Seiring arus lalu lintas yang semakin padat dan untuk atasi kemacetan, pemerintah provinsi NTB akan membangun Jalan Raya Kediri Lombok Barat menjadi dua jalur.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Jalan Raya Kediri Lombok Barat menuju Lombok Tengah arus lalu lintasnya cukup padat dan kerapkali terjadi kemacetan sehingga penataan kota Kediri menjadi semrawut. Atas pertimbangan tersebut, Guberbur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menyetujui jalan raya di kota Santri itu dijadikan dua jalur.

“Hal ini secepatnya harus kita lakukan, karena tuntutan moda transportasi yang harus tertib dan lancar yang menghubungkan Kota Mataram, Lombok Barat ke Lombok Tengah hingga Lombok Timur. Para santri pun bisa lebih nyaman melaksanakan aktivitasnya,” ujar Zulkieflimansyah di hadapan sejumlah pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes), Tuan Guru, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, di Kecamatan Kediri, Selasa (7/9).

Menurut Gubernur, tugas pemerintah melayani dan merespon cepat setiap masukan dari masyarakat, agar jalan raya dibuat dua jalur. Hal ini seiring dengan perkembangan arus lalu lintas yang bertambah padat, sebab Kediri berada di jalur yang sangat strategis.

“Insya Allah akhir Desember 2021 Kota Santri Kediri sudah bisa dilalui dua jalur,” kata Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Wisata Halal akan dibahas di Global Tourism Forum 2021

Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwansyah, menambahkan, selain jalan raya dua jalur, masyarakat juga meminta tambahan trotoar. Ini penting karena posisi jalan ini memang sangat ramai dan ponpesnya cukup banyak. Pemprov juga berharap agar pemkab Lombok Barat bisa menata para pedagang di pinggir jalan raya dengan baik agar program penanganan sampahnya juga bisa tertata.

“Pembangunan jalan akan dikerjakan dalam Proyek Perda Percepatan Jalan Provinsi NTB, dan diharapkan akhir tahun ini Kediri sudah memiliki jalan dua jalur,” ujar Ridwansyah.

her/kominfotik

Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang telah mengembangkan Wisata Halal meskipun mereka bukan negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Chairman Indonesia Tourism Forum (ITF), Sapta Nirwandar mengungkapkan, Event Global Tourism Forum, Leaders Summit Asia akan diselenggarakan secara hybrid di Hotel Raffles, Jakarta, 15-16 September 2021. ITF sendiri, merupakan organisasi yang terafiliasi dengan World Tourism Forum Institute (WTFI) yang diketuai oleh Bulut Bagci.

Dalam acara yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, itu, akan dibahas Global Halal Tourism pada hari kedua penyelenggaraan dengan narasumber dari Dinar Standard yakni perusahaan penelitian strategi pertumbuhan dan advisory yang mengkhususkan diri dalam ekonomi Islam global, juga narasumber dari Kanada dan Korea Selatan.

“Hari kedua jam 09.00 – 10.00 WIB adalah sesi khusus mengenai Global Halal Tourism,” tutur Sapta Nirwandar, dikutip dari bisnis wisata, Selasa (7/9).

Event Global Tourism Forum, Leaders Summit Asia juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno, Pengamat Sekaligus Ahli Strategi Pengembangan Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi, Menteri Pertanian Syahrul, Yasin Limpo, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Sapta Nirwandar menyebut, pandemi global Covid-19 telah meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan gaya hidup (lifestyle) halal sehingga Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang telah mengembangkan Halal Tourism meskipun mereka bukan negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

”Global Halal Tourism narasumbernya tingkat dunia karena perkembangan halal tourism bukan hanya dibutuhkan di Indonesia tetapi jadi trend global,” ungkap Sapta Nirwandar yang sekaligus menjabat sebagai Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC).

Indonesia sendiri, khususnya Lombok, sebelumnya telah berhasil menyabet dua penghargaan World Halal Travel Awards (WHTA) pada tahun 2015, yakni dalam kategori World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination.

Sapta Nirwandar menjelaskan, secara umum wisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanannya pun merujuk pada aturan-aturan Islam. Kehadiran wisata halal, mengacu pada aturan hidup ummat Islam, baik di sisi adab mengadakan perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi, hingga makanan.

“Halal tourism identik dengan kuliner sehat dan halal, waktu sholat yang terjaga dan bukan urusan indonesia saja tapi urusan global sehingga dengan para pembicara internasional ini kita bisa saling berbagi informasi,” ucapnya.

Sapta Nirwandar juga menyampaikan, jika berbicara mengenai wisata halal, maka sebelumnya Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin pernah menegaskan bahwa yang dihalalkan bukanlah destinasi atau tempat tujuan wisatanya, melainkan pelayanannya. Termasuk di dalamnya hotel, restoran dan spa pun harus syariah.

TL

Salah satu strategi yang ditempuh pemprov NTB untuk percepat pembangunan adalah dengan memberdayakan dan meningkatkan UMKM masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis agar bisa melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung RPJMD tahun 2018-2023. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengutamakan program yang mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian adalah memberdayakan dan meningkatkan UMKM masyarakat.

“Meningkatkan dan memberdayakan pelaku UMKM melalui peningkatan dan promosi produk-produk lokal sehingga mampu bersaing di pasar global,” ungkap Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalilah, usai membacakan Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (7/9).

Selanjutnya Sitti Rohmi menjelaskan bahwa upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT. SMI untuk pengembangan dan pembangunan rumah sakit serta sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan. Pinjaman tersebut untuk menyelesaikan pembangunan jalan provinsi melalui pola tahun jamak (Perda Percepatan Jalan) pada 13 paket prioritas di Pulau Lombok dan Sumbawa, dengan biaya Rp. 250 miliar.

“Kemudian pembangunan trauma center Rumah Sakit Provinsi dengan biaya sebesar Rp. 83 miliar dan pembangunan IGD Terpadu RSUD Provinsi serta alat kesehatan dengan biaya sebesar Rp. 192,540 miliar,” jelasnya.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.07/2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, Sitti Rohmi menegaskan bahwa kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah telah dilaksanakan dengan mekanisme tahun jamak atau multiyears selama 8 tahun.

BACA JUGA: Zero Waste, Faktor Wujudkan Lingkungan Rendah Karbon

manikp@kominfo

Program unggulan NTB, Zero Waste, merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan lingkungan rendah karbon.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, menjabarkan, salah satu program unggulan yang terus didorong oleh pemerintah provinsi saat ini adalah NTB Zero Waste atau mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Saat ini, seluruh belahan dunia mengalami pemanasan global yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan oleh efek rumah kaca yang diakibatkan oleh kegiatan industri, pembakaran hutan, polusi udara, limbah rumah tangga maupun pemanfaatan bahan-bahan kimia yang berlebihan.

“Dalam mewujudkan NTB Asri dan Lestari, kami terus mendorong masyarakat dan semua pihak untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui pengelolaan sampah yang baik. Juga diharapkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global yang tinggi,” ujar Sitti Rohmi dalam kegiatan webinar nasional bertema, “Mendorong Inisiatif Lokal Untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Ketangguhan Iklim Yang Inklusif”.

Dalam kegiatan yang digelar secara virtual dan diinisiasi oleh Islamic Relief Worldwide Indonesia dan Konsepsi, Selasa (7/9), Wagub menyatakan bahwa penguatan pengelolaan sampah hingga ke desa-desa dinilai dapat meminimalisir terjadi nya pemanasan global akibat dari efek rumah kaca atau pemanasan iklim bumi. Sebab, salah satu faktor penyebab efek rumah kaca adalah limbah rumah tangga dari sampah yang tidak dikelolah dengan baik.

BACA JUGA: Percepat Pembangunan dengan Berdayakan dan Tingkatkan UMKM

Sementara itu, Kepala Bappenas/Menteri PPN, Suharso Manoarfa, menjelaskan, suhu permukaan global 1,09 derajat celsius lebih tinggi dalam 10 tahun terakhir antara 2011-2020 dibandingkan tahun 1850-1900. Untuk itu, perubahan iklim ini menjadi PR bagi seluruh umat manusia khusus masyarakat di Indonesia.

“Pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim merupakan agenda prioritas nasional yang telah memiliki target yang dituangkan dalam RPJMN,” jelas Suharso.

manikp@kominfo

Edukasi anti korupsi pada masyarakat bertujuan tingkatkan pengetahuan, pemahaman, dan mengajak turut aktif dalam mencegah perilaku korupsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, menyatakan hal tersebut saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Pemberdayaan Masyarakat Anti Korupsi yang berlangsung di BPSDM NTB, Selasa (7/9).

“Didikan anti korupsi dapat benar-benar kita masukan ke dalam berbagai aspek pendidikan masyarakat kita, menjadi penting bagi kita untuk memasukkan edukasi itu sampai level terendah dalam masyarakat,” kata Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi menyebutkan pemanfaatan Posyandu Keluarga sebagai pusat edukasi masyarakat yang dilakukan setiap bulan di seluruh dusun kabupaten/kota, karena kita bisa berbagi edukasi terkait berbagai hal, baik itu kesehatan dan anti korupsi juga bisa disampaikan.

Sitti Rohmi juga berharap agar kegiatan bimbingan ini dapat terus dilakukan secara gotong royong sehingga apa yang diimpikan dapat terealisasikan.

“Semoga pembinaan ini dapat berjalan lancar dan membuka mata kita semua bahwa ini adalah kebutuhan kita bersama untuk diperjuangkan bersama,” ujarnya.

BACA JUGA: Vaksin Aman bagi Ibu Hamil Juga Lindungi Bayi dari Covid-19

ser

Vaksin aman diberikan kepada ibu hamil dan juga sekaligus melindungi bayi dari serangan virus Covid-19.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, saat menghadiri vaksinasi yang digelar di RSUD Awet Muda, Narmada, Lobar, Selasa (7/9).

“Jangan khawatir, vaksin tidak membahayakan untuk ibu hamil. Syaratnya, ibu yang bisa divaksin untuk kehamilan di atas 13 minggu,” jelas Sitti Rohmi.

Vaksinasi bagi ibu hamil dimulai dari Lombok Barat di RSUD Awet Muda. Sebanyak 86 ibu hamil mengikuti vaksinasi dari dua kecamatan di Lombok Barat. NTB menargetkan 10 ribu ibu hamil dan setengahnya atau 5 ribu ibu hamil akan mendapatkan vaksinasi dalam dua minggu ini. Dikatakan Sitti Rohmi bahwa ketersediaan vaksinasi yang sangat mencukupi, dan strategi jemput bola memudahkan masyarakat mengakses vaksin.

BACA JUGA: Reformasi Birokrasi Menjadi Komitmen Pemprov NTB

Bupati Lombok Barat, Fauzan Halid, mengatakan, masyarakat hanya enggan mendatangi layanan kesehatan untuk vaksinasi. Untuk anak sekolah, vaksinasi akan digelar besok Rabu (8/9), yang digelar di SMA Negeri 1 Gunung Sari.

“Sebenarnya bukan tidak mau divaksin. Strateginya vaksinasi akan dilakukan di puskesmas atau kantor desa setempat”, ujar Fauzan.

jm

Reformasi birokrasi merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Berbagai ikhtiar dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar birokrasinya tetap berjalan kredibel, akuntabilitas dan terintegritas, yang diperkuat melalui misi NTB Bersih dan Melayani.

Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalilah, menjelaskan, pemerintah NTB terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai wujud kehadiran pemerintah, sehingga peningkatan reformasi birokrasi menjadi komitmen pemerintah saat ini.

“Kami terus mendorong betul seluruh OPD lingkup pemerintah provinsi untuk terus melakukan improvement dan peningkatan kualitas pelayanannya,” tegas Sitti Rohmi, dalam Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 bersama Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), secara virtual di ruang rapat utama kantor gubernur, Senin (6/9).

Di hadapan Tim Evaluator Kemenpan, Sitti Rohmi bersama Sekda beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyampaikan berbagai program, inovasi serta upaya yang dilakukan demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan melayani. Sitti Rohmi berharap, KementerianPAN RB memberi pendampingan kepada aparat di lingkup pemprov  agar reformasi birokrasi bisa terwujud.

“Apa yang menjadi mimpi kami adalah terus meningkatkan reformasi birokrasi, sehingga target kami tentu dengan nilai yang terbaik,” ujarnya.

BACA JUGA: Edukasi Anti Korupsi Ajak Masyarakat Aktif Cegah Korupsi

Sementara itu, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, mengakui pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB terus meningkat dan semakin baik.

“Kita juga ingin dorong bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi bukan hanya pada aspek administratif. Kami terus memastikan bahwa perubahan yang dilakukan di NTB memiliki dampak kepada masyarakat. Termasuk upaya perubahan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” tutur Averrouce.

manikp@kominfo

Pemerintah Provinsi NTB dinilai telah memenuhi indikator utama dalam penilaian SAKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Indikator penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di antaranya adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut turut, bobot penilaian BB dalam SAKIP, indeks pelayanan publik dan indeks profesionalisme Aparat Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, menjelaskan, dari 103 indikator kinerja daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), capaian tahun 2021 baru 11,65 persen dan indikator utama baru tercapai 13,51 persen.

Ikhtiar pemprov untuk menjadi daerah yang bersih dan melayani dibuktikan dengan pengelolaan aset melalui Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi (SIAP). Komitmen dan harmonisasi eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD dan pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu.

Pengelolaan Keuangan Menuju NTB online melalui pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis IT dengan integrasi E-Planning, E-Budgeting (SIMDA Keuangan dan Barang), E-Samsat, E-Procurement dan SMS Gateway. Sistem Pengendalian Intern yang memadai menuju NTB Zero Temuan dan Penandatangan pakta integritas Kepala OPD beserta seluruh ASN. Portal e government lainnya adalah NTB Satu Data, PPID NTB dan masing-masing OPD, aplikasi E-SAKIP dan aplikasi NTB Care dan inovasi lainnya.

“Akuntabilitas kinerja itu juga terlihat dari penanganan pandemi Covid 19 mulai dari pelayanan medis, penambahan rumah sakit rujukan, kewajiban pembayaran insentif nakes dan manajemen lain,” jelas Lalu Gita, di ruang rapat utama kantor gubernur, Senin (6/9).

BACA JUGA: Ketua DPRD Pimpin Paripurna KUA PPAS APBD Perubahan 2021

Sementara itu Kepala Bappeda NTB, Iswandi, mengatakan, target akhir RPJMD 2019 – 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5 persen tanpa tambang, angka kemiskinan turun hingga 11,92, gini ratio sebesar 0,297, IPM 70,09, inflasi turun 3,0 sampai 4,0 dan TPT sebesar 3,17 persen.

“Keselarasan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan itu telah dirubah dalam rencana strategis daerah terkait perkembangan dan penyesuaian”, ujar Iswandi.

jm

Yayasan HBK PEDULI secara resmi mendirikan klub sepakbola, Lombok Football Club (LFC), yang akan menjadi kebanggaan masyarakat NTB dan mampu berkiprah di kasta tertinggi Liga Indonesia.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam Siaran Persnya, anggota DPR-RI dari Dapil NTB-2/P Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK), menyatakan bahwa memberi perhatian besar pada pembinaan sepakbola di Bumi Gora. Maka melalui Yayasan HBK PEDULI, dirinya mendirikan klub sepakbola yang bernama, Lombok Football Club (LFC).

Klub sepakbola profesional ini bermarkas di lapangan sepakbola Narmada, Lombok Barat.  LFC sebelumnya adalah akademi dan klub sepak bola Garuda Muda pimpinan mantan Kapten Tim Sepakbola provinsi NTB, Anang Zulkarnaen. 6 tahun terakhir, klub sepakbola ini sangat aktif melakukan pembinaan dan mengikuti kompetisi-kompetisi lokal. Talenta-talenta mudanya telah menarik minat dan perhatian HBK pada masa depan persepakbolaan di pulau yang disebut Seribu Masjid.

“Kami bermusyawarah dan sepakat dengan pemilik klub, harus ada klub perwakilan dari NTB yang mampu berkiprah di tingkat nasional. Kami memiliki semangat yang sama untuk mendorong peningkatan prestasi klub ke jenjang yang lebih tinggi dengan menjalankan manajemen pengelolaan yang lebih professional,” kata HBK.

Melalui Yayasan HBK PEDULI, HBK kemudian secara resmi mengambil-alih pengelolaan akademi dan klub sepak bola Garuda Muda. Dengan manajemen pengelolaan yang lebih profesional, dan menanamkan nilai-nilai fighting spirit yang lebih kuat, klub ini kemudian berganti nama menjadi klub sepakbola Lombok Football Club (LFC), yang secara bertahap mencanangkan target di tingkat regional bahkan nasional.

“Harapan kami, LFC akan mampu menjadi klub sepak bola kecintaan dan sekaligus kebanggaan masyarakat NTB,” kata HBK.

Sebagai Direktur Utama dan sekaligus Manager Tim LFC adalah Nouvar Furqoni Farinduan, kemudian Anang Zulkarnaen selaku Direktur Tehnik Klub, dan Rannya Agustyra Kristiono menjadi Manager Hubungan Masyarakat (Humas) merangkap Juru Bicara (Jubir) Klub.
Rannya Agustyra Kristiono, mahasiswi Brunel University, London, Inggris, dimasukkan dalam susunan kepengurusan klub bertujuan untuk menarik minat kaum millenial agar lebih mencintai dan menggandrungi sepak bola, yang merupakan olah raga paling populer di dunia.

“Kalau kaum millenial Lombok bisa mencintai dan menggandrungi olahraga, Insya Allah mereka semua akan terhindar dari jerat kejahatan Narkoba”, ujar HBK.

Selama tiga bulan terakhir, manajemen klub sepakbola LFC telah menggulirkan kompetisi internal untuk menyeleksi, dan merekrut pemain-pemain di Tim U-15, Tim U-17 dan Tim U-21 atau Tim Utama. Perekrutan para pemain dan pelatih untuk masing-masing Tim sesuai kriteria umur telah selesai dilaksanakan pada pertengahan Agustus yang lalu.

Pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, secara resmi manajemen klub sepakbola LFC mendaftarkan diri ke Asprov PSSI NTB untuk ikut berkompetisi di Liga 3. Pendaftaran dilakukan langsung oleh Direktur Utama merangkap Manager Tim LFC, yaitu Nouvar Furqoni Farinduan.

HBK sebagai Chairman klub mengetuk hati, mengajak para tokoh dan pengusaha NTB, agar bersedia melibatkan diri dalam membina klub-klub sepak bola yang ada di Bumi Gora. HBK yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR RI yakin sepenuhnya, manakala para tokoh dan pengusaha Bumi Gora mau berpartisipasi dalam membina klub-klub sepak bola NTB, maka perhelatan kompetisi Liga-3 di daerah ini akan berjalan dengan lebih bergairah, lebih ketat, dan sudah pasti lebih menarik.

“Minat masyarakat terhadap olahraga sepak bola pun akan semakin meningkat, dan sepak bola akan menjadi tontonan atau hiburan alternatif bagi masyarakat NTB. Saya sangat mengapresiasi semangat, tekad, dan dorongan Askab PSSI Kab. Lobar, Dr. Arbain yang sekarang ini juga adalah Sekretaris Asprov PSSI Prov. NTB atas visi, komitmen, dan konsistensinya dalam memajukan persepakbolaan NTB,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Manager Tim LFC Nouvar Furqoni Farinduan mengatakan, dengan motto “Siap, Setia, dan Berani,” klub sepakbola LFC menargetkan menjadi juara di kompetisi Liga 3 NTB tahun ini.

“Dengan kualitas, teknik, dan semangat pemain, yang selalu ditunjukan pada setiap sesi latihan, saya optimis LFC bisa menjadi juara kompetisi Liga 3 NTB tahun ini,” kata Nouvar.

Sementara itu, Rannya Agustyra Kristiono, mengungkapkan betapa dirinya senang sekali mendapat kepercayaan ayahnya menjadi Humas sekaligus Jubir Klub. Sepakbola baginya adalah olahraga yang sudah sangat familiar, Ia bahkan selalu mendampingi ayahnya menonton pertandingan-pertandingan Chelsea di stadion Stamford Bridge manakala HBK sedang datang ke London untuk menjenguk sang buah hati. The Blues Chelsea adalah salah satu klub papan atas Liga Inggris dengan prestasi mentereng.

“Mohon doa nya saja, semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik,” pinta Rannya.

Di era perubahan saat ini tidak boleh lagi ada pemerintah yang feodal, yang mempersulit masyarakat dan dunia usaha.

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menegaskan hal tersebut saat Penyerahan Sertifikat/Piagam Penghargaan K3 Bagi Pembina K3 Wilayah dan Perusahaan Untuk Tingkat Pusat dan Tingkat Pulau Sumbawa, Kategori Penerapan K3 dan Penerapan Protokol Covid-19 Tahun 2021, di Samawa Seaside Cottages, Sumbawa, Sabtu (4/9).

Di hadapan hadirin acara, Zulkieflimansyah mengingatkan bahwa sebagai pelayan publik, jajarannya harus proaktif menyapa dunia usaha, menawarkan bantuan hingga dunia usaha nyaman. Dan berharap perubahan ini diikuti para pengusaha, mental dunia usaha juga harus berubah dalam memperlakukan karyawannya.

“Tidak boleh lagi ada separasi yang tegas antara management of the company atau perusahaan dengan pekerjanya, membedakan antara bos, karyawan dan pekerjanya. Perusahaan masa depan adalah perusahaan yang meredefinisi dan memaknai bisnisnya adalah sebuah keluarga yang berjalan bersama menuju pantai kebahagiaan,” ungkapnya

BACA JUGA: Lombok Football Club didirikan HBK guna Menuju Liga Indonesia

Sementara itu, Kepala Disnakertrans NTB, Gede Putu Aryadi, melaporkan, penghargaan Nasional Kesehatan Kerja (K3) diberikan kepada 7 Perusahaan di NTB dalam kategori protokol Covid-19 di tempat kerja. Pihaknya juga mendorong semua badan usaha agar memperhatikan aspek perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerjanya.

Dalam paparannya, Gede Aryadi menjelaskan bahwa tenaga kerja aktif yang sudah dilindungi jamsostek hingga periode Agustus 2021 sebanyak 265.910 orang, terdiri dari 122.417 pekerja penerima upah/formal yang tersebar di 6.718 badan usaha, 22.307 pekerja bukan penerima upah dan 121.186 pekerja di sektor jasa konstruksi. Sedangkan yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 265.910 atau 52.80% dari jumlah pekerja formal sejumlah 503.582 orang.

“Pemprov NTB juga telah memberikan bentuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada 10.249 Guru PTT/GTT & 4.800 pegawai kontrak (Non ASN),” ujarnya.

Dalam cara penyerahan penghargaan ini dirangkai dengan penyerahan Santunan Jaminan Kematian dan Penyerahan Simbolis 1.626 Non ASN kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah kabupaten Sumbawa.