Menyongsong Munas IKA Unram, Ini Kata Alumni

MATARAM.lombokjournal.com —

Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) direncanakan akan digelar secara hybrid pada 29-30 Mei 2021.

Berbagai persiapan telah dilakukan panitia mengyongsong Munas yang digelar empat tahun tersebut.

Ketua Panitia Munas IKA Unram, Lalu Athari Fathullah menjelaskan kegiatan Munas akan dilaksanakan secara offline sesuai protokol kesehatan mengingat masih Pandemi Covid-19.

Menurutnya, selain evaluasi dan perencanaan program ke depan, dalam Munas juga akan dilaksanakan pemilihan Ketua Umum dan jajaran kepengurusan IKA Unram untuk periode 2020-2024.

Athar mengatakan pendaftaran ketua umum saat ini belum dibuka. Panitia katanya masih melakukan persiapan.

“Kita berharap banyak alumni yang ikut ambil bagian untuk ramaikan Munas nanti, sebagai wujud kepedulian alumni terhadap almamater,” ujarnya, selasa ( 21/4 ).

Dijelaskan, nantinya panitia SC dan OC akan membuka pendaftaran calon ketua umum sesuai AD/ART dan PO organisasi.

“Organisasi ini adalah organisasi guyup, jadi membutuhkan figur yang sukarela untuk melakukan pengabdian sesuai tridharma perguruan tinggi,” jelasnya.

Sementara itu Alumni Fakultas Hukum Unram yang juga masuk dalam IKA Unram Jabodetabek, Didi Aulia Harahap, mengatakan IKA Unram ke depannya harus dapat mandiri untuk setiap kegiatan. Dia berharap dapat melakukan crowdfunding atau urunan dana yang mampu sukseskan setiap kegiatan.

“Kerjakan sesuai kemampuan dan libatkan sebanyak banyaknya alumni yang bisa membantu. Mulailah dengan crowdfunding yg akuntabel karena IKA ini harus punya uang buat jalan,” ujarnya, Senin, 19 April 2021.

Dia juga berharap IKA Unram memiliki banyak cabang yang dapat diakses alumni. Juga memiliki big data yang mudah diakses.

“(Berharap) punya sekretariat di Unram dan di kota-kota cabang yang bisa diakses. Kembangkan sistem digitalisasi dan buatlah big data yang aksestable untuk pengembangan potensi alumni,” katanya.

D.A Malik, Alumni Unram yang kini menjadi pengacara sukses mengucapkan terimakasih terhadap kepemimpinan IKA Unram Sirra Prayuna. Dia mengatakan, di kepemimpinan Sirra, IKA Unram dapat melejit di tingkat nasional.

“Yang pertama atas nama pengurus kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pengurus dan semua pihak yang telah membantu proses dinamika IKA Unram,” ucapnya.

“Terimakasih pada kepemimpinan Ketum IKA Bapak Sirra Prayuna. IKA sudah bisa dibawa ke tingkat nasional dan telah disejajarkan dengan alumni-alumni di seluruh perguruan tinggi negeri se-Indonesia,” katanya.

Dia berharap pemilihan Ketum dalam Munas IKA Unram bisa menjadi regenerasi yang melahirkan profesional dan progresif yang dapat membawa IKA memiliki jaringan luas.

“Tentu untuk proses pemilihan IKA nantinya perlu regenerasi kepimpinan IKA Unram dengan melibatkan rekan-rekan muda yang profesional dan progresif serta memiliki jejaring luas,” ujarnya.

Dia berharap semua pihak dapat bersinergi dalam mengelola IKA Unram dan menyukseskan Munas tahun ini.

Panitia Harus Terbuka

Berbeda dengan yang lain, alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram, M. Fihirudin, meminta Panitia Munas IKA Unram, meminta agar panitia lebih terbuka mengumumkan pendaftaran bakal calon dan mekanisme lainnya.

“Kita meminta panitia secara terbuka membuka pandaftaran bakal calon, persyaratannya seperti apa dan mekanisme pemilihannya. Siapa saja yang memiliki hak suara penuh,” tegas Fihir.

Direktur Lombok Global Institut (Logis) ini mengatakan suksesnya Munas IKA Unram ada pada keterbukaan dan transparansi panitia. Dia berharap panitia tidak menjadikan Munas ini sebagai ajang yang disebut “jual karcis”.

“Jangan sampai kesannya panitia Munas menjual karcis ke bakal calon seperti Munas IKA sebelumnya,” cetusnya.

Kendati demikian, Fihir berharap Munas IKA Unram pada 20-30 Mei mendatang dapat melahirkan sosok yang mampu membawa IKA Unram lebih maju dan progresif. Dia berharap IKA tidak hanya dijadikan kekuatan politik semata, namun bisa menjadi wadah untuk pengabdian kepada masyarakat.

Setali tiga uang dengannya, mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unram periode 1993 – 1994 dan 1994 – 1995, Muhammad Ihwan alias Iwan Slenk, berharap Munas tahun ini berjalan lancar sesuai mekanisme.

“Sebagai alumni kami hanya berdoa dan berharap agar perhelatan tersebut berjalan dengan baik sesuai mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART dan PO organisasi,” katanya.

Dia berharap pemimpin baru dapat menjalankan estafet kepemimpinan sebelumnya.

“Tentu berharap juga lahir pemimpin baru yang bisa menjalankan estafet kepemimpinan selanjutnya,” katanya.

Pengacara PBNW ini mengaku tidak tahu banyak tentang IKA Unram. Namun dia berharap IKA dapat bermanfaat di khalayak.

“Saya tidak banyak paham tentang IKA Unram ini, karena setelah tamat lalu bayar uang alumni terus selesai, gak ada kontak atau komunikasi dengan IKA walaupun sampai hari ini masih mengantongi KTA IKA,” katanya.

“Mudahan saja ke depan IKA Unram ini bisa memiliki manfaat guna bagi alumni sendiri, juga bagi Unram dan bagi masyarakat secara luas,” ujarnya.

Iwan menambahkan, “Jangan seperti yang sudah-sudah, alumni saja gak tahu apa saja kegiatan, program yang sudah dibuat dan dilaksanakan oleh IKA Unram ini. Yang kami kenang hanya ada nama IKA Unram, kemudian kami juga tahu bahwa kami juga bagian dari anggotanya, selain itu tidak ada,” ujarnya.

Basri Mulyani, alumni Unram yang kini menjadi Dekan Fakultas Hukum UGR ini, mengatakan momentum Munas nanti dapat digunakan kampus untuk tiga hal:

(1) Mengetahui stakeholder satisfaction, dalam hal ini lulusan, terkait dengan learning experiences yang mereka alami, untuk dijadikan alat evaluator kinerja institusi;

(2) Mendapatkan masukan yang relevan sebagai dasar pijakan pengembangan institusi, terkait dengan kemampuan bersaing, kualitas, dan working experiences lulusan yang bisa digunakan untuk menangkap kesempatan dan menanggulangi ancaman ke depan;

(3) Meningkatkan hubungan lulusan dan almamater, karena apabila dilihat dari pengalaman institusi-institusi pendidikan terkenal, ikatan lulusan dan almamater yang kuat akan banyak membawa banyak manfaat kepada almamater seiring dengan diakuinya kiprah lulusan di masyarakat.

“Jadi tidak boleh sembunyi-sembunyi harus terbuka dan calon Ketum harus jelas visi misinya dan yang penting harus paham apa visi misi Unram jangan sampai bertolak belakang,” ujarnya.

Pemprov NTB Ajak Peradah Bersinergi Dukung NTB Gemilang

Pemuda Peradah harus dapat memberikan kontribusi membangun UMKM yang bergerak di semua bidang usaha

MATARAM.lombokjournal.com —

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., mengajak Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH) Provinsi NTB untuk bersinergi, berperan serta dan memberikan kontribusinya untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Hal tersebut dikatakannya dalam acara Loka Sabha VI yang dilangsungkan di Gedung Rektorat Lantai III IAHN Pudja Mataram, Minggu (18/4/2021).

Gde yang mewakili Gubernur NTB berharap agar berbagai tahapan proses Loka Sabha ini dapat melahirkan pemimpin dan pengurus agar menghasilkan program kerja yang dapat bersinergi dengan Pemrov. NTB. Sehingga fokus memberikan kontribusi untuk mensukseskan program NTB Gemilang, demi kesejahteraan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan selamat atas terselenggaranya LOKA SABHA (Konferensi Daerah) yang ke-6, Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Peradah Provinsi NTB,” ucap Gede.

Apalagi visi mvisi Perada fokus pada leadership dan entrepreneurship, sejalan dengan program strategis Pemrov. NTB, yakni pengembangan SDM wirausaha dan penguatan UMKM.

Menurutnya, di NTB banyak event nasional maupun internasional. Jadi menghadapi itu pemuda Peradah harus dapat memberikan kontribusi untuk membangun UMKM, yang bergerak disemua bidang usaha.

“Jadi, jiwa usaha ini harus dibangun dan dilatih, agar menjadi entrepreneurship,” ajak Gede.

Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa dalam setiap organisasi, pengurusnya dilatih untuk memiliki jiwa leadership. Menjadi seorang pemimpin harus komplit, tidak hanya cerdas saja, tapi memiliki kepedulian dan membangun komunikasi dengan semua pihak.

“Disamping itu rasa percaya diri dan tetap teguh pada keyakinan dan kebenaran,” tegasnya.

Di era globalisasi dengan kemajuan dan perkembangan teknologi IT, semua orang dituntut mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi. Era revolusi 4.0 saat ini, persaingan yang kompetitif terjadi pada semua lini dan sendi kehidupan. Sehingga menghadapi itu semua butuh keyakinan, keimanan dan ketakwaan. Ini yang menyempurnakan semuanya.

Sebagai penutup, Gede menyampaikan, “Ingat, menjadi pemimpin adalah teladan. Apa yang dilakukan pemimpin akan menjadi contoh bagi masyarakat,”.

BACA JUGA:

Senada dengan hal tersebut, Ketua PHDI NTB, Ida Made Santi Adnya SH.,MH., menuturkan bahwa dewasa ini program pemerintah provinsi maupun pusat sedang getolnya membangun ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

“Maka Peradah harus melihat ini sebagai peluang, untuk mendukung, dan bersinergi untuk mensukseskan program pemerintah,” katanya.

Ini sejalan dengan prioritas Peradah, harus dimanfaatkan benar oleh pemuda, sebagai upaya mendorong jiwa kewirausahaannya. Untuk membangun generasi Hindu di masa IT dituntut memiliki jiwa kreatif dan inovatif.

“Sehingga harus fokus menciptakan lapangan kerja, harus cerdas, pandai mencari peluang, terampil dan mengusai teknologi,” tegasnya.

Begitupun, terpilihnya pemimpin yang dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Menjadi agent of change, dengan membawa perubahan bagi kebaikan bangsa dan negara.

“Namun, pemimpin yang dilandasi dengan dharma bakti dan ahlak yang baik,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Peradah Indonesia, I Gede Ariawan S.IP.,M.IP mengakui bahwa walaupun di tengah pandemi, Loka Sabha masih dapat dilaksanakan, walaupun terbatas tapi tidak mengurangi esensi kegiatan.

Peradah merupakan satu-satunya ormas pemuda Hindu yang diakui pemerintah. Pengurusnya ada di 32 provinsi. Sesuai Munas 2018, ada 117 cabang kab/kota serta 250 komisariat di kecamatan/desa se-Indonesia.

Sehingga Peradah dituntut untuk tetap membangun sinergi dengan semua pihak. Termasuk dengan pemerintah dan organisasi hindu lainnnya.

Ia berharap Ketua Peradah Provinsi NTB, I Gede Purnama Mahendra Arta, bisa meneruskan program terbaik dan membangun sinergi dan kompak memajukan organisasi.

“Terus fokus cetak pemimpin masa depan dan wirausaha muda,”mengakhiri sambutannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Perwakilan anggota DPRD Kota Mataram, perwakilan Pemkota Mataram, Plt. Rektor IAHN, Kabid Bimas Hindu Kanwil Depag NTB, Tokoh PHDI NTB, tokoh agama Hindu, pemuda Hindu dan peserta Loka Sabha se-NTB.

edy@diskominfotikntb

Jadi Ketua PPI NTB, Bunda Niken Tambah Kesibukan Urus Kesehatan Ibu, Anak dan Bayi

PPI yang fokus pada kesehatan ibu, anak dan bayi akan mulai menyasar remaja untuk program kerja 2021

MATARAM.lombokjournal.com –-

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Sabtu (17/4/2021), resmi dilantik menjadi Ketua Pita Putih Indonesia (PPI) Provinsi NTB masa bakti 2021 -2026. Pelantikan ini dilaksanakan di Pendopo Kantor Gubernur NTB.

Kegiatan berlangsung khidmat, dengan Dr. Ir. Ruth Stella Thei yang juga dilantik sebagai Wakil Ketua dan Dra. Iriani Burhan sebagai Sekretaris PPI Provinsi NTB.

“Sebetulnya PPI sudah ada sejak lima tahun lalu dan sekarang akan mulai berkiprah lagi membantu pemerintah,” ujar Bunda Niken sapaan akrabnya ketika memberikan sambutan pertamanya sebagai Ketua PPI NTB.

Dikatakannya dalam isu kesehatan keluarga, PPI yang fokus pada kesehatan ibu, anak dan bayi akan mulai menyasar remaja untuk program kerja 2021.

Pita Putih Indonesia (PPI) merupakan anak organisasi Pita Putih Internasional yang mendukung kesehatan ibu, dengan berkampanye untuk lebih banyak sumber daya dan kebijakan yang tepat dalam mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir, advokasi pemerintah dan politisi dalam kebijakan.

Meski profil kesehatan NTB secara umum, angka kematian ibu, bayi maupun stunting terus menurun, namun riset kesehatan dasar oleh Dinas Kesehatan menunjukkan angka yang naik selama dua tahun terakhir dalam masa pandemi Covid 19.

Seperti disebutkan, penyebab mendasar masalah tersebut adalah pernikahan dini (usia 15-19) yang masih sering terjadi.

“Oleh karena itu PPI berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mencapai tujuan organisasi,” tambah Bunda Niken.

BACA JUGA:

PPI NTB ini sendiri dibentuk dengan tujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi baru lahir dan anak di NTB.

Memperhatikan angka stunting yang cukup tinggi di beberapa wilayah di NTB, PPI NTB akan melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan seperti posyandu dan bekerjasama dengan organisasi terkait di masing-masing wilayah.

Ketua Umum PPI, Giwo Rubiyanto Wiyogo, mengatakan sangat mengapresiasi kepengurusan PPI NTB, karena melibatkan banyak organisasi perempuan yang dapat mendukung kinerja PPI. Ia menegaskan pula, target program kerja PPI tahun 2022 khusus bagi remaja.

“Goals kita pada 2022 adalah terinformasikannya pemahaman kesehatan dan hak-hak perempuan,” tegasnya.

PPI masih mengandalkan mekanisme kerja sama lintas sektoral agar advokasi yang dimulai dari penganggaran, kebijakan sampai fasilitas bagi perempuan dapat terwujud.

Dalam pelantikan tersebut, Ketua PPI NTB juga menandatangani nota kesepahaman dengan BKKBN dalam penguatan program kerja.

Menteri PPPA Beri Penghargaan NTB Atas Pengesahan Perda Perkawinan Anak

Perda yang disahkan tidak hanya sebagai dasar hukum, namun harus diimplementasikan sehingga kasus perkawinan anak benar-benar dapat turun

MATARAM.lombokjournal.com —

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati memberikan penghargaan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., atas keberhasilan Provinsi NTB menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Termasuk di dalamnya menyangkut pemberdayaan serta perlindungan perempuan di NTB, Jum’at (16/4/2021) di Gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB.

Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati

“Banyak praktik baik tentang perlindungan anak dan perberdayaan perempuan yang telah dilakukan di kabupaten/kota se-NTB. Ini satu langkah yang sangat luar biasa,” kata Menteri PPPA RI, saat memberikan sambutan usai menyerahkan penghargaan kepada Gubernur NTB di dampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP. PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati.

Oleh sebab itu upaya dan langkah seperti ini, dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi provinsi lain untuk dijadikan contoh baik.

Menteri PPPA juga mengingatkan, bahwa perda yang telah disahkan di NTB, tidak hanya semata sebagai dasar hukum didaerah, namun harus mampu diimplementasikan secara nyata ditengah kehidupan bermasyarakat, sehingga kasus perkawinan anak benar-benar dapat diturunkan.

Demikian juga dengan pemberdayaan perempuan, menurut Gusti Ayu Bintang Darmawati, kisah dan cerita baik di beberapa kabupaten/kota di NTB tentang peran perempuan dapat menjadi semangat untuk dapat diikuti oleh daerah-daerah lain.

“Praktik baik tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dapat menjadi contoh di tempat lain,” tutup Menteri PPPA.

BACA JUGA:

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengaku bahwa penghargaan ini merupakan kerja dan sinergi bersama Wakil Gubernur NTB Sekda dan semua pihak.

“Saya dedikasikan penghargaan ini untuk Ibu Wagub dan Ibu Ketua TP.PKK yang terus konsen pada urusan anak dan perempuan,” kata Doktor Zul sapaannya.

Menyanjung peran partisipasi keterlibatan perempuan dalam politik dan pembangunan di NTB, Menurut Doktor Zul, inilah salah satu hikmah memiliki Wakil Gubernur perempuan yang memahami persoalan posyandu keluarga, anak dan perempuan, sehingga kerjanya dengan hati.

Selain itu, jelas Gubernur, adanya Perda ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak dan perempuan di NTB.

“Kita senang pusat memberikan apresiasi. Setidaknya terus memotivasi kita untuk lebih baik lagi,” tutup Doktor Zul.

Dipenghujung kegiatan tersebut Menteri PPPA memberikan penghargaan kepada 9 orang APH dan partisipasi anak dengan pendamping dalam Pengungkapan Kasus Kekerasan Seksual dengan Korban Anak di Wilayah Hukum Polres Bima NTB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Provinsi NTB, Asisten I, Setda NTB, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kasat Pol PP, Kepala DPA2KB Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, Ketua MUI, Perwakilan Polda, Danrem 162/Wb, pemerhati anak dan perempuan di NTB.

edy@diskominfotikntb

Menteri PPPA Apresiasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak di NTB

NTB sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan perkawinan pada anak

BAYAN.lombokjournal.com —

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengapresiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan perkawinan anak yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB pada 29 Januari 2021 lalu.

Perda tersebut menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengatur pencegahan perkawinan pada anak.

Seperti diketahui, dalam perda itu mengatur pemberian sanksi pidana dan administrasi bagi aparat desa yang terlibat dalam perkawinan anak.

Bagi yang terlibat atau menfasilitasi perkawinan anak maka terancam hukuman penjara selama enam bulan.

Menteri bersyukur bahwa NTB sudah memiliki Perda tentang pencegahan perkawinan anak.

“Kami berharap bahwa perda ini tidak hanya menjadi dokumen tapi implementasi nyata dalam menekan angka perkawinan anak,” ungkap menteri usai meresmikan Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 atau “Nina Bayan” di Desa Sukadana Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (15/04/21).

Menurutnya, perkawinan pada anak memiliki dampak cukup luas. Terutama dampak yang paling banyak terjadi adalah tingkat kematian ibu dan anak terus mengalami peningkatan.

Belum lagi dampak kesehatan dan kemiskinan yang dirasakan oleh anak-anak yang belum siap membina rumah tangga dengan baik.

“Dampak inilah yang harus dicegah melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi masif oleh seluruh pihak,” tegas Ibu menteri.

Karenanya, melalui peresmian Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 ini, diharapkan bisa menjadi media komunikasi edukasi bagi masyarakat dalam mensosialisasikan bagaimana bahayanya pernikahan anak usia dini.

Sebab, masalah pernikahan anak usia dini di Provinsi NTB, salah satunya di kabupaten Lombok Utara masih cukup banyak.

“Radio ini juga diharapkan jadi penerang bagi ibu-ibu dalam mewujudkan berbagai potensi perempuan untuk berkontribusi membangun desa dan daerah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perempuan dan anak merupakan kekuatan.yang sangat luar biasa untuk dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Sebab, Jumlah populasi penduduk di Indonesia 50 persennya adalah perempuan. Sedangkan populasi anak merupakan sepertiga dari populasi penduduk Indonesia. Karena mereka adalah SDM yang harus diberdayakan dan dilindungi.

“Terkait pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak semua tergantung dari pemerintah daerahnya,” jelasnya.

Menangapi hal itu, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu mengakui, perkawinan anak di bawah umur masih cukup tinggi di Kabupaten Lombok Utara. Tentu hal ini, menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam melakukan upaya-upaya pencegahannya.

Salah satunya adalah hadirnya Perda tentang pencegahan perkawinan anak yang diinisiasi Pemerintah Provinsi NTB.

“Mudah-mudahan dengan adanya perda tersebut dapat meminimalisir perkawinan anak usia dini. Karena dalam perda itu ada sanksi bagi anak yang kawin maupun yang mengawinkan,” jelas bupati.

Selain itu, dengan diresmikan Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 atau “Nina Bayan” ini, dapat menjadi wadah sekaligus media edukasi perempuan dalam memberikan pemahaman tentang bahayanya pernikahan anak usia dini.

“Untuk itu, kami mengapresiasi ibu menteri yang mau hadir di daerah kami ini. Semoga kehadiran ibu menteri menjadi motivasi bagi ibu-ibu untuk terus berkarya dan membangunan daerah yang kita cintai ini,” tuturnya.

Dalam peresmian radio tersebut, Menteri PPPA didampingi oleh Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, Asisten I Setda NTB, Hj. Baiq Eva Cahyaningsih serta beberapa Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Forkompinda Kabupaten Lombok Utara.

Pembentukan Radio Sekolah Perempuan tersebut merupakan inisiasi dan kerja sama antara Institut Perkumpulan Lingkaran Pendidikan Alternatif Untuk Perempuan (Kapal Perempuan), Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) dan organisasi perempuan lainnya.

Manikp@kominfo

Baznas dan LKKS NTB Kerjasama Kelola Dana Ummat

Pengelolaan bantuan sosial harus mampu mengentaskan persoalan sosial lebih permanen

MATARAM.lombokjournal.com

Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB siap bekerjasama mengelola dana ummat, melalui pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, sodaqoh.

Ketua LKKS NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah siap membantu Baznas. Tujuannya, agar dana ummat makin berdaya, dan memberikan dampak jangka panjang untuk kesejahteraan ummat.

Menurut Hj Niken, sebagai koordinator lembaga maupun perorangan dalam pengelolaan bantuan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), memang harus mampu mengentaskan persoalan sosial lebih permanen melalui distribusi bantuan produktif.

Pengelolaan bantuan bagi PPKS diampu Dinas Sosial terutama dana CSR (Corporate Social Responsibility). Forum CSR di Dinas Sosial juga mengatur kontribusi sebesar lima persen per-tahun sesuai Permensos RI.

Dikatakan Hj Niken, LKKS NTB sedang menyusun database PPKS seperti anak yatim, terlantar, lansia dan lainnya.

“Selama pandemi makin bertambah jumlahnya,” ujar Bunda Niken di kantor Baznas NTB di Mataram, Kamis (15/04/21).

Dana bantuan produktif yang dimaksud seperti mendorong beberapa panti asuhan mengajukan proposal usaha untuk kemandirian, dan tidak bergantung terus menerus kepada bantuan.

BACA JUGA : Ini Panduan Ibadah Ramadan

Skema ini seperti dikatakannya, telah dimulai dengan mengedukasi dan membimbing pengurus LKKS kabupaten/kota dalam pelayanan kesejahteraan yang disertai pelayanan kualitas. Semangat sosial ini tidak hanya terkait sistem dan prosedural rutin tapi dapat mencapai kemandirian warga pemerlu pelayanan kesejahteraan.

Baca selanjutnya: Baznas NTB Terbaik Nasional

They contain one or more vélemények a tonerinről energetic ingredients, which provide the wanted therapeutic result, along with inert materials referred to as excipients, that boost stability, absorption, as well as total formula.

Cerita Wastra NTB Siap Bertarung di Nasional

Lomba ini dapat meningkatkan kebanggaan pemakaian kain tradisional NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Provinsi Nusa Tenggara Barat sukses menggelar acara Lomba Cerita Wastra 2021.

Para juara terpilih selanjutnya akan melenggang ke tingkat Nasional dan diharapkan mampu memperkenalkan kecantikan dan keeksotisan wastra atau kain tradisonal khas NTB pada seluruh masyarakat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, saat menggelar acara sesi foto bersama pemenang di Ruang Kerja Gubernur pada Rabu, 14 April 2020.

Sesi foto bersama tersebut juga dihadiri oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

“Alhamdulillah dengan diselenggarakannya lomba ini dapat meningkatkan kebanggaan pemakaian kain tradisional NTB dan memasyarakatkan kembali wastra daerah kita,” jelas Bunda Niken sapaan akrabnya.

BACA JUGA:

Ketua Dekranasda NTB yang juga sebagai Bunda PAUD Nasional tersebut memaparkan terkait Lomba Cerita Wastra 2021.

Lomba ini digelar oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Lomba ini digelar di Tingkat Provinsi kemudian pemenangnya akan kembali bertarung di tingkat Nasional.

Kegiatan yang digelar secara daring ini bertujuan untuk memperkenalkan wastra (kain tradisional) dalam bentuk kompetisi foto daring kebaya dan kain tradisional yang kemudian dirangkaikan dengan narasi “aku dan kain”.

Para peserta harus menceritakan relasi pribadinya dengan kain tersebut, sejarah hingga proses pembuatannya agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat.

Provinsi NTB sendiri menyelenggarakan Lomba ini selama dua minggu dan diikuti oleh 50 peserta dari Pulau Lombok dan Sumbawa.

Baiq Dewi Septemi (tengah), juara 1 lomba cerita Wastra NTB

“Saya berbangga karena antusias masyarakat NTB cukup besar dalam mengikuti lomba ini. Dekranasda Kabupaten dan Kota ikut berpartisipasi bahkan diikuti selebgram lokal. Semoga ini bisa meningkatkan awarness masyarakat NTB,” turur Bunda Niken.

Pemenang Lomba Cerita Wastra Provinsi NTB ini di antaranya, juara 1 dimenangkan oleh Baiq Dewi Septemi. Perempuan yang menetap di Kediri Lombok Barat tersebut mengkreasikan Tenun khas Lombok Barat, dengan atasan lambung yang dikombinasikan dengan kain Tenun Mareje ditambahkan kain tile agar lebih milenial dan bawahan kain Tenun Gumise motif gerimis.

BACA JUGA:

“Busana ini bisa dipakai pada kegiatan sehari-hari. Kita ingin menasionalkan ini agar kain tenun bisa dipakai tidak hanya saat acara resmi saja tapi dapat juga digunakan untuk daily look atau busana sehari-hari,” jelas Temi sapaan akrabnya.

Perempuan yang berprofesi sebagai perawat tersebut juga menjelaskan, jika tenun tidak hanya digunakan pada acara resmi saja maka akan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga UMKM yang memproduksi tenun bisa diberdayakan secara ekonomi.

“Kalau saya pengen tetap terus mempromosikan kain tradisional NTB. Lewat lomba ini, kita menceritakan apa sejarah dan proses dibalik kain ini. Yang mana peran UMKM juga dibaliknya, sehingga bisa memberdayakan ekonomi mereka,” harapnya.

Sementara itu, Juara 2 diraih oleh Silva Iza Azizah dengan menggandeng model Syarifah Aisyah. Duo asal Dompu ini membawakan Tenun Tembe Nggoli dan Munapa’a khas Dompu.

BACA JUGA:

RTG Cepat Jadi Dilaunching Direktur PTI Kemenristek di Dusun Lokok Bengkok, Lombok Utara

Sedangkan juara 3 diraih oleh Sri Mila Hardiana. Melaui UKM Ana Tenun Sukarara, ia membawakan kain Motif songket lolo jagung khas Sukarara.

Serta juara Favorit Ina Pariska yang membawakan Kain Songket Kiping Jempiring khas Desa Sukarare Lombok Tengah.

novita, diskominfotikntb

Bunda Niken: Terus Angkat Potensi Seni dan Kasidah Kabupaten Bima

Pembinaan LASQI bukan sekedar lomba di tingkat kabupaten atau provinsi, bagaimana pembinaan dilakukan di tingkat kecamatan hingga desa

BIMA.lombokjournal.com —

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPW LASQI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, menyampaikan harapannya agar Ketua dan pengurus DPW LASQI Kabupaten Bima, masa bakti 2021-2025, terus mengangkat dan mengembangkan potensi seni dan kasidah di Kabupaten Bima.

“Kabupaten Bima memiliki potensi yang sangat bagus di bidang seni dan kasidah. Bahkan kiprahnya sudah merambah tingkat Nasional, untuk mewakili provinsi NTB, dalam berbagai festival LASQI,”pesan Bunda Niken sapaan akrab Ketua DPW LASQI Provinsi NTB, saat melantik pengurus DPW LASQI Kabupaten Bima, Senin (12/4/2021) di kantor Bupati Bima Godo Kec. Woha.

Potensi ini harus di angkat dan dikembangkan. Agar bisa bersaing dengan Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia.

Dalam pembinaan LASQI bukan hanya sekedar lomba di tingkat kabupaten atau provinsi, tapi juga bagaimana pembinaan dilakukan di tingkat kecamatan hingga desa.

Alangkah indahnya, apabila kesenian tradisional seni islam dan kasidah dapat diarahkan sebagai alternatif hiburan bagi masyarakat.

Sehingga anak-anak, remaja, hingga dewasa mencintai ini. Dan dapat dipentaskan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Disamping kasidah rebana, ada juga kasidah kolaborasi, yang menampilkan seniman tari, untuk ikut menampilkan performance yang indah dilihat dan didengar.

“Ini tanggungjawab LASQI, untuk terus perkenalkan seni islam dan kasidah,” harapnya.

Untuk itu, sinergi dan kerjasama antar pengurus yang memiliki potensi dan bakat dalam koreografer seni dan kasidah harus terus dibangun dan dijaga.

Ketua TP.PKK NTB ini juga mengapresiasi Ketua dan kepengurusan DPW LASQI Kabupaten Bima yang telah memiliki pengurus hingga tingkat kecamatan.

Terbukti hari ini, pelantikan pengurus DPW Kabupaten, juga sudah memiliki ketua DPW kecamatan.

“Ini tidak terlepas dari tangan dingin Ketua LASQI Kabupaten,” pujinya.

Dalam waktu dekat Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah festival LASQI tingkat Nasional, yang direncanakan sekitar bulan Oktober 2021.

“Harapannya Kabupaten Bima, dapat menampilkan performance terbaiknya, dengan pengurus baru ini,” tutup istri Gubernur NTB.

Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer mengaku, terbentuknya LASQI ini dapat memberikan kemajuan bagi seni dan kasidah di kabupaten Bima.

Harus menjadi perhatian bersama, mulai bergesernya budaya lagu bernuansa religi dan seni islam di tengah masyarakat. Kegiatan sosial kemasyarakatan kini banyak di isi dengan lagu berirama dangdut campuran.

“Maka perlu diisi dengan seni budaya dan kasidah,” kata Wabup.

Tujuan lainnya adalah mendongkrak dunia pariwisata di Bima dan NTB pada umumnya.
“Apalagi kasidah ini sudah membumi di masyarakat Indonesia,” diingatkannya.

Sehingga semangat pengurus baru DPW LASQI Kabupaten Bima dapat memajukan dan meningkatkan seni dan kasidah di Bima.

Ketua DPW LASQI Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan, mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas keluangan waktu Ketua DPW LASQI Provinsi NTB, yang telah memberikan perhatian kepada pengurus baru.

“Terima kasih kepada Hj. Niken Saptarini, telah bersama kami hari ini,” kata ketua TP.PKK Kabupaten Bima.

Ia mengatakan akan terus berbenah dan membawa kepengurusan DPW LASQI Kabupaten Bima lebih baik lagi. Dan mensukseskan program pemerintah sesuai leading sektor lembaganya.

BACA JUGA:

Sukses Gelar Seni Nuansa Islam NTB, Pemanaasan Jadi Tuan Rumah Qasidah Nasional 2021

Usai kegiatan tersebut, Ketua DPW LASQI NTB menyerahkan secara simbolis bantuan paket, untuk korban banjir di wilayah Kabupaten Bima, kepada ketua DPW LASQI Kabupaten Bima.

Pelantikan ini turut dihadiri Kepala Kemenag Kabupaten Bima, pengurus DPW LASQI Provinsi NTB dan Kabupaten Bima.

Edy
@diskominfotik_ntb)

Gubernur: Musibah Banjir Bandang Menyadarkan Pentingnya Penghijauan

Kesejahteraan dari menanam jagung melenakan masyarakat, sehingga hutan terbabat habis

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan apresiasinya atas sinergi pemerintah dan masyarakat yang bahu membahu membantu memulihkan masyarakat yang terdampak banjir bandang.

Menurutnya, saat ini kondisi pasca banjir di Bima dan Dompu berangsur mulai pulih.

Gubernur mengungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Provinsi NTB, melalui virtual, Sabtu (10/04/21), yang dipimpin Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.

Menurutnya, tidak dapat dipungkiri, kesejahteraan dari menanam jagung banyak masyarakat yang terlena, sehingga tanpa disadari banyak hutan-hutan habis terbabat.

“Musibah ini menyadarkan kita bahwa kegiatan penghijauan adalah kebutuhan untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang,” jelasnya.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini menjelaskan, untuk menekan illegal logging, pihaknya sudah melakukan moratorium kayu dari pulau Sumbawa dan Lombok keluar untuk sementara waktu.

“Alhamdulillah kami mampu menekan ratusan kayu yang hampir tiap saat diseberangkan ke luar daerah. Karena ketegasan staf angkatan darat, apabila ada oknum yang melanggar akan dipecat,” ungkap Dr. Zul.

Gubernur berharap, kecintaan Kepala BNPB dengan program penanaman pohon bernilai ekonomis tersebut dapat mengembalikan hutan lindung, serta meminimalisir terjadinya banjir bandang di NTB.

Apalagi di sebagian wilayah di NTB khususnya kawasan Mandalika Lombok Tengah, akan dijadikan lokasi event internasional.

“Kami akan bersinergi dengan bupati dan walikota bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan gerakan penghijauan kembali,” kata Gubernur.

Program pasca banjir

Dalam kesempatan itu, Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan harapan terkait dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mempercepat penanganan kawasan hutan penyangga debit air hujan.

Banjir bandang yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Bima disebabkan meluapnya air di Dam Pela Parado, karena intensitas hujan cukup tinggi menyebabkan hutan penyerapan air di sekitar kawasan rusak parah.

“Kami harapkan adanya program pasca bencana,” harapnya.

Sementara dalam penanganan infrastruktur, terutama jembatan yang putus, TNI dan Polri sudah mengerahkan pasukan serta kapal perang yang membawa peralatan untuk membangun jembatan di Desa Polo dan Rade yang menghubungkan akses keenam desa lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini TNI Polri bahwa pembangunan jembatan bisa langsung dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, kami juga telah menerima bantuan dari Bapak Presiden sebanyak 13 ribu paket sembako yang dibagikan ke kecamatan terdampak,” tutup Bupati Bima.

Dalam rapat penanganan banjir bandang tersebut, dihadiri oleh Walikota Bima, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, Bupati Dompu, Danrem 162/Wira Bhakti, POLDA NTB, Lanal Mataram, Lanud Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) serta unsur pemerintah lainnya.

Manikp

Doni Monardo Sampaikan Solusi Meminimalisir Banjir Bandang

Alih fungsi hutan ke jagung secara ekonomi untung, dampaknya timbulkan bencana

MATARAM.lombokjournal.com —

Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, menyampaikan beberapa solusi untuk meminimalisir potensi banjir bandang, serta mengatasi permasalahan hutan gundul yang dihadapi NTB, terutama di wilayah Kabupaten Bima dan Dompu.

Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Provinsi NTB, melalui virtual, Sabtu (10/04/21).

Dikatakannya, penanganan bencana banjir akibat alih fungsi hutan di Provinsi NTB memerlukan kebijakan yang tepat dan strategis.

Ia meminta pola penanganan hutan gundul harus diubah dengan melibatkan masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu solusi yang dimaksudkan Doni, melalui pola penanaman kembali pohon-pohon dengan nilai ekonomis sekaligus berfungsi sebagai penyerap air hujan yang kuat. Seperti; kopi, alpukat, kelengkeng dan ada banyak jenis tanaman lain yang bisa dengan sistem tumpang sari dengan tanaman jagung.

Ia menyaksikan proses alih fungsi lahan, dari hutan ke jagung. Memang secara ekonomi untung, tapi dampaknya menimbulkan bencana berkepanjangan.

“Silahkan bertanam, bertani dan berkebun. Tapi harus ada dua aspek yang seimbang. Alam dijaga, alam juga akan jaga kita. Kita merusak alam, alam rusak kita,” tegas Doni.

Dalam menjalankan program ditekankannya, agar program yang berhubungan dengan ekosistem harus melibatkan rakyat, tidak boleh berorientasi proyek, karena akan gagal.
Harus berorientasi masyarakat dan kesadaran untuk memperbaiki lingkungan.

“Untuk langkah awal, kita pilih desa yang punya komitmen. Kepada para bupati mohon menunjuk salah satu desa yang dinilai mampu menjalankannya. Jika ini sukses, desa lain akan ikut. Kita butuh percontohan dulu. Dan bibit pohonnya kita berikan secara gratis kepada masyarakat,” ungkapnya.

Jika penanaman pohon-pohon bernilai ekonomis itu sukses dilakukan di hutan-hutan NTB maka harapannya, dalam 5 tahun kedepan, wilayah NTB secara keseluruhan bisa terhindar bencana banjir bandang.

Selain meminimalisir datangnya bencana, masyarakat diharapkan tetap berpenghasilan, tapi juga tetap menjaga alam. Namun dalam menjalankan program tersebut, Doni meminta keterlibatan Universitas Mataram untuk melakukan riset terkait dampaknya.

Manikp