Lomba Gendang Beleq, Marching Band dan Drum Band antar pelajar tingkat SMA/SMK/MA, SMP/MTs dan SD/MI Tahun 2017, dijadikan medium pembinaan mengasah bakat dan minat pelajar dalam berseni-budaya.

MATARAM.lombokjournal.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D  membuka Lomba Gendang Bele’, Marching Band dan Drum Band Tingkat SMA/SMK/MA, SLTP/MTs dan SD/MI di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (24/08).

Lomba yang digelar itu bertujuan menumbuhsuburkan  semangat cinta tanah air dan membentuk generasi muda yang berkepribadian luhur dan berkarakter budaya.

Sekda menegaskan, berkompetisi tidak hanya untuk mencari juara. Namun, kompetisi  juga harus dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkembangkan bakat yang ada.

“Melalui kompetesi, seluruh bakat yang dimiliki seseorang, khususnya pelajar harus senantiasa diasah. Terlebih bakat yang dimiliki tersebut selalu mendapat pembinaan, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal,” katanya.

Sekda yang akrab disapa Pak Ros itu lebih lanjut mengatakan, bahwa lomba sangat perlu untuk melihat apakah kita sudah hebat atau masih jalan di tempat.

“Inilah tempat untuk mengetahui apakah kemampuan kita sudah memiliki kemajuan atau tidak,” tegas Sekda di hadapan ratusan peserta lomba yang hadir. Diharapkannya kemampuan yang dimiliki pelajar tersebut dapat berkembang terus sehingga dapat bersaing di tingkat nasional.

Sekda juga menjelaskan Gendang Beleq yang menjadi alat musik kebanggaan suku sasak tersebut merupakan warisan budaya yang harus tetap terjaga. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan mewariskan kemampuan bermain Gendang Bele’ kepada pelajar.

“Ini adalah aset kita yang dapat menjadi salah satu daya tarik wisata kita,” pungkas Sekda.

Ketua Panitia Penyelenggara, Athar, SH. Melaporkan, penyelenggaraan lomba tersebut agar pembinaan kesenian Gendang Bele’ dan Marching Band dapat terlakasana secara terarah dan berkesinambungan.

Lomba itu digagas Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, melibatkan sekitar 40 group Gendang Bele’ dan Marching Band dari berbagai tingkatan pendidikan. Waktu efektif lomba itu berlangsung delapan hari. Namun, jadwal display dan penilaiannya akan berangsung empat bulan, yaitu Agustus sampai September 2017.

AYA/Hms

–

Kejurnas TIME Rally Tahun 2017 memperkuat komitmen untuk melakukan promosi maupun pencitraan ke dalam, maupun di tingkat nasional dan Internasional.

MATARAM.lombokjournal.com — Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB kembali menyelenggarakan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) TIME Rally Tahun 2017, setelah menyelenggarakan kejuaraan serupa tahun 2015 dan 2016.

Pada tahun 2017 ini, ada lima putaran ditetapkan dan putaran llI dilaksanakan di NTB. Sebelumnya telah digelar di Sulawesi Selatan (putaran I, Kalimantan Selatan (putaran II. Putaran IV dan V diselenggarakan di Kalimantan Timur dan Bali).

Penyelenggaraan tahun 2017 di NTB, IMI NTB meningkatkan keterlibatan banyak pihak, terutama bagimana program IMI Nasional ini bersinergi dengan progam-program unggulan Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam kesempatan tahun in, Kejurnas TIME Rally masuk mendukung program pariwisata Nasional “Pesona indonesia.” Dan di NTB melalui event “Bulan Pesona Lombok Sumbawa 2017” yang siap digelar Sabtu-Minggu, (26-27 Agustus). IMI NTB bersama Dinas Pariwisata NTB sepakat dengan nama event Pesona Mandalika Lombok Rally Wisata 2017.

Kepala Dinas Pariwisata NTB H.L Moh Faozal mengutarakan, Mandalika menjadi pilihan karena kawasan wisata unggulan tersebut menjadi icon pariwisita bahkan ke depan kawasan Mandalika (ITDC) akan menjadi icon pariwisata Indonesia bahkan dunia.

Untuk itu Pemprov NTB bersama IMI Pusat maupun IMI NTB, ikut memiliki tanggung jawab mendukung program pengembangan pariwisata Mandalika itu. Kadispar berharap, event nasional ini memberi dampak luas terutama andil mempercepat kemajuan pariwisata Provinsi NTB.

Pemprov NTB semakin memperkuat komitmen untuk berkesinambungan melakukan promosi maupun pencitraan ke dalam maupun di tingkat nasional dan Internasional. Dan konsisten menggelar event-event berkualitas, termasuk sposrt tourism seperti program IMI ini dengan memperkuat sinergisitas dengan berbagai stakeholders.

Ketua IMI Provinsi NTB M. Nur Haedin menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTB yang mendukung program IMI Nasional ini. Tentunya 1MI tidak bisa berdiri sendiri dengan programnya mengembangkan olahraga mobil roda empat.

“Kemajuan olahraga mobil MI akan sulit tercapai jika tidak melakukan sinergi dengan program-program lain,” kata Haedin.

Untuk itu lah lMi NTB berupaya meningkatkan penyelenggaraan Kejurnas TME Rally, dan tahun ini ada 4 misi yang disinergikan yakni misi olahraga prestasi roda empat (mobil), promosi pariwisata, kampanye keselamatan di jalan (road safety campaign), dan aksi sosial.

Untuk menyukseskan nya, IMI NTB bekerjasama antara lain dengan Dinas Pariwisata NTB, Dinas Pehubungan NTB, Ditlantas Polda NTB, Angkasa Pura Lombok International Airport, dan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi NTB.

Dimana olahraga TIME Rally merupakan program IMI di bidang roda empat yang sudah cukup lama berlangsung. Di samping prestasi, Kejuaraan dengan mobil standart namun safety ini juga menambah wawasan bagi setiap peserta seperti tentang destinasi wisata, kuliner, budaya, kawasan permukiman masyarakat, kawasan bisnis, kantor-kantor.

Melatih dan meningkatkan kepekaan sosial tiap peserta karena menyusuri ruas jalan pedesaan. Bahkan tiap peserta yang selama ini hanya melewati jalan-jalan nasional, provinsi maupun jalan kabupaten/kota, menjadi lebih tahu status jalan dan kilometer jalan yang dilalui dengan dipandu soal (bersifat rahasia) yang diberikan racing committee (RC) rally saat start.

Peserta kejurnas TIME rally dan juga yang mengikuti fun rally, ini menjadi ajang silaturahmi saling bertukar informasi dan meningkatkan pemahaman terhadap keselamatan di jalan termasuk tertib berlalu lintas.

Pada akhirnya, ajang edukasi ini memberi manfaat kepada parapeserta rally antara lain lebih percaya diri, mampu berkendara yang aman dan nyaman, member andil dalam menekan angka kecelakaan di jalan, dan meraih prestasi bagi yang juara di ajang rally.

Kejurnas ThME Rally tahun ini diikuti pereli pereli nasional sebanyak 75 team dengan 250 orang atlet dari DKI Jakarta, Kalsel,  Kaltim, Sulsel, Sumsel, Yogyakarta, Jateng, Jatim, Jambi, Bali, dan NTB.

AYA

Para pedagang menangguk untung berlipat pada musim haji dibandingkan berjualan sehari-hari  di pasar

MATARAM.lombokjournal.com — Ratusan pedagang musiman kembali memenuhi trotoar jalan di kawasan Lingkar Selatan atau di depan Asrama Haji provinsi NTB. Mulai pedagang asongan, penjual buah,Tas, sepatu, sandal, jilbab, kaca mata, kaos, mainan anak-anak, pakaian hingga sembako.

Menurut pengakuan para pedagang, omset jualannya meningkat dari hari-hari biasa.

Salah seorang penjual buah asal Gerung lombok Barat, ibu Mali’ah mengaku, dia rutin berjualan pada musim haji di kawasan Asrama Haji. “Omset jualan saya pada musim haji tahun ini antara dua sampai lima juta rupiah dalam sehari,” kata Mali’ah, Kamis ( 24/8).

Jika dibandingkan omset pada hari-hari biasa, diakuinya berjualan di lingkungan Asrama Haji lebih banyak.

“Disini ramai, kalau ada orang naik haji, pada musim haji tiap tahun saya berjualan disini. Kalau tidak musim haji saya berjualan di Lombok Barat. Kalau tahun lalu pendapatan tiga sampai empat juta. Saat ini satu sampai lima juta saja, tapi dibandingkan berjualan di pasar, disini lebih banyak dapat rezeki,” ujarnya.

Salah seorang pedagang pakaian dan tas, H. Harfin mengatakan, omset penjualan di asrama haji lebih banyak jika dibandingkan dengan ketika berjualan pada hari biasa.

“Disini saya bisa memperoleh sampai Rp 1 juta per hari,” akunya. Padahal pada hari biasa, dia berjualan di pasar Mandalika dan memperoleh omset sekitar Rp 500 ribu per hari.

AYA

Ombudsman diharapkan tak hanya terima pengaduan masyarakat, tapi juga membuat terobosan yang bisa jadi acuan pelayanan publik

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan kerja tim evaluasi Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu dan Okto Iskandar, di ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (26/08).

Gubernur menekankan, agar Ombudsman RI terus menjaga  independensinya, serta komukasi  yang baik dengan pemerintah dan masyarakat. Ombudsman juga dimintanya menginisiasi berbagai inovasi untuk perbaikan pelayanan publik.

Salah satu inovasi yang diperlukan, adalah terobosan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja layanannya. Karena, tata kelola pemerintah ke depan semakin berkembang dan membutuhkan berbagai terobosan.

“Ombudsman diharapkan mampu menjadi katalisator untuk menata pelayanan publik bersama pemerintah,” kata Gubernur.

Dengan demikian lembaga pengawas itu tidak hanya menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat saja. Namun juga berperan dalam menyesuaikan perkembangan tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan publik.

Tujuan kunjungan Tim Evaluasi Ombusdmen adalah menyampaikan questioner, sekaligus untuk meminta tanggapan dan masukan terkait kinerja Ombudsman di NTB.

Selain inovasi dan terobosan, Gubernur ahli tafsir Al-Qur’an tersebut juga meminta Ombudsman untuk terus menjaga independensi di tengah hiruk pikuk dunia perpolitikan. Apalagi, NTB saat ini tengah memasuki tahun politik, yang tentunya memiliki resistensi terhadap kinerja yang akan dilakukan.

“Sejauh ini, saya menilai Ombudsman telah melaksanakan tugas dengan baik. Tidak ada tugas yang terhambat. Semua berjalan dengan baik. Kalau ada laporan, ombudsman selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk perbaikan layanan,” jelas TGB saat itu seraya berharap Ombudsman dapat membangun jaringan dengan berbagai komunitas atau lembaga yang ada di daerah.

Perwakilan Ombudsman RI, Ninik Rahayu menjelaskan, evaluasi terhadap kinerja Ombudsman di daerah perlu dilakukan mengingat lembaga ini dibentuk dan diarahkan sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Menurutnya, evalusai terhadap kinerja Ombudsman merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang menerima berbagai aduan terkait layanan publik.

“Ke depan, Ombudsman Perwakilan NTB mampu berjejaring dengan lembaga-lembaga atau komunitas yang ada di daerah ini,” ungkapnya.

Melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah, seperti LBH, PKK, LSM, menurutnya akan mempercepat terbentuknya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melapor tentang kesulitan saat menerima layanan dari pemerintah.

Turut mendampingi kedua perwakilan Ombudsman RI saat itu, Anggota Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabuddin dan Ikhwan serta Inspektur, Inspektorat NTB, Ibnu Salim.

AYA/Hms

Listrik masih berfungsi normal lantaran memaksimalkan jaringan tegangan menengah.

MATARAM.lombokjournal.com  — Kabel-kabel yang ditaruh di gudang milik PLN di Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NTB, mengalami kebakaran Rabu (23/8) sekitar 17.00 wita. Humas PLN NTB Rahmawan menegaskan itu, menyusul pemadaman sementara transmisi, yang sempat terjadi pemadaman beberapa saat di beberapa wilayah Kota Mataram.

“Yang kebakar itu material kabel listrik. Material itu biasanya untuk kabel yang penyambung baru nah kabelnya kita taruh di sini dulu itu tumpukan kabel,” kata Rahmawan di Gudang PLN NTB, Rabu (23/8) sore.

Rahmawan menjelaskan, material kabel yang berupa karet membuat pemadaman berlangsung tidak mudah. Mengenai penyebab kebakaran, PLN NTB belum bisa mengemukakan lantaran masih fokus pada pemadaman.

Rahmawan menambahkan, karena di bawah lokasi terdapat jalur transmisi, maka sementara ini transmisi dipadamkan. Sedangkan untuk listrik masih berfungsi normal lantaran memaksimalkan jaringan tegangan menengah.

“Mudah-mudahan tidak sampai ada pemadaman,” ucap Rahmawan.

Rahmawan menegaskan, untuk pembangkit dan pasokan daya masih aman dan tidak terdampak dalam kebakaran ini.

AYA

Ibu-ibu PKK harus bisa memanfaatkan peluang bisnis lokal terkait berkembangnya sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat

MATARAM.lombokjournal.com – Majunya sektor pariwisata dimanfaatkan dengan menggali peluang bisnis lokal. Untuk mendukung sektor pariwisata, Tim Penggerak PKK Provinsi NTB mengadakan pelatihan ketrampilan bagi ibu ibu dan para Kader PKK.

Pelatihan meliputi membuat Oleh-Oleh lokal, berupa pangan olahan lokal  maupun industri kerajinan rakyat yang unik dan bercorak tradisional, serta kreasi lokal lainnya.

“Pelatihan keterampilan tersebut merupakan salah satu program pokok PKK dari Ketua TP. PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi. Itu menjadi kegiatan prioritas Pokja III tahun anggaran 2017,” kata Wakil Ketua I Tim   Penggerak PKK- NTB, Hj. Syamsiah M. Amin, saat membuka pelatihan di Aula TP. PKK Prov. NTB, Rabu (23/8).

Pelatihan ketrampilan itu meliputi pengolahan pangan lokal dan membuat tas dari bahan tali kur untuk Kader-Kader TP. PKK (Pokja III) Kabupaten/Kota Se-NTB. Majunya sektor pariwisata yang mendasari  pentingnya penyelennggaraan pelatihan tersebut.

Hj Syamsiah mengatakan, berkembangnya sektor pariwisata tentu bukan hanya membuka ruang bisnis ekonomi kreatif skala besar.Wisatawan yang berkunjung sering lebih membutuhkan sesuatu yang khas atau unik dari daerah yang dikunjungi. Misalnya makanan atau industri kreatif kecil- sebagai  oleh-oleh dari bahan khas lokal.

Ia mengajak para kader PKK se-NTB memanfaatkan peluang bisnis tersebut, dengan turun ke masyarakat memberi pelatihan dan motivasi, untuk mengembangkan industri kerajinan sesuai potensi yang tersedia di daerah masing-masing.

“Pangan olahan itu tidak hanya yang berasal dari hasil pertanian tetapi juga dari hasil laut,” ujarnya.

Para peserta pelatihan diharapkan benar-benar menyimak dan mendengar informasi yang diberikan narasumber. Hj. Syamsiah mengatakan, kreasi dalam mengelola bahan pangan lokal tidak harus yang aneh-aneh, cukup yang sederhana tetapi bisa menarik wisatawan.

“Saya melihat ibu-ibu disini sudah bagus dalam hal kreasi, tetapi masih butuh peningkatan,” ujarnya.

Hj Syamsiah yang juga Ketua BKOW Prov. NTB menjelaskan, perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran usaha kecil dan menengah. Mengelola bahan pangan lokal dan kerajinan tangan seperti membuat tas dari tali kur merupakan salah bentuk usaha kecil yang bisa dilakukan ibu-ibu di rumah.

menurutnyai, ada 2 kendala yang dialami pengusaha kecil di NTB. Prtama menyangkut soal kemasan,  dan kedua adalah pemasaran.

Ia menghimbau kepada Dinas/Instansi terkait perlu menyediakan mesin pengemas bagi pengusaha kecil yang belum memiliki mesin tersebut.

“Untuk rasa, makanan lokal kita sudah baik dan terjamin dari penggunaan bahan pengawet. Kita hanya kurang dalam pengemasan,” ujarnya.

Hj.Syamsiah berharap kemasan produk olahan khas lombok tercantum logo halal, tanpa bahan pengawet, dan tercantum nama daerah penghasil makanan tersebut.

Ketua Pokja III Budi Utami Soegeng selaku Ketua Panitia, sebelumnya  melaporkan tujuan pelatihan adalah untuk mendukung program pemerintah dalam pemanfaatan bahan pangan lokal dan pemanfaatan limbah.

Pelatihan ini diikuti oleh 35 orang untuk pengolahan pangan lokal dan 30 orang untuk pembuatan tas dari bahan tali kur.

AYA

Tersangka mengaku jadi pengedar sabu-sabu baru tiga bulan, menurut polisi yang bersangkutan adalah pemain lama

MATARAM.lombokjoournal.com – Pengedar narkotika jenis sabu-sabu dibekuk Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda NTB di kawasan Labuan Haji, Lombok Timur. “Pada saat ditangkap, tersangka tidak melakukan pesta sabu, tapi pelaku mengaku memakai sabu dua hari sebelumnya,” kata Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP AA Gede Agung, Rabu (23/8).

Penangkapan terhadap tersangka berinisial JM (41) terjadi hari Sabtu (12/8) pukul 16.00 Wita, di kediamannya di Dusun Mandar Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

Penangkapan terhadap tersangka berawal dari informasi yang diterima pihaknya, adanya transaksi dan penyalahgunaan barang haram tersebut.

Dengan informasi tersebut, polisi kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan dan penggrebekan di kediaman tersangka dan menemukan sejumlah barang bukti tindak pidana Narkotika.

Dari tangan tersangka, diamankan barang bukti satu bungkus sabu seberat 4.19 gram, pipet kaca, satu buah dompet, satu jarum sumbu dan satu buah HP.

Meski tersangka mengaku dirinya baru mengedarkan barang haram tersebut selama tiga bulan, namun dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, yang bersangkutan sudah lama menjajakan barang haram tersebut.

Akibat perbuatannya, tersangka terancam melanggar Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun penjara.

AYA

Agar kartu BPJS Kesehatan peserta mandiri dapat aktif kembali, peserta hanya diwajibkan melunasi tunggakann iuran selama setahun

MATARAM.lombokjournal.com – Peserta mandiri pemegang kartu BPJS Kesehatan biasanya rajin membayar iuran saat sakit. Kalau tidak sakit, banyak peserta yang lupa membayar iuran.

Buktinya, tunggakan peserta mandiri BPJS Kesehatan yang tersebar di tiga kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja kantor  BPJS Kesehatan Cabang Mataram, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, cukup besar.

Menurut Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Mataram, Sri Wahyuni, jumlah tunggakan iuran di BPJS Kesehatan Mataram sebesar Rp 19 milyar lebih.

“Tepatnya jumlah tunggakan sebesar Rp 19.175.637.198 milyar. Itu yang berasal dari peserta Mandiri yang tersebar di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram,” ungkapnya di tengah-tengah kegiatan Public Expose Capaian Program JKN-KIS dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Aula BPJS Kesehatan Mataram, Selasa (22/8).

Angka Rp 19 milyar lebih tersebut dengan jumlah peserta mandiri yang menunggak iuran sebanyak 46.968 Kepala Keluarga (KK). “Kita terus melakukan berbagai upaya untuk menagih tunggapan iuran tersebut, mulai bersurat, telephone bahkan hingga sms,” kata sri wahyuni.

Bagi peserta yang menunggak pembayaran maka dengan otomatis tidak akan bisa mempergunakan kartunya walaupun telat hanya satu bulan saja. Karena itu jika ingin menggunakannya lagi maka harus membayar jumlah tunggakan tanpa ada denda.

Menurut Sri, tunggakan yang harus dilunasi bagi peserta yang akan mengaktifkan kembali kartu BPJS Kesehatan, hanya melunasi tunggakan selamasetahun.

Data yang disodorkan BPJS Kesehatan Mataram, jumlah  yang  menunggak iuran di tiga wilayah yaitu Kota Mataram sebanyak 19.582 KK (Kepala Keluarga ) dengan jumlah tunggakan sebesar Rp9.631.337.891 milyar, lalu Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah 24.092 Kepala Keluarga dengan tunggakan sebesar Rp 8.228.907.871 milyar dan Kabupaten Lombok Utara sebanyak 3.294 Kepala Keluarga dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 1.315.391.436 milyar.

“Alasan menunggak para peserta mandiri bermacam macan. Mmulai kurang kesadaran, lupa, bahkan hingga karena faktor ekonomi,” jelasnya.

AYA

Implementasi JKN-KIS baru 3,5 tahun sudah berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan dan kontribusi ekonomi

MATARAM.lombokjournal.com —  

Program JKN-KIS membuka akses lebih besar terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Sampai saat ini, secara nasional jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS mencapai 180 juta jiwa.

Jumlah tersebut lebih dari 70 persen dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.

“Laporan audited akhir tahun 2016 memberi gambaran, program JKN-KIS sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata siaran pers yang diedarkan BPJS Kesehatan Cabang mataram dalam Public Expose Capaian Program JKN-KIS dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Aula BPJS Kesehatan Mataram, Selasa (22/8).

Pemanfaatan baru kartu BPJS Kesehatan tahun 2016 secara nasional sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 201 sebanyak 92,3 juta, dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta.

Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan. Untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta.

Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan Program JKN-KIS terwujud dalam penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan. Salah satu sumber APBN tersebut berasal dari pajak.

Meski baru berjalan selama 3,5 tahun, implementasi program JKN-KIS juga berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Menurut penelitian LPM FEB Universitas Indonesia, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia tahun 2016 mencapai 152,2 triliun.

Di tahun 2021, kontribusi Program JKN-KIS diproyeksikan mencapai 289 triliun. Progfram ini meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun.

KGS

BACA : Peserta JKN-KIS di BPJS Kesehatan Cabang Mataram Capai 995.112 Jiwa

Pesatnya pertumbuhan peserta di Mataram, juga diikuti kenaikan jumlah fasilitas kesehatan yang jadi mitra

MATARAM.lombokjournal.com – Meski baru 3,5 tahun, capaian kinerja perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, terus meningkat. Jumlah peserta JKN-KIS hingga 30 Juni 2017, untuk BPJS Kesehatan Mataram  mencapai 995.112 jiwa.

Hal itu dijelaskan Lalu Suryatna, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dalam Public Expose Capaian Program JKN-KIS dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Aula BPJS Kesehatan Mataram, Selasa (22/8).

Jumlah tersebut termasuk peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan program JKN-KIS oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 39.818 jiwa.

Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram rinciannya mencakup wilayah Kota Mataram  sebanyak 13.627 jiwa, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 39.818 jiwa, Lombok Utara mencapai 10.000 jiwa.

Lalu Suryatna menjelaskan, untuk memperluas cakupan peserta, saat ini pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram sedang menjalin kerjasama dengan Lombok Epicentrum Mall untuk penyediaan dropbox pendaftaran peserta JKN-KIS.

“Ini memudahkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS,” kata Suryatna, yang dalam kesempatan public expose itu bersama Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan, Sri wahyuni, i Nengah Dwi Jendra, Kabid Penjaminan Manfaat primer, Ari Utami, Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik, serta dr Ni Kade Diastuti, Verfikator RSUD Kota Mataram. .

Penempatan dropbox juga dilakukan di kantor kelurahan dan Kecamatan di Mataram, di Kantor Cabang,  Kantor Layanan Operasional Kabupaten, bank Mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, juga melalui kader JKN.

Lebih lanjut dijelaskan, peningkatan jumlah peserta di Mataram, juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang menjalin kemitraan. Saat ini fasilitas kesehatan (faskes) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, yaitu 96 Faskes Tingkat Pertama terdiri 36 Puskesmas, 34 dokter praktik perorangan, 4 dokter praktik gigi  perorangan, 12 klinik pratama, 5 klinik TNI, 4 klini Polri, dan 1 RS D Pratama.

Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Mataram juga bekerja sama  dengan 21 Faskes Rujukan Tingat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri 10 rumah sakit, 1 apotek obat kronis, 1 apotek obat rujuk balik serta 10 optik.

Apresiasi disampaikan pada pemerintah daerah atas komitmennya menyukseskan progran JKN-KIS.

“Selain komitmen dalam bentuk pembiayaan serta perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan, ke depan kami harapkan peran pemerintah daerah juga makin dioptimalkan baik dari sisi kualitas maupun mutu pelayanan kesehatan masyarakat akin meningkat,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram , dr Muhammad Ali dalam siaran persnya yang diterima wartawan, hari Selasa.

Muhammad Ali juga berharap, pemerintah daerah bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS. Selain itu, agar cakupan kepesertaan makin luas, guna mencapai target Universal Health Coverage atau cakupan semesta tahun 2019.

KGS

BACA : 70 persen Lebih Penduduk Indonesia Jadi Peserta JKN-KIS