Ragam kopi yang dimiliki NTB — salah satu yang terbaik di Indonesia – jadi peluang bisnis menjanjikan bagi pelaku usaha di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — NTB memiliki beragam hasil kopi yang memiliki potensi ekspor. Seperti kopi Tepal, kopi Sembalun (kopi Rinjani), dan Kopi Tambora. Kopi-kopi tersebut memiliki citarasa menarik yang disukai banyak kalangan, terutama wisatawan lokal.

Bahkan Mesir pun ingin mengimpor kopi yang berasal dari NTB. Bahkan hasil produk kopi NTB akan segera diekspor ke negeri piramida.

“Kita punya kopi the best,” ujar Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani di Mataram, Selasa (15/08).

Ia mengatakan, Mesir memang minta kopi NTB.  Pihaknya tengah mengurus salah satu kopi NTB, yakni kopi Sembalun untuk diekspor ke Mesir. Kopi ini dinilai sudah memiliki kemasan yang layak dan bagus untuk standar ekspor. Selly mengaku Mesir memiliki pasaran kopi yang bagus dan luas.

Sebab itu Mesir menjadi salah satu tujuan ekspor kopi-kopi NTB. “Kopi NTB tak harus dinikmati oleh orang NTB saja,” tegasnya

Ke depannya Selly ingin kopi NTB bisa melanglang buana di internasional. Terlebih lagi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini. Era ini memberi ruang yang luas untuk memasarkan hasil produk kopi NTB di dunia.

Ia juga mengatakan, selain ekspor kopi, ia juga akan mengusahakan untuk ekspor beberapa pengolahan pangan lainnya. Disamping menyiapkan ekspor kopi ke luar negeri, pangsa pasar lokal juga tak kalah penting. Di era MEA tentu banyak kopi dari berbagai daerah maupun luar negeri yang masuk ke NTB.

“Ini yang terus kita promokan ke berbagai pengusaha lokal juga,” pungkasnya.

AYA

Kontribusi JKN KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 triliun, dan di tahun 2021 bisa mencapai angka Rp289 triliun.

Jakarta.lombokjournal.com – Setelah berjalan 3,5 tahun ternyata program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian.

Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun.

Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp 289 triliun.

Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI, Teguh Dartanto yang juga hadir dalam kegiatan Public Expose tersebut , mengatakan dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan.

Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan program JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman).

Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia.

Mutu modal manusia merupakan faktor penting dalam per tumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap antara lain:  jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi dan alat kesehatan Rp10,3 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun.

Industri makana dan minuman terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun.

Teguh mengatakan bertambahnya peserta JKN-KIS akan meningkatkan investasi di sektor kesehatan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan. Hal itu mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan. Ujungnya, memacu perekonomian Indonesia menjadi semakin berkembang.

Dampak JKN-KIS terbesar yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat dan berumur lebih panjang. Kondisi itu mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang.

“Program JKN-KIS akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,9 tahun. Program JKN-KIS berkontribusi sebesar 0.84% dari total PDB Indonesia, kenaikan 1 % kepesertaan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1juta/tahun/kapita,” urainya.

Di bidang ketenagakerjaan, program JKN-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta orang pada tahun 2016 dan akan meningkat jadi 2,56 juta orang tahun 2021. Penciptaan lapangan kerja itu ada dibeberapa sektor seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) sebesar 864 ribu orang (2016) akan meningkat menjadi 1,348 juta orang (2021).

Untuk sektor industri farmasi, penciptaan lapangan kerja sebesar 27,2 ribu orang (2016) dan berpotensi meningkat menjadi 42,5 ribu orang (2021). Industri makanan dan minuman sekitar 34,1 ribu orang (2016) dan 53,3 ribu orang (2021).

Menurut Teguh, dampak program, JKN-KIS akan semakin besar seiring banyaknya RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bila sebelum program JKN-KIS pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada puskesmas dan klinik-klinik kecil, sekarang akses mudah ke RS besar.

Dengan sistem yang sudah mulai terbangun dengan baik di tahun ke-4 pelaksanaan JKN-KIS ini menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan. Kompetisi ini akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik.

Pencapaian universal health coverage (UHC) di tahun 2019 diproyeksikan akan menghasilkan output sebesar 289 triliun rupiah dan kesempatan kerja untuk 2,4 juta orang.

Rr

Sumber : Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat

 Peningkatan 1 persen cakupan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1 juta/tahun/kapita.

Jakarta.lombokjournal.com –  

Bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program ini membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat mendapat Jaminan pelayanan kesehatan.

Secara bertahap, Program JKN-KIS pun terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta.

Saat ini, jumlah peserta yang mengikuti Program JKN-KIS lebih dari 180 juta jiwa, atau lebih dari 70 persen dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.

Laporan audited akhir tahun 2016 memberikan gambaran bahwa program JKN-KIS sangat dirasakan masyarakat. Ini terlihat dari pemanfataan kartu BPJS Kesehatan di 2016 sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 2014 sebanyak 92,3 juta, dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta.

Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik  pratama, dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan, untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta. Bila ditambah angka rujukan sebesar 15,1 juta, maka total pemanfaatan JKN-IS adalah 192,9 juta.

Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan Program JKN-KIS terwujud penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Dari mana sumber APBN tersebut, tentu saja salah satunya dari pajak.

Kehadiran Program JKN-KIS merupakan wujud dari kehadiran negara kepada rakyatnya. Pemerintah telah mewujudkan amanat undang-undang yaitu dengan menjalankan program JKN-KIS. Tanpa waktu yang lama program ini sudah dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat.

“Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bagi masyarakat yang sehat program ini memberikan berkontribusi positif terhadap perekonomian,” ujar Direktur  Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dalam kegiatan Public Expose Kontribusi Program JKN-KIS dalam mengisi 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia, baru-baru ini di Jakarta.

Fachmi menambahkan, program JKN-KIS bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Melalui program JKN-KIS masyarakat miskin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit. Kemudian, masyarakat yang tidak miskin akan terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis.

“Dengan adanya program JKN-KIS orang miskin tidak bertambah miskin ketika sakit dan orang yang tidak miskin dapat terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis,” pungkasnya.

(Bersambung)

BACA :

72 Tahun kemerdekaan Indonesia: Program JKN-KIS Meningkatkan Mutu Modal Manusia (2)

Forum Anak Indonesia Provinsi NTB membacakan Suara Anak NTB yang berisi harapan mereka tentang perlindungan, dan dukungan mencapai cita-cita

MATARAM.lombokjournal.com – Dukungan dan peran keluarga sangat diperlukan untuk masa depan anak, hingga mereka tumbuh menjadi generasi yang meraih kesuksesan.

“Keluarga merupakan pilar utama seorang anak mendapatkan pendidikan serta membangun masa depan,” kata Sekretaris Daerah Prov. NTB ir. H. Rosiady H. Sayuti, Ph.D menegaskan hal tersebut saat Puncak Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi NTB di Taman Budaya, Provinsi NTB, Senin (14/8).

Keluarga juga tempat bagi anak mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak masa depannya. Sehingga, perlindungan seorang anak berawal dari keluarga, termasuk melindungi dan mewujudkan cita-citanya.

Di hadapan sekitar 2000 anak, Pak Ros sapaan akrab Sekda tersebut memotivasi anak akan pentingnya memiliki cita-cita untuk meraih keberhasilan. “Kita tidak akan berhasil jika kita tidak punya cita-cita,” ujarnya saat itu.

Sekda yang didampingi oleh isteri Hj. Ikhsanti Komala Rimbun Rosiady Sayuti mengatakan anak-anak NTB masih memiliki waktu yang panjang untuk bisa menjadi orang berhasil dan meraih kesuksesan. Karenanya, Sekda meminta anak-anak tersebut untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan belajar untuk memperdalam ilmu demi meraih apa yang dicita-citakan.

“Saya doakan supaya anak-anak menjadi anak yang rajin belajar, berhasil mencapai cita-citanya dan selalu bertaqwa kepada Allah SWT,” harapnya.

Saat itu Sekda mengukuhkan Pengurus Forum Anak NTB Periode Tahun 2017-2018. Sebelum dikukuhkan, Forum Anak Indonesia Provinsi NTB membacakan Suara Anak NTB yang telah dirumuskan beberapa waktu lalu, yang berisi harapan mereka tentang perlindungan, dan harapan mencapai cita-cita.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Ir. Hartina, M.M selaku Ketua Panitia menyampaikan, tema yang diusung dalam memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2017 adalah Perlindungan Anak Dimulai Dari Keluarga dengan tagline Saya Anak NTB, Saya Gembira.

“Peserta yang hadir sebanyak 2.000 anak yang terdiri dari siswa PAUD, TK, SMP/Sederajat, SMA/sederajat,” ujar Hartina.

Rangkaian kegiatan Puncak Hari Anak Nasional Tingkat Prov, NTB diramaikan dengan Lomba mewarnai yang diikuti oleh Anak PAUD, TK, dan SD sebanyak 300 anak, Kampung Ramah Anak yang diisi dengan permainan tradisional, Kumpul Bareng Anak yang berisi kegiatan berbagi informasi tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

AYA/Hms

ASN diminta kompak, agar pembangunan dan pembinaan masyarakat berjalan baik

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH.,M.Si berharap, kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan baik, dan bagi ASN agar tetap kompak melaksanakan tupoksi masing-masing,

Wagub menyampaikan itu saat melantik dan mengambil sumpah/janji 177 pejabat lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (14/8/17). “Insyallah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan terus terpelihara dan terjaga,” katanya.

Kata wagub, momen mutasi merupakan bagian dari komitmen, dimana pun ASN  ditempatkan harus dapat diterima dengan baik, dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada sesuatu yang tetap, pasti ada perubahan.

Saat menyinggung penetapan APBDP, Wagub menegaskan agar seluruh ASN melakukan evaluasi sejauh mana realisasi fisik dan keuangan sampai bulan Agustus. Diharapkannya, bulan November dan Desember tidak ada program kejar tayang

“Lakukan koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota, pastikan koordinasi tersebut produktif bagi penyerapan anggaran kita”, tegas Wagub.

Wagub juga mengingatkan, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat sangat penting. Begitu daerah baik maka Pemerintah Pusat juga pasti akan mengapresiasi. Kritikan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat diminta direspon dengan baik, tidak perlu berlebihan.

“Daerah kuat negara juga akan kuat, pemerintah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk merespon”, pungkas Wagub.

Pelantikan dan pengambilan sumpah itu dihadiri Sekretaris Daerah Prov. NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc., P.hd dan Asisten Adm umum dan kesra Drs. Bachruddin, M.Pd ini.

Dari 177 pejabat lingkup Pemprov NTB yang dilantik, rinciannya jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) 5 orang, jabatan administrator (Eselon III) 52 orang dan jabatan pengawas (Eselon IV) 120 orang.

AYA/Hms

ASN yang akan maju dalam Pilgub NTB 2018 tidak dilarang, tapi diminta mengedepankan semangat politik yang santun

MATARAM.lombokjournal.com  –  Aparatur Sipil negara (ASN) yang ikut meramaikan bursa Pilgub (Pemilihan Gubernur) 2018 tidak dilarang. Tapi Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi atau Tuan guru Bajang (TGB) mengingatkan, agar mengedepankan semangat politik yang santun.

“Kalau ikut politik, juallah gagasan, jangan saling mencari cari kesalahan,” singgung TGB Dalam Rapat Pimpinan bersama seluruh Kepala OPD di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Senin (14/08).

“ASN berada dalam lingkaran sistem yang bekerja mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Bukan justru meraih tujuan dengan cara-cara menyakiti yang pada akhirnya merugikan masyarakat,’ tegas TGB yang saat itu didampingi Wakil Gubernur H. Muh Amin dan Sekda NTB, Ir.H.Rosiady Sayuti, P.hD.

Dalam rapat pimpinan itu TGB mengajak seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTBterus meningkatkan kinerjanya. Dalam menanggapi kritik masyarakat, agar diterima dengan baik dan direspon dengan menunjukkan  kinerja yang lebih baik.

“Jikapun kritik itu perlu dijawab, maka jawablah dengan cara-cara yang mencerdaskan,” kata gubernur..

Saat itu, TGB melarang dan mengingatkan  jajarannya, agar tidak saling “berbalas pantun” dalam menghadapi kritik dari pihak mana pun. Karena hal itu akan membingungkan masyarakat.

Seluruh Kepala OPD diminta lebih fokus upaya pencapaian  indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018.

“Ini masih ada  sisa waktu setahun untuk memenuhi target –target yang belum tercapai,” ujar TGB, sambil mengingatkan jajarannya mencermati seluruh indikator dalam RPJMD tersebut.

Saat ini berkembang isu, seolah-olah seluruh indikator kinerja RPJMD belum tercapai. Padahal kenyataannya, dari 31 indikator yang ada, sebanyak 20 indikator  sudah mencapai target yang ditetapkan. Hanya menyisakan 11 indikator yang perlu mendapat perhatian dan kerja keras.

Dari 11 indikator tersebut, diminta dalam yang masih tersisa ini agar digenjot pelaksanaannya, sehingga pada akhir RPJMD NTB tahun 2018 nanti seluruh indikator telah tercapai dengan baik.

Kepada OPD teknis, yang bertanggung jawab dalam pencapaian indikator kinerja RPJMD  tersebut, agar  meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi antar sektor.

“Capaian kinerja itu agar mengedepankan aspek kualitas dan kuantitas yang seimbang,” tegas gubernur.

Hal-hal yang selama ini belum tuntas, seperti program pengalihan urusan pemerintahan yang sedang ditangani, misalnya Dinas Kehutanan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kelautan, Perijinan dan lain-lain.

“Hal-hal yang belum tuntas, segera selesaikan,” tegas Gubernur.

AYA/Hms

Mengantisipasi ancaman kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta perkuat kapasitas, dan perbesar alokasi anggaran

MATARAM.lombokjournal.com  — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) minta mobilisasi distribusi air bersih lebih ditingkatkan, khususnya bagi daerah-daerah yang mengalami kekeringan.

TGB menyampaikan, cuaca saat ini terkadang tidak bisa diprediksi. “Kekeringan dari waktu ke waktu melanda termasuk perubahan cuaca ini kan kita tidak bisa kita prediksi, seminggu hujan, terus tiba-tiba kemarau,” ujar TGB di Mataram, NTB, Senin (14/8).

Pemprov NTB dan BPBD NTB memiliki jadwal penanganan rutin terhadap beberapa daerah yang kerap dilanda kekeringan. Namun, belum seluruh wilayah bisa diantisipasi dengan pembangunan sumur bor atau sarana irigasi yang baru.

“Kita tangani dengan melakukan mobilisasi mobil tangki ke daerah-daerah terdampak,” lanjut TGB.

Atas peningkatan intensitas kekeringan di NTB tiap tahunnya, BPBD NTB dimintanya lebih maksimal melakukan antisipasi.

“Saya harap BPBD NTB bisa memperkuat kapasitas, dan perbesar alokasi anggaran untuk ini,” kata TGB.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan rekapitulasi bencana kekeringan yang melanda NTB selama 2017. Kepala BPBD NTB Muhammad Rum menyampaikan, dari 10 kabupaten/kota di NTB, hanya Kota Mataram yang tidak terdampak kekeringan.

Tercatat bencana kekeringan selama tahun melanda 818 desa yang berada di 71 kecamatan di yang ada di 9 kabupaten/kota di NTB.

Rum mengatakan, dari hasil rekapitulasi tersebut, terdapat 640.048 jiwa dari 127.940 kepala keluarga yang ada di NTB  terdampak kekeringan.

Rum minta BPBD kabupaten/kota untuk melakukan upaya jangka pendek dengan droping air bersih.

“Tapi untuk program menengah dan panjang, cari langkah yang dibutuhkan untuk selesaikan masalah ini sehingga jangan setiap tahun kita droping air terus,” ujar Rum.

Rum menambahkan, BPBD kabupaten/kota meminta anggaran untuk membuat sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan pada masa mendatang. Menurut Rum, hal ini memungkinkan dilakukan dengan sinergitas antara BPBD kabupaten/kota, provinsi, dan juga pusat.

Langkah yang lain, kata Rum, memanfaatkan keberadaan bendungan-bendungan besar yang ada di NTB dengan menarik pipanisasi dan bekerja sama dengan PDAM. Nantinya, PDAM akan melakukan pengolahan ini untuk meneruskan air ke rumah-rumah penduduk.

Rum memaparkan, bencana kekeringan yang melanda NTB tidak lepas dari masifnya kerusakan hutan. Kondisi hutan di NTB dikatakannya sudah.

Saat musim kemarau, hutan berperan penting sebagai wadah menyimpan air. Namun, saat ini hal itu tidak berjalan maksimal. “Saat ini banyak sumber air yang debitnya terus menurun drastis bahkan sampai 40 persen akibat tidak terpeliharanya hutan,” ungkapnya.

Sekarang pohon-pohon di hutan sudah tumbang karena illegal loging. “Saat musim hujan kita kebanjiran, ketika kemarau kita kekeringan,” kata Rum.

AYA/hms

Jumlah kunjungan peserta BPJS Kesehatan ke poli RSUD Mataram, tiap hari mencapai hingga 600 pasien

MATARAM.lombokjournal.com – Pasien peserta BPJS Kesehatan yang menjalani rawat inap di RSUD Mataram, tiap hari mencapai hingga  50 orang pasien. Jumlah kunjungan dan rawat inap pasien peserta BPJS Kesehatan itu disampaikan Kepala Instalasi Klaim Jaminan Kesehatan RSUD Mataram, Saeful pada Lombok Journal, Senin (14/8).

Saeful menjelaskan, klaim yang harus dibayar BJS Kesehatan tiap tahun terus meningkat. Sebelumnya pada tahun 2016, pihak BPJS Kesehatan membayar klaim dalam setahun baru mencapai Rp86 miliar.

“Tiap tahun jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan terus meningkat,” jelasnya di ruang Kehumasan RSUD Mataram .

Memang, hingga kini jumlah pasien terbanyak merupakan peserta BPJS Kesehatan. Dari keseluruhan jumlah pengunjung poli RSUD Mataram, sebanyak 85 persen berasal dari peserta BPJS Kesehatan.

Saat ini, pasien yang menjalani rawat inap sebanyak  90 persen juga merupakan peserta BPJS Kesehatan, baik peserta mandiri maupun pasien PBI (Penerima Bantuan Iuran). “Kebanyakan memang pasien kelas tiga,” kata Saeful.

Pihak RSUD Mataram menegaskan, soal pelayanan tak ada perbedaan antara peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum. Apalagi pihak pimpinan di RSUD Mataram menekankan, pentingnya mendahulukan pelayanan pasien.

Kasubag Kehumasan RSUD Mataram, Lalu Hardimun mengungkapkan, sering terjadi pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengunjungi poli belum memahami prosedur.  Misalnya, untuk berobat ke layanan fasilitas kesehatan lanjutan harus ada rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, baik melalui puskesmas maupun dokter mitra BPJS Kesehatan.

Karena tidak menempuh prosedur, pasien harus membayar biaya pengobatan. “Kalau sudah sesuai prosedur, sama sekali tidak ada biaya tambahan,” jelas Lalu Hardimun.

Ia juga mencontohkan kasus komplain yang disampaikan peserta BPJS Kesehatan. Misalnya, ada pasangan suami istri sudah menjadi peserta mandiri. Saat istri melahirkan, dan kemudian bayinya membutuhkan perawatan, tidak serta merta bayi tersebut masuk sebagai peserta.

Kalau bayi tersebut sudah diproses sebagai peserta mandiri, baru bisa bebas biaya perawatan. “Kecuali bagi pasien PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah. Pihak pemerintah daerah yang membayarkan,” jelas Lalu Hardimun.

Rr

Banyak jemaah calon haji lanjut usia, dianjurkan selalu patuhi arahan

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) saat melepas jemaah mengingatkan, agar calon haji menjaga niat dalam proses ibadah mulia memenuhi panggilan Allah. Ia juga mencontohkan, di antara rukun ibadah  hanya niat saja  yang selalu dijaga diawal sampai akhir.

“Kokohkan niatnya,  saat lemah ingat niat untuk penuhi panggilan Allah. Insyaallah langsung sehat,” kata TGB saat melepas secara simbolis 455 orang jemaah calon haji lainnya Kloter I Embarkasi Lombok  1438H/2017 di Asrama Haji NTB di Mataram, Jumat (11/8) malam.

TGB berpesan kepada  para jemaah calon Haji agar menjaga  Kelapangan hati, tetap bersabar dan mengikuti arahan yang ada. “Dengan melaksanakan petunjuk-petunjuk tersebut insyaallah selamat,” katanya.

Banyak di antara calon haji ini telah berusia lanjut.  Baiq Mariah, berusia 104 Tahun, tidak menyurutkan niatnya nenunaikan ibadah Haji. Nenek asal  Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat itu tercatat sebagai  jemaah calon haji tertua asal NTB tahun ini.

Jemaah calon haji yang tercatat termuda adalah  Zainul Islah (18 tahun) asal Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Pelepasan jemaah calon haji ditandai penyerahan secara simbolis bendera merah putih kepada perwakilan pimpinan rombongan. Kloter pertama yang dilepas secara simbolis tersebut berjumlah 455 orang dan akan langsung diterbangkan dari Lombok Internasional airport, pada hari Sabtu, 12/8-2017 pukul 08.00 Wita.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, H. Nasruddin, M.Pd melaporkan, jumlah calon jamaah Haji NTB tahun 2017 sebanyak 4.514 orang, gagal berangkat 4 orang karena 2 meninggal dan 2 sakit sehingga jumlah seluruhnya yang berangkat 4.510 orang yang dibagi dalam 11 Kloter.

Selama 24 Jam calon jamaah haji di tampung di Asrama Haji  untuk pemeriksaan kesehatan terakhir, pembinaan manasik  dan penyelesaian administrasi, ujarnya.

Hadir pada acara pelepasan, anggota DPD RI Dapil NTB, Diah Ratu Ganevi, Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahali Fikri, Ketua MUI NTB dan Ketua Ormas-ormas Islam seperti NU NTB, Muhammadiyah NTB, dan Nahdathul Wathan.

AYA

Rakyat Indonesia telah jauh dari nilai luhur Pancasila, dan para elit bangsa pun hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya

MATARAM.lombokjournal.com – Ketua MPR RI, Dr. H. Zulkifli Hasan, SE. MM, menegaskan lunturnya nilai-nilai Pancasila itu  di hadapan ratusan peserta sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kantor Tarbiyah Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram, Jum’at (11/8).

Lunturnya nilai-nilai Pancasila yang merupakan idiologi bangsa Indonesia itu menimbulkan berbagai permasalah NKRI. Mulai korupsi, keributan-keributan, saling hujat yang tidak berkesudahan, dan demokrasi kita hanya dinilai dengan materi saja.

“Prilaku elit-elit bangsa ini hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya,” tegasnya.

Zulkifli mengajak masyarakat Nusa Tenggara Barat menjaga dan merawat  idiologi Pancasila.

“Saya sebagai ketua MPR RI memiliki kewajiban, untuk merawat empat pilar kebangsaan itu agar terjaga dan berjalan dengan baik dalam prilaku hidup masyarakat Indonesia, khususnya di NTB ini,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan tiga syarat yang harus dimiliki suatu negara bila mau maju.

Rakyatnya  menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya alamnya,  kemudian adanya kerjasama, rasa aman dan damai. Berikutnya, adanya nilai-nilai luhur bangsa yang dipedomani dan diamalkan bersama secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan menjadi negara maju, kuat dan disegani negara  lain bila kehidupan berbangsa dan bernegaranya sesuai nilai-nilai luhur dari dasar negara kita Pancasila.

“Taat terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi kita serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika,” katanya

Mendampingi kunjungan kerja Ketua MPR-RI saat itu Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si bersama Pimpinan Daerah Persatuan Tarbiyah, H. Ahmad Rusni, SE., MM., M.Pd dan pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Indonesia, Drs. H. Basri Bermanda,

Wakil Gubernur NTB dalam sambutannya percaya, adanya sosialisasi empat pilar kebangsaan akan memberikan manfaat bagi NTB. “Saya yakin dan menjamin masyarakat NTB tetap berpegang teguh kepada pancasila dan NKRI,” katanya.

Dikatakan wagub, NTB yang dikenal daerah seribu masjid, meski mayoritas penduduknya 90 persen muslim, namun kerukunan antar umat beragama terjaga.

Diharapkannya, beragaman sebagai modal besar membangun negara. Terpeliharanya kerukunan merupakan potensi besar membangun dan mengelola sumber daya alam

AYA