Politeknik Pariwisata Jadi Prioritas Lombok Tengah

Dipastikan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) akan dibangun di Lombok Tengah (Loteng)

Kepala Dinas Pariwisata Loteng. H. L. Putria, S. Pd. M. Pd (Foto: GILANG)

LOTENG.lombokjournal.com – Keraguan tentang lokasi pennyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata dijawab tegas oleh HL Putria, Kepala Dinas Pariwisata  Loteng.  Selain itu, ia juga memastikan Masjid Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) juga akan segera diresmikan Presiden Jokowi.

“Bangunan Poltekpar dan Masjid KEK itu sudah harga mati,” kata Putria kepada Lombok Journal di depan Kantor Bupati Loteng, Selasa (1/8).

Selama ini muncul klaim dari beberapa kabupaten di NTB, tentang lokasi keberadaan Poltekpar. Namun Lalu Putria justru mempertegas, bangunan tersebut akan segera direalisasi pembangunannya di Loteng.

Ia juga kembali mengulang pernyataannya, Presiden RI , Joko Widodo akan kembali menginjakkan kakinya ke Pulau seribu Masjid, tanggal 27 Agustus mendatang. Kedatangan presiden dikatakan terkait realisasi pembangunan Poltekpar maupun Masjid KEK.

“Tanggal 27 Agustus rencana tentatifnya Presiden Jokowi akan datang, untuk pertama meresmikan Masjid KEK Mandalika,  yang kedua peletakan batu pertama Bangunan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok,” tegas Putria.

Hal tersebut tentu merupakan jawaban tegas terhadap isu yang tengah berkembang khususnya di Lombok Tengah tentang adanya klaiman hak milik dari masyarakat.

GILANG




Masih Optimis, Peningkatan Kunjungan ke Kota Mataram

Tingkat hunian dan penyelenggaraan MICE di Mataram akan meningkat

Ernanda Dewobroto (Foto: AYA)

MATARAM.lombokjournal.com – Optimisme itu disampaikan General Manager Golden Palace Hotel Lombok yang juga menjadi  ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Ernanda Dewobroto. City hotel yang memiliki spesifikasi sebagai tempat tinggal perjalanan dinas dan penyelenggaraan MICE, masih bisa bersinar seperti tahun ini.

Memang tahun ini banyak acara di NTB khususnya di Kota Mataram.  “Kami masih optimistis besar peluang. Baik itu event pemerintah atau pun dari swasta,” ujar Ernanda kepada media di Mataram, Senin (31/7)

Akupensi Hotel dikota sedang tinggi semenjak lebaran. “Sekarang meningkat sebanyak 25 persen jadi masing- masing hunian hotel dimataram naik menjadi 65 persen,” ungkapnya.

Lama menginap masih di angka dua hari untuk hotel, karena memang hotel di Mataram rata- rata dipersiapkan untuk kepentingan MiCE.

“Di bulan ini memang bulan rame, walaupun kunjungan tamu masih dari tamu lokal, dan dari Wisatawan nusantara, serta dari wisatawan asing yang ada walaupun tidak banyak,” tegasnya

Total akupensi masih di angka 65 sampai 70 persen, yang paling banyak mix yaitu liburan dan yang menggunakan untuk acara formal dan meeting.

Tiap hotel memiliki budget berbeda, dikota hanya mampu 65 sampai 75 persen. Beda dengan hotel yang di Senggigi atau Gili Trawangan yang jelas menawarkan keindahan alamnya,” tuturnya.

Ernanda mengatakan, jika pada bulan-bulan ini tingkat hunian hotel di NTB dan di Mataram khususnya mengalami peningkatan hingga 25 persen, salah satu penyebabnya nanyaknya turis lokal maupun mancanegara yang mengunjungi Lombok pada umumnya.Selain itu banyak kegiatan di hotel yang diadakan pemerintah di hotel yang ada di Mataram.

arapannya, selama high season rekan-rekannya yang tergabung dalam AHM yang fokusnya di wisata MICE, perlu diingat kota Mataram ini ada di Lombok.

“Kota mataram ini tetap di daerah wisata,  jadi kita tidak harus semata-mata fokus di wisata MICE. Juga harus tetap memperkuat leasure,” Tutupnya

AYA

 




Peresmian Gedung Koptan Bina usaha

Koptan Bina Usaha juga mengembangkan destinasi wisata

Penandatanganan prasasti yang dilakukan Ir Nasrun (foto: Gilang)

LOTENG.lombokjournal.com — Peresmian Kantor Koptan (Koperasi Tani) Bina Usaha ditandai paraf prasasti oleh Asisten II Ir. Nasrun, mewakili Bupati Lombok Tengah H. M. Suhaili FT. SH bertepatan peringatan Dirgahayu Koperasi ke-70, Senin (31/7) di Aula Sektetariat II Gedung Bisnis Koptan Bina Usaha. Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Loteng.

Nasrun memuji koperasi yang bermodalkan 11 Juta dengan beranggotakan 20 orang, belum 10 tahun bisa melaksanakan 12 unit usaha, apalagi memiliki bangunan besar.

“Dan yang paling menarik, keinginan Koptan Bina Usaha mengembangkan destinasi wisata,” kata Nasrun

Pengurus Koptan Bina Usaha sangat respon menangkap apa yang menjadi kebijakan Pemkab Loteng sebagai kabupaten pariwisata.

“Pengurusnya sangat pandai membaca peluang, nantinya akan berkolaburasi dengan pemerintah daerah, itu yang membuat saya salut,” puji Nasrun di tengah undangan yang menyaksikan penandatangan prasasti.

Kepala Diskoprindak Loteng H. Amir Usen menegaskan, agar pemerintah berikan bimbingan, lindungan, dan fasilitasi. “Dan memberikan kemudahan kepada pergerakan koperasi, khususnya yang kinerjanya baik,” katanya kepada Lombok Journal.

Dikatakannya, permasalahan koperasi itu tergantung dari anggota, jadi hampir 90. 9% maju mundurnya koprasi itu tergantung dari anggotanya.

“Iintinya anggota koprasi dituntut untuk mentaati apa yang menjadi kesepakatan, baru koprasi itu bisa maju,” tegasnya.

GILANG




Menstandarkan Usaha Pariwisata Halal

Pelaku pariwisata diharapkan punya pemahaman sama tentang destinasi wisata halal

MATARAM.lombokjournal.com —  Sosialisasi standarisasi usaha pariwisata halal dilakukan Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Mataram, Senin (31/7).

Kegiatan itu diharapkan bisa menyatukan pemahaman konsep wisata halal antara industri, pemerintah, dan regulator. Meski nama NTB terutama Pulau Lombok sudah dikenal dunia sebagai destinasi wisata halal melalui penghargaan destinasi wisata halal terbaik dunia.

“Namun penghargaan wisata halal harus dibarengi kesatuan langkah dan pemahaman yang sama,” Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal mengatakan

Sosialisasi kepada pelaku industri pariwisata NTB untuk melengkapi usaha dengan sertifikasi halal, baik hotel maupun restoran. Sebab masih banyak hotel yang bergantung pada sektor pariwisata konvensional seperti industri perhotelan.

Dikatakannya, para industri perhotelan harus menyiapkan pelayanan halal bagi wisatawan muslim. Misalnya, hotel menyediakan memberikan layanan halal seperti tempat untuk bersuci, dan perlengkapan ibadah.

Di tempat sama, LPPOM MUI NTB, Teti Indrawati mengatakan, sosialisasi sertifikasi halal sudah digaungkan LPPOM MUI. Namun, trennya terus meningkat seiring keberhasilan NTB ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik.

Teti menyampaikan, produk halal ialah makanan, minuman, obat, kosmetik yang tersusun dari unsur yang halal dan melalui proses produksi produk halal sesuai dengan syariah.

“Adanya sertifikasi halal, guna memberikan kenyamanan, keamanan, ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan suatu produk,” kata Teti.

Dalam perkembangan teknologi pangan, ada beberapa bahan terlarang yang bisa jadi bahan pangan dan kosmetik. Makanya perlu dilakukan penelitian atau pengecekan.

Tren sertifikasi halal di NTB terus meningkat tiap tahun. Pada 2016 tercatat ada 644 usaha yang sudah melengkapi diri dengan sertifikasi halal, dengan rincian UMKM sebanyak 269, rumah makan sebanyak 200, restoran hotel sebanyak 75, dan restoran non hotel sebanyak 100.

Angka tersebut melonjak signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 175 sertifikasi dari empat kategori usaha tersebut.

Teti meminta para pelaku industri pariwisata di NTB menjaga kualitas usai mendapat sertifikasi halal. Bagi yang belum melengkapi, Teti berharap para pelaku usaha segera untuk melengkapinya.

Penerapan sertifikasi halal belum berjalan maksimal lantaran masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha sektor pariwisata dan UMKM untuk mengurusnya.

“Ada juga asumsi yang katakan kalau setiap produksi yang dilakukan orang muslim pasti halal sehingga enggan mengurusnya,” kata Tetti.

AYA




Koptan Bina Usaha, Loteng, Dari 11 Juta Jadi Miliaran

Pengelolaan koperasi yang baik, akan tumbuh sebagai usaha ekonomi masyarakat yang tangguh

LOTENG.lombokjournal.com – Koperasi berperan strategis membangun perkembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Tapi dengan catatan harus dikelola dengan kesadaran bersama tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar manajemen profesional, akan mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Koptan Bina Usaha sangat tepat jadi percontohan,” kata Asisten  II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng), Ir Nasrun mewakili Bupati HM Suhaili FT.

Pujian pada Koptan (Koperasi Pertanian) Bina Usaha, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Loteng, disampaikan Nasrun pada Dirgahayu Koperasi ke-70 yang diselenggarakan Dinas Koprasi dan UKM Loteng yang mengangkat tema “Dengan semangat Hari Koprasi ke-70 Kita wujudkan Koperasi yang sehat, kuat, Mandiri dan Tangguh, Menuju Rakyat Sejahtera,” Senin (31/7).

Peringatan itu berlangsung di Aula Sektariat II Gedung Bisnis Koptan Bina Usaha. Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Loteng.

Penyelenggaraan peringatan Hari Koperasi ini tak lepas dari dukungan Koptan Bina usaha. Dinas Koprasi Lombok Tengah memberikan kepercayaan kepada Koptan Bina Usaha sebagai penyelenggara.

Namun Pimpinan Koptan Bina Usaha Abdussyukur, S. Pd sebelumnya mengatakan, terlaksananya kegiatan ini tentu tidak lepas dari dukungan semua pengurus Koptan se Lombok Tengah.

“Sumber dana, kami berinisiatif bergotong royong dalam pendanaan. Kegiatan ini juga terjadi atas Inisiasi dari semua pengurus koperasi.” tambahnya.

Dikatakannya, perjuangan untuk membesarkan Kopta Bina Usaha, selain dilakukan dengan gigih juga sangat tanggap kebutuhan anggotanya. “Kami akan menjadikan Koptan menjadi Wisata Usaha Tanpan Riba,” tegasnnya.

Dipaparkannya, proses perjuangan yang harus dilalui Koptan tidak selalu mulus. Malah sempat nyaris vakum. Kalau sekarang sudah nampak dan jelas kinerjanya itu berkat kerja keras pengurusnya.

“tahun 2008, hanya bermodal Rp11 Juta, alhamdulillah sekarang omsetnya sudah miliaran Rupiah.  Sekarang Koptan makin bergegas,” kata Abdussyukur.

Perkembangan yang pesat, kini Koptan sudah mampu membuka 12 Unit usaha. Unit usaha yang cukup terbilang membantu mengangkatnya kembali yaitu Unit Simpan Pinjam, Unit Peternakan. Kini juga menggerakkan beberapa unit usaha llainnya.

Koptan juga bergerak dibidang sosial yang langsung bekerjasama dengan baitulmal. “2,5 persen hasil potongan dari anggota dan pegawai Koptan disisihkan untuk santunan sosial,” jelasnya.

Dalam kesempatan sama, H. Amir Usen dari Diskoprindag Loteng menegaskan, tahun ini Koptan Bina Usaha sedang tumbuh dan berkembang. “Koptan bermodalkan Rp11 Juta kini kini memiliki omset sampai miliaran. Ini patut jadi pecontohan koperasi usaha yang lain,” katanya.

Pemda diharapkan memberikan perhatian lebih, baik dari pendanaan dan pembinaan, tambahnya.

BACA : Peresmian Gedung Koptan Bina Usaha

Peringatan Hari Koperasi itu dihadiri Bupati Loteng diwakili Asisten II, Kepala Diskoprindag Provinsi, Diskoprindak Loteng H. Amir Usen, Perwakilan Camat Janapria, Kepala Desa Pendem, Polsek Janapria dan Polsek Praya, dan tamu undangan lainnya.

GILANG




Korean Air Mendarat Perdana di Lombok Tengah

Pendaratan pertama kalinya Korean Air diapresiasi pemkab Lombok tengah

Sekda Loteng mengalungi wisatawan Korea dengan selendang tenunan lokal (foto: Gilang)

LOTENG.lombokjournal.com — Sekda Lombok Tengah, HM. Nursiah, S. Sos. M. Si menyambut dan mengalungi wisatawan asal Korea Selatan dengan kain selendang tenunan asal Skarara, Sabtu (29/7) di Bandara Internasional Lombok ( BIL), Lombok Tengah.

Penyambutan itu dilakukan sebagai salah wujud penghormatannya,

Pesawat Korean Air yang membawa 185 orang wisatawan itu melakukan pendaratan pertamanya di Lombok Internasional Airport.

Kehadiran wisatawan ini tentu merupakan salah satu indikator kesiapan Lombok Tengah menyambut wisatawan mancanegara. Selain itu Lombok Tengah akan menyuguhkan Wisata Alam dan Wisata Baharinya yang akan memikat siapa pun yang berkunjung.

“Kondisi daerah tentu jadi perhatian Pemerintah guna memancing wisatawan agar lebih terpikat berkunjung ke Lombok Tengah. Karena itu kita mesti meningkatkan rasa aman dan nyaman” kata Sekda Loteng, yang mempersiapkan penyambutan pendaratan Pesawat Korean Air.

GILANG




Kelakar Suhaili, dari TGB ke TGB

Kelakar bisa sekedar untuk membuat orang lain tertawa, tapi ada juga yang (mungkin saja) untuk menyindir seseorang

HM Suhaili FT alias TGB (Tuan Gendut Bodak)

LOTENG.lombokjournal.com – Kelakar bukan sembarang kelakar, tapi kelakar menyangkut sebutan TGB membuat orang berpikir lain-lain. Itulah kelakar yang dilontarkan Bupati Lombok tengah, HM Suhaii FT saat memberi sambutan acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Praya, Sabtu (29/7).

Di hadapan ribuan warga, Bupati Suhaili bercerita soal ‘dari TGB ke TGB’.  Maklum ia dikenal sebagai bupati dengan pembawaan santai, humoris, dan seringkali melemparkan kelakar politik.

Suhaili mengatakan, yang dimaksudkannya TGB itu adalah Tuan Gendut Bodak. Itu TGB yang satu, sedang yang lainnya adalah Tuan Guru Bodak. Jadi yang paling dikenal itu memang TGB, tapi bukan orang lain melainkan ‘Tuan gendut Bodak’ dan ‘Tuan Guru Bodak’.

Apa maksud kelakar itu? Tak ada yang tahu persis apa yang dimaksud Suhaili. Tapi seorang birokrat di Pemkab Loteng, sambil berkelakar menjawab sangtai.

“Jadi setelah NTB ini dipimpin TGB yang dari Pancor, Lombok Timur, sekarang tetap akan dipimpin TGB, tapi yang TGB yang dari Bodak, Lombok Tengah,” katanya santai.

Itulah kepiawaian Suhaili dalam berkelakar. Kelakar tersebut terbilang, maksudya membuat masyarakat yang mendengar kelakar itu tertawa riang.

Apalagi saat Suhaili kembali melontarkan jargon andalannya “Kanggom Tadah?” Sontak masyarakat kembali riuh menjawab “Kanggoq….”.

GILANG




Pelatihan Media Untuk Mengawal Isu Gender

Media diharapkan dapat mengawal masalah gender

Loteng.lombokjpurnal.com – Pelatihan Pengarus Utamaan Gender (PUG), PP dan PA bagi SDM Media di Provinsi NTB, dibuka Kepala DP3AP2KB ( Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana) Hj. Hartina MM, di Hotel Golden Palace, Sabtu (29/7).

Pelatihan tersebut diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) bekerjasama dengan PWI Pusat. Penyelenggaraan pelatihan berlangsung hingga Minggu (30/7), yang diikuti 30 orang peserta baik wartawan maupun mahasiswa jurusan Jurnalistik di NTB.

“Pelatihan Pengarus Utamakan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Media di NTB sangat penting, sehingga Media dapat mengawal masalah Gender di daerah ini dengan baik,” kata Hj Hartina.

Wartawan senior Kompas (1984-2015), Maria Hartiningsih, ebagai fasilitator pelatihan menyampaikan materi tentang Merebut Ruang Geder dan Media, dan Ketua Bidang daerah PWI pusat Atal S. Depari t sebagai fasilitor dengan materi Kode Etik Jurnalistik Penulisan Perempuan dan Anak.

Maria menguraikan, problem gender baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar Negeri. Gender adalah kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki, yang membedakan adalah kodratnya yaitu perempuan melahirkan dan menyusui.

“Gender tidak lagi oposisi tapi sudah beragam yang lebih terkait dengan relasi kuasa yang tidak seimbang,” katanya.

Menurutnya, isu Gender tidak hanya menyangkut perspektif perempuan tapi ada perspektif lain, yaitu yang kuat harus membantu yang lemah. Kalau relasi kuasnya timpang, maka kita tidak bisa melaksanakan demokrasi substansial yaitu menghargai hak dan martabat manusia.

Ketua Bidang Daerah PWI Pusat Atal S Depari dalam paparannya mengunngkapkan, Kode etik jurnalis ( KEJ ) merupakan panduan moral dan etika profesi wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalisme , mencari, memperoleh, memiliki , menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi (6 M).

Dikatakannya, Pelanggaran KEJ yang paling banyak mencampurkan fakta dan opini sebanyak 40 persen, disusul mengungkap identitas korban 38 persen, mengandung informasi cabul dan sadis 21 persen dan mengungkap identitas pelaku sebanyak 1 persen.

Ada banyak kode etik juralistik yang bisa menjadi pedoman para wartawan yakni kode etik jurnalistik 2016 yang disahkan Dewan Pers. Kode etik  yang khusus memberikan perhatian pada perempuan dan anak di pasal 4 yang berbunyi ” Wartawan indonesia tidak membuat berita bohong , fitnah, sadis dan cabul.”

Serta pasal 5 yang berbunyi ” wartawan indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dimana identitas adalah sebuah data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak korban.”

AYA

 




Suhaili Kedepankan Konsep Keluarga Mandiri

Pesan dan ajakan membangun keluarga mandiri disamaikan Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT, SH

LOTENG.lombokjournal.com – Masyarakat Lombok Tengah (Loteng) diajak berpikir ke depan, dengan saling mengasihi dalam keluarga untuk menguatkan fondasi asas kekeluargaan.

“Masyarakat harus mengedepankan konsep keluarga mandiri, dan jika keutuhan keluarga terjalin, maka apa yang dicita-citakan akan terwujud,” kata Suhaili saat merayakan Pencangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBRGM) Ke-14, Jambore Posyadu dan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke- 24 Lombok Tengah, Sabtu (29/7) di Alun-Alun Tastura Loteng.

Menurut Suhaili, keluarga mandiri menjadi modal kita dalam menghadapi segala rintangan yang makin nyata tersaji di hadapan kita.

Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan menggelar apel peringatan Bulan Bhakti bersama seluruh SKPD se-Kabupaten Lombok Tengah dan seluruh Kader Posyadu, Seluruh Camat dan Kepala Desa.

Acara tersebut dibuka dengan pagelaran Derama Pebundaan Usia Pernikahan (PUP) oleh Siswa SMAN 4 Praya.  Pembukaan ditandai dengan pemukulan Gong di Aula Bencingah Adiguna dan pelepasan Balon di Aun-Alun Tastura, Loteng.

Acara itu dibumbui acara tambahan yaitu pemberian hadiah kepada beberapa Desa dan kader berprestasi.  Penyerahan hadiah untuk beberpa mata lomba di antaranya, Lomba Desa, Lomba P2WK TK Loteng 2017

Bupati berharap kepada seluruh kader bisa jadi garda terdepan dalam membangun generasi muda dan masyarakat menjadi lebih kreatif dan inovatif.

GILANG




Penghargaan Penggerak Ekonomi Syariah Untuk TGB

Dedikasi dan upayanya menggerakkan ekonomi syariah di Nusa Tenggara Barat (NTB), membuahkan penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Ekonomi Syariah bagi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

lombokjournal.com –

Penghargaan yang diterima Gubernur  pada malam  penghargaan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI) yang bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), di Jakarta, Jum’at  (28/7).

Ketua Umum IAEI sekaligus Menteri Bappenas Prof. Dr. Bambang Brodjosoemantri menegaskan, penghargaan ini diberikan karena dedikasi dan upaya Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) dalam menggerakkan ekonomi syariah di NTB.

Acara ini sekaligus penutupan rangkaian Silaturahim Nasional IAEI dan peluncuran KNKS yang dilaksanakan dari 27 hingga 29 Juli. Peluncuran KNKS dilaksanakan di Istana Negara pada hari Kamis (27/7) yang dilakukan Presiden Jokowi yang sekaligus mengetuai KNKS.

Peluncuran ini menandai tahap baru perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. KNKS yang diketuai Presiden akan langsung mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Diharapkan, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah lebih pesat lagi.

Selama ini, NTB dikenal telah mempelopori beberapa gebrakan terkait ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satu contoh, NTB menjadi daerah pertama di Indonesia yang membangun segmen halal tourism atau muslim friendly tourism, mengkonversi bank umum daerah menjadi bank syariah. Juga telah menginisiasi pembentukan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain.

AYA/Hms