Agar keterbukaan informasi publik bisa sampai ke masyarakat yang ada di desa-desa

MATARAM.lombokjournal.com — Festival Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) Nasional 2017 bertema “Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Penerapan Pemerintah Terbuka” akan berlangsung tanggal 28-30 November mendatang.

Rencana festival yang akan bertempat di Hotel Lombok Raya dan Hall Islamic Center NTB di Mataram itu, disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi, Najamudin Amy, saat konfrensi pers, Jumat (24/11) di kantor Kominfo.

Saat jumpa pers hadir semua Komisioner, L.Busyairi, H.Zaini, Hendriadi dan moderator dari Kesekretariatan, Tarmidzi.S.kom

Rangkaian acara yang diselenggarakan KI NTB ini, di antaranya penandatanganan MoU KI NTB dan Polda NTB mengenai Keterbukaan Informasi. Acara dilanjutkan Sambung Rasa pada tanggal 28 November, dengan undangan 5.000 Desa se-Indonesia bersama Menkominfo dan pejabat pusat.

Sambung Rasa kemudian dilanjutkan dengan Seminar Nasional pada 29 Nopember tema “Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Penerapan Pemerintah Terbuka”, dilaksanakan di Hall Islamic Center.

Selain itu ada juga Cerdas Tangkas yang akan diikuti oleh perwakilan desa peserta pada 28-30 November, dan Gelar Budaya pada tanggal 30 Desember.

Peserta dari setiap kegiatan termasuk seminar Nasional, merupakan rangkaian dari festival ini berasal dari seluruh Provinsi se-Indonesia.Kelompok peserta yang terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selain itu juga dari Diskominfotik, Dinas Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Pemuda, Organisasi Perempuan, Perguruan Tinggi negeri/Swasta, Mahasiswa, Organisasi Pemuda, Asosiasi Perangkat Desa, Asosiasi Kepala Desa, OPD Lingkup Provinsi NTB, PPID Utama Provinsi NTB, Pemkab/Pemkot se-NTB, Tokoh mayarakat NTB, PPID Utama Kabupaten/Kota se-NTB.

Diadakan seminar nasional ini sebagai ruang bertutur Pemangku Amanah Provinsi NTB atas Pemerintah terbuka yang dijalankan. Sehingga akan menjadi inspirasi bagi Nusantara, dalam hal ini stake holder, dan khususnya Kepala Desa agar menerapkan laku pandai menurunkan angka kemiskinan di daerah atau desa masing-masing.

Melalui Praktik Pemerintah terbuka mengingat konsentrasi Rakyat miskin di negara ini adalah lebih banyak di Desa.

Diselenggarakannya festival bertujuan mengkampanyekan keterbukaan informasi publik di masing-masing desa. Agar keterbukaan informasi bisa sampai ke masyarakat yang ada di desa-desa.

“Mari kita sukseskan Festival Desa Benderang Informasi Publik bersekala Nasional ini karena akan membawa serta harumkan nama NTB  di Indonesia,” kata Najamudin Amy.

AYA

Supply Chain Financing) merupakan program pembiayaan oleh Bank yang khusus diberikan kepada Faskes mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim

lombokjournal.com –

JAKARTA – BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan dengan Bank BJB dalam Kerja Sama Pembiayaan Tagihan Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan (Supply Chain Financing).

Kerjasama itu untuk meningkatkan kemudahan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, serta pemanfaatan jasa dan produk juga layanan perbankan dalam rangka pembayaran tagihan pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan (Faskes).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut dilakukan pada hari ini oleh Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso dan Direktur Komersial Bank BJB Suhartini di Jakarta Rabu (22/11).

Program Pembiayaan Tagihan Faskes mitra BPJS Kesehatan (Supply Chain Financing) merupakan program pembiayaan oleh Bank yang khusus diberikan kepada Faskes mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambil alihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso menjelaskan, kondisi saat ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku BPJS Kesehatan melakukan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan maksimal 15 hari kerja setelah berkas lengkap.

“Namun melihat kondisi yang terus berkembang dan untuk terus menjaga cashflow dari rumah sakit, kami bekerjasama dengan Bank BJB menawarkan program SCF ini, dengan harapan likuiditas dari faskes khususnya faskes swasta tetap terjaga serta memastikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS tetap berjalan, sambil menunggu verifikasi tagihan dari BPJS Kesehatan selesai,” ujar Kemal.

Sesuai dengan peraturan yang ada, BPJS Kesehatan berkewajiban membayar tagihan Faskes tingkat lanjutan maksimal N+15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 38.

Faskes tingkat lanjutan dalam hal ini rumah sakit membutuhkan dana pembayaran klaim BPJS Kesehatan segera untuk belanja obat, alat medis, jasa medis dan operasional lainnya.

“Semoga Supply Chain Financing ini dapat segera kita realisasikan agar dapat membantu likuiditas keuangan Faskes tingkat lanjutan, sehingga pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN-KIS di Faskes tingkat lanjutan juga dapat ditingkatkan secara berkesinambungan,” ujar Kemal.

Ka-eS (*)

• Permudah Pembayaran Iuran JKN-KIS melalui Tabungan Sehat
• BPJS Kesehatan Jalin kerjasama Dengan GO-JEK Indonesia, CT Corp, OVO dan OY Indonesia, Melalui Payment Point Online Banking (PPOB).

(Sumber: Humas BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Kantor Pusat)

Rekomendasi-rekomendasi para ulama NU ditunggu pemerintah, apa yang harus dikerjakan, terutama terkait radikalisme dan redistribusi aset demi pengembangan ekonomi

MATARAM.lombokjournl.com — Presiden Joko Widodo secara resmi membuka perhelatan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017.

Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk pada upacara yang berlangsung di pelataran Islamic Center NTB, Kota Mataram, Kamis (23/11), pukul 15.09 WITA.

Pemukulan kendang dilakukan di atas panggung secara serentak bersama Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin, Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj, Mustasyar PBNU KH Maimoen Zubair, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Panitia Robikin Emhas, dan Ketua PWNU NTB TGH Taqiuddin Manshur.

“Dengan bismillahirrahmanirrahim, saya buka secara resmi Munas dan Konbes NU 2017,” kata Jokowi sesaat sebelum menabuh beduk.

Di hadapan peserta Munas-Konbes NU dan tamu undangan, Jokowi atas nama pemerintah mengapresiasi atas terselenggaranya Munas-Konbes NU 2017.

Pihaknya menunggu rekomendasi-rekomendasi dari para ulama NU, tentang apa yang harus dikerjakan oleh Pemerintah, terutama terkait radikalisme dan redistribusi aset demi pengembangan ekonomi.

Forum tertinggi kedua di NU setelah Muktamar ini mengusung tema “Menguatkan Nilai-nilai Kebangsaan melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga”. Tema ini dipilih atas dasar kegelisahan NU terhadap perkembangan kondisi terkini di Tanah Air.

“Pemilihan tema ini dilandasi oleh situasi kebangsaan kita yang diwarnai gejala erosi nasionalisme, akibat berseminya ideologi fundamentalisme agama yang memupuk radikalisme.  Serta dominasi ideologi fundamentalisme pasar yang memproduksi ketimpangan dan frustasi sosial,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam situasi ekonomi di mana yang kuat memangsa yang lemah, sindrom kalah dan tersingkir, akan memicu radikalisme dan amuk sosial, yang bisa dibungkus dengan jargon-jargon agama.

Selain faktor paham keagamaan, deprivasi sosial-ekonomi jelas berperan penting di dalam tumbuhnya radikalisme.

Selain di Islamic Center NTB, perhelatan akbar tersebut juga melibatkan lima pesantren sebagai lokasi utama, antara lain di Pesantren Nurul Islam (Mataram), Pesantren Darul Fallah, Pesantren Darul Hikmah, Pesantren Darul Qur’an, dan Pesantren al-Halimy (Lombok Barat).

Upacara pembukaan Munas-Konbes NU dihadiri ribuan orang, termasuk peserta resmi forum ini yang terdiri dari jajaran pengurus PBNU, ratusan delegasi dari 34 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), serta 31 badan otonom dan lembaga NU.

Turut diundang pula para petinggi lintas partai politik, pimpinan ormas Islam, pejabat tinggi negara, peneliti, dan duta besar negara-negara sahabat.

Musyawirin (sebutan untuk peserta forum ini) akan tersebar di enam sidang komisi, yakni Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan aktual), Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Maudlu’iyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan tematik), Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qanuniyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan berkaitan dengan perundang-undangan), Program, Organisasi, dan Rekomendasi.

AYA

• NU Tak Mengurusi Pilkada Serentak 2017
• Muslimat NU Diajak Jauhi Narkoba dan Tolak Radikalisme

Kofifah bertemu para Muslimat NU se-NTB, mengajak perbanyak amal soleh, karena amal soleh itu tidak bisa diambil siapa pun

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU yang juga sebagai Menteri Sosial RI, Hj Kofifah Indar Parawangsa, meminta seluruh Muslimat menjaga keamanan dan melarang ikut pergerakan apalagi kekerasan atau radikalisasi.

Kofifah menyampaikan itu saat menghadiri Munas dan Konbes NU di NTB, sekalian bertemu dengan para Muslimat NU se-NTB di Islamic Center NTB di Mataram, Kamis (23/11).

“Jangan sampai ada muslimat berniat ganggu NKRI, termasuk membuat gerakan yang merusak Pancasila,” ajaknya di Islamic Center di Mataram.

Menurutnya, tidak ada manfaatnya membuat pergerakan yang merugikan orang banyak apalagi negara. Lebih baik para kaum hawa perbanyak amal soleh karena, amal soleh itu tidak bisa diambil oleh siapapun termasuk Allah SWT

“Kalau harta kekayaan dikumpulkan, kapan saja bisa diambil karena itu barang titip, ” kata dia.

Selain menjaga keamanan, Muslimat jangan pernah mengenal yang namanya Narkotika, karena barang itu sangat membahayakan bagi kesehatan dan dapat menjatuhkan seseorang.

“Jika sudah masuk dalam genggaman atau pecandu narkoba, selain merusak akal sehat, bisa menjatuhkan dari kemiskinan, ” ujarnya.

Ketua Muslimat Pusat sekaligus Menteri Sosial itu memaparkan, Narkoba bukan hanya yang dijual berbungkus benih dengan harga selangit. Akan tetapi, ada juga jenis buah biasa, ada diperkampungan yang memiliki zat cetropika disebut “kecubung”.

Jika itu digoreng dibuat layaknya kopi, sama artinya dengan konsumsi narkoba yang dapat memabukkan.

“Jangan biarkan Otak dan pikiran terkontaminasi  zat adiktif. Hal itu dapat mengakibatkan kita jadi gila. Berikan hikmah yang baik kepada generasi penerus kita,” tutupnya.

AYA

BACA JUGA :

• Presiden Joko Widodo Buka Munas Alim-ulama Dan Konbes PBNU
• NU Tak Mengurusi Pilkada Serentak 2017

Secara kelembagaan, NU lebih fokus mengurusi aspek-aspek yang menyangkut perbaikan di ranah kebangsaan, perdamaian hingga ekonomi umat.

MATARAM.lombokjournal.com — Robikin Emhas, Ketua Panitia Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) 2017 menegaskan, NU secara kelembagaan tidak akan mengurusi politik praktis di Pilkada serentak 2017.

Hal itu ditegaskan Robikin dalam jumpa pers yang digelar di kantor NU Mataram.

Robikin menjelaskan, pihaknya memandang tidak pantas jika NU mengurusi Pilkada sebagai bagian dari penerapan politik praktis.

“Urusan politik praktis itu bukan urusan NU,” ujarnya saat dimintai tanggapannya soal sikap NU terkait tampilnya sejumlah kader NU di Pilkada NTB.

Menurutnya, NU secara kelembagaan akan lebih fokus mengurusi aspek-aspek yang menyangkut perbaikan di ranah kebangsaan, perdamaian hingga ekonomi umat.

Kalaupun ada kader NU yang tampil di Pilkada dan ingin menjaring suara kalangan Nahdliyyin, Robikin menegaskan hal itu menjadi wilayah personal dari masing-masing pihak. Sebab, bagaimanapun juga, sebagai warga negara mereka memang memiliki hak politik.

“Kita serahkan (kepada sikap) mereka secara pribadi,” tegasnya sembari menambahkan bahwa persoalan ini juga nantinya akan diserahkan pada sikap para kyai NU.

Robikin juga menambahkan, saat ini NU telah mendorong agar warganya terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang telah menjadi medan baru dalam syiar Islam.

Ia meniai, saat ini, “perang” yang terjadi adalah perang media, yang berbasiskan teknologi digital. Karenanya, penguasaan aspek yang satu ini dipandang cukup urgen.

“Kita kembangkan sarana teknologi modern sebagai sarana dakwah. Intinya NU siap menyambut era digital,” ujarnya.

Agenda Munas Alim Ulama dan Konbes ini merupakan agenda yang digelar PBNU setiap dua tahun sekali. Dua agenda ini menempati posisi strategis karena menjadi mekanisme perumusan kebijakan tertinggi kedua setelah muktamar NU.

Munas Alim Ulama akan membahas beragam isu keagamaan yang tengah mewarnai kehidupan umat dan bangsa.

Munas Alim Ulama akan terangkai dalam sejumlah agenda, yaitu pembahasan masalah keislaman (bahtsul masail ad-diniyyah), meliputi masalah-masalah aktual (al-waqi’iyyah), tematik (al-maudhuiyyah) dan perundang-undangan (al-qanuniyyah).

Sementara itu, materi Konbes NU akan membahas hal-hal yang menyangkut keorganisasian. Materi pertama Konbes NU akan fokus membicarakan program-program NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang berlandaskan faham ahlussunnah wal Jama’ah.

Materi kedua lebih berfokus pada pembahasan PO (Peraturan Organisasi) yang penyebutan resminya diistilahkan dengan Peraturan Nahdlatul Ulama.

Sedangkan materi ketiga adalah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan.

AYA

BACA JUGA :

• Presiden Joko Widodo Buka Munas Aliim Ulama dan Konbes PBNU
• Muslimat NU Diajak Jauhi Narkoba dan Tolak Radikalisme

Para wakil rakyat berharap, Bupati bisa mendengarkan langsung kritikan atau masukan yang diberikan semua Fraksi.

LOMBOKUTARA.lombokjurnal.com — Dua Fraksi DPRD KLU memilih walk out saat rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD 2018, di gedung sidang DPRD, Kamis (23/11).

Keputusan itu diambil Fraksi Persatuan Keadilan Nasional (PKN) dan Hanura lantaran ketidakhadiran Bupati Najmul Ahkyar. dalam rapat tersebut. Padahal Fraksi PKN diketahui merupakan Fraksi pendukung pemerintah.

“Kami mengundang Bupati, bukan Sekda. Karena ini rapat penting, jadi bupati harus memberikan prioritas untuk hadir,” tukas anggota Fraksi PKN Zarkasi, saat keluar meninggalkan ruang sidang.

Dalam rapat ini, lanjut Zarkasi, bupati seharusnya bisa mendengarkan langsung kritikan, atau masukan yang diberikan oleh semua Fraksi.

“Memang tidak harus Bupati yang hadir, tapi karena dalam penyampaian RAPBD kemarin terdapat persoalan. Maka alangkah baiknya bupati hadir dan mendengar langsung apa yang menjadi usul saran Fraksi,” katanya lagi.

Meski dua fraksi memilih Walk Out di tengah jalannya sidang, namun rapat tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi lainnya.

DNU

Mengenalkan program unggulan, pengunjung hanya perlu membawa KTP

MATARAM.lombokjournal.com — Setelah sebelumnya sukses menggelar Roadshow Spektra Meriah, kali ini spektra menggelar pameran di Kota Mataram 22/11. Kegiatan SPEKTRA ini akan berlangsung dari tanggal 21- 26 November 2017 di Lombok Epicentrum Mall.

Spektra memiliki program uggulan bagi masyarakat Mataram, yaitu pengunjung dapat langsung membawa pulang barang yang mereka impikan tanpa perlu melalui proses survey. Hanya dengan membawa KTP.

Hal ini itu disampaikan Natalius Turnip selaku Marketing Manager Lombok.

Menurut Natalius, pameran ini sengaja digelar untuk membantu mayarakat mendapatkan barang elektronik serta perabotan rumah tangga impian mereka melaui proses yang lebih simple dan harga yang lebih murah.

Masyarakat saat ini memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap barang- barang seperti elektronik , gadget,serta perabotan Rumah tangga.

“Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ” tuturnya

Iapun menargetkan  3 Miliyar dalam Even yang diadakan ini. “Target kegiatan ini 3 Miliyar ” cetusnya.

Seperti diketahui SPEKTRA merupakan Brand milik FIFGROUP yang melayani pembiayaan elektrnik , perabot rumah tangga, modal kerja serta alat kerja produktif. Tiap bulannya Spektra melayani hampir 70 ribu konsumen.

AYA (*)

Sinergi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat, terutama peserta JKN-KIS sehingga dapat membayar iuran JKN-KIS kapan pun dan dimana pun

lombokjournal.com –  JAKARTA – BPJS Kesehatan melakukan kerjasama untuk meningkatkan kemudahan akses pembayaran iuran melalui mekanisme Payment Point Online Banking (PPOB) dengan GO-JEK Indonesia, CT Corp, OVO dan OY Indonesia.

Inisiatif GO-JEK Indonesia yang telah mendukung Program JKN-KIS diapresiasi BPJS Kesehatan. GO-JEK adalah salah satu perusahaan teknologi yang memiliki jangkauan pasar yang luas.

“Sinergi dengan GO-JEK  ini diharapkan dapat kian memudahkan masyarakat, terutama peserta JKN-KIS Lewat fitur GO-BILLS dalam aplikasi GO-JEK, peserta JKN-KIS dapat membayar iuran JKN-KIS kapan pun dan dimana pun,” ujar Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal, Kemal Imam Santoso di Jakarta (21/11).

Selain itu, Kemal juga mengapresiasi langkah CT Corp, OVO dan OY Indonesia yang juga telah membuka channel pembayaran iuran bagi peserta JKN-KIS. Masyarakat semakin mudah dalam pembayaran iuran.

Selain chanel pembayaran, CT Corp, OVI dan OY Indonesia juga akan mengembangkan layanan perluasan kepesertaan dengan skema pendaftaran dan pemberian manfaat tambahan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Saat ini jumlah titik pembayaran iuran JKN-KIS telah mencapai lebih dari 600.000 titik. Terdiri atas modern outlet, traditional outlet maupun perbankan, pembayaran melalui Vending Machine, E- Commerce, Mobile Aps, dan sebagainya.

Dengan berbagai kemudahan ini, diharapkan animo peserta JKN-KIS di berbagai daerah untuk membayar iuran tepat waktu dapat meningkat. Sehingga sustainibilitas program JKN-KIS terus terjaga.

“Ke depannya secara bertahap kami akan terus memperluas kanal pembayaran dan mencanangkan strategi yang untuk memberi lebih banyak kemudahan dan manfaat bagi peserta JKN-KIS,” kata Kemal.

BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai upaya untuk terus memberikan kemudahan pembayaran iuran kepada peserta. Di antaranya implementasi Kader JKN, perluasan kerjasama dengan Bank Swasta dan Bank Pemerintah Daerah (BPD), perluasan channel PPOB.

Ka-eS (*)

BACA JUGA :

• Permudah Pembayaran Iuran JKN-KIS melalui Tabungan Sehat
• Bank BJB Siap Dukung Program JKN-KIS Melalui Supply Chain Financing (SCF)

(Sumber: Humas BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Kantor Pusat)

Dijadwalkan Prsiden Jokowi membbuka Munas Alim Ulama NU dan Konbes PBNU yang akan dihadiri 1000 ulama se Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com — Presiden RI, Ir.H.Joko Widodo kembali melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepat pukul 18.55 WITA, Rabu (22/11) pesawat kepresidenan mendarat dengan Selamat di Lombok internasional Airport (LIA).

Presiden RI, Joko Widodo dijadwalkan akan membuka secara resmi Munas Alim Ulama NU dan Konbes PBNU di Ballroom Islamic Center Nusa Tenggara Barat di Mataram, Kamis (23/11).

Pada kegiatan Akbar yang akan berlangsung hingga Minggu (26/11) tersebut, 1000 Ulama se-Indonesia dipastikan akan hadir, disamping  sejumlah menteri kabinet Indonesia kerja dan undangan lainnya juga akan hadir.

Di ujung tangga pesawat, Presiden disambut Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Komarudin Simanjuntak didampingi Danrem 162 WB, Kol.Inf. Farid Makhruf, Danlanud Rembiga, Kol.Pnb. Dodi  Fernando, Danlanal, Kol Mar. Djentaju Suprihandoko dan Wakapolda NTB.

Karena diguyur hujan rintik-rintik, dari Sorong Bandara Presiden Jokowi dengan  mobil Indonesia satu langsung menuju Mataram didampingi Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB)  yang satu mobil dengan presiden.

Sebelum kembali ke Jakarta, Kamis sore (23/11) Presiden Jokowi juga dijadwalkan mengadakan  silaturahmi dengan berbagai komponen masyarakat di NTB.

AYA

Pendapatan yang semula diasumsikan Rp1.093 triliun, terjadi penurunan menjadi Rp959,4 miliar

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com  — Berubahnya jumlah anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018,  membuat sejumlah anggota DPRD KLU meradang.

Pasalnya, RAPBD yang disampaikan pemerintah daerah tidak sesuai dengan KUA-PPAS yang sudah disepakati, beberapa waktu lalu.

“RAPBD yang disampaikan Bupati tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepekati bersama dalam KUA-PPAS, percuma dong kita bahas lama-lama, kalo akhirnya tidak mengacu pada KUA. Padahal acuannnya jelas adalah KUA PPAS itu sendiri,” ungkap Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, usai mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian RAPBD 2018 oleh Kepala Daerah di ruang sidang DPRD, Rabu (22/11).

Dalam KUA, lanjut politisi Hanura ini, pendapatan daerah diasumsikan sebesar Rp.1.093 triliun, namun faktanya sekarang terjadi penurunan sekitar Rp.1.33, 85 Miliar lebih.

“Terjadi perubahan angka dari Rp. 1.093 triliun turun menjadi Rp. 959,4 miliar,” katanya lagi.

Ardianto menambahkan,  jika hal itu terjadi, maka akan berdampak pada porsi anggaran dan RKA di setiap SKPD.  Karena dengan begitu SKPD harus menyusun ulang RKA yang sudah ada.

“Ini akan molor lagi. Harusnya saat ini kita tinggal singkronkan angka saja, apakah angkanya sama atau tidak, tapi kalau begini kan semuanya berubah. Dan kita tidak tahu di pos-pos mana saja yang mengalami perubahan,” tutupnya.

Sementara Bupati Lombok Utara, Najmuk Akhyar. Dalam penyampaiannya mengatakan penyusunan RAPBD 2018 tetap mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

“RAPBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berdasarkan ketentuan undang-undang, transparan dan partisipatif,” katanya dalam sidang paripurna yang berlangsung sekitar pukul 14 : 00 Wita.

DNU