TGB menegaskan tidak ada negara di dunia ini yang memiliki keberagaman seperti Indonesia, dan masih tetap eksis sebagai sebuah negara

lombokjournal.com —

Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi mengatakan, pemuda merupakan kekuatan bangsa (power of nation), yang berperan sangat strategis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pemudalah yang mempelopori kemerdekaan Indonesia, juga penggerak sumpah pemuda.

“Inilah bukti nyata peran penting pemuda secara konstruktif sebagai sendi dari kekuatan Republik Indonesia,” kata Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB saat memberi kuliah umum di Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan Sumatera Utara, Selasa (14/11) dengan tema “Peranan Pemuda dan Institusi Pendidikan dan Mengilhami Perjuangan Pahlawan”.

Kegiatan ini dilaksanakan Universitas HKBP Nommensen sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari pahlawan ke 72 Tahun 2017.

Nama Universitas HKBP Nommensen (UHN) yang terkemuka di Sumut tersebut diambil dari Nama tokoh pendidikan “Nommensen” kelahiran Jerman.

Kepada ratusan mahasiswa, TGB berpesan agar pemuda dan seluruh mahasiswa menjadikan diri sebagai pengawal konsesus kebangsaan yaitu Pancasila dan NKRI.

Anak muda dimintanya berjuang dan berkontribusi bagi masyarakat dunia, dengan mengedepankan idealisme dan karakter bangsa yang penuh legacy, tradisi dan sejarah panjang sebagai suatu bangsa.

“Kepahlawanan secara universal, adalah kemampuan untuk berkontribusi secara konsisten kepada masyarakat,” tegas TGB.

Jika dikaitkan hakekat dan tujuan penciptaan manusia  yang menempati ruang dan waktu, maka ruang itu adalah NKRI yang kaya akan keanekaragaman suku, bangsa, agama dan adat istiadat.  Sedangkan,  waktu itu adalah masa sekarang dan  masa yang akan datang.

“Tugas kita adalah menjaga dan membangun bumi Indonesia dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Di hadapan Rektor UHN, Dr. Ir. Sabam Malau dan Pengelola Yayasan, Pendeta Pintor Sitanggang serta segenap civitas akdemika yang hadir, TGB menegaskan tidak ada negara di dunia ini yang memiliki keberagaman seperti Indonesia, dan masih tetap eksis sebagai sebuah negara.

Beberapa negara lain yang didirikan hampir bersamaan dengan Indonesia, seperti  Yugoslavia yang didirikan oleh Joseph Brozz Tito, tokoh yang tidak kalah besar pengaruhnya di dunia jika  dibandingkan Gamal Abdul Nasser, Ir. Soekarno, Jawaharlal Nehru dan tokoh-tokoh lainnya, namun kini Yugoslavia terpecah belah.

TGB meyakini, dengan populasi yang banyak secara kuantitas dipadukan  dengan kualitas SDM yang tangguh, suatu saat nanti Indonesia akan menjadi bangsa pemimpin dunia.

Kepahlawanan, menurutnya, dapat dilakukan oleh siapa pun sepanjang mampu berkontribusi nyata kepada masyarakat dalam bidang apa pun, baik pendidikan, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Contohnya sosok Nommensen.

Meski merupakan tokoh kelahiran Jerman, namun namanya dikenang bahkan melekat menjadi nama universitas terkemuka di Sumatera Utara ini.

“Kalau Nommensen saja yang lahir jauh dari Indonesia, tapi mau berkorban dan berjuang bagi pendidikan Indonesia apalagi kita sebagai putra putri bangsa ini,” pungkasnya.

Dalam sambutan singkatnya Rektor Universitas HKBP Nommensen, Dr. Ir. Sabam Malau mengapresiasi kehadiran Gubernur NTB memenuhi undangan universitas.

“Sungguh luar biasa, beliau berkenan datang dari jauh untuk berbagi ilmu dengan kita. Terutama berbagi pengalaman dan keberhasilan memimpin NTB selama dua periode,” ujar Sabam Malau.

AYA/Hms

Wagub harapkan ada sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah

MATARAM.lombokjpournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Muhammad Amin angkat bicara, terkait rencana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menawarkan pengoperasian Bandara Internasional Lombok (BIL) ke Pemerintah Selandia Baru.

“Kalau kebijakan pemerintah pusat kita sih tidak ingin menolak tanpa alasan,” kata Wagub di Mataram, Selasa (14/11).

Wagub berharap, ada sinkronisasi kebijakan terlebih dahulu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan disharmoni. Menurutnya, ketidakselarasan ini bisa menghambat akselerasi program pemerintah di daerah.

“Harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelum itu dilakukan, sebaiknya ada kajian terlebih dahulu,” ungkapnya.

Sebelum mengambil keputusan, Amin minta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah melalui Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi.

“Harus libatkan pak gubernur juga” terangnya

Amin mengaku, belum mengetahui dampak seperti apa yang akan ditimbulkan dengan adanya wacana kerjasama pengoperasian bandara kepada negara lain.  Namun ditegaskannya, kajian yang dilakukan harus benar-benar matang, dalam berbagai aspek, baik ekonomi, hingga sosial.

“Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kontribusi terhadap daerah,” katanya.

Tak hanya bandara, Amin juga meminta pemerintah melakukan kajian serupa bagi sejumlah infrastruktur transportasi lain di NTB yang ingin dikerjasamakan dengan asing, termasuk Pelabuhan Sumbawa.

“Kita tidak menolak, tapi tetap meminta kajian. Jangan dulu kita tolak tanpa melihat kajian,” terangnya.

Amin mempertanyakan wacana ini. Alih-alih menggunakan tenaga atau perusahaan dalam negeri, justru muncul wacana menggandeng asing. Amin ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut terkait wacana ini.

Wagub mengaku belum menolak, karena belum tahu seperti apa progresnya. Namun ditegaskannya, tiap kebijakan pusat harus ada kajiannya dengan daerah.

“Apalagi ini soal bandara dan pelabuhan itu pintu masuk,” katanya.

AYA

Dengan transaksi non tunai, tidak ada lagi pengembalian dalam bentuk permen

MATARAM.lombokjournal.com – Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014, harus disukseskan.

Ajakan itu disampaikan Andi Muhamad Saladin, Manager of Production PAYPRO, dalam percakapan dengan Lombok Journal di Mataram, Selasa (14/11).

“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mulai beralih dari melakukan transaksi tunai, menjadi non tunai. Serta turut menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014,” ujar  Andi Muhamad Saladin.

Menurut Andi, masyarakat mendapat tambahan banyak keuntungan dengan melakukan transaksi non tunai dibandingkan dengan transaksi tunai. Contohnya, masyarakat tidak perlu menunggu kembalian, dan juga tidak ada lagi kembalian dalam bentuk permen.

Diakuinya, ajakan tersebut bukan tanpa tantangan, terutama terkait kebiasaan masyarakat yang terbiasa melakukan transaksi tunai.

“Tantangan terbesar adalah merubah tingkat kenyamanan masyarakat, dari melakukan transaksi tunai menjadi non tunai. Kami juga akan terus berinovasi dalam membuat program sehingga masyarakat tertarik untuk beralih melakukan transaksi non tunai,” terangnya.

Tentang PayPro

PayPro merupakan produk PT. Solusi Pasti Indonesia (SPI), diluncurkan tanggal  17 Mei 2017 lalu. PayPro adalah perusahaan fintech penyedia layanan solusi pembayaran digital, dan jasa keuangan dengan berbagai akses, baik melalui smartphone maupun feature phone.

Saat ini pelanggan PayPro telah lebih dari 7,5 juta pelanggan dengan lebih dari 3 juta transaksi setiap bulannya. PayPro juga telah bekerjasama dengan lebih dari 30 ribu toko di Indonesia.

PayPro memungkinkan pelanggannya melakukan transaksi di berbagai layanan seperti membeli pulsa, membeli token listrik, membayar berbagai tagihan, pembayaran transportasi umum, pembayaran di toko-toko dan juga dapat berinvestasi melalui aplikasi PayPro.

PayPro tersedia untuk diunduh di Google Play dan Apple Store.

AYA

OJK juga diharapkan berperan lebih baik mempermudah masyarakat dalam akses permodalan, terutama petani, nelayan dan buruh tani.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi berharap,  agar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan seluruh jajarannya melakukan pengawasan lebih intens terhadap lembaga-lembaga keuangan di NTB.

“Sehingga tidak ada lagi lembaga keuangan atau investasi di daerah ini yang menghadapi masalah yang berkaitan dengan hukum,” kata gubernur saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala OJK- NTB yang baru, Farid Faletehan, di ruang Kerjanya, Senin (13/11).

Pengganti M.Yusri tersebut menghadap Gubernur untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala OJK NTB yang baru menggantikan pejabat sebelumnya.

Gubernur Zainul Majdi yang akrab disapa TGB itu, juga berharap OJK dapat berperan lebih baik untuk mempermudah masyarakat dalam akses keuangan dan permodalan, terutama petani, nelayan dan buruh tani.

OJK juga diminta memaksimalkan peran pemuda dan pelajar sebagai literasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pemanfaatan jasa keuangan. Bisa melalui penyuluhan, sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren, terang Gubernur.

“Siapa tahu pemahaman yang diperoleh para pemuda dan pelajar dapat mempengaruhi para orang tua dalam memanfaatkan jasa keuangan yang punya kapasitas dan kapabilitas, sehingga tidak terjebak pada layanan jasa keuangan yang tidak bertanggung jawab,” kata TGB.

Farid Faletehan yang hadir tanpa didampingi staf, sempat melaporkan, secara umum perkembangan jasa keuangan di NTB saat ini telah mengalami trend perkembangan yang cukup bagus.

Ia mengatakan akan terus menjalin silaturahmi dan komunikasi  yang intens dengan pemerintah daerah.  Silaturahmi tersebut selain   dimanfaatkan sebagai media sharing informasi tentang perkembangan dan pemanfaatan jasa keuangan di NTB, juga untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap trend investasi dan  lembaga-lembaga jasa keuangan yang ada di daerah.

Hanya saja untuk  mengantisipasi kemungkinan munculnya investasi bodong, atau kasus kasus jasa keuangan ilegal, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

Selain itu terus membangun koordinasi yang intens dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait lainnya.

AYA/Hms

Para media diharapkan lebih paham lagi dengan data-data yang dibuat oleh BPS,

MATARAM.lombokjournal.com – 30 orang Jurnalis dari media cetak, online, televisi, mengikuti statistical capacity building (SCB) atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman para jurnalis tentang data-data statistik hasil survei lembaga Statistik.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat  (NTB) tersebut berlangsung di di Kantor BPS NTB di Mataram, Senin (13 /11). Kepala BPS NTB, Hj Endang Tri Wahyuningsih, serta seluruh  Pegawai di lingkup BPS NTB mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam sambutanya, Endang Tri Wahyuningsih berharap, melalui kegiatan pelatihan tersebut dapat meningkatkan pemahaman wartawan terkait kelembagaan sensus dan survei serta data yang dihasilkan BPS.

” Saya harapkan dengan adanya kegiatan ini para media akan lebih paham lagi dengan data-data yang dibuat oleh BPS,” katanya.

Ia menyatakan, pelatihan kepada wartawan perlu dilakukan secara berkelanjutan karena data hasil survei yang dilakukan BPS terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan ekonomi masyarakat.

Menurut Endang, data yang dihasilkan harus berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, yakni relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, mudah diintepretasikan dan koherensi.

“Kegiatan yang seperti ini harus terus dilanjutkan terlebih media merupakan Partner BPS dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujarnya.

Seperti diketahui, masyarakat saat ini makin maju dalam memahami statistik dan data, serta mampu mengaitkan dengan berbagai perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial.

Selain kegiatan pelatihan, selama ini BPS NTB selalu melakukan Rilis Data hasil survei  yang dilakukan setiap tanggal 1 dan 15 tiap bulannya, dengan mengundang semua media.  “Agar media bisa menyampaikan informasi yang tepat dan akurat,” tambah Endang.

AYA

Pemberian “Pandu Negeri award 2017” atas kinerja tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pemimpin yang inovatif dan berhasil melakukan berbagai terobosan

MATARAM.lombokjournal.com – Penghargaan “Pandu Negeri Award 2017” diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB atas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang sangat baik.

Pemberian penghargaan nasional bergengsi yang diraih Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur  Dr.TGH. M. Zainul Majdi tersebut berdasarkan penilaian oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).

Pelaksanaan anugerah itu dilaksanakan di Financial Hall Graha CIMB NIAGA Jakarta, Jumat (10/11) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke 72 Tahun 2017.

Keberuntungan sedang berpihak kepada pemerintah daerah dan segenap masyarakat NTB, karena sehari sebelumnya, (Kamis, 9/11), bertempat di istana negara, Presiden RI, Joko Widodo secara resmi menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada seorang putra terbaik NTB, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau dikenal sebagai Maulana Syaikh. Maulana Syaikh merupakan kakek dari Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

IIPG merupakan lembaga yang melakukan pembaharuan dan mendukung tranformasi tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik di Indonesia. Dalam majelis pengarah IIPG bergabung tokoh tokoh terkenal,  antara lain Prof. Dr. H. Boediono M.Ec ( mantan Wapres RI), Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto MSc, Erry Riyana Hardjapamekas dan beberapa tokoh lainnya.

Dari penilaian IIPG terhadap 34 Propinsi, 416 Kabupaten dan 99 kota di Indonesia, terpilih 50 pemerintah daerah yang dinominasikan mendapatkan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2017.

Aspek yang menjadi fokus penilaian IIPG meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pemimpin yang inovatif dan berhasil melakukan berbagai terobosan.

Dalam proses penilaian, IIPG membentuk Dewan Juri, antara lain Prof. Dr. Djisman S. Simanjuntak, Prof. Dr. Sidharta, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Chandra M.Hamzah (mantan pimpinan KPK-RI) dan lain-lain.

Selain Dewan Juri dibentuk juga Komite Penilaian sebanyak 7 orang yg menggali data2 penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta mencermati perkembangan empirik di lapangan.

Dari 34 provinsi yang ada, terpilih Jawa Timur sebagai Provinsi dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan terbaik. Propinsi NTB bersama Propinsi Jabar, DIY dan Bali terpilih sebagai propinsi berkinerja sangat baik.

6 propinsi lainnya di nilai berkinerja baik yaitu propinsi Kalbar, Kalsel, Kalteng, Lampung, Sumbar dan Sulsel. Selain Pemprop NTB,  Sumbawa dan Mataram mendapatkan Anugerah Pandu Negeri kategori Kabupaten dan kota dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada IIPG dan pemda peraih Anugerah Pandu Negeri ini sembari menekankan dan mengingatkan untuk terus melakukan peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Mendagri menyampaikan, 6 area korsupgah di daerah termasuk perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi untuk percepatan pembangunan di daerah. Hal senada disampaikan juga oleh Prof. Dr. H. Boediono yang di daulat sebagai keynote speaker dan Prof. Dr. Eko Prasojo sebagai nara sumber.

Acara penyerahan Anugerah Pandu Negeri 2017 dihadiri Menteri Dalam Negeri-Tjahyo Kumolo, Prof. Dr. H. Boediono M. Ec beserta Majelis pengarah IIPG, Dewan Juri, Komite Penilai, Gubernur, Bupati dan walikota peraih Anugerah Pandu Negeri 2017. Sementara Gubernur NTB diwakili Drs. HL. Gita Ariadi MSi, Kepala DPMPTSP NTB.

AYA/Hms

Jelang  usianya ke-23, Indosiar melakukan gebrakan terbarunya dengan menggelar “Liga Dangdut Indonesia”

MATARAM.lombokjournal.com –Ajang pencarian bakat penyanyi dangdut terbesar dan terbaru persembahan Indosiar ini akan menjaring bakat-bakat penyanyi dangdut terbaik di 34 provinsi Indonesia.

Egge Dp Yulianto selaku Manager Production Indosiar menyampaikan itu,  Minggu (12/11) di Mataram.

Musik dangdut yang menjadi khasanah musik Indonesia, semakin diminati oleh banyak kalangan.

Sebagai stasiun televisi yang berkomitmen terhadap perkembangan musik dangdut di tanah air, Indosiar selama beberapa tahun terakhir menggelar beberapa ajang pencarian bakat hingga ajang penghargaan, yang didedikasikan kepada insan dangdut.

Pekan ketujuh audisi “Liga Dangdut Indonesia (LIDA)” akan berlangsung serentak di tiga provinsi yakni Sulawesi Barat bertempat di Gedung Serbaguna/PKK Pemerintah Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat bertempat di Taman Budaya Provinsi NTB di Mataram, dan Aceh bertempat di Mapolda Aceh hari Minggu, (12/11).

“Kali ini kita adakan Audisi di Taman Budaya Mataram, NTB,” ungkapnya.

Kota Mataram dipilih sebagai Lokasi untuk mengumpulkan bakat-bakat pedangdut  yang menjadi provinsi ke 19 bersamaan dengan Aceh dan Sulawesi Barat.

Ia menyatakan, Indosiar akan hadir di tengah-tengah penikmat musik dangdut dari provinsi paling barat sampai paling timur Indonesia dengan menyelenggarakan audisi “Liga Dangdut Indonesia.”

Ajang pencarian bakat terbaru ini tidak hanya bertujuan memunculkan bintang-bintang dangdut berbakat dari masing-masing provinsi, melainkan juga mengangkat potensi dan kebudayaan lokal dari masing-masing daerah.

“Indosiar berharap program Liga Dangdut Indonesia ini dapat menjadi program inspiratif yang tidak hanya menghibur tetapi juga dapat menyatukan 34 Provinsi melalui seni,” ungkap Yulianto

Para peserta Calon peserta dapat mendaftarkan diri melalui Official Whatsapp  atau melalui www.vidio.com.   Formulir Liga Dangdut Indonesia (LIDA) dapat diunduh di www.indosiar.com.

Kompetisi ini ditujukan bagi pria atau wanita berusia minimal 15 tahun dan maksimal 25 tahun yang puya bakat menyanyi lagu dangdut. Tiap  provinsi akan dipilih lima peserta terbaik, yang akan melanjutkan kompetisi di Jakarta dan tampil on air dalam program Konser Nominasi untuk mencari Juara Provinsi melalui polling SMS.

Satu peserta terbaik tiap provinsi berhak melaju ke putaran final dan bertemu dengan seluruh juara provinsi lainnya.

Untuk pertama kalinya talenta-talenta dangdut terbaik dari 34 provinsi Indonesia akan berkompetisi dalam satu panggung dengan membawa berbagai kekayaan budaya di tiap daerah.

Seperti diketahui Audisi Liga Dangdut Indonesia sebelumnya telah berlangsung di Gorontalo, Bengkulu, Maluku, Jambi, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Bali, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur.

Audisi masih akan terus berlanjut menyambangi 14 provinsi lainnya. Setelah Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Aceh, Indosiar akan kembali menggelar audisi serentak di tiga provinsi berikutnya yakni Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan pada hari Minggu,  19 November 2017.

AYA

NU menyerap nilai-nilai positif kehidupan masyarakat Sulut,  sebagai nilai tambah bagi kehidupan masyarakat majemuk secara nasional PBNU sengaja mengambil tema: NU DAN KEBHINEKAAN.

Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) dikenal sebagai salah satu miniatur keberhasilan dari pelaksanaan toleransi kehidupan beragama dengan latar belakang budaya yang beragam. Saudara-saudara kita dari pemeluk Nasrani yang mayoritas punya sikap toleran dan empati yang tinggi terhadap masyarakat muslim yang minoritas, dan begitu pula sebaliknya. Masyarakat muslim tahu duduk soal dirinya: bagaimana bertindak dan berprilaku sebagai masyarakat yang minoritas.

Karena saling mengerti dan saling berempati inilah maka masyarakat di Sulut ini hidup dalam suasana damai. Tak terjadi gejolak seperti di tempat-tempat lain.

Gambaran positif inilah yang, antara lain, menjadi latar belakang: mengapa Pra-Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas Alim Ulama dan Konbe NU) ini dilaksanakan di Kota Manado ini.

Maksudnya, PBNU ingin menyerap nilai-nilai positif dari kehidupan masyarakat Sulut untuk dijadikan sebagai nilai tambah bagi kehidupan masyarakat majemuk secara nasional. Itulah sebabnya, kami dari PBNU sengaja mengambil tema: NU DAN KEBHINEKAAN.

Acara seminar yang akan dibuka oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE di Hotel Aryaduta Manado, Sabtu 11 November ini, akan dihadiri dua pembicara utama, yaitu: Prof Dr. KH. Said Agil Siroj, MA (Ketua Umum PBNU) serta Mantan Presiden RI ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri. Seminar juga akan menerima masukan dari KH. Yahya Cholil Staquf (Katim ‘Aam Syuriyah PBNU) serta Pendeta AWB Sumakul (Ketua Sinode Gereja Injili Minahasa) dan Prof. Dr. Yong Ohoitimur (Rektor Universitas Delasale).

Kegiatan Pra-Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Menado ini rencananya diikuti oleh para utusan dari pengurus wilayah NU se-Indonesia Timur. Wilayah ini meliputi: Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, NTT, Bali, Gorontalo, Sulsel, Sulteng, Sulbar dan Sultra, di samping Ormas dan FKUB se-Provinsi Sulut sendiri. Khusus untuk Sulut Pra-Munas Alim Ulama dan Konbes NU juga melibatkan para utusan dari PCNU, Badan Otonom dan Lembaga NU se-Provinsi Sulut.

Menurut Ketua PBNU Robikin Emhas yang juga Ketua Panitia Munas Alim Ulama dan Konbes NU, rangkaian kegiatan Pra-Munas Alim Ulama dan Konbes NU ini merupakan kegiatan yang ke-empat. Kegiatan pertama telah berlangsung di Zona Indonesia Tengah di Palangkaraya Kalimantan Tengah pada 20 Oktober 2017.

Kegiatan Pra-Munas Alim Ulama dan Konbes NU kedua di Zona Indonesia Barat berlangsung di Lampung 3-4 November 2017. Manado sengaja dipilih, sambung Robikin, karena daerah ini dikenal sebagai miniatur keragaman di Indonesia.

Pra-Munas Alim Ulama dan Konbes NU Zona Indonesia Timur di Manado ini secara bersamaan juga berlangsung di Jawa, tepatnya Purwakarta, Jawa Barat sebagai rangkaian kegiatan Pra-Munas Alim Ulama ketiga, khusus tema Bahtsul Masail.

Ditegaskan pula bahwa, Keragaman atau kebhinekaan adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Itu adalah karunia Tuhan yang harus kita pelihara. Jangan sebaliknya, kebhinekaan dirusak dan dijadikan alat mendestruksi harmoni sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuh Robikin Emhas.

Amin Lasena, Ketua Panitia lokal Pra-Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Manado menyatakan, ada dua hal hingga acara kegiatan ini terselenggara di Manado. Pertama, katanya, ini adalah bentuk kepercayaan PBNU pada PWNU Sulut. Kedua, tambah Amin Lasena, karena huhungan baik NU dengan para pimpinan di Sulut. “PWNU dan Gubernur punya visi yang sama untuk terus mempertahankan Sulut sebagai miniatur kebhinekaan. Karena itu kami mendukung sepenuhnya kepemimpinan Gubernur,” ujar Ketua Panitia Lokal, AminLasena.

(sumber: Humas Munas dan Konbes  NU)

BACA JUGA :

Pra Munas NU di Purwokerto; Mencari Solusi Kesenjangan Ekonomi dan Radikalisme Agama

Di luar faktor ideologis dan propaganda keliru dari aspek agama, iming-iming kemapanan ekonomi menjadi magnet paling banyak menyedot massa radikal

lombokjournal.com

Solusi atau  jalan keluar atas kesenjangan ekonomi dan radikalisme agama secara mendalam dibahas pada Pra Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Pra Munas dan Konbes NU) di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (10/11).

“Seperti diketahui berbagai bentuk paparan virus radikal kian mengancam keutuhan NKRI. Sementara pada saat yang sama tren pertumbuhan ekonomi kita terus menurun. Faktanya, 2017 ini harga komoditas masih melemah, dan belanja konsumen menurun,” ujar Ketua Steering Committee (SC) Munas dan Konbes NU, KH Mustofa Aqil Siroj Siroj melalui siaran persnya

Tantangan bangsa Indonesia di era global makin kompleks. Problem ekonomi di antara warga bangsa semakin terihat menganga. Di sisi lain, paparan radikalisme agama semakin menguat.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan (jam’iyah diniyah ijtma’iyah) yang menjunjung tinggi moderatisme terus berupaya memberikan jalan keluar berbagai problem yang melilit bangsa Indonesia.

Menurutnya, radikalisme agama dan ekonomi  jika ditelusuri lebih jauh merupakan dua hal saling berkait. Kalau kondisi perekonomian warga tidak kuat tentu akan makin mudah disusupi virus radikal. Sebaliknya kalau perekonomian warga kuat, tentu tidak akan mudah terpapar propaganda radikal.

“Data menunjukkan, di luar faktor ideologis dan propaganda keliru dari aspek agama, iming-iming kemapanan ekonomi menjadi magnet paling banyak menyedot massa radikal,” kata Kiai Mustofa Aqil.

Tugas ideologis NU sebagai ormas berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah adalah bagaimana terus membentengi negeri ini dari rongrongan paham radikal, membumikan Pancasila, menjaga keutuhan NKRI, dan memperkuat perekonomian warga lewat sejumlah program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Untuk membahas persoalan kesenjangan ekonomi dan radikalisme agama, PBNU menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di antaranya Kapolri Jenderal Pol M. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, dan Prof Arief Anshory Yusuf.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin dan dihadiri oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat KH Abun Bunyamin, dan Ketua PWNU Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah.

Dalam kesempatan Pra Munas dan Konbes ini, PBNU juga menggelar forum Bahtsul Masail yang mengkaji perundang-undangan dan problem terkini bangsa Indonesia.

Hasil Pra Munas dan Konbes di Purwakarta ini akan dibawa ke Munas dan Konbes NU di Lombok pada 23-25 November 2017 mendatang.

AYA

(sumber:  Humas Munas dan Konbes  NU)

BACA JUGA : Pra Munas Menado; NU dan Kebhinekaan Berbangsa dan Bernegara

Maulana Syeikh pernah memimpin dan berjuang mengangkat senjata serta perjuangan politik untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan.

MATARAM.lombokjournal.com –  Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional jadi simbol, masyarakat NTB punya kontribusi yang tidak kalah dengan anak bangsa lainnya, baik masa awal kemerdekaan maupun dalam mengisi kemerdekaan.

Penetapan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau Maulana Syaikh sebagai Pahlawan Nasional diharapkan jadi inspirasi luar biasa bagi generasi sekarang. Maulana Syeikh berjuang dalam suasana yang penuh keterbatasan. Intimidasi penjajah yang luar biasa ketika mendirikan perjuangan 1937, dapat menjadi inspirasi yang kuat sekali.

Gubernur NTB, TGH M Zainul majid yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang), cucu  dari Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh tersebut menyampaikan hal itu saat bertindak selaku Inspektur Upacara peringatan Hari Pahlawan ke 72 Tahun 2017 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Jum’at (10/11) pagi.

Menteri Sosial dalam sambutan yang dibacakan TGB  juga berharap, adanya para pahlawan, termasuk TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, dapat menjadi sesuatu yang lebih baik itu tetap menyala di hati masyarakat NTB, agar Indonesia akan lebih baik di masa depan.

TGB mengucapkan syukur serta penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada Presiden RI, Bapak Ir.H.Joko Widodo yang resmi  menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Maulana Syaikh

“Penganugerahan tersebut merupakan kado  istimewa dan kebahagiaan terindah bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat,” kata TGB.

TGB juga berterima kasih kepada masyarakat NTB yang berkontribusi dalam ikhtiar perjuangan, sehingga penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau Maulana Syaikh oleh Presiden RI, Joko Widodo telah dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Kamis (9/11) lalu.

Apresiasi tinggi disampaikannya kepada para tokoh agama, para veteran, para tokoh adat, organisasi-organisasi lintas agama, lintas etnis, lintas profesi, seluruh lapisan masyarakat, FKPD Provinsi NTB, para Bupati/Walikota, generasi muda NTB yang telah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan.

“Sehingga apa yang kita ikhtiarkan dan cita-citakan bersama dapat  terwujud,” kata Gubernur.

Dikutip dari daftar riwayat hidup TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang dibacakan saat upacara, Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan kepada Maulana Syaikh karena dedikasi dan jasanya yang besar bagi bangsa Indonesia.

Maulana Syeikh pernah memimpin dan berjuang mengangkat senjata serta perjuangan politik untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Maulana Syeikh dinilai tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, mengabdi dan berjuang sepanjang hidupnya bahkan melebihi tugas yang diembannya. Ia juga pernah melahirkan pemikiran besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Usai upacara, Gubernur dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB berziarah ke makam TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, di Pancor, Lombok Timur.

AYA/Hms