Kesepahaman Pemprov NTB dan LAPAN

MATARAM – lombokjournal

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Jum’at (29/4) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam lingkup Pemanfaatan Teknologi dan data Penginderaan Jauh di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Usai penandatanganan, Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin menjelaskan, pemanfaatan penginderaan jauh dapat digunakan untuk tata ruang, deteksi sumber daya alam, misalnya ketika digunakan di zona penangkapan ikan bagi aktivitas nelayan. Jadi nelayan tidak lagi mencari lokasi yang banyak ikannya, jadi sekarang ini seperti di daerah Indramayu. ‘’Mereka melaut untuk menangkap ikan karena sudah tahu lokasi yang banyak ikannya, ” katanya.

Wagub Muhammad Amin menyampaikan terima kasih kepada LAPAN yang telah memilih Provinsi NTB sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh untuk mendukung pembangunan. Dan penelitian dan pengembangan teknologi penginderaan jauh serta pemanfaatannya, tentunya mendukung kegiatan pembangunan di NTB.

‘’Akan diperoleh data dan informasi geospasial sebagai pelengkap dari data dan informasi non-spasial yang sudah ada saat ini,’’ ucapnya.

suk/Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB

Wagub Terima Rombongan BKKBN

MATARAM – lombokjournal

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin., SH, M.Si  menerima Kunjungan Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM., M.Kes. Rombongan itu didampingi Kepala BKKBN Provinsi NTB, DR. Lalu Makripuddin., M.Si  bertempat di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Jum’at (29/4).

(Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Pimpinan harus benar-benar menegakkan disiplin dan bisa menjadi teladan bagi bawahannya. “Tanamkan kesadaran, negara memberikan fasilitas, seperti gaji suppaya kita menjalankan kewajiban sebagai ASN yang disiplin,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si.

Wagub memberikan pengarahan itu pada apel disiplin pegawai lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Lapangan Bumi Gora kantor Gubernur NTB, Kamis (28/4). Sebab ia memprihatinkan indisipliner pegawai di lingkup Pemprov NTB, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kurang memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankannya.

“Mestinya dari hari ke hari harus ada perubahan menjadi lebih baik,’’ kata Wagub.  Menurut wagub, harapan rakyat pada ASN harus bisa ditunaikan. Karena itu diingatkan pada pimpinan SKPD melakukan pendekatan humanis untuk menyadarkan bawahannya.

Diturunkan Pangkat

Dalam kesempatan apel tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ibnu Salim

melaporkan, para pegawai  yang tergolong indisipliner, antara lain berulangkali tidak masuk kerja tanpa keterangan  diberikan hukuman atau sanksi berat. Karena berulang kali diberikan teguran lisan dan tertulis , termasuk penundaan kenaikan pangkat ternyata tidak membuat jera, akhirnya  56 orang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diberikan sanksi penurunan pangkat.

Pemberian sanksi hukuman itu, menurut Ibnu Salim, melibatkan Tim Penegakan dan Pembinaan Pengawasan Aparatur yang berasal dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Satpol PP.  Sanksi penurunan pangkat itu melalui proses dan pertimbangan yang panjang.

Suk

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Muhammad Nur, “ Disiplin adalah sadar akan tanggung jawab dan kewajiban. Perubahan diri tidak dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan jika dia sendiri tidak mau merubahnya.”

MATARAM – lombokjournal

Meski isu reklamasi laut diributkan, Badan Koordinasi Penanaman Modal  dan Perizinan Terpadu BKPM – PT) NTB malah tengah memproses perizinan penambangan pasir laut di Lombok Timur.  Kalau Pihak Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BPLHP) sudah merekomendasikan penambangan, tapi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) justru mengingatkan pemda jangan menjual murah pasir lautnya.

Kepala BPSPL Wilayah NTB, L Adrejatun bukan hanya menyebut penambangan pasir di Selat Alas itu sama halnya NTB menjual murah pasir lautnya, dengan resiko mahal di  kemudian hari. Disamping kecurigaan investor yang akan menambang itu justru mengincar kandungan besi di pasir laut, dampak penambangan itu akan ditanggung anak cucu.

Banyak investor yang mengajukan ijin penambangan pasir besi. “Labuhan Haji merupakan alur dari aliran material dari Gunung Rnjani,” jelas L Adrejatun seperti dikutip Suara NTB, Rabu (28/4).

Menurutnya, penambangan selama lima tahun akan mengeruhkan laut, yang diperkirakan merugikan nelayan sekitar. Belum lagi resiko tergerusnya pantai dan dalam jangka panjang akan menenggelamkan pulau-pulau kecil di sekitar Selat Alas.  “Masih banyak potensi yang ditawarkan pada investor. Seharus pemda mempertimbangkan lagi,” kata Adrejatun.

Di pihak lain, BPLHP seperti mengabaikan peringatan dari BPSPL.  Kepala BPLHP, Ir H Erpan Rayes, MM yang sudah mengeluarkan amdal penambangan itu, membantah ‘kedok’ investor yang akan menambang pasir besi. Dari berbagai kajian, menurutnya, tidak pernah muncul tentang pasir besi itu

Ia menjelaskan,  dari 1000 hektar potensi penambangan pasir laut itu dibagi dalam dua Amdal. Hanya 500 hetar untuk reklamasi Teluk Benoa yang dikaji pusat (Kementerian Lingkungan Hidup) dengan kebutuhan 30 juta kubik pasir laut. Sedang 500 hektar sisanya untuk kebutuhan di luar reklamasi Teluk Benoa yang dengan kebutuhan 20 juta meter kubik sudah diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Menanggapi soal pemisahan Amdal itu, kalangan aktiivis lingkungan mengingatkan substansinya, untuk reklamasi dimana pun yang jelas pasir laut Lombok tetap akan dikeruk. “Yang kita ingatkan pada pemda, stop penambangan jutaan meter kubik pasir laut Lombok. Pertimbangan ekonomi saja, Lombok jelas rugi besar. Apalagi dari segi penyelamatan lingkungan,” kata Ahmad SH dari WALHI di Jakarta.

Suk.

Rombongan BIRU Bertemu Wagub

MATARAM – lombokjournal.com

Wakil Gubernur, H. Muh. Amin., SH, M. Si, di ruang kerjanya Rabu (27/4) menerima kunjungan perwakilan rombongan Program Biogas Rumah (BIRU). Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda. HIVOS Regional Office Southeast Asia adalah Perwakilan pihak Belanda, serta SNV sebagai penasihat teknis.

Program Biogas Rumah dimulai di NTB pada Juli 2010 hingga saat ini dan merupakan peluang bisnis bagi para petani dan masyarakat lokal di daerah. Sejak 2013, program BIRU (Biogas Rumah) yang dilaksanakan oleh Institusi lokal bernama YRE (Yayasan Rumah Energi), HIVOS dan SNV sebagai support teknis. Capaian pembangunan program ini hingga Desember 2015 berjumlah 3.365 unit yang tersebar di Kabupaten/Kota se-NTB.

Biro Humas Prov NTB)

Sekda NTB Menerima Komisi IV DPR RI

MATARAM – lombokjournal

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Muhammad Nur, S.H., M.H menerima kunjungan kerja Drs. H. A. Budiono, M. Ed, Ketua Rombongan Komisi IV DPD RI, di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB, Selasa (26/4),

Kunjungan tersebut dalam rangka memperoleh masukan mengenai kendala dan usulan dalam pelaksanaan tindak lanjut temuan-temuan BPK. Selain itu, juga menjadi masukan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Negara.

(Biro Humas Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Tim Penilai Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016 menemui Wakil gubernur, H Muhammdi Pendopo Wagub, Selasa (26/04). Tim yang diketuai Drs. H. Abdul Muin, M.Pd, dari Kementerian Agama pusat tersebut minta arahan dan motivasi terkait proses penilaian sekolah di lapangan. “Juara itu hanya predikat,” kata Wagub.

Wagub H. Muh. Amin yang didampingi Kepala Biro Kesra, H. Suhaimi, SH saat menerima Tim tersebut menegaskan,  yang terpenting adalah membentuk budaya sehat anak-anak. “Sehingga ketika besar mereka dapat berperilaku sehat dan menjaga lingkungan mereka,” jelas Wagub.

Dikatakan Wagub, tujuan akhir yang diharapkan atas predikat sekolah sehat adalah terbentuknya perilaku sehat siswa-siswa di sekolah. “Pembentukan karakter anak dapat dilakukan pada usia sekolah,” ujarnya.

Tim penilai tersebut berjumlah sembilan orang, yang terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, yang akan menilai sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat di semua jenjang, mulai dari SD hingga SMA.

Di NTB, terdapat lima sekolah hasil penilaian Tim Penilai Provinsi yang akan dinilai tim dari pusat, yaitu, SMAN 2 Mataram untuk SMA/MA/SMK, MTsN Model Lombok Tengah untuk SMP/MTs, SDN Lombok Barat untuk SD/MI dan TK Sandi Putra Sumbawa untuk TK/RA.

“Kami akan menilai pelaksanaan Trias UKS di sekolah-sekolah itu, yang terdiri dari Pendidikan Kesehatan, pelayanan Kesehatan dan Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat,” ungkap Abdul Muin saat itu.

Terkait itu, Wagub menekankan prestasi juara harus lahir dari penilaian yang benar-benar objektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, Wagub menyampaikan akan melakukan evaluasi bagi sekolah yang belum meraih prestasi terbaik.

“Sumberdaya alam ini semua tidak mungkin dikelola dengan baik tanpa dukungan sumber daya manusia, lewat dunia pendidikan. Pendidikan itu sehat dan memerlukan lingkungan yang sehat, dengan skill dan keterampilan,” ungkap Wagub selaku Ketua Pembina Tim Penilaian Sekolah Sehat Provinsi.

(Biro Humas dan protocol Setda Prov NTB)

MATARAM – lombokjournal.com

Saat ini usia PT Pegadaian (Persero) sudah lebih dari seabad, tepatnya 115 tahun (1 April 1901 – 1 April 2016).  Menapaki lintasan sejarah yang cukup panjang, PT Pegadaian makin memperkuat eksistensi sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) yang telah memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. “Jempol saya untuk pegadaian,” seru Menteri BUMN, Rini Sumarno, sambil mengangkat kedua jempolnya, waktu menghadiri menghadiri perayaan HUT Pegadaian ke-115 pada hari Minggu (10/4) di Plasa Selatan Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan.

Ungkapan spontan dari Menteri Rini itu tentu bukan basa-basi. Setelah usianya mencapai lebih seabad, kinerja PT Pegadaian memang ayak diapresiasi. Seperti kata Menteri Rini, performance pegadaian terus membaik.

Sesuai misinya pegadaian memang berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini sudah memiliki 4.430 cabang, bahkan target yang akan dicapai  tahun ini mencapai 4.450 cabang.

Dengan makin tumbuhnya cabang baru, yang tentu diiringi dengan dibukanya outlet baru, maka harapan agar pada saat PT Pegadaian mampu memberi pelayanan hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia, bukanlah harapan yang mustahil dicapai.

Pemimpin Cabang Madya di Sumbawa Besar, Agus K Saputra, saat ditemui di ruang kerjanya berharap, momentum ulang tahun ke 115 ini, insan pegadaian diharapkan makin bekerja keras meningkatkan pelayanannya yang terbaik untuk masyarakat.

“Sebenarnya, yang kami upayakan bukan sekedar meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Lebih dari itu, kami juga membangun kepercayaan bahwa pegadaian selalu ada saat masyarakat butuh teman seiring,” kata Agus K Saputra pada lombokjournal.com, Selasa (26/4).

Sebagai ‘teman seiring’ tidak memperlakukan seseorang yang datang membutuhkan pembiayaan sebagai ‘orang susah’. “Karena mereka yang datang adalah orang yang membawa barang berharga. Mereka memang terdesak biaya, tapi barang itu akan ditebus lagi,” terang Agus. Para nasabah yang datang dengan pihak pegadaian saling memberi manfaat timbal balik, tambahnya.

Menurut Agus, tema peringatan ulang tahun ke 115 tahun ini “Pegadaian Meningkatkan Kemandirian Bangsa” sangat tepat. Itu sesuai dengan visi dan misi pegadaian untuk mendorong ke4mandirian masyarakat, khususnya menengah ke bawah.  “Masyarakat memang diharapkan bisa memanfaatkan produk dari pegadaian,” kata Agus yang pernah menjadi Pemimpin Cabang Pegadaian Ampenan.

Introspeksi Pelayanan

Direktur Utama PT Pegadaian, Riswinandi, dalam sambutan tertulis memperingati ulang tahun pegadaian ke 115 pada tangal 1 April 2016 menegaskan, para insan pegadaian diharapkan melakukan introspeksi, dalam upaya melakukan pelayanan terbaiknya..

“Sudahkah kita melakukan upaya terbaik dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan sesuai yang kita tetapkan?” kata mantan Wakil Dirut PT Bank Mandiri itu.

Riswinandi menekankan, perlunya keterlibatan langsung insan pegadaian untuk membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan produk dan layanan yang diberikan sesuai kebutuhan, pegadaian harus mendorong masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.

Keterlibatan pegadaian dalam rumusan Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Partisipasi pegadaian dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, terutama menengah ke bawah, melalui tiga bisnis yang dicanangkan pegadaian.

Pertama, bisnis pembiayaan berdasarkan hukum gadai maupun fidusia. Kedua, bisnis investasi dalam bentuk emas  yang memberikan fasilitas masyarakat memiliki emas secara tunai, angsuran maupun tabungan. Ketiga, aneka jasa keuangan yang memberi kemudahan masyarakat melakukan transaksi keuangan.

“Peran pegadaian dalam meningkatkan kemandirian ekonomi tak perlu diragukan lagi,” kata Riswinandi.

Direktur Utama Pegadaian, Riswinandi mengatakan, lebih dari satu abad pegadaian, telah melindungi masyarakat dari jerat rentenir. Jadi bisnis pegadaian bukan semata-mata meraih keuntungan semata, tapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, katanya.

Dari tahun ke tahun, pendapatan usaha dan labah bersian pegadaian terus menanjak. Tahun 2015,  total aset pegadaian naik 11 persen dari Rp35,34 triliun tahun 2014 menjadi Rp39,16 triliun. Pendapatan usaha naik 14 persen dari Rp7,80 triliun menjadi Rp8,90 triliun. Dan labah bersih naik 10 persen, dari Rp1,76 triliun menjadiRp1,93 triliun.

Suk

Di pusat ribut, di daerah pun tak mau kalah. Ketua DPD Partai Golkar NTB, H Suhaili, mengeluarkan surat Nomor 42/Golkar-NTB/2016 tertanggal 11 April 2016 tentang pemberhentian dari keanggotaan partai kepada kepada Ketua DPRD, Umar Said, Dan Umar Said pun akan digantikan posisinya oleh Baiq Isvie Rufaida, yang saat ini menjadi Sekretaris DPD partai beringin tersebut.  Bagaimana KPU NTB mensikapinya?

Diperkirakan, langkah pemecatan dan pergantian Ketua DPRD NTB di era kepemimpinan Suhaili itu akan berbuntut panjang. “KPU sudah menerima surat tembusan permintaan pergantian antar waktu Ketua DPRD NTB hari Jum’at lalu. Tapi KPU tidak menindaklanjuti surat tembusan,” kata Ketua NTB, Lalu Aksar Ansori pada lombokjournal.com, Senin (25/4).

Wewenang KPU NTB hanya memverifikasi calon pengganti antar waktu. “Fokusnya pada penggantinya, memenuhi syarat atau tidak,” kata Aksar.

Lalu Aksar Ansori menjelaskan, mekanisme pergantian antar waktu itu melalui usulan partai yang ditujukan Pimpinan DPRD.  Kalau sudah disetujui, pihak pimpinan DPRD akan bersurat resmi ke KPU untuk segera melakukan verifikasi.  Bila surat itu tanpa menyebut nama pengganti, KPU akan memverifikasi yang peringkat perolehan suaranya di bawah yang akan diganti.

Kalau surat itu menyebut nama, maka verifikasinya menyangkut alasan-alasan yang diajukan. Aturan tentang itu sudah dirinci dalam Peraturan KPU. “Tidak ada tawar menawar.  KPU akan menjalankan sesuai aturan,” kata Lalu aksar.

Jalan Masih Panjang

Seperti diketahui, Ketua DPRD, Umar Said, yang tetap aktif bekerja belum menerima pemecatan diri karena merasa tidak membuat kekeliruan dalam konflik antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Bahkan, H Muhammad Amin yang kini Wakil Gubernur NTB yang juga dipecat bersama Umar Said, menganggap pemecatan tanpa klasrifikasi sebelumnya.

“Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera) dipecat masih melalui pertimbangan majelis kehormatan partainya. Pemecatan kami dilakukan dengan cara kurang terhormat,” kata Muhammad Amin yang menyesalkan keputusan tersebut.

Umar belum menerima pemberhentian keanggotaan, karena surat keputusan Kep/98/OPP/Golkar/III/2016 dari DPP Golkar itu menyebutnya merongrong kewibawaan Partai Golkar di Nusa Tenggara Barat. “(Umar dan Amin dianggap) telah melakukan tindak penentangan terhadap keputusan DPP,” tertulis dalam surat keputusan yang dikeluarkan Abu Rizal Bakri..

Umar Said bersama Amin menarik dukungannya pada kepengurusan baru hasil musyawarah, karena musyawarah daerah mestinya menunggu musyawarah nasional. Selain itu, akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum di pengadilan dan mahkamah partai.

Menanggapi langkah Ketua DPRD Umar Said yang masih belum menerima pemberhentian itu, Lalu Aksar Anshori menduga prose situ masih akan berbuntut panjang. “Sekarang, apakah Ketua DPRD itu akan bersurat ke KPU untuk memverifikasi dirinya sendiri. Tapi kalau ada surat yang masuk dari pimpinan DPRD NTB (tentang PAW), ya akan kita tindak lanjuti,” kata Aksar.

Aksar mengatakan, semua berpulang pada internal partai beringin. Apalagi Umar Said diberitakan akan bersurat ke DPP, Dewan Pertimbangan dan Mahkamah Partai, untuk mengklarifikasi proses pemberhentian yang dinilainya menyalahi prosedur.

“Bagaimana mekanisme penyelesaian di internal partai itu, kan ada mahkamah partai yang berperan menyelesaikan soal-soal internal,” pungkas Aksar.

Ka-es

lombokjournal

Semua orang tahu, makin tua otak kita makin tidak bisa bekerja dengan baik.  Kalau kita bertemu orang tua, kita akrab dengan tanda-tanda penuaan: pikun, refleks lambat, gangguan penilaian, dan sebagainya. Itu membuat seseorang jadi serba salah

Tentu saja, tidak ada patokan kapan usia seseorang bisa dikatakan  “tua” dan kecerdasannya mulai tidak bisa diandalkan. “Penyakit tua” umumnya mulai tampak  pada usia 40-an ke atas.  Ya, tidak seorang pun bisa menghindar dari penyakit ini.

Meskipun mencapai puncak tahun emas kebugaran fisik,  penuaan membuat kita memboroskan waktu hanya untuk mengingat kenangan lama. Saat itu, kemampuan daya ingat jangka panjang lebih berantakan. Penyesuaian, saran, dan banyak hal yang pernah kita alami dalam hidup nyaris tak bisa kita kenali lagi.

Dan ini, ketika mulai mempersiapkan diri menghadapi momok suram kematian, kemungkinan besar kita ingin yakin telah menjalani hidup dengan baik. Itulah sebabnya kita ingin selalu bernostalgia.

Masa depan mungkin tidak menentu, namun akan selalu memiliki “hari yang baik ‘” untuk merenungkannnya. Karena kita membuatnya menjadi kenangan yang ‘dapat menentramkan,’ untuk mengatasi rasa beralah atas kelalaian yang pernah kita lakukan selama ini.

Ya, usia tu membuat kita menghabiskan lebih banyak waktu terbungkus dalam bayangan kenyamanan masa silam. Karena kesanggupan otak kita untuk menerima informasi indra juga merosot seiring pertambahan usia. Rasa gula jadi kurang manis, dan kita jadi kurang berselera bahkan pada makanan favorit sekali pun.

Kita berusaha mengenang semua hari kembali menjadi lebih baik.  Pada saatnya, bahkan kita tidak mampu sepenuhnya menikmati kesenangan hidup yang sederhana sekali pun.

Mungkin kita akan menjalani hidup seperti kakek pemarah, seperti orang kikir yang menganggap semua hal selalu ada yang kurang, dan ini memang mirip contoh ain dari tragedi manusia yang kesepian.

Karena itu, anda perlu hati-hati kalau mempunyai pemimpin yang berusia lanjut.

Rayne Qu

(sumber: Via TpTenz)

Lombokjournal.com

Banyak hal yang menjadikan cara berpikir kita salah kaprah. Salah satunya adalah internet. Kalau meyakini pendapat kita benar tapi sengaja mengabaikan semua bukti yang bertolak belakang, internet adalah biang keladi yang menjadikan kita seperti itu.

Ya, tak ada yang lebih baik dari internet, bagaimana bekerja mendatangkan seluruh pengetahuan manusia dalam jangkauan siapa pun yang terhubung. Kami tidak pernah memiliki lebih banyak akses ke informasi, yang lebih mudah digunakan untuk mengkonsumsi dan menyebarluaskan data, selain menggunakan internet.

Sebelumnya, naskah tertulis atau mesin cetak menciptakan yang memungkinkan munculnya ledakan kecerdasan, kemajuan, dan transformasi intelektual. Anda bisa membandingkannya setelah munculnya internet?

Tunggu dulu….. Namun kami menolak. Kita menyaksikan banyak orang lebih tertarik “menjadi benar” daripada mendapat informasi. Kemudian membuat komentar menjengkelkan dan lucu untuk memajukan wacana. Boro-boro menjadi tangga ke puncak pengembangan manusia, kegunaan internet benar-benar menambah bias konfirmasi.

Kecenderungan manusia memang selalu sependapat dengan orang-orang yang mengatakan sama dengan yang dipikirkannya. Dan bersamaan dengan itu, meyakini bahwa orang  menganggap membenarkan cara yang kita lakukan.

Online, Anda bisa menemukan seseorang untuk berdebat, atau setuju dengan apa pun. Ini berarti tidak peduli seberapa kesalahan obyektif kita,  dapat menemukan orang lain di sisi Anda. Sekarang, Anda dengan berani berasumsi kebenaran mutlak. Jika orang setuju dengan Anda, maka “masalah yang muncul” bukan lagi dengan ide-ide… tapi dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan ide-ide Anda.

internet dikombinasikan dengan media sosial, merupakan pakan  masalah yang sama-tapi-berbeda, bias konfirmasi atau lalai melakukan seleksi. Kita cenderung hanya mencari pendapat yang cocok dan mengabaikan yang tidak suka. Misalnya suatu saat kita memblokir pertemanan (unfriend) di  Facebook, itu benar-benar bukti bagaimana internet mengajak melakukan kekeliruan, yang bekerja secara otomatis.

Melipatgandakan jaringan teman dengan saluran berita yang kita tonton, surat-surat yang Anda baca, orang yang Anda ajak bicara, film yang kita tonton, restoran langganan Anda, dan mengahadiri rumah ibadah Anda. Bagaimana kita tidak begitu banyak “mencari kebenaran” tapi justru menghindari keberadaan.laporan yang saling bertentangan

Untuk membela kekeliruan ini, mungkin kita mengatakan bahwa kecenderungan manusia biasa untuk — melahap begitu saja tanpa seleksi — data besar: besar-besaran, otomatis, penilaian mentah melalui berbagai pandangan berdasarkan permintaan-.

Asal tahu saja, bahkan Presiden Obama mendirikan “Kantor Sains data” dalam upaya membawa beberapa ukuran objektivitas ilmiah dan matematis tentang arah kebijakan federal AS. Entah gejala apa itu, bahkan Gedung Putih kehilangan dasar dalam memerangi “kecerdasan otomatis” akibat internet.

Tentu, semua hal mengandung kurang lebihnya. Mungkin yang hendak diingatkan, kita mestinya  menghindari bias konfirmasi atau selalu melakukan seleksi terhadap data yang datang sesuai permintaan secara otomatis. .

Rayne Qu

(sumber : Via TopTenz)

MATARAM – lombokjournal

Meski kuliner Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB) beragam dan menggoda selera. Namun bagi masyarakat luar ragam kuliner masyarakat mBojo kurang dikenal. Ternyata ada penyebabnya. “Sampai tahun 1980-an, tak ada orang Bima buka warung makan,” itu ditulis Ervyn Kaffah dalam akun facebook, hari Minggu (24/4). Ervyn asli keturunan Bima adalah aktivis anti korupsi yang saat ini menekuni sejarah Bima.

Kalau kita berkunjung ke Bima, tak perlu meragukan kelezatan kulinernya. Masyarakat Bima yang semula sebagian besar bermatapencaharian di laut, tak heran makanan khasnya banyak berasal dari hasil laut, seperti ikan dan cumi-cumi

Sebenarnya, masakan di Bima terdiri empat bagian. Ada kelompok sayuran, kelompok lauk-pauk, kelompok sambal, dan kelompok makanan kecil atau jajan. Salah satu contoh, di tengah masyarakat Bima  sangat dikenal masakan Uta Palumara Londe (Bandeng Kuah Santan).  Olahan masakan ini berbahan dasar ikan bandeng yang diguyur santan yang di dalamnya terdapat bumbu bawang putih, bawang merah, cabe merah, kunyit, dan tomat. Rasanya manis, asam, pedas dan ada aroma kemanginya sehingga terasa wangi ketika dimakan.

Termasuk dalam kelompok sambal adalah Uta Sepi Tumis. Ini termasuk popular di dan paling disukai orang Bima. Bahan dasarnya adalah udang-udang kecil yang ditumis dengan asam muda, cabe, tomat, dan kemangi.  Tentu masih banyak lagi olahan lainnya.

Menurut Hussain Laodet, penyair Bima, masakan khas Bima sudah mendunia. “Tapi di NTB sendiri kurang dikenal. Ga beken aja….,” katanya.

Contohnya Palumara,sekarang menjadi nama group Band Australia genre reage yang go international, dikomandai Toemy Balukea yang berasal dari Bima. Kemudian ada saronco peke, bae neba, dan yang tak terlupakan kagape (sop telapak kerbau).

Ada yang khas lainnya yaitu penganan atau jajan mina sarua, bahannya ketan hitam/merah denngan racikan bumbu khas Bima. “Masalahnya, semua makanan yang merupakan kearifan lokal itu kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah,” kata Husain.

Baru Buka Rumah Makan

Menurut Ervyn Kaffah, karena semula memang orang Bima enggan buka warung, yang lebih dikenal justru makanan pendatang yang sudah bermukim lama, sehingga kulinernya bercitarasa Nusantara, seperti masakan Padang, Sulawesi, Jawa, Sumbawa dan Lombok.

“Rasa masakan dan jajanan menggambarkan pergaulan masyarakat, maka saya teringat rasa Mengkasar,” kata Ervyn. Menurutnya, dalam data sensus kerajaan Islam di Bima, tidak ada dicatat suku Bugis atau, Goa, mungkin dianggap masuk kelompok Dou Mbojo.

Ervyn menuturkan, orang Bima memang termasuk jago dagang, Tapi dalam sejarahnya sangat jarang ditemukan orang Bima buka warung makan.

“Salah satu golongan tengah di masa lalu adalah para pengusaha pemilik kapal kayu yang membangun usaha distribusi hasil bumi lintas-pulau,” kata Ervyn.  Jadi belum ada kisah sejarah, ada pengusaha rumah makan asal Bima

Memang hal itu tak ada kaitan karena orang Bima tidak suka masak. Tapi makanan itu lebih banyak untuk ‘kalangan sendiri’. Di NTB sendiri tidak dikenal kuliner masakan Bima, lain halnya di Sumbawa ada Sinyang atau Lombok ada plecing ayam.

Bandar udara Bima cukup lama ada, di sekitarnya area utama tambak bandeng. Dan tidak jauh dari wilayah itu kini banyak ditemukan banyak rumah makan. “Dan promosi kuliner Bima hanya jadi urusan belakangan. Sampai sekarang juga belum banyak promosi destinasi wisata di Pulau Sumbawa,” kata Ervyn.

Suk