Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menekankan pentingnya tiap desa fokus mengembangkan produk unggulan desa.

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Kalau tiap desa fokus, akan memberi dampak positif, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat.  Dengan fokus pada produk unggulan, maka skala produksinya akan semakin besar.

“Saya yakin sarana pascapanen akan masuk, gudang juga tersedia, sehingga para petani saat panen tak pusing lagi tentang harga. Pendapatan juga bisa meningkat,” kata Menteri Eko, usai menanam bibit bawang putih bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Desa Sembalun Lawang, Lombok Timur, Rabu (24/5).

Selain fokus satu produk, Menteri Eko juga minta agar desa-desa di Nusa Tenggara Barat untuk membuat embung. Hal tersebut akan membantu mendorong produktivitas pertanian dengan meningkatkan masa panen menjadi 3-4 kali panen dalam setahun.

Infrastruktur embung dapat dibangun dengan mengalokasikan dana desa sebesar Rp 200-Rp 500 juta.

“Jika tidak fokus pada produk unggulan atau sektor pariwisatanya dan tidak membuat embung, maka tahun depan dana desanya tidak akan dinaikkan,” ujarnya.

Manfaat dari fokus pada satu produk unggulan telah dirasakan petani di Desa Sembalun Lawang. Mereka fokus mengembangkan bawang putih sebagai produk unggulan desa.

Dampaknya pun semakin dirasakan, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat. Tambahan pendapatan meningkat rata-rata minimal 25 persenatau minimal sekitar Rp 30-45 juta.

‘Itu baru dari bawang putih saja. Dengan luas bisa mencapai 200 hektar, kita mampu memproduksi hingga 17 ton tiap hektarnya. Masa panennya tercatat tiap 3,5 bulan. Alhamdulillah harga juga bagus dan stabil,” ungkap Ketua Kelompok Tani Lembah Pusuk, Indriati.

Indriati yang juga menjadi penyuluh pertanian mengakui, kemauan warga untuk fokus mengembangkan bawang putih sempat meredup karena persoalan penyakit tanaman dan fluktuasi harga. Para petani pun sempat menanam cabai dan sayuran.

Namun semangat untuk mengembangkan bawang muncul kembali karena keyakinan akan ciri khas produk unggulan pertanian Desa Sembalun yang tak dimiliki daerah lainnya. Terlebih, tambahan pendapatan yang dirasakan.

“Disini terkenalnya bawang putih Sangga Sembalun. Aromanya lebih kuat, pedasnya juga lebih terasa. Kalo bawang putih lain itu butuh 10 siung, bawang ini hanya butuh 3 siung. Dengan keunggulan tersebut, produk kita bahkan mampu memasok hingga ke pulau seberang,” ujarnya.

Bawang putih Sangga Sembalun, lanjutnya, pernah dikirim ke Bali hingga 37 ton, Bima 8 ton, Kupang 2 ton, dan Kalimantan 1,5 ton.

Meski demikian, tahun ini Desa Sembalun ingin memfokuskan pada pengembangan dan pemenuhan stok daerah Sembalun itu sendiri. Cita-cita Desa Sembalun dengan pengembangan produk unggulannya adalah menjadi sentra bawang putih dan memenuhi stok nasional.

Tahun 1990-an Kecamatan Sembalun paling banyak yang berangkat naik haji. Harapannya, semakin berkembangnya bawang putih ini, momen tersebut bisa datang lagi bagi masyarakat di Kecamatan Sembalun ini,” ujarnya.

GRA

100 Siswa SMA di Kota Mataram diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen.  Sosialisasi menjadi konsumen cerdas dilakukan Dinas Perdagangan (Disprindag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Mataram.lombokjournal.com — Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan NTB, Hariyono mengatakan, siswa harus disiapkan jadi konsumen cerdas.

“Siswa harus disiapkan menjadi kader- kader konsumen  yang Cerdas, supaya dapat memberikan perubahan terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat pada umumnya,” kata Hariyono di Mataram, Selasa (23/05).

Dikatakannya, konsumen cerdas hendaknya memperhatikan hal penting saat berbelanja. Seperti memastikan barang yang dibeli sesuai kebutuhan bukan keinginan, kemudian telitilah produk apakah masih layak konsumsi.

“Sebelum membeli produk selalu perhatikan masa kedaluarsa produk serta label dan manual garansi berbahasa Indonesia,” katanya.

Selain itu, perhatikan dan pastikan produk itu telah memiliki tanda Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) dan sebaiknya menggunakan produk Indonesia.

“Ini sebagai upaya peningkatan konsumsi produk dalam negeri, sehingga keuntungan tetap berada di dalam negeri kita,” jelasnya.

Adanya pasar bebas sejak dua tahun lalu, masyarakat harus pintar memilih produk dalam maupun luar. Menghadapi MEA  (Masyarakat Ekonomi ASEAN) masyarakat perlu cerdas dalam membeli maupun menggunakan produk baik dalam negeri maupun luar negeri.

Hariyono mengatakan, dimulainya MEA berarti produk impor dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN bebas masuk ke Indonesia. Jika masyarakat tidak jeli, akan mengalami kerugian.

Masyarakat dihiombau menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Di era pasar global berbagai macam produk memasuki pasar lokal.

“Kita perlu melindungi masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas,” pungkasnya.

AYA

  Selama tahun 2016 program JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan telah mencakup 171.939.254 jiwa peserta JKN-KIS.l

Lombokjournal.com –

Dari Sisi Pelayanan, BPJS Kesehatan bekerjasama DENGAN 20,708 FASILITAS Kesehatan Tingkat Pertama / FKTP (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll), 2,068 FASILITAS Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan / FKRTL (Rumah Sakit) Dan 3,094 FASILITAS Kesehatan penunjang (Apotek, Laboratorium.

Keberadaan program ini membantu masyarakat yang membutuhkan upaya pemulihan kesehatannya dan mencegah kecacatan atas penyakit yang dideritanya.

Jumlah manfaatnya di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan mencapai 192,9 juta kunjungan / kasus, yaitu terdiri dari 134,9 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama / Swasta) termasuk angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), dan 50,4 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) dan 7,65 juta kasus.

Kehadiran program JKN-KIS ini sangat dirasakan masyarakat. Selain melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, juga menekankan pada upaya promotif preventif untuk kesehatan perorangan, antara lain: senam sehat, deteksi dini kanker leher rahim dan skrining kesehatan.

POSISI Keuangan terakhhir di 31 Desember 2016, Pendapatan Iuran sebesar Rp67,4 Triliun DENGAN Realisasi mencakup biaya Manfaat jaminan kesehatan sebesar Rp67,2 Triliun. Pemerintah juga telah merealisasikan suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BPJS Kesehatan untuk diteruskan ke DJS (untuk pembayaran faskes) sebesar Rp6,83 T.

Pengelolaan dana dan program selama tahun 2016 telah dilakukan dengan baik. Terbukti terbitnya opini WTP dan capaian atas pelaksanaan Good Governance yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.

Hasil Pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan hasil penilaian Sangat Baik (yang merupakan predikat tertinggi, yaitu> 85), dengan capaian skor aktual yaitu 88,49 dari skor maksimal 100. Di tahun 2016 telah memperoleh laporan rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yaitu 2 (dua) target akhir akhir, suku bunga terdistribusi Kartu Indonesia Sehat 100%, tercapainya jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang terlibat sebanyak 109,41% dari taget yang diberikan pemerintah.

Rr

Sumber: BPJS Kesehatan

Pendapat BPJS Kepentingan Bersih (WTP) atas Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS). Perolehan WTP tersebut berlangsung berturut-turut selama tiga tahun pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Lombokjournal.com –  

BPJS Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 oleh Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan DJS dan BPJS Kesehatan Tahun 2016. Istilah WTP, saat ini sudah digantikan dengan istilah WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).

Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan BPJS Kesehatan bawahan, semua hal yang material, posisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan kinerja keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perolehan opini ini sudah yang ke-25 berturut-turut bila dibandingkan dengan lembaga BPJS Kesehatan masih sebagai PT Askes (Persero).

Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), merupakan wujud implementasi prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Yaitu keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas. Hal itu tertuang dalam UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 37 ayat 1 menyebutkan: “ BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya “ .

Untuk Laporan Tahun 2016, audit ini dilakukan oleh KAP Mirawati Sensi Idris (MSI) yang berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited .

Rr.

Sumber: BPJS Kesehatan

NKRI merupakan  akad (komitmen) besar  dalam kehidupan sebagai warga negara dan manusia nusantara. Sebagai umat Islam,  republik ini  merupakan warisan ulama.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  mengatakan itu, saat menghadiri  Do’a Bersama dan Silaturrahmi TNI/Polri, Ulama dan Masyarakat guna Memelihara Kebhinekaan serta Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan NKRI, di Masjid Baitussalam, Polda NTB, Selasa (24/05/2017).

Ditegaskannya, tak ada kata lain dalam konsep Islam terhadap sesuatu yang baik yang kita warisi, kecuali manjaga dan marawatnya.

Gubernur menguraikan,  Al Qur.an di Surah Al-Maidah ayat 1 diperintahkan orang-orang beriman menunaikan akad-akad. “Tunaikan itu, penuhilah. Komitmen itulah yang dimaksud akad,” jelasnya di hadapan Kaploda NTB, Brigjen Pol. Firli, M.Si, Danrem 162/WB, Farid Ma’ruf, Danlanal Mataram.

Akad atau komitmen itu tidak hanya menyangkut akad laki-laki dengan seorang perempuan dalam lembaga pernikahan, atau akad antara seorang pembeli dengan seorang penjual dalam suatu transaksi bisnis. Tetapi sebagai warga negara, salah satu yang akad yang utama adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dengan seluruh peraturannya.

“Kalau kita mengaku orang beriman, maka tidak ada kata lain, laksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu tunaikan akad-akad itu,” ungkap TGB.

Sebelumnya, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, M.Si menyampaikan, silaturahmi digelar dalam rangka memelihara kebhinekaan serta memperkokoh persatuan.  Kapolda mengingatkan, banyak hal dapat mengusik idiologi yang disepakati.

Masih ada masyarakat yang mengembangkan ideologi baru selain Pancasila. “Saya pikir, sangatlah  tepat kita mengadakan acara ini. Yaitu memelihara kebhinekaan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI,” jelasnya

Acara tersebut juga digelar sebagai wadah silaturrahim menjelang bulan puasa. Menjadi momentum menguatkan persaudaraan sebagai bangsa.  Harus disyukuri hidup di Indonesia, dengan beragam suku dan agama.

“Ini adalah kekuatan bangsa. Dan ini bukan keinginan kita, namun kehendak ALLAH SWT,” pungkasnya.

AYA/HMS

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi  NTB DR. Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph,D mengingatkan kepada  pengurus  APJATI NTB terpilih periode 2017 – 2021  untuk mencegah praktek – praktek percaloan dalam rekruitmen calon TKI dan proses pengiriman TKI ke luar negeri.

MATARAM .lombokjournal.com – Rosiady  mengaku prihatin dengan masih banyaknya TKI asal  NTB yang berangkat ke luar negeri  tanpa prosedur pengurusan dokumen yang legal.

“Permasalahan TKI kita seolah-olah tiada ujungnya . Ini  membutuhkan perhatian serius kita bersama dengan seluruh stakeholder,” kata Rosiady, saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Pengurus APJATI NTB 2017-2021 di Hotel Lombok Raya, Selasa (23/5).

Di hadapan para pengurus Apjati yang dilantik, Sekda mengungkapkan keprihatinannya atas permasalahan yang sering menimpa TKI.

Kondisi itu menurut Rosiady, menyebabkan pentingnya semua pihak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan.

“Ketika terjadi masalah yang menimpa TKI, maka bukan hanya menjadi urusan  pemerintah pusat melainkan juga urusan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja  yang tergabung di APJATI,” katanya.

Sekda memaparkan, untuk mencegah terulangnya kasus-kasus TKI bermasalah tersebut, kini Pemerintah Provinsi  NTB bekerja sama dengan KPK dan Kantor Imigrasi membangun Kantor Perijinan satu pintu.

“Tujuannya untuk  memudahkan Para Calon TKI dalam pengurusan Dokumen, sekaligus untuk memutus mata rantai percaloan dokumen,” katanya.

Kantor Pelayanan satu pintu  tersebut, akan dibangun di tiga tempat di Propvinsi Nusa Tenggara Barat.  Di antaranya  di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.

“Semuanya dimaksudkan untuk meminimalisir  banyaknya tenga kerja  Ilegal yang berangkat keluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum APJATI pusat, Abdullah Umar Basalamah berharap kepada  pengurus APJATI NTB di bawah kepemimpinan H Muhammadun  mampu  membangun suasana kerja  yang harmonis, bertanggung jawab dan berprestasi.

Ia mengajak seluruh jajaran APJATI agar membangun hubungan kemitraan yang baik, serta menciptakan  citra positif melalui pembinaan yang efektif terhadap  PPTKIS  anggota APJATI Nusa Tenggara Barat.

Ketua DPD APJATI terpilih Priode 2017-2021  H. Muhammadun berjanji  akan lebih konsekwen lagi dalam menjalankan roda keorganisasian di tubuh APJATI NTB.  Ke depan, APJATI NTB akan bisa berperan menempatkan diri sebagai pelindung dari para TKI yang bekerja di luar negeri.(

YA/HMS

Pola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi konsep pengelolaan wilayah hutan yang menarik bagi negara-negara ASEAN.

MATARAM.lombokjournal.com — Hal itu terungkap dalam pertemuan Kerjasama Pengelolaan Hutan ASEAN ke 13, atau 13th ASEAN Working Group on Forest Management (AWG-FM), yang dibuka  Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin, Selasa (23/5) di Hotel Sheraton Senggigi, Lombok Barat.

Dalam forum tersebut, para delegasi dari negara-negara ASEAN yang terdiri dari para ahli kebijakan kehutanan internasional  menyoroti  pola pengelolaan hutan  NTB melalui  Kesatuan Pengelolaan  Hutan (KPH), yang dinilai sangat berhasil.

Wagub Amin menjelaskan, KPH adalah upaya membangun hutan negara dengan konsep pengelolaan berbasis teritorial atau kawasan berbasis administratif agribisnis atau berbasis komoditas.

“Pola ini dinilai mampu memberi ruang dan kesempatan bagi para pemangku kepentingan agar dapat memperoleh manfaat secara optimal dari hutan dengan tetap menjaga kelestariannya,” katanya.

Dipaparkan, Provinsi NTB saat ini telah membentuk 11 unit KPH yang mencakup kawasan hutan seluas 898.087,43 Hektare.

Luas total kawasan hutan itu terdiri dari 449.141,35 Ha hutan lindung dan 448.946.08 Ha hutan produksi.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 337 tahun 2009. Selain itu, ada juga hutan konservasi dalam bentuk Taman Nasional dan KPH Konservasi, dengan seluas 173.636,40 Ha, total kawasan hutan di Provinsi NTB sekitar 1.071.722,83 Ha.

“NTB merupakan yang terdepan dan maju dalam pengelolaan KPH di Indonesia,” kaga Wagub Amin.

Menurutnya, pengelolaan hutan dengan pola KPH memiliki beberapa kelebihan, karena lebih fokus dan menjurus ke urusan inti hutan.

“KPH di NTB mampu dijalankan dengan baik, melibatkan pemangku kepentingan hutan, penegakan hukum dalam memberantas pembalakan liar, penyelesaian konflik tenurial, membangun kemitraan produktif dengan masyarakat yang telah diinternalisasi ke dalam program pengelolaan KPH”, kata Wagub.

Wagub mengakui, sektor kehutanan adalah sektor yang cukup rumit, terdapat banyak pemangku kepentingan dan kebijakan.

Sementara cakupannya sangat luas dan tersebar sedemikian rupa, sehingga dibutuhkan sinergitas dalam pengelolaan hutan.

Untuk itu, Wagub menaruh harapan besar dengan dipilihnya Provinsi NTB sebagai tempat pelaksanaan 13th Asean Working Group on Forest Management, akan mampu menghasilkan terobosan-terobosan baru dari para ahli kehutanan internasional khususnya regulasi yang berkaitan dengan reformasi tata kelola hutan di wilayah ASEAN.

Ia berharap  dengan diadakannya kelompok kerja Asean untuk pengelolaan Hutan (AWG-FM) di Sheraton Senggigi  akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan hutan di NTB dan dunia pada umumnya.

AYA/HMS

Jajaran Polda NTB dipimpin Kapolda Brigjen Pol Firli, memusnahkan sejumlah barang bukti yang berhasil disita dalam operasi penyakit masyarakat (Pekat) Gatarin 2017, Selasa (23/5) di lapangan Polda NTB, di Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com ––  Barang bukti yang dimusnahkan antara lain, 12,5 Kg ganja, 125 gram sabu-sabu, dan ribuan botol minuman keras beralkohol, berbagai jenis.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Firly menjelaskan, pemusnahan barang bukti hasil operasi itu dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa hasil operasi dan barang bukti yang disita polisi tidak beredar atau dijual belikan oleh Polri.

“Ini juga memastikan bahwa seluruh proses hukum sudah berjalan dan barang bukti dimusnahkan,” katanya.

Menurut Kapolda Firli, operasi pekat Gatarin dilakukan Polda NTB dan jajaran Polres se wilayah NTB, untuk memberikan rasa kenyamanan dan keamanan masyarakat, khususnya umat Islam menjelang bulan Ramadhan tahun ini.

Dalam operasi itu, tiga penyakit masyarakat yang menjdi sasaran adalah penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras beralkohol, perjudian, dan prostitusi.

Pemusnahan barang bukti hasil operasi pekat di Polda NTB dilakukan dengan cara membakar ganja dan sabu-sabu, dan melindas botol minuman keras dengan alat berat.

GRA

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan membangun Diorama Sejarah Pembangunan NTB di dekat Islamic Center NTB, mulai tahun 2017.

MATARAM.lombokjournal.com — Diorama modern yang didukung sistem informasi digital itu diharapkan akan menjadi pusat edukasi dan juga rekreasi sejarah dan kebudayaan NTB.

Rencana pembangunan Diorama itu, disampaikan konsultan teknis Diorama dari Bandung, Ir. Irman N. Jati Atmajaya, di hadapan Gubernur NTB, Dr TGH. M. Zainul Majdi didampingi istri Hj. Erica Zainul Majdi, Senin (22/5) dalam pencanangan gerakan masyarakat cinta membaca di Kantor Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah NTB.

“Diorama NTB membutuhkan lahan 1.200 meter persegi dan ini akan sangat tepat lokasinya di dekat Islamic Center NTB,”kata Irman Jati.

Menurut Irman, Diorama NTB menjadi salah satu dari sedikit Diorama yang saat ini sudah tersedia di Indonesia.

Diorama lainnya yakni Diorama Purwakarta, Jawa Barat, Diorama Semarang di Jawa Tengah, dan Diorama Jenderal Soeharto di Desa Kemukus, Jawa Tengah.

Diorama NTB, papar Irman, akan berisi beragam arsip terkait informasi, data, dan sejarah tentang suatu daerah. Hal ini akan memudahkan masyarakat dan generasi penerus untuk bisa mengenal dan mengetahui catatan sejarah pembangunan di daerah.

“Ini akan melibatkan tujuh disiplin keilmuan. Gambaran Diorama NTB yang lebih detil tentu akan dibahas dalam Forum Group Discution (FGD) ke depan,” kata Irman.

Gubernur NTB, Dr TGH. M. Zainul Majdi  mengapresiasi pembangunan Diorama NTB tersebut.

Gubernur menekankan tiga aspek penting dalam pembangunan Diorama, yakni aspek substansi, aspek narasi,dan juga aspek diksi.

“Aspek substansi itu penting karena Diorama diharapkan menjadi sumber pembelajaran. Yang namanya sumber itu seperti sumber air, mata air itu harus jernih, supaya orang yang meminumnya mendapatkan manfaat. Jangan sampai sumber air itu keruh, apalagi beracun,” kata Gubernur.

Oleh karena itu, tambahnya, substansi itu betul-betul diperhatikan. Substansi itu diharapkan benar-benar mewakili identitas dan jati diri masyarakat NTB. Juga, substansi yang dimuat adalah visi NTB ke depan.

“Kita mau jadikan apa NTB ini. Kita mau bentuk apa NTB ini di masa yang akan datang,”katanya.

Aspek narasi, menurut Gubernur, juga merupakan aspek yang penting karena narasi  adalah tuangan dari konsep substansi yang ada. Sehingga perlu dipastikan isinya ditulis dengan benar.

“Juga diksi atau pilihan kata-kata yang ada haruslah kata-kata yang bisa mengambarkan identitas daerah, dinamika yang terjadi di daerah dan harapan-harapan masyarakat NTB di masa yang akan datang,” katanya.

AYA

Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH M.Si menegaskan Kerukunan umat beragama manjadi modal  berharga untuk membangun bangsa.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Wagub H Muhammad Amin mengatakan, Melalui konsep kebhinekaan, perbedaan justru merekatkan persaudaraan dan menjauhkan seseorang berbuat kejahatan.

“Malu berbuat jahat dan hidup damai tentu menjadi konsep yang baik untuk menciptakan dan melanggengkan kerukunan,” kata wagub saat menghadiri Dharmasanti Waisak 2561TB/2017 Provinsi NTB, di Bancingah Agung, Kantor Bupati Lombok Barat, Sabtu sore (20/5).

Dharmasanti tersebut mengusung tema, Momentum peningkatan Persatuan dan Kesatuan dalam Kebhinekaan, bersama dan Kebijakan, Hidup Rukun dalam Kedamaian.

Wagub yang hadir bersama Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, menyampaikan Pancasila merupakan dasar negara yang menjamin semua agama untuk menjalankan ibadahnya.

“Negara kita buka negara agama,” ungkap Wagub.

Ia mencontohkan, banyak negara lain yang warganya terusir dari tanah kelahirannya akibat konflik yang berkepanjangan. Hal ini diakibatkan salah satunya adalah ketidakmampuan menjaga hubungan baik dengan sesama.

Karena itu, Wagub meminta semua umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai ketika umat agama lain menjalankan ibadah dan hari besarnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid menilai konsep dan nilai Kebhinekaan di NTB sangat terjaga dengan baik. Semua warga NTB dapat menjalankan ajaran agamanya dengan aman, tanpa merasa ada yang mayoritas atau minoritas.

“Masyarakat kita aman tertib, dan terjaga. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan semua agama mewajibkan untuk menjaga harmoni dan Kebhinekaan.

“Pluralisme adalah takdir. Harus terus kita jaga dan rawat,” tutupnya.

AYA/HMS