BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Bank Bukopin dalam Pembiayaan Tagihan Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan (Supply Chain Financing).

lombokjournal.com —

Penandatanganan Kerja Sama dilakukan oleh Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk Mikrowa Kirana dan Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso di Jakarta, Rabu (19/7).

Kerjasama itu untuk memudahkan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan Faskes (fasilitas kesehatan), khususnya Faskes tingkat lanjutan swasta, mitra BPJS Kesehatan.

Program Pembiayaan Tagihan Faskes mitra BPJS Kesehatan (Supply Chain Financing) merupakan program pembiayaan oleh Bank, yang khusus diberikan kepada Faskes mitra BPJS Kesehatan. Tujuannya membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan, melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

Saat ini sesuai peraturan, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan maksimal 15 hari kerja setelah berkas lengkap.  Namun untuk menjaga cashflow rumah sakit, BPJHJS Kesehatan bekerjasama dengan Bukopin menawarkan program SCF.

“Dengan kerjasama ini, diharapkan likuiditas Faskes, khususnya Faskes swasta,  tetap terjaga serta memastikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS tetap berjalan, sambil menunggu verifikasi tagihan dari BPJS Kesehatan selesai,” ujar Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, Rabu (19/07).

Sesuai dengan peraturan yang ada, BPJS Kesehatan berkewajiban membayar tagihan Faskestingkat lanjutan maksimal N+15 hari kerja, sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 38.

Faskes tingkat lanjutan (rumah sakit) membutuhkan dana pembayaran klaim BPJS Kesehatan segera untuk belanja obat, alat medis, jasa medis dan operasional lainnya.

“Semoga Supply Chain Financing ini dapat segera kita realisasikan agar dapat membantu likuiditas keuangan Faskes tingkat lanjutan,  sehingga pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN-KIS di Faskes tingkat lanjutan juga dapat ditingkatkan secara berkesinambungan,” ujar Kemal.

Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk Mikrowa Kirana menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan bagian upaya Perseroan mendukung program Pemerintah meningkatkan pelayanan terhadap peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

“Kerja sama ini diharapkan memudahkan Bank Bukopin dalam melakukan verifikasi data faskes yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang mengajukan permohonan pembayaran tagihan terlebih dahulu kepada Bank Bukopin,” ujar Mikrowa Kirana seusai acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama  tersebut.

Rr/HmsBPJS-Kes

Kedua pihak menjalin koordinasi dan kerja sama dalam penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kecelakaan kerja.

lombokjournal.com —

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian penjaminan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional– Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Penandatanganan perjanjian kerjasama itu dilakukan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady bersama Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan M. Khrisna Syarif, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (19/07).

Maya Amiarny Rusadymengungkapkan, Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman dalam mengatur penanganan peserta, sehingga manfaat yang diberikan sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, selaku penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah program yang memberikan perlindungan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif,  yang telah membayar iuran terhadap kecelakaan kerja yang dialaminya. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

Sedangkan Penyakit Akibat Kerja (PAK) adalah sakit yang diderita akibat langsung dari pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kerja, yang diderita peserta dalam hubungan kerja.  Meliputi faktor risiko karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, yang dinyatakan oleh Pejabat yang Berwajib dan dibuktikan oleh hasil pemeriksaan medis.

Kerjasama ini diharapkan memberi kepastian koordinasi pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan, meliputi penjaminan, prosedur administrasi, dan sosialisasi bersama kepada pegawai, peserta dan fasilitas kesehatan dalam penjaminan kasus KK dan PAK.

“Kami harapkan bila peserta mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kecelakaan kerja, saat di rumah sakit tidak kebingungan siapa yang akan menjamin pelayanan kesehatannya. Melalui perjanjian kerjasama ini, di lapangan pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih maksimal,” ujar Maya.

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pelaksanaan sinergi pelayanan Jaminan KK dan PAK bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pengajuan penggantian klaim program KK atau PAK, peningkatan perluasan fasilitas kesehatan, pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi bersama terkait jaminan KK/PAK dan kerjasama lain yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Mekanisme Pelayanan dan Penjaminan telah diatur. BPJS Kesehatan bertindak sebagai penjamin awal terhadap kasus yang diduga kasus KK atau PAK. Tapi belum dapat dibuktikan selambat-lambatnya 3 hari kerja, BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai penjamin terhadap kasus KK atau PAKyang telah dibuktikan dalam waktu 3 hari kerja.

“Kami berharap sinergi ini terus diperkuat, harapannya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang juga merupakan peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan benefit pelayanan yang sesuai dengan haknya,” himbau Maya.

Rr/Hms BPJS-Kes

Variasi keindahan NTB sangat cocok untuk aero sport berkelas dunia. Dengan keindahan tersebut,  NTB berpeluang  menjadi surganya para penggemar paraglider dunia.

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin,SH.,M.Si menyampaikan hal itu pada pembukaan Kejuaraan Paralayang International Mantar Paragliding XC Open di Desa Mantar, Kecamatan Poto Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa, (18/7)

Kejuaraan paralayang ini akan diikuti 14 negara.  Juga diikuti sekitar 50 pilot paralayang dari berbagai klub di Indonesia untuk kategori fun dan pemula. Sebagai kegiatan tahunan NTB, kejuaraan paralayang merupakan sport tourism yang ketiga kalinya dilaksanakan.

Wagub menegaskan, mengenalkan keindahan dan keramah tamahan  pariwisata  NTB ke seluruh dunia bisa dilakukan melalui berbagai event, termasuk  dunia olah raga paralayang.

“Event ini sekaligus memajukan dunia paragliding Indonesia,” ujarnya.

Diharapkannya, kejuaraan ini membangun semangat berkompetisi, persaudaraan yang semakin erat antar sesama penggemar paragliding.

Nixon Ray, Wakil Presiden Asian Continental Paragliding Association (ACPA), yang juga perwakilan dari FASI Pusat mengatakan, kegiatan ini  akan mengangkat nama Mantar ke dunia internasional.

Selain itu, meningkatkan kualitas para pilot Paralayang Indonesia, termasuk menambah jam terbangnya.

“Spot di Mantar ini sangat bagus sekali, world class. Di Indonesia baru ada dua lokasi seperti ini, Mantar, dan satunya lagi di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar, Esthy Reko Astuti yang  hadir berharap, kerja sama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) ini terus berjalan dengan baik demi pengembangan sport tourism di Indonesia.

“Kami berharap di dalam Mantar Paragliding XC Open ini kita bisa bersama-sama melakukan promosi. Kami juga memiliki media yang bisa dimanfaatkan untuk mengekspos program sport tourism,” ujar Esthy.

Ia menyampaikan pesan Menteri Pariwisata Arief Yahya, kejuaraan di Desa Mantar KSB ini merupakan kesempatan emas buat promosi destinasi KSB dan NTB secara keseluruhan.  Even berkelas dunia ini bisa mengekspos Mantar.  Diingatkannya, pentingnya upaya terus meningkatkan aksesibilitas Wilayah KSB dan pulau Sumbawa umumnya.

AYA

Pembangunan konektivitas infrastruktur antar pulau, baik darat, laut maupun udara, perlu diikuti  kebijakan perlindungan dan keberpihakan kepada usaha ekonomi masyarakat ekonomi lemah

lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi yang lebih akrab disapa TGB memberikan tanggapan itu, atas paparan dari 4 narasumber dalam diskusi meja bundar atau round table discusstion (RTD), yang  membahas pembangunan konektivitas antar pulau guna meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi di Lemhanas RI, Rabu (19/7).

“Agar kemanfaatan fasilitas ekonomi tidak hanya dinikmati pengusaha besar, tapi benar-benar meningkatkan usaha konomi Masyarakat kecil,”  ujarnya.

Infrastruktur menjadi isu utama penyebab masih tingginya disparitas masyakat. Pembangunan infrastruktur dan perekonomian indonesia yang 81 persen terpusat di  pulau Jawa dan Sumatra serta di wilayah perkotaan, hanya dinikmati para pengusaha besar.

”Ekonomi kerakyatan semakin tergusur,  karena menjamurnya usaha usaha retail modern hingga ke pelosok pelosok desa dan dusun,” tegas TGB.

Menurutnya, kebijakan pembangunan infrastruktur wilayah belum mengurangi kesenjangan. Malah mempertajam kesenjangan ekonomi kelas atas dan UMKM.

Turunnya Kemiskinan di NTB

TGB memaparkan pengalamannya membangun infrastruktur di NTB. Dengan kemampuan fiskal sangat terbatas, pihaknya bersama DPRD merancang kebijakan pembangunan infrastruktur pola tahun jamak.

Hal itu dilakukannya karena menyadari, konektivitas sangat penting membangun kemandirian dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Berkat kebijakan tersebut, NTB berhasil meraih  kesuksesan munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di NTB.

Ia mencontohkan angka kemiskinan, tahun 2008 di awal periode pertama masa jabatannya, masih mencapai 23,18 pewrsen dari total penduduk NTB sebanyak 4,5 juta jiwa. “Kini pada bulan Maret 2017, telah dapat diturunkan menjadi 16,02 persen,” katanya.

Selain menurunkan angka kemiskinan, pembenahan infrastruktur juga memberikan pengaruh baik pada pengendalian ratio gini yang ada di NTB. Saat ini, ratio gini di daerah yang dikenal dengan bumi seribu masjid itu berada pada level 0,36 persen.

Pembenahan infrastruktur itu juga memberikan pengaruh postif bagi hilirisasi barang dan jasa.

“Tidak mungkin terbangun suatu industri kecil, apalagi, sedang atau besar, kalau tidak ada kelengkapan konektifitas,” jelasnya di hadapan sejumlah profesor yang hadir.

Senada dengan TGB, Prof. Dr. H. Didin mengingatkan, pembangunan infrastruktur, tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi perlu waktu untuk menyusun tahapan dan menggunakan skala prioritas.

Disamping itu, ia sependapat dengan TGB, pelaksanaan pembenahan infrastruktur itu perlu melihat feedback yang timbul ditengah Masyarakat. Misalnya, retail modern yang menggeser pelaku ekonomi, sehingga perlu ada keberpihakan kepada pelaku ekonomi local dan usaha masyarakat ekonomi lemah.

Prof. Mudrajat Kuncoro Ph.D, Guru Besar Ekonomi UGM yang intens melakukan penelitian terhadap perkembangan diseluruh provinsi dan daerah di Indonesia, mengakui NTB merupakan Provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan berkualitas.

Ia mengklasifikasikan NTB sebagai daerah “pro growth” bersama Provinsi Jatim, Sulteng, Sultra dan Sulbar, Maluku dan Papua. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara progresif. Secara totalitas angka kemiskinan di NTB masih di atas rata-rata nasional.

AYA

TGB diminta masukannya terkait  upaya meningkatkan Konektivitas antar Pulau melalui Poros Maritim dan Kedaulatan Nasional.

lombokjournal.com

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dikenal sebagai TGB (Tuan Guru Bajang) merupakan gubernur satu satunya yang diundang Lemhanas RI, sebagai pembahas utama dalam acara round table discussion (RTD).

Diskusi di  ruang Kresna,Gedung Astha Graha lantai 4 Lemhanas RI, Rabu (19/7) merupakan kajian jangka menengah, terkait  optimalisasi pembangunan konektivitas antar pulau guna meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional.

Dan diskusi di Lemhanas itu jadi rujukan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Sebagai pembahas utama, TGB memberi masukan cara mengatasi permasalahan infrastruktur wilayah dan implikasinya pada ketimpangan kemandirian dan daya saing ekonomi.  Selain itu, TGB  juga menyumbangkan pemikirannya terkait prioritas pembangunan konektivitas antar pulau.

Sebelumnya beberapa narasumber yang menyampaikan kajiannya, antara lain Darmawan  Prasodjo, P.hD, Deputi Bidang Pengendalian Prioritas Nasional dari Kantor Kepresidenan , Peran Serta Swasta Dalam Pembangunan Konektivitas antar Pulau oleh Direktur Pengembangan Bisnis, PT.Pelindo, Saptono R. Irianto.

Diskusi yang dibuka Gubernur Lemhanas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjoyo itu dihadiri para pakar dan akademisi terkemuka. Misalnya, Prof. Dr.H. Didin S. Damanhuri, Prof Mudrajat,  Brijen TNI Juwono dan puluhan pakar lainnya. Diskusi menyoroti berbagai upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi bangsa.

Rangking daya saing ekonomi indonesia di level internasional saat ini masih menempati posisi ke 41. Padahal indonesia sebagai negara kepulauan berada posisi sangat strategis, . sebagai poros lalulintas perdagangan dunia.

Letak yang strategis itu, kata Prof. Dr. Miyasto, SU, akan menjadi peluang kalau bisa dimanfaatkan.  Tetapi sebaliknya, Tenaga ahli Tim Pengkaji Bidang Ekonomi Lemhannas RI itu, juga mengingatkan adanya ancaman bila tidak dikelola dengan baik. Ditegaskannya, ada beberapa isu strategis nasional yang perlu diwaspadai.

Langkah terbaik adalah  melakukan penguatan internal untuk mengurangi kesenjangan antar kawasan, dalam upaya  meningkatkan kemandirian dan daya saing ekononomi indonesia. Meskipun  magnitude  kesenjangan itu dari tahun ke tahun terus menurun.

Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian, di antaranya masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi. Kemudian masalah Ketahanan pangan dan energi, rendahnya pelayanan birokrasi, struktur ekonomi serta kualitas SDM dan high cost economi.

Penyebab dominan dari permasalahan di atas,  adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar kawasan/ wilayah. Karenanya, konektivitas  antar pulau, perlu terus diupayakan untuk mengurangi kesenjangan sekaligus meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa.

BACA :

TGB; Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Harus Diikuti Kebijakan Yang Berpihak Ekonomi Rakyat

Dalam konteks inilah Lemhanas RI melakukan kajian konfrehensif.  Menggali berbagai masukan dan pendapat dari para pakar tentang strategi meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi.

AYA/Hms

TGB diminta masukannya terkait  upaya meningkatkan Konektivitas antar Pulau melalui Poros Maritim dan Kedaulatan Nasional.

lombokjournal.com

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dikenal sebagai TGB (Tuan Guru Bajang) merupakan gubernur satu satunya yang diundang Lemhanas RI, sebagai pembahas utama dalam acara round table discussion (RTD).

Diskusi di  ruang Kresna,Gedung Astha Graha lantai 4 Lemhanas RI, Rabu (19/7) merupakan kajian jangka menengah, terkait  optimalisasi pembangunan konektivitas antar pulau guna meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional.

Dan diskusi di Lemhanas itu jadi rujukan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Sebagai pembahas utama, TGB memberi masukan cara mengatasi permasalahan infrastruktur wilayah dan implikasinya pada ketimpangan kemandirian dan daya saing ekonomi.  Selain itu, TGB  juga menyumbangkan pemikirannya terkait prioritas pembangunan konektivitas antar pulau.

Sebelumnya beberapa narasumber yang menyampaikan kajiannya, antara lain Darmawan  Prasodjo, P.hD, Deputi Bidang Pengendalian Prioritas Nasional dari Kantor Kepresidenan , Peran Serta Swasta Dalam Pembangunan Konektivitas antar Pulau oleh Direktur Pengembangan Bisnis, PT.Pelindo, Saptono R. Irianto.

Diskusi yang dibuka Gubernur Lemhanas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjoyo itu dihadiri para pakar dan akademisi terkemuka. Misalnya, Prof. Dr.H. Didin S. Damanhuri, Prof Mudrajat,  Brijen TNI Juwono dan puluhan pakar lainnya. Diskusi menyoroti berbagai upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi bangsa.

Rangking daya saing ekonomi indonesia di level internasional saat ini masih menempati posisi ke 41. Padahal indonesia sebagai negara kepulauan berada posisi sangat strategis, . sebagai poros lalulintas perdagangan dunia.

Letak yang strategis itu, kata Prof. Dr. Miyasto, SU, akan menjadi peluang kalau bisa dimanfaatkan.  Tetapi sebaliknya, Tenaga ahli Tim Pengkaji Bidang Ekonomi Lemhannas RI itu, juga mengingatkan adanya ancaman bila tidak dikelola dengan baik. Ditegaskannya, ada beberapa isu strategis nasional yang perlu diwaspadai.

Langkah terbaik adalah  melakukan penguatan internal untuk mengurangi kesenjangan antar kawasan, dalam upaya  meningkatkan kemandirian dan daya saing ekononomi indonesia. Meskipun  magnitude  kesenjangan itu dari tahun ke tahun terus menurun.

Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian, di antaranya masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi. Kemudian masalah Ketahanan pangan dan energi, rendahnya pelayanan birokrasi, struktur ekonomi serta kualitas SDM dan high cost economi.

Penyebab dominan dari permasalahan di atas,  adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar kawasan/wilayah. Karenanya, konektivitas  antar pulau, perlu terus diupayakan untuk mengurangi kesenjangan sekaligus meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa.

Dalam konteks inilah Lemhanas RI melakukan kajian konfrehensif.  Menggali berbagai masukan dan pendapat dari para pakar tentang strategi meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi.

AYA/Hms

38 perusahaan dengan jenis perusahaan di bidang jasa, Perhotelan, Keuangan, Media, Transportasi dan Perdagangan, yang menyediakan sekitar 30 jenis lowongan kerja, menawarkan pekerjaan untuk 2.952  pelamar

MATARAm.lombokjournal.com —  Perusahaan-perusahaan bertaraf nasional itu menawarkan lowongan dalam Job Fair (Bursa Kerja) NTB yang berlangsung di LCC, Rabu (19/7).  Tawaran yang dikumpulkan pihak Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB itu,  mencapai mencapai angka 80 persen pencari kerja di NTB atau sebanyak  2.952 orang

Hal itu disampaikan Kepala Disnakertrans Provinsi NTB,  Drs. Wildan  dalam laporannya dalam pembukaan Busa Kerja yang dihadiri Wakil Gubernur NTB, H uhammad Amin.

Bursa kerja merupakan ikhtiar yang digelar untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja secara langsung, untuk mempermudah proses penempatan tenaga kerja.

“Tujuannya, untuk memfasilitasi pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan. Serta membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan perusahaan,” kata Wildan.

Selain itu, untuk mengetahui kecendrungan kualitas pencari kerja dan jenis pekerjaan, serta lowongan pekerjaan yang tersedia.  Bursa kerja dimaksudkan mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja.

Wakil Gubernur NTB  . H. Muh. Amin saat menyampaikan sambutannya mengatakan, ketenagakerjaan di Provinsi NTB dari tahun ke tahun menunjukan perkembangan yang cukup signifikan.

Masih terdapat banyak pengangguran terbuka yang tersebar di NTB.  Faktor penyebabnya, antara lain pertumbuhan angkatan kerja tinggi, pertumbuhan kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja yang rendah.

“Serta tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah,” ujar wagub.

Mengingat masih tingginya angka pengangguran di NTB, penyelenggaraan Bursa Kerja  merupakan salah satu upaya mengurangi pengangguran.

Dalam Job Fair terpasang daftar perusahaan yang berpartisipasi, yang memberikan banyak manfaat baik bagi pelamar, perusahaan, maupun pemerintah. Bagi para pencari kerja, event ini kesempatan menemukan peluang kerja yang potensial.

“Pencari kerja dapat memasukkan lamaran langsung ke bagian rekruitmen dari masing-masing perusahaan,” kata wagub.

Informasi posisi pekerjaan yang dibutuhkan lebih akurat, dapat langsung direspon serta terdapat cukup banyak pilihan jenis posisi pekerjaan.

Perusahaan dapat menemukan banyak kandidat atau calon karyawan di perusahaan mereka. Bagi pemerintah, kegiatan tersebut membantu mengurangi pengangguran.

Wagub berharap, kegiatan Bursa Kerja ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pencari kerja di NTB. Pihak Disnakertrans diminta mengupayakan kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan.

“Banyak memberi manfaat langsung kepada pencari kerja di NTB,” kata Wagub Muhammad Amin, seraya berharap, perusahaan-perusahaan di NTB banyak berpartisipasi dalam kegiatan ini.

AYA

Pada peringatan HUT BPJS Kesehatan ke-49,  Gebrakan peningkatan kualitas layanan dilakukan BPJS Kesehatan dengan inovasi terkini, menghadirkan Program e-JKN dengan soft launching aplikasi Mobile JKN

JAKARTA.lombokjournal.com — Fachmi Idris memaparkan beberapa gebrakan peningkatan kualitas layanan itu pada peringatan HUT BPJS Kesehatan ke-49 di Jakarta, Senin (17/7). Program e-JKN ini dirancang untuk memudahkan peserta melakukan berbagai perubahan data dalam status kepesertaannya di Program JKN-KIS.

Ada 16 fitur yang bisa dimanfaatkan pada aplikasi Mobile JKN, di antaranya Fitur Pindah Faskes, Fitur Perubahan Identitas, dan Fitur Pindah Kelas.

“Fitur pada aplikasi Mobile JKN ini akan terus dikembangkan dan diperkaya dengan fitur-fitur lainnya, yang mengakomodir kebutuhan peserta agar kian menikmati pelayanan Program JKN-KIS yang berkualitas,” papar Fahmi.

Upaya terus menerus yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam peningkatan kualitas layanan, membuat BPJS Kesehatan makin dipercaya dengan indikasi pesatnya peserta yang mendaftar. Berdasarkan data per14 Juli 2017, terdapat 179.011.459 jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Selain itu, terdapat total 20.877 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, yang terdiri atas 9.829 Puskesmas, 4.523 Dokter Praktik Perorangan, 1.151 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 5.360 Klinik Pratama, dan 14 RS D Pratama.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 5.451 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 2.179 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 181 Klinik Utama), 2.274Apotek, serta 998 Optik.

Rr

Pada HUT ke 49 BPJS Kesehatan, mendorong  terwujudnya gotong royong besar seluruh lapisan masyarakat menyukseskan Program JKN-KIS

JAKARTA.lombokjournal.com  –  Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris pada peringatan HUT ke-49 BPJS Kesehatan berharap, masyarakat makin menyadari pentingnya gotong-royong melalui partisipasi aktif mendaftarkan dirinya ke dalam Program JKN-KIS.

Selain itu Fahmi juga berharap, masyarakat  menjadikan pola hidup sehat sebagai budaya dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga taraf kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

“Sudah saatnya kita menjadi pionir perilaku hidup yang lebih sehat bagi masyarakat luas,” kata Fahmi Idris dalam siaran pers Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat pada HUT ke-49 BPJS Kesehatan, Senin (17/7)

Dikatakan Fachmi, dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan membutuhkan dukungan dari para stakeholder dan seluruh rakyat Indonesia guna menyukseskan Program JKN-KIS.  Pada usia ke 49, seluruh stakeholder BPJS Kesehatan diajak meresapi makna dan semangat budaya hidup sehat dan gotong-royong besar.

“Utamanya dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Program JKN-KIS,“ papar Fachmi.

Fachmi Idris menggaris bawahi beberapa kinerja positif yang dicapai BPJS Kesehatan. Pada tahun buku 2016,  BPJS Kesehatan berhasil memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian“ (WTP)  dari Akuntan Publik. Ini juga merupakan peraihan predikat WTP secara 3 tahun berturut-turut sejak BPJS Kesehatan berdiri.

WTP merupakan gambaran nyata dari komitmen BPJS Kesehatan mengimplementasikan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan SJSN di bidang kesehatan.

Pada tahun yang sama, dari hasil external review oleh BPKP, BPJS Kesehatan dinilai Sangat Baik dalam hal Good Governance yang harus dijalankan sesuai standar yang dimiliki, baik oleh Dewas maupun oleh Direksi beserta seluruh jajaran manajemen yang terlibat di dalamnya.

BPJS Kesehatan juga memperoleh penilaian yang baik (Rapor Hijau) dari Kantor Staf Kepresidenan atas dua indikator, yaitu tercetak dan terdistribusinya KIS dengan capaian 100 persen. Dan untuk indikator kedua, yaitu jumlah faskes (fasilitas kesehatan) bekerja sama yang mencapai 109.41% dari target.

BPJS Kesehatan juga berhasil memenuhi target-target Annual Management Contract (AMC) Tahun 2016 dengan total capaian 106 persen dari target capaian 100 persen yang harus diraih.

Rr

Program JKN-KIS pun terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta. Melalui Program JKN-KIS setiap warga negara Indonesia mendapatkan akses dan jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jakarta.lombokjournal.com–  Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat  (JKN-KIS) mulai diimplementasikan sejak 1 Januari 2014.  Sebenarnya cikal bakal jaminan kesehatan semesta berawal dari ide lama.

Semula  digagas Menteri Kesehataan Professor G. A. Siwabessy sejak tahun 1968. Namun cita-cita tersebut, baru mulai diwujudkan oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri yang mewujudkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004.

JKN-KIS merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Aturan itu dikuatkan dengan  Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011. Kemudian lahirlah BPJS Kesehatan yang mengelola Program JKN-KIS.

Secara bertahap, Program JKN-KIS pun terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta. Melalui Program JKN-KIS setiap warga negara Indonesia mendapatkan akses dan jaminan saat mendapatkan pelayanan kesehatan.

70 Persen Penduduk Indonesia 

Program JKN-KIS salah satu Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi-JK, seperti tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu meningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. JKN KIS diharapkan mampu meretas jalan perubahan demi Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Hingga kini, masyarakat yang mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, saat kegiatan Sarasehan Hari Ulang Tahun BPJS Kesehatan ke-49 di Jakarta mengatakan, di tahun ke-49 sejak cikal bakal Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan  (BPDPK dibentuk), BPJS Kesehatan terus meningkatkan kinerja yang positif.

Menurutnya, itu menjadi modal sangat penting menuju cakupan semesta (universal health coverage/UHC), jaminan kesehatan yang berbasiskan gotong royong untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-5, yang menjadi inisiator lahirnya UU SJSN Tahun 2004. Sungguh besar kontribusi beliau dalam ikhtiar mewujudkan cita-cita bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UU SJSN ini juga menjadi tonggak lahirnya BPJS Kesehatan,” ujar Fahmi Idris.

Dalam sarasehan tersebut hadir Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarno Putri, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf. Dalam peringatan HUT BPJS Kesehatan ke-49 juga dilakukan penandatanganan prasasti UU SJSN oleh Megawati Soekarno Putri sebagai apresiasi pada  kontribusinya atas terwujudnya Program Jaminan Sosial bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu juga diberikan Piagam MURI kepada Duta BPJS Kesehatan atas pemecahan rekor sebagai institusi yang mengunggah Video Blog terbanyak yang bertemakan Hari Kelahiran Pancasila.

BACA :

– HUT Ke-49 BPJS Kesehatan; Mendorong Gotong Royong Besar Sukseskan JKN-KIs

– HUT Ke-49 BPJS Kesehatan; Kualitas Layanan Program e-JKN melalui soft launching aplikasi  Mobile

Rr