Apresiasi JPS Gemilang, Mendagri Puji Penanganan Covid-19 di NTB

Pemerintah NTB melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang mampu mengatasi dampak ekonomi dan kesehatan masyarakatnya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian memuji langkah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penanganan pandemi Covid-19.

Mendagri menyampaikannya dihadapan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Ir Sitti Rohmi Djalilah beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB, saat kunjungan kerjanya, Sabtu (24/4/2021) bertempat di pendopo Gubernur NTB.

Mendagri Tito mengatakan bahwa dampak pandemi covid sangat luas hingga menyentuh berbagai sektor. Yang paling terpapar adalah sektor ekonomi dan kesehatan.

Namun Pemerintah Provinsi NTB melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang mampu mengatasi dampak ekonomi dan kesehatan masyarakatnya. Sektor usaha UMKM yang terkena dampak, diberdayakan untuk menghasilkan berbagai produk yang kemudian dibeli oleh pemerintah dan diberikan kembali kepada masyarakat yang terdampak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat stay at home(diam di rumah).

“Program JPS Gemilang sangat baik, menangani dampak ekonomi dan menyentuh sisi kesehatan masyarakat,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Sehingga tidak mengherankan, bahwa angka yang positif stabil, tidak buruk dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Namun ia menghimbau pemerintah provinsi NTB, agar angka kesembuhan dapat lebih ditingkatkan hingga 91 persen.

“Tingkat kesembuhannya sudah lumayan bagus,”ucapnya.

Untuk itu, mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan perbaikan sistem kesehatan dan kemampuan testing di tiap-tiap kabupaten/kota se-NTB. Sehingga di tingkat kabupaten/kota juga sebaiknya diinstruksikan agar memiliki kemampuan testing PCR atau yang Antigen.

Ditegaskannya lagi, bahwa pengendalian covid penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Upaya lain yang dapat dilakukan pemprov adalah mempercepat optimalisasi belanja daerah. Mengalokasikan stimulus bagi sektor swasta melalui insentif termasuk bantuan langsung untuk UMKM.

Mendagri juga menekankan, agar pemrov melakukan penataan birokrasi guna mewujudkan profesionalitas ASN. Tentunya agar percepatan sistem kerja dan fokus pada pekerjaan fungsional yang dibarengi dengan inovasi dan fleksibititas dalam pelayanan.

“Ini tentunya untuk mendukung transformasi digital dalam implementasi pelayanan publik di era pandemi,”harapnya.

Menyinggung terkait mudik lebaran dalam lingkungan provinsi NTB atau daerah, menurut Mendagri tidak mempermasalahkan. Karena melihat daerahnya relatif tidak begitu luas dan mobilisasi masa di NTB tidak begitu padat.

“Apalagi penduduknya juga tidak sebanyak di pulau Jawa. Kalau hanya dari Mataram pulang ke Lombok Timur atau Lombok Utara tidak masalah,” tuturnya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengapresiasi kunjungan Menteri Dalam Negeri, untuk memperkuat silaturahmi dan pembinaan terhadap lingkungan kerja Pemrov. NTB.

Menurutnya, apa yang disampaikan Mendagri tadi sudah komprehensif. Termasuk NTB perlu lebih banyak mendatangkan investor untuk membuka lapangan pekerjaan di NTB.

“Kita tidak hanya mengandalkan APBD untuk pembangunan namun jalan dan usaha lain harus terus dibangun, demi mensejahterakan masyarakat,”terangnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Jajaran pejabat Kemendagri, Sekda NTB, Kepala OPD dan biro lingkup Pemrov. NTB.

edy/Aff@diskominfotik_ntb

Ketum TP PKK Pusat Apresiasi Revitalisasi Dasawisma di NTB

Revitalisasi Dasawisma oleh tim penggerak PKK Provinsi NTB dapat mempercepat terwujudnya pembentukan keluarga sejahtera

LOBAR.lombokjournal.com —

Semangat merevitalisasi program Dasawisma di Provinsi NTB mendapat apresiasi dari Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian. Program Dasawisma adalah program kerja PKK mulai dari pusat sampai ke desa-desa, berupa kelompok ibu-ibu dari 10 kepala keluarga (KK) yang melakukan aktivitas bermanfaat bagi keluarga. Terutama dalam bidang meningkatkan ketahanan keluarga, baik ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian menyerahkan bantuan 12.000 masker pada Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati

“Saya sangat bangga mendengar bahwa semangat Ibu Hj. Niken menggalakkan program revitalisasi Dasawisma di NTB menunjukkan progres yang bagus,” ungkap Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian saat rakor bersama pengurus TP PKK se-NTB di Ball Room Hotel Katamaran Senggigi, Jumat (23/04).

Menurut istri Mendagri itu, seiring berjalannya waktu dan dipengaruhi oleh pergeseran sosial serta budaya, membuat keberadaan Dasawisma di desa-desa jarang diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga tugas dan tanggung jawab kelompok ibu-ibu itu dalam membentuk ketahanan keluarga yang lebih baik tidak berjalan dengan semestinya.

“Untuk itu, dengan adanya program revitalisasi Dasawisma yang terus digenjot oleh tim penggerak PKK Provinsi NTB dapat mempercepat terwujudnya program-program yang mengarah pada pembentukan keluarga sejahtera,” harapnya.

Dengan semangat menggalakkan revitalisasi program Dasawisma di setiap desa-desa diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam menekan angka stunting atau gizi buruk yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang memiliki dampak yang cukup komplek, terutama dampak kesehatan bagi anak-anak yang rentan terhadap stunting.

“Kita harus betul-betul perhatikan bagaimana menurunkan angka stunting di setiap daerah. Begitu juga dengan masalah kematian bayi dan ibu hamil,” harap Ketum TP PKK.

BACA JUGA:

Dalam kesempatan itu juga, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah menyampaikan, PKK dengan salah satu programnya yaitu Dasawisma menjadi bagian yang penting yang harusnya mendapat perhatian khusus. Program tersebut diharapkan mampu untuk dapat memberdayakan kelompok PKK hingga ke kelompok terkecil, dengan harapan mampu melahirkan generasi yang tangguh.

“Revitalisasi Dasawisma adalah salah satu upaya kita untuk membantu pemerintah dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19 dan dapat semakin meningkatkan ketahanan keluarga di tengah wabah. Alhamdulillah, kita akan selalu mendukung dan mengapresiasi program revitalisasi Dasawisma dari pusat,” ungkap Bunda Niken.

Menurut Bunda Niken, program Dasawisma memiliki potensi yang sangat besar sebagai benteng ketahanan keluarga di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, TP PKK provinsi hingga ke kabupaten kota sudah mengaktifkan kembali Dasawisma di NTB sudah mencapai 1.600 lebih kelompok Dasawisma.

“Kami menyadari bahwa 10 program pokok PKK yang sangat bagus ini tidak akan sampai ke keluarga-keluarga di pelosok tanpa adanya kelompok dasawisma yang baik,” ujarnya.

Bunda Niken mengatakan, kegiatan sosialisasi program revitalisasi Dasawisma kepada pengurus PKK tingkat kabupaten dan kota terus diperkuat. Sehingga memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya dasawisma dibentuk dan diaktifkan kembali.

Mengingat revitalisasi Dasawisma sangat relevan dengan program revitalisasi posyandu yang terus digencarkan oleh pemerintah Provinsi NTB saat ini. Dengan demikian, maka TP PKK NTB mempunyai modal yang cukup untuk segera melaksanakan program revitalisasi Dasawisma di tingkat provinsi hingga ke desa-desa.

“Insyaallah, teman-teman TP PKK NTB akan lebih semangat lagi untuk memperdayakan Dasawisma agar membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan menangani Covid-19,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian juga menyerahkan bantuan 12.000 masker yang diterima langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati. Juga turut dihadiri oleh kepala Dinas P3AP2KB, Dinas Pemdidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB serta seluruh perwakilan TP PKK kabupaten kota se-NTB.

Manikp@kominfo

Edukasi Masif Berantas Penyebaran Virus HIV/AIDS di NTB

Pemda didukung oleh Pemerintah Pusat akan memperluas pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS dengan memanfaatkan puskesmas

MATARAM.lombokjournal.com —

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) juga terus memantau upaya pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS, dengan kegiatan edukasi yang lebih luas.

Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) NTB, secara komulatif dari tahun 2001 hingga Maret 2021 terdapat kasus HIV sebanyak 1104 orang. Sementara kasus AIDS, secara komulatif dari tahun 1992 hingga Maret 2021 sebanyak 1193 orang.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait untuk terus memasifkan edukasi kepada masyarakat secara maksimal guna menghentikan penyebaran HIV/AIDS.

“Harus lebih dimasifkan kembali edukasi kepada masyarakat, karena edukasi ini sangat penting agar tepat sasaran,” tutur Umi Rohmi – panggilan akrabnya – saat menerima Laporan Penanggulangan AIDS di NTB bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS, dan NGO Incest, yang berlangsung di Aula Pendopo Wagub, Kamis (22/04).

Ummi Rohmi juga mengusulkan agar pemberian edukasi dapat dilakukan secara digital atau memanfaatkan sosial media sebagai media pembelajaran.

“Zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi ini banyak sekali efisiensi yang dapat dilakukan, sehingga secara masif dapat disebarkan edukasi mengenai dampak dari HIV/AIDS. Nantinya dapat dikemas dengan semenarik mungkin agar masyarakat dapat cepat mengertinya,” tutur Ummi Rohmi.

Beberapa fokus yang menjadi sasaran program penanggulangan yaitu; Pekerja Migran Indonesia (PMI), Gay, Waria, Laki – laki (GWL), Hubungan Heteroseksual dan sebagainya.

BACA JUGA:

Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan bahwa terdapat kasus PMI yang datang ke NTB membawa virus kepada keluarganya.

“Atensi kita saat ini kepada PMI, ada beberapa PMI yang membawa virus HIV/AIDS sehingga perlunya dilakukan skrining ketika kedatangan PMI ke NTB,” tuturnya.

Selain itu, Kadis Kesehatan menuturkan bahwa pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS hanya dapat dilakukan pada 12 Rumah Sakit di NTB. Tetapi Pemerintah Daerah yang telah didukung oleh Pemerintah Pusat akan memperluas pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS dengan memanfaatkan puskesmas.

“Bagaimana memaksimalkan puskesmas bisa menjalankan terapi bagi pasien yang terdeteksi,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris KPA NTB, H. Soeharmanto, SH menuturkan bahwa sejauh ini, kasus HIV/AIDS banyak didominasi penduduk usia produktif 20–40 tahun, selain itu, ibu rumah tangga menempati posisi tertinggi ke-2 setelah wiraswasta.

“Ini yang perlu kita antisipasi banyaknya keluarga yang suaminya kerja di luar negeri atau luar daerah yang sering membawa virus untuk isteri, di mana penyebab utamanya yakni heteroseksual,” jelas Soeharmanto saat memberikan pemaparan.

Ser@diskominfotikntb

Mutasi Pejabat Untuk Performa Kinerja Lebih Baik

Kebutuhan organisasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTB untuk pelayanan lebih baik bagi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Dalam setiap pergantian jabatan di birokrasi pemerintahan diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan performa kinerja yang lebih baik. Demikian juga dengan mutasi 7 pejabat pimpinan tinggi pratama dari total 606 orang pejabat lainnya, merupakan kebutuhan organisasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTB untuk pelayanan lebih baik bagi masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., saat melantik para pejabat lingkup pemerintah provinsi di aula Graha Bhakti Praja dan melalui video conference, Jumat (23/04).

“Kita ingin performa yang lebih baik terhadap kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sekda.

Miq Gita sapaan hangatnya, menegaskan, dalam setiap pergantian pejabat harapannya terjadi peningkatan kinerja OPD bersangkutan dalam hal meneruskan dan meningkatkan kinerja yang baik.

BACA JUGA:

7 pejabat eselon II tersebut adalah; Ir. Iswandi, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Amry Rakhman, M.Si sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Lalu Mohammad Faozal sebagai Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata.

Yusron Hadi sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

T. Wismaningsih Drajadiah sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang jabatan sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Najamuddin S.Sos, MM sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah.

Dan, I Gede Putu Aryadi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang jabatan sebelumnya Kepala Diskominfotik.

Dilantik pula 152 pejabat administrator, 405 pejabat pengawas dan 42 pejabat fungsional.

“Jadi total yang kita lantik hari ini sebanyak 606 orang. Baik yang hadir secara langsung dan ada yang mengikuti secara virtual di 14 titik,” sebut Sekda.

NTB Kembali Gelar Pesona Khazanah Ramadhan 2021

PKR 2021 untuk mendorong pelaku UMKM mengembangkan ekonomi kreatif sebagai inovasi dalam menghasilkan produk yang diminati pasar

MATARAM.lombokjournal.com —

Acara tahunan, Pesona Khazanah Ramadhan (PKR) sebagai agenda pariwisata NTB selama bulan Ramadhan, kembali digelar tahun ini. Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd membuka secara resmi, pada Kamis (22/4/2021) di Islamic Center NTB.

Wakil Gubernur mendukung PKR tahun 2021 untuk mendorong pelaku UMKM mengembangkan ekonomi kreatif sebagai inovasi dalam menghasilkan produk yang diminati pasar.

“Kegiatan Pesona Khazanah Ramadhan, tidak hanya acara seremonial saja, namun dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas pelaku UMKM kita,” tegas Ummi Rohmi.

Sehingga produk yang dihasilkan disukai masyarakat lokal bahkan nasional. Momentum ini juga dapat membawa dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Apapun yang kita beli dan konsumsi sebisa mungkin adalah produk lokal, agar ekonomi bisa berputar di sekitar masyarakat NTB,”tandasnya.

Ummi Rohmi juga menegaskan, bahwa hasil produk kuliner yang dipamer dan dijual pada bazar ramadhan kali ini, menggugah keinginan masyarakat membeli. Karena menurutnya, harus ditunjukan keberpihakkan dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.

“Kalau bukan kita, siapa lagi yang membeli produk hasil karya UMKM lokal,” tuturnya.

Selain itu Ummi Rohmi juga tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, dalam mencegah menyebaran Covid. Sehingga masyarakat tetap hidup produktif dengan aman. Terus beraktifitas menjalani aktifitas untuk menggeliatkan roda ekonomi.

“Sehingga di penghujung Ramadhan, ikhtiar kita untuk taat terhadap semua aturan, saat Idul Fitri menjadi kemenangan kita bersama,”tutup Ummi Rohmi.

Ekonomi Kreatif

Mengusung tema pengembangan ekonomi kreatif (ekraf), Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Lalu Moh. Faozal menjelaskan kegiatan ini fokus memamerkan hasil kuliner dan produk lokal asli NTB.

Pesona Khazanah Ramadahan ini juga digelar dengan konsep hybrid, yaitu secara offline dan online di area Lapangan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

“Mengingat Pandemi, menerapkan prokes, kegiatan ini diikuti secara virtual juga oleh penggiat wisata dan desa-desa wisata di tempatnya,”kata Faozal.

Beberapa agenda kegiatan lain yang akan dilaksanakan dalam PKR 2021, lanjut Faozal, diantaranya yaitu; Senin-Rabu, 19-21 April launcing PKR dan seminar pengembangan dan peningkatan Brand Halal Ekraf. Opening Ceremony pada Kamis 22 April, Creatif Hub Halal Bazar pada 22 April-1 Mei, dan Temu Bisnis serta pelaku ekraf 24-25 April.

Selanjutnya pada Kamis 29 April, Nuzulul Qur’an, Fashion Industri bersama Bank Indonesia (BI) dengan tagline Bangga Beli Buatan Indonesia pada 1 Mei, dan di ujung kegiatan ada Malam Takbiran.

Tahun ini, event PKR bekerjasama dan didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar Ekraf) RI. Sekaligus merupakan rangkaian kegiatan Karisma Event Nusantara (KEN) 2021.

“Terimakasih kepada Kemenpar dan pendukung acara lainnya,”tutup Faozal.

Pada kegiatan tersebut, secara live Menteri Pariwisata Ekraf RI, Sandiaga Salahudin Uno menyampaikan apresiasi terhadap gelaran Pesona Khazanah Ramadhan di Bumi Seribu Masjid.

Di penghujung acara tersebut, Wakil Gubernur melakukan pemukulan beduk secara simbolis sebagai dibukanya event PKR, dan dilanjutkan dengan peninjauan stand UMKM.

Turut mendampingi Wagub, Assisten 2 Setda Provinsi NTB, Kadis Dikbud, Kadis Perindustrian, Kasat Pol PP, Forkopimda NTB dan perwakilan Kemenpar Ekraf RI.

edy@diskominotik_ntb

Vaksinasi Covid-19 Untuk Lansia di NTB, Target Tuntas Sebelum Lebaran

MATARAM.lombokjournal.com —

Kegiatan vaksinasi Covid-19 di Provinsi NTB akan lebih difokuskan kepada masyarakat lansia. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB meminta semua kabupaten kota untuk menggandeng semua pihak terutama TNI/Polri guna mempercepat kegiatan vaksinasi kepada lansia agar target yang ditetapkan bisa tercapai.

“Jadi vaksinnya jangan dipakai buat yang lain, sekarang kita fokus buat lansia dulu. Kalau vaksinasi lansia sudah mencapai target baru bisa beralih ke yang lain,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang didampingi Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal bersama Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani pada rapat penanganan covid-19 dan perkembangan vaksinasi di Tenda Putih Polda NTB, Kamis (22/04)

Data Dinas Kesehatan NTB menyebutkan, jumlah sasaran lansia di Provinsi NTB berdasarkan droping dari pusat sebanyak 50.751 orang. Dari target itu, lansia yang sudah divaksin pada dosis pertama mencapai 30,2 persen atau sekitar 15.340 orang. Sedangkan yang telah divaksin pada dosis ke-2 mencapai 6.080 lansia atau sekitar 12,0 persen.

Ummi Rohmi – sapaan akrab beliau – menjelaskan, kegiatan vaksinasi lansia di NTB ditargetkan sebelum Idul Fitri semua sudah divaksin Covid-19. Sehingga strategi pelayanan, terutama pada kegiatan menjemput atau mendatangi warga lansia dari desa hingga ke dusun-dusun harus diperkuat dengan edukasi dari hati ke hati. Jangan sampai mereka merasa diri dipaksa untuk divaksin.

“Tentu kita harus menjemput bola agar kegiatannya dapat terukur dan cepat. Kita harus memberikan edukasi yang baik kepada warga lansia, agar vaksin Covid-19 berjalan dengan baik,” tutur Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

Senada dengan itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal menegaskan, pihaknya akan perkuat pendampingan guna mempercepat kegiatan vaksinasi pada lansia. Sebab, lansia yang paling rentan terhadap penyebaran Covid-19 yang mengharuskan kegiatan vaksinasi harus benar-benar tepat sasaran.

“Jika masih banyak yang menolak, tentu kita akan mengedepankan edukasi yang masif. Sehingga kesehatan saat pandemi ini merupakan hal paling penting untuk dijaga,” ungkapnya.

Kapolda juga mengingatkan kepada jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi. Bagi semua kapolres kabupaten/kota se-NTB yang tidak mampu menunjukkan kerja dengan progres yang baik pada kegiatan vaksinasi lansia. Maka ia tak segan-segan untuk mencopot jabatannya, tapi kalau mereka menunjukan hasil yang memuaskan demi kesehatan masyarakat, maka mereka juga mendapatkan penghargaan yang setimpal.

Hal yang sama juga disampaikan Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bahwa pihaknya mulai dari Korem hingga Babinsa akan terus mendukung dan mengawal kegiatan vaksinasi lansia. Sehingga program vaksinasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

“Saya juga sudah kasi warning, bagi Danramil hingga Babinsa yang memiliki nilai bagus pada kegiatan vaksinasi di wilayahnya pasti saya akan promosikan. Tapi kalau hasilnya jelek tidak sesuai target, mohon maaf terpaksa saya istirahatkan,” tegasnya.

Pada rapat tersebut, turut dihadiri oleh bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi, para kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, jajaran Kapolres serta Danramil yang masing-masing menyampaikan progres penanganan dan vaksinasi melalui virtual meeting.

Manikp@kominfo

Wagub NTB: Perempuan ”Agent of Change” Kelestarian Bumi

Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, hampir seluruh aktivitas perempuan bersinggungan dengan lingkungan dan sumber daya alam

MATARAM.lombokjournal.com —

Perempuan dapat menjadi “Agent of Change” atau Agen Perubahan untuk melestarikan bumi. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat membuka Seminar Internasional Bertajuk “Perempuan dan Bumi” yang digelar Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Kamis 22 April 2021.

Ummi Rohmi – sapaan akrab beliau – menjelaskan, perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga sering memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Hubungan perempuan dengan lingkungan hidup sangat dekat dan sangat intim. Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, hampir seluruh aktivitas perempuan bersinggungan dengan lingkungan dan sumber daya alam.

Masih dalam nuansa Hari Kartini dan Hari Bumi, Ummi Rohmi melanjutkan, terkadang Pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab dan bahkan kerusakan pada sumber daya alam ini, terjadi akibat kemiskinan dan keterbelakangan kaum perempuan dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Ketidaktahuan kaum perempuan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan sehingga tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah merusak lingkungan.

BACA JUGA:

“Sebagai media edukasi pertama dan utama bagi keluarganya, perempuan bisa berperan sebagai agent of change, harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang pemeliharaan alam. Hal ini dapat dilakukan mulai dari lingkungan terkecil. Mulai dari diri sendiri dan keluarga,” jelas wakil gubernur perempuan pertama NTB tersebut.

Oleh karena itu, Ummi Rohmi berharap melalui seminar internasional yang digelar dengan protokol kesehatan covid-19 yang ketat, ini, baik perempuan maupun laki-laki dapat menyadari bahwa kaun perempuan mampu menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Termasuk dalam melestarikan bumi.

“Karena sifat alamiah perempuan sebagai pemelihara, pembentuk karakter dan pejuang tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga untuk pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera,” tandasnya.

novita@diskominfotikntb

Aksi Protes Penebangan Pohon di Jalan Pendidikan Mataram

Tuntutan kami, stop penebangan pohon dan segera tanam kembali pohon di sepanjang jalan. Yang perlu dilebarkan adalah pikiran-pikiran baik bukan (hanya) ruas jalan

MATARAM.lombokjournal.com —

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Mataram, menggelar aksi unjuk rasa terhadap penebangan pohon-pohon lindung di sepanjang Jalan Pendidikan yang telah dilakukan Pemerintah Kota(Pemkot) Mataram. Unjuk rasa yang digelar di lokasi bekas penebangan tersebut, Rabu, (21/04/2021), berupa aksi teatrikal.

Dalam aksinya, mereka menjadi pohon dan menirukan gerakan pohon yang rebah usai ditebang. Tubuh mereka tanpa baju serta bergelimpangan sepanjang trotoar, tempat di mana bekas ditebangnya pohon-pohon.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.30 wita hingga menjelang maghrib itu sempat menarik perhatian pengendara dan pejalan kaki di sepanjang Jalan Pendidikan.

Perwakilan Gerakan Pemuda Peduli Mataram, Novrizal Hamza, menyatakan bahwa apa pun alasannya, Pemkot Mataram salah besar menebang pohon berusia tua di sepanjang jalan tersebut.

“Isu yang beredar akan dilakukan pelebaran jalan Catur Warga dan Jalan Pendidikan maka pohon-pohon besar sepanjang jalan itu ditebang. Maka kami melakukan aksi protes terhadap penebangan pohon yang terjadi,” ujar Novrizal.

Penebangan pohon ini bisa membuat Kota Mataram gersang saat musim kemarau. Selain itu juga mengurangi keindahan kota yang terkenal dinaungi pohon-pohon besar.

“Apa Pemerintah Kota akan menghilangkan ‘nilai historis’ Kota Mataram, yang selama ini melekat pada ingatan kolektif warganya,” ujar Novrizal.

BACA JUGA:

Selanjutnya Novrizal mengatakan bahwa pelebaran jalan bisa dilakukan tanpa harus menebang habis semua pohon. Ia berharap Pemkot Mataram bisa mencari cara lain sebagai solusi agar tidak terus melakukan penebangan pohon lindung.

“Tuntutan kami, stop penebangan pohon dan segera tanam kembali pohon di sepanjang jalan. Yang perlu dilebarkan adalah pikiran-pikiran baik bukan (hanya) ruas jalan,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan lombokjournal.com di sepanjang Jalan Catur Warga hingga Jalan Pendidikan masih terlihat sisa-sisa penebangan berupa pokok pohon dan ranting yang belum dibersihkan.

Ast

Bunda Niken: Berdayakan Perempuan Dengan Perlindungan

Perlindungan dalam bentuk hak pendidikan yang sama bagi perempuan dapat menuntaskan banyak persoalan

MATARAM.lombokjournal.com —

Selain kesetaraan gender yang harus terus dikampanyekan, perlindungan perempuan dan anak menjadi isu penting perayaan Hari Kartini tahun ini.

Hal itu dikatakan Ketua TP PKK, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam dialog perempuan melalui podcast.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam pembuatan Perda Pencegahan Perkawinan Anak dan pemberdayaan perlindungan perempuan.

“Perempuan adalah partner hidup dan bukan subordinat sosial. Pendidikan menjadi jawaban menyiapkan Kartini masa depan yang lebih berdaya,” ujar Bunda Niken dalam dalam program SpeakUp di TV 9, Rabu (21/04).

Hal itu dikatakannya menanggapi budaya patriarki yang masih belum hilang di masyarakat dan perlindungan perempuan sebagai upaya pemberdayaan.

“Tokoh seperti ibu Wagub atau ibu Ketua DPRD dan lainnya adalah mereka yang berasal dari keluarga yang memberikan kesempatan dan tidak membedakan kesempatan lelaki dan perempuan terutama dalam hal pendidikan”, jelas Bunda Niken.

Dikatakan, Perda yang baru saja mendapatkan penghargaan Menteri PPA dalam kunjungannya Jumat (16/04) lalu dimaksudkan agar kesetaraan peran perempuan dapat terwujud.

Perlindungan dalam bentuk hak pendidikan yang sama bagi perempuan dapat menuntaskan banyak persoalan.

Kasus perkawinan anak misalnya adalah bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan dan menutup potensi perempuan yang seharusnya berkembang. Selain itu, masalah kesehatan dan sosial akibat perkawinan anak mengurangi peran perempuan untuk ikut membangun generasi yang lebih baik.

BACA JUGA:

Salah seorang pegiat perempuan yang juga Ketua Forum Alumni HMI Wati, Andayani mengatakan, refleksi perjuangan Kartini dalam hal pendidikan dan keluarga sangat dalam.
Membangun wawasan untuk perempuan memahami perannya sebagai ibu, istri, warga masyarakat dan warga negara selalu sangat relevan dan aktual dalam setiap periode generasi.

Bahkan, membaca surat-surat Kartini tentang emansipasi perempuan tak berhenti pada politik gender.

Dalam sebuah suratnya, Kartini bahkan meminta bagaimana Al Quran bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, agar dapat dimengerti dan dipahami oleh perempuan dari sisi agama.

“Ini membuktikan bahwa perjuangan Kartini tidak hanya melawan dominasi lelaki dalam banyak hal pada masa itu bahkan sampai sekarang, tapi juga mencoba mengajak perempuan memahami perannya sebagai manusia”, jelas Andayani.

Sebagai manusia yang berperan sentral dalam keluarga, perempuan sebagai ibu dan istri tidak hanya menggugat hak atas penghargaan eksistensi. Tapi juga mengingatkan dunia, bahwa tanpa perempuan yang berpendidikan dan berwawasan baik, peradaban manusia akan rusak karena menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap.

“Padahal peran perempuan meski di rumah tangga saja sudah sangat penting. Di era sekarang kalaupun meminta peran yang sama di berbagai bidang lebih kepada tuntutan zaman agar suara perempuan didengar,”, tutup Andayani.

Gubernur: Cegah Korupsi, OPD Pemprov NTB Maksimalkan Koordinasi dengan KPK

Hendaknya terus memperoleh pendampingan dan pengawalan KPK dalam berkolaborasi dan bekerjasama untuk mencegah tindak korupsi

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB untuk memaksimalkan koordinasi dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Kita tentu berterima kasih atas kehadiran KPK yang terus-menerus melakukan rapat koordinasi dan pendampingan kepada sejumlah Kepala OPD Pemrov NTB sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi,” kata Gubernur saat menerima Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI dalam rangka Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah NTB, Rabu (21/4) di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB.

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur, menilai Rakor dapat memberi manfaat pada pimpinan serta aparat daerah. Harapannya, sosialisasi dan rakor ini memberi pemahaman kepada para kepala daerah di NTB dan para ASN agar bisa memilah yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, ASN mampu melakukan pencegahan korupsi sejak dini.

“Bagi kami di NTB koordinasi yang dilakukan KPK seperti ini, hendaknya perlu terus memperoleh pendampingan dan pengawalannya dalam berkolaborasi dan bekerjasama demi satu tujuan bagaimana mencegah tindak korupsi. Diharapkan kepada jajaran pemprov NTB jika mengalami kesulitan ataupun keragu-raguan dalam pelaksanaan program hendaknya tidak segan berkoordinasi dengan KPK,” tutur Bang Zul.

Sekda NTB, Drs. HL. Gita Ariadi, M.Si juga berharap agar OPD di lingkup Pemprov NTB bisa melakukan koordinasi secara intens dengan KPK terkait dengan pendampingan agar di kemudian hari tidak sampai berhadapan dengan penegak hukum.

Dengan demikian Pemda NTB bisa menjalankan fungsi pemerintahan yang bersih dan melayani.

“Kehadiran KPK bisa mendorong progress target capaian pencegahan korupsi lebih dioptimalkan dengan komitmen yang lebih kuat. Koordinasi yang terjalin baik akan menghasilkan harapan yang lebih baik pula,” demikian ujar Gita.

BACA JUGA:

Capaian pencegahan korupsi di NTB

Plh Direktur Korsup Wilayah V KPK, Abdul Haris, mengingatkan agar setiap pemerintah daerah memiliki komitmen penuh dalam melayani masyarakat. KPK tetap berkomitmen memberikan tata kelola dan itikad melayani di daerah masing-masing dengan segala tantangannya dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Meski capaian kinerja pencegahan korupsi di NTB sebelumnya dinilai baik dengan nilai rata-rata secara keseluruhan mencapai 76, namun diharapkan tahun 2021 ini bisa lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan.

Hal ini penting sebab masih banyak persoalan-persoalan yang lebih serius harus ditangani lagi agar kemajuan penanganan dan pencegahan korupsi di NTB terus meningkat. Masalah penanganan aset Pemprov agar lebih dimaksimalkan lagi dan diharapkan bisa seluruhnya disertifikasi.

“Soal yang satu ini KPK tetap membuka diri jika Pemprov NTB menemukan kendala dalam penanganannya. Komitmen dari jajaran pemprov NTB untuk mencegah tindak pidana korupsi juga sangat diharapkan,” kata Haris.

Haris juga menggaribawahi agar para OPD lingkup Pemprov NTB bisa memahami tugas dan fungsi serta bisa menyelesaikan setiap program yang sudah dijabarkan dalam Renstra dan Renja masing-masing.

“Khususnya bidang-bidang yang krusial seperti aset PT GTI, optimalisasi pendapatan daerah, bidang-bidang yang bersentuhan dengan pengadaan barang dan jasa, bansos, agar pedoman dan aturan tersebut benar-benar diperhatikan,” ujar Haris.

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan VI KPK Sugeng Basuki menambahkan, ditengah terjadinya Covid-19 saat ini dimana refocusing anggaran pembangunan untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19 sangat memberatkan pemda. Berbagai bantuan seperti Bansos, BLT dan lainnya sangat rawan dalam pendistribusian, apalagi tak tepat sasaran.

BACA JUGA:

“Saya berharap Inspektorat betul-betul bisa mengawasi mulai dari proses perencanaan, hingga pelaksanaan dan pembayarannya. Peran Inspektorat sangat vital karena itu SDM nya diharapkan lebih ditingkatkan lagi. Ke depannya, para auditor harus ditingkatkan SDM nya dan memiliki sertifikasi investigasi yang berkompeten dalam bidangnya,” pungkas Sugeng.

Diskominfotik