Tiga jamaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi akan dipulangkan setelah benar-benar sehat

MATARAM.lombokjournal.com  —  Dari total 4.501 jamaah asal NTB yang berangkat ke tanah suci, 19 jamaah meninggal dunia. Hal itu dikatakan  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nasaruddin mengatakan, Asrama Haji NTB, Jalan Lingkar Selatan, Mataram, NTB, Jumat (6/10).

Menurut Nasarudin, seluruh jamaah haji asal NTB kini telah kembali ke Tanah Air.

Dari 19 Jamaah yang meninggal dunia, 17 jamaah meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Sedangkan, dua jamaah lainnya meninggal setelah sudah berada di NTB.

“Ada juga tiga jamaah yang masih berada di Tanah Suci karena mengalami sakit dan harus dirawat,” lanjut Nasaruddin.  Untuk kepulangan tiga jamaah yang dalam kondisi sakit masih menunggu perkembangan terbaru.

“Akan ditangani medis sampai benar-benar sehat dan dipantau terus sampai normal, sampai betul-betul total sehat,” kata Nasaruddin menambahkan.

Secara bertahap proses pemulangan jamaah haji berakhir pada Jumat (6/10), setelah kelompok terbang (kloter) 10 atau yang menjadi kloter terakhir tiba di Bandara Internasional Lombok, pada Jumat (6/10) siang.

Nasaruddin mengaku bersyukur prosesi pelayanan haji tahun ini berjalan cukup lancar, baik saat sebelum maupun setelah kepulangan.

Berbeda tahun-tahun sebelumnya, para jamaah haji dijemput di asrama haji masing-masing kabupaten/kota. Untuk musim haji 2017 ini, para jamaah dipusatkan di Asrama Haji NTB. Para keluarga bisa menjemput jamaah haji di Asrama Haji NTB dan langsung kembali ke rumah masing-masing.

AYA

BACA JUGA :

Baiq Mariah Margani Muhammad binti Abdul Gani, Jamaah Haji Tertua Tiba di Lombok

Dengan ditetapkan status darurat bencana, memudahkan BPBD NTB memenuhi sejumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi para pengungsi Gunung Agung.

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala BPBD NTB, Muhammad Rum mengatakan, jika terjadi erupsi Gunung Agung terjadi akan terjadi gelombang pengungsi yang cukup besar. Mereka masuk ke NTB, lewat jalur laut seperti Pelabuhan Lembar maupun Teluk Nara.

Status darurat bencana melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut alokasi anggaran. Dengan status darurat bencana ini, lanjut Rum, memudahkan BPBD NTB dalam mengokohkan sejumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi para pengungsi.

Rum mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait persoalan ini.

Namun, hal ini belum bisa dilakukan lantaran lokasi kejadian bencana berada di Bali.

“Masa Pak Gubernur NTB yang keluarkan status. nanti akan konsultasi ke BNPB. Karena soal status itu merupakan hal penting dalam mengeksekusi anggaran,” kata Rum.

Terlepas dari persoalan tersebut, Rum menyampaikan gelombang pengungsi ke Lombok sudah terjadi, bahkan angkanya diperkirakan telah menyentuh 500 jiwa yang tersebar di sejumlah wilayah di Lombok.

“Terlepas masalah aturan itu, tetap semua yang terlibat dalam kebencanaan memastikan membantu pengungsi yang telah masuk ke Lombok. Bagaimana caranya agar mereka selama di sini dalam kondisi sehat wal afiat,” katanya.

BPBD NTB sendiri telah mendirikan tenda pengungsian di kawasan Batulayar, Lombok Barat. Namun, belum ada pengungsi yang tinggal di tenda tersebut. Para pengungsi lebih memilih tinggal di rumah keluarganya.

Rum menambahkan, para pengungsi juga bisa berobat gratis di RSUD NTB dengan didahului pemeriksaan di puskesmas terdekat dan dirujuk ke RSUD NTB.

Selain itu, mengingat keluarga penampung pengungsi juga berasal dari kalangan menengah ke bawah, BPBD NTB berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan NTB mengeluarkan cadangan beras untuk diberikan kepada keluarga penampung.

Bantuan sekolah sementara untuk anak-anak pengungsi juga diberikan, lengkap dengan alat perlengkapan sekolah berupa tas, buku, dan lain-lain.

“Kita juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan NTB untuk memberikan penyeberangan gratis bagi pengungsi yang mau kembali ke Bali,” tegas Rum

AYA

BACA JUGA : Pemprov Gelar Rakor Antisipasi Pengungsi Gunung Agung

Belum meletus saja sudah banyak pengungsi, karena itu perlu kesiagaan stakeholder di NTB saat pengungsi akibat erupsi Gunung Agung masuk NTB

MATARAM.lombokjournal — Meningkatnya Status dari Gunung Agung Bali dan melonjaknya Pengungsi warga Bali ke NTB khususnya Lombok, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelar Rapat Kordinasi (Rakor), Jum’at (06/10) dengan Stakeholder terkait erupsi Gunung Agung.

Rapat itu melibatkan BPBD NTB, Dinas Kesehatan NTB, Direktur RSUP NTB, BMKG, PoL PP NTB, dan Ketahanan Pangan NTB. Hadir selaku pembuka Acara  Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin.

Wagub mengatakan Rapat ini adalah  sebagai rasa peduli kita sama saudara-saudara kita, yang sudah jadi pengungsi   dikeluarganya dan ditempat yang disediakan .

Wagub meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana daerah beserta yang terkait untuk memastikan, para pengungsi mendapat perlakuan baik, memenuhi kebutuhan-kebutuhannnya karena ini  bangsa Indonesia siapa pun dia, apalagi tetangga pulau.

“Belum meletus saja, masih dalam kondisi Awas, belum Erupsi, tapi sudah ada yang mengungsi. Inilah yang kita siapkan dengan baik,” katanya.

Wagub ingin memastikan semuanya siap, jangan sampai segala sesuatunya baru mulai saat terjadi letusan. Terang nanti akan lebih banyak pengungsi yang akan datang. “Jadi karena  itu saya perintahkan untk menyipkan segala sesuatunya  dengan baik, koordinasi juga dengan pemerintah daerah provinsi Bali,” cetusnya.

Wagub mengingatkan agar stakeholder terkait memperhatikan pendidikan anak-anak yang bersama  pengungsi.

Anak-anak pengungsi harus sekolah disini dulu, sampai waktu di Bali krmbali normal,” kata wagub.

Ditegaskan, kesiapan itu yang harus segera dirumuskan, agar mempermudah pengungsi mendapatkan pelayanan kebutuhannya. “Inilah tujuan dari rapat ini,” tegas wagub.

AYA

BACA JUGA :

Alokasi Anggaran Pengungsi Menunggu Status Darurat Bencana Melalui SK Gubernur

Sejak dibuka impor bawang putih tahun 1998, harga bawang putih jatuh

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Meski dihantam gelombang impor bawang putih sejak dibukanya impor tahun 1998, para petani bawang putih Sembalun masih bisa bertahan hingga kini, meski tidak mengalami keuntungan sebesar masa-masa sebelumnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Pending Dadih Permana mengungkapkan hal itu, saat berkunjung ke sentra bawang putih di Sembalun, Lombok Timur, NTB, Kamis (5/10),

“Setelah impor pada 1998 dibuka, harga (bawang putih) jatuh karena tidak bisa bersaing dengan yang impor,” ucap Dadih.

Meski demikian ia mensyukuri karena petani tetap bertahan. “Tapi alhamdulillah petani tetap bertahan,” ucap Dadih.

Kawasan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah lama dikenal sebagai pusat pertanian bawang putih di Tanah Air. Letak Sembalun yang berada di lereng Gunung Rinjani menjadi keunggulan tersendiri dalam pengembangan bawang putih.

Dijelaskan Dadih, pada tahun  ’80an (bawang putih) Sembalun pernah berjaya, bahkan mantan Presiden Soeharto sempat melakukan panen raya bawang putih Sembalun.

Namun, sektor pertanian bawang putih Sembalun mengalami keterpurukan saat terjadi krisis moneter dan peralihan kekuasaan terjadi. Pascareformasi, keran impor bawang putih dibuka yang membuat para petani bawang putih Sembalun kewalahan.

Dadih melanjutkan, penanaman bawang putih sudah menjadi tradisi sejak lama bagi para petani Sembalun. Hal ini juga yang membuat pengembangan bawang putih tak mati total meski dihantam gelombang impor.

Kementan memberikan sejumlah bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan para petani bawang putih, mulai dari traktor, hingga pipa untuk pengairan.

“Kami terus mendorong bawang putih Sembalun bisa kembali berjaya, dan agar Sembalun jadi sumber benih bawang putih dalam negeri,” kata Dadih menambahkan.

AYA

BACA JUGA ; Mempercepat Korporasi Petani Di Sembalun

Badan usaha petani Sembalun didorong meningkatkan kemampuannya

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com  — Kelompok Ekonomi Petani (KEP) di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), diberikan bimbingan teknis guna mempercepat korporasi petani.

Penyelenggaraan kegiatan itu dilakukan Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan), Zahrun Helmi mengatakan, Sembalun merupakan kawasan potensial bagi pengembangan sektor pertanian.

“Tidak hanya di NTB, melainkan juga Indonesia,” kata Zahron Helmi, Kamis (05/10)

Di Sembalun, sejumlah kelompok berhasil secara kelembagaan ekonomi yakni kelompok tani Laksuna Unggul, Gumilang, dan Sejahtera yang telah bermitra dengan sejumlah perusahaan besar.

“Petani kita sangat siap, mereka yang di sini meski kelompok kecil tapi sudah bermitra dengan Indofood untuk kentang,” katanya.

Namun, Zahron menilai masih banyak yang juga harus dibenahi.Terutama yang menyangkut persoalan manajemen yang belum dikelola dengan baik. Misalnnya, belum ada unit jasa pelayanan di kelompok tani.

“Ini menjadi salah satu kerja keras yang harus dilakukan para penyuluh di lapangan,” ujar Zahrun Helmi.

Ia tidak menampik jika masih penyuluh yang kurang memahami segi manajerial. BPPSDMP terus mendorong para penyuluh memahami, memberikan dukungan manajemen dalam bisnis komersial.

Selama ini, para penyuluh kerap hanya fokus persoalan produksi saja.

“Bimbingan manajemen harus diberikan, ketika pemerintah Jokowi mengarahkan kelompok tani bergabung dalam satu korporasi yang notabene komersialisasi. Maka kelompok petani baru bisa menuju kelembagaan secara ekonomi,” jelas Zahron.

BPPSDMP juga mengintensifkan pemahaman para penyuluh melalui bimtek. Selama tahun ini, sosialisasi melalui bimtek telah dilakukan kepada 400 kelompok usaha tani.

Zahrun menyampaikan, pengembangan kelompok ekonomi petani merupakan upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan petani yang telah melaksanakan kegiatan usaha tani yang berorientasi pasar seperti koperasi petani, kelompok usaha bersama (KUB), maupun badan usaha milik petani lainnya.

“Pemahaman tentang bisnis komersial atau kelompok kelembagaan ekonomi ini yang terus kita dorong,” tegasnya.

AYA

BACA JUGA :

Petani Sembalun Tetap Bertahan Menghadapi Gelombang Bawang Putih Impor

Mendaftar di asuransi kesehatan swasta kena medical cek up, jika anda terkena penyakit kritis dan sudah berumur di atas 40 tahun, maka premi akan menjadi mahal bahkan malah pengajuan polis bisa ditolak.

lombokjournal.com —

Sejak hadirnya BPJS (Badan Pngelola Jaminan Sosial) Ksehatan pada bulan Jnuari 2014, mampu menjadi angin segar untuk masyarakat Indonesia, khususnya terkait kepastian memperoleh akses jaminan layannan kesehatan.

Harus diakui, memang kadang-kadang masih timbul ketidakpuasan disana sini, meski demikian pihak BPJS selalu membenahi dan memajukan sistem agar tercipta kepuasan peserta.

Di awal kehadirannya di bulan Januari 2014, animo masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan sangat tinggi. Dibuktikan, masyarakat yang mendaftar  di kantor cabang BPJS Kesehatan di kota besar membludak tiap harinya.

Sebelum mendaftar sebaiknya anda mengetahui kelebihan BPJS dibanding asuransi swasta, agar ke depan lebih gamblang atau transparan, selain itu juga menjadi tambahan wawasan anda. Berikut keunggulan BPJS Kesehatan:

1. Murah

Murah bukan berarti murahan. Hanya dengan premi per bulan yang relatif terjangkau seluruh kalangan masyarakat, sudah bisa mengcover layanan kesehatan mulai penyakit ringan hingga penyakit kritis yang membutuhkan banyak biaya, termasuk rawat inap, pembedahan, obat dan lain sebagainya. Sudah sering diceritakan, seseorang yang harus menjalani perawatan sering cuci darah puas karena gratis. Ada juga testimoni yang istrinya melahirkan dengan operasi  dengan biaya nol alias gratis.

2. Wajib

Dikatakan wajib, karena di Undang undang sudah ada dan bersifat wajib, artinya jika anda ikut asuransi swasta maka anda juga harus asuransi BPJS Kesehatan

3. No Medical check up

Jika anda mendaftar di asuransi kesehatan swasta lain, anda akan kena medical cek up lebih dulu. Jika anda terkena penyakit kritis dan sudah berumur di atas 40 tahun, maka premi anda akan menjadi mahal. Bahkan malah pengajuan polis anda bisa ditolak.

Sedang di BPJS Kesedhatan, di umur berapa pun boleh mendaftar dan tanpa medical cek up bahkan bayi yang masih dalam kandungan saja bisa di daftarkan.

 3. Berani jamin seumur hidup

Mungkin hanya BPJS Kesehatan yang berani menanggung proteksi peserta hingga seumur hidup. Asuransi yang lain paling maksimal 100 tahun, itu pun kami belum pernah dapat testimoni atau kabar ada asuransi yang berani menanggung hingga umur 100 tahun.

5. No Pre Existing

Di asuransi swasta, jika sebelumnya anda sudah terkena penyakit kronis tapi tetap mendaftar itu bisa ditolak. Kalau pun tidak, nanti premi mahal bahkan polis di tolak. Kalau pun juga berbohong, nanti anda akan susah klaim dana anda ketika sakit, dan bisa di anggap pembohongan.

Sedang di BPJS Kesehatan, waktu anda sakit misalnya jantung anda bisa daftar BPJS Kesehatan dan asal syarat lengkap 99 persen diterima

Demikian gambaran beberapa kelebihan BPJS Kesehatan dibanding asuransi swasta. Hingga kini BPJS Kesehatan selalu berusaha memperbaiki dan membuat terobosan yang membantu masyarakat Indonesia. Prinsip gotong royong seperti yang sehat menolong yang sakit, cocok untuk lidah orang Indonesia, karena gotong royong sudah ada sejak ratusan tahun lalu.

Ka-eS

(sumber : Informasi BPJS Kesehatan )

Informasi siampang siur – maksudnya tidak sesuai fakta – sering beredar di jejaring media sosial. Seolah-olah dipublikasikan BPJS Kesehatan, padahal informasi itu beredar tanpa sumber yang jelas

MATARAM.lombokjournal.com — Penting bagi pengguna media sosial (medsos) untuk melakukan pengecekan ulang bila mendapat informasi terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Karena informasi itu sering merugikan masyarakat, khususya yang mengikuti program atau menjadi peserta JKN-KIS.

Di bawah ini, salah satu contoh informasi yang tidak sesuai fakta tersebut;

Bukan hanya informasi yang menyangkut pelayanan BPJS Kesehatan yang sering merugikan itu. Bahkan sempat beredar juga informasi mengenai perekrutan pegawai, dalam surat yang menggunakan kop surat BPJS Kesehatan.

Masyarakat diharapkan tetap melakukan pengecekan, agar terhindar dari maksud penipuan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Sumber ; Media Info BPJS

Paling sedikit perlu diketahui 7 fakta yang perlu diketahui tentang BPJS Kesehatan, agar tak salah memahami kehadiran BPJS Kesehatan

lombokjournal.com —

Berikut yang perlu anda ketahui tentang 7 fakta tentang BPJS Kesehatan;

1. Tidak Ada Diskriminasi

Peserta BPJS Kesehatan bisa dari semua golongan dan tidak ada diskriminasi. Mulai dari orang kaya atau miskin, yang bekerja atau menganggur, yang ganteng atau yang tidak, semua bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan.

2. Membayar Iuran atau Ditanggung Pemerintah

Perlu diketahui BPJS Kesehatan ini bisa dibuat perseorangan atau dibuatkan oleh perusahaan tempat seseorang bekerja. Ada iuran bulanan yang harus dibayar ke bank. Namun untuk masyarakat tidak mampu, seperti fakir miskin, pemerintah akan menanggung iuran BPJS tersebut. Keanggotaan ini disebut PBI atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

3. Iurannya dibantu Perusahaan atau Cukup Murah Buat Peserta Perorangan

Ada bermacam-macam jenis iuran BPJS Kesehatan tergantung apakah si peserta bekerja di sektor mana.

1. Pekerja di lembaga pemerintahan seperti pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara dan pegawai pemerintah non pegawai membayar 5 persen dari total gaji, dimana 3 persen akan dibayar oleh pemberi kerja sementara peserta akan melunasi sisa 2 persennya.
2. Pekerja di perusahaan milik negara (BUMN,BUMD) dan perusahaan swasta membayar 5 persen dari total gaji dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen akan dibayar oleh pegawainya.
3. Untuk veteran, Perintis Kemerdekaan, janda, duda atau yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan iurannya, 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun dibayar oleh pemerintah.
4. Iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah, atau peserta bukan pekerja adalah berdasarkan kesanggupan dan keinginan si peserta itu itu. Iurannya bisa dibilang sangat murah dan berdasarkan ruang perawatan yang diinginkan.

Ruang Perawatan yang dimaksud dibedakan dalam golongan Kelas I, Ruang Perawatan Kelas II, dan Perawatan Kelas III. Perlu untuk diketahui, meskipun ada penggoongan ruang perawatan, para pasien baik dari kelas I, II atau III tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari rumah sakit, termasuk juga akses terhadap obat-obatan.

Jadi kalau Anda mengambil ruang perawatan kelas III, bukan berarti akan mendapatkan pelayanan yang lebih minim dibanding layanan ruang perawatan kelas I.

4. Prosedur dan Proses Mendapat layanan

Ada sistem rujukan berjenjang dalam BPJS Kesehatan. Anda harus mendatangi terlebih dahulu fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes I) yaitu puskesmas, dokter keluarga, dan klinik sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapatkan rawatan yang lebih intensif.

Jadi Anda tidak bisa serta merta muncul di rumah sakit dan memberitahu kalau Anda sakit dan Anda peserta BPJS, karena yang memutuskan Anda bisa dirujuk ke rumah sakit adalah dokter di faskes pertama.

Selain itu Anda diharuskan membawa semua berkas misalnya surat rujukan, fotokopi kartu BPJS, kartu keluarga, fotokopi KTP dan lain-lain. Namunn kalau pasien dalam kondisi darurat, misalnya pasien kecelakaan, sistem rujukan berjenjang ini sering dinafikan karena nyawa pasien lebih penting.

5. Biaya Berobat Bisa Langsung Diprediksi

Dalam asuransi Biasanya kita berobat dulu baru mengetahui berapa biaya pengobatan. Tetapi BPJS Kesehatan sudah mematok biaya pengobatan terlebih dahulu berdasarkan sistem paket tarif yang disebut INA CBGS, bahkan sebelum pasien menjalani perawatan.

Nah, misalnya Anda menderita penyakit tipus dan harus rawat inap. Maka INA CBGS sudah menghitung layanan dan pengobatan apa saja hingga Anda sembuh. Biaya ini nantinya akan diklaim oleh rumah sakit ke BPJS.

6. Vonis Dokter

BPJS akan membayar perawatan pasien berdasarkan keputusan dokter tentang tindakan medis yang harus dilakukan.

Misalnya pada kasus ibu hamil, dokterlah yang memutuskan apa sang ibu bisa melahirkan normal atau dengan operasi caesar. Seandainya sang ibu ingin melahirkan melalui operasi caesar sementara dokter menganggap melahirkan normal bisa dilakukan, maka BPJS akan membayar sejumlah biaya kelahiran normal, sementara keluarga harus membayar uang untuk operasi.

7. Biaya tambahan

Perlu diketahui, meskipun sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, memang ada yang tetap harus membayar tambahan. Bayaran untuk biaya tambahan tersebut, misalnya kalau pasien menginginkan pindah di ruang perawatan yang kelasnya lebih tinggi, misalnya dari kelas I minta dirawat di ruang VIP.

Atas permintaan pindah dirawat di ruang yang kelasnya lebih tinggi itu Anda wajib membayar selisih biaya ruang perawatan. Tentang perhitungan selisih itu sudah ada aturannya.

implementasi dari BPJS Kesehatan banyak mendapat kritikan, terutama kalau dihubungkan dengan kurangnya infratruktur dan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. Namun apa pun kritik itu, konsep dari pemberian jaminan perlindungan kesehatan, bisa diacungi jempol. Baik bagi pasien maupun untuk rumah sakit sama-sama unutung.

Ka-eS

(dari berbagai sumber)

Tema pokok kegiatan HUT ke-72 ini adalah  “Bersama Rakyat TNI Kuat”. Makna yang terkandung didalamnya adalah TNI tumbuh dan berkembang, serta  berjuang bersama rakyat.

MATARAM.lombokjournal.com — Bertempat di Exs Bandara Selaparang Mataram, Kamis (05/10), digelar kegiatan upacara peringatan HUT ke-72 TNI.

Peringatan HUT TNI kali ini upacara dan parade, juga berlangsung berbagai kegiatan tambahan seperti Defile pasukan dan  kendaraan  milik TNI.

Selain itu, juga ditampilkan sosio drama persembahan dari putra dan putri Kodim 1620/Loteng, Tarian Sasambo persembahan dari  Lanal Mataram, Aero Modeling persembahan dari Lanud Rembiga, atraksi bela diri Boxer dari Brimob Polda NTB, dan masih serta berbagai kegiatan yang menambah kemeriahan peringatan HUT TNI tersebut.

Dalam kegiatan upacara peringatan HUT TNI bertindak selaku Inspektur Upacara, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi yang lebih akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang).

Inspektur Upacara membacakan amanat dari Panglima TNI. Amanat Panglima TNI intinya menegaskan, penyelenggaraan HUT TNI hakekatnya salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban TNI kepada rakyat, atas pembangunan kekuatan TNI yang telah dan sedang dilaksanakan, khususnya pada tahun anggaran 2017.

Tema pokok kegiatan HUT ke-72 ini adalah  “Bersama Rakyat TNI Kuat”. Makna yang terkandung didalamnya adalah TNI tumbuh dan berkembang, serta  berjuang bersama rakyat.

Inilah esensi ciri kesejatian TNI yang tidak boleh pudar di tengah-tengah arus globalisasi, yang terus bergerak secara dinamis. Kesejatian tersebut harus terus ditumbuhkembangkan dan diselaras-serasikan dengan pola pikir kehidupan masyarakat yang semakin modern, sehingga kecintaan akan tetap terbangun sebagai modal pokok, karena bersama rakyat TNI kuat dalam menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekuatan TNI yang bersandar kepada rakyat, merupakan bentuk aplikasi pertahanan semesta yang melibatkan seluruh potensi bangsa, untuk turut serta bela negara. Kedekatan dan kebersamaan TNI-Rakyat adalah inti dan pusat kekuatan (centre of gravity) dari Sistem Pertahanan Semesta yang kita anut.

Dalam amanat Panglima TNI mengingatkan dan mengintruksikan beberapa hal yang harus dipedomani oleh setiap prajurit dan ANS TNI diantaranya:

Pertama, Tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika, dalam melaksanakan tugas, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua,  Tugas prajurit TNI sangat berkaitan langsung  dengan tegak atau runtuhnya negara, bersatu atau bercerainya bangsa. Oleh karena itu tempatkan tugas diatas segala-galanya karena tugas adalah kehormatan, harga diri dan kebanggaan.

Ketiga, Junjung tinggi nilai dan semangat kebangsaan,  demi tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan  Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keempat, Pegang teguh disiplin keprajuritan dengan berpedoman Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, taati hukum dan hormati hak asasi manusia.

Kelima, Bina soliditas satuan, tegakkan rantai komando dan mantapkan kesatuan komando di setiap strata kepemimpinan satuan TNI, sehingga terwujud loyalitas tegak lurus yang jelas dan tegas.

Keenam, Selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan aktif berperan menyelesaikan masalah dan memberikan kontribusi positif demi kemajuan satuan danlingkungan dimanapun berada. Lanjutkan hal-hal positif yang telah terbina selama ini, selalu berinovasi dan berkreasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu mengantisipasi segala bentuk ancaman proxy war dan cyber war, yang menjadi ancaman nyata bangsa saat ini.

Ketujuh, Laksanakan semua tugas dengan niat berbuat terbaik, berani, tulus dan ikhlas hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Setelah pelaksanaan upacara dan acara tambahan, juga berlangsung acara syukuran peringatan HUT ke-72 TNI. Dalam acara syukuran ribuan peserta yang tergabung dari TNI-Polri dan  bersama masyarakat bersuka-cita mengikuti berbagai acara.

AYA

Tertib Administrasi, PKK Provinsi Juara 1 Tingkat Nasional, ungguli Jawa Timur dan Jawa Tengah

JAKARTA.lombokjournaal.com — Jambore PKk Nasional Tahun ini terasa istimewa, karena untuk pertama kalinya PKK Provinsi NTB meraih penghargaan Juara 1 tingkat Nasional.  Provinsi NTB memboyong tiga prestasi pada  Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 dan Jambore  Nasional 2017.

Penghargaan atas prestasi tersebut diterima langsung Ketua TP PKK NTB,Hj. Erica Zainul Majdi pda malam puncak acara HKG dan Jambore Nasional di ballroom hotel Mercure, Ancol Jakarta, Selasa (3/10).

PKK NTB berhasil membawa pulang Penghargaan Pakarti Utama 1 atas capaian desa Montong Are, Kabupaten Lombok Barat, sebagai juara 1 tingkat Nasional  Pelaksana terbaik  kategori Tertib Administrasi.

Dari 34 provinsi se-Indonesia, Provinsi NTB berhasil mengungguli Provinsi Jawa Tengah (Kab. Purbalingga) yang menduduki posisi juara 2  dan Provinsi Jawa Timur (Kab. Ngawi ) sebagai juara 3.

Piagam penghargaan dan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.22 .000.000 secara simbolis diserahkan langsung oleh Ketua Umum PKK, Erni Guntarti Tjahyo Kumolo kepada Hj Erica Zainul Majdi bersama Ketua TP PKK Lombok Barat, Khairatun Fauzan Khalid.

Di samping kategori tertib administrasi itu, penampilan kontingen TP PKK NTB dengan baju adat dari tiga suku yang ada di NTB saat  Parade Budaya Nusantara juga berhasil meraih juara 1 kategori ketepatan waktu dan juara harapan 1 pada lomba make up.

Hj. Erica mengatakan, penghargaan ini adalah contoh kerjasama yang baik antara TP. PKK Propinsi NTB dengan TP. PKK Kabupaten Lombok Barat, yang patut ditiru dan diteladani.

Apresiasi khusus  dari Hj Erica disampaikan kepada TP. PKK Kabupaten Lombok Barat yang diketuai Ibu Khairatun Fauzan Khalid. Lobar tahun lalu juga berhasil mendapatkan juara harapan 2 lomba halaman asri, teratur indah dan nyaman (hatinya PKK) pada Jambore Nasional.

Kepada  Khairatun yang mendampinginya menerima penghargaan dari Ketua Umum PKK itu, Hj. Erica berpesan untuk bisa terus merawat hal-hal baik yang sudah dicapai.

Selain pengumuman lomba -lomba dan penyerahaan penghargaan, pada malam puncak jambore, Ketua Umum TP PKk Juga menyematkan Pin Penghargaan Adhi Bhakti bagi anggota TP PKK/kader PKK, yang secara terus menerus aktif dalam pengabdian pada Gerakan PKK selama 25 tahun, 15 tahun dan 10 tahun.

AYA/Hms