Pernikahan anak di bawah umur akan meningkatkan angka stunting, kematian ibu dan bayi, putus sekolah, pekerja anak dengan upah rendah serta meningkatkan angka kemiskinan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, menyatakan hal tersebut saat menjadi keynote speaker pada webinar Pencegahan Pernikahan Anak, yang diselenggarakan BKOW NTB secara daring, Sabtu, (4/9). Oleh sebab itu, Sitti Rohmi menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait agar memasifkan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan anak.

“Pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang memiliki banyak dampak negatif dan sangat berbahaya kepada anak, keluarga dan negara,” tegas Sitti Rohmi.

Selain itu, informasi tentang dampak negatif pernikahan anak di bawah umur yang akan diberikan kepada masyarakat, sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dan cepat dimengerti.

“Ini bukanlah hal yang mudah, namun jika kita bersinergi pasti akan lebih mudah mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak di provinsi NTB” pungkasnya.

Sitti Rohmi berharap agar melalui Posyandu keluarga, percegahan pernikahan anak hingga stunting bisa teratasi dengan baik. Sebab Posyandu Keluarga adalah pusat edukasi yang berperan penting dalam mencegah pernikahan anak, dan turut mendukung upaya percepatan penurunan stunting, serta resiko kesehatan lainnya.

BACA JUGA: Food dan Shrimp Estate Digesa Guna Sukseskan Industrialisasi

ser

Food Estate di atas lahan seluas 1.000 hektar di Labangka, mencakup peternakan, pertanian dan perkebunan dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait.

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Pembangunan Food Estate dan kawasan budidaya udang Vaname terintegrasi (shrimp estate), terus digesa oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

“Dua program ini merupakan sinergi antara pemda Sumbawa, pemprov, dan pusat, untuk mewujudkan program indusrialisasi,” kata Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany, pada acara Bincang Gemilang, yang digagas Dinas Kominfotik NTB, di Universitas Teknologi (UTS) Sumbawa, Jum’at (3/9).

Di depan Forum Wartawan pemprov NTB yang sedang melakukan kunjungan Press Trip lokal, Wakil Bupati menegaskan dua program yang terintegrasi ini masing-masing dalam proses dan tahapan pengerjaan. Untuk pengembangan kawasan budidaya udang Vaname terintegrasi (shrimp estate) di atas lahan 1.121 Ha yang ditentukan pusat, akan dibangun semua sektor industri dari hulu hingga hilir.

“Ada di tiga desa di wilayah Kecamatan Moyo Utara, yakni desa Penyaring, desa Kukin, dan desa Baru,” ujarnya.

Begitupun Food Estate di atas lahan seluas 1.000 Ha di Labangka, yang dilakukan secara terintegrasi mencakup Peternakan, pertanian dan perkebunan dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait. Semua proses produksi seperti pabrik pakan, es batu, kemasan dan lain sebagainya, akan diolah di wilayah tersebut, sehingga terwujud kawasan industri yang tercentral.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, mengatakan geliat industrialisasi di NTB terus terlihat, termasuk industrialisasi beras lokal semakin maju. Jika petani mampu memproduksi beras premium ini akan berdampak pada kestabilan harga gabah dan mensejahterakan petani maupun pelaku UMKM.

“Baik itu sektor pertanian, perkebunan hingga sinergi kampus, UMK dan pemerintah memproduksi sepeda listrik,” sebut Najamuddin.

BACA JUGA: Pernikahan Anak Turut Serta Meningkatkan Angka Kemiskinan

Senada dengan hal itu, Rektor UTS, Chairul Hudaya, mengatakan bahwa peran perguruan tinggi untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan dunia industri serta pemda, akan terus dikedepankan.

“Memproduksi motor listrik dan termasuk alat deteksi covid melalui udara untuk zona green di even MotoGP,” jelasnya.

edy

Program kerja unggulan Disnaker NTB diharapkan bisa berintegrasi dengan Posyandu Keluarga yang basisnya berada hingga tingkat dusun.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, mememinta hal tersebut sebab Posyandu Keluarga merupakan media yang strategis dalam mengedukasi masyarakat terkait program maupun peraturan ketenagakerjaan.

Sitti Rohmi mempertegas bahwa setiap desa sudah memiliki pendamping desa yang dibina DPMPD. Melalui posyandu, pendamping desa bisa meninformasikan bagaimana menjadi pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sukses dengan secara legal.

“Kita tentu tidak ingin mendengar lagi kisah menyedihkan dari para PMI yang bekerja di luar negeri sebab keberangkatannya tidak prosedural,” ujarnya kepada Kepala Disnaker NTB di ruang rapat kantor gubernur, Jumat (3/9/).

Sitti Rohmi juga mengingatkan agar keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) lebih didayagunakan dan semakin diperkuat agar tidak ada lagi BLK yang mati suri tanpa ada kegiatan.

BACA JUGA: NTB Targetkan Raih Predikat A Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Sementara itu, Kepala Disnaker NTB, I Gde Putu Aryadi, melaporkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) saat ini berjumlah 109.700 (3,9 %). Jumlah pekerja paruh waktu mengalami peningkatan, yaitu 31,71% di tahun 2021, sedangkan tahun sebelumnya 2020 sebesar 27,22 %.

Adapun program strategis yang sedang dilakukan Disnaker, yaitu Revitalisai BLK (Pepadu Plus, MTU, pemagangan, WUB), Zero unprosedural migran, AKAD/AKL, pemberdayaan PMI purna dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.

her@kominfotik

Provinsi NTB menargetkan tahun 2022 mendapat predikat A dari Kemenpan atas penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, menyatakan hal tersebut saat memberikan arahan dalam Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan SAKIP yang berlangsung di gedung Graha Bakti Praja, kantor gubernur, Jumat (3/9).

Menurut Sitti Rohmi, predikat A akan terwujud apabila seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan serius agar mendapatkan nilai maksimal.

“Target kita pada tahun 2022 harus A, apa yang akan diperbaiki maka harus diperbaiki mulai dari sekarang dan diseriusi agar dapat mencapai target yang diinginkan,” tegasnya.

Selain itu, Sitti Rohmi mengatakan bahwa pentingnya memperhatikan laporan dan data yang harus sinkron dengan pusat agar apa yang terjadi di lapangan dapat disesuaikan.

“Ke depan kepala OPD harus memahami betul item-item yang menjadi target, harus memperhatikan laporan yang baik, data yang baik, sehingga apa yang telah dilakukan dapat tercermin dan sejalan dengan program yang dilakukan,” tuturnya.

BACA JUGA: Program Kerja Disnaker Diharapkan Terintegrasi Posyandu

ser

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polisi Republik Indonesia (Polri) mendukung penuh atas kebijakan yang diambil oleh Pemprov NTB memutus kontrak GTI atas kelola lahan di Gili Trawangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pasalnya, pihak PT. Gili Trawangan Indah (GTI) belum optimal memanfaatkan lahan seluas 65 hektar di Gili Trawangan melalui perjanjian kontrak dengan Pemerintah Provinsi NTB hingga tahun 2026 mendatang.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Pipit Rismanto, meminta kepada pihak Kejati NTB dan satgas investasi untuk menyiapkan tim dalam menghadapi gugatan maupun perlawanan yang dilakukan oleh GTI.

“Kami juga di Bareskrim Polri sudah siap dan mendukung atas keputusan yang diambil oleh pemprov NTB. Bersama satgas dan pihak terkait kami akan tetap membantu sampai proses ini selesai,” ungkapnya saat memimpin rapat tentang progres PT. GTI, secara virtual, di ruang rapat utama kantor gubernur, Jumat (3/9).

Rismanto menjelaskan bahwa dengan adanya keputusan yang disampaikan gubernur untuk memutus kontrak dengan pihak GTI dengan pertimbangan bahwa sebagian besar lahan itu telah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, maka otomatis pengelolaan lahan tersebut akan dikembalikan kepada pihak pemprov.

Ia berharap pihak Kejati dan pemprov segera membentuk tim untuk melakukan inventarisasi atas lahan-lahan milik pemerintah yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat Gili Trawangan untuk dibina sesuai aturan yang berlaku. Sehingga masyarakat yang mengelolah lahan itu dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan tentunya bagi masyarakat itu sendiri.

BACA JUGA: Kontrak PT GTI Diputus sebab Tidak Realisasikan Perjanjian

Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menegaskan keputusan mengakhiri kontrak dengan GTI merupakan solusi terakhir setelah pemerintah melakukan berbagai upaya dan kebijakan dalam menjaga perjanjian sebagaimana mestinya. Tapi karena tidak ada respon baik dan dinilai GTI tidak memiliki keseriusan mengelolah lahan itu maka atas dukungan semua pihak, pemerintah memutuskan untuk mengakhiri kontrak GTI.

manikp@kominfo

Usai cuatan isu dan polemik, Pemerintah Provinsi NTB memilih untuk memutus kontrak pihak PT GTI terkait pemanfaatan dan pengelolaan lahan seluas 65 hektar di Gili Trawangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Keputusan ini berdasarkan dukungan semua pihak karena pihak GTI dinilai belum mampu merealisasikan perjanjiannya yang sudah ditetapkan.

“Oleh karena itu, setelah melihat keadaan seperti ini, kami memutus kontrak pihak PT. GTI dan kami sendiri bisa mengelolah lahan tersebut dengan baik,” tegas Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, saat rapat progres dengan PT. GTI, secara virtual, di ruang rapat utama kantor gubernur, Jumat (3/9).

Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Pipit Rismanto, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, Kepala Kejati NTB, Tomo Sitepu serta stakeholder lainnya.

Zulkieflimansyah, menjelaskan, di antara 65 hektar yang dialokasikan pengelolaannya oleh PT. Gili Trawangan Indah (GTI), ternyata 60 hektarnya telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kegiatan ekonomi yang cukup bagus. Sehingga dari lahan itu yang tersisa hanya 5 hektar yang belum dimanfaatkan alias masih kosong.

“Untuk itu, secara kasat mata dengan logika sederhana karena investasi masyarakat juga sudah sangat bagus. Tidak mungkin kami mengusir masyarakat kita sendiri untuk salah satu investasi yang belum pasti,” tuturnya.

Zulkieflimansyah mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk membuka ruang dialog dengan pihak GTI namun tidak direspon dengan baik. Sehingga banyak acara yang dibatalkan karena menunggu kabar dari pihak GTI, dan ini sangat keterlaluan.

“Oleh karenanya, tanpa ragu-ragu merasa tidak perlu ada lagi addendum karena pihak GTI tidak menunjukkan itikad baik. Kami sepakat untuk memutus kontraknya,” tegasnya.

manikp@kominfo

Salah satu tujuan Science Teknologi dan Industrial Park (STIP) adalah mewadahi ide cemerlang anak-anak NTB yang tak memiliki cukup ruang dan modal untuk mengekspresikan potensinya.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Dihadapan ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, memaparkan berbagai tujuan dari hadirnya STIP pada malam penganugerahan penghargaan SMK Gemilang Karya tahun 2021, di gelar di halaman STIP NTB, Banyumulek, Lombok Barat, Kamis (2/9).

“STIP adalah wahana untuk mewadahi otak brilian anak-anak NTB. Sehingga mereka yang tidak memiliki modal akan disediakan ruangan, fasilitas, modal dan lain sebagainya,” ungkap gubernur.

Menurut, Zulkieflimansyah, hadirnya STIP sebagai upaya pemerintah mengajarkan kepada anak-anak untuk mencintai sains dan teknologi, karena maju dan berkembang sebuah daerah tidak cukup hanya dengan doa tapi mereka harus mampu menguasai sains dan teknologi.

“Kami mengajak sekolah-sekolah kita bikin motor listrik, mobil listrik, coldstorage dan lain-lain bukan semata-mata kita ingin buat industri motor listrik tapi kita hanya mengingatkan bahwa anak-anak NTB mampu membuktikan semuanya,” tegasnya.

Karena itu, gubernur berharap siswa SMK dan sekolah-sekolah yang ada di NTB menjadi familiar dengan hadirnya STIP dan menjadikanya sebagai ruang inspirasi bagi potensi-potensi yang dimiliki.

“Bahkan siapapun yang ingin berinvestasi dan memanfaatkan area STIP tanpa harus membayar. Tapi setelah beberapa tahun sukses harus keluar dan mendistribusikan banyak kebaikan untuk NTB,” harap Zulkieflimansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pedidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqon, menjelaskan, malam penganugerahan penghargaan SMK Gemilang Karya tahun 2021 merupakan rangkaian dari berbagai kegiatan di antaranya, festival dan lomba seni siswa dengan tujuh mata lomba, penutupan pameran gerai SMK yang merupakan hasil karya siswa-siswi SMK se-NTB, inovasi pengembangan SMK untuk melakukan kerja sama dengan dunia industri, dunia kerja dan usaha.

“Sedangkan malam ini merupakan puncak dari Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2021 yang meliputi 40 mata lomba yang diikuti sebanyak 133 siswa SMK di seluruh NTB,” jelasnya.

manikp@kominfo

Sinergi dan dukungan Pemprov NTB melalui misi NTB Sehat dan Cerdas, mampu mendorong Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) keluar sebagai juara Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar.

KSB.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Musyafirin, saat menerima kunjungan dan silaturahmi Forum Wartawan Pemerintah Provinsi NTB dalam gelaran Press Trip, di aula kantor bupati, Kamis (2/9).

“Keberhasilan KSB keluar sebagai juara STBM 5 Pilar ini menjadi bukti dukungan misi NTB Sehat dan Cerdas,” kata Musyafirin.

Program Pemprov adalah menghapus perilaku buang air sembarang, melalui program bebas buang air besar nol (Basno), sebab NTB menargetkan bebas buang air besar sembarangan akan tuntas pada tahun 2023. Saat ini hanya KSB yang mencapai dan mampu mempertahankan ODF serta mulai menerapkan sanitasi yang dikelola dengan aman, dan merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil menuntaskan 5 Pilar STBM.

“Akselerasi program unggulan seperti revitalisasi posyandu, zero waste dan perbaikan kerusakan lingkungan, dinilainya sebagai kunci dari suksesnya program Basno di NTB,” jelasnya.

Prosesnya panjang untuk mewujudkan program tersebut, dimulai sejak tahun 2016. Dalam perencanaannya, KSB membangun instrumen untuk penuntasan 5 Pilar STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan dengan air menggunakan sabun, pengolahan air minum aman, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

“Usaha dan kerja keras tersebut membuahkan hasil dengan pencapaian dan hasil yang memuaskan,” ujar Musyafirin.

Selain itu, pelibatan secara aktif ASN di tengah masyarakat dan dibentuknya para agen PDP Gotong Royong dan pelibatan masyarakat oleh ketua RT dan Kepala lingkungan juga mendukung keberhasilan ini. Begitupun keterlibatan TNI/POLRI melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas mampu menggerakan pembuatan jamban serta pilar lainnya.

BACA JUGA: Sinergi Media dan Pemprov, Forum Wartawan NTB Press Trip

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, mendukung dan mengapresiasi capaian prestasi KSB ini. STBM ini dapat menjadikan masyarakat KSB dan NTB untuk terus menjaga kualitas hidupnya.

“Sehingga daerah lain di NTB dapat mengikuti upaya dan langkah KSB mewujudkan daerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (KSB) 5 Pilar ini, untuk mendukung misi NTB Sehat dan Cerdas,” kata Najamuddin.

edy

Press Trip yang digelar Forum Wartawan NTB di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bentuk sinergi antara media dan pemprov dalam mempublikasikan pembangunan di NTB.

KSB.lombokjournal.com ~ Untuk meningkatkan inovasi dan cakrawala pemberitaan tentang program pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Forum Wartawan Pemprov NTB menggelar Press Trip di Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (02/09/21).

“Selama ini, Press Trip yang dilakukan teman-teman Pers selalu keluar daerah. Namun kegiatan kali ini dilakukan agar media dapat melihat sisi lain di daerahnya sendiri. Karena potensi daerah sangat banyak untuk diketahui dan dipublikasikan,” kata Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, di ruang kerjanya usai melepas keberangkatan Forum Wartawan Pemprov NTB.

Termasuk program-program unggulan yang bersinergi dengan program pemerintah kabupaten/kota, sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk saling mendukung dan bersinergi.

“Itulah penting dan perlunya Press Trip di daerah sendiri, agar semua kabupaten/kota se-NTB dapat diketahui masyarakatnya sendiri bahkan dunia,” tutur Najamuddin.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Musyafirin, menyambut baik kunjungan Press Trip yang dilakukan Forum Wartawan Pemprov NTB. Menurutnya kehadiran pers sangat penting sebagai media publikasi program pembangunan yang ada di NTB maupun daerah. Apalagi keberadaan KSB merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil menuntaskan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

“Ini juga sejalan dengan Program NTB Gemilang, NTB Sehat dan Cerdas, yang salah satunya Bebas BAB Sembarangan,” ungkap Bupati ketika menerima kunjungan Forum Wartawan Pemprov NTB di aula kantor bupati.

Musyafirin juga menjelaskan program ini berhasil berkat dukungan pemprov, pemerintah pusat dan seluruh unsur di KSB. Prosesnya panjang, sejak tahun 2016 sudah dibangun instrumen pendukung untuk mensuksekan program ini.

BACA JUGA: Bendungan Sape Diperbaiki, Ribuan Hektar Sawah Terlindungi

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB, Fahrul Mustafa, menyampaikan bahwa kegiatan atas kerjasama dengan Dinas Kominfotik ini rutin dilaksanakan. Rencana kunjungan ke KSB sudah lama, namun sempat tertunda sebab keadaan pandemi Covid-19.

Kunjungan ke KSB sangat penting, karena dengan publikasi media, program yang sudah diakui nasional, dapat menjadi percontohan daerah lain di NTB bahkan provinsi tentang sanitasi.

“Kami datang dengan menghadirkan 38 orang dari media nasional dan lokal se-NTB,” ujar Fahrul.

Usai kunjungan dan silaturahmi bersama Bupati, Ketua DPRD KSB, Kepala BNN, Dandim, Kapolres, Sekda KSB dan unsur Forkopimda KSB, Press Trip dilanjutkan dengan kunjungan ke Pantai Balad di KSB dan silaturahmi dengan Kodim 1628 Sumbawa Barat.

Rencananya, kunjungan di hari esoknya akan diteruskan mengunjungi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di kabupaten Sumbawa untuk melihat program Bincang Gemilang.

edy

Rehabilitasi Bendungan Sape yang dilakukan Dinas PUPR NTB bisa menyelamatkan area persawahan seluas 2.650 hektar dari ancaman bencana kekeringan.

BIMA.lombokjournal.com ~ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyelesaikan pembuatan bronjong dalam rehabilitasi tebing atau dinding dari Bendungan Sape yang rusak akibat banjir.

“Saat ini kita sudah memperbaiki dan merehabilitasi berbagai kerusakannya akibat banjir, terutama di bagian tebing untuk memproteksi lahan persawahan yang berada di sisi kiri bendungan,” ungkap Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwansyah, saat meninjau lokasi Bendungan Sape, Rabu (1/9).

Selain memperbaiki tebing bendungan, pemerintah juga sudah melalukan perbaikan terhadap jempatan perlintasan bendungan, di mana sebelumnya merupakan kontruksi yang terbuat dari kayu. Sehingga dengan adanya rehabilitasi jembatan ini lebih aman bagi masyarakat terutama bagi siswa SMA Negeri 2 Sape yang selalu melintasi jembatan tersebut.

“Ini merupakan upaya pemerintah agar fasilitas penunjang bendungan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, baik sebagai akses pertanian, pendidikan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, menurut Ridwansyah, beberapa titik seperti perbaikan dinding, pengendapan sedimen dan rehabilitasi saluran irigasi akan segera dituntaskan. Sehingga target proyek senilai Rp 6,9 miliyar itu dijadwalkan rampung pada Desember 2021 mendatang. Sumber dana proyek ini merupakan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia.

BACA JUGA: Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) 2021

manikp@kominfo