Komitmen Gubernur NTB Selesaikan Isu Hutan dan Sampah
Selain menyampaikan komitmen selesaikan isu hutan dan sampah, Gubernur NTB menegaskan pentingnya menyelesaikan kebersihan lingkungan sekitar
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmenuntuk menyelesaikan dengan cepat terkait isu hutan dan sampah di Provinsi NTB, hal ini disampaikan saat meninjau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Selasa (04/03/25).
“Ini sebagai bentuk komitmen saya, semua kebijakan yang kita buat akan berwawasan lingkungan, sehingga urusan lingkungan tidak boleh dilokalisasi jadi urus Dinas LHK saja, tetapi semua visi misi dan program harus berwawasan lingkungan, terutama terkait urusan hutan dan sampah, yang harus kita coba ikhtiarkan untuk selesaikan secepat mungkin,” jelasnya.
Selain itu, Miq Iqbal menekankan agar kebersihan lingkungan kerja harus diperhatikan dengan lebih baik, sehingga memberikan pelayanan masyarakat dan kenyamanan bagi seluruh pegawai.
“Jangan sampai kita mengurusi lingkungan, tetapi lingkungan sekitar tidak diperhatikan, karena lingkungan yang bersih dan sehat tentu akan menghasilkan pekerjaan yang baik,” ungkapnya.
Terkait dengan kesejahteraan di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Miq Iqbal ingin memperbaiki situasi pemerintahan, mulai dari memperhatikan kesejahteraan pegawai.
“Saya ingin memperbaiki situasi pemerintah di NTB dan kesejahteraan teman – teman menjadi tujuan utama saya, semua butuh waktu dan kolaborasi bersama,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Miq Iqbal mengunjungi seluruh Bidang di Dinas LHK, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Pengelolaan Aliran Sungai, Balai Laboratorium Lingkungan Dinas LHK Provinsi NTB. ***
Titik Tengah, Posisi Ideal Antara Dua Ekstrem
Aristoteles juga membahas konsep “titik tengah” sebagai prinsip yang dapat membantu untuk mencapai keadilan dan kesempurnaan dalam pemerintahan
Catatan : Agus K. Saputra
lombokjournal.com ~ Pemikiran atau pun gagasan, sudah menjadi suratan, membawa dampak bagi orang lain. Dengan dua formula hasil yang mudah sekali ditebak. Diterima mutlak dan atau ditolak habis-habisan. Relevan kalau kemudian kita membicarakan titik tengah
Pilihan diterima atau ditolak ini malah membawa kerumitan yang indah. Mengapa? Premissederhananya adalah berlarut-larutnya argumen pada masing-masing pihak.
Bukan berarti di kubu “diterima” tidak ada kerumitan yang indah. Hanya saja jembatannya seperti sudah tersedia. Sehingga bisa saling bertemu “segagasan”.
Itulah, selalu ada titik tengah, dalam hal ini. Intensitas komunikasi dan saling memberi sudut pandang merupakan rangkaian komitmen yang dilaksanakan bersama. inilah kutub yang sangat manusiawi.
Oleh karenanya, setiap karya selesai bahkan mati, begitu menjadi milik publik. Proses “kehidupan” selanjutnya ada di tangan mereka. Tentu saja dengan pilihan yang ada. Diterima atau ditolak.
Makanya tak heran, jika Titus Maccius Plautus mencetuskan ajimat sakti “homo homini lupus” (dipopulerkan Thomas Hobbes, 1651). “Manusia adalah serigala bagi manusia lain, ketika dia belum menemukan jati dirinya seperti apa”.
Bagaimana halnya jika kita tarik ke soal bernegara? Ada empat diskursus yang melatarinya.
Pertama , meminjam Hobbes, manusia dalam pemenuhan kepentingannya akan selalu berkonflik satu sama lain. Dengan begitu manusia akan menumpahkan darah manusia lain untuk memenuhi kepentingannya.
Namun di sisi lain, manusia takut binasa karena keadaan tersebut. Manusia memahami dalam lingkungannya selalu ada yang lebih kuat daripada dirinya, sehingga suatu saat dia akan binasa pula.
Oleh karena itu, manusia melakukan kontrak sosial untuk membentuk pengatur masyarakat yang dalam karya Hobbes digambarkan sebagai sebuah raksasa (leviathan). Pengatur tersebut adalah yang pada saat ini kita kenal sebagai negara.
Selanjutnya ini adalah beberapa konsep utama tentang negara menurut Thomas Hobbes:
1.Keadaan Alam
Hobbes percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois dan kompetitif. Dalam keadaan alam, manusia hidup dalam keadaan “perang semua melawan semua” (bellum omnium contra omnes), di mana setiap orang berusaha untuk mempertahankan diri dan memenuhi kebutuhannya sendiri.
2.Kontrak Sosial
Untuk menghindari keadaan alam yang tidak stabil dan berbahaya, manusia membuat kontrak sosial dengan membentuk negara. Kontrak sosial ini adalah perjanjian antara individu untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara dalam pertukaran untuk keamanan dan perlindungan.
3.Negara Absolut
Bagi Hobbes, negara harus memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara harus memiliki monopoli kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, serta untuk mempertahankan diri dari ancaman luar.
4.Souveren
Hobbes menggunakan istilah “soveren” untuk menggambarkan negara yang memiliki kekuasaan absolut. Souveren adalah satu-satunya entitas yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, serta untuk mempertahankan diri dari ancaman luar.
5.Kewajiban Warga Negara
Menurut Hobbes, warga negara memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dan perintah negara. Warga negara juga harus siap untuk mempertahankan negara dari ancaman luar.
Ringkasnya, konsep negara menurut Thomas Hobbes adalah sebuah entitas yang memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Negara dibentuk melalui kontrak sosial antara individu, dan warga negara memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dan perintah negara.
Lantas di mana titik tengahnya? Saya kira Hobbes tidak mendukung konsep titik tengah dalam politik, jika ditinjau berdasarkan pandangannya tentang negara dan kekuasaan.
Karena, sekali lagi menurut Hobbes, negara harus memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia percaya bahwa kekuasaan yang terlalu terbagi atau terlalu lemah akan menyebabkan kekacauan dan perang.
Kedua , dalam bukunya “Etika Nikomakhea”, Aristoteles membahas tentang konsep “titik tengah” (dalam bahasa Yunani, “meson”) sebagai prinsip etika yang penting.
Menurut Aristoteles, titik tengah adalah posisi yang ideal antara dua ekstrem yang berlawanan. Ia percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas.
Aristoteles memberikan contoh tentang titik tengah dalam beberapa aspek kehidupan, seperti:
Keberanian: titik tengah antara keberanian yang berlebihan (keberanian yang tidak rasional) dan ketakutan yang berlebihan (ketakutan yang tidak rasional).
Kemurahan hati: titik tengah antara kemurahan hati yang berlebihan (kemurahan hati yang tidak rasional) dan ketidakpedulian yang berlebihan (ketidakpedulian yang tidak rasional).
Keadilan: titik tengah antara keadilan yang berlebihan (keadilan yang tidak rasional) dan ketidakadilan yang berlebihan (ketidakadilan yang tidak rasional).
Aristoteles percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas. Ia juga percaya bahwa titik tengah ini dapat membantu individu untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup.
Dalam konteks politik, Aristoteles juga membahas tentang konsep “titik tengah” sebagai prinsip yang dapat dapat membantu untuk mencapai keadilan dan kesempurnaan dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas, serta melalui kerjasama dan dialog antara individu dan kelompok yang berbeda.
Ketiga , dalam pandangan pemikir islam, titik tengah bernegara (al-wasat al siyasi) memiliki beberapa karakteristik yang penting, yaitu:
Keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan
Pemikir Islam seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.
Moderatisme dalam pemerintahan
Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah menekankan pentingnya moderatisme dalam pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan harus menghindari ekstremisme dan fanatisme dalam membuat keputusan.
Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi
Ibn Khaldun dan Al-Mawardi menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa kepentingan umum harus menjadi prioritas utama dalam membuat keputusan.
Keadilan sosial dan ekonomi
Ibn Khaldun dan Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama kepada sumber daya dan kesempatan.
Dalam pandangan pemikir Islam tersebut, titik tengah bernegara memiliki beberapa manfaat, seperti:
Mencegah ekstremisme dan fanatisme dalam pemerintahan
Memastikan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat
Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan warga negara terhadap pemerintahan
Membuat pemerintahan lebih efektif dan efisien dalam membuat keputusan.
Keempat , adakah titik temunya dengan pandangan tentang trias politika? Trias politika, sebagaimana kita ketahui adalah konsep yang dikembangkan oleh Montesquieu, seorang filsuf Perancis, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang, yaitu:
Kekuasaan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
Kekuasaan Eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri)
Kekuasaan Yudikatif (Mahkamah Agung)
Trias politika bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut dan memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok.
Dalam konteks titik tengah, trias politika dapat dianggap sebagai bagian dari konsep tersebut. Hal ini karena trias politika memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu titik, sehingga mencegah ekstremismedan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.
Dalam pandangan pemikir Islam, trias politika juga dapat dianggap sebagai bagian dari konsep titik tengah, karena memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok, sehingga mencegah ekstremisme dan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.
Namun, perlu diingat bahwa trias politika dan titik tengah adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.
Begitulah, titik tengah memiliki makna yang penting. “Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang moderat (al-wasat) agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu.” (QS. Al-Baqarah:143)
#Akuair-Ampenan, 03-03-2025
Gubernur NTB Hari Senin Mulai Aktif Berkantor
Gubernur NTB menekankan pentingnya mengenal para pejabat Eselon 2 dan memahami peran mereka dalam pemerintahan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., mulai aktif berkantor di Sekretariat Daerah Provinsi NTB pada Senin (03/03/25).
Dalam kunjungan perdananya, Gubernur meninjau beberapa lokasi strategis, termasuk ruang kerja Gubernur, Gedung Graha Bhakti Praja, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
Usai peninjauan, Gubernur bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., bertemu dengan pejabat Eselon 2 lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Anggrek.
“Ini pertama kalinya saya masuk kantor Gubernur. Saya gak akan ngasih briefing panjang lebar hari ini. Nanti saya akan memberikan arahan lebih mendetail setelah serah terima jabatan, termasuk menyampaikan instruksi dan arahan dari para menteri, terutama dari Pak Prabowo yang memberikan arahan panjang lebar,” ujar Gubernur.
Pada pertemuan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya mengenal para pejabat Eselon 2 dan memahami peran mereka dalam pemerintahan.
“Yang penting hari ini saya mau kenalan. Saya mau dengar langsung dari teman-teman, siapa yang menangani apa, supaya saya kenal satu per satu,” katanya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang telah menjaga roda pemerintahan selama kegiatan retretdi Magelang.
“Terima kasih Pak Sekda sudah menjalankan roda pemerintahan selama masa kegamangan ini. Setelah pelantikan, kami langsung ke Magelang, jadi belum sempat memberikan arahan-arahan,” ungkapnya.
Setelah pertemuan tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda mengunjungi Command Center UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfotik. Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil akan berbasis data.
“Saya berharap fungsi dashboard dari Command Center semakin dikuatkan, agar setiap keputusan yang kita ambil benar-benar didukung oleh data yang akurat,” pungkasnya. ***
Reses Wakil Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan
Dalam dialog reses itu TGH. Hardiyatullah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat
LOBAR.LombokJournal.com – Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat, TGH. Hardiyatullah, M.Pd. bertemu masyarakat dan para pemuda, di Golden Melon, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kamis (27/02/25).
TGH. Hardiyatullah, M.Pd bersialog masa reses
Reses masa persidanganI Tahun Dinas 2024-2025 itu bukan sekedar agenda formalitas, melainkan ruang dialektikaantara wakil rakyat dan mereka yang diwakili. Sejak awal, atmosfer forum terasa hangat.
Tokoh masyarakat dan pemuda dari berbagai organisasi—seperti Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lombok Barat, Forum Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar), Karang Taruna Desa Kebon, hingga Gerakan Pemuda Ansor Lombok Barat—turut hadir acara masa reses ini menandakan besarnya ekspektasi pada legislator.
Dalam dialog masa reses itu, TGH. Hardiyatullah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus membuka ruang bagi pemberdayaan pemuda. Salah satu isu yang ia soroti adalah pengelolaan sampah sebagai peluang ekonomi bagi generasi muda.
“Saya akan selalu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan pemuda, termasuk dalam pengelolaan sampah yang bisa menjadi sumber daya baru,” ujarnya di hadapan peserta reses.
Aspirasi yang dihimpun dalam dialog masa reses ini tidak akan berhenti sebagai catatan diskusi semata.
“Semua masukan akan kami perjuangkan di DPRD. Saya juga berharap usulan masyarakat dan pemuda ini bisa terus dikawal dalam Musrenbang tingkat kabupaten,” paparnya.
Sebagai Wakil Ketua III DPRD dari Fraksi PKB, Hardiyatullah menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan kebutuhan masyarakat masuk dalam kebijakan pemerintah daerah.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Barat, Faozan, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam perumusan kebijakan daerah.
“Pemikiran-pemikiran pemuda harus diberdayakan dan diserap dalam regulasi,” ujarnya.
Muhammad Yunus, salah satu peserta reses di Kebon Ayu ini menegaskan satu hal: kebijakan yang baik lahir dari aspirasi yang didengar, bukan sekadar janji yang diulang-ulang.
“Apa tugas legislator dan eksekitif untuk merealisasikan wacana sampah ini. Ini sudah kita mulai dari 2012,” katanya. Ast
Silaturahmi Gubernur NTB dan Wagub dengan Kepala Daerah
Gubernur NTB dan Wagub saat acara silaturahmi ajak Kepala Daerah menjaga kekompakan dan berkolaborasi antardaerah
MAGELANG.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., bersama Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., b gelar silaturahmi dan menggelar ramah tamah dengan para Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah se-NTB.
Acara silaturahmi Gubernur NTB dan Wagub itu berlangsung di sela kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (26/02/25).
Dalam suasana yang santai dan penuh keakraban, Gubernur NTB dan Wagub mengajak seluruh Kepala dan Wakil Kepala Daerah di NTB untuk terus menjaga kekompakan dalam membangun daerah.
Gubernur NTB menekankan, pentingnya sinergi dan kolaborasi antardaerah guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat NTB. ***
PB FASI NTB Bersama Sekda NTB Bahas Persiapan PON 2028
Pengurus Besar atau PB FASI NTB (Federasi Aero Sport Indonesia) siterima Sekda NTB untuk bahas persiapan jelang PON 2028
MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda)NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., menerima kunjungan silaturahmiPB FASI NTB (Federasi Aero Sport Indonesia), bertempat di Ruang Rapat Sekda, Mataram (25/02/25).
Sekda NTB (tengah) didampingi Kadis Pemuda dan Olahraga NTB
Rombongan PB FASI NTB yang dipimpin Masrda TNI Bambang Gunarto (Staf Khusus KASAU) membahas persiapan olahraga Aerosport menjelang PON 2028.
Olahraga Aerosport ini dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Olahraga Dirgantara. Sedikitnya ada 9 (sembilan) jenis olahraga dirgantara ini yaitu aero modelling, paralayang, terjun payung, terbang layang, gantole (layang gantung), microlight, pesawat swayasa, paramotor, dan drone.
Sekda NTB menyambut baik pengurus FASI NTB yang dengan penuh semangat dan siap sebagai tuan rumah PON 2028 bersama NTT.
“Dengan masuknya cabang olahraga Aerosport ini menjadi daya tarik destinasi yang ada di NTB,” tuturnya.
Diharapkan dengan diselenggarakan PON 2028 di NTB sebagai tuan rumah nantinya terjadinya proses distribusipara atlet terbaik yang akan bertanding dengan baik dan mengolahragakan masyarakat bisa dirasakan.
Saat menyambut pengurus FASI NTB, Sekda Miq Gite didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan kepala Dinas Pariwisata NTB. ***
Gubernur Iqbal Beri Penegasan Soal Rumah Singgah di RSUD NTB
Gubernur Iqbal menilai persoalan rumah singgah itu muncul karena informasi yang baik harus sampai kepada masyarakat sehingga tidak menjadi berita negatif
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal memberikan arahan tegas dalam menyikapi persoalan Rumah Singgah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB pada Rapat Terbatas secara virtual, Sabtu (22/02/25).
“Saya turut prihatin atas kejadian seperti ini,” ungkap Gubernur Iqbal via Zoom di sela waktu rehat Orientasi Kepemimpinan Kada dan Wakada 2025 di Magelang.
Gubernur Iqbal menyatakan rasa prihatinnya terhadap persoalan yang terjadi. Sekaligus memberikan penegasan penting dalam arahannya, yaitu pertama, agar rumah singgah tersebut diberikan ijin dan kesempatan kembali kepada keluarga pasien untuk tetap tinggal di rumah singgah tersebut, sampai kita menemukan tempat yang pasti sebagai solusi permanen.
Kedua, Untuk siapa pun yang mengalami luka baik itu security dan atau masyarakat mohon untuk di berikan pengobatan sampai sembuh.
Ketiga, Gubernur Iqbal menegaskan perlunya komunikasi publikkita diperbaiki. Menjadi hal penting dalam hal seperti ini, karena informasi yang baik harus sampai kepada masyarakat sehingga tidak menjadi berita negatif yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Terkadang persoalan yang terjadi bukan hanya pada persoalan substantifnya. Tapi lebih pada persoalan cara berkomunikasi antara pihak pemberi layanan publikb (RSUD) dengan pasien/keluarga pasien dan masyarakat.
“Oleh karenanya komunikasi publik kita harus diperbaiki,” tegas Gubernur Iqbal.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, SE., M. I. P akan segara melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga dapat memastikan Rumas Singgah RSUD Provinsi NTB dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kami akan sampaikan apa yang menjadi arahan Bapak Gubernur NTB, serta kami akan melibatkan Dinas Sosial juga untuk membahas hal ini,” tuturnya.
Di awal rapat virtual, Direktur RSUD NTB melaporkan singkat bahwa kondisi saat ini untuk rumah singgah sudah tidak representatif, jadi ingin dilakukan relokasi.
Kami sudah melakukan sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien, dan saudara kita yang disana sudah bersedia, dan saat ini sudah proses pembangunan rumah singgah. Harapan kami, di tempat yang baru para pasien dan keluarga pasien dapat mendapatkan kemudahan akses ke poli, masjid, area masak, dan lain sebagainya.
Namun, permasalahan muncul saat adanya provokasi kepada para penghuni rumah singgah.
“Pada faktanya, kami akan merelokasi rumah singgah sehingga para keluarga pasien lebih nyaman. Kami mencoba siapkan akses yang lebih luas dan jalan masuk yang lebih mudah dan luas”, lapor Direktur RSUD NTB kepada Gubernur dan Wagub NTB.
Turut hadir dalam rapat virtual tersebut, Asisten 2 Setda NTB, Asisten 3 Setda NTB, Direktur RSUD Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Prov. NTB dan Kepala Dinas Kominfotik Prov. NTB. ***
Gubernur NTB Ikuti Retret di Akmil Magelang
Bersama para gubernur, bupati, dan wali kota terpilih, Gubernur NTB Lalu Iqbal tiba di Lapangan Rindam IV Diponegoro, Jumat (21/02), sekitar pukul 15.00 WIB
JATENG.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si. mengikuti retretdi Akademi Militer (Akmil) Magelang sebagai bagian dari pembekalan untuk menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dari sana, rombongan menaiki bus menuju Akmil di kawasan Lembah Tidar, Magelang, untuk mengikuti pembekalan dengan pola pelatihan ala militer selama sepekan penuh, mulai hari ini hingga 28 Februari mendatang. iw/adp
Danantara, Super Holding Optimalkan Pengelolaan Asset Negara
Pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan asset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.
Catata Agus K Saputra
lombokjournal.com ~ Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atau Danantara pada 24 Februari nanti. Danantara akan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk merealisasikan investasi besar masuk dan mendukung program-program nasional.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menilai, pembentukan Danantara merupakan merupakan langkah yang luar biasa dan strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya Danantara bisa menjadi sumber pendanaan baru bagi keuangan negara.
“Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan international standard management masuk di perusahaan-perusahaan negara ini. Nah ini saya pikir juga satu langkah besar yang hebat yang diputuskan oleh Presiden,” kata Luhut, dalam acara Economic Insight 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/02/25) [detikFinance, 19-02-2025: 12.15Wib].
Tak tanggung-tanggung, suntikan dana awal Danantara sebesar 20 miliar atau setara Rp 325 triliun (kurs Rp16.260 per dollar AS). Dana tersebut diambil dari sisa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Danantara sendiri merupakan akronim dari Daya Anagata Nusantara. Daya berarti kekuatan, Anagata memiliki arti masa depan, sementara Nusantara merupakan Tanah Air Indonesia. Sehingga, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia.
Danantara merupakan lembaga yang dibentuk guna pengelola investasi (sovereign wealth fund) pemerintah di berbagai sektor. Adapun tujuan pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan asset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.
Perubahan Ketiga UU
Pembentukan Danantara mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun Tahun 2003 tentang BUMN. Revisi UU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025, yang mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi.
Merujuk dokumen draf Rancangan UU BUMN, struktur entitas baru yang digadang-gadang menjadi cikal bakal super holding BUMN terdiri atas tiga komponen, yaitu Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pengelola Danantara.
Dalam Pasal 3N RUU tersebut, Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.
Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan.
Diharapkan seluruh proyek tersebut dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun.
“Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen. Pada saat yang sama, kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberantas korupsi,” papar Prabowo.
Pemerintah menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun), dengan nilai investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau setara Rp 325,8 triliun.
Kedepannya Danantara bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengkonsolidasikanasset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah.
Untuk diketahui, BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina, PT Telkom Indonesia dan holding pertambangan Indonesia Persero (MIND Id).
Meniru Temasek
Berdasarkan dokumen profil BPI Investasi Danantara, Danantara dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan.
Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan terpadu, dengan meniru model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura.
Sebagai informasi, Temasek adalah perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Temasek didirikan pada tahun 1974 untuk mengelola asset dan investasi secara komersial.
Portofolio saham Temasek tak hanya di dalam negeri. Temasuk juga mengendalikan saham perusahaan-perusahaan di luar Singapura. Sebagai contoh, di Indonesia, Temasek menjadi pemegang saham terbesar kedua di Telkomsel melalui Singapore Telecom Mobile TTE/Singtel.
Bisa dikatakan, Temasek adalah contoh dari pembentukan super holding yang sudah sangat sukses karena memberikan keuntungan bagi Singapura dari investasi-investasinya yang tersebar di banyak negara.
Super holding BUMN adalah pengelolaan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah di bawah satu grup perusahaan yang dikelola oleh unsur profesional. Super holding terbentuk dari gabungan holding.
Dengan kata lain, holding adalah perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Sedangkan super holding merupakan gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut.
Mengutip laman resmi Temasek Singapura, Temasek diambil dari kata Tumasik, ucapan orang Majapahit (Jawa) dalam menyebut Pulau Singapura sebagai Tumasik. Dalam Bahasa Melayu, tasik atau tumasik berarti laut atau danau.
Temasek lahir dari eksperimen pemimpin Singapura Lee Kuan Yew untuk mengelola aset pemerintah yang saat itu berbentuk badan usaha yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan Singapura.
Saat itu ada 35 perusahaan yang bisa disebut BUMN Singapura. Perusahaan-perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan aset dan laba seiring dengan kemajuan ekonomi Singapura.
Goh Keng Swee, Menteri Keuangan pertama Singapura (1959-1965, 1967-1970), mencetuskan ide bahwa pengelolaan bisnis perusahaan tak boleh bercampur aduk dengan pemerintahan.
Menurut Goh Keng Swee, urusan bisnis perusahaan bukan urusan pemerintah, sehingga Singapura perlu mendirikan entitas terpisah dari birokrasi yang mengelola bisnis-bisnis tersebut (Kompas.com 20-02-2025: 11.47 Wib).
Perbandingan Aset
Menurut Bisnis.com (23-10-2024: 15.35 Wib), nilai aset portofolio Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat jauh lebih besar dibandingkan entitas kekayaan negara Singapura, Temasek dan Khazanah Berhad milik pemerintah Malaysia.
Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.
Sementara itu, Temasek yang dikenal sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Nilai ini sekitar Rp4.610,99 triliun dengan kurs Rp11.853 per dolar Singapura.
Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit sepanjang 2023 atau sekitar Rp596,24 triliun dengan kurs Rp3.595 per ringgit Malaysia.
Dengan modal tersebut, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meyakini super holding BUMN yang kini sedang dirancang pemerintah, memiliki potensi besar untuk melampaui kinerja Temasek ataupun Khazanah.
“Kita tahu di dunia ada seperti Temasek dan ada seperti Khazanah. Kami yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia,” kata Kartika atau akrab disapa Tiko di Gedung Kementerian BUMN, Senin (21/10/24).
Bahkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengantongi keuntungan hingga hingga 25 miliar dollar AS atau setara Rp 407,5 triliun (asumsi kurs Rp 16.300).
Keuntungan ini didapatkan dari pengelolaan sebagian aset Danantara yang sebesar 900 miliar dollar AS atau Rp 14.670 triliun.
“Danantara dengan asetnya, 900 miliar dollar AS, asumsikan kita bisa mengelola ini sekitar 100 miliar dollar AS, itu banyak sekali. Lihat keuntungannya, kita bisa mengumpulkan dana dengan mudah, 20-25 miliar dollar AS. Jadi kita bisa investasi sendiri,” ujar Luhut saat acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, Kamis (20/2/2025) [Kompas.com 20-02-2025: 12.24 Wib].
Kebal Hukum?
Dilansir dari Kompas.com (20/2/2025), Danantara tidak bisa diproses atau diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apakah Danantara kebal hukum?
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam memberikan pandangannya soal ini. Menurut dia, nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam UU BUMN.
“Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak diproses atau diperiksa oleh BPK, oleh KPK,” jelas Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
“Tetapi, kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.
“Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum,” papar Piter.
Piter menambahkan, pembentukan Danantara dimaksudkan untuk pengelolaan BUMN yang lebih profesional. Dikarenakan selama ini, saat BUMN mengalami kerugian, selalu ada pihak yang disalahkan.
Dengan kondisi tersebut, banyak pihak lantas menuduh hal itu menjadi kriminalisasi. Padahal, kerugian BUMN tersebut bisa jadi merupakan kejadian bisnis yang memang berpotensi untuk salah dan rugi.
“Seringkali lalu dia kemudian dianggap korupsi karena kebijakan yang dia ambil kemudian merugikan negara,” papar Piter.
Dengan Undang-undang BUMN yang baru atau Business Judgement Rule (BJR), lanjut dia, apabila BUMN mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN tidak dipersalahkan.
Namun, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap bisa diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.
Penutup
Menurut Executive Director at Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus (dalam
kumparanBiSNIS, 28 September 2024: 14.03 Wib), politisasi dan birokratisasi dinilai menjadi salah satu masalah di Kementerian BUMN.
Persoalan ini muncul karena saat ini BUMN memiliki induk dalam bentuk Kementerian. Hal ini pun banyak menimbulkan konflik kepentingan.
Salah satu solusinya adalah transformasi BUMN menjadi super holding. Dengan keberadaan super holding, penunjukan komisaris dari perusahaan-perusahaan BUMN harus lebih mengedepankan kompetensi. Ini adalah salah satu langkah untuk mencegah BUMN dari politisasi dan lebih mengutamakan pertimbangan bisnis melalui kompetensi.
Di sisi lain, birokrasi dengan persetujuan berjenjang di Kementerian BUMN membuat perusahaan-perusahaan BUMN sering kehilangan momentum bisnis.
Dengan demikian, transformasi BUMN sebagai super holding dapat memangkas sistem, tata kelola sampai pengambilan keputusan. Oleh karenanya, super holding ini mengembalikan BUMN pure sebagai entitas bisnis negara yang independent, mandiri dan agility.
#Akuair-Ampenan, 21-02-2025
Presiden Prabowo Lantik Serentak 961 Kepala Daerah
Presiden Prabowo menegaskan pelantikan serentak 961 Kepala Daerah, menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Ucapan selamat kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik, disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
dalam prosesi pelantikan serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/02/25).
“Selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat di daerah masing-masing,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pelantikan serentak ini merupakan momen bersejarah pertama di Indonesia. Pelantikan serentak itu diikuti 961 Kepala Daerah, yang terdiri dari 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 363 Wakil Bupati, 85 Walikota, dan 85 Wakil Walikota dari 481 daerah di seluruh Indonesia.
“Hal ini menunjukkan betapa besar bangsa kita. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang memiliki demokrasi yang hidup, berjalan, dan dinamis,” kata Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh Kepala Daerah yang telah terpilih dan dilantik adalah pelayan dan abdi rakyat. Oleh karena itu, mereka harus selalu membela, menjaga, dan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita mungkin berasal dari partai, agama, dan suku yang berbeda-beda, tetapi kita semua lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, dan keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tetapi kita satu. Marilah kita mengabdi dan berbuat yang terbaik untuk rakyat,” tegasnya.
Rasa Syukur
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si menyampaikan rasa syukur atas suksesnya prosesi pelantikan.
“Ini adalah kesempatan yang luar biasa, Bapak Presiden Prabowo bahkan menyempatkan diri untuk menyalami kami yang baru dilantik,” ujarnya selepas pelantikan.
Miq Iqbal (sapaan Gubernur NTB) juga menyampaikan permohonan dukungan dan doa kepada seluruh masyarakat NTB agar ia dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri dapat menjalankan amanah dengan baik selama lima tahun ke depan.
“Alhamdulillah, saya dan Umi Dinda (sapaan Wakil Gubernur NTB) telah resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Artinya, mulai saat ini saatnya untuk kerja… kerja… kerja. Kami juga mohon doa dari masyarakat NTB agar perjalanan lima tahun ke depan diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan oleh Allah SWT untuk mewujudkan semua harapan dan visi yang telah kami sampaikan selama ini,” pungkasnya. iw/adm
