Sekda NTB menyampaikan harapan, HIPMI NTB bisa terus menjadi mitra pemerintah yang strategis di masa mendatang,

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) NTB telah memberi kontribusi nyata bagi pembangunan di NTB. 

BACA JUGA : Bersih-bersih Sungai Harus Dilakukan Jelang Musim Hujan

Hal itu disampaikan Sekda saat menyampaikan sambutan pada acara Musyawarah Daerah XV Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI NTB. 

Musda yang bertema “Menghadapi Tantangan Global dengan Sinergi dan Inovasi” tersebut berlangsung di Mataram, Jum’at (08/11/24).

Pelaksanaan Musda XV, dijelaskan Miq Gite, menjadi ajang menciptakan generasi penerus di masa mendatang. 

“Ini adalah warisan yang harus diteruskan oleh kepengurusan selanjutnya dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” pesan Miq Gite. 

Selain itu, Miq Gite berharap agar HIPMI NTB bisa menjadi gerbong yang aktif dan progresif untuk mendukung pembangunan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekda NTB berharap agar Musda dapat berlangsung dalam suasana penuh persahabtan dan kompetisi yang tidak saling mencederai. 

“Semoga HIPMI NTB bisa terus menjadi mitra pemerintah yang strategis di masa mendatang,” harapnya. 

BACA JUGA : Gerakan Pangan Murah, Jaga Syabilitasi Harga Pangan

Sementara itu, Ketua Umum HIPMI NTB yang sebelumnya, I Putu Dedy Saputra dalam sambutannya berharap agar kepengurusan yang baru dan anggotanya bisa terus mengasah keterampilan di berbagai bidang. 

HIPMI NTB bisa terus memberikan dampak positif bagi masyarakat. I Putu Dedy berharap melalui kepengurusan HIPMI yang baru, banyak lapangan pekerjaan bisa tercipta demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat NTB. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HIPMI Pusat Akbar Buchari, berharap agar HIPMI NTB bisa terus bertumbuh untuk mengejar target ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh sebanyak 8 persen di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang baru. 

Oleh karena itu, HIPMI pusat berharap HIPMI NTB bisa berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan seluruh stakeholder, terkait untuk mewujudkan cita-cita tersebut. 

BACA JUGA : Konsultasi Publik Rencana Pembangunan SPAM

Musda sekaligus pemilihan ketua dan pengurus terbaru HIPMI NTB ini, menjadi ajang untuk mengevaluasi program sebelumnya, sekaligus menyusun program terbaru yang lebih baik. nov/dyd

Selama tahun 2024 Pemperintah Provinsi NTB menggelar gerakan pangan murah sebanyak 23 kali

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB mengadakan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan yang bersamaan dengan Haul Yayasan Al – Amin Pejeruk, Kamis (07/11/24). 

BACA JUGA : Konsultasi Pub;ik Rencana Pembangunan SPAM

Gerakan Pangan Murah ini sudah dilakukan sebanyak 23 kali selama tahun 2024. 

Hal itu dikatakan Kepala Bidang PSBE dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pemprov NTB, Raisah SE MM, Kamis.

“Kegiatan gerakan pangan murah kali ini menyediakan berbagai kebutuhan bahan pangan pokok,” ungkapnya. 

Beberapa produk yang tersedia, beras, telur, gula, minyak goreng, sayur-sayuran, bawang merah dan putih, PUPN menyediakan beras petani, Bulog beras SPHP, MGM dan distributor lainnya. 

BACA JUGA : Nusa Tenggara Barat Ikut dalam OGP Local Indonesia Camp

Ketahanan pangan di NTB masih dalam kondisi baik, dari segi ketersediaan pangan pokok, kebutuhan pangan pokok untuk NTB masih mencukupi. 

“Ke depannya akan tetap dilaksanakan sebanyak 6 kali, salah satunya dalam menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru),” ungkapnya. 

Salah satu pengunjung, Ibu Marlina dari Otak Desa yang mengaku sangat senang bisa ikut berpartisipasi dalam gerakan pangan murah.

BACA JUGA : Wamendagri bersama Pj Gubernur NTB Olahraga Trail Running

“Senang dengan program gerakan pangan murah ini, karena bisa membeli bahan pokok dengan harga terjangkau, semoga pemerintah bisa terus mengadakan kegiatan seperti ini,” tuturnya. Serly/her

P

Sekda menjelaskan, konsultasi publik yang dilaksanakan menjadi wadah pencerahan dan pencerdasan untuk memahami skema kerja sama KPBU

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi., M.Si, membuka secara resmi konsultasi publik untuk rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Rabu, (06/11/24) 

BACA JUGA : Nusa Tenggara Barat Ikuti OGP Local Indonesia Camp 

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk direktur pelaksanaan pembiayaan kementerian PUPR beserta para pejabat dan staf yang mendampingi, dan pemerintah lingkup Provinsi NTB, Mataram.

Dalam acara konsultasi publik itu, Sekda NTB menegaskan bahwa pembangunan SPAM Regional Pulau Lombok melalui skema KPBU ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan memperkuat infrastruktur dasar di wilayah NTB, khususnya Pulau Lombok. 

Menurut Sekda, proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang terus meningkat, terutama di kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk dan pariwisata.

“Melalui skema KPBU ini kita wujudkan kehadiran air bersih maka berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat, masyarakat yang derajat kesehatannya meningkat merupakan modalitas kita untuk menyongsong NTB emas 2025,” ujar Sekda. 

Miq Gita juga menjelaskan, KPBU menjadi solusi dari keterbatasan fiskal yang dihadapi NTB. Konsultasi publik yang akan dilaksanakan tersebut menjadi wadah pencerahan dan pencerdasan untuk memahami skema kerjanya. 

BACA JUGA : Wamendagri Bersama Pj Gubernur NTB Olahraga Trail Running

Selain dari penerimaan materi Miq Gite juga menguatkan dengan bisa melakukan studi banding ke daerah yang sudah berhasil melaksanakan KPBU dengan baik. 

“Konsultasi publik hari ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita mendapatkan pencerahan pencerdasan untuk memahami, dan nampaknya sudah ada daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan KPBU,” tambahnya. 

Di akhir sambutannya sembari membuka kegiatan tersebut Miq Gita juga menyampaikan terima kasih kepada direktur pelaksanaan pembiayaan kementerian PUPR, atas materi-materi yang akan diberikan untuk peserta konsultasi publik. Ia berharap pelaksaan KPBU SPAM regional pulau Lombok segera terwujud nyata 

BACA JUGA : Pemaparan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di NTB

“Kami haturkan terima kasih atas kehadiran para pemateri guna menyampaikan materi-materi yang akan diberikan kepada peserta konsultasi publik, sekaligus berharap untuk realisasi dari pelaksanaan KPBU SPAM regional pulau Lombok ini mudah-mudahan segera berwujud nyata di masa-masa yang akan datang,” tutup Miq Gita. pnd/her

Kegiatan OGP Local Indonesia Camp yang diikuti Nusa Tenggara Barat, memberikan pemahaman tata cara pelaksanaan keanggotaan Indonesia dalam OGP

BANDUNG.LombokJournal.com ~ Nusa Tenggara Barat mengikuti pelatihan dengan tajuk “OGP Local Indonesia Camp: Empowerung Champions of Open Government on a Global Scale” yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan RI dalam hal ini selaku Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, bertempat di Hotel Aryaduta Bandung, tanggal 4-8 November 2024.

BACA JUGA : Wamendagri dan Pj Gubernur NTB Olahraga Trail Running

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong Keterbukaan Pemerintah salah satunya melalu keanggotaan dalam Open Government Partnership (OGP). 

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah tergabung dalam OGP sejak tahun 2020 selain 8 (delapan) Pemerintah Daerah lain di Indonesia yang terpilih dari total 164 anggota OGP Lokal diseluruh dunia.

Pelatihan OGP Local Indonesia Camp, yang diikuti Nusa Tenggara Barat, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada Pemerintah Daerah yang menjadi anggota OGP Local Indonesia, mengenai tata cara pelaksanaan keanggotaan Indonesia dalam OGP.

Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko, SE, MA, sebagai keynote speech mendorong kolaborasi antar kota di komunitas global. 

Dan menyampaikan 6 (enam) isu strategis yang didorong penguatan dan percepatannya melalui OGI. Yaitu anti korupsi dan pengelolaan anggaran, perlindungan ruang kewargaan dan demokrasi, layanan publik yang inklusif, akses terhadap keadilan, kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial serta pengelolaan energi, lingkungan dan sumber daya alam.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) agar menjadikan inovasi sebagai pilar utama dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. 

BACA JUGA : KKPD Wujudkan Tata Kelola Keuangan Bebas Korupsi

Dia menekankan, inovasi daerah bukan hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga fondasi strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

“Data pelaporan inovasi daerah yang terus meningkat harus sejalan dengan manfaat yang diperoleh. Untuk itu, kami terus mendorong daerah menjadikan inovasi sebagai prioritas, sehingga pembangunan di daerah semakin efektif dan efisien,” ungkap Yusharto.

Dalam sesi OGP Local SHaring Plh. Kepal Dinas Kominfotik NTB Yasrul, S.Kom., M.Eng sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan tahapan-tahapan yang telah dilalui melalui pemaparan timeline, berawal dari tahun 2021 hingga saat ini serta menyampaikan perkembangan program open government NTB.

Dalam sesi ini, Yasrul menekankan pentingnya kemitraan serta kolaborasi multipihak dalam pengembangan inovasi. 

“Pemerintah Daerah harus memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, Nusa Tenggara Barat  telah menjalin kemitraan dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Publish What you Pay (PWYP) Indonesia, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB dan Open Government Indonesia agar program dapat lebih efektif diimplementasikan dan diperluas cakupannya,” katanya.

Melalui Open Government Indonesia diharapkan dapat mendorong pemerintah menjadi lebih terbuka dan partisipatif. 

BACA JUGA : Pemaparan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di NTB

Untuk mewujudkan solusi inovatif bagi masyarakat melalui proses ko-kreasi yang mengkolaborasikan elemen pemerintah dan elemen non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan. ***

Wamendagri Bima Arya saat melakukan olahraga bersama Pj Gubernur, Hassanudin mengevaluasi potensi jalur lari di NTB menjelang pelaksanaan FORNAS VIII 2025

LOBAR.LombokJournal.com ~ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto bersama Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, melakukan olahraga Trail Running di wilayah Gunungsari, Lombok Barat, Selasa  (05/11/24).pagi. 

BACA JUGA : Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di NTB

Olahraga bersama itu dari titik awal dan akhir di Bale Rasa, keduanya menempuh jalur sepanjang 6 kilometer menuju Bukit Cacing.

Wamendagri Bima Arya, yang juga Ketua Umum Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI), hadir bersama Ketua ALTI NTB Mufti Murad dan sejumlah atlet lari lainnya. 

Kegiatan ini bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga untuk mengevaluasi potensi jalur lari di NTB menjelang pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII 2025, yang akan diadakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI).

Dalam kesempatan sarapan bersama setelah Trail Running, Pj. Gubernur Hassanudin menegaskan kesiapan NTB sebagai tuan rumah FORNAS. 

“Bertepatan tahun depan kita juga tuan rumah Kormi oleh karena itu kita harus punya persiapan baik itu sarana dan prasarana, alat dukung dan sebagainya termasuk olahraga seperti ini,” ujarnya.

BACA JUGA : MTQ KORPRI 2024,  Sekda NTB Semangati Kafilah Asal NTB

Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan Olahraga Trail Running yang dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya melalui ALTI. 

“Perkembangan olahraga ini saya yakin di bawah pimpinan beliau akan lebih maju,” kata Hassanudin.

Wamendagri Bima Arya menambahkan bahwa pada bulan Desember mendatang, ia berencana kembali ke NTB untuk survei jalur trail dan melakukan konsolidasi persiapan FORNAS VIII. 

“Nanti Desember kita akan survei dan persiapkan jalur trail untuk FORNAS. Silakan teman-teman rekomendasikan, nanti kita lihat bersama,” ungkapnya.

Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni hingga 2 Juli 2025, diikuti oleh 94 Induk Organisasi Olahraga. Termasuk delegasi dari berbagai provinsi di Indonesia. 

BACA JUGA : TGB Zainul Majdi Mundur dari Perindo, Fokus Persiapan Guru Besar 

NTB diharapkan mampu menjadi Tuan Rumah yang sukses dengan memanfaatkan ajang ini untuk mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi daerah melalui olahraga.***

 Pemaparan terkait inovasi layanan Aminduk bertujuan memberikan pelayanan publik yang cepat, dan efisien

MATARAM.LombokJournal.com ~ Inovasi layanan administrasi kependudukan (Aminduk) dipaparkan Pj Gubernur NTB dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kedua Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang resmi dibuka Wamendagri di Mataram, Senin (04/11/24). 

BACA JUGA : MTQ KORPRI 2024, Sekda Semangati Kafilah Asal NTB

Dalam presentasinya, Hassanudin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat

Inovasi layanan  di sektor Aminduk yang diterapkan di NTB seperti, Kabupaten Lombok Barat dengan inovasi LAMAR yang dimaksudkan Layanan Malam Hari. Kabupaten Lombok Timur dengan gebrakan  BAKSO dan POCONG SAKTI.

Sedangkan Lombok Utara hadir dengan inovasi JEMPOLAN, Kabupaten Sumbawa JANGO DESA, Kota Mataram KIAKU DATANG, Kota Bima HARUMNYA MELATI, dan  Kabupaten Dompu dengan GADIS SAMAKAI terakhir Lombok Tengah dengan SAMPAI BEGERUSUK.

“Inovasi layanan amduk yang memiliki fungsi masing-masing ini, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat mengakses layanan kependudukan dengan mudah efektif efisien,” ungkap Hassanudin. 

BACA JUGA : KKPD Wujudkan Tata Kelola Keuangan Bebas Korupsi

Dalam pelaksanaan Rakornas kedua tersebut, Pj Gubernur Hassanudin menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB sudah mengambil langkah strategis dalam mendukung penerapan INA GOV.

Program yang resmi diluncurkan dengan maksud memperkuat layanan publik yang lebih efisien dan modern. Hal ini selaras dengan arahan kebijakan pemerintah tentang penggunaan teknologi dalam pelayanan administrasi.

“Beberapa telah kami susun, diantaranya Pergub 31 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, membangun kerja sama dengan Pemkab dan Pemkot dalam memperkuat layanan berbasis teknologi dan mendorong literasi digital di kalangan aparatur masyarakat,” jelasnya. 

Pj Hassanudin berharap Rakornas tersebut menjadi ajang untuk melahirkan ide-ide baru dan semangat kerja yang lebih baik dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. 

“Semoga kita mampu mengikhtiarkan dan semoga kegiatan ini membawa keberkahan untuk kita semua.” harapnya. 

Di akhir sambutannya, Hassanudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirjen Dukcapil yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakornas kedua Dukcapil. Ia mengajak semua peserta Rakornas untuk menikmati keindahan alam pulau Lombok, mulai dari Pantai, pegunungan hingga Gili. 

BACA JUGA : BCG Matrix, Mengelola Portofolio Bisnis yang Efektif dan Efisien

“Terima kasih kepada Dirjen Dukcapil, dan Selamat menikmati keindahan pulau Lombok dengan keindahan gunung Rinjani, pantai kuta dan tiga gili. tutupnya. pnd/opik

Penyelenggaraan MTQ KORPRI 2024 diikuti otal sebanyak 89 Kafilah, dengan peserta dan ofisial sekitar 1.700 orang lebih

PALANGKARAYA.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) KORPRI 2024 tingkat Nasional, yang digelar di halaman kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, Senin |(04/11/24) malam.

BACA JUGA : Pemaparan Inovasi Layanan Kependudukan di NTB

MTQ VII KORPRI tingkat Nasional tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan  Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. 

MTQ KORPRI 2024 ini diselenggarakan mulai dari tanggal 4 hingga 10 November 2024.

Dalam kesempatan tersebut Miq Gite, sapaan Sekda, memberikan semangat kepada 16 kafilah asal NTB yang mengikuti ajang ini. Miq Gite, meminta kepada seluruh kafilah NTB untuk dapat memberikan yang terbaik bagi daerah. 

Tak lupa, Miq Gite juga menyambangi stand UMKM Provinsi NTB yang turut meramaikan perhelatan tersebut. Ada berbagai produk lokal yang dipamerkan seperti mutiara, kuliner, dan berbagai kerajinan khas NTB. 

BACA JUGA : TGB Zainul Majdi Mundur dari Perindo, Fokus Persiapan Guru Besar

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam laporannya memaparkan bahwa total 89 Kafilah peserta MTQ KORPRI tersebut terdiri dari 54 Kafilah Kementerian/Lembaga dan juga 35 Kafilah Provinsi se-Indonesia. 

MTQ di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ini diikuti total sebanyak 89 Kafilah, dengan peserta dan ofisial sekitar 1.700 orang lebih

BACA JUGA : BCG Matrix, Mengelola Portofolio Bisnis secara Efisien dan Efektif

“Alhamdulillah, seperti dilaporkan, gelaran MTQ KORPRI 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah ini yang terbesar hingga saat ini,” ucap Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutannya pada acara Pembukaan MTQ. novita/opik

Penerapan KKPD ini dapat mencegah terjadinya korupsi serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan di pemerintahan,

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bersama PT. Bank NTB Syariah dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin bersama dengan Direktur Utama PT Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo tanggal 30 Oktober lalu.

BACA JUGA : P3PD Mengakselerasi Pembangun Desa di NTB

Hari ini penandatanganan PKS dan uji coba pelaksaan KKPD dilakukan dengan dua OPD, yakni BPKAD NTB dan BKD NTB. 

Kedua OPD ini, sebagai pilot projek dalam penerapan KKPD di Lingkup Pemprov NTB. Penandatanganan PKS yang juga dirangkaikan dengan sosialisasi penggunaannya digelar di Gedung Utama Bank NTB Syariah, Senin (04/11/24) 

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala BPKAD Provinsi NTB Ervan Anwar mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan dan kepercayaan PT Bank NTB Syariah. 

Hal ini dijelaskan Ervan Anwar sebagai langkah awal dalam rangka reformasi birokrasi terutama dalam tata kelola keuangan daerah di era digital. 

BACA JUGA : BCG Matrix, Mengelola Portofolio Bisnis yang Efektif dan Efisien

“Diharapkan dengan KKPD ini kedepannya dapat mencegah terjadinya korupsi serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan di pemerintahan,” jelasnya. Selain itu, Ervan Anwar juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTB mendukung penuh dan sangat mengapresiasi KKPD ini nantinya untuk diterapkan di seluruh OPD. 

Di tahun 2025 nanti direncanakan seluruh OPD lingkup Pemprov NTB akan menerapkannya secara bersama-sama. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H Kukuh Rahardjo Kukuh menerangkan bahwa pada tahun lalu Bank NTB Syariah berinisiasi mengembangkan produk untuk bisa melayani Pemerintah Daerah. 

BACA JUGA : Mendagri Tito Pimpin Rakor Antisipasi Isu PHK 

Harapannya bisa memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat NTB. Bank NTB Syariah saat ini merupakan salah satu, bank daerah dengan kinerja yang cukup baik. Bahkan, pertumbuhan enam tahun terakhir sejak konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), berada di atas rata-rata bank daerah lainnya secara nasional. novita/opik

Dengan  BCG Matrix, korporasi dapat dievaluasi dalam matriks untuk mengidentifikasi bisnis yang punya potensi pertumbuhan dan pangsa pasar yang tinggi

LombokJournal.com ~ Boston Consulting Group Matrix atau BCG Matrix adalah sebuah matriks yang memungkinkan bagi pemimpin perusahaan untuk mengelola portofolio atau kumpulan bisnis korporasi secara efisien dan efektif. 

BACA JUGA : Monitoring dan Evaluasi, Hal Penting dalam Mengelola Bisnis

Matriks ini pertama kali dikembangkan oleh Boston Consulting Group pada tahun 1970 oleh seorang konsultan bernama Bruce Henderson.

Idenya, menurut Hery (2016: hal 102-104), adalah setiap korporasi dapat dievaluasi dan diplot ke dalam sebuah matriks berukuran 2×2 untuk mengidentifikasi bisnis mana saja yang memiliki potensi pertumbuhan dan pangsa pasar yang tinggi.

Dimana, pertama, sumbu horizontal menggambarkan pangsa pasar. Yang dievaluasi sebagai rendah atau tinggi. Kedua, sumbu vertikal menggambarkan prediksi tinggat pertumbuhan pasar. Yang juga dievaluasi sebasgai rendah atau tinggi.

BACA JUGA : Komunikasi Profetik, Mata Kuliah Agus Purbathin Hadi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, setiap bisnis korporasi dapat ditempatkan ke dalam salah satu dari empat kategori berikut:

1. Sapi  perah atau  cash  cows (pertumbuhan  rendah,  pangsa  pasar  tinggi).  Bisnis  dalam    kategori  ini  menghasilkan  banyak  uang   tunai,   tetapi   prospek   pertumbuhan  di  masa

          mendatang terbatas.

2. Bintang atau  stars (pertumbuhan  tinggi,  pangsa  pasar  tinggi).  Bisnis  dalam kategori ini berada  dalam  pasar  yang  pertumbuhannya  sangat   cepat  dan memiliki pangsa dominan

          dalam pasar tersebut.

     3. Tanda tanya atau question marks (pertumbuhan tinggi, pangsa pasar rendah). Bisnis dalam ketegori ini berada dalam industry yang menarik tetapi dalam pangsa pasar kecil.

4. Mutu rendah atau dogs (pertumbuhan rendah, pangsa pasar rendah). Bisnis dalam kategori ini  menghasilkan  sedikit  uang  tunai dan mempunyai pangsa pasar rendah dalam industri

           dengan pertumbuhan rendah pula.

Implikasi Strategis 

Para pemimpin perusahaan harus memanfaatkan “sapi perah” sebanyak yang mereka mampu. Namun membatasi segala bentuk investasi baru dalam bisnis yang tergolong “sapi perah” tersebut.

 Mengingat prospek pertumbuhan di masa mendatang terbatas. Dan menggunakan sebagian besar uang tunai yang dihasilkan untuk berinvestasi pada bisnis korporasi yang tergolong sebagai bisnis “bintang” atas stars.

BACA JUGA : TGB Zainul Majdi Mundur dari Perindo, Fokus Persiapan Guru Besar 

Investasi besar pada bisnis korporasi tergolong sebagai bisnis “bintang” ini dimaksudkan untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar tinggi. Dan membantu mempertahankan pangsa pasar tinggi pula. 

Bisnis “bintang” pada akhirnya akan berkembang menjadi bisnis “sapi perah” ketika pasar telah menjadi “dewasa” dengan pertumbuhan penjualan mulai melambat. Keputusan tersulit bagi pemimpin perusahaan adalah menyangkut bisnis korporasi yang tergolong bisnis “tanda tanya”.

Mengingat kategori bisnis ini memiliki pertumbuhan tinggi namun dengan pangsa pasar rendah. Biasanya, setelah melakukan analisis secara cermat dan hati-hati, beberapa bisnis korporasi tergolong bisnis “tanda tanya” akan dijual dan beberapa lainnya lagi untuk dapat berkembang menjadi bisnis “bintang”.

Sedangkan untuk bisnis korporasi tergolong sebagai bisnis “mutu rendah” harus dilikuidasi atau dijual. Karena bisnis ini memiliki pangsa pasar rendah dalam pasar dengan potensi pertumbuhan yang rendah pula.

Kesimpulan

Jadi, demikian catatan Cinthya (dalam accurate.id Nov 30, 2023), BCG Matrix adalah kerangka kerja analisis portofolio produk atau bisnis yang memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihannya termasuk penggunaan kerangka kerja yang sederhana, pengalokasian sumber daya yang efektif, identifikasi peluang dan ancaman, dan fokus pada pertumbuhan dan profitabilitas.

Namun, BCG Matrix juga memiliki kekurangan seperti verebisitas pengukuran, fokus terbatas, kurangnya detil, sifat statis, dan kesulitan dalam klasifikasi.

Oleh karena itu, penggunaan BCG Matrix harus dilakukan dengan pemahaman bahwa ini hanya alat analisis yang perlu dipertimbangkan bersama dengan informasi dan faktor-faktor lainnya.

Untuk pengambilan keputusan strategis yang lebih komprehensif, perusahaan harus melakukan analisis yang lebih mendalam, serta memperhatikan konteks dan dinamika pasar yang sedang dihadapi. ***

#AKUAIR-Perumnas Amnpenan, 04-11-2024

TGB Zainul Majdi pamit keluar dari Perindo, alasannya bukan politis tapi mengejar gelar Profesor yang mengharuskan tidak terlibat dalam politik partisan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Ketua Pimpinan Wilayah NWDI NTB, TGH Mahalli Fikri, mengonfirmasi bahwa Tuan Guru Bajang Dr. HM Zainul Majdi (TGB Zainul Majdi) telah pamit dari Partai Perindo. 

BACA JUGA : Bahasa Ibu Harus Digunakan dengan Bangga

Langkah ini diambil TGB bukan karena alasan politis, melainkan TGB mengikuti sertifikasi dosen, sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan kapasitas sebagai akademisi dan pimpinan perguruan tinggi. 

Saat ini, TGB Zainul Majdi menjabat sebagai rektor di Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NWDI Pancor.

Menurut TGH Mahalli Fikri, sertifikasi untuk mendapatkan gelar Profesor mengharuskan peserta untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik partisan. 

“TGB menunjukkan komitmennya dalam meraih gelar Guru Besar, dan langkah ini perlu mendapatkan dukungan penuh dari kita semua,” kata Mahalli Fikri.

Pernyataan ini sekaligus membantah rumor bahwa pengunduran diri TGB dari Perindo terkait dengan dukungan politis dalam Pilkada 2024. 

BACA JUGA : Penyandang Disabilitas dapat Pendampingan Hukum

Menurut Mahalli, rumor politis yang bertebaran itu menandakan pengamatan yang amat dangkal, hanya sekadar seperti mengetahui kulit bawang paling luar saja.

“TGB adalah tokoh nasional. Kami berharap agar semua spekulasi politik lokal tidak lagi mengaitkan beliau,” tambah Mahalli.

Keputusan TGB untuk fokus pada gelar akademis mencerminkan kecintaannya terhadap perjuangan leluhurnya, Maulanasyaikh TGKHM Zainuddin Abdul Madjid. 

Dengan meninggalkan jabatan politik demi kemajuan NWDI, TGB Zainul Majdi menegaskan dedikasinya terhadap pendidikan dan pengabdian kepada warisan besar, yakni pendidikan dan keummatan.

BACA JUGA : Mendagri Tito Pimpin Rakor Antisipasi Isu PHK

“Ketahuilah! TGB saat ini tengah bersiap untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai akedemisi dan pimpinan (Rektor) Perguruan Tinggi. Beliau sedang melangkah dan wajib kita dukung untuk menjadi Guru Besar (Profesor),” tandasnya. me