Penguatan sinergi dan kolaborasi sangat penting agar berbagai program ke depan yang akan terus dijalankan optimal, termasuk percepatan penurunan stunting
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pertemuan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pejabat defenitif Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB, menjadi momentum penguatan sinergi dan kolaborasiantara Pemerintah Daerah dan BKKBN dalam berbagai program kependudukan dan keluarga berencana.
Sekda NTB yang akrab disapa Miq Gita menegaskan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Kerja sama yang erat antara Pemerintah Provinsi dan BKKBN, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk, pencegahan stunting, serta pemberdayaan keluarga.
“Apapun kita harus kolaborasi, lanjutkan program stunting, revitalisasi Posyandu penilainnya bagus, terus di kawal,” ujar Miq Gita di ruang Sekda, Kamis, (06/02/25).
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si menyampaikan berbagai program ke depan yang akan terus dijalankan termasuk upaya percepatan penurunan stunting untuk terus mendampingi sampai usia dua tahun.
Atau sampai tidak terindikasi stunting, Posyandu Keluarga, dan Genting (Gerakan orang tua asuh cegah stunting).
Dia menjelaskan, perlunya dukungan dari berbagai pihak agar program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif.
“Stunting menjadi program prioritas, ciri khas NTB belum ada di daerah lain, Bhakti stunting menjadi program yang sangat positif.” jelas Kepala Perwakilan BKKBN NTB.
Selain membahas program strategis, pertemuan tersebut juga menjadi wadah untuk mengevaluasi capaian yang telah diraih serta mengidentifikasi kendala di lapangan.
Miq Gita menegaskan, bahwa pemerintah provinsi akan terus berupaya mendukung dan memfasilitasi berbagai program BKKBN agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat NTB.
Di akhir pertemuan, Miq Gita mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan kependudukan.
Miq Gita menegaskan penguatan sinergi dan Kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai hasil yang lebih optimal demi masa depan generasi NTB yang lebih sehat dan sejahtera,” tutupnya.pnd/her
Garis Kemiskinan Di NTB Tahun 2024
Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin
Catata Agus K Saputra
lombokjournal.com ~ Dibandingkan angka nasional per September 2024, persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat 11,91 persen. Sementara persentase penduduk miskin Indonesia berada di angka 8,57 persen.
Namun jika dilihat dari angka pertumbuhannya sangat berbeda. Di NTB menurun 1,00 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 1,94 persen poin terhadap Maret 2023.
Sementara penduduk miskin Indonesia menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023.
Ada pun data lain berkaitan dengan profil kemiskinan di NTB, rilisan Biro Pusat Statistik NTB tanggal 15 Januari 2025, sebagai berikut:
* Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 658,60 ribu orang, menurun 50,41 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 92,63 ribu orang terhadap Maret 2023.
* Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2023 sebesar 11,64 persen, menurun dibandikan Maret 2024 yang sebesar 12,86 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 12,21 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 12,95 persen.
* Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 29,8 ribu orang (dari 368,54 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 338,74 ribu orang pada September 2024).
Sementara itu, [ada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 20,6 ribu orang (dari 340,47 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 319,86 ribu orang pada September 2024).
* Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp540.339,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp409.165,00 (75,72 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp131.174,00 (24,28 persen).
* Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,13 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.231.600,00/rumah tangga miskin/bulan.
BPS mendefinisikan bahwa Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Sementara Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Sebagaimana disebutkan, untuk NTB, Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp540.339,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,05 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 10,27 persen.
Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2024 di perkotaan sebesar 75,54 persen dan di perdesaan sebesar 75,94 persen.
Pada September 2024, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 26,22 persen di perkotaan dan 30,10 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (7,47 persen di perkotaan dan 8,04 persen di perdesaan).
Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,48 persen di perkotaan dan 3,52 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,16 persen di perkotaan dan 2,14 persen di perdesaan), daging sapi (3,75 persen di perkotaan dan 0,16 persen di perdesaan), tongkol/tuna/cakalang (2,24 persen di perkotaan dan 2,77 persen di perdesaan).
Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (7,68 persen di perkotaan dan 9,23 persen di perdesaan), bensin (4,75 persen di perkotaan dan 4,10 persen di perdesaan), dan listrik (2,46 persen di perkotaan dan 2,25 persen di perdesaan).
Urutan selanjutnya adalah sumbangan dari pendidikan; perlengkapan mandi; pakaian jadi anak-anak; pakaian jadi perempuan dewasa; kesehatan; perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut; serta pakaian jadi laki-laki dewasa.
Di sisi lain menurut BPS, Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.
Secara rata-rata, sebagaimana disebutkan di atas, Garis Kemiskinan per rumah tangga pada September 2024 adalah sebesar Rp2.231.600,00/bulan, naik hanya sebesar 0,81 persen dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp2.213.670,00/bulan.
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024-September 2024 antara lain adalah:
Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, perekonomian Provinsi NTB tumbuh 6,22 persen pada Triwulan III-2024 (y-on-y)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 2,72 persen, turun jika dibandikan dengan Februari 2024 (3,30 persen).
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Triwulan III-2024 meningkat 2,30 persen jika dibandingkan dengan Triwulan I.
Pada Agustus 2024 rata-rata upah buruh mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2024 yaitu dari Rp2.310.968,00 menjadi Rp2.365.102,00.
Penayaluran bansos sembako/BPNT sampai bulan Desember 2024 disalurkan kepada 513.191 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp1.060.489.200,00.
Penjelasan Teknis dan Sumber Data
Selanjutnya BPS NTB memberi penjelasan terkait teknis dan sumber data sebagai berikut:
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ( basic needs approach ). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2024 adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2024.
Penutup
Titik krusial yang harus menjadi perbaikan, sebagaimana dilansir dalam youtobe Narasi Newsroom 03-02-2025, adalah pertama , cara perhitungan kemiskinan dari BPS ini sudah digunakan sejak 1988 dan belum diperbaharui. Padahal kondisi saat ini sudah berbeda jauh jika dibandingkan tahun 1998.
Seharusnya sumbangsih dari Bukan Makanan bisa lebih ditingkatkan lagi. Dari data September 2024, sumbangan GKM terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan sebesar 75,54 persen dan di perdesaan sebesar 75,94 persen.
Dengan kata lain, sumbangsih GKBM sekitar 25 persen. Padahal jika melihat tingkat konsumsi non makanan juga ikut meningkat.
Hal ini bisa dilihat dari lima besar sumbangsih komoditas Bukan Makanan untuk perkotaan dan perdesaan sebagai berikut: Perumahan (7,68 dan 9,23), Bensin (4,75 & 4,11), Listrik (2,46 & 2,25), Pendidikan (1,97 & 1,18), Perlengkapan Mandi (1,08 & 0,90).
Kedua , komoditas-komoditas yang digunakan untuk perhitungan Garis Kemiskinan secara berkala perlu di-up date. Misalnya internet dan paket data. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan pola konsumsi di masyarakat yang semestinya juga mempengaruhi perhitungan Garis Kemiskinan.
Ketiga, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia dalam daftar upper middle income country . Karena gross national income per kapita Indonesia mencapai angka $4,810 (Rp78.151.783 kurs 22 Januari 2025).
Artinya ketika pendapatan nasional meningkat, standar hidup masyarakat juga naik. Ini yang membuat pengeluaran minimum yang dianggap “cukup” juga meningkat. Agar tetap mencerminkan kondisi sosial ekonomi negara tersebut.
Keempat, dalam laporan Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia hamper mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, yakni dengan dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,5 persen berdasarkan standar lama paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) yakni $1,90 atau setara Rp12.000 per kapita per hari (Made Anthony Iswara dalam smeru.or.id)
PPP digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan harga kebutuhan dasar.
Standar Bank Dunia untuk mengukur kemiskinan adalah $2,15 (Rp35.082 per kapita per hari dengan kurs 22 Januari 2025) kategori low income , $3,65 (Rp59.558) ketegori lower middle income dan $6,85 (Rp111.773) ketegori upper middle income .
Tentu saja dengan pengkategorian ini imbasnya adalah melonjaknya jumlah penduduk miskin! Namun di sisi lain, dengan standar yang terlampau rendah, perhitungan garis kemiskinan saat ini juga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
Komunikasi yang jelas dan terbuka dengan masyarakat menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman tentang garis kemiskinan baru. Sebab, tujuan utama menaikkan batas kemiskinan bukan untuk membuat angka kemiskinan tampak lebih tinggi, melainkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kemiskinan di Indonesia.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. ***
#Akuair-Ampenan, 05-02-2025
Bencana Banjir di Bima, Pemprov NTB Bawa Solusi
Dalam penanganan bencana banjir di Bima, Pj Gubernur tekankan pencarian korban hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, memimpin rapat koordinasi penanganan korban bencanabanjir di Kabupaten Bima dan Kota Bima, Provinsi NTB, pada Senin (03/02/25).
Rapat ini digelar untuk menindaklanjuti bencana banjir yang melanda kedua wilayah tersebut pada hari Minggu kemarin.
Dalam rapat tersebut, Hassanudin mendengarkan laporan terkini dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB. Setelahnya, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB harus segera hadir di lokasi bencana banjir untuk memberikan solusi atas kesulitan yang dialami warga terdampak.
“Kehadiran kita besok adalah untuk memberikan solusi dan bantuan yang dibutuhkan oleh warga terdampak banjir,” ujar Hassanudin.
Lebih lanjut, Hassanudin menekankan bahwa pencarian korban hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar wargayang mengungsi harus menjadi prioritas utama.
“Kita akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait di kabupaten dan kota agar pemenuhan kebutuhan warga dapat segera terpenuhi,” tambahnya.
Hassanudin juga menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk memastikan bahwa sarana kesehatan di daerah terdampak tetap beroperasi dengan normal.
“Pastikan layanan kesehatan di pusat-pusat pengungsian, seperti masjid, berjalan lancar. Selain itu, pastikan juga ketersediaan sanitasi dan obat-obatan,” pesannya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi telah membangun Pos Layanan Kesehatan di dekat pusat pengungsian. Pos-pos ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga memastikan dampak pascabencana dapat diminimalisir.
Untuk mengatasi akses jalanyang rusak, Pemerintah Provinsi NTB akan membangun jalan darurat guna mempermudah mobilitas warga.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB juga telah mengerahkan sejumlah unit ekskavator untuk membersihkan material sisa bencana banjir bandang yang menumpuk di beberapa lokasi.
Selain itu, Hassanudin memerintahkan seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat bencana, seperti sekolah, jalan, dan jembatan.
“Kita harus memastikan pemulihan infrastruktur berjalan cepat agar kehidupan warga dapat kembali normal,” tegasnya. iw
Banjir Bandang di Bima, Pemprov NTB Lakukan Respon Cepat
Atasi banjir bandang di Bima, BPBD NTB lakukan upaya pembersihan, penyediaan kosumsi, tenda darurat, serta kebutuhan mendesak, serta siapkan makanan siap saji
MATARAM.LombokJournal.com ~ Respon cepat dilakukan Pemprov NTB atasi banjir bandangyang menimpa dua kecamatan di Kabupaten Bima, yakni di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi.
Pj. Gubernur NTB mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan penanganan bencana banjir di Bima, baik ketersedian makanan, air bersih, penanganan kesehatan dan listrik, Senin (03/02/25) di ruang rapat Pendopo Gubernur NTB.
Berdasarkan Laporan Kalak BPBD Provinsi NTB, bahwa akibat banjar bandang itu di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi terdapat 3 Desa yang terdampak. Laporan terakhir, korban terdampak 9 orang, dan 7 orang masih dalam pencarian.
Sementara itu kerusakan 12 Rumah, rusak berat 7 rumah dan rusak ringan 5 rumah. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas dan gedung sekolah, jembatan dan beberapa fasilitas umum lainnya.
“BPBD sudah berkoordinasi dengan BPBD Kab. Bima, dan sudah dilakukan assement, dan upaya yang akan dilakukan adalah pembersihan, penyediaan kosumsi, tenda darurat, serta kebutuhan mendesak, makanan siap saji, beras, mesin pembersih rumah dan air bersih,” ujar Ahmadi, Kepala BPBD Provinsi NTB.
Merespon dampak banjir bandang tersebut Pj. Gubernur NTB mengarahkan OPD terkaut untuk segera dilakukan pendataan menyeluruh warga yang terdampak serta keluhannya.
“Lakukan pendataan menyeluruh, lakukan pembersihan sisa banjir bandang, pastikan ketersediaan air bersih, konsumsi dan penerang (Listrik),” katanya.
Sementara itu Dinas kesehatan diinstruksikan untuk memastikan kesehatan masyarakat,
“BPBD untuk menyiapkan logistik, dan lakukan koordinasi dengan bupati dan pemerintah setempat, pastikan tidak ada masyarakat yang terisolir,” tutupnya.
Pada rapat merespon banjir bandang di Bima itu dihadiri Asisten Gubernur NTB, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Kalak BPBD, Kadis Perkim, Karo Kesra, Karo Adpim, Plt. Kadis PUPR, Plt. Kadis LHK, Plt. Kadis Perpustakaan. ALif_IKP
IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024
Seluruh dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan
Catata Agus K Saputra
lombokjournal.com ~ Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024, Pejabat (Pj) Gubernur NTB Hasanuddin, Senin (20/01) lalu, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, antara lain menyampaikan bahwaIndeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB mengalami peningkatan menjadi 73,10 poin.
Walaupun angka ini masih di bawah dari IPM Indonesia sebesar 75,02 poin, namun masuk ketegori tinggi.
Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam rilisnya 15 November 2024 mencatat beberapa hal sebagai berikut:
* IPM Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02 meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39.
Pada 2024, provinsi dengan capaian IPM terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai IPM sebesar 54,43. Sedangkan, provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 84,15.
Selama 2020-2024, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,75 persen per tahun
Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan
Umur harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2024 sebesar 74,15 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada tahun 2024 meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,15 tahun menjadi 13,21 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,77 tahun menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024.
Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada tahun 2024 meningkat 442 ribu rupiah atau 3,71 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran riil penduduk Indonesia tahun 2024 adalah sebesar Rp 12.341.000 per tahun per orang.
Mulai tahun 2024, BPS menyajikan angka IPM untuk 38 propinsi. Ada pun sebaran dan status capainnya sebagai berikut:
* Sangat Tinggi = IPM ≥ 80 ada 2 Provinsi
Tinggi = 70 ≤ IPM ≤ 80 ada 30 Provinsi
Sedang = 60 ≤ IPM ≤ 70 ada 5 Provinsi
Rendah = IPM ≤ 60 ada 1 Provinsi
IPM NTB 2024
Berdasarkan rilis data IPM NTB 2024 dari BPS Provinsi NTB terdapat hal-hal sebagai berikut:
Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2020–2024
Pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusiaIndonesia sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Provinsi NTB rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 70,46 pada tahun 2020 menjadi 73,10 pada tahun 2024. Secara Nasional Prov. NTB menduduki urutan ke-27 dari 38 Provinsi.
Ada pun sebarannya sebagai berikut:
Sedang > Lombok Utara 68,84
Tinggi > Bima 70,99; Lombok Tengah 71,19; Lombok Timur 71,48; Sumbawa 72,36; Dompu 72,59; Lombok Barat 72,70; Sumbawa Barat 75,52 dan Kota Bima 78,91
Sangat Tinggi > Kota Mataram 81,64
2. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi NTB 2020–2024
Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,68 persen dibanding tahun sebelumnya dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,61 persen dibanding tahun sebelumnya . Sementara itu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya mencapai 0,32 persen. Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya mencapai 0,7 persen.
2.1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 1,08 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,38 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Provinsi NTB adalah 71,17 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 72,25 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,23 tahun atau naik 0,32 persen dibanding tahun sebelumnya.
Umur harapan hidup di NTB berada pada urutan ke-25 dari total 38 provinsi.
2.2. Pengetahuan
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk uisa 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua Indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Provinsi NTB rata-rata meningkat 0,51 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,87 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun atau tumbuh dengan laju 0,07 persen dibandingkan tahun 2024.
Untuk rata-rata lama sekolah, NTB berada pada peringkat lima terbawah atau ada pada urutan ke-34 dari 38 provinsi di Indonesia. Adapun harapan lama sekolah secara nasional, posisi NTB sudah cukup tinggi berada pada peringkat enam.
2.3. Dimensi Standar Hidup Layak
Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil perkapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Provinsi NTB mencapai Rp11,61 juta per tahun. Capaian ini meningkat 511 ribu rupiah atau tumbuh 4,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
3.Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota
Sejalan dengan pertumbuhan IPM Provinsi NTB pada tahun 2024, secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB juga mengalami peningkatan capaian IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar pada tahun 2024 adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu yaitu berturut-turut mencapai 1,17 persen dan 1,14 persen. Sedangkan wilayah yang mengalami peningkatan IPM yang terndah pada tahun 2024 yaitu Kota Mataram, yaitu sebesar 0,60 persen.
Secara Nasional, percepatan IPM 2024 Prov. NTB masuk top ten sebesar 1,01 persen di atas nasional sebesar 0,85 persen.
Apa itu IPM
Mensitir Kompas.com 10 Oktober 2023, konsep IPM pertama kali dicetuskan oleh United Nations Developmet Programme (UNDP) melalui Human Development Report pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. IPM adalah sebuah indikator yang menunjukkan pengembangan terutama dalam pembangunan sumber daya manusianya.
Fokus utama dari pembangunan manusia adalah terkait manusia dan kesejahterannya, maka dari itu Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan manusia.
Tujuan utama adanya indeks pembangunan manusia adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Menurut UNDP, Indonesia tergolong sebagai negara dengan pembangunan manusia tingkat sedang (medium human development).
Sejak pertama kali diperkenalkan, IPM terus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia. IPM terus digunakan digunakan dalam berbagai perencanaan pembangunan.
IPM menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Adapun manfaat indeks pembangunan manusia antara lain sebagai berikut:
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
PM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah.
IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
Indikator IPM
Indikator yang menunjukan pengembangan, terutama dalam pembangunan sumber daya manusianya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Secara umum, indikator-indikator Pembangunan manusia mencakup seluruh masalah pembangunan manusia secara konseptual atau empiris yang saling dipengaruhi atau memengaruhi komponen lain. Adapun, indikator yang digunakan dalam indeks Pembangunan manusia anatara lain:
Bidang kesehatan
Indikator dalam bidang kesehatan diukur melalui usia hidup (longetivity), ada banyak indikator yang digunakan mengukur usia hidup.
Berdasarkan dengan pertimbangan ketersediaan data secara global, maka indikator yang digunakan ialah angka harapan hidup waktu lahir (life expantancy at birth).
Bidang pendidikan
Dalam bidang Pendidikan, pengetahuan (knowledge) dianggap sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Pengetahuan sebagai indikator diukur berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
Bidang ekonomi
Indikator yang digunakan dalam bidang ekonomi yakni standar hidup layak (decent living). Berdasarkan ketersediaan data secara internasional, UNDP memutuskan standar hidup layak diukur melalui Gross Domestic Product (GDP) per kapita riil yang telah disesuakan (adjusted real GDP per capita).
Penutup
IPM merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor komponen kompleks yang saling mempengaruhi. Menurut Sonia Ramadhani Akmal dan Arif Ramadansyah (dalam www.viva .co.id 14 Oktober 2024), faktor-faktor tersebut adalah:
Faktor Ekonomi
Faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan peningkatan pendapatan per kapita, yang pada gilirannya dapat meningkatkan standar hidup masyarakat.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin, sehingga distribusi pendapatan juga menjadi faktor penting. Tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga akan berdampak negatif pada IPM.
2. Faktor Sosial
Faktor ini juga berperan penting dalam membentuk IPM. Pendidikan merupakan investasi jangka Panjang yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Kesehatan yang baik memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih produktif dan panjang umur. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
3.Faktor Lingkungan
Faktor ini juga tidak dapat diabaikan dalam konteks IPM. Kualitas lingkungan hidup yang buruk, seperti polusi udara dan air, dapat menyebabkan masalah kesehatan dan menurunkan produktivitas. Bencana alam juga dapat merusak infrastruktur dan mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga berdampak negative pada IPM.
Interaksi antara faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan ini sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga dapat menimbulkan masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
Sebaliknya, peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan produktivitas, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
#Akuair-Ampenan, 27-01-2025
Indeks Pemajuan Kebudayaan NTB Lebih Tinggi dari Nasional
Jika pendekatan Indeks Pemajuan Kebudayaan adalah pendapatan per kapita, maka tidak bisa dibawa dengan “tidur-tidur”
Penulis : Agus K. Saputra
lombokjournal.com ~ Dalam Dialog Kebudayaan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, beberapa waktu lalu, Selasa (07/01/2025) di Teater Tertutup Taman Budaya NTB, Kepala Bappeda Prov. NTB Iswandi menyatakan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) NTB sebesar 57,37.
Angka ini di atas Indeks Pemajuan Kebudayaan Nasional yang tercatat sebesar 57,13 berdasarkan data tahun 2023.
“Yang akan menjadi payung di dalam mengembangkan pemajuan kebudayaan di NTB, yaitu bagaimana kita memperkuat pemajuan kebudayaan dalam konteks mengakselerasi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan,“ ujar Iswandi.
Karena itu isu utama di NTB, lanjut Iswandi, kita masih terlalu banyak “tidur” siang. Jam kerja masyarakat kita kebanyakan pada sektor informal, di mana 70 prosen informal 30 prosen formal.
“Nah, yang namanya misi transformasi, maka itu harus diubah. Dibalik, 70 prosen formal 30 prosen informal. Ini tantangan kita, karena angka IPK NTB sedikit lebih tinggi dari nasional, tapi kita harus mempunyai lompatan yang mendekati Prov. DIY (67,90) dan Prov. Bali (71,36),” tambahnya.
Sebelumnya Ketua Bappeda NTB menghubungkan indeks pemajuan kebudayaan dengan Pendapatan per kapita. Hal ini berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas(Indonesia) untuk 20 tahun ke depan.
Tokoh Budaya NTB meramaikan dialog Kebudayaan NTB, untuk meningkatkan indeks pemajuan kebudayaam
“Jika pendekatannya adalah pendapatan perkapita, maka tidak bisa dibawa dengan “tidur-tidur”. Budaya kita harus dapat mengantarkan ke peningkatan produktivitas. Baru NTB ini akan naik dari lower midle income , pendapatan perkapita yang rendah menuju pendapatan perkapita yang tinggi. Dalam 20 tahun pendapatan perkapita harus naik menjadi pendapatan menengah ke tinggi. Ini berat, karena kalau tidak, kita akan berada dalam masyarakat yang masih tergolong miskin. Sedangkan Indonesia pada 100 tahun nanti harus sudah menjadi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi. Negara maju,” imbuhnya.
Pemajuan Kebudayaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki tujuan inti untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan sebagai bagian penting dari identitas bangsa, sekaligus menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia.
Pelaksanaan Undang-Undang itu mencerminkan pengakuan keragaman budaya dan perlindungan terhadap warisan budaya, mendorong partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, menghargai dan mendukung inovasi dan kreasi dalam produksi budaya, agar tetap aktual, dinamis, dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
Dengan demikian, kebudayaan dapat terintegrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik.
Sangat penting untuk dikembangkan kerja sama pentahelix antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, institusi pendidikan, dan media dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menindaklanjuti mandat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu melalui terbitnya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Dewan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat. Instrumen-instrumen itu menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah dan masyarakat kebudayaan untuk menggerakkan pemajuan kebudayaan daerah Nusa Tenggara Barat.
Senapas dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 menegaskan aspek kebudayaan sebagai indikator kinerja utama.
Hal ini dilandasi oleh kenyataan dan pengandaian bahwa persoalan-persoalan sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik dapat diselesaikan dengan pendekatan budaya.
Nilai dan praktik budaya yang berkembang dan bertahan di tengah masyarakat terbukti bekerja sebagai kohesi dan identitas sosial yang menghubungkan dan mengintegrasikan satu masyarakat dengan masyarakat lain.
Sementara, oindeks pemajuan kebudayaam disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.
Dari ketujuh dimensi pembentukan indeks pemajuan kebudayaan, menurut Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas Didik Darmanto yang hadir secara daring, capaian dimensi ekonomi budaya, ekspresi budaya , dan budaya literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melampaui capaian nasional.
Sementara itu, dimensi indeks pemajuan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memerlukan upaya penguatan lebih adalah dimensi warisan budaya dan ketahanan sosial budaya .
Fondasi Pembangunan
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia H. M. Fadli Zon menyampaikan beberapa hal penting, sebagai pedoman dan tindak lanjut Dialog Kebudayaan NTB, yaitu:
Pertama, sebagai komitmen pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, maka kebudayaan menjadi fondasi bagi pembangunan bangsa. Dari kunjungan kerjanya ke cagar budaya, Taman Narmada, beberapa desa adat, desa budaya Genggelang, desa Prawira dan Musium Negeri NTB, menjadi bukti betapa koleksi warisan dari budaya NTB luar biasa banyaknya.
“Saya melihat naskah lontar saja ada 1.300-an. Itu akuisisi sudah lama berhenti di tahun 2006. Apalagi kalau terus menerus dilakukan akuisisi terhadap naskah-naskah itu. Jadi manuskrip-manuskrip termasuk mungkin Al Qur’an dan juga kitab-kitab tassawuf, fiqih atau kitab-kitab lain yang banyak ditemukan di NTB, memang perlu satu penanganan. Ini menunjukkan warisan budaya yang luar biasa,” ujar Menbud.
Kedua, Taman Budaya adalah salah satu budaya terobosan di masa lalu dalam rangka untuk menyemarakan kegiatan seni budaya, baik untuk seni pertunjukkan, teater, musik, tari-tarian, dan bagian dari ekspresi kebudayaan.
Harapannya, kegiatan di Taman budaya semakin semarak. Karena di Kementrian Kebudayaan, menurut Fadli Zon juga turut menyalurkan dana alokasi khususuntuk event di Taman Budaya setiap tahun. Perlu juga ada sentuhan perbaikan fisik.
“Nanti kita bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota agar ada satu skema perbaikan fisik. Sehingga Taman-Taman Budaya ini lebih menarik bagi generasi muda, gen Z, generasi Alpha. Sehingga mereka datang ke sini selain untuk mencari hiburan, juga paling penting adalah bagaimana mereka bisa mengapresiasi seni budaya, ekspresi-ekspresi seni budaya, baik yang tradisi maupun yang kontemporer,” imbuhnya.
Menteri Kebudayaan sangat terbuka untuk berkerja sama. Karena sebagaimana diketahui, ada Dana Abadi untuk kebudayaan. Sehingga untuk NTB perlu didesain untuk kegiatan yang sifatnya nasional.
Ketiga, melihat begitu besarnya potensi warisan budaya tak benda ( intangible culture heritage ) dan upaya untuk merevitalisasi Museum Negeri NTB agar bisa menampung lebih banyak koleksinya dan terutama upaya untuk menghidupkan narasi, maka NTB harus punya Balai Pelestarian Kebudayaan (yang terpisah dari Provinsi Bali).
“Baru saja saya melantik Pengurus Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia Korwil Lombok. Mudah-mudahan ke depan ada katalog-katalog lontar NTB yang begitu banyak. Kita ingin tahu bagaimana kok bisa manuskrip-manuskrip ini lahir di NTB, termasuk yang paling legendaris adalah manuskrip Negara Kertagama,” tutup Menbud yang juga pernah menulis buku tentang Keris Lombok ini.
Maklumat
Luaran dari rangkaian Dialog Kebudayaan NTB 2025 ini adalah sebuah maklumat dan rekomendasi sebagai berikut ini:
MAKLUMAT DAN REKOMENDASI DIALOG KEBUDAYAAN
NUSA TENGGARA BARAT 2025
Bismillahirrahmanirrahim
Hari ini, Selasa, 7 Januari 2025 kami segenap insan dan masyarakat kebudayaan Nusa Tenggara Barat sebagai pemilik pemilik dan pelaku utama pemajuan kebudayaan daerah, setelah melalui dialog dan penjaringan pendapat (survey), menyepakati hal-hal sebagai berikut:
Masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki khazanah dan potensi budaya yang kaya, baik budaya benda maupun maupun tak benda, berupa adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, tradisi lisan, dan manuskrip.
Meniscayakan kebudayaan sebagai nilai inti yang mengikat kebersamaan seluruh komponen Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang multikultural, menjadi identitas daerah, serta memandu dan mewarnai pembangunan, pemerintahan, dan dinamika sosial.
Di tengah globalisasi budaya, masyarakat dan budaya daerah Nusa Tenggara Barat mengalami ancaman krisis identitas, pergeseran nilai, ketimpangan akses dan keberpihakan, kurangnya pembinaan dan pemberdayaan, keterbatasan sumberdaya dan dana bagi pengembangan infrastruktur dan dan institusi kebudayaan.
Menyadari potensi, peran penting, dan tantangan kebudayaan sebagaimana di atas, maka Dialog Kebudayaan ini merekomendasikan:
Mendorong partisipasi daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan strategi pemajuan kebudayaan daerah dan nasional secara intensif.
Mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB untuk membentuk Dinas Kebudayaan.
Mendorong Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk mendirikan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) dan atau Balai Arkeologi (Balar) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Mendorong peningkatan alokasi anggaran dan optimalisasi penggunaan APBN untuk program pemajuan kebudayaan daerah.
Mendorong Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) untuk mendirikan institusi bagi pusat pemajuan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat berbasis Perguruan Tinggi.
Mendorong lembaga pemerintah yang menaungi pendidikan dasar dan menengah untuk melakukan kolaborasi intensif intensif dalam pemajuan kebudayaan di sekolah/madrasah dengan stakeholders kebudayaan.
Mendorong penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal untuk mendukung pemajuan kebudayaan daerah.
Mendorong standardisasi capaian pemajuan kebudayaan nasional melalui penentuan indikator berbasis potensi, peran, dan tantangan daerah.
Mendorong terbentuknya Kawasan Budaya di dua pulau utama di Nusa Tenggara Barat, yakni Lombok dan Sumbawa sebagai pusat unggulan (centre of excellence) pemajuan kebudayaan daerah dan nasional.
Demikian maklumat dan rekomendasi ini disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kebudayaan RI. Semoga upaya kita bersama bagi pemajuan kebudayaan daerah dan nasional diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Mataram, 7 Januari 2025
Segenap insan dan masyarakat kebudayaan Nusa Tenggara Barat
#Akuair-Ampenan, 13-01-2025
Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2024 Disepakati Rp 522,82 T
Meskipun postur total APBN mengalami defisit, tapi keseimbangan primer tercatat surplus Rp47,1 triliun
Penulis : Agus K. Saputra
lombokjournal.com ~ Defisit anggaran adalah kondisi di mana pengeluaran pemerintah dalam satu periode (biasanya satu tahun anggaran) lebih besar daripada pendapatan yang diterima dalam periode yang sama. Artinya, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai program dan kegiatan lebih banyak daripada penerimaan yang diperoleh dari pajak, bea, cukai, atau sumber pendapatan lainnya
Namun, Sebelum lebih jauh membicarakan defisit anggaran, ada baniknya lebih dulu memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember).
APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun penuh untuk sebuah negara.
APBN diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Bab VIII Pasal 23 yang mengatur tentang hal keuangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Secara lebih spesifik, pengertian APBN dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 ayat 7 undang-undang tersebut mendefinisikan APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
Sebelum disahkan menjadi APBN, pemerintah terlebih dahulu menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). RAPBN ini kemudian dibahas bersama antara pemerintah dan DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Penyusunan APBN dalam setiap tahunnya berbeda-beda. Hal ini akan merujuk dari berbagai faktor, salah satunya yaitu dinamika politik serta kondisi perekonomian domestik ataupun global.
Fungsi APBN
APBN memiliki beberapa fungsi penting dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 4, fungsi-fungsi APBN adalah sebagai berikut:
1.Fungsi Otorisasi
APBN menjadi dasar hukum untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun bersangkutan. Dengan adanya APBN, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai yang telah direncanakan. Fungsi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara memiliki dasar hukum yang jelas.
2. Fungsi Perencanaan
APBN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran tersebut. Melalui APBN, pemerintah dapat menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga secara lebih terstruktur. Fungsi perencanaan membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya keuangan negara secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan
APBN menjadi instrumen untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui APBN, DPR dan masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Fungsi pengawasan ini penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.
4. Fungsi Alokasi
APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian. Melalui APBN, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi alokasi memastikan penggunaan sumber daya keuangan negara secara optimal.
5. Fungsi Distribusi
Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN menjadi instrumen untuk mendistribusikan sumber daya dan kesejahteraan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Fungsi distribusi bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal yang tepat.
6. Fungsi Stabilisasi
APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Melalui APBN, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang mendukung stabilitas ekonomi makro, seperti pengendalian inflasi dan nilai tukar. Fungsi stabilisasi penting untuk menjaga kondisi ekonomi yang kondusif bagi pembangunan.
Dengan memahami berbagai fungsi APBN tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya peran APBN dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. APBN tidak hanya sekedar dokumen anggaran, tetapi juga instrumen kebijakan fiskal yang strategis bagi pemerintah.
Struktur APBN
APBN terdiri dari tiga komponen, yaitu anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Sumber pendapatan negara berasal dari perpajakan, non perpajakan, dan hibah yang diterima oleh pemerintah. Belanja negara adalah belanja pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut dijelaskan dalam Struktur APBN yang mencerminkan rencana keuangan pemerintah selama satu tahun anggaran. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai struktur APBN:
1. Pendapatan Negara
Pendapatan negara merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari berbagai sumber. Komponen pendapatan negara terdiri dari:
Penerimaan Perpajakan: Meliputi pajak dalam negeri (seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan) dan pajak perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya.
Penerimaan Hibah: Penerimaan dari pihak lain yang tidak perlu dibayar kembali.
2. Belanja Negara
Belanja negara mencakup semua pengeluaran negara untuk membiayai program-program pemerintah. Komponen belanja negara terdiri dari:
Belanja Pemerintah Pusat: Meliputi belanja kementerian/lembaga dan belanja non-kementerian/lembaga.
Transfer ke Daerah: Dana yang ditransfer ke pemerintah daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dana Desa: Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan desa.
3. Keseimbangan Primer
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, tidak
termasuk pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer positif menunjukkan bahwa pendapatan negara cukup untuk membiayai belanja negara tanpa mengandalkan utang baru.
4. Surplus/Defisit Anggaran
Surplus/defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, termasuk pembayaran bunga utang. Jika pendapatan lebih besar dari belanja, terjadi surplus. Sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, terjadi defisit.
5. Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan anggaran digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Komponen pembiayaan anggaran terdiri dari:
Pembiayaan Dalam Negeri: Meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Pembiayaan Luar Negeri: Terdiri dari pinjaman luar negeri dan penerbitan surat berharga negara di pasar internasional.
6. Postur APBN
Postur APBN merupakan gambaran menyeluruh mengenai rencana keuangan pemerintah yang disajikan dalam format I-account. Postur APBN menampilkan ringkasan dari semua komponen APBN, termasuk asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN.
Memahami struktur APBN dengan baik sangat penting untuk dapat menganalisis kebijakan fiskal pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian. Struktur APBN yang sehat dan berkelanjutan akan mendukung stabilitas ekonomi makro dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Tujuan Penyusunan APBN
Penyusunan APBN memiliki beberapa tujuan penting yang mengarah pada upaya mewujudkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah tujuan utama penyusunan APBN:
1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu tujuan utama APBN adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui alokasi anggaran yang tepat, pemerintah dapat merangsang aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Misalnya, dengan meningkatkan belanja infrastruktur, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi. APBN juga dapat digunakan untuk memberikan insentif fiskal yang mendorong investasi dan konsumsi.
2.Meningkatkan Pemerataan Pembangunan
APBN bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Melalui alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah pusat dapat membantu daerah-daerah yang kurang berkembang untuk mengejar ketertinggalan. APBN juga dapat digunakan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.
3.Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro
Penyusunan APBN bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mengelola defisit anggaran dalam batas yang aman. APBN juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk merespon gejolak ekonomi global dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
APBN bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui alokasi anggaran yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. APBN juga digunakan untuk membiayai program-program perlindungan sosial yang menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Penyusunan APBN bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui proses penyusunan yang transparan dan akuntabel, APBN dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. APBN juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah.
6. Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional
APBN disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Melalui APBN, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya keuangan negara untuk membiayai program-program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional.
7. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Penyusunan APBN juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mendorong pengembangan industri dalam negeri, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. APBN juga dapat digunakan untuk membiayai pengembangan teknologi dan inovasi yang mendukung kemandirian ekonomi.
Dengan memahami berbagai tujuan penyusunan APBN tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya peran APBN dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. APBN bukan hanya dokumen anggaran, tetapi juga cerminan dari prioritas dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Defisit Anggaran
Defisit anggaran adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Untuk menganalisis faktor apa saja yang dominan terhadap timbulnya defisit anggaran dapat dilihat sejauhmana pertumbuhan dari setiap komponen pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Defisit anggaran juga dibiayai dengan pinjaman domestik.
Negara-negara berkembang biasanya mengandalkan pinjaman domestik sebagai sumber pembiayaan defisit (sumber: Wikipedia)
Dalam Postur APBN Tahun Anggaran 2024, defisit anggaran disepakati sebesar sebesar Rp 522,82 triliun atau 2,29% terhadap PDB dengan perkiraan PDB nominal 2024 sebesar Rp 22.830,8 triliun.
Hal ini pun tak terlepas dari arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 yang didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pembiayaan anggaran yang inovatif, prudent, dan sustainable.
Bagaimana kenyataannya?
“Untuk total postur saat ini per 30 November adalah tercatat defisit Rp401,8 triliun dibandingkan dengan desain APBN Rp522,8 triliun ini masih lebih kecil yaitu 1,81 persen dari GDP. Karena di dalam APBN desainnya defisitnya adalah 2,29 persen dari GDP,” ungkap Menkeu Sri dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Jakarta, Rabu (11/12).
Defisit tersebut disebabkan karena pendapatan negara yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan belanja pemerintah. Menkeu Sri menjelaskan penerimaan negara hingga akhir November mencapai Rp2.492,7 triliun, naik tipis 1,3 persen dari tahun lalu dan sudah mencapai 89 persen dari yang ditargetkan oleh pemerintah.
Sementara itu, belanja sampai akhir November tahun ini sudah mencapai Rp2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu anggaran, naik 15,3 persen dari tahun lalu.
“Pendapatan negara mendapatkan tekanan yang luar biasa sampai Juli-Agustus, pendapatan negara terutama dari pajak dan bahkan bea cuka semenjak tahun lalu itu tekanannya luar biasa. Sehingga untuk mendapatkan positive growth itu juga merupakan sesuatu yang turn around yang kita juga akan sangat harapkan akan terus terjaga momentumnya, ini adalah suatu momen yang cukup positif,” jelasnya.
Meskipun postur total APBN mengalami defisit, tapi keseimbangan primer tercatat surplus Rp47,1 triliun.. “Ini sesuatu yang tetap akan kita jaga, meskipun berat karena banyak tekanan belanja cukup besar, sementara pendapatan baru mau mulai pulih kembali,” tuturnya.
Keseimbangan primer yang surplus menandakan utang lama tidak perlu dibayar dengan penarikan utang baru, atau sederhananya tidak ada kebijakan gali lubang-tutup lubang.
Secara keseluruhan, Menkeu Sri menegaskan bahwa kinerja APBN masih dalam tren yang cukup positif walaupun defisit meningkat. Mantan managing director Bank Dunia ini juga meyakini pertumbuhan ekonomi tanah air di kuartal-III akan tetap positif karena didukung oleh konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang relatif rendah (Instagram @smindrawati, Kamis (11/12/2024).
Mengutip VoAindonesia.com (11/12), Ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry mengungkapkan, defisit APBN pada tahun ini kemungkinan melewati target pemerintah yakni lebih dari 2,2 persen terhadap PDB. Pasalnya, ujar Yusuf, berdasarkan kebiasaan yang ada pemerintah baik pusat maupun daerah selalu menggenjot belanja menjelang akhir tahun.
“Apakah kemudian akan melonjak? Saya melihat peluangnya tetap ada, apabila di akhir tahun ada perubahan terutama terkait dengan realisasi selain belanja, realisasi di sisi pajak. Artinya pajak ini sejak tengah tahun pertumbuhan semakin melambat atau bahkan lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Kalau seandainya pertumbuhan di Desember ini penerimaan pajaknya lebih rendah secara angka lebih dalam dibandingkan tahun lalu maka bukan tidak mungkin dia (defisit) bisa mencapai 2,5 persen,” ungkap Yusuf ketika berbincang dengan VOA.
Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai defisit yang terjadi hingga November tersebut masih dalam batas aman. Namun, ia menekankan jika belanja negara terus melonjak pada Desember ini, yang mana biasanya menjadi puncak pengeluaran dari berbagai program pemerintah, maka potensi pelebaran defisit masih akan terjadi.
“Proyeksi realistis menunjukkan defisit bisa mencapai sekitar 2,3-2,6 persen terhadap PDB, tetap di bawah ambang batas tiga persen terhadap PDB sesuai dengan UU APBN. Peningkatan defisit ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan, meskipun mengurangi ruang fiskal di masa mendatang,” ungkap Josua melalui pesan singkat kepada VOA.
Kesimpulan
APBN merupakan instrumen kunci dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional Indonesia. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah, APBN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui fungsi-fungsinya seperti otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, APBN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Struktur APBN yang terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan, mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah dalam merespon tantangan ekonomi dan sosial.
Penyusunan APBN melibatkan proses yang panjang dan kompleks, mulai dari perencanaan hingga penetapan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, DPR, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa APBN mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh komponen bangsa.
Pemahaman yang baik tentang APBN sangat penting bagi setiap warga negara. Dengan memahami APBN, kita dapat berpartisipasi dalam pengawasan anggaran negara dan memastikan bahwa sumber daya keuangan negara digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Masyarakat (sumber: liputan6.com 16 Des 2024)
#Akuair-Ampenan, 06-01-2025
Punya Kapasitas, Lalu Tajudin Didukung Jadi Kadis Naker Lobar
Lalu Tajudin punya kapasitas dan integritas serta latar belakang layak menjadi Kadis (Kepala Dinas) Tenaga Kerja
LOBAR.Lombokjournal.com ~ Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Lombok Barat (Lobar) Faozan, M.Hum menyatakan dukungannya pada Dr Lalu Tajudin, M.Si yang dinilai punya kapasitasmenjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lobar.
Lalu Tajudin mempunyai kapasitas keilmuan dan latar belakang karirnya di bidang ketenagakerjaan.
Menurut Faozan, figur Tajudin punya kapasita keilmuan dan pengalaman langsung terkait ketenagakerjaan. Terbukti, dengan disiplin keilmuannya yang spesifik terhadap kependudukan dan migrasi kependudukan, dalam konteks menyediakan lapangan pekerjaan.
“Setalah Pansel (Panitia Seleksi) mengumumkan hasil seleksi beberapa Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terpilih yang salah satunya calon Kepala Dinas Tenaga Kerja yakni Doktor Lalu Tajudin, MSI. Figur ini punya kapasitas dan integritas serta latar belakang beliau layak menjadi Kadis (Kepala Dinas) Tenaga Kerja,” ujar Faozan kepada lombokjournal.com, Jum’at (03/01/25).
Faozan menjelaskan bila sosok Tajudin, selain dari sisi basis keilmuannya yang mumpuni di bidang ketenagakerjaan dan kependudukan juga seorang dengan rekam jejak cukup banyak di berbagai bidang yang lain.
“Beliau aktif di gerakan Tapak Suci sejak lama,” ungkapnya.
Lebih jauh, salah satu yang jadi perhatian Faozan adalah sikap tegas dan berani yang dimiliki Tajudin terutama dalam mengambil Keputusan strategis.
Hal itu menurutnya mumpuni sebagai prasyarat mengemban tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja di lingkup pemerintahan Lombok Barat.
“Doktor Tajudin M.Si punya kapasitas keilmuan, yaitu S-2 Tenaga Kependudukan dengan kosentrasi migrasi internasional dan S-3 kosentrasi kependudukan di UGM. 2019 Kabid (Kepala Bidang) Penempatan Disnaker Lombok Barat, 2020 sampai dengan awal 2023 Kabid Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga), Februari 2023 Sekretaris Dinas Pariwisata. Selain di birokrasi ia juga mengemban jabatan di Tapak Suci 2008 sampai 2012 Wakil Ketua Satu Pimpinan Wilayah Tapak Suci NTB dan tahun 2009 sampai dengan sekarang Pimpinan Daerah Tapak Suci Kabupaten Lombok Barat,” jelas Faozan.
Faozan mengatakan pertemuan dengan Tajudin sudah berlangsung lama, dan Tajudin menjadi salah satu birokrat yang intens menjalin komunikasi dan diskusi dengan gerakan kepemudaan. Dengan tujuan membangun Lobar dari sisi ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Faozan mengaku kenal Tajudin sejak menjadi Kabid Disnaker Lombok Barat.
“Saya yakin dengan kepemimpinannya akan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pembangunan Masyarakat menuju Lombok Barat yang Sejahtera,” katanya. AST.
Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusantara di Lombok
Peserta program Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusantara ini seluruhnya akan menjadi duta NTB di masa mendatang
MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menerima audiensi Tim Penggerak Katalisator Nusantara (Peka Nusantara) di ruang kerjanya, yang akan melakukan melaksanakan program Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusantara (03/01/25).
Sekda menyambut baik rencana pelaksanaan program yang melakukan eksplorasi warisan nusantara yang akan dilaksanakan tim Peka Nusantara di Pulau Lombok sekitar tanggal 25-30 Januari 2025.
“Kami menyambut baik gelaran program yang melakukan Eksplorasi Warisan Nusantara ini, karena seluruh peserta akan menjadi duta NTB di masa yang akan datang,” ungkap Miq Gita sapaan Sekda NTB.
Pada pertemuan tersebut didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Museum Provinsi NTB.
Sementara itu, Ketua KomunitasTim Peka Nusantara Abdul Naser menjelaskan, program tersebut akan diikuti kurang lebih 60 hingga 70 peserta dari seluruh daerah di Indonesia.
Para peserta program pengabdian masyarakat itu melakukan berbagai kegiatan sosial sekaligus menggali dan mempelajari berbagai budaya lokal yang ada di NTB, khususnya di Pulau Lombok.
“Kami benar-benar ingin mempelajari budaya Lombok. Menggali budaya di sini (Lombok) dan mengabdi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Peserta program pengabdian masyarakat itu melakukan kegiatan sosial sekaligus menggali dan mempelajari berbagai budaya lokal yang ada di NTB.nov/dyd
Aksi Bersih Pantai di Loang Baloq, Awali Tahun 2025
Kegiatan aksi bersih pantai bagian gerakan yang diinisiasi oleh Green Generation yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, memulai tahun 2025 dengan aksi bersih pantai Loang Baloq, Rabu (01/01/24).
Kegiatan bersih-bersih pantai itu melibatkan sejumlah pejabat eselon 2 Pemerintah Provinsi NTB, anggota Polres Mataram, bersama masyarakat setempat.
Hassanudin menyisir area pantai untuk mengumpulkan sampah sisa perayaan malam pergantian tahun.
Dalam keterangannya, Hassanudin menyampaikan bahwa aksi ini memang terkesan sederhana, ia berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli terhadap lingkungan.
“Gerakan ini mungkin kecil, tetapi mari kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Sampah-sampah plastik, terutama mikroplastik, sangat berbahaya bagi fauna di laut kita,” tegasnya.
Kegiatan aksi bersih pantai ini merupakan bagian dari gerakan yang diinisiasi oleh Green Generation dan dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia.
Di NTB, aksi serupa juga digelar di Pantai Amahami, Kota Bima. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi tahunan. Dilakukan pada pagi hari setelah perayaan malam tahun baru untuk membersihkan sisa-sisa sampah.
Hassanudin menambahkan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan aksi sporadis. Tapi membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari kebijakan pemerintah hingga edukasi masyarakat.
“Permasalahan sampah harus dikelola dengan baik. Edukasi juga penting, mulai dari tingkat individu, keluarga, lingkungan, hingga lembaga pendidikan. Kita harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya,” ujarnya.
Hassanudin juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan, seperti aksi bersih pantai.
Sumber: Instagram @smindrawati, Kamis (11/12/2024)
