Selain melakukan groundbreaking PLTMG Sumbawa, kunjungan kerja Direktur Bisnis Regional SNT PLN, Machnizon Masri didampingi Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. W. Musyafirin, MM sekaligus meresmikan unit baru yaitu Sektor Tambora yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

MATARAM,lombokjournal.com — Rilis PT PLN NTB yang diterima Lombok Journal, Jumat (2/6) menyebutkan, PLN Sektor Tambora akan mengelola seluruh unit pembangkit dan jaringan transmisi yang ada di Pulau Sumbawa, mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Besar, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

“Unit ini dibentuk agar pengelolaan pembangkitan dan jaringan transmisi lebih fokus, sehingga listrik di Pulau Sumbawa dapat lebih andal. Apalagi ke depan akan banyak pembangkit dan transmisi baru,” kata Machnizon.

Hingga tahun 2020, PLN rencananya akan membangun beberapa pembangkit baru di Pulau Sumbawa, yaitu PLTMG Sumbawa berkapasitas 50 Megawatt (MW) dan PLTMG Bima berkapasitas 50 MW.

Selain itu, beberapa pembangkit dari Fast Track Program (FTP) yang dilanjutkan pembangunanya, yaitu PLTU Sumbawa Barat berkapasitas 2×7 MW ditargetkan beroperasi akhir tahun 2017 dan PLTU Bima 2×10 MW beroperasi tahun 2018.

Tidak hanya pembangkit, PLN juga sedang membangun jaringan transmisi sepanjang 583 kilometer sirkuit (kms) di Pulau Sumbawa hingga tahun 2018.

Sebelumnya, pembangkitan dan jaringan transmisi di Pulau Sumbawa dikelola oleh unit-unit pelayanan pelanggan yaitu PLN Area Sumbawa dan Area Bima. Dengan adanya unit baru ini, PLN berharap unit pelayanan pelanggan dapat fokus pada pelayanan kepada pelanggan.

“Pelayanan PLN Area Sumbawa dan Area Bima diharapkan lebih fokus pada pelanggan. Sehingga pelayananan kepada pelanggan menjadi lebih baik,” kata Machnizon.

Saat ini PLN Area Sumbawa melayani 135.805 pelanggan, sementara PLN Area Bima melayani 181.843 pelanggan yang terdiri dari pelanggan rumah tangga, bisnis, industri, sosial, dan pemerintah.

AYA/PRM PLN 

Sistem kelistrikan di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera meningkatkan keandalan pasokan listrik dengan hadirnya pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) Sumbawa berkapasitas 50 Megawatt (MW)

MATARAM.lombokjournal.com — Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara (SNT) PLN, Machnizon Masri, Kamis (1/6) melakukan groundbreaking proyek pembangunan PLTMG Sumbawa yang berlokasi di Badas, Kabupaten Sumbawa.

Pembangkit ini merupakan bagian dari Program 35.000 Megawatt (MW) yang diusung pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.

PLTMG ini akan memperkuat sistem kelistrikan Sumbawa dan merupakan upaya percepatan peningkatan rasio elektrifikasi, serta pertumbuhan ekonomi NTB.

“Listrik ini menjadi kebutuhan utama masyarakat, oleh karena itu kita harus menyelesaikan proyek ini secara serius agar listriknya bisa segera dinikmati oleh masyarakat,” kata Machnizon Masri, dalam rilis PT PLN NTB yang diterima Lombok Journal, Jumat (2/6) di Mataram.

Sistem kelistrikan di Provinsi NTB terdiri dari tiga sistem yang terpisah, yaitu Sistem Lombok, Sistem Sumbawa dan Sistem Bima.

Sistem Sumbawa saat ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 50 MW dengan beban puncak sebesar 40 MW. Dengan tambahan 50 MW dari PLTMG Sumbawa, maka pasokan listrik di Sumbawa akan bertambah dua kali lipat.

“Jika Sumbawa dan Bima sudah interkoneksi dengan jaringan transmisi, listrik dari PLTMG Sumbawa ini juga bisa memperkuat kelistrikan Bima,” terang Machnizon.

BACA JUGA : PLN Sektor Tambora Diresmikan

Pembangunan PLTMG Sumbawa ini diperkirakan membutuhkan waktu selama 18 bulan agar dapat beroperasi, dan ditargetkan akan memperkuat Sistem Sumbawa pada Desember 2018.

Ketersediaan listrik ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi di Sumbawa.

“Investor mau bangun industri atau hotel tidak perlu memikirkan bagaimana listriknya, PLN selalu siap,” ujar Machnizon.

Dengan masuknya PLTMG Sumbawa diharapkan rasio elektrifikasi di NTB dapat meningkat dari 79,44 persen pada April 2017, menjadi di atas 95 persen pada akhir tahun 2019.

“Kalau sudah operasi, listrik ini bisa digunakan untuk melistriki ± 110.000 kepala keluarga,” kataMachnizon.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Muhammad Rasyidi mengatakan, Pemda meyakini kehadiran PLTMG ini akan mendorong investasi di Sumbawa.

“Investor pasti masuk, dari pariwisata bisa bangun hotel. Saya yakin Sumbawa akan semakin maju, karena roda perekonomian akan semakin bergerak cepat,” kata  Rasyidi.

AYA/PRM PLN

Mencapai target 17 emas PON 2020 di Papua, jajaran Pengurus KONI NTB dan Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Provinsi NTB diminta berkoordinasi dan bersinergi  meningkatkan prestasi atlet. Sinergi itu juga penting guna memajukan pembangunan olahraga dan kegiatan pemuda di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH. M.Si. menyampaikannya saat buka puasa bersama dalam rangka Silaturahmi bersama Atlit, Pelatih Pelatda Mayung Tahun 2017 serta Pengprov Cabor dan Pengurus KONI Prov. NTB, di Gedung KONI NTB di Mataram, Kamis (1/6).

Wagub mengingatkan, target Gubernur NTB menyabet 17 emas untuk PON 2020 di Papua, hendaknya menjadi  perhatian jajaran Pengurus KONI dan Para Atlit.

Ketua KONI NTB dan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. NTB, diharapkan mensinergikan kedua lembaga itu tersebut untuk memajukan Olah Raga di NTB. “Kalau dua lembaga ini berjalan sendiri –sendiri, semua target tidak akan tercapai sesuai yang dinginkan,” tegasnya.

Secara pribadi, Wagub mengaku bersyukur dapat berbuka puasa bersama  para atlit, pelatih dan para pengurus dunia olahraga di NTB. Momen itu bermanfaat untuk silaturahmi sekaligus memberikan  spirit kepada para atlit untuk meraih prestasi demi menjaga dan mengharumkan nama NTB di pentas Olahraga Nasional.

Wagub mengapresiasi jajaran KONI, yang dikomandoi  Andi Hardianto memberikan semangat para atlit sehingga memdapatkan prestasi membanggakan.

“Mari kita berusaha dan berlatih dengan semangat serta bersungguh sungguh untuk mencapai target sesuai yang diinginkan oleh Pimpinan Kita,” ajak Wagub.

AYA

“Selamat hari lahir Pancasila. Kita Indonesia, Kita Pancasila. Semua anda Indonesia, semua anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila.”

MATARAM.lombokjournal.com — Petikan isi pidato  Presiden RI, Joko Widodo pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017 itu dibaca Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H.Muh Amin, SH.,M.Si saat bertindak selaku inspektur upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/06)

Di hadapan ribuan ASN dan pelajar yang mengikuti  hari lahir Pancasila itu, Wagub menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo yang menegaskan, Pancasila sebagai  kesepakatan yang mencerminkan jiwa besar para founding fathers bersama para ulama dan pejuang kemerdekaan untuk mempersatukan bangsa.

Presiden mengingatkan, saat ini muncul pandangan dan tindakan yang mengancam kebhinekaan dengan mengusung ideologi selain Pancasila. Hal itu diperparah penyalahgunaan media sosial yang manggaungkan hoax alias kabar bohong.

Rakyat Indonesia diajak belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara.

“Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, Indonesia bisa terhindar dari  perpecahan dan tetap bersatu serta bergotong royong membangun bangsa,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat menjaga, memahami dan mengamalkan Pancasila.

“Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila,” tegas pidato presiden yang dibacakan Wagub NTB.

Hari Lahir Pancasila baru pertama kali diperingati seluruh bangsa Indonesia sepanjang sejarah Republik ini. Peringatan Hari lahir Pancasila ditetapkan berdasarkan Kepres Nomor ; 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila  dan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Dalam pidato itu juga ditegaskan, kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir  Tuhan adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia.

“Itulah ke-bhineka tunggal ika-an kita. Di tengah kemajemukan itu, kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri, karena Pancasila. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur di tengah kemajemukan,” kata presiden

Berdasarkan  Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017 tentang unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila, pemerintah kembali berkomitmen untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Lembaga ini diberi tugas memasyarakat Pancasila yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Seperti program pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, yang menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.

AYA

Semua Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB meraih Opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2016.

MATARAM.lombokjournal.com — Hal itu disampaikan anggota VI, BPK RI, Dr. H.Hary Azhar Azis pada acara penyerahan LHP BPK Perwakilan NTB kepada Pemerintah Kabupaten) Kota  se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Gedung BPK Perwakilan NTB, Rabu (31 Mei 2017).

Azhar Azis menyampaikan bahwa, predikat WTP yang diperoleh Kabupaten Kota di NTB, merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang ada di daerah ini.

Pemberian predikat WTP kepada 10 kabupaten kota tersebut, atas dasar penilaian terhadap sistem pengendalian internal dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

“Kami sampaikan apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten dan Kota, yang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan melakukan pengendalian internal yang memadai agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan, maupun kelalaian,” ujarnya.

Diungkapkannya, NTB merupakan provinsi ketiga di Indonesia Timur sebagai wilayah kewenangan anggota BPK VI, memperoleh prestasi 100 persen WTP dari 11 entitas termasuk Provinsi.  Pertama adalah Provinsi Gorontalo, dan kedua Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia berharap pemerintah Kabupaten dan Kota segera menindaklanjuti rekomendari dari BPK, untuk melakukan perbaikan –perbaikan sesuai dengan perintah Undang-undang selama 60 hari.

“Tahun lalu kami sudah sepakat dengan Bapak Presiden RI bahwa, jangan pemerintah pusat maupun daerah diganggu oleh aparat penegak hukum selama menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi, yang batas waktunya menurut undang-undang adalah 60 hari,” tegasnya.

BPK ditugaskan untuk mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas tata kelola keuangan sehingga bermanfaat untuk kemakmuran rakyat.

Pihaknya mengapresiasi  indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi NTB tahun 2016 sebesar 65,81 mengalami peningkatan meskipun masih di bawah IPM nasional sebesar 70,18.

Diharapkannya, IPM NTB lebih baik dari rata-rata nasional karena pencapaian opini WTP tidak memiliki makna, jika kesejahteraan rakyat tidak terwujud, pungkasnya.

AYA

Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 6 kalinya, harus dijadikan motivasi Pemerintah Provinsi NTB untuk bekerja dan berikhtiar lebih baik

MATARAM.lombokjournal.com – Itu yang dikatakan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB Penyerahan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016, di Ruang Sidang DPRD NTB, Rabu (31/05). Predikat WPT diserahkan Anggota VI, BPK RI, Dr. H. Azhar Azis.

“Semua hasil kerja kita insya Allah akan teruji oleh sejarah dan akan bisa menjadi kebaikan untuk tidak hanya generasi sekarang tapi juga mudah-mudahan jadi motivasi bagi generasi generasi akan datang,” ungkap Gubernur di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB.

Didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si, Gubernur TGB menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk menyiapkan laporan keuangan dengan standar yang baik .

Dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas laporan keuangan,  jajaran Pemprov NTB telah melakukan yang terbaik untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai aturan yang ditetapkan. Hal ini menurut Gubernur tidak terlepas dari ikhtiar dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan anggota DPRD dan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB.

“Sering kita dengar dari guru-guru kita bahwa Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati proses,” ungkap Gubernur yang hari ini, yang pada tanggal  31 Mei 2017 genap berusia 45 tahun.

Gubernur meminta semua pihak untuk bekerja lebih baik. Tidak usah terpengaruh dengan apa pun yang terjadi di sekitar, yaitu terkait hal-hal atau berita miring yang beredar di masyarakat, tegasnya.

Menurutnya, berita-berita tersebut tidak perlu mendapatkan respon yang berlebihan. Justru, yang perlu dilakukan adalah tetap konsisten dan fokus pada ukuran-ukurannya yang objektif, norma-norma yang baku, serta standar-standar yang diakui.

“Sehingga semua hasil kerja kita, insya Allah akan mendapat hasil yang terbaik, “ ungkap Gubernur.

Gubernur mengajak apa pun yang terjadi termasuk yang menimpa institusi-institusi negara termasuk entitas pemerintahan daerah baik di NTB maupun di daerah-daerah lain untuk dijadikan pelajaran berharga membangun daerah.

Jangan sampai apa yang telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh menjadi hilang maknanya,  runtuh kredibilitasnya di depan masyarakat karena ada praktek-praktek dari satu dua oknum yang tidak sesuai dengan semangat membangun pemerintahan.

“Mari kita semua terus-menerus berada dalam semangat untuk memperbaiki diri. Berada dalam semangat untuk meluruskan apa-apa yang kita lakukan agar benar-benar bisa baik di dalam niat, baik di dalam pelaksanaan dan baik juga di dalam hasilnya,” ajak Gubernur.

Pada kesempatan sama Anggota VI, BPK RI, Dr. H. Azhar Azis mengatakan, BPK RI mendorong Pemprov Nusa Tenggara Barat melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten sehingga kesejahteraan masyarakat NTB dapat diwujudkan.

Indikator Kesejahteraan

Dikatakannya, BPK ditugaskan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien dan efektif sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data buku Provinsi NTB dalam angka tahun 2016 dan BPS diketahui, ketiga indikator Provinsi NTB lebih baik dibanding indikator kesejahteraan secara nasional.

Tiga indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi di NTB triwulan III 2016 mencapai 7,48 persen sementara untuk tingkat nasional hanya 5,04 persen. Tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir selalu menurun dan lebih rendah dari nasional sebesar 5,57 persen sementara nasional 5,94 persen, terakhir 2016 3,94 persen sementara nasional masih 5,61 persen.

Gini Ratio pada periode yang sama selalu lebih rendah dari nasional, pada tahun 2016 gini ratio di NTB 0,365 sementara tingkat nasional 0,394, sama halnya dengan tingkat kemiskinan pun selalu lebih rendah dari tingkat nasional.

“Kami berharap tiga indikator yang sudah baik pencapaiannya di tingkat nasional tersebut, pada tahun 2017 pemerintah provinsi NTB dapat menekan lebih rendah untuk gini ratio dan juga meningkatkan ratio indeks pembangunan manusia,” tegas AzharAziz.

AYA

Meski baru berjalan berjalan 3 tahun, pada tahun 2016 JKN-KIS berkontribusi pada terhadap perekonomian Indonesia mencapai 152,2 triliun di tahun 2016 

lombokjournal.com —

Program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), di tahun 2016 JKN-KIS sudah berkontribusi pada terhadap perekonomian Indonesia mencapai 152,2 triliun

“Setelah penyelelenggaraan program JKN-KIS berlangsung 3 tahun, dampakya tidak hanya pada pelayanan kesehatan, tapi juga berdampak ekonomi, ini suatu kontribusi yang nyata,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi saat memberikan di tengah-tengah kegiatan Talkshow bertema “Bagaimana Generasi Muda Memaknai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era Kekinian” di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, akhir Mei (31/05).

Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp289 triliun. Dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan.

Dalam jangka pendek, program JKN-KIS mendorong aktifitas ekonomi sektor yang bersinggungan dengan JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman).

Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia. “Mutu modal manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan,” kata Fahmi Idris.

Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi Rp10,1 triliun, industri alat kesehatan Rp0,20 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun serta JKN-KIS Rp6,8 triliun.

Industri makanan, minuman dan tembakau terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun.

Rr

BPJS Kesehatan menggelar talkshow bersama tokoh-tokoh inspiratif masa kini dan menyelenggarakan beraneka lomba yang menggairahkan semangat nilai Pancasila

JAKARTA.lombokjournal.com – Kegiatan BPJS Kesehatan itu diselenggarakan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Pekan Pancasila, dalam rangka upacara peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2017 di seluruh Kantor Cabang BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan program negara sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya dalam pemenuhan hak meningkatan kualitas hidup manusia yang dibangun melalui jaminan sosial, yang di dalamnya terdapat Program JKN-KIS.

Melalui jaminan sosial, diharapkan mampu meretas jalan perubahan demi Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Program JKN-KIS meningkatkan kualitas hidup sehat manusia Indonesia dengan memberikan akses finansial kepada seluruh rakyat Indonesia, agar memenuhi kebutuhan mendasar mereka di bidang kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, program ini membuka kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, dari kalangan penerima bantuan iuran, hingga pemilik perusahaan, dengan iuran yang terjangkau.

“Keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini akan terwujud jika semua pihak sama-sama bergotong royong atau berkontribusi dalam Program JKN-KIS. Bahkan menerapkan pola hidup sehatpun merupakan suatu kontribusi yang nyata,” ujar Fahmi saat memberikan sambutan dalam Talkshow bertema “Bagaimana Generasi Muda Memaknai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era Kekinian” di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, akhir Mei (31/05).

Talkshow dihadiri berbagai narasumber seperti Pakar Komunikasi Universitas Indonesia Effendi Ghazali, CEO Kubik Leadership Jamil Azzaini, dan Pandji Pragiwaksono, artis, stand up comedian, juga penulis muda yang banyak menjadi inspirasi anak-anak muda masa kini.

Fachmi Idris menambahkan, prinsip dasar dalam Program JKN-KIS adalah Gotong Royong yang merupakan saripati Pancasila. Dalam Program JKN-KIS nilai-nilai Pancasila sudah tertuang. Pertama, gotong royong dalam membayar iuran yang digunakan bagi peserta yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan, yang sehat membantu yang sakit.

Kedua dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS kerjasama antar stakeholder, fasilitas kesehatan akan melayani peserta JKN-KIS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, kerjasama lintas kementerian mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, serta lembaga-lembaga terkait lain baik itu DJSN, DPR, OJK, BPK, BPKP, Organisasi Profesi, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, serta tak kalah penting adalah kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

“Kolaborasi peran dari seluruh stakeholder diperlukan dalam menjaga kualitas dan keberlangsungan program JKN-KIS. Agar seluruh pihak memberikan sumbangsih dan kerja keras bersama demi terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih sehat dan bermartabat,” ujar Fachmi Idris.

Bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan sendiri, tata nilai organisasi yang saat ini diterapkan BPJS Kesehatan, yaitu Integritas, Profesional, Pelayanan Prima dan Efisiensi Operasional sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila juga bisa diimplementasikan dengan berperilaku hidup sehat, karena dengan hidup sehat sama saja dengan gotong royong menjadikan bangsa Indonesia lebih kuat, sejahtera dan bermartabat.

Ho-lopis-kuntul-baris

Fahmi Idris mengutip pidato Bapak Revolusi Indonesia Soekarno atau Bung Karno dalam Sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Saat itun Bung Karno mengatakan, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama.

“Pidato Presiden Soekarno di atas ada baiknya menjadi renungan bagi bangsa ini,” kata Fahmi.

Gotong-royong erupakan nilai-nilai luhur kebudayaan, dan semangat gotong royong adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan inilah yang mampu menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia menatap tantangan global, yakni perubahan dunia yang semakin kompetitif.

“Program JKN-KIS adalah salah satu alat dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial demi menyongsong perubahan dunia,” papar Fachmi.

Kehadiran program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan, sejak 3 tahun yang lalu memberikan dampak positif terhadap status kesehatan masyarakat, proteksi finansial dan pertumbuhan ekonomi sektor kesehatan pun meningkat.

Jumlah pemanfaatannya di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai 192,9 juta kunjungan/kasus. Terdiri dari 134,9 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama/Swasta) termasuk angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 50,4 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) dan 7,65 juta kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RS).

Kehadiran program JKN-KIS ini telah dirasakan masyarakat. Program ini selain melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, juga menekankan pada upaya promotif preventif untuk kesehatan perorangan. Antara lain melalui senam sehat, deteksi dini kanker leher rahim dan screening kesehatan.

Rr

PLN kembali berbagi kebahagiaan memuliakan kaum dhuafa di bulan suci nan berkah dengan memberikan 50.000 paket sembako secara serentak se-Nusantara, Rabu (31/5).

MATARAM.lombokjournal.com  — Kegiatan yang diinisiasi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) PLN dan PLN Peduli (CSR PLN) ini, membagikan 1.500 paket sembako untuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 48.500 paket sembako lainnya yang dibagikan oleh seluruh unit Lazis PLN se-Indonesia kepada masyarakat dhuafa.

Seluruh paket sembako ini berasal dari dana zakat para pegawai Muslim PLN se-Indonesia melalui kebijakan Direksi yang memfasilitasi pemotongan zakat dari penghasilan pegawai secara otomatis terpusat (automatic payroll system) dan sebagian dari dana PLN Peduli.

Paket sembako yang dibagikan masing-masing berisi 10 kilogram (kg) beras, 1 kg gula putih, 2 liter minyak goreng, 2 kaleng susu, 1 kotak teh, 1 bungkus kopi, 1 botol kecap, 2 botol sirup, dan 18 bungkus mie instan, dengan harga rata-rata sembako adalah Rp 300.000 per paket. Dengan begitu, total yang digelontorkan oleh PLN melalui dana zakat pegawai muslim PLN dan PLN Peduli adalah sebesar Rp 15 milyar.

Khusus di Provinsi NTB, acara ini serentak dilakukan di kantor PLN Wilayah NTB, lingkungan kantor PLN Sektor Lombok, lingkungan PLTD Paokmotong, dan seluruh kantor rayon PLN di Lombok, Sumbawa, dan Bima. Secara simbolis bantuan diserahkan oleh General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar kepada para kaum dhuafa penerima bantuan.

Dalam sambutannya di Masjid Nurul Iman, Jakarta Utara, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengucap syukur Alhamdulillah bahwa PLN telah berbagi kebahagiaan dengan memberikan sembako kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.

“Perlu kami sampaikan bahwa sumber dana program ini berasal dari dana zakat  pegawai PLN seluruh Indonesia yang dipotong  secara  otomatis 2,5 persen dari penghasilan setiap  bulannya serta sebagian dari dana PLN Peduli. Semoga bantuan ini mampu memberikan kebahagian kepada warga yang menerimanya,” ungkap Sofyan.

“Pembagian sembako ini sejatinya agar PLN mendapatkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia demi kelancaran pembangunan kelistrikan di Tanah Air. Tahun lalu, kita bagi 35.000 paket sembako, sekarang kita tambah lagi menjadi 50.000 paket. Ini bukti keberkahan untuk PLN dan kita ingin berbagi dengan masyarakat,” jelas Sofyan.

Salah satu penerima manfaat mengungkapkan rasa syukurnya atas pemberian sembako dari PLN di bulan Ramadhan ini.

“Alhamdulillah PLN sangat peduli dengan kami, sembakonya sangat membantu untuk sahur dan buka puasa, semoga rejeki pegawai PLN semakin berkah,” kata Sahri yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di Kota Mataram.

Kegiatan ini juga merupakan rangkaian program LAZIS PLN dengan tema “Bahagia Milik Bersama” Ramadhan 1438 H di lingkungan PLN yang juga diikuti dengan program lainnya seperti Berbagi Bareng Anak Yatim (santunan untuk 10.000 anak yatim), Senyum Bareng Guru Ngaji (santunan untuk 1.000 Ustadz) dan Buka Puasa Bareng 10.0000 Dhuafa dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan utama kaum dhuafa se-Indonesia.

GRA/Humas

Pengelolaan anggaran dan  keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), status paling membanggakan dalam penilaian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) RI.

MATARAM.lombokjournal.com — Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB, dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016, Rabu (31/5) di gedung DPRD Provinsi NTB di Mataram.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis mengatakan, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Pemeriksaan ditujukan pada opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah provinsi NTB tahun 2016.

BPK RI mempertimbangkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

“Alhamdulillah penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 dapat kami serahkan anggota VI BPK RI kepada Ketua DPRD dan sekaligus juga kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan tepat waktu,” katanya.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2016 merupakan laporan keuangan kedua yang disusun pemerintah provinsi NTB dengan menggunakan metode basis aktual sebanyak 7 (tujuh) laporan, antara lain laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Azhar menjelaskan, BPK telah memeriksa laporan keuangan tersebut yang meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp3,949 triliun dari anggaran sebesar Rp3,803 triliun,  realisasi belanja dan transfer senilai Rp3,764 triliun dari anggaran sebesar Rp3,953 triliun, total aset bernilai Rp11,890 triliun, serta jumlah kewajiban ditambah equitas Rp11,890 triliun.

BACA JUGA : Menggembirakan, Kabupaten/Kota Se NTB Raih Predikat WTP

“Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan sebesar 14,54% dibanding tahun 2015, belanja dan transfer tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 11,87% dibanding tahun 2015,” katanya.

Menurut Azhar, berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2016 atas rekomendasi BPK untuk temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2015 dan sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat 1311 rekomendasi senilai Rp91,384 miliar, dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 1155 rekomendasi atau 88,10%.

Hal tersebut menurut Azhar, sudah menjadi kesepakatan di BPK apabila rekomendasi ditindaklanjut di atas 80% maka berarti pengelolaan tindak lanjut rekomendasi oleh pemerintah daerah dianggap sangat baik.

Terdapat 95 rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut yaitu sebesar 7,25% dan sebanyak 38 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu 2,9% serta sebanyak 23 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Usaha-usaha tersebut tentunya mendapat apresiasi atas perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTBatas pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2016 yang di sebagian besar sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, sehingga dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

BACA JUGA: Mendapat Predikat WTP Ke 6, Ini Pesan Gubernur NTB

“BPK RI juga tetap mendorong pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk senantiasa melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten sehingga kesejahteraan masyarakat NTB dapat diwujudkan,” katanya.

AYA