lombokjournal

Seorang wanita menganggap dirinya adalah seekor kucing yang terperangkap dalam tubuh manusia. Nano 20-tahun dari Oslo, Norwegia, sehari-hari terus merangkak, merangkak. layaknya kucing. Ia tidur di ambang jendela atau di wastafel seperti bisasa dilakukan seekor kucing. Wanita itu terlihat berjalan di sekitar dengan telinga kucing dan ekor.

Nano mengatakan, pertama kali ia menyadari bahwa ia seekor kucing ketika berumur 16 tahun.

Nano dengan yakin mengakui, dokter mengatakan bahwa ia lahir dengan cacat genetik dalam DNA-nya. Berulangkali mengatakan, dan benar-benar mempercayainya bahwa ia hanyalah seekor kucing yang terperangkap dalam tubuh manusia.

Nano juga mengakui bahwa ia memiliki perangai atau karakter sebagaimana seekor kucing. Ciri-cirinya misalnya, ia punya pendengaran ultra-tajam, pada malam hari pandangannya seperti laser menerobos kegelapan. Dan ia berubah sengit bila bertemu seekor anjing, serta enggan kena air.

“Lebih jelas lagi bahwa aku seekor kucing saat tiba-tiba aku mulai mengeong dan mendengkur,” katanya. Video dari perilaku anehnya sudah diupload ke YouTube.

Nano percaya, ia akan menjalani sisa hidupnya seperti layaknya kucing, meskipun psikolognya mengatakan bahwa ia bisa melepaskan diri dari kebiasaannya itu.

Mahesh Sarin/worldwideweirdnews

lombokjournal

Dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, kini Dewan Pimpinan Pusat PKS menunggu langkah Fahri Hamzah yang akan membawa kasus pemecatannya ke ranah hukum.

Fahri yang saat ini tetap aktif sebagai pimpinan di DPR RI, mengidentifikasi PKS melakukan perbuatan melawan hukum secara serius. Sebagai kader yang menjadi pejabat Negara, seharusnya dirinya dievaluasi oleh Fraksi PKS di DPR RI. Namun ia tidak pernah dipanggil fraksi. “Saya tidak pernah diberi SP1, SP2, dan seterusnya oleh fraksi,” kata Fahri, dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4)

Fahri berulang kali tegas menyebut Presiden PKS Sohibul Iman. “Di dalam majelis tahkim, Sohibul bertindak sebagai pengadu, penyelidik, penyidik, hakim, bahkan yang menandatangani surat itu. Dia merangkap semuanya,” tegas Fahri.

Fahri menuding alasan utama pemecatan itu hanya karena segelintir pimpinan PKS memiliki ketidaksukaan terhadap dirinya secara pribadi. Ia mempertanyakan siapa master mind tindakan yang disebutnya ‘konyol’ itu, Karena itu, Fahri bersikeras tidak akan mengindahkan saksi pemecatan tersebut.

Fahri melawan sanksi itu dengan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Pekan ini, ia akan laporkan ke pengadilan karena merasa dirugikan sebagai warga negara, pendiri partai, kader partai, dan pimpinan DPR.

Namun di kalangan Pimpinan PKS periode yang baru terpiih tahun lalu, menanggapi dingin protes Fahri. Di kalangan inbternal DPP muncul ‘cap’ yang ditujukan politisi asal Simbawa itu. “Kalau nggak bekoar ya bukan Fahri,” kata salah seorang di DPP PKS.

Sikap DPP PKS jelas, siap menghadapi gugatan hukum yang akan dilakukan Fahri. DPP PKS justru sedang menunggu realisasi pengajuan gugatan yang akan dilayangkan Fahri. “Kami punya jawaban konteks apa yang akan diajukan saudara Fahri Hamzah,” kata Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainudin Paru di Kantor DPP PKS, Senin (4/4).

Merugikan PKS

Pemecatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak lama setelah Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengajukan surat pemunduran diri beberapa waktu sebelumnya.

Zaenal Budiyono, Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) mengatakan, pemecatan Fahri tidak melanggar aturan pada Pasal 87 UU MD3. Pemecatan Fahri tak berkaitan dengan aturan, melainkan berdampak pada elektabilitas partai.

Menurutnya, belum tentu pemecatan Fahri Hamzah serta merta membuat PKS mendapatkan keuntungan secara etika dan elektabilitas. Soal etika, PKS sebagai partai bernafas Islam selama ini teduh dan jarang ada konflik terbuka di internal partai. Justru pemecatan Fahri Hamzah dinilai membuat gaduh, dan jadi terkesan kurang etis.

“DPP memiliki wewenang itu karena menganggap FH melanggar AD/ART. Hanya secara etika, tetap lebih baik cara lain guna menjaga image partai,” ujarnya.

Fahri bukanlah politisi baru melainkan merupakan bagian dari faksi Anis Matta yang juga kuat. Pemecatan ini dinilai akan berdampak pada soliditas PKS. Lebih mengkhawatirkan jika perpecahan tersebut membelah PKS dan berdampak pada perolehan suara partai pada Pilkada Serentak, maupun Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

“Suara PKS yang lumayan baik di Pileg 2009 dan 2014 terjadi di era FH dan faksinya,” ujar Zaenal seperti dikutip Kompas.com.

Roman Emsyair

MATARAM – lombokjournal

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016 tingkat Provinsi NTB untuk penyusunan RKPD Provinsi NTB tahun 2017, dibuka Gubernur TGH M Zainul Majdi di Hotel Lombok Raya Mataram (Senin, 4/4). “Kita perlu bersinergi, kita punya target-target yang tidak ringan,” kata gubernur.

Gubernur menegaskan, Musrenbang juga menyangkut aspek politik. Karena visi/misi Bupati/Walikota dan Gubernur dipadukan, agar menghasilkan rumasan yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam sambutannnya gubernur menekankan, perencanaan program-program yang efektif dan efisien harus disesuaikan kemampuan fiskal yang ada.  Sebab perlu mengamankan sektor-sektor penting yang dijadikan prioritas, dengan kebijakan-kebijakan yang memudahkan.

“Tidak kalah penting adalah menjaga daya dukung lingkungan yang berkelanjutan untuk keberhasilan sektor pembangunan yang telah kita tetapkan,” kata gubernur mengacu tema musrenbang “Percepatan Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualit as lingkungan untuk mengurangi kemiskinan.”

Secara khusus, gubernur berpesan kepada Bupati/Walikota. Poin penting pesannya, menyangkut, pertama, illegal loging masih marak di NTB. Karena itu ia mengajak Kepala Daerah dan semua stake holder memberikan atensi mengatasi masalah ini.  Lebih dari itu, mengajak kepala daerah merevitalisasi Awiq-awiq atau kearifan lokal di NTB, untuk mengatasi masalah sosial dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.

Kemudian, Bupati/walikota harus membahasakan secara persuasif kepada masyarakat terkait pembentukan kawasan strategis baru untuk menjaga kondusifitas investasi pada kawasan strategis tersebut.

Dan terakir,  penting menjaga lahan pertanian berkelanjutan. Caranya, dengan mengeluarkan regulasi supaya NTB tetap bisa menghasil komuditas pokok untuk masyarakat.

Jangan Cuma Seremoni

Sebelumnya, Kepala Bappeda Prov. NTB H. Chairul Mahsul,SH, MM, dalam laporannya mengatakan.  Musrenbang bertujuan menyelaraskan RKPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Khususnya terkait rencana pendanaan program yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan yang akan diusulkan melalui APBN tahun angaran 2017.

Chairul Mahsul mengatakan, indikatif usulan pembiayaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD provinsi terdiri dari 403 Program dan 931 kegiatan.  Proyeksi pagu anggarannya sebesar  Rp.1.279.412.697.006,-, baik dari inisiatif SKPD Provinsi maupun dari Kabupaten/Kota.

Program dan usulan kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan program Nasional Nawacita, seperti termuat di RPJMN, pengusulan pembiayaannya melalui APBN yang telah terdata dalam aplikasi e-Musrenbang, diusulkan 123 program dan 1.030 kegiatan.

Usulan pembiayaannya sebesar RP13.153.062.780.000, akan dibahas lebih lanjut sebagai baseline dan atau newinitiative dengan kementrian dan lembaga dalam pra-Musrenbang Nasional, direncanakan pertengahan April medatang di Bappenas.

Sekjen Kemendagri yang juga menyampaikan sambutannya menghimbau Musrenbang jangan hanya menjadi acara seremonial saja. “Perumusan RKPD tentu akan diikuti dengan tindak lanjut operasionaliasi di tahun 2017,” ungkapnya.

Dijelaskannya, setelah RKPD akan diteruskan dengan perumusan KUAPPAS agar jangan dibuat lebih makro dari RKPD. Setelah KUAPPS, dilanjutkan dengan meyiapkan Perda APBD yang menterjemahkan kehendak program-kegiatan dibiayai dengan  sumber APBD.

Ia menitipkan dokumen RKPD 2017 harus sudah inklusif terhadap kebijakan untuk stake holder di luar pemerintah daerah, karena forum ini menampung aspirasi masyarakat yang dapat tersalurkan melalui DPRD. “Tidak hanya berbicara tentang SKPD dan programnya tetapi juga bagaimana implikasinya bagi pihak di luar,” pungkasnya.

Penganugerahan Pengripta

Pada pembukaan Musrembang, dilaksanakan penganugrahan Pengripta Provinsi NTB tahun 2016. Penganugerahan itu merupakan penilaian terhadap rencana kerja pembangunan daerah tahun 2016 kabupaten/kota se-NTB. Rencana kerja itu yang berlaku secara sah dalam bentuk peraturan Bupati/Walikota atau peraturan Daerah, yang disinergikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Terbaik 1 diraih oleh Kabupaten Lombok Utara, terbaik 2 diraih oleh kabupaten Bima, dan terbaik 3 diraih oleh Kabupaten Sumbawa. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur NTB yang diterima langsung oleh Bupati masing-masing daerah pemenang.

Tampak hadir dalam Musrenbang 2016, Anggota DPD RI dapil NTB H. Suhaimi Ismi, Sekjen Kemendagri Dr. Yuswandi A. Tumenggung. M.SC, MA., Deputi Bappenas bidang pengembangan regional, Dr. Arifin Rudiyanto, Deputi Menko Maritim dan SDA bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Dr. Safri Burhanudin, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran. Irjenpol Arief Wachyunadi, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj Erica Zainul Majdi, Wakil Ketua DPRD Prov. NTB Mori Hanafi, Forkopimda Provinsi NTB.

Suk (Foto: Humas Provinsi NTB)

lombokjournal

Akhirnya Dewan Pimpinan Pusat  Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyampaikan Penjelasan Kronologis terkait pemecatan Fahri Hamzah. Politisi asal Sumbawa ini dinilai sering menyampaikan pernyataan kontroversial dan kontraproduktif, menyimpang dari arah visi dan misi partai. “Saat Presiden PKS tegas menolak revisi UU KPK, Fahri justru menyebut pihak yang menolak revisi itu sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya,”  kata salah seorang petinggi PKS, Senin (4/4).

Ada contoh lainnya, Fahri Hamzah seperti kehilangan rem. Fraksi PKS DPR RI secara resmi menolak kebijakan kenaikan tunjangan pejabat negara, termasuk pimpinan dan anggota DPR RI. Fahri justru menyatakan, tunjangan gaji pimpinan dan anggota DPR dinilai masih kurang.

“Saudara Fahri pasang badan untuk 7 proyek DPR RI, padahal itu bukan arahan Pimpinan Partai,” ujar Presiden PKS Sohibul Iman dalam keterangan tertulisnya, Senin (04/04). Hal itu menimbulkan pertanyaan publik juga dari internal kader PKS, karena terjadi silang pendapat yang terbuka antara Fahri dengan Pimpinan Partai.

Apalagi pernyataan Fahri sering mengabaikan arahan partai. Misalnya, pernah menyebut ‘rada-rada bloon’ kepada para anggota DPR RI. Pernyataan ini diadukan sebagian anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan dikemudian hari Fahri diputus oleh MKD melakukan pelanggaran kode etik ringan. Kemudian, dengan mengatasnamakan DPR RI telah sepakat untuk membubarkan KPK.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid, pun pernah bicara soal kesantunan. Ia menolak opini bahwa pemimpin tak butuh kesantunan, asal tidak korupsi. Masih banyak orang yang bisa bersikap santun sekaligus juga tidak korupsi.

Ucapan Hidayat Nurwahid itu selain bermaksud menohok Ahok, juga ditujukan pada kader partainya yang sering menyampaikan pernyataan tidak santun. Meski masih sumir,Fahri pernah dalam cuitan di twitternya ditengarai menyindir Jokowi sebagai ‘sinting’.

Fahri Mengulur Pengunduran Dirinya

Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman mengatakan,  PKS yang tidak menjadi bagian koalisi pemerintahan Jokowi-JK menganggap keberadaan kader-kadernya di DPR RI memiliki peran sentral di ranah publik. Karena itu kepengerusan baru PKS periode 2015-2020 yang dipimpinannya, melakukan konsolidasi internal. “Pimpinan PKS memberikan perhatian khusus kepada Fraksi PKS, sehingga perlu dilakukannya briefing kepada Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah,” tuturnya..

Bulan September tahun lalu, Fahri pernah mendapat briefing benar-benar tampil sesuai karakteristik partai kader dan partai dakwah, dengan kedisiplinan dan kesantunannya.  Fahri diminta menyesuaikan diri dengan arah kebijakan tersebut, senantiasa mengindahkan arahan Partai.

Briefing kepada saudara FH dilakukan pada tanggal 1 September 2015 di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Dalam pertemuan yang dimulai sekitar jam 15.30 tersebut hadir 3 (tiga) anggota DPTP yaitu Ketua Majelis Syuro (KMS), Wakil Ketua Majelis Syuro (WKMS), dan Presiden PKS serta Fahri Hamzah.

Fahri saat itu mencatat dan menerima masukan-masukan dan siap melaksanakan arahan-arahan tersebut. Berselang 7 (tujuh) pekan dari 1 September 2015, Pimpinan Partai menilai pola komunikasi politik Fahri tidak berubah. Bahkan timbul kesan, adanya saling silang pendapat antara Fahri dengan pimpinan PKS. Pada tanggal 23 Oktober 2015 di Ruang Kerja DPTP PKS, KMS menyampoaikan, posisi Wakil Ketua DPR RI perlu ditinjau.

“Fahri akan ditempatkan di posisi lain, dan yang bersangkutan menyatakan loyal kepuutusan partai, dan memilih mengundurkan diri daripada ditarik mundur oleh partai,” kata Sohibul.

Ternyata Fahri menarik janjinya, dan batal menarik mundur. Ia selalu menaciri-cari alasan untuk mengulur pengunduran dirinya. Sampai tanggal 16 Desember 2015, KMS mengingatkan bahwa pertemuan tersebut adalah kesempatan terakhir bagi FH. Jika FH tidak bersedia berarti menolak penugasan, persoalan tersebut akan diproses sesuai AD/ART PKS.

Setelah melalui proses panjang dna tarik ulur, pemecatan terrhadap Fahri Hamzah dilakukan karena yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi Partai dengan kategori berat. Kedua, mengabulkan tuntutan BPDO berupa pemberhentian keanggotan FH sebagai Anggota PKS dalam semua jenjang keanggotaan partai.

“Pak Fahri Hamzah berusaha berkelit dan mencari-cari alasan untuk menolak pemecatan. Tapi prose itu sudah berlangsung panjang, dan berusaha mengikuti alur pihak Teradu. Saya kira keputuan itu obyektif,” kata salah seorang di DPP PKS.

Roman Emsyair

lombokjournal

Togo diibaratkan sebongkah tanah suatu wilayah kecil di Afrika Barat. Wilayah negara kecil ini diperintah oleh Diktator Combo, dari bapak sampai anak, selama 48 tahun. Tidak pernah dikenal apa yang disebut demokrasi di wilayah ini. Tidak ada penghargaan terhadap “hak azasi manusia”, dan kehidupan warganya sangat menyedihkan.

Daripada memulai sebuah revolusi yang bisa memakan korban, perempuan Togo mempunyai solusi mujarab untuk menghentikan pemerinntahan diktator. Baru-baru para perempuan mengungkapkan cara terbaik yang mungkin menjadi solusi untuk mengakhiri dikator Combo.

Mereka memutuskan akan berhenti melayani hubungan seks atau mogok sex, sampai laki-laki bangkit keberaniannya mereka dan bertindak bersama-sama menggulingkan pemerintah. Pemogokan seks menyerukan penggantian presiden, dan berusaha untuk memanfaatkan libido laki-laki, termasuk kurangnya akses ke porno, untuk perubahan demokratis.

Ini terdengar seperti gagasan gila. Tapi soal mogok sex bukan yang pertama terjadi untuk mengatasi masakah negara. Para perempuan bisa berkontribusi besar mengatasi masalah yang dihadapi warga.

Di kota Preira, Kolombia, pernah terjadi peningkatan angka kekerasan yang menghilangkan  nyawa banyak warga tak berdosa. Kelompok perempuan mengorganisir 2.006 istri untuk melakukan pemogokan seks untuk menghentikan pembunuhan.

Hasilnya? Angka pembunuhan segera turun di atas 25 persen.

Rayne Qu (sumber “ Top tenz”)

Lombokjournal.com

Pendekatan kreatif dapat memberikan solusi inovatif mengatasi  masalah serius. Kadang-kadang, ide-ide gila benar-benar memberikan jalan keluar terhadap suatu masalah.  Salah satu contohnya,  rencana Pemerintah Australi dalam mengatasi pemanasan global.

Anda pasti sudah mengetahui, perubahan iklim merupakan salah satu masalah terbesar di era sekarang. Saat ini kita dilanda kecemasan. Kita khawatir tidak dapat mengurangi konsumsi karbon untuk menghentikan bencana pemanasan global. Para ilmuwan berpikir keras tentang penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah serius itu.

Tapi astaga, ternyata Australia punya gagasan gila mengatasi masalah pemanasan global. Pemerintah Negara Kanguru itu berencana menembak satu juta Onta dari helikopter.

Tentu solusi gila ini jarang dibahas terkait solusi perubahan iklim. Padahal soal pemanasan global ternyata ada hubungannya dengan kentut dari sejumkah besar mamalia, khususnya Onta yang kentutnya … naudzubillah.

Maaf, ini bukan bercanda. Tiap unta di Bumi melepaskan 100 pon (1 pon = 0, 50 kg) metana tiap tahun, setara dengan 2.500 pon karbon dioksida yang langsung berkaitan dengan kerusakan atmosfer. Sejak Australia dibanjiri unta pada tahun 2011, pemerintah negara itu serius mempertimbangkan pembunuhan massal Onta untuk mengatasi pemanasan global.

Apa kata ilmuwan? Hebat, para ilmuwan menilai rencana itu adalah ide yang bagus.

Namun, para ilmuwan menyarankan, lebih baik kalau Australia menembak  20 juta ekor sapi. Sebab kentut sapi bahkan lebih besar dari rata-rata kentut Onta.

Rayne Qu (sumber “ Top tenz”)

MATARAM – lombokjournal

Perayaan Dharma Shanti Nyepi Isaka Warsa 1938, yang diselenggarakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB dengan tema “Keberagaman Perekat Persatuan”, berlangsung di di Taman Mayura, Mataram, Sabtu (022/04). Makna perayaan itu menekankan, keberagaman bukan untuk memecah belah, sebaliknya harus dijadikan modal saling melengkapi berbagai dimensi membangun NTB

Kegiatan ini merupakan rangkaian terakhir perayaan hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938 yang jatuh pada tanggal 9 Maret 2016 lalu. “Harapan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan senantiasa menyertai langkah kita seluruh umat beragama di Provinsi NTB,” ucap orang nomor dua di NTB ini mengawali sambutannya,” kata Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi saat menyampaikan sambutan.

Wagub berharap semua komponen harus memahami dan memajukan daerah, termasuk umat Hindu.. “Kepada para pemuka agama dan tokoh masyarakat, saya harap dapat selalu senantiasa membimbing umat dan mengedepankan toleransi, saing menghargai dan kerja sama sehingga tercipta kerukunan di antara kita,” kata Wagub.

Terkait pelaksanaan MTQ Nasional di NTB, Juli hingga Agustus 2016 mendatang, wagub mengajak seluruh umat beragama khususnya umat Hindu untuk memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan MTQ. “Insya Allah mudah – mudahan itu (MTQ) akan kita sukseskan secara bersama-sama,” ujarnya.

Acara Dharma Shanti itu dihadiri Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA, M.Phil., Phd, Ketua PHDI NTB Drs. I Gede Mandra, M.Si, Ketua MUI NTB, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB, Ketua PGI NTB, jajaran SKPD, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda NTB.

Senada dengan wagub, Ketua PHDI NTB mengatakan, NTB yang menjadi rumah berbagai etnis, keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan golongan, harus dijaga. “Keberagaman merupakan kekayaan, kekayaan merupakan kekuatan bila kekayaan itu dihiasi dengan kualitas kebersatuan, kerukunan, keserasian, dan keharmonisan,” kata Gede Mandra.

Diharapkannya, nuansa persatuan tetap digalakkan. “Agar kekuatan kita dalam persaudaraan tidak akan pernah goyah oleh siapa pun,” tambah Ketua PHDI NTB.

Suk (foto : Humas NTB)

lombokjournal.com

Salah satu wakil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera.  Meski belum ada pengumuman resmi, Presiden PKS Sohibul Iman memastikan kebenaran Fahri. Tapi ada pengamat yang memandang sinis pemecatan itu. “Ini Proyek siapa, kok Fahri dihabisi begitu sadis dari partainya,”kata pengamat politik Muslim Arbi di Jakarta, Minggu (3/4).

Presiden PKS, sohibul Imam mengatakan, selaku Presiden PKS pihaknya sudah sudah menandatangani SK DPP (pemecatan) tersebut bertanggal 1 April 2016. “Tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya,” papar dia seperti dikutip Liputan6.com di Jakarta..

Sohibul tidak memberi penjelasan isi SK DPP dan Keputusan Majelis Taklim sebelum jelas surat itu sampai kepada yang bersangkutan. “Sebelum dipublikasi keluar kami harus menyampaikan dulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan,” kata Sohibul.

Namun beredar surat yang berisi hasil keputusan Majelis Tahkim PKS yang memutuskan menerima rekomendasi Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO), yaitu pemberhentian Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS.

Hingga hari Minggu, Fahri Hamzah belum berkomentar soal SK DPP PKS yang berisi pemecatan dirinya dari keanggotaan PKS. Fakri enggan mengangkat hp-nya saat wartawan mencoba minta konfirmasinya.

Fahri hanya berkicau melalui akun twitternya. “Janganlah kau ikatkan nasibmu pada pohon padi…meski ia berbuah nasi yang membuatmu kenyang…” cuit Fahri dalam @Fahrihamzah, Minggu (3/4/2016).

Kicauan akun pribadi Fahri Hamzah itu mengundang komentar dari netizen. Banyak yang bersimpati pada sikap Fahri yang selama ini dinilai kritis pada pemerintahan Jokowi-JK. Pagi hari beredar surat itu beredar di dunia maya, malam hari di jejaring sosial Twitter, muncul hashtag #KamiBersamaFahriHamzah.

Tapi ada juga yang menanggapinya dengan sinis. “Eyang @Fahrihamzah klo bener dipeecaaaatttt.. kerja di rumah aku ajah,” tulis SilvaAnindiah ‏@anwoks.

PKS Banting Harga

Banyak pihak memertanyakan kegigihan PKS memberhentikan kadernya itu, mengingat sejak lama santer isu pemecatan Fahri Hamzah.”Ini Proyek siapa, kok Fahri dihabisi begitu sadis dari partainya,” kata seorang pengamat Muslim Arbi di Jakarta, Minggu (3/4) seperti dikutip RMOL di Jakarta.

Politisi asal Sumbawa yang menjadi satu-satunya figur asal NTB yang pernah duduk menjadi Wakil ketua DPR itu, dinilai sudah menjadi ikon demokrasi. Fahri memang selama duduk di parlemen sering berbicara kritis, termasuk sering menohok penghuni istana.

Sikap kritis Fahri dinilai justru mengawal perjalanan pemerintahan dan pekerjaan demokrasi yang hidup Indonesia. “Lalu, suara-suara kritis Fahri itu diganjar dengan penggusuran paksa oleh partainya. Rasanya kok berlebihan,” jelas Muslim. Patut diduga PKS sedang memburu tiket untuk masuk kabinet karena adanya isu reshuffle Kabinet Kerja jilid dua.

Jika dilihat dari bocoran nama-nama rencana reshuffle jilid dua, yang muncul nama Sutrisno Bachir dari PAN dan Romy dari PPP,  diperkirakan PKS belum memiliki peluang.” Sepertinya PKS mau banting harga banderol dengan membuang Fahri,” kata Muslim.

Roman Emsyair

LOMBOK TENGAH – lombokjournal

Semangat petani NTB sangat kuat untuk dan bekerja keras mensukseskan program swasembada pangan.  NTB sebagai super focus dari 8 Provinsi di indonesia  yang menyangga produksi beras secara nasional, tiap tahun selalu  menghasilkan produksi melebihi target nasional. “Produksi beras NTB dibanding 2014, peningkatannya mencapai 12% jauh dari rata- rata produksi nasional,” kata Gubernur Nusa Ternggara Barat Dr. TGH. M. Zainul Majdi

Pada tahun 2016, juga meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan komitment petani NTB melaksanakan amanah pemerintah pusat menjadi salah satu lumbung Pangan Nasional,

“Insya Allah kami laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, ‘’ujar gubernur di acara penen raya di Area Balai Benih Induk Padi Palawija Holtikultura Unit produksi Benih Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Sabtu, (02/04)

Panen Raya dan Penyerahan Mesin Pertanian

Sekitar pukul 01. 30 Wita seplepas sholatZuhur, Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Mulyono bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH . M. Zainul Majdi tiba di acara penen raya.  Petinggi TNI bersama Gubernur NTB langsung melakukan panenraya menggunakan kendaraan khusus pemotong padi yang disiapkan Dinas Pertanian Provinsi NTB .

Usai panen raya dilanjutkan penandatanganan kontrak antara pemerintah daerah NTB dengan Bulog.  Pada kesempatan itu juga dilakukan Penyerahan alat dan mesin pertanian secara simbolis, dari gubernur kepada Dandimse-pulau Lombok yang diwakili dandim 1606 Lobar dan Dandim 1620 Loteng.  Gubernur menyerahkan alat mesin tanam padi jajar legowo sebanyak 15 unit , traktor roda dua sebanyak  5 unit.

Panglima TNI menyerahkan secara simbolis bibit padi varitas “kartika 182” sebanyak satu ton  kepada Gabungan Kelompok Tani ‘’maju bersama” Kecamatan Jonggat Lombok Tengah.

Lumbung Padi

Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral TNI Mulyono, dalam kesempatan sama mengatakan,  NTB merupakan salah satu Lumbung Nasional.  Menurutnya, hal ini merupakan salah satu potensi bagi masyarakat NTB sebagaimana dicanangkan Presiden RI, dalam waktu 3 tahun ini Indonesia harus swasembada pangan , “ini merupakan pemacu bagi masyarakat NTB, agar potensi yang sudah ada betul-betul digarap dengan baik.” katanya.

Presiden bersama menteri selalu mencari solusi bagaimana meningkatkan produksi pangan, baik dari manajement dan kebutuhan alat-alat pertanian. Kementerian Pertanian sudah menggandeng TNI, dan saat ini sudah ada 30 ribu Babinsa bersama-sama mewujudkan program ini sejak tahun 2015. “Hasilnya sudah meningkat secaranasional sekitar 5,8% dari tahun sebelumnya’’,ujarnya

Dalam kesempatan sama, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengharapkan kerjasama seluruh lapisan masyarakat agar tetap bersemangat mensukseskan program swasembada pangan.  Tujuannya jelas, agar menjadi bangsa yang kuat di masa yang mendatang.

Namun Panglima TNI mengingatkan ,”’Kalau petani sudah dikasih alat dan bibit serta pendamping, dan hasilnya melebihi target,  dan dijual dibawah harga pemerintah, akhirnya petani tidak bersemangat dan ini menjadi tanda-tanda kehancuran bangsa,‘’ jelasnya

Ka-eS  (Foto : Humas Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Penyelenggaraan seminar internasional pada Rakornas KPI dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional di Senggigi,  Jum’at (1/4),  banyak dibicarakan media siaran digital. Sejumlah pembicara dari luar negeri berbagi pengalaman dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun KPID dari seluruh Indonesia

Pembicara dalam seminar itu adalah DR Hamid Ersoy dari Komisi Penyiaran Turki, DR Natee Sukonrat, Kepala  Komisi Komunikasi dan Penyiaran Nasional atau NTBC Thailand, dan Dian ismiati Fatwah, Senior Manager Development and Distributor SE Asia, ABC Australia.  Proses migrasi penyiaran dari penyiaran analog menuju sistem digital.

Topik itu mungkin terkait dengan proses yang tengah berlangsung di Indonesia, yakni menunggu payung hukum pelaksanaan media penyiaran digital dengan adanya revisi UU Penyiaran. Sebelumnya, konsep siaran digital dari Kementerian Kominfo ditolak berbagai kalangan.

Dian Ismiati Fatwah yang lama bergabunng dengan ABC  Australia mengungkapkan, di Negeri Kanguru itu proses digitalisasi penyaran sudah berlangsung lama.  Dibutuhkan waktu sekitar 13 tahun untuk melengkapi media digital di kota-kota besar seperti Perth, Melbourne, Sidney dan beberapa kota lainnya.

Munculnya receiver atau TV murah dari Cina memudahkan prses digitalisasi media di Australia. Setelah tujuh tahun proses transisi digital, 98 persen warga sudah memiliki TV digital. Memang di beberapa daerah pedalaman masih terdapat blank spot, seperti yang dihuni masyarakat Aborigin. Tapi pemerintah setempat berusaha membangun infrastruktur jaringan TV.

“TV ABC memiiki klasifikasi chanel sesuai kebutuhan usia pemirsanya,” kata Diah ismiati.

Di Turki, menurut DR Hamit Ersoy, media digital tumbuh sangat cepat.  Sebab generasi baru saat ini sangat cepat menguasai tehnologi.  Di negaranya, warga mulai beralih nonton TV dan mendengarkan radio melalui smartphone. Dalam seminar itu Hamit banyak mendapat pertanyaan peserta yang berasal dari KPID dari seluruh Indonesia.

DR Natee Sukonrat mengatakan,pihaknya menyediakan jaringan, fasilitas dan aplikasi untuk lembaga penyiaran di negaranya.  Persaingan TV swasta makin ketat dengan adanya penyiaran digital itu. Sejumlah TV digital rankingnya bagus, artinya penontonnya makin banyak

Ka-eS