Sebanyak 94 jiwa Dari 26 KK Mengungsi ke Lombok

Gelombang kedatangan pengungsi dari Bali ke Lombok melalui Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, NTB yang mengkhawatirkan erupsi Gunung Agung memiliki keluarga di Lombok.

Muhammad Rum

MATARAM.lombokjournal.com  — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Muhammad Rum mengatakan, BPBD bersama sejumlah instansi lain seperti Kepolisian, ASDP, dan Dinas Sosial telah mendirikan pos pemantauan pengungsi Gunung Agung di Pelabuhan Lembar, sejak Ahad (24/9).

“Sejak pos pemantauan dibuka hingga hari ini sudah terdata sebanyak 26 KK (kepala keluarga) dengan 94 jiwa yang mengungsi ke Lombok,” ujar Rum

Rum menjelaskan, seluruh pengungsi ini memiliki keluarga di Lombok. Alasan ini yang menjadi dasar para pengungsi untuk tinggal sementara di Lombok.

“Seluruhnya dijemput keluarga,” Tegasnya

Namun, BPBD NTB siap memfasilitasi jika ada pengungsi yang membutuhkan kendaraan untuk menuju tempat keluarganya di Lombok. Rum melanjutkan, posko pemantauan pengungsi Gunung Api di Pelabuhan Lembar akan terus dibuka hingga kondisi Gunung Agung kembali normal.

“Kita terus buka (posko) 24 jam penuh hingga Gunung Agung kembali normal,” kata Rum.

AYA




Ratusan Petani Datangi Kantor Gubernur

Tuntut hak petani,  juga meminta pemerintah menghentikan klaim Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) atas tanah milik kaum tani dan masyarakat Desa Bebidas Lombok Timur.

MATARAM.lombokjournal.com — Ratusan petani dari komite perjuangan kota Mataram, Frontal Perjuangan Rakyat (FPR) Nusa Tenggara Barat dan Komite Pimpinan Wilayah Serikat  Tani Nasional (KPW STN) NTB, turun aksi pada momentum Hari Tani Nasional ke 57, di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (25/09).

Para petani itu dari berbagai wilayah, baik petani jagung, tembakau termasuk petani yang hidup di wilayah hutan, menuntut hak para petani tidak diabaikan oleh pemerintah.

Menurut mereka saat ini bangsa Indonesia dinilai darurat agraria. Rampasan tanah petani makin dikuras oleh pemerintah.

Koordinator FPR NTB, Zuki Zuarman mengatakan, dari total luas daratan NTB 2.015.315 Hektare (Ha),  seluas 75 persen atau sekitar 1.436.975,32 Ha, dikuasi tuan tanah berupa Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), Taman Nasional, Pertambangan, Perkebunan dan Pariwista.

Jumlah tersebut belum termasuk lahan pembangunan global hub di Lombok Utara yang direncanakan seluas 7.000 Ha. Selain itu, Pembangunan Bendungan Bintang Bank, Bendungan Tanju dan lain sebagainya.

Untuk KPH, mereka mempunyai kewenangan melakukan kerjasama dengan perusahaan perkebunan dan pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI), agar bisa mengontrol kawasan hutan.

Untuk NTB HTI telah menguras hutan rakyat seluas 889.210 Ha dari luas hutan di NTB 1.071.722,83 Ha.

Kondisi seperti ini, membuat hutan tidak bisa dimanfaatkan oleh rakyat. “Yang hanya bisa menikmati mereka para tuan tanah, ” paparnya.

Dalam sektor pertambangan, menguasai lahan kedua setelah kehutanan.  Sementara itu, Pemprov NTB, di tahun 2013 memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada tahun mencapai 252 izin usaha.

Selain itu izin dua kontrak karya atas nama PT. NNT atau PT. Aman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) dan PT. Sumbawa Timur Mining (PT.STM). Untuk PT. STM menggarap luas wilayah mencapai 891.590 Ha.

“Begitu juga dengan PT. NNT di tahun 2016 berubah menjadi PT AMNT dengan wilayah konsesi mencapai 87.540 Ha, ” ungkapnya.

Berikut Perkebunan dan Pertanian, yang berhasil mereka data lahan terpakai seluas 133.427,35 Ha. Untuk kawasan pariwisata, lanjutnya penguasaan lahan mencapai 16.279,30 Ha dengan 17 kawasan yaitu 10 kawasan di pulau Lombok dan 7 kawasan di pulau Sumbawa.

“Kawasan yang di Lombok termasuk pembangunan KEK Mandalika dengan luas 1.250 Ha” ujarnya.

Berdasarkan data tersebut, FPR NTB menolak rencana Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial oleh Joko Widodo. Mereka menuntut agar Jokowi menghentikan perampasan dan monopoli tanah.

Selain itu mereka juga meminta Joko Widodo menghentikan segala bentuk dugaan intimidasi, teror, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani.

Sedangkan tuntutan khusus di NTB, mereka meminta pemerintah menghentikan klaim Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) atas tanah milik kaum tani dan masyarakat desa Bebidas Lombok Timur.

“Kami juga tolak klaim TNGR terhadap Tanah Adat Jurang Koak Lombok Timur, ” terang dia.

Para petani menuntut kepada Gubernur NTB mencabut Izin HTI PT Sadana Arief Nusa di Tanah Petani Sambelia.

Di kesempatan sama, pengurus STN, Wili Suharli mengungkakan, masyarakat Sambelia masih dihantui yakni sedang berhadapan dengan PT Sadana Arif Nusa ada, yang menggusur 178 rumah,.

“Saat ini lahan pertanian di NTB banyak dialih fungsikan, sudah jarang melihat padi dipinggir jalan. Mataram saja hanya satu dua petak,” ucapnya.

Lain halnya M Gozali, yang mempertanyakan soal Pupuk yang selalu langka. Ia malah bertanya kepada Dinas Pertanian siapa pemain pupu.

“Tolong putus rantai kelangkaan itu. Padahal, pemerintah anggarkan lebih dari 270 miliar untuk subsidi bagi petani, belum bicara soal Cukai tembakau,” tegas pengurus STN NTB itu.

Terkait hal itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H Wirajaya Kusuma yang mewakili Gubernur NTB menemui massa menyampaikan, apapun yang menjadi tuntutan, keluhan petani terlebih menyangkut konflik agraria, akan koordinasi dulu.

“Nanti saya sampaikan kepada Gubernur,” katanya.

AYA




Kepala Imigrasi Baru Janji Beri Terobosan Pelayanan Keimigrasian

Dudi Iskandar sebagai Kepala Imigrasi Kelas IA yang baru, menggantikan Romi Yulianto

Kepala Imigrasi kelas I A yang baru, Dudi Iskandar

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala Imigrasi kelas I A yang baru, Dudi Iskandar akan memberikan terobosan , inovasi akan terus kita tingkatkan semua pelayanan demi memberikan kenyamanan dalam pembuatan Pasport maupun dalam menerima pelayanan keimigrasian,

Hal itu disampaikan Dudi Iskandar usai dilantik Kepala Kemenkumham  NTB,  Sevial Akmily,  bersama pejabat administrasi di jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham, di Aula Kemenkumham NTB NTB, Senin (25/9).

“Apa yang sudah baik di imigrasi Mataram saat ini akan kita pertahankan, Nantinya kita akan memberikan terobosan, inovasi akan terus kita tingkatkan semua pelayanan demi memberikan kenyamanan dalam pembuatan Pasport maupun dalam menerima pelayanan keimigrasian, ” tegas Dudi.

Dudi Iskandar menggantikan Kepala Imigrasi Kelas IA lama, Romi Yulianto. Pada wartawan, ia menyatakan akan mempelajari sistem di NTB dan akan berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal .

“Saya harus banyak sharing dulu dengan kepala yang lama, Apa yg bisa kita terapkan akan diterapkan akan memeberikan keamanan dan kenyaman dlaam pelayanan di Imigrasi,” katanya..

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTB, Sevial Akmily  melantik mengatakan, pengangkatan dan alih tugas setiap pejabat pada dasarnya merupakan hal yang biasa terjadi. Setiap organisasi terutama yang berkaitan dengan kepegawaian baik yang dilaksanakan dalam rangka promosi maupun penyegaran.

“Sejalan dengan kebutuhan organisasi kita, maka proses promosi dan mutasi tersebut juga diharapkan merupakan proses yang sinergi dengan dinamika organisasi, untuk menjamin ketersediaan kehandalan aparatur serta eksistensi organisasi dapat bertahan dan terus bertahan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Berkaitan dengan tugas keimigrasian dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tentunya tidak terlepas dari kerjasama baik antara atasan dengan bawahan, kerjasama dengan dinas terkait, PJTKI maupun masyarakat pengguna jasa keimigrasian.

Dikatakan, dibutuhkan keterbukaan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan tetap berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku. Sehingga masyarakat mudah untuk mengakses dan memahami prosedur yang ada.

Lebih lanjut Kakanwil Sevial Akmily ,SH.,M.H menyampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meningkatkan kemampuan demi tercapainya tujuan organisasi.

AYA




50 Persen Jamaah Haji Punya Riwayat Sakit Jantung dan Pernafasan

Masih 12 jamaah haji yang sakit dan dirawat di rumah sakit di Arab Saudi

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com  — Hingga saat ini 13 jamaah haji yang meninggal keberangkatan tahun ini merupakan jemaah beresiko tinggi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nurhandini Eka Dewi mengatakan, Senin (25/9), sebanyak 13 jamaah haji asal NTB meninggal dunia di Tanah Suci dalam musim haji 2017 ini.

“Hingga saat ini, sudah 13 (jamaah) yang meninggal, kebanyakan risti (risiko tinggi),” katanya.

Nurhandini menjelaskan, sejak sebelum keberangkatan, Dinas Kesehatan NTB mencatat lebih dari 50 persen jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci merupakan para jamaah haji risiko tinggi dengan riwayat penyakit jantung dan pernafasan, mengingat rata-rata jamaah haji tergolong sudah lanjut usia.

Dikatakannya, selain meninggal dunia, masih ada 12 jamaah haji yang berada di rumah sakit di Arab Saudi lantaran sakit. Akibatnya, para jamaah harus berada lebih lama di Tanah Suci untuk menjalani perawatan intensif.

Nurhandini menjelaskan, kondisi kesehatan para jamaah yang sakit harus dipastikan telah pulih agar bisa dipulangkan melalui kloter-kloter berikutnya.

“Karena perjalanannya kan panjang (naik pesawat), makanya kasihan jika dipaksakan padahal kondisinya masih sakit,” kata Nurhandini.

Sepulangnya dari Arab Saudi, lanjut dia, para jamaah haji yang sempat dirawat di Arab Saudi akan diperiksa kembali oleh petugas puskesmas terdekat.

“Setelah pulang, saya sudah bersurat ke seluruh puskesmas, dalam 14 hari mereka harus dikunjungi, harus dikontak petugas kesehatan setempat,” katanya

AYA.




Masker Dampak Erupsi Gunung Agung Disiapkan

Dihimbau agar masyarakat Lombok memperhatikan info BMKG

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Mengantisipasi erupsi Gunung Agung di Bali yang menyebarkan abu vulkanik sampai ke Lombok, masyarakat di Lombok dihimbau memperhatikan info BMKG

Terkait itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nurhandini Eka Dewi mengatakan, pengecekan ketersediaan masker yang ada di Dinas Kesehatan NTB tengah dilakukan. Hal ini sebagai antisipasi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas Gunung Agung di Bali.

“Sebelumnya memang ada 300 ribu (masker), tapi itu tahun lalu,” ujar Nurhandini di Labuapi, Lombok Barat, NTB, Senin (25/9).

Nurhandini menyebutkan, kebanyakan dari jumlah tersebut telah digunakan saat terjadi sejumlah bencana di NTB, seperti erupsi Gunung Barujari, dan bencana banjir di Bima.

“Nah, yang ada saat ini belum tahu, dan akan kita cek lagi,” lanjut Nurhandini.

Dinas Kesehatan NTB juga akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait ketersediaan masker. Nurhandini melanjutkan, pemantauan intensif terus dilakukan terkait kondisi terkini di Gunung Agung. Dengan itu, Dinas Kesehatan NTB bisa segera melakukan persiapan untuk antisipasi dampak yang ditimbulkan.

“Biasanya pemerintah kabupaten/kota juga punya stok (masker), BPBD NTB juga ada, nanti kita mau cek lagi,” kata Nurhandini.

Kepada warga, Nurhandini mengimbau untuk mengikuti perkembangan terkini dari laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta akan mengumumkannya melalui pengeras suara yang ada di masjid-masjid jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sebaran debu vulkanik yang mengarah ke Lombok.

“Kita akan lihat kondisi selanjutnya. Kita mengimbau masyarakat perhatikan info BMKG,” ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Rum mengatakan masih mengamati perkembangan terkini terkait aktivitas Gunung Agung di Bali.

“Kita masih mengamati perkembangan, karena di Bali sendiri masih kondusif,” ujar Rum.

Aatisipasi yang akan dilakukan ialah mempersiapkan ketersediaan masker, jika terjadi erupsi Gunung Agung. Sejumlah wilayah di bagian barat Pulau Lombok rentan terkena dampak dari debu yang berasal dari Gunung Agung, seperti wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Lombok Utara.

Rum menyebutkan, stok masker yang dimiliki BPBD NTB saat ini tercatat sebesar 55 ribu masker, atau masih cukup jauh jika melihat jumlah warga di tiga kabupaten/kota yang rentan terdampak sebanyak 1,2 juta penduduk. Kini, BPBD NTB terus mengintensifkan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait ketersediaan stok masker.

“Jumlah masker ini belum yang dari Dinas Kesehatan, yang terakhir saya dengar ada 300 ribu masker,” kata Rum menambahkan.

AYA

BACA JUGA : Pos Pemantauan Erupsi Gunung Agung Disiapkan

 

 




Pos Pemantauan Erupsi Gunung Agung Disiapkan

Pos Pemantauan untuk mendata para pengungsi dari Bali didirikan di Pelabuhan Lembar

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB), mendirikan Pos Pemantauan Pengungsi Erupsi Gunung Agung di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, hari Minggu (23/9).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB Jamaludin mengatakan, pos pemantauan ini bertujuan untuk mendata para pengungsi dari Bali. Selain itu, pos pemantauan pengungsi juga bisa dijadikan tempat istirahat sementara bagi para pengungsi.

Sejumlah sarana kesehatan juga disiapkan untuk mengecek kondisi kesehatan para pengungsi.

“Mulai hari ini pos pemantauan pengungsi didirikan di Pelabuhan Lembar. Ini sesuai perintah Kepala BPBD NTB sesuai mengikuti rapat koordinasi di Bali,” ujar Jamaludin saat ditemui di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB, Minggu (23/9).

Para pengungsi akan didata mengenai data diri, alamat asal, dan tujuan selama di Lombok.

“Kan kami ada daftar desa di Bali yang terdampak erupsi Gunung Agung, tinggal dicocokkan dengan KTP-nya,” lanjut Jamaludin.

Jamaludin menambahkan, BPBD NTB juga menyiapkan tempat penampungan sementara yang buka selama 24 jam di Kantor BPBD NTB di Jalan Lingkar Selatan, Mataram.

Bagi para pengungsi yang tidak memiliki keluarga di Lombok. Sejumlah kebutuhan untuk para pengungsi seperti makanan dan minuman juga telah disediakan.

“Kami buka 24 jam di kantor untuk menerima pengungsi kalau enggak punya keluarga yang dituju di Lombok,” ucap Jamaludin.

Mengenai jumlah pengungsi, Jamaludin belum bisa menjelaskan, lantaran pos pemantauan baru saja dibuka. Namun, Jamaludin menyebutkan sudah ada beberapa pengungsi yang tiba di Pelabuhan Lembar.

AYA

BACA JUGA : Masker Dampak Erupsi Gunung Agung Mulai Disiapkan




Kloter Pertama Asal Mataram Datang 448 Jamaah, 1 Orang Dirawat Di Arab Saudi

Asrama Haji Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (22/9) siang, tampak lebih ramai dari biasanya. Ratusan kendaraan pribadi, hingga mobil dengan bak terbuka menyemut di sekitar area Asrama  Haji yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, NTB.

MATARAM.lombokjoournal.com – Keluarga para jamaah haji sudah menunggu, sejak Jum’at (22/09) pagi. Sekitar pukul 11.25 Wita,  jamaah haji kelompok terbang (kloter) pertama asal Kota Mataram demarkasi Lombok, mendarat di Bandara Internasional Lombok langsung diberangkatkan menuju Asrama Haji NTB.

Kloter Pertama Demarkasi Lombok berasal dari Mataram. Dari 449 jamaah yang berangkat dalam Kloter I ini, hampir seluruhnya kembali pada hari ini.

“Alhamdulillah yang kembali 448 jamaah, sedangkan satu jamaah lain masih berada di RS di Arab Saudi,” kata Kepala Kemenag Kota Mataram Burhanul Islam mengatakan di Asrama Haji, Jum’at siang.

Burhanudin menjelaskan, jamaah yang masih di RS belum diketahui jelas penyakitnya. Namun, diupayakan agar bisa dipulangkan pada kloter-kloter berikutnya. Burhanudin menambahkan, jamaah haji kloter I tidak ada yang meninggal dunia.

“Alhamdulillah tidak ada yang meninggal, namun dari Kloter I yang baru tiba ada sembilan jamaah yang sakit,” jelasnya.

Sembilan jamaah yang tiba dalam kondisi kurang sehat langsung dilarikan ke pusat kesehatan yang ada di Asrama Haji.  Mayoritas jamaah yang pulang dalam kondisi sakit berasal dari jamaah dengan risiko tinggi karena faktor usia.

Terkait prosesi penyambutan ibadah haji di NTB untuk musim haji 2017, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Nasaruddin mengatakan memang agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun ini penjemputan jamaah haji dari seluruh NTB dipusatkan di Asrama Haji NTB, tidak lagi di kabupaten/kota.

“Pertimbangan ini diambil karena kondisi jamaah agar tidak terlalu lelah. Setelah tiba di Asrama Haji NTB, para keluarga bisa langsung menjemput jamaah haji dan pulang ke rumah masing-masing,” jelasnya.

AYA

BACA JUGA : Jamaah Meninggal 14 Orang, Kebanyakan Jamaah Dengan Resiko Tinggi

 




Jamaah Meninggal 14 Orang, Kebanyakan Jamaah Dengan Resiko Tinggi

Jamaah tertua berusia 104 tahun pulang sehat, jadi viral di Arab Saudi

MATARAM.lombokjournal.com — Jamaah haji dari NTB yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga saat ini tercatat sebanyak 14 orang. Hal itu dijelaskan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nasarudin di Asrama Haji NTB di Mataram, Jum’at (22/09) siang.

“Kebanyakan dari jamaah yang meninggal berasal dari jamaah dengan risiko tinggi,” kata Nasarudin.

Kepulangan jamaah haji dari NTB akan berlangsung secara bertahap, dengan Kloter I yang sudah tiba pada Jumat (22/9) siang. Sebanyak 448 jamaah sudah tiba dari 449 jamaah Kloter I asal Kota Mataram. Sedangkan satu jamaah masih berada di RS di Arab Saudi karena sakit.

“Kloter kedua akan tiba besok malam, sekitar pukul 02.00 Wita,” ujar Nasarudin.

Yang menarik, jamaah haji tertua di dunia pada musim haji ini yang berasal dari Lombok Barat atas nama Baiq Mariah dengan usia 104 tahun, akan tiba pada Kloter 3.

“Papuq (nenek) Baiq Mariah itu kloter tiga, beliau sangat sehat dan jadi viral di Arab Saudi,” terang Nasarudi.

Persiapan matang sudah dilakukan Kemenag NTB guna menyambut kedatangan para jamaah haji. Pengaturan arus lalu lintas di sekitar asrama hingga arus keluar masuk penjemputan jamaah juga dilakukan secara ketat demi kondusifitas di dalam asrama.

Wali Kota Mataram Ahyar Abduh mengaku bersyukur melihat para jamaah haji yang tiba di Mataram dengan kondisi yang sehat.  Pemerintah Kota Mataram, berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji.

Ahyar menilai, meski masih ada sejumlah kekurangan namun penyelenggaraan musim haji tahun ini relatif lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Alhamdullilah kepulangannya lancar dan aman. Semoga mendapatkan haji yang mabrur,”kata walikota.

Raut gembira juga tergambar dari wajah Dul Samad, seorang jamaah haji asal Rembiga, Mataram. Pria berusia 70 tahun mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji. Meski tampak lelah, Samad tidak bisa menyenbunyikan kegembiraannya usai kembali menginjakkan kaki di Lombok.

“Alhamdulillah semuanya lancar, baik pelayanan penginapan hingga konsumsi,”tutur Dul Samad.

Hal senada diungkapkan Yasa (57). Pria asal Mataram, juga mengaku senang bisa kembali ke Lombok usai menunaikan ibadah haji. Yasa yang berangkat haji bersama keluarga mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan sejak sebelum berangkat hingga kembali ke Tanah Air.

Meski cuaca di Tanah Suci sangat terik, Samad mengaku tidak terlalu merasakannya karena fokus menunaikan ibadah.

“Panas sih, tapi tidak tahu kenapa saya tidak terlalu merasakannya karena niat dari awal memang untuk beribadah,” kata Samad.

Samad mengaku tak sempat bersentuhan dengan Hajar Aswad. Banyaknya jamaah haji dari seluruh dunia yang berkumpul, membuat dia enggan memaksakan diri merangsek hingga ke depan.

“Melihat kabah saja sudah senang sekali, jadi tidak berani memaksakan sampai ke Hajar Aswad,” katanya dengan ceria.

AYA

BACA JUGA : Kloter Pertama Asal Mataram Datang 448 Jamaah, 1 Orang Dirawat Di Arab Saudi

 

 

 

 




Ahyar–Mori Melaju, PPP Resmi Jadi Partai Pengusung

Tentang Partai Golkar yang diprediksi mengusung nama lain dalam Pilkada NTB 2018, Ahyar Abduh tak ambil pusing

Ahyar Abduh – Mori Hanafi (Foto: AYA)

MATARAM.lombokjournal.com —  Wali Kota Mataram Ahyar Abduh semakin mantap maju dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB pada 2018 mendatang. Ahyar mengaku sudah mantap menggandeng Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi sebagai bakal calon wakil gubernur NTB dalam Pilkada 2018.

“Ahyar-Mori sudah final, kami akan lakukan deklarasi terbuka di lapangan umum Masbagik (Lombok Timur) dalam waktu dekat,” ujar Ahyar saat menerima surat keputusan dukungan dari PPP di Mataram, NTB, Rabu (20/9).

Menurutnya, Keputusan PPP yang resmi mengusungnya, makin mempertegas sikap dukungan sejumlah partai politik untuk pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi.  Dan sikap resmi PPP menjawab semua pertanyaan publik tentang arah dukungan partai berlambang kabah tersebut dalam Pilkada NTB 2018.

“Saya bersama Pak Mori menerima SK tersebut. Ini satu kepercayaan bagi kami dalam melaksanakan amanah untuk terus bekerja, berjuang bersama, dan berikhtiar pada Pilkada 2018,” katanya.

Selain PPP, Ahyar mengklaim sudah mendapat rekomendasi dari parpol lain seperti Gerindra dan PAN. Sedangkan, komunikasi intens dengan parpol lain seperti PKB dan PKS juga terus dibangun.

Sebagai kader Golkar, Ahyar mengaku akan menyampaikan dukungan sejumlah parpol bagi dia kepada Golkar. Ahyar enggan memusingkan sikap partainya yang diprediksi mengusung nama lain dalam Pilkada NTB 2018.

“Silakan itu tidak ada masalah. Itu urusan DPD Partai Golkar. Sebagai kader Golkar ya saya sampaikan ke Golkar,” kata Ahyar.

AYA




BPOM NTB Lakukan Pengawasan PCC dan Paracetamol.

PCC yang beredar  ilegal berdasarkan hasil uji ada dua jenis, yaitu Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC), dan PCC serta Tramadol.

Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih (Foto: AYA)

MATARAM.lombokjournal.com — Maraknya peredaran Obat- obatan Paracetamol Cafein Carisofrodol (PCC) membuat Balai pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram angkat bicara.

Kepala BPOM NTB Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Polisi Daerah (POLDA) NTB.  Meski di NTB menurutnya, belum ada ditemukan Obat PCC tersebut.

“Terkait isu tablet PCC yang di Kendari Makassar, dan bahan baku ditangkap di Cimahi. Untuk NTB sampai saat ini belum ditemukan PCC tersebut,” jelasnya, Selasa (19/09).

PCC yang beredar  ilegal berdasarkan hasil uji ada dua jenis, pertama, Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) dan PCC sertaTtramadol.

Ia menambahkan untuk produk ilegal secara rutin sudah lakukan pengawasan penindakan, terutama di NTB kan tramadol yang beredar yang disalahgunakan.

“Kalau yang Carisoprodol peredaran sudah dilarang BPOM sejak 2013. Jadi yang beredar itu ilegal gak ada ijin BPOM. Penanganannya BPOM bersama aparat pemegang hukum,” cetusnya.

Sampai saat Ini belum ada temuan jenis PCC di sarana pelayanan kesehatan seperti puskemas dan Rumah Sakit.  “Kasihan masyarakat, harus kita lindungi masyarakat agar dapat obat yang memenuhi standar.Kita dengan Tim sudah Turun kelapangan, belum ada yang ditemukan,” katanya.

BPOM Mataram secara rutin lakukan pengawasan pembinaan terkait produk ilegal. Dengan adanya kasus yang marak akhir-akhir ini makin diintensifkan pengawasannya dengan kepolisian dan Dinas Kesehatan.

“Kalau sakit jangan disalahgunakan obat. Ttramadol atau PCC dan sejenisnya  harus ada resep dokter, kalau ditawari di luar jangan mau. Karena ada iming iming tramadol bisa meningkatkan stamina, itu informasi yang sesat,” pungkasnya.

AYA