MATARAM.lombokjournal.com —

Kegiatan vaksinasi Covid-19 di Provinsi NTB akan lebih difokuskan kepada masyarakat lansia. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB meminta semua kabupaten kota untuk menggandeng semua pihak terutama TNI/Polri guna mempercepat kegiatan vaksinasi kepada lansia agar target yang ditetapkan bisa tercapai.

“Jadi vaksinnya jangan dipakai buat yang lain, sekarang kita fokus buat lansia dulu. Kalau vaksinasi lansia sudah mencapai target baru bisa beralih ke yang lain,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang didampingi Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal bersama Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani pada rapat penanganan covid-19 dan perkembangan vaksinasi di Tenda Putih Polda NTB, Kamis (22/04)

Data Dinas Kesehatan NTB menyebutkan, jumlah sasaran lansia di Provinsi NTB berdasarkan droping dari pusat sebanyak 50.751 orang. Dari target itu, lansia yang sudah divaksin pada dosis pertama mencapai 30,2 persen atau sekitar 15.340 orang. Sedangkan yang telah divaksin pada dosis ke-2 mencapai 6.080 lansia atau sekitar 12,0 persen.

Ummi Rohmi – sapaan akrab beliau – menjelaskan, kegiatan vaksinasi lansia di NTB ditargetkan sebelum Idul Fitri semua sudah divaksin Covid-19. Sehingga strategi pelayanan, terutama pada kegiatan menjemput atau mendatangi warga lansia dari desa hingga ke dusun-dusun harus diperkuat dengan edukasi dari hati ke hati. Jangan sampai mereka merasa diri dipaksa untuk divaksin.

“Tentu kita harus menjemput bola agar kegiatannya dapat terukur dan cepat. Kita harus memberikan edukasi yang baik kepada warga lansia, agar vaksin Covid-19 berjalan dengan baik,” tutur Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

• Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan
• Bunda Niken: Berdayakan Perempuan Dengan Perlindungan

Senada dengan itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal menegaskan, pihaknya akan perkuat pendampingan guna mempercepat kegiatan vaksinasi pada lansia. Sebab, lansia yang paling rentan terhadap penyebaran Covid-19 yang mengharuskan kegiatan vaksinasi harus benar-benar tepat sasaran.

“Jika masih banyak yang menolak, tentu kita akan mengedepankan edukasi yang masif. Sehingga kesehatan saat pandemi ini merupakan hal paling penting untuk dijaga,” ungkapnya.

Kapolda juga mengingatkan kepada jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi. Bagi semua kapolres kabupaten/kota se-NTB yang tidak mampu menunjukkan kerja dengan progres yang baik pada kegiatan vaksinasi lansia. Maka ia tak segan-segan untuk mencopot jabatannya, tapi kalau mereka menunjukan hasil yang memuaskan demi kesehatan masyarakat, maka mereka juga mendapatkan penghargaan yang setimpal.

Hal yang sama juga disampaikan Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bahwa pihaknya mulai dari Korem hingga Babinsa akan terus mendukung dan mengawal kegiatan vaksinasi lansia. Sehingga program vaksinasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

“Saya juga sudah kasi warning, bagi Danramil hingga Babinsa yang memiliki nilai bagus pada kegiatan vaksinasi di wilayahnya pasti saya akan promosikan. Tapi kalau hasilnya jelek tidak sesuai target, mohon maaf terpaksa saya istirahatkan,” tegasnya.

Pada rapat tersebut, turut dihadiri oleh bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi, para kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, jajaran Kapolres serta Danramil yang masing-masing menyampaikan progres penanganan dan vaksinasi melalui virtual meeting.

Manikp@kominfo

Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, hampir seluruh aktivitas perempuan bersinggungan dengan lingkungan dan sumber daya alam

MATARAM.lombokjournal.com —

Perempuan dapat menjadi “Agent of Change” atau Agen Perubahan untuk melestarikan bumi. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat membuka Seminar Internasional Bertajuk “Perempuan dan Bumi” yang digelar Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Kamis 22 April 2021.

Ummi Rohmi – sapaan akrab beliau – menjelaskan, perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga sering memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Hubungan perempuan dengan lingkungan hidup sangat dekat dan sangat intim. Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, hampir seluruh aktivitas perempuan bersinggungan dengan lingkungan dan sumber daya alam.

Masih dalam nuansa Hari Kartini dan Hari Bumi, Ummi Rohmi melanjutkan, terkadang Pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab dan bahkan kerusakan pada sumber daya alam ini, terjadi akibat kemiskinan dan keterbelakangan kaum perempuan dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Ketidaktahuan kaum perempuan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan sehingga tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah merusak lingkungan.

BACA JUGA:

• Aksi Protes Penebangan Pohon di Jalan Pendidikan Mataram
• Hari Kartini, Momentum Bangkitkan Semangat Perempuan

“Sebagai media edukasi pertama dan utama bagi keluarganya, perempuan bisa berperan sebagai agent of change, harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang pemeliharaan alam. Hal ini dapat dilakukan mulai dari lingkungan terkecil. Mulai dari diri sendiri dan keluarga,” jelas wakil gubernur perempuan pertama NTB tersebut.

Oleh karena itu, Ummi Rohmi berharap melalui seminar internasional yang digelar dengan protokol kesehatan covid-19 yang ketat, ini, baik perempuan maupun laki-laki dapat menyadari bahwa kaun perempuan mampu menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Termasuk dalam melestarikan bumi.

“Karena sifat alamiah perempuan sebagai pemelihara, pembentuk karakter dan pejuang tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga untuk pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera,” tandasnya.

novita@diskominfotikntb

Tuntutan kami, stop penebangan pohon dan segera tanam kembali pohon di sepanjang jalan. Yang perlu dilebarkan adalah pikiran-pikiran baik bukan (hanya) ruas jalan

MATARAM.lombokjournal.com —

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Mataram, menggelar aksi unjuk rasa terhadap penebangan pohon-pohon lindung di sepanjang Jalan Pendidikan yang telah dilakukan Pemerintah Kota(Pemkot) Mataram. Unjuk rasa yang digelar di lokasi bekas penebangan tersebut, Rabu, (21/04/2021), berupa aksi teatrikal.

Dalam aksinya, mereka menjadi pohon dan menirukan gerakan pohon yang rebah usai ditebang. Tubuh mereka tanpa baju serta bergelimpangan sepanjang trotoar, tempat di mana bekas ditebangnya pohon-pohon.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.30 wita hingga menjelang maghrib itu sempat menarik perhatian pengendara dan pejalan kaki di sepanjang Jalan Pendidikan.

Perwakilan Gerakan Pemuda Peduli Mataram, Novrizal Hamza, menyatakan bahwa apa pun alasannya, Pemkot Mataram salah besar menebang pohon berusia tua di sepanjang jalan tersebut.

“Isu yang beredar akan dilakukan pelebaran jalan Catur Warga dan Jalan Pendidikan maka pohon-pohon besar sepanjang jalan itu ditebang. Maka kami melakukan aksi protes terhadap penebangan pohon yang terjadi,” ujar Novrizal.

BACA JUGA: Pohon-pohon Rindang di Jalan Pendidikan Ditebang, Setelah Itu Apa?

Penebangan pohon ini bisa membuat Kota Mataram gersang saat musim kemarau. Selain itu juga mengurangi keindahan kota yang terkenal dinaungi pohon-pohon besar.

“Apa Pemerintah Kota akan menghilangkan ‘nilai historis’ Kota Mataram, yang selama ini melekat pada ingatan kolektif warganya,” ujar Novrizal.

BACA JUGA:

• Wagub NTB: Perempuan ”Agent of Change” Kelestarian Bumi
• Gubernur: Cegah Korupsi, OPD Pemprov NTB Maksimalkan Koordinasi dengan KPK

Selanjutnya Novrizal mengatakan bahwa pelebaran jalan bisa dilakukan tanpa harus menebang habis semua pohon. Ia berharap Pemkot Mataram bisa mencari cara lain sebagai solusi agar tidak terus melakukan penebangan pohon lindung.

“Tuntutan kami, stop penebangan pohon dan segera tanam kembali pohon di sepanjang jalan. Yang perlu dilebarkan adalah pikiran-pikiran baik bukan (hanya) ruas jalan,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan lombokjournal.com di sepanjang Jalan Catur Warga hingga Jalan Pendidikan masih terlihat sisa-sisa penebangan berupa pokok pohon dan ranting yang belum dibersihkan.

Ast

Perlindungan dalam bentuk hak pendidikan yang sama bagi perempuan dapat menuntaskan banyak persoalan

MATARAM.lombokjournal.com —

Selain kesetaraan gender yang harus terus dikampanyekan, perlindungan perempuan dan anak menjadi isu penting perayaan Hari Kartini tahun ini.

Hal itu dikatakan Ketua TP PKK, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam dialog perempuan melalui podcast.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam pembuatan Perda Pencegahan Perkawinan Anak dan pemberdayaan perlindungan perempuan.

“Perempuan adalah partner hidup dan bukan subordinat sosial. Pendidikan menjadi jawaban menyiapkan Kartini masa depan yang lebih berdaya,” ujar Bunda Niken dalam dalam program SpeakUp di TV 9, Rabu (21/04).

Hal itu dikatakannya menanggapi budaya patriarki yang masih belum hilang di masyarakat dan perlindungan perempuan sebagai upaya pemberdayaan.

“Tokoh seperti ibu Wagub atau ibu Ketua DPRD dan lainnya adalah mereka yang berasal dari keluarga yang memberikan kesempatan dan tidak membedakan kesempatan lelaki dan perempuan terutama dalam hal pendidikan”, jelas Bunda Niken.

Dikatakan, Perda yang baru saja mendapatkan penghargaan Menteri PPA dalam kunjungannya Jumat (16/04) lalu dimaksudkan agar kesetaraan peran perempuan dapat terwujud.

Perlindungan dalam bentuk hak pendidikan yang sama bagi perempuan dapat menuntaskan banyak persoalan.

Kasus perkawinan anak misalnya adalah bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan dan menutup potensi perempuan yang seharusnya berkembang. Selain itu, masalah kesehatan dan sosial akibat perkawinan anak mengurangi peran perempuan untuk ikut membangun generasi yang lebih baik.

BACA JUGA:

• Perempuan Berdaya, Bangsa Berdaya
• Gubernur: Cegah Korupsi, OPD Pemprov NTB Maksimalkan Koordinasi dengan KPK

Salah seorang pegiat perempuan yang juga Ketua Forum Alumni HMI Wati, Andayani mengatakan, refleksi perjuangan Kartini dalam hal pendidikan dan keluarga sangat dalam.
Membangun wawasan untuk perempuan memahami perannya sebagai ibu, istri, warga masyarakat dan warga negara selalu sangat relevan dan aktual dalam setiap periode generasi.

Bahkan, membaca surat-surat Kartini tentang emansipasi perempuan tak berhenti pada politik gender.

Dalam sebuah suratnya, Kartini bahkan meminta bagaimana Al Quran bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, agar dapat dimengerti dan dipahami oleh perempuan dari sisi agama.

“Ini membuktikan bahwa perjuangan Kartini tidak hanya melawan dominasi lelaki dalam banyak hal pada masa itu bahkan sampai sekarang, tapi juga mencoba mengajak perempuan memahami perannya sebagai manusia”, jelas Andayani.

Sebagai manusia yang berperan sentral dalam keluarga, perempuan sebagai ibu dan istri tidak hanya menggugat hak atas penghargaan eksistensi. Tapi juga mengingatkan dunia, bahwa tanpa perempuan yang berpendidikan dan berwawasan baik, peradaban manusia akan rusak karena menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap.

“Padahal peran perempuan meski di rumah tangga saja sudah sangat penting. Di era sekarang kalaupun meminta peran yang sama di berbagai bidang lebih kepada tuntutan zaman agar suara perempuan didengar,”, tutup Andayani.

jm

Hendaknya terus memperoleh pendampingan dan pengawalan KPK dalam berkolaborasi dan bekerjasama untuk mencegah tindak korupsi

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB untuk memaksimalkan koordinasi dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Kita tentu berterima kasih atas kehadiran KPK yang terus-menerus melakukan rapat koordinasi dan pendampingan kepada sejumlah Kepala OPD Pemrov NTB sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi,” kata Gubernur saat menerima Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI dalam rangka Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah NTB, Rabu (21/4) di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB.

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur, menilai Rakor dapat memberi manfaat pada pimpinan serta aparat daerah. Harapannya, sosialisasi dan rakor ini memberi pemahaman kepada para kepala daerah di NTB dan para ASN agar bisa memilah yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, ASN mampu melakukan pencegahan korupsi sejak dini.

“Bagi kami di NTB koordinasi yang dilakukan KPK seperti ini, hendaknya perlu terus memperoleh pendampingan dan pengawalannya dalam berkolaborasi dan bekerjasama demi satu tujuan bagaimana mencegah tindak korupsi. Diharapkan kepada jajaran pemprov NTB jika mengalami kesulitan ataupun keragu-raguan dalam pelaksanaan program hendaknya tidak segan berkoordinasi dengan KPK,” tutur Bang Zul.

Sekda NTB, Drs. HL. Gita Ariadi, M.Si juga berharap agar OPD di lingkup Pemprov NTB bisa melakukan koordinasi secara intens dengan KPK terkait dengan pendampingan agar di kemudian hari tidak sampai berhadapan dengan penegak hukum.

Dengan demikian Pemda NTB bisa menjalankan fungsi pemerintahan yang bersih dan melayani.

“Kehadiran KPK bisa mendorong progress target capaian pencegahan korupsi lebih dioptimalkan dengan komitmen yang lebih kuat. Koordinasi yang terjalin baik akan menghasilkan harapan yang lebih baik pula,” demikian ujar Gita.

BACA JUGA:

• 30 Kata-kata Inspiratif RA Kartini
• Kata-kata RA Kartini tentang Perjuangan

Capaian pencegahan korupsi di NTB

Plh Direktur Korsup Wilayah V KPK, Abdul Haris, mengingatkan agar setiap pemerintah daerah memiliki komitmen penuh dalam melayani masyarakat. KPK tetap berkomitmen memberikan tata kelola dan itikad melayani di daerah masing-masing dengan segala tantangannya dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Meski capaian kinerja pencegahan korupsi di NTB sebelumnya dinilai baik dengan nilai rata-rata secara keseluruhan mencapai 76, namun diharapkan tahun 2021 ini bisa lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan.

Hal ini penting sebab masih banyak persoalan-persoalan yang lebih serius harus ditangani lagi agar kemajuan penanganan dan pencegahan korupsi di NTB terus meningkat. Masalah penanganan aset Pemprov agar lebih dimaksimalkan lagi dan diharapkan bisa seluruhnya disertifikasi.

“Soal yang satu ini KPK tetap membuka diri jika Pemprov NTB menemukan kendala dalam penanganannya. Komitmen dari jajaran pemprov NTB untuk mencegah tindak pidana korupsi juga sangat diharapkan,” kata Haris.

Haris juga menggaribawahi agar para OPD lingkup Pemprov NTB bisa memahami tugas dan fungsi serta bisa menyelesaikan setiap program yang sudah dijabarkan dalam Renstra dan Renja masing-masing.

“Khususnya bidang-bidang yang krusial seperti aset PT GTI, optimalisasi pendapatan daerah, bidang-bidang yang bersentuhan dengan pengadaan barang dan jasa, bansos, agar pedoman dan aturan tersebut benar-benar diperhatikan,” ujar Haris.

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan VI KPK Sugeng Basuki menambahkan, ditengah terjadinya Covid-19 saat ini dimana refocusing anggaran pembangunan untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19 sangat memberatkan pemda. Berbagai bantuan seperti Bansos, BLT dan lainnya sangat rawan dalam pendistribusian, apalagi tak tepat sasaran.

BACA JUGA:

• Gubernur Zul : Kebijakan Daerah Tetap Mematuhi Kebijakan Pusat Tentang Larangan Mudik
• Kesempatan Perempuan NTB Terbuka Lebar, Wagub Support untuk Terus Berkarya

“Saya berharap Inspektorat betul-betul bisa mengawasi mulai dari proses perencanaan, hingga pelaksanaan dan pembayarannya. Peran Inspektorat sangat vital karena itu SDM nya diharapkan lebih ditingkatkan lagi. Ke depannya, para auditor harus ditingkatkan SDM nya dan memiliki sertifikasi investigasi yang berkompeten dalam bidangnya,” pungkas Sugeng.

Diskominfotik

Pemudik dari luar provinsi NTB sudah jelas ketetapannya, bahwa semua akses angkutan darat, laut dan udara akan dibatasi bagi pemudik mulai tanggal 6-17 Mei 2021

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., menegaskan bahwa tidak mungkin kebijakan di daerah berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, guna meluruskan pemberitaan di beberapa media online tentang pernyataannya yang membolehkan masyarakat untuk mudik. Padahal konteks pernyataannya kemarin sedang membicarakan praktek di Pulau Lombok dan Sumbawa.

“Kami kaget juga, ketika viral di medsos bahwa seakan-akan Gubernur NTB memperbolehkan mudik ke NTB,” Kata Doktor Zul, saat diwawancara secara live oleh Inews TV, Rabu (21/4/2021) Pendopo Gubernur.

Dijelaskan Gubernur, bahwa pernyataan viral ini berawal saat Jum’at (16/4/2021) pekan lalu. Di saat bersama para wartawan, sempat ada pertanyaan tentang mudik antara pulau Lombok ke pulau Sumbawa yang masih satu daerah atau satu provinsi.

Menurutnya, Idul Fitri di masa pandemi ini bukan hanya sekarang, namun sudah setahun yang lalu terjadi. Dalam prakteknya, karena wilayah NTB ini kecil sehingga harus diatur sedemikian rupa.

“Jadi agak ribet ngaturnya kalau orang yang tinggal di Mataram, keluarga besarnya ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur yang tidak terlampau jauh, kemudian ada yang menutup jalan membatasi, sehingga menimbulkan kepanikan baru dan mencari jalan yang lain,” jelas Gubernur.

Begitu juga petani musiman yang bekerja di pulau Sumbawa, memanfaatkan momentum idul fitri ini, untuk menemui keluarga, ketika dilarang secara berlebihan, mungkin bisa menimbulkan tindakan di luar batas kewajaran.

“Numpang dibalik truk dan tindakan lain, yang justru sangat mengganggu,”tuturnya.

Oleh sebab itu, dalam hal penerapan protokol kesehatan yang harus ditegakkan, pada daerah dan wilayah yang tidak terlalu jauh, misalnya kabupaten/kota, tidak mungkin kita katakan tidak boleh.

“Karena wilayah kita kecil, daerah yang jaraknya dekat-dekat, internal dalam pulau Lombok sendiri”, sebutnya.

Sehingga, Doktor Zul mengatakan mudik lokal dalam prakteknya tidak dapat dihindari. Namun kesigapan dalam menerapkan dan mentaati protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid benar-benar dilakukan.

“Kita akan tetap berkoordinasi dan konsultasi dengan pusat, mengikuti aturan dan kebijakannya namun tidak menghadirkan kerumitan-kerumitan baru yang tidak kita inginkan,” tedasnya.

BACA JUGA: Kesempatan Perempuan NTB Terbuka Lebar, Wagub Support untuk Terus Berkarya

Namun kalau pemudik dari luar provinsi NTB, sudah jelas ketetapan dan ketegasan pemerintah pusat. Bahwa semua akses angkutan darat, laut dan udara akan dibatasi bagi pemudik mulai tanggal 6-17 Mei 2021.

Pemerintah Provinsi NTB juga bersinergi dan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, untuk mengatasi mudik lokal dalam wilayah Provinsi NTB. Mudik yang terjadi antara Kabupaten/Kota.

Tentunya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini prokes yang wajib di taati di era sekarang, baik yang mudik atau tidak. Termasuk destinasi wisata di NTB sudah menerapkan CHSE.

Apalagi diakuinya Satgas Covid-19 NTB bersama Aparat Polri/TNI selama ini dengan tegas menerapkan disiplin penegakan protokol covid.

edy@diskominfotik_ntb

Sudah tidak ada lagi dikotomi bagi perempuan di NTB, jadi perempuan harus mengambil kesempatam ini untuk bergerak

MATARAM.lombokjournal.com —

Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka kesempatan yang selebar-lebarnya bagi perempuan untuk berkarier dan berkarya. Tak ada lagi dikotomi yang menghambat perempuan untuk bergerak. Buktinya banyak posisi strategis di Provinsi NTB yang ditempati oleh perempuan. Seperti Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Kepala Dinas, Ketua LSM, dan masih banyak lagi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur perempuan pertama NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menjadi Keynote Speaker dalam Dialog Daring Lombok TV bertema “Subangsih Kartini NTB Menuju NTB Gemilang”, Rabu, (21 April 2021).

“Sekarang sudah tidak ada lagi dikotomi bagi perempuan di NTB, jadi perempuan harus mengambil kesempatan ini untuk bergerak,” jelasnya.

Ummi Rohmi juga menjelaskan, permasalahan perempuan saat ini memang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Dari masalah kekerasaan, kasus kematian ibu melahirkan dan balita, stunting, dan masalah perempuan lainnya.

Meski begitu, kelonggaran untuk bergerak, disarankan Ummi Rohmi harus dimanfaatkan perempuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

“Kita memiliki banyak masalah tapi satu hal yang harus kita syukuri, kondisi sekarang terbuka lebar untuk kita berjuang,” Tegas Ummi Rohmi.

BACA JUGA:Gubernur Zul : Kebijakan Daerah Tetap Mematuhi Kebijakan Pusat Tentang Larangan Mudik

Wagub kembali menekankan bahwa akar dari permasalahan perempuan di Provinsi NTB terletak pada edukasi. Namun, Pemprov NTB memiliki program unggulan “Revitalisasi Posyandu” yang dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Dengan adanya Posyandu Keluarga di seluruh Dusun di NTB dapat menjadi center of education atau pusat edukasi bagi masyarakat di tingkat dusun. Tentunya hal tersebut sejalan dengan semangat memperingati Hari Kartini di tahun 2021 ini.

“2021 ini, kita dorong posyandu keluarga di NTB menjadi 100%!” tandasnya.

novita@diskominfotikntb

Peradah dapat bersinergi dan bersatu dengan berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, seperti; Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

MATARAM.lombokjournal.com —

Usai menggelar konferensi daerah atau Loka Sabha IV, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH) NTB bersilaturrahmi ke Gubernur NTB, Selasa (20/4/2021), di Pendopo Gubernur NTB.

Menerima kunjungan tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., berpesan agar generasi muda selalu belajar serta menyesuaikan diri dengan dinamika modern dan perkembangan global.

“Terlebih, PERADAH didominasi oleh intelektual muda Hindu,” ujar Gubernur .

Gubernur ketika itu juga banyak memberikan solusi agar program dan kegiatan Peradah dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan dapat bekerjasama di segala bidang.

Demikian juga dengan kiprah Peradah, Gubernur yang sering disapa Doktor Zul ini ingin agar Peradah dapat bersinergi dan bersatu dengan berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang ada di NTB, seperti Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk bersama-sama membangun NTB.

Menanggapi pesan Gubernur, Ketua Peradah NTB, I Gede Purnama Mahendra Arta, mengatakan siap bersinergi untuk bersama berjuang membangun visi NTB Gemilang. Oleh karenanya, ia berjanji akan merumuskan dan melaksanakan program-program yang berkaitan dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

“Program kemasyarakatan ini yang harus dapat dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran PERADAH dan organisasi pemuda lainnya selain isu toleransi yang harus terus diperkuat,” tegas Gede Purnama.

Sebelumnya, Loka Sabha ke-VI DPP Peradah diharapkan dapat melahirkan pemimpin dan pengurus menghasilkan program kerja yang dapat bersinergi dengan Pemprov NTB. Sehingga  fokus memberikan kontribusi untuk menyukseskan program NTB Gemilang, demi kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA: Pemprov NTB Ajak Peradah Bersinergi Dukung NTB Gemilang

Apalagi visi misi Peradah fokus pada leadership dan enterpreneurship, sejalan dengan program strategis Pemrov. NTB. Pengembangan membangun SDM dan wirausaha dengan penguatan UMKM.

jm

MATARAM.lombokjournal.com —

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Selasa (20/4/2021), membuka kegiatan Lombok Food Festival 2021, di Epicentrum Mall Lt 2 Function Hall Mataram.

Kegiatan yang digagas oleh Lombok Womenpreneur Club (LWC) ini merupakan upaya mempromosikan sekaligus memperkenalkan berbagai produk UMKM lokal buatan dan kreasi wanita-wanita enterpreneur agar dapat bersaing dan diserap oleh pasar lokal dan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP. PKK Provinsi NTB mengingatkan tentang pentingnya semua pihak mendorong kemajuan UMKM lokal. Sebab menurut ibu yang akrab disapa Bunda Niken, ini, kini UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di NTB, terlebih dimasa pandemi Covid-19.

“Maka peran dan penguatan pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menghasilkan produknya harus terus diberdayakan,” pesan Bunda Niken.

Demikian juga dengan peran perempuan, Ia yakin dengan keberadaan LWC sebagai wadah para pengusaha lokal yang terdiri dari wanita muda yang inovatif dan kreatif dapat mengangkat citra UMKM lokal agar mampu berdaya saing.

Bunda Niken yang juga merupakan Ketua Dekranasda NTB yakin, kelompok ibu muda yang tergabung dalam LCW ini dapat menciptakan produk seperti kuliner yang disukai konsumen sebab memiliki cita rasa yang khas NTB.

“Kami akan terus mendukung langkah dan upaya yang dilakukan oleh UMKM lokal untuk mengangkat nama NTB,” tutupnya.

BACA JUGA:

• Nasional: Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Meningkat
• Covid-19 di NTB: 517 Meninggal Dunia, 1.101 Masih Positif

Sementara, Pimpinan LWC, Indah Purwati menjelaskan bahwa LWC merupakan komunitas bisnis yang anggotanya terdiri dari perempuan se-NTB.

LWC fokus belajar tentang bisnis, mulai dari belajar menghasilkan produk usaha, sosialisasi hingga cara memasarkan produk.

Salah satu program yang menarik adalah member for member (MM). Kita saling berinteraksi di sosial media, terutama instagram sebagai wadah untuk berjualan dan saling mempromosikan usaha. Demikian juga di Whatsapp Group.

“Jadi WA grup maupun IG kita isinya promosi produk dan usaha para anggota,” ucapnya.

Kegiatan hari ini, lanjutnya, merupakan bazar produk kuliner anggota yang terdiri dari UMKM. Mulai dari kuliner tradisional hingga kuliner modern hasil olahan dan inovasi serta kreatifitas para UMKM.

Kegiatan yang dikemas dengan acara bazar atau pameran hasil usaha anggota, ini, dan berbagai kegiatan lainnya akan digelar mulai 21 April hingga 3 Mei 2021, jam 16.00 – 22.00 wita.

“Insya Allah setiap tahun kita adakan acara yang sama, mengingat 70 persen anggota usahanya kuliner, 15 persen fashion, sisanya umum, seperti; craft, kecantikan dan lain-lain,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Ketua TPP. Kota Mataram, Ketua TP.PKK Kabupaten Lombok Barat, Ketua TP. PKK Lombok Tengah, Ketua Persit Dandim Lombok Barat dan para pengusaha perempuan yang tergabung dalam LWC.

edy@diskominfotik_ntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) direncanakan akan digelar secara hybrid pada 29-30 Mei 2021.

Berbagai persiapan telah dilakukan panitia mengyongsong Munas yang digelar empat tahun tersebut.

Ketua Panitia Munas IKA Unram, Lalu Athari Fathullah menjelaskan kegiatan Munas akan dilaksanakan secara offline sesuai protokol kesehatan  mengingat masih Pandemi Covid-19.

Menurutnya, selain evaluasi dan perencanaan program ke depan, dalam Munas juga akan dilaksanakan pemilihan Ketua Umum dan jajaran kepengurusan IKA Unram untuk periode 2020-2024.

Athar mengatakan pendaftaran ketua umum saat ini belum dibuka. Panitia katanya masih melakukan persiapan.

“Kita berharap banyak alumni yang ikut ambil bagian untuk ramaikan Munas nanti, sebagai wujud kepedulian alumni terhadap almamater,” ujarnya, selasa ( 21/4 ).

Dijelaskan, nantinya panitia SC dan OC akan membuka pendaftaran calon ketua umum sesuai AD/ART dan PO organisasi.

“Organisasi ini adalah organisasi guyup, jadi membutuhkan figur yang sukarela untuk melakukan pengabdian sesuai tridharma perguruan tinggi,” jelasnya.

Sementara itu Alumni Fakultas Hukum Unram yang juga masuk dalam IKA Unram Jabodetabek, Didi Aulia Harahap, mengatakan IKA Unram ke depannya harus dapat mandiri untuk setiap kegiatan. Dia berharap dapat melakukan crowdfunding atau urunan dana yang mampu sukseskan setiap kegiatan.

“Kerjakan sesuai kemampuan dan libatkan sebanyak banyaknya alumni yang bisa membantu. Mulailah dengan crowdfunding yg akuntabel karena IKA ini harus punya uang buat jalan,” ujarnya, Senin, 19 April 2021.

Dia juga berharap IKA Unram memiliki banyak cabang yang dapat diakses alumni. Juga memiliki big data yang mudah diakses.

“(Berharap) punya sekretariat di Unram dan di kota-kota cabang yang bisa diakses. Kembangkan sistem digitalisasi dan buatlah big data yang aksestable untuk pengembangan potensi alumni,” katanya.

D.A Malik, Alumni Unram yang kini menjadi pengacara sukses mengucapkan terimakasih terhadap kepemimpinan IKA Unram Sirra Prayuna. Dia mengatakan, di kepemimpinan Sirra, IKA Unram dapat melejit di tingkat nasional.

“Yang pertama atas nama pengurus kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pengurus dan semua pihak yang telah membantu proses dinamika IKA Unram,” ucapnya.

“Terimakasih pada kepemimpinan Ketum IKA Bapak Sirra Prayuna. IKA sudah bisa dibawa ke tingkat nasional dan telah disejajarkan dengan alumni-alumni di seluruh perguruan tinggi negeri se-Indonesia,” katanya.

Dia berharap pemilihan Ketum dalam Munas IKA Unram bisa menjadi regenerasi yang melahirkan profesional dan progresif yang dapat membawa IKA memiliki jaringan luas.

“Tentu untuk proses pemilihan IKA nantinya perlu regenerasi kepimpinan IKA Unram dengan melibatkan rekan-rekan muda yang profesional dan progresif serta memiliki jejaring luas,” ujarnya.

Dia berharap semua pihak dapat bersinergi dalam mengelola IKA Unram dan menyukseskan Munas tahun ini.

Panitia Harus Terbuka

Berbeda dengan yang lain, alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram, M. Fihirudin, meminta Panitia Munas IKA Unram, meminta agar panitia lebih terbuka mengumumkan pendaftaran bakal calon dan mekanisme lainnya.

“Kita meminta panitia secara terbuka membuka pandaftaran bakal calon, persyaratannya seperti apa dan mekanisme pemilihannya. Siapa saja yang memiliki hak suara penuh,” tegas Fihir.

Direktur Lombok Global Institut (Logis) ini mengatakan suksesnya Munas IKA Unram ada pada keterbukaan dan transparansi panitia. Dia berharap panitia tidak menjadikan Munas ini sebagai ajang yang disebut “jual karcis”.

“Jangan sampai kesannya panitia Munas menjual karcis ke bakal calon seperti Munas IKA sebelumnya,” cetusnya.

Kendati demikian, Fihir berharap Munas IKA Unram pada 20-30 Mei mendatang dapat melahirkan sosok yang mampu membawa IKA Unram lebih maju dan progresif. Dia berharap IKA tidak hanya dijadikan kekuatan politik semata, namun bisa menjadi wadah untuk pengabdian kepada masyarakat.

Setali tiga uang dengannya, mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unram periode 1993 – 1994 dan 1994 – 1995, Muhammad Ihwan alias Iwan Slenk, berharap Munas tahun ini berjalan lancar sesuai mekanisme.

“Sebagai alumni kami hanya berdoa dan berharap agar perhelatan tersebut berjalan dengan baik sesuai mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART dan PO organisasi,” katanya.

Dia berharap pemimpin baru dapat menjalankan estafet kepemimpinan sebelumnya.

“Tentu berharap juga lahir pemimpin baru yang bisa menjalankan estafet kepemimpinan selanjutnya,” katanya.

Pengacara PBNW ini mengaku tidak tahu banyak tentang IKA Unram. Namun dia berharap IKA dapat bermanfaat di khalayak.

“Saya tidak banyak paham tentang IKA Unram ini, karena setelah tamat lalu bayar uang alumni terus selesai, gak ada kontak atau komunikasi dengan IKA walaupun sampai hari ini masih mengantongi KTA IKA,” katanya.

“Mudahan saja ke depan IKA Unram ini bisa memiliki manfaat guna bagi alumni sendiri, juga bagi Unram dan bagi masyarakat secara luas,” ujarnya.

Iwan menambahkan, “Jangan seperti yang sudah-sudah, alumni saja gak tahu apa saja kegiatan, program yang sudah dibuat dan dilaksanakan oleh IKA Unram ini. Yang kami kenang hanya ada nama IKA Unram, kemudian kami juga tahu bahwa kami juga bagian dari anggotanya, selain itu tidak ada,” ujarnya.

Basri Mulyani, alumni Unram yang kini menjadi Dekan Fakultas Hukum UGR ini, mengatakan momentum Munas nanti dapat digunakan kampus untuk tiga hal:

(1) Mengetahui stakeholder satisfaction, dalam hal ini lulusan, terkait dengan learning experiences yang mereka alami, untuk dijadikan alat evaluator kinerja institusi;

(2) Mendapatkan masukan yang relevan sebagai dasar pijakan pengembangan institusi, terkait dengan kemampuan bersaing, kualitas, dan working experiences lulusan yang bisa digunakan untuk menangkap kesempatan dan menanggulangi ancaman ke depan;

(3) Meningkatkan hubungan lulusan dan almamater, karena apabila dilihat dari pengalaman institusi-institusi pendidikan terkenal, ikatan lulusan dan almamater yang kuat akan banyak membawa banyak manfaat kepada almamater seiring dengan diakuinya kiprah lulusan di masyarakat.

“Jadi tidak boleh sembunyi-sembunyi harus terbuka dan calon Ketum harus jelas visi misinya dan yang penting harus paham apa visi misi Unram jangan sampai bertolak belakang,” ujarnya.