Mulai penginapan dan MCK, fasilitas lain juga seperti ruang sidang, hingga pos kesehatan Ponpes dan ruang sekretariat termasuk media center.

MATARAM.lombokjournal.com —Panitia Munas Alim Ulama dan Konbes NU menetapkan lima pondok pesantren (Ponpes) yang menjadi lokasi pelaksanaan sejumlah agenda..

Salah satunya di Ponpes Nurul Islam di bawah bimbingan Hj. Wartiah. Sejumlah agenda akan di gelar di ponpes yang berlokasi di Sekarbela, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

“Persiapan di Ponpes Nurul Islam terus berjalan,” tutur Hj. Wartiah di Mataram, Senin (16/11). Sejumlah persiapan menyukseskan agenda besar para alim ulama ini pun mulai digenjot.

Untuk menyukseskan agenda ini sejumlah infrastruktur pun mulai dibenahi. Bahkan ponpes Nurul Islam telah menyediakan 12 kamar yang di bisa di manfaatkan peserta untuk menginap dan tiga lokal ruang kosong sebagai cadangan.

Selain kamar penginapan pihak ponpes juga menyediakan MCK sebanyak 26 buah yang sudah selesai direhab dan akan disiapkan 4 MCK lagi sebagai cadangan.

Selain penginapan dan MCK, sejumlah fasilitas lain juga dipersiapakan seperti ruang sidang untuk laziz dua tempat, pos kesehatan pondok pesantren, ruang sekretariat dan media center.

“Jadi kami sudah mempersiapkan semua yang menjadi kebutuhan peserta, baik dari penginapan ruang sidang, MCK hingga media center bagi teman-teman wartawan yang meliput kegiatan ini,” papar Wartiah.

Ponpes Nurul Islam sendiri mendapat jatah peserta sebanyak 99 orang, keamanan 25 orang dan sisanya dari santri yang ada di ponpes Nurul Islam.

Sementara salah satu agenda yang akan di gelar si ponpes Nurul Islam adalah sidang komisi organisasi.

Selain ponpes Nurul Islam ponpes lainnya yang menjadi lokasi acara adalah Ponpes Darul Falah dengan agenda Sidang Bas’ul Masail, Ponpes Darul Qur’an dengan agenda sidang komisi rekomendasi, Ponpes Al Halimy dengan agenda sidang program kerja.

Dan yang terakhir Ponpes Darul Hikmah sebagai posko panitia pusat. Serta sekretariat PW NU sebagai tempat registrasi seluruh peserta.

AYA

Tahun ini, dari 3 tokoh yang akan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, salah satunya Tuan Guru Kyai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

lombokjournal.com –

Kalau tahun 2016 satu-satu tokoh pejuang dari kalangan pesantren yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional adalah tokoh Nahdlatul Ulama Alm K.H.R. As’ad Syamsul Arifin, tahun 2017 giliran tokoh NahdlatulWathan yakni Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau yang akrab dipanggil Maulanasyeikh.

Dikabarkan, ulama kharismatik asal NTB yang juga kakek Gubernur NTB TGB Zainul Majdi itu akan diberikan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah bersama dua tokoh lainnya dari Riau dan Aceh.

Tahun lalu Presiden Joko Widodo tidak mau ngobral gelar kepahlawanan, karena itu hanya 1 orang yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

“Lalu kami katakan (tahun ini) jangan satu lagi lah pak, ya sudah, bisa tiga yang diputuskan,” kata Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu di lingkungan istana kepresidenan yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Jakarta, pekan lalu (Kamis, 26/10).

Dewan Gelar menerima usulan dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial yang mendapatkan usulan dari TP2GD dari daerah.

Penetapan gelar Pahlawan Nasional itu akan disampaikan 9 November, esok harinya 10 Nopember diperingati sebagai hari Pahlawan.

TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid merupakan  pendiri Nahdlatul Wathan, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Provinsi NTB.

Dari Riau ada Sultan Mahmud Riayat Syah seorang tokoh yang gigih berperang melawan Belanda, serta Laksamana Malahayati, salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh.

Tahun 2017 ada 9 yang diusulkan sudah dirapatkan oleh Dewan Gelar. Penganugerahan Pahlawan Nasional merupakan bagian dari kesadaran nasional yang harus dipelihara dan saatnya membangkitkan kesadaran generasi penerus mengenai pahlawan dalam sejarah.

Sumber: Ant

Peserta jalan sehat ditraktir makan sate, cilok dan nasi bungkus dari para pedagang yang berjualan di sekitar acara

MATARAM.lombokjournal.com – Gerak Jalan Sehat Kebangsaan diselenggarakan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (05/11).

Penyelenggaraan gerak jalan tersebut untuk menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017, yang diikuti ribuan ASN, para Guru, pelajar dan berbagai elemen masyarakat daerah seribu masjid.

Gerak jalan kebangsaan juga digelar serentak  di daerah lain di seluruh Indonesia. Di Mataram mengambil star dan finish depan Pendopo Gubernur NTB dengan melewati jalan Pejanggik ke arah Timur dan belok kanan perempatan Karang Jangkong.

Kemudian berputar  ke jalan Catur Warga  menuju perempatan Kamboja dan belok kanan  menuju Bank  Indonesia. Dari perempatan tersebut,  seluruh peserta bergerak ke arah timur dan finish  kembali di Pendopo Gubernur NTB.

Selain disediakan puluhan hadiah door prize,  yang menarik kepada para peserta yang sebagian besar merupakan masyarakat dan karyawan/karyawati Pemprov NTB, serta pelajar SMA/SMK se – Kota Mataram, juga disediakan menu makanan khas daerah seperti sate, soto, bakso, nasi bungkus dan lain-lain secara gratis yang disantap di akhir acara.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, Ph.D saat melepas peserta jalan sehat tersebut mengatakan, kegiatan itu merupakan  salah satu cara menghargai jasa-jasa para pahlawan.

Salah seorang di antaranya adalah seorang tokoh putra terbaik NTB, Yakni Maulan Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang insya-Allah dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Karena itu, Sekda meminta seluruh masyarakat mendukung Maulana Syeikh sebagai pahlawan nasional. Namun Sekda yakin, kakek Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tersebut akan menjadi salah satu pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Apalagi antusiasme masyarakat NTB sangat tinggi menyambut penetapan tersebut.

Di akhir acara jalan sehat tersebut,  Sekda mempersilahkan seluruh peserta jalan sehat untuk makan sate, cilok dan nasi bungkus dari para pedagang yang berjualan di sekitar acara.

“Silahkan adik-adik boleh pilih mau makan dimana. Gratis,” ujar Sekda dengan gaya santai.

Kemudian, panitia penyelenggara membagikan doorprize sesuai dengan nomor undian yang diperoleh peserta.

AYA/Hms

BACA JUGA ;

Maulanasyeikh (Hampir Pasti) Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Diusulkan agar semua majikan TKI Diundang, sosialisasi bisa dilakukan di KBRI

MATARAM.lombokjournal.com  — Seiring berakhirnya asuransi TKI yang diselenggarakan Asuransi Konsorsium TKI serta pialang asuransi TKI bulan Juli lalu, harus segera dilakukan sosialisasi program perlindungan bagi TKI yang mulai berlaku per awal Agustus.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (DPRD), Kasdiono di Mataram, Jum’at (03/11).

Ia minta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja mensosialisasi secara masif di negara-negara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI). Khususnya di Malaysia, dimana banyak TKI asal NTB yang bekerja di Negeri Jiran tersebut.

“Saya minta BPJS Tenaga Kerja segera sosialisasi ke negara penempatan, terutama Malaysia dan harus ada perwakilan BPJS di sana,” kata Kasdiono,

Kasdiono menegaskan, BPJS Tenagakerja harus benar-benar fokus dalam memberikan pelayanan tersebut, terutama bagi para TKI yang sedang perpanjang kontrak di luar negeri.

“Jangan sampai mereka (TKI) tidak tercover asuransi.Bukan karena mereka tidak mau bayar, tapi dia tidak tahu saluran ke mana,” katanya.

Menurut Kasdiono, BPJS harus melakukan sosialisi secara masif dan intens, tidak hanya kepada para TKI di luar negeri, melainkan juga para perusahaan dan majikan.

“BPJS tugasnya sosialisasi ke perusahaan dan majikan. Usul saya undang seluruh majikan dan beri sosialisasi di KBRI kita,” ujar Kasdiono.

Dijelaskannya, asuransi merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi hak-hak para pahlawan devisa negara dan diharapkan mampu meminimalisir jumlah TKI prosedural.

Selama tahun ini, terdapat 44 TKI asal NTB meninggal dunia di luar negeri.

44 orang meninggal tahun ini, mayoritas ilegal dan banyak masalah hak-hak tidak bisa dipenuhi.

“Kalau legal kan hak-haknya bisa terpenuhi lewat program asuransi,” tegasnya.

AYA

Komitmen dan semangat cakupan semesta jaminan kesehatan seperti Kabupaten Lombok Utara diharapkan dapat meluas  ke kabupaten/kota lain di Nusa Tenggara Barat.

MATARAM.lombokjournal.com – Program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan nasional-Kartu Indonesia Sehat) saat ini merupakan program jaminan kesehatan terbesar di dunia,  mengingat jumlah kepesertaannya hingga kini telah mencapai 182 juta jiwa.

Dan jumlah kesepertaan tersebut akan terus bertambah seiring waktu, hingga tercapainya cakupan semesta.  Hal ini sesuai kebijakan nasional dalam RPJM Nasional serta peta jalan JKN-KIS yang sasaran kuantitatifnya 95 persen penduduk telah menjadi peserta selambatnya tanggal 1 januari 2019.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali mengatakan, untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan peran serta atau support dari Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu Pemkab/Pemkot di seluruh NTB.

“Pemda berperan besar untuk memperluas kepesertaan program JKN-KIS,” katanya kepada Lombok Journal di ruang kerjanya, Rabu (01/11).

Menurut Ali, besarnya jumlah kepesertaan dalam program JKN-KIS sangat positif bagi negara berkembang, terkait jaminan kesehatan yang diberikan negara pada warganya. Di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram, jumlah kepesertaan program jaminan kesehatan itu juga terus meningkat.

Hingga blan September lalu, di Kabupaten Lombok Utara mencapai 90 persen, Kota Mataram 80 persen, dan Kabupaten Lombok Barat yang jumlah penduduknya besar mencapai 60 persen.

Pemkab KLU merupakan yang pertama kali di NTB yang berkomitmen untuk menuntaskan pencapaian target UHC (Universal Health Coverage) atau cakupan semesta jaminan kesehatan pada bulan Desember 2017.

Tentu ini karena faktor penduduknya  yang relatif sedikit, jelas Ali, pemda pun bisa menaikkan kuota jumlah peserta bantuan iuran (PBI).  Sehingga fakir miskin atau warga yang tidak punya mata pencaharian atau meski sudah bekerja tapi belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, iuran kepesertaannya dibayarkan pemerintah setempat.

“Kalau pemda berperan aktif, bisa meluaskan kepesertaan dengan menambah kuota,” kata Ali.

Ali berharap, komitmen dan semangat cakupan semesta jaminan kesehatan seperti Kabupaten Lombok Utara dapat melluas  ke kabupaten/kota lain di Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Dompu yang pendudukan juga sedikit,   juga berpeluang mempercepat pencapaian target tersebut.

“Semoga semangat Pemkab Lombok Utara  ini bisa menular ke kabupaten/kota lainnya. Menuju cakupan semesta  sehingga seluruh penduduk mempunyai jaminan kesehatan,” katanya.

BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah daerah maupun badan usaha swasta, penting untuk bersinergi untuk mencapai cakupan semesta yang ditargetkan terealisasi pada 1 Januari 2019.

BPJS Kesehatan Cabang Mataram saat ini terus melakukan koordinasi dengan Pemda dan mendorongnya agar dapat menambah kuota PBI. “Ini tanggung jawab bersama,” kata Ali.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu menghimbau badan usaha swasta segera mendaftarkan karyawannya menjadi peserta. Sebab badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya bisa kena sanksi  pelayanan publik sesuai PP 86/2013.

“Masyarakat jangan baru mendaftar setelah sakit,” kata Ali.

Dan ditambahkannya, seluruh penduduk Indonesia wajib jadi peserta program JKN-KIS.

Ka-eS

BACA JUGA :

• BPJS Kesehatan-Pemkab KLU Bersinergi Capai Target Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan

Pemerintah kabupaten Lombok Uara (KLU) berkomitmen memastikan perlindungan hak jaminan sosial kesehatan bagi seluruh warga Lombok Utara

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, mengaku optimis pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta jaminan kesehatan di wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram, akan tercapai awal Januari 2019.

Ungkapan optimis itu disampaikannya dalam percakapan dengan Lombok Journal di ruang kerjanya, Rabu (01/11).  “Pemerintah Daerah berkomitmen menambah kuota PBI (peserta bantuan iuran, red),” katanya.

Saat peringatan Sumpah Pemuda yang berlangsung di Tanjung, Senin (30/11) lalu, Bupati Lombok Utara, DR Najmul Ahyar bersama Kepala  BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali,  melakukan penandatanganan MoU atau kesepakatan bersama tentang komitmen pencapaian target UHC di KLU.

Penandatanganan MoU tersebut merupakan penegasan komitmen Pemerintah KLU dalam memberikan kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial kesehatan bagi seluruh warganya.

Pemerintah KLU berkomitmen, terhitung 1 Desember 2017, seluruh penduduk KLU akan terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Muhammad Ali menjelaskan, dari data masterfile BPJS Kesehatan, per 29 September 2019 jumlah peserta JKN-KIS Lombok Utara sebanyak 209.143 jiwa. Dari total 233.691 jiwa penduduk KLU, berarti terdapat sisa 24.548 jiwa yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Cakupan semesta jaminan kesehatan, makin dirasakan manfaatnya oleh peserta, bila disertai peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan setempat,” kata Ali.

Dukungan dan peran serta Pemda memang sangat menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS.  Setidaknya,  Pemda mempunyai 3 peran penting yaitu memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan.

“Misalnya untuk memperluas cakupan kepesertaan, Pemda dapat melakukannya dengan menambah kuota PBI,” jelas Ali.

Selain menjalin komunikasi intens dengan Pemerintah KLU, Muhammad Ali juga telah melakukan pertemuan dengan Bupati Lombok Barat, Faozan Khalid.

Namun berbeda dengan KLU yang penduduknya sekitar 233 ribu, Kabupaten LombokBarat yang penduduknya jauh lebih besar masih terkendala keterbatasan anggaran untuk segera mencapai maksimal 95 persen penduduk menjadi peserta JKN-KIS sesuai target UHC.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen mengikuti kebijakan nasional dalam RPJMN 2015-2019, serta peta jalan JKN-KIS yang dicanangkan.

Ka-eS

BACA JUGA : Pemda Berperan Besar Optimalkan Program JKN-KIS

Perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan yang ditetapkan, dianggap melanggar UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan

MATARAM.lombokjournal.com — UMP (Upah Minimum Provinsi) NTB tahun 2018 telah ditetapkan Gubernur Nusa Tenggara Barat H.M Zainul Majdi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB  H. Wildan mengungkapkan itu di Mataram, Kamis (02/11). UMP NTB tahun 2018 mendatang  sebesar Rp. 1.825.000 atau naik 11,87 persen dari tahun sebelumnya Rp.1.631.190,-.

Wildan menjelaskan, usulan unsur Apindo 8,71 persen unsur Serikat Pekerja dan Serikat Buruh sebesar 13,96 persen  unsur pemerintah 11,71 persen. Dari usulan pengusaha dan ppekerja itu, akhirnya ditetapkan jalan tengahnya.

“Dari usulan ketiga unsur tersebut, Gubernur membulatkannya menjadi 11,87 persen,” terangnya.

Wildan mengatakan, Gubernur NTB menegaskan kenaikan UMP sebesar 11,87 persen resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2018.

Diharapkannya, dengan penetapan itu tidak ada lagi perusahaan/pengusaha yang membayar upah di bawah standar upah minimum yang diberlakukan. Kalaupun tidak mampu hendaknya menggunakan prosedur penangguhan yang telah ditentukan.

“Jika ternyata perusahaan membayar upah lebih rendah dari ketentuan di atas maka dianggap melanggar UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, dan dikenakan sanksi yang telah ditentukan,” ctusnya

Dengan telah ditetapkannya kenaikan UMP tersebut, maka pemerintah Provinsi NTB menghimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB agar segera merumuskan usulan kenaikan UMK 2018 mendatang kepada Gubernur, dengan mengacu menggunakan formula pasa 46 dan pasal 47 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Untuk UMK kabupaten/kota tetap ditentukan oleh provinsi dengan rekomendasi usulan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut, paling lambat 21 November ini usulan tersebut harus sudah masuk.

“Untuk UMK Akan tetap ditentukan oleh Provinsi, tentunya dengan melibatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang diusahakan sampai 21 November ini semua usulan sudah masuk,” pungkasnya

AYA

Lebih 500 orang peserta dari seluruh kabupaten/kota se-NTB mengikuti kegiatan MTQ ke 27

MATARAM.lombokjournal.com — Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-27 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi ditutup Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH, MSi, di halaman Kantor Bupati  Bima, Desa Penapali Kecamatan Woha, Rabu (01/11).

Kegiatan selama kurang lebih seminggu tersebut berlangsung sukses, dan mendapat banyak apresiasi.

Kabupaten Lombok Barat keluar sebagai Juara Umum pada MTQ-27 ini. Lombok Barat berhasil mengoleksi 70 medali dari seluruh cabang lomba yang ada.

Disusul Kabupaten Lombok Tengah sebagai Juara Dua dengan meraih 64 medali dan Kota Bima berada di uratan tiga dengan menggondol 63 medali.

Penetapan juara tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Hakam tentang juara lomba yang dibacakan Ketua Dewan Hakam, Drs. H. Ramli Ahmad, M. Ap. dan Sekretaris DR. H.M. Zaidi Abdad.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.,M.Si. memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan MTQ di Kabupaten Bima tersebut. Kesuksesan ini menurut Wagub merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah,  panitia penyelenggara dan seluruh masyarakat Kabupaten Bima yang telah berupaya sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Lebih lanjut Wagub menjelaskan, salah satu indikator kesuksesan MTQ 27 ini adalah terpilihnya qori’ qori’ah, hafizd hafizdah, mufasir dan mufasiroh terbaik yang akan menjadi duta pada MTQ TK. Nasional tahun 2018 mendatang, yang rencananya berlangsung di Propinsi Sumatra Utara.

Wagub berpesan kepada seluruh pemenang lomba untuk senantiasa belajar dan meningkatkan kemampuan.

“Jadilah duta daerah yang mampu berprestasi pada even yang lebih yang lebih tinggi demi harumnya nama baik daerah tercinta Nusa Tenggara Barat,” ungkap Wagub di hadapan ribuan masyarakat yang hadir.

Dikatakan Wagub, suatu kebanggaan bila duta-duta tersebut mampu mencapai perestasi gemilang di ajang MTQ Tingkat Nasional mendatang.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan rasa bangga dan haru setelah Pemerintah Provinsi memberikan kepercayaan daerahnya menjadi tuan rumah MTQ ke-27 tingkat Provinsi NTB tahun 2017.

“Kami seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi NTB ke-27 kepada kami,” ungkapnya.

MTQ kali ini merupakan yang pertama dihelat di Kecamatan Woha, setelah daerah ini dimekarkan dengan Kota Bima. Ini dianggap sejarah baru bagi masyarakat setempat.

Bupati Bima melaporkan, lebih 500 orang peserta dari seluruh kabupaten/kota se-NTB yang mengikuti kegiatan tersebut. Selama berlangsung MTQ ini ribuan masyarakat dari berbagai pelosok desa menyaksikan lomba tersebut.

“Dukungan masyarakat kami sangat luar biasa,” Imbuhnya.

Wagub memberikan hadiah kepada para pemenang lomaba. Tidak lupa Wagub secara khusus memberikan bonus uang saku sejumlah 10 juta kepada peserta favorit hafizdah termuda, 7 tahun dengan jumlah hafalan 20 juz, atas nama Halwa Dhiyaun Najihan dari Kabupaten Dompu.

Hadir pula dalam penutupan tersebut, anggota DPRI DAPIL NTB, Wakil Bupati Bima, Wakil Bupati Sumbawa, Sekda Kab. Bima, Kepala SKPD Lingkup Prop. NTB, FKPD NTB , FKPD Kaupaten Bima, para alim ulama dan sejumlah pejabat teras lingkup Pemerintah Kabupaten Bima

AYA/Hms

Kecantikan wanita merupakan perpaduan serasi antara keanggunan fisik dan kecantikan ahlak atau kepribadiannya

MATARAM.lombokjournal.com — Tampil cantik dan menarik tentu menjadi dambaan kaum hawa. Tapi tampil cantik dari dalam dilengkapi dengan kepribadian atau ahlak yang baik, akan bertahan lama.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi selaku Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB mengungkapkan itu, saat tampil menjadi keynote speaker pada acara seminar Kepribadian dengan tajuk “tampil cantik, kepribadian menarik” di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (02/11).

Seminar  yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB itu, menghadirkan pula dua orang narasumber kecantikan dan kepribadian, yaitu Prof. Hj. Rodliyah Muthalib, SH. MH, dan Nyonya Yohana Iwan Asbari.

Kegiatan tersebut diikuti ratusan anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB.

Hj. Erica yang hadir bersama Wakil Ketua I TP.PKK- NTB, Hj. Syamsiah M. Amin memaparkan, kecantikan tidak hanya menyangkut  keanggunan wajah dan keindahan fisik semata. Letak kecantikan seorang wanita, justru merupakan hasil dari perpaduan yang serasi antara keanggunan fisik dan kecantikan ahlak atau kepribadiannya (inner beauty).

“Bicara soal kecantikan fisik, kita semua tahu kalau itu semua bersifat sementara dan mudah sekali rusak. Misalnya make up bisa luntur bila kita membasuh wajah. Akan tetapi cantik dari dalam dilengkapi dengan kepribadian yang menarik adalah cantik yang bertahan lama,” tegas Hj. Erica.

Bila merujuk pada Alquran dan hadist banyak sekali contohnya. Seperti salah satu hadist yang menegaskan, “Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian,” tutur Bunda PAUD NTB.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB Hj. Rimbun Rosiady menyampaikan, seminar kepribadian ini adalah salah satu ajang mempelajari bagaimana perilaku seorang wanita yang baik.

“Perilaku kita sebagai seorang perempuan apalagi bila kita sebagai istri pejabat Pemerintah provinsi tentu menjadi perhatian dan sorotan, mulai dari sikap, cara berbicara dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang disekitar kita,” ujarnya.

Hj. Rimbun juga berpesan kepada seluruh anggotanya agar bisa menjadi perempuan yang sukses.  Baik sukses sebagai seorang istri, sukses sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anak, dan sukses berperilaku baik sesuai dengan norma-norma di masyarakat.

AYA/Hms

Sebaran suara Suhaili dari jamaah Yatofa merata di tiap kabupaten, sedang figur Amin yang dikenal pemersatu berbagai etnik merupakan magnet bagi dukungan warga Pulau Sumbawa

MATARAM.lombokjournal.com – Daya jual ketokohan serta popularitas pasangan Suhaili FT –  Muhammad Amin dinilai memperbesar kans tokoh tersebut untuk menang dalam  Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Prediksi itu disampaikan pegiat sosial dan politik Syamsul Hadi, yang menilai kedua tokoh tersebut sukses memimpin daerah.

Syamsul Hadi

Menurut Syamsul hadi, figur Suhaili sukses memimpin daerah yang berjuluk Tatas Tuhu Trasna selama dua periode. “Itu menunjukan kapasitasnya sebagai pemimpin jempolan, selain itu basis massa kuat dari Yatofa juga menjadi modal kuat Suhaili,” kata Syamsul di Mataram, Rabu (01/11).

Syamsul mengatakan, jika melihat peta politik sebaran suara Suhaili merata di tiap kabupaten/kota di NTB. Khusus untuk jamaah Yatofa, tidak hanya terpusat di Lombok Tengah, namun secara kuantitas tersebar di Lombok Timur.

Massa Yatofa yang berdomisili di Lotim di yakini Syamsul akan memberikan suara penuh ke Suhaili.

“Jadi penyebaran jamaah Yatofa ini tidak hanya di Loteng, di Lotim sendiri jamaah Yatofa sangat banyak. Ini bukti, geopolitik Suhaili memperlihatkan kekuatan massa Suhaili.” bebernya.

Sementara untuk ketokohan Muhammad Amin sendiri, Syamsul mengatakan tidak ada yang perlu di ragukan dari sosok yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB ini.

Selain merupakan politisi senior, Sosok Amin merupakan figur yang mampu mempersatukan berbagai suku. Tokoh yang santun dan kalem ini sebut Syamsul merupakan magnet bagi warga Pulau Sumbawa untuk memberikan dukungan.

Perjalanan panjang di dunia politik dan menjabat sejumlah posisi strategis menunjukan ketokohan Amin patut di perhitungkan dalam pertarungan.

Amin bisa dibilang salah satu tokoh sentral di Tana Samawa, sejumlah posisi penting pernah di duduki, mulai dari Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa sampai menjabat Wakil Gubernur.

“Faktta itu mengindikasikan daya jual Amin sangat mumpuni,” tegasnya.

Syamsul pun meyakini pertarungan pada Pilgub NTB 2018 nanti akan memberikan kemenangan kepada paket Suhaili-Amin.

AYA