lombokjournal.com

Salah satu wakil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera.  Meski belum ada pengumuman resmi, Presiden PKS Sohibul Iman memastikan kebenaran Fahri. Tapi ada pengamat yang memandang sinis pemecatan itu. “Ini Proyek siapa, kok Fahri dihabisi begitu sadis dari partainya,”kata pengamat politik Muslim Arbi di Jakarta, Minggu (3/4).

Presiden PKS, sohibul Imam mengatakan, selaku Presiden PKS pihaknya sudah sudah menandatangani SK DPP (pemecatan) tersebut bertanggal 1 April 2016. “Tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya,” papar dia seperti dikutip Liputan6.com di Jakarta..

Sohibul tidak memberi penjelasan isi SK DPP dan Keputusan Majelis Taklim sebelum jelas surat itu sampai kepada yang bersangkutan. “Sebelum dipublikasi keluar kami harus menyampaikan dulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan,” kata Sohibul.

Namun beredar surat yang berisi hasil keputusan Majelis Tahkim PKS yang memutuskan menerima rekomendasi Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO), yaitu pemberhentian Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS.

Hingga hari Minggu, Fahri Hamzah belum berkomentar soal SK DPP PKS yang berisi pemecatan dirinya dari keanggotaan PKS. Fakri enggan mengangkat hp-nya saat wartawan mencoba minta konfirmasinya.

Fahri hanya berkicau melalui akun twitternya. “Janganlah kau ikatkan nasibmu pada pohon padi…meski ia berbuah nasi yang membuatmu kenyang…” cuit Fahri dalam @Fahrihamzah, Minggu (3/4/2016).

Kicauan akun pribadi Fahri Hamzah itu mengundang komentar dari netizen. Banyak yang bersimpati pada sikap Fahri yang selama ini dinilai kritis pada pemerintahan Jokowi-JK. Pagi hari beredar surat itu beredar di dunia maya, malam hari di jejaring sosial Twitter, muncul hashtag #KamiBersamaFahriHamzah.

Tapi ada juga yang menanggapinya dengan sinis. “Eyang @Fahrihamzah klo bener dipeecaaaatttt.. kerja di rumah aku ajah,” tulis SilvaAnindiah ‏@anwoks.

PKS Banting Harga

Banyak pihak memertanyakan kegigihan PKS memberhentikan kadernya itu, mengingat sejak lama santer isu pemecatan Fahri Hamzah.”Ini Proyek siapa, kok Fahri dihabisi begitu sadis dari partainya,” kata seorang pengamat Muslim Arbi di Jakarta, Minggu (3/4) seperti dikutip RMOL di Jakarta.

Politisi asal Sumbawa yang menjadi satu-satunya figur asal NTB yang pernah duduk menjadi Wakil ketua DPR itu, dinilai sudah menjadi ikon demokrasi. Fahri memang selama duduk di parlemen sering berbicara kritis, termasuk sering menohok penghuni istana.

Sikap kritis Fahri dinilai justru mengawal perjalanan pemerintahan dan pekerjaan demokrasi yang hidup Indonesia. “Lalu, suara-suara kritis Fahri itu diganjar dengan penggusuran paksa oleh partainya. Rasanya kok berlebihan,” jelas Muslim. Patut diduga PKS sedang memburu tiket untuk masuk kabinet karena adanya isu reshuffle Kabinet Kerja jilid dua.

Jika dilihat dari bocoran nama-nama rencana reshuffle jilid dua, yang muncul nama Sutrisno Bachir dari PAN dan Romy dari PPP,  diperkirakan PKS belum memiliki peluang.” Sepertinya PKS mau banting harga banderol dengan membuang Fahri,” kata Muslim.

Roman Emsyair

LOMBOK TENGAH – lombokjournal

Semangat petani NTB sangat kuat untuk dan bekerja keras mensukseskan program swasembada pangan.  NTB sebagai super focus dari 8 Provinsi di indonesia  yang menyangga produksi beras secara nasional, tiap tahun selalu  menghasilkan produksi melebihi target nasional. “Produksi beras NTB dibanding 2014, peningkatannya mencapai 12% jauh dari rata- rata produksi nasional,” kata Gubernur Nusa Ternggara Barat Dr. TGH. M. Zainul Majdi

Pada tahun 2016, juga meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan komitment petani NTB melaksanakan amanah pemerintah pusat menjadi salah satu lumbung Pangan Nasional,

“Insya Allah kami laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, ‘’ujar gubernur di acara penen raya di Area Balai Benih Induk Padi Palawija Holtikultura Unit produksi Benih Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Sabtu, (02/04)

Panen Raya dan Penyerahan Mesin Pertanian

Sekitar pukul 01. 30 Wita seplepas sholatZuhur, Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Mulyono bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH . M. Zainul Majdi tiba di acara penen raya.  Petinggi TNI bersama Gubernur NTB langsung melakukan panenraya menggunakan kendaraan khusus pemotong padi yang disiapkan Dinas Pertanian Provinsi NTB .

Usai panen raya dilanjutkan penandatanganan kontrak antara pemerintah daerah NTB dengan Bulog.  Pada kesempatan itu juga dilakukan Penyerahan alat dan mesin pertanian secara simbolis, dari gubernur kepada Dandimse-pulau Lombok yang diwakili dandim 1606 Lobar dan Dandim 1620 Loteng.  Gubernur menyerahkan alat mesin tanam padi jajar legowo sebanyak 15 unit , traktor roda dua sebanyak  5 unit.

Panglima TNI menyerahkan secara simbolis bibit padi varitas “kartika 182” sebanyak satu ton  kepada Gabungan Kelompok Tani ‘’maju bersama” Kecamatan Jonggat Lombok Tengah.

Lumbung Padi

Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral TNI Mulyono, dalam kesempatan sama mengatakan,  NTB merupakan salah satu Lumbung Nasional.  Menurutnya, hal ini merupakan salah satu potensi bagi masyarakat NTB sebagaimana dicanangkan Presiden RI, dalam waktu 3 tahun ini Indonesia harus swasembada pangan , “ini merupakan pemacu bagi masyarakat NTB, agar potensi yang sudah ada betul-betul digarap dengan baik.” katanya.

Presiden bersama menteri selalu mencari solusi bagaimana meningkatkan produksi pangan, baik dari manajement dan kebutuhan alat-alat pertanian. Kementerian Pertanian sudah menggandeng TNI, dan saat ini sudah ada 30 ribu Babinsa bersama-sama mewujudkan program ini sejak tahun 2015. “Hasilnya sudah meningkat secaranasional sekitar 5,8% dari tahun sebelumnya’’,ujarnya

Dalam kesempatan sama, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengharapkan kerjasama seluruh lapisan masyarakat agar tetap bersemangat mensukseskan program swasembada pangan.  Tujuannya jelas, agar menjadi bangsa yang kuat di masa yang mendatang.

Namun Panglima TNI mengingatkan ,”’Kalau petani sudah dikasih alat dan bibit serta pendamping, dan hasilnya melebihi target,  dan dijual dibawah harga pemerintah, akhirnya petani tidak bersemangat dan ini menjadi tanda-tanda kehancuran bangsa,‘’ jelasnya

Ka-eS  (Foto : Humas Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Penyelenggaraan seminar internasional pada Rakornas KPI dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional di Senggigi,  Jum’at (1/4),  banyak dibicarakan media siaran digital. Sejumlah pembicara dari luar negeri berbagi pengalaman dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun KPID dari seluruh Indonesia

Pembicara dalam seminar itu adalah DR Hamid Ersoy dari Komisi Penyiaran Turki, DR Natee Sukonrat, Kepala  Komisi Komunikasi dan Penyiaran Nasional atau NTBC Thailand, dan Dian ismiati Fatwah, Senior Manager Development and Distributor SE Asia, ABC Australia.  Proses migrasi penyiaran dari penyiaran analog menuju sistem digital.

Topik itu mungkin terkait dengan proses yang tengah berlangsung di Indonesia, yakni menunggu payung hukum pelaksanaan media penyiaran digital dengan adanya revisi UU Penyiaran. Sebelumnya, konsep siaran digital dari Kementerian Kominfo ditolak berbagai kalangan.

Dian Ismiati Fatwah yang lama bergabunng dengan ABC  Australia mengungkapkan, di Negeri Kanguru itu proses digitalisasi penyaran sudah berlangsung lama.  Dibutuhkan waktu sekitar 13 tahun untuk melengkapi media digital di kota-kota besar seperti Perth, Melbourne, Sidney dan beberapa kota lainnya.

Munculnya receiver atau TV murah dari Cina memudahkan prses digitalisasi media di Australia. Setelah tujuh tahun proses transisi digital, 98 persen warga sudah memiliki TV digital. Memang di beberapa daerah pedalaman masih terdapat blank spot, seperti yang dihuni masyarakat Aborigin. Tapi pemerintah setempat berusaha membangun infrastruktur jaringan TV.

“TV ABC memiiki klasifikasi chanel sesuai kebutuhan usia pemirsanya,” kata Diah ismiati.

Di Turki, menurut DR Hamit Ersoy, media digital tumbuh sangat cepat.  Sebab generasi baru saat ini sangat cepat menguasai tehnologi.  Di negaranya, warga mulai beralih nonton TV dan mendengarkan radio melalui smartphone. Dalam seminar itu Hamit banyak mendapat pertanyaan peserta yang berasal dari KPID dari seluruh Indonesia.

DR Natee Sukonrat mengatakan,pihaknya menyediakan jaringan, fasilitas dan aplikasi untuk lembaga penyiaran di negaranya.  Persaingan TV swasta makin ketat dengan adanya penyiaran digital itu. Sejumlah TV digital rankingnya bagus, artinya penontonnya makin banyak

Ka-eS

SENGGIGI – lombokjournal.com

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  sebagai lembaga independen yang lahir pascareformasi,  memiliki kewenangan yang penting untuk diarahkan berkontribusi bagi kemajemukan bangsa. Sebab lembaga penyiaran berperan penting dalam pembangunan karakter. “Penyiaran itu berperanan untuk membentuk karakter bangsa,” kata Gubernur NTB , DR TGH M Zainul Majdi.

Gubernur mengatakan itu saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakornas KPI  se Indonesia, yang berlangsung di Senggigi, Jum’at (1/4) kemarin.  Ia berharap, KIP maupun KPID yang ada di daerah mengawasi semua lembaga penyiaran secara maksimal, serta memastikan semua yang disiarkan adalah hal-hal yang baik untuk membangun karakter.

Interaksi keluarga, khususnya anak-anak di bawah belasan tahun, sangat intensif dengan media. “Anak-anak kita ibaratkan seperti wadah. Mari berihtiar agar air yang ditumpahkan ke wadah itu adalah air yang jernih, bersih dan bermanfaat,”  tegas Gubernur yang dalam acara itu menerima penghargaan dari KPI Pusat, DR Judhariksawan.  sebagai Kepala Daerah yang peduli dunia penyiaran.

Perbanyak Tuntunan

Di bagian lain, ketika membuka  Rakornas KPI tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menegaskan, dunia penyiaran harus lebih banyak memberi tuntunan.  Diakuinya, dunia penyiaran tak lepas dari tontonan karena menyangkut bisnis.  “Tontonan boleh, karena itu industri.  Hendaknya bukan itu saja, tuntunan juga memberi tambah bagi bangsa kita,” kata menteri.

Saat menyinggung  rencana revisi UU Penyiaran yang akan dilakukan KPI dan Kementerian Kominfo,, dikatakan Radiantara bahwa revisi itu akan menetapkan hal-hal strategis  untuk jangka 10-15 tahun ke depan.  Revisi itu tak lepas dari perkembangan tehnologi informasi yang cepat, seperti digitalisasi.

“Pemerintah posisinya jelas. Digitalisasi tak bisa dilinierkan.  Masalahnya,bagaimana menerapkan,” katanya.

Pemerintah menghendaki digital deviden.  Itu akan dikembaikan ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur broadband.  Namun sebelum itu, sebagian dari digital deviden itu akan dialokasikan untuk aplikasi kebencanaan dan pendidikan.

Saat ini, di Indonesia terdapat penyiaran swasta sebanyak 8344 buah, lembaga penyiaran berbayar 376 buah.  Sedang lembaga penyiaran komunitas hanya 16 buah. Ke depan, pemerintah akan lebih mendorong tumbuhnya penyiaran komunitas, khususnya untuk pendidikan.

Ka-eS

lombokjournal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), Yuddy Chrisnandy, giliran kena gunjingan nitizen. Menteri Yuddy minta Konsulat Jenderal RI di Sidney memfasilitasi koleganya, Wahyu Dewanto Suripman bersama lima orang anggota keluarga, yang berkunjung ke Australia.

Di media sosial, pemilik akun Ki Rangan dalam statusnya ‘Wajah ReforMASI BIROKRASI kita’ memposting  surat Sekretaris Kementerian yang ditandatangani Dwi Wahyu Atmaji. Surat bertanggal 22 Maret itu, berisi permintaan Menteri Yuddy agar pihak Konsuat Jenderal RI di Sidney memfasilitasi akomodasi dan transportasi kunjungan koleganya bersama lima anggota keluarganya.

Wahyu Dewanto Suripman yang diketahui sebagai anggota DPRD Jakarta bernaung satu partai dengan Menteri Yddy, sama-sama dari Partai Hanura.  Wahyu mengajak jalan-jalan anak istrinya ke Sidney bersama ibu mertua, istri dan tiga anaknya, sejak 24 Maret hingga 2 April.

Kontan saja status itu mendapat respon ramai. Sebab Menteri Yddy dikenal mendorong semangat efisiensi dan penghematan uang Negara. Salah satunya dari pemilik akun Elsa Fifajanti berkomentar ,”…. ……………. Kandani menteri mbelgedes kok pakai ngelarang2 rapat di hotel. Kita orang rapat beneran sampe nggak tidur…piye jal? Lha cari dimana bisa menampung 200 an peserta kalau nggak di hotel? Di balai2 Diklat milik pemerintah? Akeh tikuse..po maneh nyamuke..apalagi trs airnya macet..hadew…”

Ki Rangan menyindir,”……Maaf salah prosedur…Maaf telah merugikan keuangan negara.Maaf telah memperkaya diri sendiri…….Maaf telah ….Raport nya nanti nilainya berapa ya”.

Bukan Arahan Yuddy

Belakangan muncul bantahan tentang permintaan fasilitas itu. Dari Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, wartawan mendapat konfirmasi bahwa permintaan fasilitas itu berasal dari Sekretaris Pribadi Yuddy, Reza Fahlevi kepada Staf Sekretaris Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji.

“Tanpa melakukan pengecekan kepada Menteri PAN-RB, Sekretaris Kemenpan RB menandatangani surat tersebut,” tutur Herman Suryatman dari Biro Hukum melalui keterangan tertuisnya. Kamis (31/3).

Pada hari lain setelah surat tersebut dikirim, Dwi Wahyu Atmaji meminta konfirmasi kepada Yuddy tentang arahan pemberian fasilitas kepada Wahyu Dewanto yang disampaikan melalui Sespri Menteri PAN-RB. Menteri Yuddy mengatakan kepada Dwi bahwa ia tak memberi arahan untuk membuat surat tersebut.

Disebutkan dalam penjelasan Herman, setelah mengetahui surat itu Yuddy pun langsung memberikan teguran kepada Dwi.

Rayne Qu

KLU – lombokjournal

Ratusan air terjun di sepanjang pesisir  Gunung Rinjani. Gunung berapi yang konon pernah meletus tahun 1200-an, dengan letusan dasyat  hingga ke kutub utara (penelitian Prof Lavigne –Prancis),  masih menyisakan keindahan alam yang berjajar sepanjang lembahnya. Salah satunya adalah Air Terjun Kerta Gangga.

Air terjun Kerta Gangga lokasinya di Desa Genggelang Kecamatan Gangga, Lombok Utara.  Untuk menuju ke lokasinya, bisa ditempuh dengan berkendaraan motor atau mobil dari Kota Mataram, memakan waktu sekitar 90 menit.

Dari Kota Mataram, perjalanan menuju Lombok utara dapat melalui  dua  jalur.  Pertama melalui Jalur Pusuk, dengan pemandangan hutan dan banyak menjumpai monyet sepanjang jalan. Atau melewati pinggiran pantai-pantai indah,  melalui Senggigi ke Malaka. Kedua jalur tersebut akan bertemu di Pemenang.

Sampai di Pemenang, lurus mengikuti jalan aspal yang mulus sepanjang kurang lebih 35 km. Perjalanan tersebut akan melewati Ibukota Kabupaten Lombok Utara yaitu Tanjung.  Dari Tanjung menuju Kecamatan Gangga hanya memakan waktu sekitar 30 menit.  Kita jalan lurus ke utara dengan mengikuti jalan utama.  Sampai di Gangga, semua warga setempat akan menunjukkan papan bertuliskan natural swimingpool 7 km.

Kita berbelok ke kanan dan mengikuti jalan berliku menuju Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Sekitar 5 km perjalanan akan tampak di sisi kanan Gerbang menuju Kawaan Air terjun Kerta Gangga. Perjalanan dilanjutkan dengan kondisi jalan rabat dan tanah sepanjang 2 km ke lokasi.

Di Tempat parkir  terdapat warung yang menyediakan nasi goreng atau pun roti bakar dan makanan ringan lainnya. Cukup membayar 5000 rupiah untuk tiket masuk dan membayar parkir sebesar 3000 rupiah. Ada juga cindera mata berupa kopi bubuk lolal buatan masyarakat setempat yang dikemas menggunakan bambo dengan ukiran yang cantik.

Tiga Air Terjun

Di satu lokasi itu ada tiga air terjun. Berjalan  agak menanjak sekitar 15 menit, kita sudah bisa menikmati air terjun pertama. Tak sampai 5 Menit kita bisa menikmati air terjun kedua, yang letaknya tersembunyi di balik tebing.  Rata-rata ketinggian air terjun mencapai 30 – 40 meter.

Di kedua air terjun tersebut kita bisa melakukan kegiatan mandi berendam dan berenang dengan aman. Pada kawah air terjun pertama, bisa berendam dan terapi pijat di punggung, karena tumpahan airnya cukup deras.

Menuju air terjun kedua harus melewati celah masuk tebing dengan cara berjalan meniti jembatan kayu kecil yang dibuat seadanya yang menempel di dinding tebing. Memang lumayan mendebarkan karena titian kayu tersebut hanya sebilah papan yang sempit dan terasa licin di telapak kaki.

Atau cara kedua langsung saja berenang  sepanjang tiga  meter dan akan  terlihat derasnya terjunan air ke kolam yang begitu indah.  Kita  bisa memotret dari titian kayu, sebagian anak muda biaanya memanjat tebing menuju celah seperti goa dangkal setinggi 3 meter, dan memotret keindahan alam sekitarnya dengan lebih leuasa.

Nah air terjun ke tiga berada tidak sejajar dengan air terjun pertama dan kedua.  Karena merupakan terusan dari curahan air terjun yang kedua. Jadi air terjun ketiga bukannya naik ke atas perbukitan tapi turun melewati areal persawahan.

Mencapai lokasi air terjun ketiga pun tak sampai 15 menit.  Tapi harus lebih berhati-hati dan siap-siap basah karena jalannya lebih licin sempit dan penuh air. Inilah air terjun yang d sebut hiden waterfall.  Selamat  berjalan-jalan.

Nyi – Ita

MATARAM – lombokjournal

Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi minta pengelola Bank NTB menjaga Good Corporate Governance, agar yang menjadi aset  yang mampu tumbuh maksimal dengan kemampuan sendiri. “Saya minta bapak-bapak untuk menjaga Good Corporate Governance,” kata gubernur.

Hal itu disampaikan gubernur  saat menerima audiensi Direktur Utama PT. Bank NTB Ir. H. Komari Subakir di ruang kerjanya, Rabu (30/3). Gubernur mengungkapkan rasa syukurnya  karena saat ini NTB banyak dilirik oleh investor baik dari dalam maupun luar negeri.  Kondisi keamanan NTB yang baik juga mendorong industry patriwista berkembang baik.

“Saya harapkam tidak ada complain mengenai investasi di NTB ini,” pinta Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi

Dalam audiensi itu gubernur yang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, H. Yusron Hadi, ST. Usai pertemuan, Yusron juga berharap, Bank NTB di bawah pengelolaan direksi, dengan supervisi dari komisaris dapat menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk membangun entitas bisnis yang terhormat.

(Suk)

MATARAM – lombokjournal

Pemerintah Desa di NTB diingatkan tidak perlu takut mengekskusi anggaran.   Software aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) harus dimanfaatkan, agar serapan anggaran di desa-desa meningkat. “Peningkatan serapan anggaran itu kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” kata Wakil Guernur NTB, H Muhammad Amin.

Wagub Muh Amin mengatakan itu, saat menyerahkan software aplikasi system keuangan desa (siskeudes) kepada pemerintah Kabupaten Se-NTB di Mataram, Rabu, (30/3). Siskeudes merupakan aplikasi yang dibuat BPKP dengan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk membantu penertiban administrasi keuangan desa.

Sejak disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan lebih besar mengurus tata pemerintahannya sendiri. Maksudnya agar pelaksanaan pembangunan lebih meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Desa diharapkan lebih mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki. Termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.  Seiring dengan makin besarnya besarnya peran desa, harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam Tata Pemerintahannya.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur akutabilitas keuangan desa.  Dengan software aplikasi itu. BPKP juga mempercepat peningkatan kualitas dan akuntabilitas keuangan yang dikelola Pemerintah desa (Pemdes).

(Suk)

MATARAM – lombokjournal

Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXVI Tahun 2016 yang berlangsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan pertama kalinya di era Kabinet Kerja Pemerintah Jokowi-JK. Penyelenggaraan MTQ ke-26 di NTB, 30 Juli hingga 6 Agustus mendatang, diharapkan  berlangsung sempurna.

Sebagai tuan rumah hasil keputusan MUNAS LPTQ Tahun 2016 di Kota Bandung, NTB diharapkan sukses menyelenggarakan kerja besar MTQ. Ajang MTQ memang bukan sekedar pencarian qari/qari’ah, mufassir dan seni Islam, Tapi juga berperan penting membangun kerukunan antar umat beragama.

“Saya ingin memastikan, Provinsi NTB benar-benar siap sebagai tuan rumah,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, bulan Februari lalu, Senin (8/2), di sela-sela kegiatan mendampingi Presiden Joko Widodo pada acara Hari Pers Nasional di Mataram.

Demi memastikan kesiapan NTB sebagai tuan rumah MTQ ke-26, Puan meninjau persiapan yang sudah berjalan. Puan menyempatkan diri meninjau kesiapan venue untuk MTQ, antara lain di Islamic Center, Gelanggang Pemuda, Auditorium IAIN Mataram, serta Taman Budaya.

“Baik Pemprov NTB maupun pemerintah mendorong agar penyelenggaraan MTQ di NTB berlangsung sempurna,” . kata Wakil Gubernur NTB Muh Amin yang ikut mendampingi Menko PMK, waktu itu.

Selain di Mataram, lokasi penyelenggaraan MTQ juga direncanakan berlangsung di Masjid Agung Praya di Lombok Tengah, serta Pondok Pesantren Al-Aziziyah dan Bencingah Agung di Kabupaten Lombok Barat. “

“Semua persiapan harus matang kita akan terus melakukan pemantauan perispan. Kalau ada persiapan kurang, harus segera diketahui dan dicari solusinya,” kata Wagub Muh Amin di Mataram (Rabu, 30/03). Seperti diberitakan, Wagub NTB menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan MTQ Nasional di Kemenko PMK di Jakarta, yang berlangsung hari Kamis pekan lalu.

Harus Sempurna

Wagub Muh Amin menekankan, semua pihak harus bekerjasama mensukseskan penyelenggaraan MTQ yang melibatkan peserta/kafilah dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Karenanya, Presiden Joko Widodo yang akan membuka penyelenggaraan MTQ, tanggal 30 Juli 2016 di Arena Utama Islamic Center di Kota Mataram, dan penutupannya dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Sebagai daerah yang dikenal sebagai pulau seribu masjid, penyelenggaraan MTQ harus menunjukkan  identitas kita sebagai daerah yang mayoritas penduduknnya muslim,” kata Muh Amin. Wagub NTB Muh. Amin yang telah melakukan rapat persiapan dengan seluruh bidang-bidang kepanitian MTQ. Kesiapan Pemprov  NTB terutama dikonsentrasikan fasilitas di Islamic Centre, yang diperkirakan akan menampung 15 ribu jamaah.

“Penyelenggaraan MTQ tahun 2016 harus benar-benar sukses dan sempurna.  Ini kerja besar, yang harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat,” kata Wagub Pemerintah dari awal mendorong semangat sebagai jadi tuan rumah ini kepada seluruh masayarakat NTB.

MTQN XXVI diramaikan dengan rangkaian kegiatan pembukaan, seperti Pawai Ta’aruf dan Malam Ta’aruf (29 Juli 2016), Pelantikan Dewan Hakim (30 Juli 2016), serta Pembukaan Pameran (30 Juli 2016).  34 Provinsi akan mengirimkan utusannya, dengan total 1.496 peserta.

Ada 7 cabang dengan 18 golongan yang akan dilombakan. Sebelumnya hanya 17 Golongan, tahun ini ditambah 1 (satu) golongan, yaitu Khat Kontemporer. Golongan lomba ini sudah dieksibisikan pada Penyelenggaraan MTQN XXV Tahun 2014 lalu.

“Insyaallah kita sudah siap jadi penyelenggara. Sekarang kita terus memantau semua kekurangan yang perlu dibenahi dan dicarikan solusi untuk mengatasinya,” pungkas Wagub. (Suk)

lombokjournal.com

Kelompok militan Abu Sayyaf membajak Kapal Brahma 12 dari Indonesia saat melintasi perairan Filipina. menyerang kapal yang kemudian berlanjut penyanderaan. 10 WNI ini dibawa dengan boat kelompok menyerang diduga ke Pulau Sulu atau Basilan. Kelompok Abu Sayyaf yang diidentifikasi sebagai teroris itu  saat ini dalam kesulitan dan makin terdesak pendanaan.

Kapal tongkang itu sudah ditemukan dalam keadaan kosong oleh kepolisian Filipina di Tawi-tawi. Pihak penyerang sudah mengontak otoritas Filipina dan meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 15 miliar.  Permintaan tebusan ini ditujukan ke perusahaan pemilik kapal.

“Mereka lakukan cara-cara pemerasan antara lain melalui penyanderaan. Pemerintah tidak perlu memenuhi permintaan tersebut,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq, seperti dikutip DETIK.Com, Selasa (29/30).  Ia mendesak Pemerintah RI tidak memenuhi permintaan tebusan dari kelompok tersebut.

Permintaan uang tebusan juga disampaikan oleh salah satu kru yang mengatakan, mereka ditahan oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf dan penculik menuntut uang tebusan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso sebelumnya telah mengakui bahwa kapal Brahma 12 dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf. Kelompok tersebut meminta uang tebusan kepada pemerintah Indonesia.

Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah berkoordinasi dengan Polri dan TNI untuk mengupayakan pembebasan para sandera.

“Pemerintah sedang mengkoordinasikan untuk segera bisa dilakukan penangkapan kepada orang yang melakukan penyanderaan,” ujar Sekretaris Kebinet (Seskab) Pramono Anung di Kantor Seskab, Jakarta, Selasa.

Rayne  Qu