beberapa indikator lainnya juga mengalami perbaikan yang cukup signifikan seperti kegiatan tasting, tracing dan treatment (3T) begitu juga dengan indikator penanganan lainnya.

manikp@kominfo

Posko PPKM harus lebih digiatkan dan dibentuk di semua desa, dengan harapan agar pasien covid-19 mendapatkan isolasi terpadu berbasis desa.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan hal tersebut saat memimpin Rakor Percepatan dan Evaluasi Penanganan Covid-19 di Provinsi NTB, secara virtual di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (30/8).

Sitti Rohmi berharap posko PPKM dapat segera terealisasi nyata di seluruh desa di NTB dan dilaporkan dengan baik.

“Kalau data dari DPMPD NTB jumlah posko PPKM mikro yang sudah dibentuk terdapat 891 posko desa/kelurahan, 116 posko kecamatan dan 10 posko kabupaten kota. Namun ada beberapa kabupaten kota yang belum maksimal pembentukan posko PPKM sehingga ke depannya semua desa, kecamatan dan kabupaten sudah mencapai target,” ujarnya.

Sitti Rohmi juga meminta kepada semua kabupaten kota yang sudah membentuk posko PPKM untuk segera melaporkan dan meng-input progresnya ke aplikasi Bersama Lindungi Covid-19 (BLC) dari BNPB yang dimonitoring oleh pusat. Sehingga jumlah posko PPKM yang terealisasi harus masuk dan dilaporkan melalui aplikasi BLC agar semua jumlah posko PPKM di NTB sama dengan data di pusat.

“Karena kita melihat bahwa jumlah posko PPKM yang direalisasikan di lapangan secara keseluruhan belum masuk dalam aplikasi BLC BNPB pusat. Saya berharap ke depannya, semua kabupaten kota sudah melaporkan dan mencapai target” tegasnya.

BACA JUGA: Indikator Penanganan Covid-19 di NTB Semakin Membaik

Sementara itu, Kepala Polda NTB, Irjen. Pol Muhammad Iqbal, menyatakan, situasi Covid-19 di NTB cenderung melandai, baik kasus aktif maupun ketersediaan tempat tidur bagi pasien juga terkendali dengan baik. Beberapa indikator lainnya juga mengalami perbaikan yang cukup signifikan seperti kegiatan tasting, tracing dan treatment (3T) begitu juga dengan indikator penanganan lainnya.

“Melandainya kasus hari ini adalah bukan kebetulan, tapi kerja keras semua pihak. Jadi saya tegaskan kita tidak boleh kendor dengan prokes dan semangat kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi,” tutur Iqbal.

Kapolda juga meminta kepada semua jajaran polres di seluruh kabupaten/kota untuk terus meningkatkan sinergi bersama bupati walikota dalam menangani pandemi Covid-19 terutama realisasi pada program vaksinasi tahap satu maupun tahap dua dapat mencapai target.

“Saya meminta kepada adik-adik kapolres untuk menunjukkan kinerja dilapangan. Tunjukkan kerja keras baik sebagai konseptor maupun eksekutor,” harap Iqbal.

manikp@kominfo