Tekad anti korupsi sudah ditandatangani Gubernur NTB, bersama pimpinan DPRD dan seluruh bupati/waliota bersama Ketua DPRD kab/kota se-NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Peluncuran e-Planning dirangkai sosialisasi pemanfaatan aplikasi Entebe Plan, dimaksudkan memperkokoh good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menegaskan itu saat meresmikan sosialisasi dan lounching e-KUA/PPAS di Ruang Sidang DPRD Provinsi NTB, Jum’at (11/08).

“Sebagai salah satu implementasi dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam pemberantasan Korupsi yang terintegrasi,” kata TGB..

Penerapan EnTebe Plan berkontribusi pada ikhtiar melakukan pembenahan perencanaan dan tata kelola keuangan daerah k earah lebih transparan. “Agar terhindar dari praktek-praktek tidak bertanggung jawab atau KKN, “ TGB.

Peluncuran eNTeBe plan tersebut, selain dihadiri Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD,  Wakil Gubernur H. Muh Amin, SH.M.Si bersama seluruh Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, juga  dihadiri oleh Kepala Satuan Tugas Unit Korsub  Pencegahan KPK,  Asep Rahmat Suwanda.

Dipaparkannya,  pemberantasan korupsi terintegrasi berjalan baik apabila didukung komitmen pimpinan daerah, baik itu gubernur, bupati/walikota maupun kepala dinas/badan/kantor.  Sistem dan tata kelola keuangan yang baik, seperti e-Planning salah satu komponen yang mendukung program pencegahan korupsi.

“Namun kedua komponen tersebut tidak berjalan baik tanpa disertai integritas pelaksana,” katanya.

Program e-planning terdapat tujuh kondisi yang diharapkan mampu dilaksanakan. Pertama, dokumen perencanaan yang disusun merupakan dokumen yang bersih dari intervensi kepentingan berbagai pihak.  Kedua, diharapkan konsistensi antara dokumen yang disusun.

Ketiga, perencanaan yang dilakukan harus berorientasi pada sasaran.  Keempat, bahwa dalam penyusunan perencanaan tersebut tidak ditemukan duplikasi program kegiatan. Kelima adanya kejelasan struktur kinerja. Dan keenam  tidak terdapat kesalahan penganggaran.

“Yang ketujuh, APIP mampu melakukan pengawasan dari tahapan perencanaan,” jelasnya.

Peluncuran aplikasi Entebe Plan sejatinya merupakan salah satu tindak lanjut penandatangan  komitmen bersama program pemberantasan korupsi teriintegrasi.

Komitmen tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang bersama pimpinan DPRD dan seluruh bupati/waliota bersama Ketua DPRD kab/kota se-NTB pada tanggal 9 Mei 2017 yang lalu, atas prakarsa KPK RI.

AYA/Hms

—

Di NTB, sejak Juni 2017 sedikitnya terdapat 89 kasus kekerasan terhadap anak

MATARAM.lombokjournal.com — Momentum Hari Anak Nasional menjadi ajang semua prangh untuk saling mengingatkan, tugas pemerintah sama dengan tugas para orang tua dan guru, yakni menyiapkan generasi-generasi yang berkualitas.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. H. Rosiady H. Sayuti menegaskan itu saat membuka acara peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2017 di Balai Sosial Asuhan Anak, Kamis (10/8/17) siang.

Sekda menegaskan, intervensi lembaga keluarga dan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) pun sangat diperlukan. “Terutama guna menjamin tumbuh kembang anak yang searah dan seimbang agar terlahir anak yang sehat, cerdas dan berkualitas,” katanya.

Pada acara bertema”One Day For Children” ini, Sekda NTB berpesan kepada seluruh anak-anak yang hadir agar terus belajar tanpa henti. “Belajarlah sejak dari buaian ibu sampai ke liang lahat,” ajak Pak Ros.

Sebellumnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB yang diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Hj. Fitri menyampaikan, permasalahan sosial pada anak begitu kompleks. Karenanya, diperlukan program berkelanjutan dan peran serta seluruh masyarakat.

“Permasalahan anak di bangsa ini tergolong sebagai status yang luar biasa, dengan demikian harus ada penanganan dan perhatian khusus dari semua pihak,” ujarnya.

Sejak Juni 2017, di NTB tercatat 89 kasus kekerasan terhadap anak.  23 kasus di antaranya adalah pencabulan. permasalahan sosial, kesulitan ekonomi, kemiskinan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menyebabkan ketidak berdayaan keluarga menjalankan peran serta dalam menjaga anak-anak dari keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi.

“Setiap anak memiliki kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan hubungan dengan orang tuanya, kesejahteraan diri, keselamatan dan pengasuhan yang berkelanjutan,” ungkap Hj. Fitri.

Kepada para orang tua dan Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) sebagai lembaga yang memelihara anak-anak terlantar, diharapkan dapat memberikan bimbingan, pengertian, dan informasi bagaimana terkait cara anak-anak melindungi diri dari tindak kejahatan.

Senada dengan Sekda NTB, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI, Arief Sapta Wijaya pun berharap anak-anak dapat menjaga diri dari pengaruh negatif di lingkungan sekitar, termasuk di rumah.

Ditegaskannya, pentingnya pengawasan terhadap penggunaan media teknologi informasi seperti internet, seperti pemilihan konten dan situs yang sesuai batasan usia dan norma. Demgan demikian tidak mengganggu mental dan tumbuh kembang anak.

“Mari tumbuhkan potensi anak yang ada, agar memiliki mental yang tangguh,” tutupnya.

AYA

Hewan yang diambil dari luar Lombok harus dikarantikan dulu

MATARAM.lombokjournal.com — Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 1438 Hijriah, Dinas Peternakan Provinsi NTB meningkatkan pengawasan terhadap  hewan sapi dan kambing secara khusus.

“Peningkatan pengawasan dilakukan guna mengantisifasi agar hewan kurban yang benar-benar sehat dan tidak terjangkit penyakit antraks,’’ kata Daldiri Spt. Msi,Kasi Zoonosis dan Kesrawan  Dinas Pertenakan NTB di Mataram, Kamis (10/7).

Peningkatan pengawasan terhadap dua jenis hewan kurban tersebut dilaksanakan rutin tiap tahun, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.

Menurutnya, saat ini hewan-hewan kurban, baik jenis sapi, kambing sudah mulai banyak di jual di pinggir-pinggir jalan. Namun sebelum dibawa ke masjid untuk disembelih wajib diperiksa oleh dokter hewan terlebih dahulu.

Insya Allah stok hewan kurban pada tahun ini dijamin cukup tersedia,’’ ujarnya, seraya memprediksi berdasarkan pengalaman tahun 2016 kebutuhan hewan kurban di NTB sebanyak 6.267 ekor sapi dan kambing sebanyak 11.105 ekor.

“Tahun lalu jumlah sapi sebanyak 6.267 ekor dan kambing sebnyak 11.105 ekor, dan kemungkinan ditahun ini jumlahnya akan bertambah” ucapnya

Lebih jauh dikemukakan, tidak ada hewan kurban yang didatangkan dari luar kota. NTB sebagai penghasil sapi bertekad tiidak akan mengambil hewan potong dari luar daerah.

“Tidak ada hewan kurban dari luar daerah. NTB sebagai penghasil sapi terbanyak dijamin gak akan ambil dari luar kota, ya paling jauh kita datangkan dari Sumbawa saja, gak dari luar NTB, ” tegasnya

Kalau pun harus mengambil hewan dari Sumbawa, setelah tiba di Mataram, Lombok selanjutnya ditempatkan di karantina. Phaknya akan melakukan pemeriksaan kembali kondisi dan kesehatan hewan kurban tersebut.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena semua hewan kurban diperiksa dulu kesehatannya biar tidak ditemukan penyakit,” pungkasnya.

BACA: Jelang Idhul Adha, Harga Sembako Stabil

AYA

Stok sembako dua bulan ke depan aman

MATARAM.lombokjournal.com – Hasil pantauan Tim Dinas Perdagangan  Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  terhadap harga kebutuhan pokok pada pasar tradisional yakni Pasar Mandalika, Cakranegara, Pagesangan dan Pasar Kebon Roek, harga sembako masih stabil.  Pantauan itu dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah.

“Sampai saat ini harga sembako pada sejumlah pasar induk di NTB  masih stabil, belum tampak adanya lonjakan,” kata Lalu Suparno, Kasi Sarana Distribusi dan Logistik Dinas Perdagangan Provinsi NTB di Mataram, Kamis (10/7).

Menurutnya, stok untuk kebutuhan dua bulan kedepan sudah aman, pun demikian dengan sembakao dan bumbu nilainya stabil.

Kondisi serupa juga terjadi pada harga daging sapi murni berkisar Rp100 ribu per kilogram  hingga Rp120 ribu pada waktu pagi.

“Pada waktu siang harga daging sapi bisa turun signifikan hingga Rp90 ribu per kilogram,” katanya.

Dengan stabilnya harga tersebut diharapkan masyarakat tidak panik menjelang Idul Adha. Jika masyarakat panik, bisa mempengaruhi lonjakan harga di pasar.  Padahal stok berbagai kebutuhan pokok di NTB aman hingga beberapa bulan ke depan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan para distributor. Mereka menyebutkan berbagai stok kebutuhan sembako di NTB saat ini masih aman,” katanya.

Jika terjadi kenaikan yang dilakukan oknum-oknum tertentu, pihaknya akan melakukan tindakan dari instansi terkait.  “Namun, sampai saat ini belum pernah ditemukan adanya oknum yang nakal tersebut,” pungkasnya

BACA : Dijamin Hewan Korban Bebas Antrax

AYA

Masyarakat Lombok Tengah suka cita dengan dimulainya pembangunan Politekpar Negeri Lombok di Lombok Tengah

LOTENG.lombokjournal.com —  Untuk pertama kalinya, pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Politekpar) dimulai dengan acara istigosah.

Ribuan masyarakat Desa Puyung bersama Mahasiswa Politeknik Pariwisata Negeri Lombok dan ASN Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengikuti istigosah di areal pembangunan kampusnya, di Desa Puyung Lombok Tengah, Kamis (10/8).

Selain ungkapan syukur, istigosah diselenggarakan memohon keselamatan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan Kampus Politeknik Pariwisata tersebut, sekaligus wujud dukungan dan suka cita masyarakat menyambut pembangunan sekolah pariwisata bertaraf internasional.

Saat doa yang dipimpin TGH. Makrif Makmun tersebut, hadir Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si, Deputi Kementrian Pariwisata RI Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Sumber Daya Manusia, Prof. Ahman Syah, Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT., Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Tengah.

Wagub H. Muh. Amin menegaskan, pembangunan Poltekpar Negeri Lombok merupakan ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Poltekpar di NTB untuk menghasilkan pelaku-pelaku pariwisata yang handal.

“Ini merupakan investasi besar kita,” ujar wagub.

Pembangunan sumber daya manusia akan berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ke depan. Investasi SDM dikatakan jauh lebih penting, sedang investasi infrastruktur sifatnya terbatas. “Dalam jangka tertentu bisa pudar atau rusak,” ujar Wagub.

Masyarakat dihimbau bersama-sama menjaga kelangsungan pembangunan Poltekpar, agar berjalan lancar sesuai target tahun 2017 sudah dapat digunakan.

Sebelumnya Bupati Lombok Tengah H. Suhaili FT, SH mengungkapkan, Poltekpar bertarap internasional ini diharapkan membukan wawasan dan pemahaman masyarakat Kabupaten Lombok Tengah akan terbuka wawasan atas kemajuan pariwsata.

“Poltekpar Negeri Lombok ini merupakan terbesar ke enam di Indonesia. Ini membuktikan perhatian pemerintah begitu besar kepada NTB, khususnya Lombok Tengah. Termasuk dengan ditetapkannya sebagai prioritas dari 10 KEK di Indonesia,” ungkapnya penuh kebanggaan.

“Ini sebagai sebuah harapan baru dalam ikhtiar mewujudkan masyarakat yang Beriman, Berdayasaing dan Bermutu di Bumi Tatas Tuhu Trasna”, katanya.

Pembangunan Kampus Poltekpar Negeri Lombok dengan luas lahan 20 hektar tersebut, akan menghabiskan anggaran Rp 1,5 Triliun. Pada akhir tahun 2017 sudah bisa digunakan karena ditargetkan 28 ruang kuliah sudah bisa dibangun. Tahun berikutnya pembangunan Laboratorium Poltekpar dengan anggaran Rp 180 Milyar.

Penjelasan itu disampaikan Deputi Kementrian Pariwisata Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Sumber Daya Manusia, Prof. Ahman Syah, saat menyampaikan sambutannya.

“NTB sebagai daerah pilihan dalam pengembangan pariwisata, setelah Wakatobi dan Danau Toba. Karena saat ini NTB fokus dengan pengembangan wisata halal,” tambah Ahman.

Saat ini pembangunan sektor pariwisata menjadi prioritas utama di Indonesia. Selain ditargetkan sebagai sumber devisa terbesar, diharapkan sektor pariwisata tidak merusak lingkungan dan memiliki dampak paling cepat dalam mensejahterakan masyarakat.

“Kampus Poltekpar di NTB ini akan menjadi termegah di Indonesia,” ujarnya.

Ahman mengakui, untuk vpertama di Indonesia pembangunan Poltekpar diawali dengan Istigosah.

AYA

Banyak provinsi minta, hanya NTB yang dilirik sebagai lokasi pelaksanaan Diklatpim

MATARAM.lombokjournal.com — Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menunjuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II. Pendidikan dan pelatihan ini memberi pelatihan bagi pejabat setara eselon II, seperti Kepala Dinas, Badan dan Kepala Instansi lainnya.

Pemerintah Provinsi NTB di bawah Kepemimpinan TGB – Amin dinilai memiliki kelebihan dan kesungguhan dibanding daerah lainnya. “Banyak provinsi lain kami tolak,” kata Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M. Si. saat membuka Pelaksanaan Diklatpim Tingkat II angkatan ke-43 Tahun 2017, di Wisma Tambora BPSD Provinsi NTB, Rabu (9/8).

“Provinsi NTB memiliki kelebihan dan menunjukkan kesungguhan, maka kami pilih sebagai lokasi pelaksanaan Diklatpim II,” tegasnya. Diiharapkan Diklatpim II menghasilkan lulusan yang tidak hanya berwawasan luas, tetapi memiliki jiwa perubahan yang berintegritas.

Pejabat lulusan Diklatpim II  diharapkan berperan maksimal memberikan pelayanan publik kepada dan menciptakan sistem birokrasi yang prosedurnya mudah dan cepat.  Selama ini birokrasi di Indonesia terkenal sangat membingungkan seperti komedi putar.

Suryanto menegaskan, proyek perubahan yang menjadi tugas para peserta Diklatpim II terus dilaksanakan walaupun diklat telah selesai.

“Proyek perubahan harus terus dilaksanakan pasca  diklat dan dijadikan sebagai proyek jangka menengah bahkan jangka panjang,” ujarnya.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh. Amin, SH, M. Si mengapresiasi terpilihnya Provinsi NTB sebagai lokasi pelaksanaan diklat kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II angkatan ke-43.

“Ini yang pertama kali dilaksanakan oleh Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi NTB. Sebelumnya Diklatpim II dilaksanakan di Kampus Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional di Jatinangor,” ujarnya.

Wagub sempat menyinggung peringkat pertama Indonesia dalam ketaatan masyarakat terhadap pemerintah.

“Ini adalah suatu kebanggaan dan tantangan bagi kita. Artinya masyarakat semakin kritis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah,” ujarnya.

ASN terus diupayakan dapat meningkatkan kualitas ASN, terutama dalam jabatan eselon II. Para pejabat diharapkan memiliki manajemen kerja dan kepemimpinan, yang tidak hanya mampu menyukseskan agenda reformasi birokrasi. Tapi juga siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Ketua Panitia Penyelenggara, Kepala BPSDM Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim selaku melaporkan pelatihan kepemimpinan II angkatan ke-43 kelas K diikuti oleh 60 orang.  Terdiri dari  8 orang dari instansi pusat/kementerian negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), 10 orang dari pemerintah provinsi, 13 orang dari pemerintah kota, dan 29 orang dari pemerintah kabupaten.

“Jadi, dengan Diklatpim II ini kita dapat mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi sebagai pemimpin perubahan,” ujarnya.

Pada kesempatan  itu, Wagub dan Kepala LAN menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Lembaga Administrasi Negara, tentang penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi NTB melalui penyelenggaraan kegiatan, kajian, kebijakan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara serta pendidikan tinggi, yang disaksikan oleh Sekda Prov. NTB Ir.H. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc, Ph.D

AYA

Sebanyak 640.048 jiwa di NTB terkena dampak kekeringan

MATARAM.lombokjournal.com — Data rekapitulasi wilayah terdampak kekeringan memasuki musim kemarau 2017, sebanyak 318 desa yang tersebar di 71 Kecamatan, Kabupaten Kota di NTB terdampak kekeringan.

Kepala Badan Penanggulanganan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Mohammad Rum mengungkapkan otu di Mataram, Rabu (9/8)

“Ratusan Desa dari 71 Kecamatan yang tersebar di 8 Kabupaten dan satu Kota,  Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai terkena dampak kekeringan, memasuki musim kemarau tahun 2017,” ungkapnya.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdampak sebanyak 127.940 KK, dengan total jumlah jiwa mencapai 640.048

Rum menjelaskan, Lombok Tengah termasuk Kabupaten dengan jumlah desa terdampak kekeringan paling tinggi dari keseluruhan Kabupaten/Kota di NTB.  “Sebanyak 82 desa yang tersebar di 9 Kecamatan mulai terdampak kekeringan, dengan 6 Kecamatan divantaranya paling masif terdampak kekeringan,” jelas Rum.

Urutan berikutnya Kabupaten Sumbawa, dengan jumlah desa terdampak kekeringan sebanyak 60 desa tersebar di 18 Kecamatan, Kabupaten Lombok Timur 48 Desa dengan 9 Kecamatan disusul Kabupaten lain

Terkait kondisi tersebut BPBD NTB telah melakukan melakukan Rakor yang dihadiri oleh seluruh BPBD kabupaten kota , PDAM Kabupaten Kota , TNI Polri Dinas PU Basarnas dan dinas terkait.

“Rakor tersebut merupkan langkah yang dilakukan guna penanganan masalah kekeringan,” katanya.

AYA

Gubernur menandatangani penjualan saham perusahaan tambang di daerah, karena 60 persen saham KSB dan Sumbawa lebih dulu setuju menjual saham

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur NTB, M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), hari Rabu (09/08), menyampaikan penjelasan tentang salah paham penjualan saham aset daerah, setelah sebelumnya Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat, mengkritisi kepemimpinan M Zainul Majdi – H Muhammad Amin yang dinilainya gagal.

Rahmat menilai, di periode kedua kepemimpinannya TGB  telah melakukan kesalahan karena mengatasnamakan Pemprov NTB telah melakukan penjualan saham sebanyak 6 persen yang dimiliki daerah  dengan mekanisme tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga disebut Rahmat tentang aset yang berada di Bandara Internasional Lombok yang digunakan PT Angkasa Pura (AP), yang dijual dengan perhitungan sepihak oleh Angkasa Pura.

Selain itu Rahmat juga menyebut tentang aset yang berada di Bandara Internasional Lombok yang digunakan PT Angkasa Pura (AP), yang dijual dengan perhitungan sepihak oleh Angkasa Pura. Semua aset potensial, tapi tak mempertimbangkan kepentingan ke depan.

Yang paling parah, menurut Rahmat, penjualan aset provinsi seluas 1.175 hektar yang sebelumnya dikuasai Bali Tourism Developmen Coorporation (BTDC) yang jelas-jelas memiliki hak pengelolaan (HPL) diserahkan kepada BUMN yang saat ini dikelola ITDC tanpa ada usah mengambilnya kembali.

Atas kritik tersebut TGB menjelaskan, penjualan saham daerah tersebut 40 persennya milik Pemerintah Provinsi, 40 persen milik Pemerintah Daerah KSB dan 20 persennya lagi milik Sumbawa. Penjualan saham dilakukan karena 60 persen saham yang dimiliki oleh KSB dan Sumbawa sudah disetujui untuk dijual.

“Sebelum saya tanda tangan, saya sudah lihat tanda tangan dari kedua Bupati, artinya sudah ada persetujuan. Kalau tidak ada, tidak mungkin saya tanda tangani,” jelasnya.

Ditegaskannya, penjualan saham dilakukan atas kesepakatan bersama dari Pemprov, KSB dan Sumbawa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menurut Pemerintah Provinsi, KSB dan Sumbawa lebih maslahat untuk menjual itu.

“Semua partai politik berhak untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah. Saya pribadi lebih senang berbicara secara pribadi biar lebih objektif,” tegasnya usai membuka acara bersama BPK di Mataram.

AYA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu menjalin komunikasi dan berbagi informasi dengan pihak-ppihak yang terlibat dalam kegiatan perhitungan kerugian egara

MATARAM.lombokjournal.com – Badan Pemeriksaan Keuangan RI  (BPK) menggelar Workshop “Hubungan Kerja dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penghitungan Kerugian Negara, Pemeriksaan Investigatif, dan Pemberian Keterangan Ahli,” di Mataram, NTB, Rabu (09/08)

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar Wakil Ketua BPK mengatakan, BPK dan APH (aparat penegak hukum) memiliki nota kesepahaman mengenai tindak lanjut penegakan hukum atas hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana. “BPK dan APH bekerja sama dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Bahrullah Akbar saat membuka workshop.

Selain pelaporan unsur pidana, hubungan BPK dengan APH terwujud dalam pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

“Diperlukan sinergi yang baik antara BPK dengan instansi penegak hukum agar penyelenggaraan negara Indonesia yang bebas dari praktik korupsi, dapat segera terwujud sesuai harapan dan tuntutan masyarakat,” jelas Wakil Ketua BPK.

Workshop yang diikuti Inspektorat Provinsi diwilayah timur yang Kejaksaan Tinggi di wilayah Timur, serta para Kepala Kepolisian Daerah wilayah Timur, bertujuan meningkatkan mutu tugas pemeriksaan BPK dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas kegiatan penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigatif, serta pemberian keterangan ahli.

BPK juga perlu menjalin komunikasi dan berbagi informasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigatif, dan pemberian keterangan ahli tersebut. Pihak-pihak yang terlibat itu antara lain Kepolisian RI, Kejaksaan Agung. BPKP, serta lembaga lainnya.

Pelembagaan dalam polahubungan kerja antara BPK dengan pihak-pihak tersebut, agar pelaksanaan penghitungan kerugian negara, permintaan pemeriksaan investigatif, dan pemberian keterangan ahli dapat berjalan optimal.

Workshop menghadirkan narasumber Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, Anggota BPK, Harry Azhar Azis, Auditor Utama Investigasi  BPK, Jampidsus Kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri, serta Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP

Para narasumber memaparkan materi mengenai mekanisme kerja BPK terkait penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigatif. Termasuk pemberian keterangan ahli, penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan BPK; penegasan penghitungan kerugian negara sesuai Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016; serta peranan BPKP dalam penghitungan kerugian negara.

AYA

Para Tuan Guru semasa hidupnya memberikan sumbangsih pendidikan

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan guru Bajang (TGB) mengatakan, mengajak siswa serta masyarakat Kelayu untuk senantiasa meneladani kesungguhan para Tuan Guru yang berjuang meraih cita-cita.

“Terutama bagaimana membangun pendidikan semasa hidupnya,” kata TGB saat Tasyakuran dalam rangka Hari Ulang Tahun MSDI- Yayasan Pondok Pesantren Darussa’adatain Nahdlatul Wathan Kelayu, dan pelepasan jamaah haji Kelayu Selong Kabupaten Lombok Timur, Selasa (08/08).

Pada seluruh siswa, TGB sebelumnya menguraikan salah satu yang dianjurkan Islam adalah menanamkan sikap optimisme, serta memiliki keinginan kuat meraih cita-cita setinggi mungkin.

Karena itu, TGB mengajak seluruh santri di Pondok Pesantren Darussa’adatain menggantungkan cita-cita setinggi langit dengan penuh kesungguhan.

“Cita-cita itu perlu kesungguhan dan kerja keras,” hal itu ditegaskan Gubernur TGB sambil menambahkan, kesungguhan dan kerja keras itu bisa diteladani dari para Tuan Guru.

Senada dengan TGB, Ketua Umum Muslimat NW Pusat, Dr. Siti Rohmi Jalilah menyampaikan, kerja keras dan sungguh-sungguh merupakan sikap yang harus dimiliki para kader NW, terutama para santri sebagai generasi penerus organisasi ke depan.

“Belajar sungguh-sungguh dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan kebanyakan main,” pesan Rohmi kepada santri yang hadir.

Tujuannya menurut Rohmi adalah agar bisa memberikan manfaat yang terbaik. Perkembangan sampai saat ini, madrasah semakin baik, begitu juga kader semakin banyak memberikan manfaat.

Setiba di Lokasi, Gubernur Hafizd Al-Qur’an itu disambut Pimpinan Ponpes, TGH. Muh. Haqqi, QH, BA.  Selain pimpinan Ponpes, ratusan masyarakat dan santri penuh, memadati halaman ponpes tersebut, menunggu kahadiran orang nomor satu di NTB tersebut.

Sebelum menyampaikan Tausyiah TGB terlebih dahulu melakukan peletakan batu pertama atas pembangunan salah satu ruang ponpes tersebut. Hadir saat itu sejumlah Tuan Guru, tokoh masyarakat, pemuda dan anggota FKPD lingkup Kabupaten Lombok Timur, termasuk Anggota DPR RI, Syamsul Lutfi.

Di akhir tausiahnya, TGB melepas jamaah calon haji dari Kelayu Selong Kabupaten Lombok Timur.

AYA