Keberadaan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok akan menjadi salah satu pintu masuk dari kemajuan pesat industri pariwisata NTB

LOTENG.lombokjournal.com —  Pembangunan Poltekpar selain harus mencerminkan kekhasan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat, juga harus menekankan kualitasnya.  Mulai kualitas bangunannya sampai proses pendidikannya, benar-benar berjalan baik dan tempat pendidikan terbaik di NTB.

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau TGB (Tuan Guru Bajang) menegaskan itu saat peletakan batu pertama pembangunan Poltekpar Negeri Lombok di Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (02/10).

Lebih lanjut gubernur berharap, lembaga pendidikan pariwisata yang dibanngun sebagai sekolah berstandar Global atau Internasional.

“Dengan kualitas nomor satu,” katanya. Dan mahasiwa Poltekpar ini akan menjadi tulang punggung pembangunan pariwisata di NTB dan Indonesiado masa datang.

Menurutnya, Politeknik Pariwisata Negeri Lombok merupakan wujud perjuangan. Membangun daerah itu perlu kebersamaan. Dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan orang per orang.

“Selama ini banyak yang sudah kita lakukan bersama-sama, dan Poltekpar Negeri ini merupakan contoh hasil kerjasama dan perjuangan dari semua pihak,” tegas TGB.

Saat ini, katanya, Perlu membangun kebersamaan serta menyisihkan kepentingan-kepentingan jangka pendek dan beralih ke kepentingan jangka panjang. Meletakkan kepentingan anak cucu kita ke depan,  dengan mengimajinasikan pikiran kita tentang wajah NTB sepuluh hingga dua puluh tahun mendatang.

“Jangan hanya kita berkutat melihat NTB sekarang saja, jangan kita berfikir sebatas hari ini dan esok saja. Tapi coba kita banyangkan dan imajinasikan bagaimana wajah NTB kedepan menjadi wajah yang terbaik, kita buat cita-cita yang paling tinggi,” ungkap Gubernur.

Wujud kesyukuran besar atas Pembangunan Poltekpar Negeri Lombok ini, pembangunan Poltekpar harus dijaga dengan baik.  Sebab banyak daerah-daerah lain di Indonesia ini yang menginginkan pembangunan Poltekpar ini di daerahnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kementri Pariwisata RI Prof. Ahmansyah, Forkompinda Kabupaten Lombok Tengah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, serta seluruh elemen yang ada Poltekpar Negeri Lombok Tengah.

AYA

BACA JUGA : TGB Ingatkan,  80 Persen di Poltekpar Lombok Harus Diisi Orang NTB

NTB termasuk daerah dengan sumbangan tertinggi kematian bayi akibat pneumonia

MATARAM.lombokjournalcom — Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO) dan Clinton Health Access Initiative (CHAI) memilih Lombok sebagai pilot project progam ujicoba imunisasi Pneumococcal Vaccine (PVC) untuk pencegahan penyakit pneumonia.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jane Soepardi mengatakan, dua kabupaten di Lombok, yakni Lombok Barat dan Lombok Timur menjadi proyek percontohan dalam program tersebut, yang dimulai bulan Oktober.

Jane menyebutkan, tren kematian bayi akibat penyakit pernafasan pneumonia terus mengalami peningkatan.

“Termasuk di Indonesia yang masuk dalam 10 negara terbesar dalam angka kematian bayi yang disebabkan pneumonia yang mencapai 15 persen pertahun,” ujar Jane saat memaparkan program imunisasi PCV di Kantor Gubernur NTB, Jalan Langko, Mataram, NTB, Senin (2/10).

Jane mengungkapkan alasan di balik pemilihan NTB sebagai proyek percontohan. Pasalnya, NTB termasuk daerah dengan sumbangan tertinggi kematian bayi akibat pneumonia di Indonesia. Ke depannya, program ini juga akan dilakukan di sejumlah kabupaten/kota lain di Tanah Air.

Sokongan dana untuk program yang akan berjalan selama tiga tahun di NTB berasal dari ABPN sebesar Rp 34,5 Miliar untuk vaksin PCV, Rp 1 Miliar untuk operasional, dan dukungan dana sebesar Rp 14,5 Miliar dari CHAI, sebuah NGO nirlaba berbasis di New York, AS. Jane menjelaskan, vaksin ini sudah diuji BPOM dan juga mendapat sertifikat halal dari Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), dan sudah pula mendapat rekomendasi MUI.

“Program ini menyasar sekitar 25.894 bayi usia 2 hingga 15 bulan di Lombok Barat, sedangkan 14.792 bayi terdapat di Lombok Timur,  sehingga jumlah total sasaran sekitar 40 ribu bayi,” ucap Jane.

Kepala Dinas Kesehatan NTB Nurhandini Eka Dewi menyampaikan pemberian vaksin PCV secara gratis ini akan dilakukan di pusat pelayanan kesehatan, seperti Posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit akan dilayani di Lombok Barat dan Lombok Timur.

“Untuk masyarakat yang memiliki bayi bisa langsung saja datang ke pusat pelayanan terdekat untuk mendapatkan vaksin ini,” kata Nurhandini.

Nurhandini menambahkan, penyakit pneumonia memang masih menjadi penyebab terbesar angka kematian bayi dan balita di NTB, setelah diare. Pemilihan NTB sebagai proyek percontohan tak semata karena jumlah kasus yang cukup tinggi sekitar 15 persen kematian bayi dan balita karena pneumonia, atau sama dengan angka nasional.

“NTB juga dipilih karena Dinas Kesehatan NTB sudah sering melakukan penelitian terkait penyakit pnemonia ini sehingga punya data yang lebih lengkap dibanding daerah lain,”

Beberapa penelitian yang dilakukan dua tahun terakhir, Nurhandini menyebutkan, sekitar 50 persen anak bayi dan balita sehat di NTB ternyata memiliki kandungan bakteri pneumokokal pencetus pneumonia. Nurhandini menilai, sistem imunisasi yang didapat saat bayi belum sepenuhnya memproteksi dari pneumokokal.

AYA

Kata TGB, pesantren mengajarkan kompeten, pendidikan di pondok pesantren ada tahapan-tahapannya, ada adab-adabnya, bahkan kitab-kitabnya disusun para ulama berdasarkan kebutuhan

MATARAM.lombokjournal.com –  Dalam kunjungan ke Pekalongan ke Jawa Tengah, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang) kembali menuai pujian.

“TGB sosok  yang menginspirasi bagi santri-santri muda, khususnya bagaimana melahirkan pemimpin masa depan bangsa yang jujur, amanah, dan berintegritas untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Pimpinan Ponpes Al-Fusha, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, KH Muhammad Dzilkon Dzilkon, Senin (2/10).

Dalam kunjungan ke Jawa Tengah, TGB berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fusha, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Ahad (1/10) kemarin. Pimpinan Ponpes, KH Muhammad Dzilkon menyebut TGB merupakan sosok ulama dan umaro’ yang lahir dari dunia Ponpes.

Di hadapan sekitar 300 santri, TGB mengapresiasi metode pembelajaran Ponpes Al-Fusha yang memadukan unsur ilmu agama dengan ilmu umum. TGB juga menilai, konsep pengajaran dengan penggunaan tiga bahasa, yakni bahasa Arab, Jepang, dan Inggris di ponpes ini menjadi suatu inovasi yang positif.

“Dengan bekal ilmu dan bahasa yang lengkap, maka cita-cita jangka panjang lulusan untuk bisa berbicara di tingkat nasional dan internasional akan dapat diwujudkan,” kata TGB.

TGB menambahkan, ponpes menjadi salah satu wadah tempat persemaian yang baik bagi generasi muda di Tanah Air. TGB menilai perhatian pemerintah terhadap dini ponpes terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak semata untuk kebaikan ponpes, melainkan juga bangsa Indonesia.

“Pesantren memang mengajarkan kita untuk kompeten. Pendidikan di pondok pesantren itu ada tahapan-tahapannya, ada adab-adabnya, bahkan kitab-kitabnya disusun oleh para ulama berdasarkan kebutuhan,” ucap TGB.

TGB mengajak para santri untuk senantiasa mengasah kemampuan dan mempersiapkan diri agar menjadi pemimpin yang hebat, serta merasa bangga menjadi santri dan selalu optimistis dalam menatap massa depan yang lebih baik.

“Sebab ilmu yang didapatkan di ponpes sudah menjawab seluruh tantangan masa depan yang lebih kompleks dan ilmu tersebut merupakan bagian yang menjadi kebanggan bagi para santri,” kata TGB menambahkan.

AYA/Hms

Masih banyak yang menyangkal dan meragukan eksistensi komunitas masyarakat Adat Bayan di Lombok Utara dalam menjalankan nilai-nilai Islam

MATARAM.lombokjournal.com – Bedah buku ‘Masyarakat Adat Bayan Dalam Bingkai Islam Nusantara’ yang berlangsung di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Sabtu (30/09), menjadi dialog menarik antara akdemisi, tokoh-tokoh adat dan mahasiswa.

Dua pembicara masing-masing tokoh muda Adat Bayan, Raden Sawinggih, dan Wakil Rektor I UIN, DR Masnun Tahrir,  menjelaskan tentang kesalahpahaman dalam menilai Adat Bayan.  Sawinggih misalnya, menyinggung soal ‘Wetu Telu’ yang pemaknaannya terlanjur tergiring menjadi waktu pelaksanaan sholat dalam Islam, yang jelas bertentangan  dengan sholat lima waktu.

“Wetu Telu sering diidentikkan dengan pelaksanaan sholat orang Bayan yang hanya tiga waktu,” kata Sawinggih.

Kesalapahaman itu membuat generasi muda Bayan enggan menjalankan adat.  Sebab kesalahpahaman itu menimbulkan stigma, orang Bayan hanya menjalankan sholat tiga waktu. “Karena itu, adat wetu telu dianggap sebagai Islam sesat,” kata Sawinggih.

Menurut Koordinator Badan pekerja SOMASI NTB, Ahyar Supriyadi, pelabelan komunitas yang berbeda dalam menjalankan praktik ritual keagamaan, berawal dari tafsir yang salah. “Wetu Telu dimaknai sebagai Tiga Waktu. Tafsir itu tidak seirama dengan pemaknaan dari komunitas adat Bayan sendiri,” katanya saat menyampaikan sambutan sebelum diskusi.

Salah seorang tokoh adat Bayan, Itrawadi, yang hadir dalam bedah buku itu menjelaskan makna ‘wetu telu’.  Menurutnya, makna Wetu Telu itu merupakan pembagian wewenang atau urusan dalam sistem kemasyarakatan. Khususnnya dalam urusan agama, pemerintahan dan adat.

Ditegaskan Sawinggih, Wetu Telu itu berarti Datu Telu, yakni Datu Agama, Datu Pemerintah dan Datu Adat.

Islam Nusantara

Buku berjudul ‘Dari Bayan Untuk Indonesia Inklusif’, 216 hal, diterbitkan SOMASI NTB, September 2016,  ditulis oleh enam penulis secara keseluruhan merupakan ‘pembelaan’ terhadap eksistensi komunitas adat.  Secara khusus di Bayan, selama ini masih ada kalangan meragukan eksistensi mereka  dalammenjalankan nilai-nilai Islam.

Salah seorang penulis buku itu, Yusuf Tantowi mengatakan, praktik ritual adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebab penyebaran Islam di Lombok tak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat adat.

Munculnya istilah Islam Nusantara hakekatnya memberi ruang bagi komunitas adat menyampaikan nilai dan praktik ritual keagamaan. “Istilah Islam Nusantara bukanlah istilah baru. Gus Dur pernah bicara tentang pribumisasi Islam,” kata Yusuf Tantowi yang bertindak jadi moderator dalam bedah buku tersebut.

DR Masnun Tahrir secara tegas mengungkapkan, nilai-nilai seperti dipraktikkan dalam ritual adat bisa dijadikan hukum. Sebab syariat/fiq Islam bisa didiskusikan dengan hukum yang berlaku dalam komunitas adat atau masyarakat lokal.

“Tidak ada alasan memarjinalkan adat. Sebab komunitas masyarakat adat bukanlah second class,” kata Masnun Tahrir.

KS

Provinsi NTB dinilai mampu memberikan gambaran nyata mengenai daya tarik provinsi sebagai daerah tujuan investasi.

lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih prestasi nasional yang cukup membanggakan. Kali ini  Frontier Consulting Group dan Tempo Media menganugerahi penghargaan Attractiveness Award 2017, di Hotel Westin Jakarta, Jum’at (29/9) malam.

Award yang diterima Gubernur NTB yang diwakili Wagub H. Muh Amin, SH. M.Si tersebut,  merupakan bukti, Gubernur TGB memiliki kinerja yang sangat baik.

Sebelumnya selama 3 bulan, Group Media Nasional itu melakukan pengukuran dan observasi yang cukup ketat terhadap daya tarik setiap daerah di Indonesia.

Keseluruhan pengukuran ini disebut “Indonesia’s Attractiveness Index” yang  memberikan gambaran nyata mengenai daya provinsi sebagai daerah tujuan investasi.

“Penghargaan ini menunjukkan, ‘Leadership’ (kepemimpinan) di daerah itu sangat baik dan penting.  Kami ingin menjalankan tahun demi tahun lebih serius, karena daya tarik Indonesia sebagian besar ditentukan dari daya tarik daerah,” ungkap Direktur Utama PT. Tempo Media,.

Toriq Hadad memberikan sambutan dan penjelasan pada acara penyerahan Award tersebut di hadapan sejumlah menteri dan para Kepala Daerah yang hadir saat.

Acara seperti ini yang ketiga kalinya yang pernah diadakan sebelumnya. Di antara para pemenang, ada beberapa nama daerah dari tahun ke tahun yang berhasil mempertahankan predikat juara dengan berbagai kategori.

“Ini menandakan bahwa pimpinan daerah menunjukkan kinerja yang baik dan bisa mempertahankannya, “ tutur Hadad.

Menurutnya, Pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan dan daya saing masing-masing daerah. Daerah yang menarik sebagai tujuan investasi akan memberikan kesempatan besar untuk makin bertumbuh.

Menurutnya, kemajuan daerah juga dapat dilihat dari kepuasan publik terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Menteri Pariwisata, Arif Yahya, yang saat itu diwakili Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Dadang Rizki Ratman, mengapresiasi Tempo yang menyelenggarakan award kepada Provinsi dan kabupaten/kota, yang menentukan kredibilitas daerah masing-masing.

“Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kabupaten lainnya, mengelola pariwisata akan memberi manfaat yang besar terutama para pelaku usaha yang berkecimpung di bidang pariwisata. Dan mengembangkan pariwisata akan meningkatkan pendapatan masyarakat,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri mewakili Mendagri, Zudan Arif Fakrullah, sangat terharu melihat apa yang dilakukan Tempo. Ia mengapresiasi atas nama Kemendagri.

Tempo diilainya melakukan upaya membangun ekosistem pemerintahan yang lebih sehat.

“Kami sangat berharap ibu dan bapak dapat membangun dan menumbuhkan inovasi baru,” tambahnya.

AYA/HMS

Wakil Bupati Kendal di Jawa Tengah menyebut TGB laksana secercah cahaya  yang akan menyinari bangsa ini.

lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), mengawali rangkaian kunjungannya di Provinsi Jawa Tengah,  sholat subuh berjama’ah di Masjid Mujahidin didampingi Wakil Bupati Kendal, Masrur Maskur, Sabtu (30/9).

Menurut Masrur Maskur, masyarakat Kabupaten Tegal mengidolakan TGB, sebagai pemimpin sekalligus ulama. “Masyarakat Kendal sudah lama merindukan kehadiran TGB,” katanya saat memberikan sambutan usai sholat Subuh berjamaah.

Dengan kata-kata puitis di hadapan ratusan jamaah sholat subuh, Wakil Bupati Kendal itu menyebut TGB merupakan secercah cahaya  yang akan menyinari bangsa ini.

Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, ia berterima kasih atas kehadiran Gubernur TGB.  “Karena berkenan meluangkan kesempatan guna memenuhi undangan dari para ulama dan  berbagai komponen masyarakat di Kabupaten Kendal Jawa Tengah,” ujar Masrur Maskur.

Saat menyampaikan tausiahnya TGB mengatakan, nilai-nilai kesyukuran akan terwujud bila kita mempedomani Al-Quran dan Al-Hadits. Wujud kesyukuran hakekatnya adalah bergerak dari satu takdir ke taqdir yang lain.

“Dan itu adalah pilihan terbaik,”  katanya sambil mengingatkan, tidak boleh putus asa karena mengurangi keyakinan dan keimanan  kepada Allah SWT.

Dengan mengamalkan tuntunan agama, serta mengamalkan kebaikan dengan banyak bersyukur, maka saya yakin hidayah itu akan datang.

Usai menyampaikan tausyiah, TGB mengunjungi Ponpes AL-Fadllu AL-Fadilah Kec.Kaliwungu Kabupaten Kendal dan diterima langsung Pimpinan Ponpes KH. Dimyati Rois. Pimpinan Ponpes Al-Fadlu Al-Fadilah merupakan tokoh ulama Jawa Tengah  yang memiliki basis massa di 35 kab/kota di Jawa Tengah.

Kunjungan itu menjadi dialog antar kedua tokoh, dan  KH. Dimyati Rois mendoakan agar TGB selaku ulama muda dan karismatik menjadi pemimpin yang amanah.

“Membela amal makruf nahi mungkar, menjadi contoh dan selalu membagi ilmu yang bermanfaat bagi umat,” ujar KH Dimyati Rois.

AYA/HMS

BPJS Kesehatan Cabang Mataram memberi penjelasan untuk merespon keluhan masyarakat terkait pelayanan

MATARAM.lombokjournal.com – Di era pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat lebih suka melontarkan keluhannya melalui media sosial (medsos).  Tujuannya jelas, agar masalah yang dikeluhkan seseorang langsung diketahui khalayak luas.

Misalnya, di platform facebook muncul postingan terkait pelayanan loket yang kesannya lamban, dan petugasnya tidak berada di tempat.  Keluhan lainnya, misalnya soal rumah sakit yang keluar dari program (maksudnya tidak melanjutkan kemitraan) dengan BPJS Kesehatan, termasuk  obat yang tidak bisa dicover BPJS.

Bagaimana dengan  motto pelayanan prima dari BPJS Kesehatan. Itulah begitu kurang lebih keluhan yang disampaikan melalui medsos.

Keluhan itu langsung mendapat respon dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Lalu Kahar Kusman menjelaskan tentang petugas loket.

Dijelaskan, loket petugas frontliner dibagi menjadi 3 bagian dengan fungsi pelayanan yg berbeda.  Loket satu utk pendaftaran baru serta pemberian informasi, loket selanjutnya adalah proses mutasi peserta.

“Loket terakhir adalah pencetakan kolektif untuk melayani segmen Badan Usaha, PIC Satker PNS, PIC Satker TNI dan POLRI,” jelas Kusman seperti ditulis di Medi Infor BPJS Kesehatan, Jum’at (28/09).

Lebih jauh dijelaskan, mengenai standar waktu layanan di masing-masing loket. Untuk cetak kartu 3 menit, sedang mutasi atau perubahan data 7 menit. Mengenai pemberian informasi dan pengaduan serta pelayanan kolektif 15 menit.

Untuk waktu tunggu pendaftaran PPU, perubahan data, cetak kartu, kolektif 20 menit. sedangkan pemberian info dan keluhan adalah 50 menit.

“Definisi waktu layanan adalah sejak peserta dipanggil, mendapatkan layanan sampai dengan selesai,” jelasnya.

Sedangkan waktu tunggu adalah sejak peserta datang mendapat antrian sd dipanggil petugas frontliner.

Untuk pengurusan kolektif seperti satker, atau badan usaha,dihimbau untuk diurus secara kolektif di masing-masing intansi melalui bagian kepegawaian, bagian personil, atau PIC Badan Usaha. Bisa juga dengan pendaftaran mandiri, cukup menyerahkan berkas lengkap di petugas checker dan selanjutnya konfirmasi melalui sms blast.

“Pendaftaran juga sudah bisa dilakukan melalui care center 1500400 serta drop box di kecamatan-kecamatan,” terangnya.

Peserta pemilik HP android dan IOS sudah dapat mendownload aplikasi mobile JKN. Sehingga mutasi atau perubahan sudah bisa dilakukan dirumah tanpa harus mendatangi kantor BPJS Kesehatan.

RS Mitra BPJS Kesehatan

Bagaimana mengenai rumah sakit (RS) yang keluar dari program JKN dan tidak lagi melayani peserta BPJS Kesehatan?

Sesuai regulasi,  Fasilitas Kesaehatan (Faskes) milik pemerintah wajib melayani pesertaJKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat). Bagaimana dengan RS swasta?

RS milik swasta yang ingin menjadi provider layanan harus melalui tahapan pendaftaran,  mengisi self assestment, kemudian akan di-credentialing. “Jika sesuai maka akan dikontrak,” kata Kusman.

Proses seleksi melalui aplikasi HFIS (Health Facilities Information System), sehingga ada keterbukaan informasi baik itu proses daftar dan proses credentialing. Seluruh work flow dapat dimonitor oleh faskes yg mau kontrak melalui aplikasi ini.

Hasil credentialing dan proses tahapan yang dilakukan, selama RS tersebut sesuai outputnya dan berkomitmen melayani peserta JKN sesuai regulasi yang mengatur program ini, maka akan di TL.

Sampai saat ini ada dua RS swasta yang sudah melalui tahapan tersebut, dan sudah dikontrak melayani peserta jkn. RSIA Permata Hati dan RS Harapan Keluarga,” jelasnya.

Manfaat pelayanan yang diperoleh peserta JKN yaitu rawat jalan, rawat inap, pelayanan obat, bantuan alat kesehatan, ambulance, dan COB atau koordinasi manfaat bagi peserta yang punya asuransi tambahan lainnya.

Mengenai pelayanan obat, adalah sesuai indikasi medis dan tatalaksana dari DPJP Faskes yg merawat peserta. Dan haru  sesuai daftar obat formularium yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

jika ada obat di luar fornas, jika disetujui oleh komite medik dan bagian dari terapi pasien, maka akan dijamin. “Obat-obatan fornas bukan obat murah. Disana juga terdaftar obat berbiaya mahal untuk penyakit-penyakit katastrofik,” kata Kusman.

KS

PMII Ingatkan, Jangan Coba-coba Mengganggu Ideologi Pancasila

MATARAM.lombokjournal.com —  Puluhan massa aksi dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Mataram, mendatangi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) NTB jumat ( 29 /9 ).

Kesatuan aksi mahasiswa itu mengingatkan, agar mewaspadai kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Hari ini kita disentak lagi dengan informasi kebangkitan kembali PKI,” ujar Koordinator Lapangan PMII Mataram, Kusnadi.

Kusnadi menambahkan, PKI menyisakan luka kelam bagi bangsa Indonesia yang pada sejarahnya telah mengganggu, bahkan mencoba mengambil alih kepemimpinan negara. PMII Mataram mengimbau semua elemen yang mencoba mengganggu ideologi Indonesia, Pancasila.

“Kami menolak masuknya faham komunis di NTB, menolak segala bentuk faham anti Pancasila di NTB, meminta pemerintah tegas terhadap ormas antipancasila,” kata Kusnadi.

Sekretaris Bakesbangpoldagri NTB Kataruddin menyambut baik kedatangan para mahasiswa tersebut. Katarudin mengaku akan meneruskan aspirasi para mahasiswa ini.

“Aspirasi ini akan kami tampung untuk meneruskan ke kepala daerah,” cetusnya

Katarudin sependapat dengan aspirasi mahasiwa terkait ideologi komunis yang tidak diterima di NTB.

“Soal ideologi komunis ini sudah tidak bisa lagi ditolerir, bahwa komunis ini merupakan musuh bangsa,” kata Kataruddin.

AYA

Sejak tahun 2010 sudah menjadi dokter Asker, waktu beralih ke BPJS Kesehatan tahun 2014, Drg Murwani tetap nyaman karena ikut ambil bagian meningkatkan kesehatan masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com —  Praktik sebagai dokter gigi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), berarti terlibat aktif dan bertanggung jawab pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

“Sejak tahun 2010 saya sudah menjadi dokter gigi Askes. Waktu Askes beralih ke BPJS Kesehatan tahun 2014, saya tetap menjalin kerjasama. Saya senang menjadi dokter yang ikut ambil bagian meningkatkan mutu kesehatan masyarakat,” kata Drg Nanik Murwani  Setyatiningsih, di ruang praktiknya di Jalan catur Warga 6 Mataram, Minggu (30/09) sore.

Tiap hari, rata-rata ruanng praktiknya dikunjungi lebih dari 30 pasien yang sebagian besar merupakan peserta program JKN. Tidak ada pembatasan pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan gigi. Karena itu, tidak jarang pelayanan itu berlangsung hingga tengah malam.

Tentang kunjungan  itu hanya dibuat aturan, pasien yang mendaftar dimulai pukul 16.00 wita, dan pasien yang mendaftar di atas jam 21,00 wita harus mendaftar hari berikutnya. Dan pasien mendaftar hanya untuk berobat hari yang sama, tidak boleh mendaftar untuk hari berikutnya.

Dengan jumlah kunjungan pasien yang tiap hari meramaikan ruang praktiknya itu, tentu tak bisa bekerja sendiri. Saat ini Murwani bekerja bersama asisten  5 orang dokter gigi.

“Ada tiga orang dokter yang tiap hari  stand by di ruang praktik,” kata Murwani. Itu masih ditambah satu orang dokter umum khusus saat cabut gigi.

Berapa penghasilan yang diperoleh Drg Nanik Murwani Setyatiningsih dari tarif kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan atas pelayanan kesehatannya?

Murwani mengatakan, jumlah peserta yang tercatat di BPJS Kesehatan yang memanfaatkan FKTPnya sebanyak 30 ribu peserta. Dengan nominal norma kapitasi sebesar Rp2 ribu, maka tiap bulan penghasilan yang diterima sebesar 30.000 x Rp2.000,- = Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

“Saya dibayar sesuai jumlah peserta. Sudah lama dengan BPJS, dengan penghasilan yang saya terima saya sudah nyaman,” tutur Murwani.

Dikatakannya, sesuai MoU yang ditandatanganinya bersama BPjS Kesehatan, ia tak pernah menerima dana kapitasi itu sampai tanggal 15. Kalau tanggal 14 jatuh pada hari libur, pembayarannya dimajukan.

“Saya sudah lama bekerja dengan BPJS Kesehatan, pembayaran itu tidak pernah lewat tanggal 15,” katanya.

Sesuai aturan, dari dana itu prosentase yang lebih besar digunakan untu jasa pelayanan kesehatan, dan sisanya dimanfaatkan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Karena itu, Murwani selalu mengalokasikan bagian terbesar biaya pelayanan kesehatan yang diterimanya untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Makin tinggi angka kesakitan berarti peningkatan kesehatan masyarakat tidak berhasil. “Saya menjaga mutu pelayanan kesehatan dengan perawatan bagus dan obat bagus. Supaya kunjungan pasien tidak meningkat,” katanya.

Bagi dokter gigi lulusan Universitas Erangga tahun 1989 ini, dengan tarif kapitasi yang diterimanya masih membuatnya nyaman, dan tak mengurangi kemampuannya meningkatkan kualitas pelayanan. Bagaimana pun, kondisi sekarang jauh lebih baik dibanding masih zaman Askes dulu.

“Tapi terus terang, pajak yang harus saya bayar termasuk tinggi,” kara dokter gigi asal Kediri, Jawa Timur ini sambil tersenyum.

KS

BACA JUGA:

Berapa Sih Fasilitas Kesehatan Dibayar BPJS Kesehatan? Ini Penjelasannya

Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dalam program JKN-KIS dengan BPJS Kesehatan, dibayar dengan tarif sesuai aturan Menteri Kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com — Di era JKN-KIS (Jaminan Kesehatan nasional-Kartu Indonesia Sehat), pembayaran biaya pelayanan kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan sudah ada ketentuannya.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Lalu Kahar Kusman, memberi penjelasan tentang ketentuan biaya itu.  Peraturan Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016, mengatur mengenai Standar Tarif Pelayanan Kesehatan.

“Sesuai Peraturan Menkes, BPJS Kesehatan membayar biaya pelayanan kesehatan itu berdasarkan tingkatan Fasilitas Kesehatan,” katanya di kantornya di Mataram, Kamis (28/09)

Dijelaskannya, pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan dibedakan atas Tarif Kapitasi dan Tarif Non Kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Selain itu, ada Tarif Ina CBG dan Tarif Non Ina CBG untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Kusman merincikan tarif itu seperti ini:

• Tarif Kapitasi ; pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar. Tarif ini tak memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
• Tarif Non Kapitasi; besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Tarif ini didasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
• Tarif Indonesian-Case Based Groups (disebut Tarif INA-CBG); besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan. Merupakan paket layanan yang didasarkan pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
• Tarif Non INA-CBG merupakan tarif di luar tarif paket INACBG untuk beberapa item pelayanan tertentu. Meliputi alat bantu kesehatan, obat kemoterapi, obat penyakit kronis, CAPD dan PET Scan, dengan proses pengajuan klaim dilakukan secara terpisah dari tarif INA-CBG.

Tarif Kapitasi dan Non Kapitasi

Lebih lannjut dijelaskan Kusman,  Tarif Kapitasi digunakan membiayai pelayanan di FKTP, meliputi administrasi pelayanan; promotif dan preventif; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; obat dan bahan medis habis pakai; dan pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.

FKTP merupakan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik. “Hanya untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya,” terang kusman.

Sesuai kompetensinya, FKTP pemberi pelayanan kesehatan pertama yang harus diakses terlebih dahulu oleh Peserta JKN, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan.

Sedangkan Tarif Non Kapitasi, merupakan biaya pelayanan di luar lingkup pembayaran kapitasi.

Pelayanannya meliputi ambulans; obat program rujuk balik; pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik; penapisan (screening) kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim; rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis; jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya; dan pelayanan Keluarga Berencana.

Pembayaran tarif kapitasi kepada FKTP, diatur dalam Peraturan Presiden No 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi.

Kusman menerangkan, Penetapan besaran Tarif Kapitasi di FKTP dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. “Standar Tarif Kapitasi di FKTP ditetapkan bervariasi,” katanya.

Untuk puskesmas Rp3.000, sampai dengan Rp6.000 per peserta terdaftar per bulan. Untuk Klinik Pratama, Praktik Dokter, Rumah Sakit Kelas D Pratama sebesar Rp8.000 sampai dengan Rp10.000 per peserta terdaftar per bulan. Untuk praktik perorangan dokter gigi sebesar Rp2.000 per peserta terdaftar per bulan.

Menurut Kusman, nominal dari standar Tarif Kapitasi ini terlihat kecil. Tapi Tarif Kapitasi hendaknya tidak dilihat sebagai tarif pelayanan tiap kasus pasien yang berkunjung. Namun harus dihubungkan dengan jumlah Peserta sakit yang mengakses pelayanan di suatu FKTP, terhadap total Peserta terdaftar di FKTP tersebut.

Sebagai contoh, di Puskesmas A dengan besaran Tarif Kapitasi sebesar Rp.6.000 dan terdaftar sebanyak 15.000 Peserta pada bulan Januari 2017, maka penerimaan Puskesmas A tersebut adalah sebesar Rp.90.000.000 di bulan tersebut.

Bila selama bulan Januari tersebut terdapat 15% dari Peserta terdaftar yang sakit dan mendapat pelayanan di Puskesmas A, maka sesungguhnya biaya pelayanan kesehatan untuk tiap Peserta (unit cost).

Itu setara dengan 15% x 15.000 x Rp.90.000.000 = Rp.90.000. Ini berarti bahwa semakin rendah angka kesakitan Peserta yang terdaftar di Puskesmas A, maka akan semakin surplus Puskesmas A tersebut.

“Oleh karenanya setiap FKTP diharapkan dapat meningkatkan upaya promotif dan preventif atau edukasi dan pencegahan penyakit kepada Pesertanya, selain meningkatkan kualitas pelayanan kuratif dan rehabilitatif”, kata Kusman.

KS

BACA JUGA :

Drg Nanik Murwani Setyatiningsih, Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan