Menurut MI6, potensi ekonomi dari pengangkatan dan pemanfaatan harta karun bawah laut BMKT sungguh sangat besar

MATARAM.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mengusulkan agar negara memanfaatkan secara serius harta karun bawah laut, berupa barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di dasar laut. 

Harta karun bawah laut yang berasal dari kapal-kapal kuno, baik milik kerajaan Nusantara, kapal dagang asing, maupun armada kolonial tersebut memiliki nilai ekonomi ratusan triliun. Ini bisa menjadi solusi di tengah negara yang tetiba getol melakukan efisiensi.

”Indonesia punya ’brankas’ kekayaan di dasar laut. Saat pendapatan negara sedang seret dan mengharuskan efisiensi sana sini, harta karun bawah laut ini bisa jadi penyelamat kas negara. Tentu harus dikelola dengan cermat, bukan sekadar jadi rebutan,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram didampingi Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathullah dan Dewan Pendiri Mi6, Hendra Kusumah, Kamis (06/03/25).

BACA JUGA : Sinta Agathia Resmi Jadi Ketua Dekranasda NTB

Analis kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, harta karun bawah laut BMKT bukan sekadar peninggalan masa lalu. Ini peluang emas untuk mengisi pundi-pundi negara yang sedang butuh tambahan pemasukan.

Didu tak menampik, eksplorasi dan eksploitasi harta karun BMKT ini memang masih menjadi topik kontroversial lantaran melibatkan aspek hukum, budaya, dan lingkungan. 

Namun, Mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini menekankan, potensi ekonomi dari pengangkatan dan pemanfaatan harta karun BMKT sungguh sangat besar.

Berdasarkan proyeksi Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi kekayaan harta karun di bawah laut Indonesia ditaksir mencapai 12,7 miliar dollar atau sedikitnya Rp 190 triliun. Kementerian Kebudayaan menyebut, terindikasi ada sedikintya 500 titik kapal karam di laut Nusantara yang memiliki harta karun.

Sejarah mencatat, sejak abad ke-7 hingga abad ke-19, perairan Nusantara telah menjadi kuburan bagi bangkai kapal-kapal yang tenggelam. Antara lain kapal-kapal dagang Cina dari berbagai dinasti, kapal-kapal VOC, Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Jepang. Ribuan kapal mengalami nasib buruk sampai akhirnya karam karena berbagai musabab.

BACA JUGA : Harga Cabai Melambung, Gubernur NTB Beri Perhatian

Didu memberi contoh, kapal Prins Willem Hendrick yang karam di Selat Bangka lantaran menabrak karang. Kapal Belanda itu bertolak dari Siam pada September 1686 dengan membawa 400 penumpang dan 400 ribu koin emas. Dalam musibah ini, hanya enam awak yang selamat, tetapi harta karun berupa 400 ribu koin emas masih misteri dan berada di dasar laut bersama bangkai kapal.

“Daripada dibiarkan atau dijarah pihak asing, harta karun laut Nusantara bisa dikelola jadi sumber pendapatan negara. Sejarah tetap terjaga, ekonomi pun bergerak,” ucap Didu.

Bentuk Task Force

Terpisah, Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathullah menekankan, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah bagaimana memastikan pemanfaatan harta karun BMKT tersebut dikelola dengan baik. Hal ini sangat penting karena potensi ini bisa hilang karena penjarahan ilegal atau terbengkalai tanpa memberikan manfaat bagi negara.

Oleh karena itu, Lalu Athari mengusulkan agar negara membentuk Task Force khusus, yang tugasnya memastikan eksplorasi dan eksploitasi harta karun BMKT dilakukan secara legal, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi negara.

“Mengapa perlu Task Force? Untuk mencegah penjarahan oleh pihak asing. Tanpa pengawasan ketat, harta  karun bawah laut ini sering menjadi sasaran pemburu harta karun ilegal. Task Force bisa bertugas melakukan patroli, investigasi, dan menindak tegas praktik eksploitasi ilegal,” tandas Athari

Selain itu, keberadaan Task Force ini akan menjadikan negara bisa memastikan bahwa hasil dari lelang artefak masuk ke kas negara, bukan ke oknum tertentu. Pada saat yang sama, Task Force juga bisa berperan dalam menyusun kebijakan yang seimbang antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian sejarah serta lingkungan laut.

Sebab, kata Athari, selain mendatangkan ekonomi dengan menjual artefak, harta karun bawah laut berupa kapal karam bisa menjadi objek wisata bawah laut dan juga sumber penelitian. Dengan begitu, manfaat ekonominya bisa berkelanjutan.

Libatkan Paranormal

Selain itu, kemitraan yang luas sangat diperlukan dalam upaya eksplorasi dan eksploitasi harta karun BMKT mampu memberi kemanfaatan besar. Kemitraan itu sambung Dewan Pendiri Mi6, Hendra Kusumah akan memungkinkan partisipasi para pihak yang diorganisir secara serius oleh negara.

Salah satu unsur yang perlu dilibatkan dalam Task Force harta karun bawah laut ini kata Hendra adalah komunitas paranormal. 

BACA JUGA : Titik Tengah, Posisi Ideal Antara Dua Ekstrem

Ia  menegaskan, paranormal memiliki clairvoyance atau penglihatan jauh. Memungkinkan mereka bisa “melihat” lokasi tersembunyi atau peristiwa yang telah terjadi.

Paranormal juga memiliki kemampuan psychometry, yakni kemampuan membaca energi dari benda tertentu. Termasuk artefak sejarah. Selain itu, mereka juga memiliki telepati, yakni sebuah kemampuan membaca pikiran atau menerima pesan dari entitas lain.

Hendra menegaskan, sejumlah negara barat bahkan melibatkan komunitas paranormal untuk memecahkan sejumlah kasus-kasus penyelidikan yang pelik. Di Amerika Serikat misalnya, bagaimana paranormal yang memiliki kemampuan telepati pernah dilibatkan dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Bahkan dalam banyak kasus di negara barat, keyakinan pada paranormal telah memberikan motivasi atau arah baru dalam berbagai proses penyelidikan.

“Jangan pernah lupa, alam ini menyimpan rahasia. Mungkin saatnya negara memberi ruang bagi kemampuan di luar nalar. Paranormal adalah jembatan untuk mengungkapnya,” tandas Hendra 

Selanjutnya didu yakin, kemampuan dari paranormal tersebut akan bisa dipadupadankan dengan kemampuan teknologi modern seperti sonar pemindaian samping, detektor logam bawah air, dan pemetaan batimetri untuk memastikan penemuan objek di dasar laut semakin akurat.

“Manakala teknologi memiliki batas, tidak ada yang keliru jika mulai melibatkan kekuatan di luar batas,” tutup Didu. (*)

Ketua Dekranasda NTB, Ibu Sinta Agatha memiliki peran penting dalam menggerakkan UMKM di daerah 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Isteri Gubernur NTB, Ibu Sinta Agatha Soedjoko resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB periode 2025-2030 di Istana Wakil Presiden.di Jakarta, Senin  (04/03/25).  

BACA JUGA : Harga Cbai Melambvung, Gubernur NTB Beri Perhatian Khusus

Menggunakan kebaya dan jilbab putih, Ibu Sinta Agatha dilantik langsung oleh Ketua Umum Dekranasda, Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Pelantikan tersebut diikuti oleh 33 Ketua Dekranasda dari provinsi lainnya di Indonesia. 

Acara pelantikan itu juga dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama dan peringatan Hari Ulang Tahun Dekranas ke-45 tahun 2025.

Ketua Umum Dekranas, Ibu Selvie Gibran dalam sambutannya mengingatkan, pentingnya peran Dekranasda di setiap daerah. Yakni membina dan mendampingi UMKM agar mampu berkembang dan menembus pasar nasional maupun internasional.

BACA JUGA : Komitmrn Gubernur NTB Selesaikan Isu Hutan dan Sampah

Selvie Gibran saat itu mengatakan, para Ketua Dekranasda Provinsi memiliki peran penting dalam menggerakkan UMKM di daerah masing-masing. 

“Kita harus memastikan mereka mendapatkan pembinaan yang tepat, sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai jual tinggi dan dapat bersaing di berbagai tingkatan,” ujarnya dalam acara pelantikan 34 Ketua Dekranasda Provinsi di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden.

Sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional, Dekranasda Lampung di bawah kepemimpinan Wulan Mirza diharapkan mampu menghadirkan program konkret yang semakin memperkuat ekosistem UMKM di Lampung. 

BACA JUGA : Titik Tengah, Posisi Ideal Antara Dua Ekstrem

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Lampung diharapkan semakin dikenal sebagai daerah dengan produk unggulan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. nov/opk

Pemrov NTB akan mencari penyebab melambungnya harga cabai, apakah permasalahan di distributor atau di pihak petani

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si, mengungkapkan Pemerintah Provinsi NTB akan memberikan perhatian khusus terhadap lonjakan harga cabai yang tengah terjadi.

BACA JUGA : Komitmen Gubernur NTB Selesaikan Isu Hutan dan Sampah

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Miq Iqbal selepas mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Command Center Kantor Gubernur NTB, Selasa (04/03/25) 

“Kita sudah rapat pendahuluan kemarin dan kita akan berikan perhatian khusus masalah cabai ini,” jelas Miq Iqbal, sapaan Gubernur. 

Perhatian khusus terkait lonjakan harga itu, dijelaskan Miq Iqbal, berupa intervensi pasar yang akan dilakukan Pemprov NTB. 

BACA JUGA : Titik Tengah, Posisi Ideal Antara Dua Ekstrem 

Pemrov NTB akan mencari penyebab melambungnya harga cabai, apakah permasalahan terjadi di distributor atau di pihak petani. Setelah menemukan akar masalahnya, Pemprov NTB akan bergerak cepat memberikan bantuan, termasuk memberikan subsisdi harga jika diperlukan. 

“Semoga ini hanya anomali saja, kita akan melihat lebih jauh situasinya,” tutur Gubenur. 

Karena baru berkantor dua hari, Miq Iqbal meminta waktu untuk mengkaji lebih dalam situasi yang tengah terjadi. 

Dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, telah diminta berkontribusi secara lebih aktif untuk menyelesaikan lonjakan harga yang tengah terjadi. 

BACA JUGA : Reses Wakil Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan

“Mari berpuasa dengan tenang. InsyaAllah masalah harga cabai akan diselesaikan,” tandasnya. nov/opk

Selain menyampaikan komitmen selesaikan isu hutan dan sampah, Gubernur NTB menegaskan pentingnya menyelesaikan kebersihan lingkungan sekitar

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmen untuk menyelesaikan dengan cepat terkait isu hutan dan sampah di Provinsi NTB, hal ini disampaikan saat meninjau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Selasa (04/03/25).

BACA JUGA: Harga Cabai Melambung, Gubernur NTB Beru Perhatian Khusus

“Ini sebagai bentuk komitmen saya, semua kebijakan yang kita buat akan berwawasan lingkungan, sehingga urusan lingkungan tidak boleh dilokalisasi jadi urus Dinas LHK saja, tetapi semua visi misi dan program harus berwawasan lingkungan, terutama terkait urusan hutan dan sampah, yang harus kita coba ikhtiarkan untuk selesaikan secepat mungkin,” jelasnya.

Selain itu, Miq Iqbal menekankan agar kebersihan lingkungan kerja harus diperhatikan dengan lebih baik, sehingga memberikan pelayanan masyarakat dan kenyamanan bagi seluruh pegawai. 

BACA JUGA : Titik Tengah, Posisi Ideal di Antara Dua Ekstrem

“Jangan sampai kita mengurusi lingkungan, tetapi lingkungan sekitar tidak diperhatikan, karena lingkungan yang bersih dan sehat tentu akan menghasilkan pekerjaan yang baik,” ungkapnya. 

Terkait dengan kesejahteraan di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Miq Iqbal ingin memperbaiki situasi pemerintahan, mulai dari memperhatikan kesejahteraan pegawai.

“Saya ingin memperbaiki situasi pemerintah di NTB dan kesejahteraan teman – teman  menjadi tujuan utama saya, semua butuh waktu dan kolaborasi bersama,” pungkasnya. 

BACA JUGA : Safari Ramadhan, Ajang Silayurahmi dan Syukuran Pimpinan Daerah

Pada kesempatan tersebut, Miq Iqbal mengunjungi seluruh Bidang di Dinas LHK, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Pengelolaan Aliran Sungai, Balai Laboratorium Lingkungan Dinas LHK Provinsi NTB. ***

Aristoteles juga membahas konsep “titik tengah” sebagai prinsip yang dapat membantu untuk mencapai keadilan dan kesempurnaan dalam pemerintahan

lombokjournal.com ~ Pemikiran atau pun gagasan, sudah menjadi suratan, membawa dampak bagi orang lain. Dengan dua formula hasil yang mudah sekali ditebak. Diterima mutlak dan atau ditolak habis-habisan. Relevan kalau kemudian kita membicarakan titik tengah

BACA JUGA : Gubernur NTB Hari Senin Mulai Aktif Berkantor

Pilihan diterima atau ditolak ini malah membawa kerumitan yang indah. Mengapa? Premis sederhananya adalah berlarut-larutnya argumen pada masing-masing pihak. 

Bukan berarti di kubu “diterima” tidak ada kerumitan yang indah. Hanya saja jembatannya seperti sudah tersedia. Sehingga bisa saling bertemu “segagasan”.

Itulah, selalu ada titik tengah, dalam hal ini. Intensitas komunikasi dan saling memberi sudut pandang merupakan rangkaian komitmen yang dilaksanakan bersama. inilah kutub yang sangat manusiawi.

Oleh karenanya, setiap karya selesai bahkan mati, begitu menjadi milik publik. Proses “kehidupan” selanjutnya ada di tangan mereka. Tentu saja dengan pilihan yang ada. Diterima atau ditolak.

Makanya tak heran, jika Titus Maccius Plautus mencetuskan ajimat sakti “homo homini lupus” (dipopulerkan Thomas Hobbes, 1651). “Manusia adalah serigala bagi manusia lain, ketika dia belum menemukan jati dirinya seperti apa”.

Bagaimana halnya jika kita tarik ke soal bernegara? Ada empat diskursus yang melatarinya. 

Pertama , meminjam Hobbes, manusia dalam pemenuhan kepentingannya akan selalu berkonflik satu sama lain. Dengan begitu manusia akan menumpahkan darah manusia lain untuk memenuhi kepentingannya. 

Namun di sisi lain, manusia takut binasa karena keadaan tersebut. Manusia memahami dalam lingkungannya selalu ada yang lebih kuat daripada dirinya, sehingga suatu saat dia akan binasa pula. 

BACA JUGA : Reses Wakil Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan 

Oleh karena itu, manusia melakukan kontrak sosial untuk membentuk pengatur masyarakat yang dalam karya  Hobbes digambarkan sebagai sebuah raksasa (leviathan). Pengatur tersebut adalah yang pada saat ini kita kenal sebagai negara.

Selanjutnya ini adalah beberapa konsep utama tentang negara menurut Thomas Hobbes:

1.Keadaan Alam 

Hobbes percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois dan kompetitif. Dalam keadaan alam, manusia hidup dalam keadaan “perang semua melawan semua” (bellum omnium contra omnes), di mana setiap orang berusaha untuk mempertahankan diri dan memenuhi kebutuhannya sendiri.

2.Kontrak Sosial

Untuk menghindari keadaan alam yang tidak stabil dan berbahaya, manusia membuat kontrak sosial dengan membentuk negara. Kontrak sosial ini adalah perjanjian antara individu untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara dalam pertukaran untuk keamanan dan perlindungan.

3.Negara Absolut 

Bagi Hobbes, negara harus memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara harus memiliki monopoli kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, serta untuk mempertahankan diri dari ancaman luar.

4.Souveren 

Hobbes menggunakan istilah “soveren” untuk menggambarkan negara yang memiliki kekuasaan absolut. Souveren adalah satu-satunya entitas yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, serta untuk mempertahankan diri dari ancaman luar.

5.Kewajiban Warga Negara 

Menurut Hobbes, warga negara memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dan perintah negara. Warga negara juga harus siap untuk mempertahankan negara dari ancaman luar.

Ringkasnya, konsep negara menurut Thomas Hobbes adalah sebuah entitas yang memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Negara dibentuk melalui kontrak sosial antara individu, dan warga negara memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dan perintah negara.

Lantas di mana titik tengahnya? Saya kira Hobbes tidak mendukung konsep titik tengah dalam politik, jika ditinjau berdasarkan pandangannya tentang negara dan kekuasaan.

Karena, sekali lagi menurut Hobbes, negara harus memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia percaya bahwa kekuasaan yang terlalu terbagi atau terlalu lemah akan menyebabkan kekacauan dan perang.

Kedua , dalam bukunya “Etika Nikomakhea”, Aristoteles membahas tentang konsep “titik tengah” (dalam bahasa Yunani, “meson”) sebagai prinsip etika yang penting.

Menurut Aristoteles, titik tengah adalah posisi yang ideal antara dua ekstrem yang berlawanan. Ia percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas.

Aristoteles memberikan contoh tentang titik tengah dalam beberapa aspek kehidupan, seperti: 

• Keberanian: titik tengah antara keberanian yang berlebihan (keberanian yang tidak rasional) dan ketakutan yang berlebihan (ketakutan yang tidak rasional).
• Kemurahan hati: titik tengah antara kemurahan hati yang berlebihan (kemurahan hati yang tidak rasional) dan ketidakpedulian yang berlebihan (ketidakpedulian yang tidak rasional).
• Keadilan: titik tengah antara keadilan yang berlebihan (keadilan yang tidak rasional) dan ketidakadilan yang berlebihan (ketidakadilan yang tidak rasional).

Aristoteles percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas. Ia juga percaya bahwa titik tengah ini dapat membantu individu untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup.

Dalam konteks politik, Aristoteles juga membahas tentang konsep “titik tengah” sebagai prinsip yang dapat dapat membantu untuk mencapai keadilan dan kesempurnaan dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas, serta melalui kerjasama dan dialog antara individu dan kelompok yang berbeda.

Ketiga , dalam pandangan pemikir islam, titik tengah bernegara (al-wasat al siyasi) memiliki beberapa karakteristik yang penting, yaitu:

1. Keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan 

Pemikir Islam seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

2. Moderatisme dalam pemerintahan 

Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah menekankan pentingnya moderatisme dalam pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan harus menghindari ekstremisme dan fanatisme dalam membuat keputusan.

3. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi 

Ibn Khaldun dan Al-Mawardi menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa kepentingan umum harus menjadi prioritas utama dalam membuat keputusan.

4. Keadilan sosial dan ekonomi 

Ibn Khaldun dan Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama kepada sumber daya dan kesempatan.

Dalam pandangan pemikir Islam tersebut, titik tengah bernegara memiliki beberapa manfaat, seperti:

•  Mencegah ekstremisme dan fanatisme dalam pemerintahan
•  Memastikan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat
•  Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan warga negara terhadap pemerintahan
• Membuat pemerintahan lebih efektif dan efisien dalam membuat keputusan.

Keempat , adakah titik temunya dengan pandangan tentang trias politika? Trias politika, sebagaimana kita ketahui adalah konsep yang dikembangkan oleh Montesquieu, seorang filsuf Perancis, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
2. Kekuasaan Eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri)
3. Kekuasaan Yudikatif (Mahkamah Agung)

Trias politika bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut dan memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok.

Dalam konteks titik tengah, trias politika dapat dianggap sebagai bagian dari konsep tersebut. Hal ini karena trias politika memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu titik, sehingga mencegah ekstremisme dan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.

Dalam pandangan pemikir Islam, trias politika juga dapat dianggap sebagai bagian dari konsep titik tengah, karena memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok, sehingga mencegah ekstremisme dan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.

BACA JUGA : Danantara, Super Holding Optimalkan Pengelolaan Asset Negara 

Namun, perlu diingat bahwa trias politika dan titik tengah adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.

Begitulah, titik tengah memiliki makna yang penting. “Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang moderat (al-wasat) agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu.” (QS. Al-Baqarah:143)  

#Akuair-Ampenan, 03-03-2025

Gubernur NTB menekankan pentingnya mengenal para pejabat Eselon 2 dan memahami peran mereka dalam pemerintahan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., mulai aktif berkantor di Sekretariat Daerah Provinsi NTB pada Senin (03/03/25). 

BACA JUGA : Titik Tengah, Posisi Ideal Antara Dua Ektrem 

Dalam kunjungan perdananya, Gubernur meninjau beberapa lokasi strategis, termasuk ruang kerja Gubernur, Gedung Graha Bhakti Praja, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. 

Usai peninjauan, Gubernur bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., bertemu dengan pejabat Eselon 2 lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Anggrek.

“Ini pertama kalinya saya masuk kantor Gubernur. Saya gak akan ngasih briefing panjang lebar hari ini. Nanti saya akan memberikan arahan lebih mendetail setelah serah terima jabatan, termasuk menyampaikan instruksi dan arahan dari para menteri, terutama dari Pak Prabowo yang memberikan arahan panjang lebar,” ujar Gubernur.

BACA JUGA : Safari Ramadhan, Ajang Silaturahmi dan Syukuran Pimpinan Daerah

Pada pertemuan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya mengenal para pejabat Eselon 2 dan memahami peran mereka dalam pemerintahan. 

“Yang penting hari ini saya mau kenalan. Saya mau dengar langsung dari teman-teman, siapa yang menangani apa, supaya saya kenal satu per satu,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang telah menjaga roda pemerintahan selama kegiatan retret di Magelang. 

“Terima kasih Pak Sekda sudah menjalankan roda pemerintahan selama masa kegamangan ini. Setelah pelantikan, kami langsung ke Magelang, jadi belum sempat memberikan arahan-arahan,” ungkapnya.

Setelah pertemuan tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda mengunjungi Command Center UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfotik. Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil akan berbasis data. 

BACA JUGA : Reses Wakil Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan

“Saya berharap fungsi dashboard dari Command Center semakin dikuatkan, agar setiap keputusan yang kita ambil benar-benar didukung oleh data yang akurat,” pungkasnya. *** 

Dalam dialog reses itu TGH. Hardiyatullah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat

LOBAR.LombokJournal.com – Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat, TGH. Hardiyatullah, M.Pd. bertemu masyarakat dan para pemuda, di Golden Melon, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kamis (27/02/25).

Reses masa persidangan I Tahun Dinas 2024-2025 itu bukan sekedar agenda formalitas, melainkan ruang dialektika antara wakil rakyat dan mereka yang diwakili. Sejak awal, atmosfer forum terasa hangat. 

BACA JUGA : IWAPI NTB Harus Jadi Organisasi Bermanfaar Bagi Masyarakat

Tokoh masyarakat dan pemuda dari berbagai organisasi—seperti Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lombok Barat, Forum Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar), Karang Taruna Desa Kebon, hingga Gerakan Pemuda Ansor Lombok Barat—turut hadir acara masa reses ini menandakan besarnya ekspektasi pada legislator.

Dalam dialog masa reses itu, TGH. Hardiyatullah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus membuka ruang bagi pemberdayaan pemuda. Salah satu isu yang ia soroti adalah pengelolaan sampah sebagai peluang ekonomi bagi generasi muda. 

BACA JUGA : Bimtek Penguatan Peran PPID/Humas Perangkat Daerah NTB

“Saya akan selalu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan pemuda, termasuk dalam pengelolaan sampah yang bisa menjadi sumber daya baru,” ujarnya di hadapan peserta reses.

Aspirasi yang dihimpun dalam dialog masa reses ini tidak akan berhenti sebagai catatan diskusi semata. 

“Semua masukan akan kami perjuangkan di DPRD. Saya juga berharap usulan masyarakat dan pemuda ini bisa terus dikawal dalam Musrenbang tingkat kabupaten,” paparnya.

Sebagai Wakil Ketua III DPRD dari Fraksi PKB, Hardiyatullah menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan kebutuhan masyarakat masuk dalam kebijakan pemerintah daerah. 

“Intinya, kami siap memperjuangkan aspirasi warga,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Barat, Faozan, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam perumusan kebijakan daerah.

“Pemikiran-pemikiran pemuda harus diberdayakan dan diserap dalam regulasi,” ujarnya.

BACA JUGA : PB FASI NTB Bersama Sekda Bahas Persiapan PON 2028

Muhammad Yunus, salah satu peserta reses di Kebon Ayu ini menegaskan satu hal: kebijakan yang baik lahir dari aspirasi yang didengar, bukan sekadar janji yang diulang-ulang.

“Apa tugas legislator dan eksekitif untuk merealisasikan wacana sampah ini. Ini sudah kita mulai dari 2012,” katanya. Ast

Gubernur NTB dan Wagub saat acara silaturahmi ajak Kepala Daerah menjaga kekompakan dan berkolaborasi antardaerah

MAGELANG.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., bersama Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., b gelar silaturahmi dan menggelar ramah tamah dengan para Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah se-NTB.

BACA JUGA : Reses Wakli Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan

Acara silaturahmi Gubernur NTB dan Wagub itu berlangsung  di sela kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (26/02/25).

Dalam suasana yang santai dan penuh keakraban, Gubernur NTB dan Wagub mengajak seluruh Kepala dan Wakil Kepala Daerah di NTB untuk terus menjaga kekompakan dalam membangun daerah. 

BACA JUGA : Bimtek Penguatan Peran PPID/Humas Perangkat Daerah NTB

Gubernur NTB menekankan, pentingnya sinergi dan kolaborasi antardaerah guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat NTB. ***

Pengurus Besar atau PB FASI NTB (Federasi Aero Sport Indonesia) siterima Sekda NTB untuk bahas persiapan jelang PON 2028

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda)NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., menerima kunjungan silaturahmi PB FASI NTB (Federasi Aero Sport Indonesia), bertempat di Ruang Rapat Sekda, Mataram (25/02/25).

BACA JUGA : IWAPI NTB Harus Jadi Organisasi Bermanfaat Bagi Masyarakat

Rombongan PB FASI NTB yang dipimpin Masrda TNI Bambang Gunarto (Staf Khusus KASAU) membahas persiapan olahraga Aerosport  menjelang PON 2028.

Olahraga Aerosport ini dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Olahraga Dirgantara. Sedikitnya ada 9 (sembilan) jenis olahraga dirgantara ini yaitu aero modelling, paralayang, terjun payung, terbang layang, gantole (layang gantung), microlight, pesawat swayasa, paramotor, dan drone.

BACA JUGA : Gubernur Iqbal Beri Penegasan Soal Rumah Singgah di RSUD NTB  

Sekda NTB menyambut baik pengurus FASI NTB yang dengan penuh semangat dan siap sebagai tuan rumah PON 2028 bersama NTT.

“Dengan masuknya cabang olahraga Aerosport ini menjadi daya tarik destinasi yang ada di NTB,” tuturnya.

Diharapkan dengan diselenggarakan PON 2028 di NTB sebagai tuan rumah nantinya terjadinya proses distribusi para atlet terbaik yang akan bertanding dengan baik dan mengolahragakan masyarakat bisa dirasakan.

BACA JUGA : Wagub NTB Ajak Keluarga Bima-Dompu Rajut Kebersamaan

Saat menyambut pengurus FASI NTB, Sekda Miq Gite didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan kepala Dinas Pariwisata NTB. ***

 Gubernur Iqbal menilai persoalan rumah singgah itu muncul karena informasi yang baik harus sampai kepada masyarakat sehingga tidak menjadi berita negatif

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal memberikan arahan tegas dalam menyikapi persoalan Rumah Singgah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB pada Rapat Terbatas secara virtual, Sabtu (22/02/25).

“Saya turut prihatin atas kejadian seperti ini,” ungkap Gubernur Iqbal via Zoom di sela waktu rehat Orientasi Kepemimpinan Kada dan Wakada 2025 di Magelang.

BACA JUGA : Gubernur NTB Ikuti Retret di Akmil Magelang

Gubernur Iqbal  menyatakan rasa prihatinnya terhadap persoalan yang terjadi. Sekaligus memberikan penegasan penting dalam arahannya, yaitu pertama, agar rumah singgah tersebut diberikan ijin dan  kesempatan kembali kepada keluarga pasien untuk tetap tinggal di rumah singgah tersebut, sampai kita menemukan tempat yang pasti sebagai solusi permanen. 

Kedua, Untuk siapa pun yang mengalami luka baik itu security dan atau masyarakat mohon untuk di berikan pengobatan  sampai sembuh.

Ketiga, Gubernur Iqbal menegaskan perlunya komunikasi publik kita diperbaiki. Menjadi hal penting dalam hal seperti ini, karena informasi yang baik harus sampai kepada masyarakat sehingga tidak menjadi berita negatif yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. 

Terkadang persoalan yang terjadi bukan hanya pada persoalan substantifnya. Tapi lebih pada persoalan cara berkomunikasi antara pihak pemberi layanan publikb (RSUD) dengan pasien/keluarga pasien dan masyarakat.

“Oleh karenanya komunikasi publik kita harus diperbaiki,” tegas Gubernur Iqbal.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB,  Indah Dhamayanti Putri, SE., M. I. P akan segara melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga dapat memastikan Rumas Singgah RSUD Provinsi NTB dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

BACA JUGA : Wagub NTB Ajak Warga Bima – Dompu Rajut Kebersamaan

“Kami akan sampaikan apa yang menjadi arahan Bapak Gubernur NTB, serta kami akan melibatkan Dinas Sosial juga untuk membahas hal ini,” tuturnya.

Di awal rapat virtual, Direktur RSUD NTB melaporkan singkat bahwa kondisi saat ini untuk rumah singgah sudah tidak representatif, jadi ingin dilakukan relokasi. 

Kami sudah melakukan sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien, dan saudara kita yang disana sudah bersedia, dan saat ini sudah proses pembangunan rumah singgah. Harapan kami, di tempat yang baru para pasien dan keluarga pasien dapat mendapatkan kemudahan akses ke poli, masjid, area masak, dan lain sebagainya. 

Namun, permasalahan muncul saat adanya provokasi kepada para penghuni rumah singgah. 

“Pada faktanya, kami akan merelokasi rumah singgah sehingga para keluarga pasien lebih nyaman. Kami mencoba siapkan akses yang lebih luas dan jalan masuk yang lebih mudah dan luas”, lapor Direktur RSUD NTB kepada Gubernur dan Wagub NTB.

BACA JUGA : Tarif Perdagangan dan Dampak Perang Dagang

Turut hadir dalam rapat virtual tersebut, Asisten 2 Setda NTB, Asisten 3 Setda NTB, Direktur RSUD Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Prov. NTB dan Kepala Dinas Kominfotik Prov. NTB. ***