Himbauan agar masyarakat tidak keluar rumah tanpa ada keperluan mendesak, masih bersifat himbauan untuk kesiapsiagaan dan pencegahan jika terjadi hujan abu

MATARAM.lombokjournal.com —  Hujan yang mengguyur Daerah NTB,  khususnya yang ada di pulau Lombok yang merupakan Pulau terdekat dari Bali hari ini, menyelamatkan masyarakat dari abu Vulkanik erupsi Gunung Agung .

Hujan dengan intensitas cukup tinggi yang terjadi di Pulau Lombok menjadi penolong karena tidak membuat Abu Gunung Agung tersebar di Lombok.

“Alhamdulillah hujan juga menjadi penolong wilayah kita dari Abu, kalaupun ada. Namun, masih katagori tipis dan tidak signifikan, ” ungkap Kepala BPBD Provinsi NTB, H Muhammad Rum, Senin (27/11)

Rum mengatakan, ada informasi beredar adanya abu vulkanik berjatuhan di wilayah Rembiga Mataram, di seputar parkiran taxi. Ternyata berita itu tidak benar. Karena, sepanjang hari ini abu belum jatuh ke wilayah NTB. Dasar penjelasannya, arah angin ke Barat oleh pihak terkait khususnya BMKG, tapi belum berani dipastikan.

Disinggung soal imbauan, agar masyarakat tidak keluar rumah tanpa ada keperluan mendesak? Rum menegaskan, itu masih bersifat himbauan agar tidak keluar rumah.

“Ini bentuk kesiapsiagaan dan pencegahan jika terjadi hujan abu, siapa yang menjamin arah angin tetap ke satu arah,” kata dia.

Dia juga memaparkan, peringatan Dini Cuaca Kabupaten Bima dan Dompu tanggal 27 November 2017, pada pukul 15:10 wita, diprediksikan berpotensi terjadi Hujan Lebat yang dapat disertai kilat/petir dan Angin Kencang pada pukul 15:20 wita di Huu, Pajo, Parado, Woha, Monta, Belo,  Palibelo, Langgudu, Madapangga, Lambitu, dan dapat meluas ke wilayah Wawo, Sape, Lambu, Kota Bima, Bolo, Soromandi, Ambalawi, Wera, dan sekitarnya.

“Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 18:20 wita. Ini sesuai rilis yang disampaikan oleh Prakirawan-BMKG Bima, ” tuturnya.

AYA

Total warga yang terakomodir sebagai peserta JKN-KIS hingga hari ini sebanyak 227.760 orang dari 233.691 penduduk KLU

LOMBOK UTARA.lombokjurnal.com — Warga Lombok Utara kini mendapat kemudahan di bidang kesehatan. Masyarakat yang dulunya hanya terdaftar sebagai penerima bansos kesehatan kini sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional -Kartu Indonesia Sehat(JKN-KIS)

“Lombok Utara kini menjadi salah satu Kabupaten Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah peserta JKN-KIS di atas 95 persen, yakni mencapai 97, 46 persen. Ini artinya sudah melebihi target,” ungkap Kepala BPJS Cabang Mataram, Muhamad Ali. dalam acara penandatanganan kerjasama dengan Pemkab KLU, di Aula Bupati, Senin (27/11)

Ali memaparkan, sebelumnya berdasarkan rilis data Dukcapil per semester pertama 2017, dari 233.691 penduduk KLU, terdapat sebanyak 201.041 orang yang tergabung di JKN-KIS.

“Kami sudah berhasil memvalidasi data penduduk untuk peserta UHC sebagai calon penambah sebanyak 26.295 orang. Jadi total keseluruhan yang terakomodir sebagai peserta JKN-KIS hingga hari ini sebanyak 227.760 orang,” katanya lagi.

Lebih jauh dikatakan Ali, 227.760 orang peserta JKN itu tidak semuanya ditanggung daerah dan pusat. Artinya dalam JKN ada yang disebut penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran.

“Yang termasuk kategori penerima bantuan iuran itu adalah masyarakat kurang mampu dan fakir miskin, sementara mereka yang bukan penerima bantuan iuran itu contohnya seperti PNS, swasta dan wiraswasta, yang dibayarkan oleh perusahaannya,” tutupnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan KLU Khaerul Anwar, mengatakan sebelumnya jumlah peserta JKN -KIS di KLU hanya 89,5 persen. Tapi sekarang sudah naik dan melebihi target menjadi 97,46 persen.

“Dengan UHC ini, masyarakat kurang mampu yang dulu ter-cover di Bansos kesehatan kini sudah terakomodir di BPJS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 950 juta. Sementara sisanya sebesar 2,5 persen atau 5.391 orang adalah masyarakat yang tergolong mampu,” paparnya.

Sekda KLU H.Suardi, menegaskan masyarakat yang terdaftar di JKN-KIS adalah benar-benar masyarakat kurang mampu dan bersedia mendapat pelayanan kelas III.

“Bagi masyarakat yang mampu ya bayar sendiri lah. Jangan dibebankan ke daerah atau APBD lagi,” katanya singkat.

Lombok Utara menjadi Kabupaten kedua di NTB setelah Sumbawa Barat sebagai daerah dengan jumlah peserta JKN-KIS melebihi target di atas 95 persen.

DNU

Beredar isu, BPJS Kesehatan tak lagi tanggung semua biaya 8 Penyakit katastropik

lombokjournal.com

JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris membatah berita yang beredar bahwa BPJS Kesehatan menghapus tanggungan terhadap 8 penyakit adalah hoaks.

Penegasan itu disampaikannya dalam wawancara Metro Pagi Prime Time di Jakarta, Senin (27/11) pukul 07.53 wita.

“BPJS kesehatan hingga saat ini masih menanggung 100 persen pembiayaan peserta, sehingga diharapkan masyarakat tidak gaduh terhadap pemberitaan ini,” kata Fachmi.

Beredarnya hoaks ini bisa jadi terkait pemahaman yang salah tentang pemaparan yang pernah disampaikan pihak BPJS Kesehatan saat diundang rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi IX DPRKamis (23/11) lalu.

BPJS Kesehatan diminta paparan tentang perkembangan pengelolaan JKN-KIS.Salah satu agendanya adalah pembiayaan katastropik

Dalam RDP itu, setidaknya pihaknya mendapatkan tiga hal dari anggota dewan. Pertama jumlah biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk delapan penyakit tersebut.

“Ternyata biayanya mencapai 20 persen dari total pembiayaan rumah sakit. Rata-rata hampir Rp20 triliun,” ujar dia.

Kelihatannya berita yang terjadi itu agak terpelintir sedikit. Dikesankan bahwa BPJS Kesehatan menghentikan pembiayaan penyakit katastropik.

“Ingin saya tegaskan itu berita hoaks,” kata Fahmi

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat pun juga angkat bicara dengan beredarnya informasi bahwa BPJS Kesehatan tak lagi menanggung semua biaya 8 penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia, dan hemofilia.

Dalam paparan di RDP tersebut disampaikan gambaran di Jepang, Korea, Jerman, dan negara-negara lainnya yang menerapkan cost sharing. “Pada saat itu kami memberikan referensi akademik. Jadi jangan salah paham duluan ya,” kata Nopi Hidayat.

Menurut Nopi, saat era Askes dulu, pemerintah memberikan dana subsidi bagi penyakit-penyakit katastropik. Pemberian dana tersebut dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013.

“Sejak PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 2014 lalu sampai sekarang, belum ada regulasi tentang subsidi pemerintah untuk penyakit katastropik. Padahal dulu ada subsidi. Saat ini hal tersebut tengah diusulkan untuk revisi Perpres,” jelas Nopi.

Nopi menegaskan,  sampai saat ini BPJS Kesehatan tetap menjamin ke-8 penyakit tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah.

“Jadi masyarakat tak perlu khawatir. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan, maka kami akan jamin biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Sebagai badan hukum publik yang berada di bawah naungan Presiden langsung, Nopi juga mengatakan, pihaknya tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan nantinya oleh pemerintah.

“Dalam mengambil kebijakan, pemerintah pasti memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Yang jelas prioritas kami saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS,” ungkapnya.

Ka-eS

(Sumber:  Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat)

Mulai SKPD hingga organisasi profesi hingga ormas di Lombok utara berempati pada bencana di Lotim

LOMBOKUTARA.lombokjurnal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis untuk para korban banjir bandang di Kecamatan Keruak Lombok Timur, Minggu (26/11).

Bantuan kemanusian itu berasal dari donasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), PKK, GOW, Pramuka dan Muslimat NW.

Kegiatan ini sebagai bentuk empati kepada saudara-saudara kita yang terkena banjir. Ini adalah solidaritas kemanusiaan,” ungkap Bupati yang didampingi Setda KLU, Kepala BPPD, dan sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan.

Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPPD) KLU, Iwan Maret Asmara, mengkomfirmasi giat dilaksanakan di posko penanganan banjir bandang Kecamatan Keruak Lombok Timur.

“Bantuannya disalurkan melalui posko kecamatan Keruak,” tukasnya.

Dnu

Potensi wisata dengan unsur kearifan lokal menjadi kekuatan pariwisata yang terus dikembangkan.

MATARAM.lombokjournal.com —   Sebagai salah satu Daerah yang saat ini sebagai Tujuan Wisata yang banyak diminati , Lombok tidak henti-hentinya memberikan Inovasi terbaru untuk mendatangkan Wisatawan.

Salah satu di antara yang baru yang baru saja dibuka adalah spot wisata baru di Bilebante, Lombok Tengah, bernama Pasar Pancingan.

Dinamakan pasar pancingan karena di dalam area wisata ini terdapat tempat memancing ikan. Tak hanya itu, di lokasi yang sama juga terdapat banyak spot-spot foto untuk berselfie.

“Yang tak kalah pentingnya yaitu adanya makanan khas Lombok yang diperjual belikan oleh warga di Bilebante ini,” ujar Hariyato, Asisten deputi stategi Pemasaran Pariwisata Nusantara saat meresmikan spot wisata Pasar pancingan, Minggu (26/11) di Lombok tengah .

Ini merupakan kolaborasi antara Kemenpar bersama Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Lombok Sumbawa, membentuk Pasar Pancingan di Desa Bilebante Lombok Tengah.

Hariyanto menuturkan, pasar pancingan dibentuk karena empat poin khusus. Dimulai dari keunikan yang dimiliki Desa Bilebante. Desa ini memiliki kondisi alam yang menakjubkan. Pengemasan  yang menarik membuatnya terlihat unik dan menarik.

Kondisi alam Desa Bilebante juga dinilai masih autentik. Potensi yang ada masih menyertakan unsur kearifan lokal. Hal tersebut menjadi kekuatan pariwisata yang tidak boleh ditinggalkan. Akar budaya dan kearifan lokal yang dimiliki harus terus dikembangkan.

Bilebante menyajikan wisata yang memorable atau layak dikenang. Suasana pasar pancingan dikemas dengan sangat cair.

Pengunjung dapat berbelanja kuliner sambil menikmati beragam spot selfie yang menarik. Selain itu juga terdapat spot-spot istirahat keluarga yang juga tak kalah menarik. Unsur kenangan menjadi kekuatan yang kuat untuk menikmati wisata tersebut.

Kepala Desa Bilebante, Rakyatul Liwa’uddin mengatakan, pasar pancingan tersebut terbentuk setelah adanya rembuq (diskusi) bersama. Semua elemen masyarakat Bilebante, khususnya pemuda sangat antusias mendukung program tersebut.

Pasar pancingan tersebut diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Ada paket wisata sepeda dan kuliner yang juga ditawarkan selain memancing,” jelasnya.

Ia mengaku, pihaknya akan terus mengembangkan potensi Bilebante sebagai Desa Wisata. Dulunya, pasar pancingan tersebut merupakan bekas tambang galian C. lokasi tersebut diubah sedemikian rupa menjadi sebuah spot wisata yang menarik.

“Kita adakan setiap Minggunya,” terangnya

Menurutnya, pasar pancingan tersebut dikelola oleh Pokdarwis Desa Bilebante. Luasnya sebesar 80 are yang merupakan milik salah seorang warga yang dihibahkan untuk kepentingan desa wisata.

Pihaknya masih melihat perkembangan pasar pancingan ke depan. Ia berencana akan meningkatkan frekuensinya menjadi dua hingga tiga kali seminggu jika peminatnya banyak.

“Kedepannya bisa saja,” katanya.

AYA

Tidak ada korban jiwa, beberapa rumah dan ruang sekolah  rusak

LOMBO TENGAH.lombokjournal.com —  Sejumlah wilayah di  Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sekitar pukul 12.30 wita Minggu 26 November diterjang angin puting beliung.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB, Ir H Mohammad Rum, terjangan angin puting beliung menerjang Dusun Mungkik Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Loteng dan mengakibatkan lima (5) rumah warga rusak, 9 ruang kelas SMA 1 Praya Timur rusak ringan.

“Sementara Dusun Budiwaton Desa Mujur kecamatan Praya Timur, 40 rumah warga rusak, 1 buah Musolla rusak, tembok lapangan umum Praya Timur sekitar 50 M roboh,” ujar Muhammad Rum di Mataram.

Dampak lain terjangan puting beliung tersebut, menurutnya, berdampak pada tumbangnya beberapa pohon.

Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, Karena Tim BPBD dikirim ke lokasi, dan bersama instansi lainnya sudah melakukan tindakan di lapangan.

“Masalah bantuan, kami tunggu hasil assessment atau penilaian di lapangan dan bantuan yang sifatnya darurat sudah ditangani BPBD Loteng,” pungkasnya.

AYA

Rumah-rumah di NTB di pinggir jalan bagus-bagus, yang dikhawatirkan adalah ketimpangan di tengah masyarakat

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com – Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menyampaikan. pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB cukup baik.

“Dari Tahun ke Tahun pertumbuhan NTB naik sebesar 6, 02 persen dari Triwulan ke II ke triwylan III pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 persen,” ungkapnya jelang penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017 di Pondok Pesantren Darul Qur’an Kecamatan Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Gubernur menjelaskan, kenaikan pertumbuhan ini Tisak terlepas dari Nahdliyyin di NTB serta masyarakat NTB pastinya dan NU pastinya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla, saat itu mengakui  pencapaian kemakmuran di Indonesia  cukup baik.

“Kemakmuran bertambah. Rumah-rumah di NTB yang ada di pinggir jalan semuanya baik. Akan tetapi selalu yang dikhawatirkan itu adalah adanya ketimpangan yang terjadi ditengah masyarakat.

Menurutnya, sektor ekonomi perlu dipikirkan dengan baik. Meski pun aspek ekonomi itu tidak hanya diatur oleh Pemerintah.

“Ekonomi yang baik itu adalah yang bisa memberikan nilai lebih dalam semua sektor kehidupan masyarakat. Dan hal itu dilaksanakan oleh para pengusaha,” ujar JK

Dikatakannya,pemerintah saat ini perlu melakukan ini pengembangan jumlah wirausaha  muda yang kuat dari para generasi-generasi muda kita. Hal ini perlu dilakukan agar para generasi muda dapat terus bergerak dan semangat untuk terus berusaha.

JK menegaskan, saat ini pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat dengan bunga rendah. Total anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah itu sebesar Rp120 Trilyun untuk tahun ini.

“Untuk menyiapkan itu semua kita pemerintah sudah siapkan dana. Tugas kita bersama adalah bagaimana kta bisa meningkatkannya,” pungkas JK

AYA

BACA JUGA : Wapres Jusuf Kalla Tutup Munas dan Konbes NU 2017

Kurang dari dua tahun memerintah, Gus Dur bisa membawa gini ratio Indonesia terendah sepanjang 50 tahun terakhir terjadi di akhir era Gus Dur yaitu sebesar 0,31.

MATARAM.lombokjournal..com —  Gus Dur ‘hidup lagi’ di tengah-tengah Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU di Mataram, NTB. Direktur Lingkar Survey Perjuangan, Gede Sandra, dalam Diskusi Publik bertajuk “Belajar dari Model Ekonomi Gus Dur” mengatakan, pemerintahan Gusdur meski sangat singkat yakni 21 bulan, tapi mampu sukses membangun pertumbuhan prekonomian Indonesia

Dikatakan GedeSandra, juga merupakan Tim Ekonomi pada Kabinet Gus Dur tahun 1999-2001 itu menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia era Gus Dur itu ditandai lima tangga kemajuan, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi, piutang berkurang, distribusi pendapatan, gini ratio rendah, kohesi sosial semakin kuat.

Puluhan aktivis, mahasiswa, dan wartawan berbagai media mengikuti Diskusi Publik yang digelar West Nusa Tenggara Development Center (WNTDC), Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), PKC PMII NTB, dan M 16 di Mataram, pada Sabtu (25/11).

Selain Gede Sandra, sebagai narasumber diskusi publik tersebut adalah Direktur Wahid Institute Yenni Wahid. , Direktur Lingkar Survey Perjuangan Gede Sandra yang.

Dikatakan Gede Sandra, Gus Dur menerima warisan prekonomian dari Presiden sebelumnya Habibie dalam kondisi “growth” masih minus 3 persen pada September 1999. Namun ketika diukur lagi di akhir tahun 1999 atau tiga bulan sejak tim ekonomi Gus Dur bekerja, pertumbuhan ekonomi sudah di level 0,7 persen atau melompat 3,7 persen.

Dalam kurun waktu setahun berikutnya di tahun 2000, prekonomian Indonesia kembali berhasil tumbuh ke level 4,9 persen atau melompat 4,2 persen. Sedang di tahun 2001, meskipun Gus Dur dimakzulkan di pertengahan tahun akibat krisis politik tersebut, rata-rata “growth” di akhir tahun masih level 3,6 persen.

Selain itu yang istimewa kata Gede Sandra ialah dua kali lompatan growth tersebut dilakukan tim ekonomi Gusdur dengan sambil mengurangi beban utang. Sebuah kondisi yang pasti sulit dilakukan tim ekonomi kabinet-kabinet setelah atau sebelum Gus Dur.

“Kurang dari dua tahun Gus Dur bisa membawa gini ratio Indonesia terendah sepanjang 50 tahun terakhir terjadi di akhir era Gus Dur yaitu sebesar 0,31. Gus Dur yang mampu memberikan contoh implementasi dari sila kelima, maka beliau layal disebut bapak Keadilan Sosial,” sebutnya.

Menurutnya, salah satu rahasia keberhasilan tim ekonomi Gus Dur sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat yakni menolak resep IMF Bank Dunia yang menganjurkan dilakukannya pengetatan anggaran. Sebaliknya, yang ditawarkan oleh tim ekonomi Gus Dur adalah growth story atau strategi pertumbuhan.

Selanjutnya, tim ekonomi Gus Dur piawai dalam melakukan optimum debt managament dan mampu menjaga harga beras stabil di level rendah sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat bawah perkotaan terus terjaga.

“Kesejahteraan petani di pesesaan juga terjaga karena Bulog melakukan pembelian gabah, bukan membeli beras. Inilah alasan mengapa ketimpangan pendapatan paling rendah di era ini,” tukasnya.

Direktur Wahid Institute, Yenni Wahid, menilai keberhasilan Gus Dur dilihat dari data yang tidak bisa dipungkiri. Semua berkat kerjasama tim ekonomi di bawah Rizal Ramli. Namun demikian, tanpa adanya political will dari pimpinan saat itu tidak akan bisa tim ekonomi bekerja.

“Data ini bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Yenni.

Semua keberhasilan ekonomi Gus Dur memang kembali ke semngat Gus Dur dengan landasan filosofisya bahwa pertumbuhan harus berjalan dengan pemerataan ekonomi. Atau adanya “growth” yang berkualitas.

“Itu jadi landasan dasar pembangunan ekonomi Gus Dur. Tanpa pemerataan akan tercipta kesenjangan sosial tinggi yang berakibat pada adanya konflik sosial.

Direktur M 16 Bambang Mei “Didu” dalam pengantar diskusi publik ini mengatakan, diskusi ini dihajatkan untuk mengingat kembali kesuksesan Presiden Gus Dur terutama dalam membangkitkan prekonimian bangsa yang saat itu terpuruk akibat peralihan kekuasaan.

AYA

Diingatkan tindak lanjut dari forum akbar ini, menghadapi tantangan kaum Muslimin seperti radikalisme, modernisasi, dan ekonomi.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017 berakhir di Pondok Pesantren Darul Qur’an Kecamatan Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, NTB Sabtu (25/11).

Wakil Presiden Jusuf Kalla menutup forum akbar ini, usai sidang pleno dan pengesahan hasil Munas-Konbes NU 2017, forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU.

Jusuf Kalla mengingatkan, pentingnya tindak lanjut forum Akbar ini melalui tindakan nyata.

“Musyawarah saja tidak cukup tanpa diiringi dengan kerja keras,” kata Jusuf Kalla.

Sebelum pidato JK melakukan prosesi serah terima naskah rekomendasi. Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj menyerahkan Naskah Rekomendasi Hasil Keputusan Munas-Konbes NU 2017 kepada Wapres.

Kalla mengapresiasi hasil Munas-Konbes NU dan berterima kasih atas sejumlah masukan kepada Pemerintah yang ia nilai positif bagi perbaikan bangsa dan negara.

“Saya sangat mengapresiasi Hasil Munas ini dan setiap masukannya bernilai positif bagi perbaikan bangsa dan negara” cetusnya

Dalam kesempatan itu, Kalla memaparkan gejala kian menguatnya Islam di Indonesia dibandingkan 10-20 tahun  silam. Ia juga mengungkap beberapa tantangan kaum Muslimin seperti radikalisme, modernisasi, dan ekonomi.

Sidang pleno forum yang mengusung tema “Mengokohkan Nilai-nilai Kebangsaan melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga” ini, diisi laporan dari sidang-sidang komisi.

Antara lain Bahtsul Masail Maudlu’iyah (pembahasan isu-isu tematik-konseptual), Bahtsul Masail Waqi’iyah (pembahasan isu-isu aktual), Bahtsul Masail Qanuniyah (pembahasan soal perundang-undangan), Program, Organisasi, dan Rekomendasi.

Sebelumnya diskusi intensif  dilaksanakan masing-masing komisi di forum terpisah, Jumat (24/11).

Forum yang dihelat selama tiga hari ini menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah di bidang ekonomi dan kesejahteraan, pencegahaan dan penanggulangan radikalisme, kesehatan, pendidikan, serta politik dalam negeri dan internasional.

Selain di Islamic Center NTB sebagai lokasi pembukaan, perhelatan akbar tersebut juga melibatkan lima pesantren sebagai lokasi utama, antara lain di Pesantren Nurul Islam (Mataram), Pesantren Darul Fallah, Pesantren Darul Hikmah, Pesantren Darul Qur’an, dan Pesantren al-Halimy (Lombok Barat).

Sementara itu Ketua Panitia Munas dan Konbes NU , Lalu Winengan bersyukur atas kehormatan yang diberikan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yg berkenan membuka dan menutup gelaran Munas dan Konbes NU di Mataram , juga Gubernur NTB dan Walikota Mataram yg mensuport penuh acara ini hingga berlangsung sukses, aman dan meriah.

“NU tentu tidak akan pernah melupakan budi baik ini,” ujarnya seraya menambahkan, Munas dan Konbes NU berjalan dengan baik karena ada partisipasi dan dukungan dari para Hamba Allah maupun Hamba Tuhan yang ihklas .

Upacara penutupan Munas-Konbes NU dihadiri peserta resmi forum ini yang terdiri dari jajaran pengurus PBNU, ratusan delegasi dari 34 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), serta 31 badan otonom dan lembaga NU.

Acara ditutup dengan doa oleh Mustasyar PBNU TGH Lalu Muhammad Turmudzi Badrudin.

AYA

BACA JUGA :

Jelang Penutupan Munas Alim Ulama, TGB Ungkapkan pertumbuhan Ekonomi NTB

Bupati Najmul Ahyar tak memihak, pihak yang merasa dirugikan disilahkan menggugat

LOMBOK UTARA. lombokjurnal.com — Setelah sempat menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Kepastian polemik Pilkades Sokong akhirnya terjawab sudah.  Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memutuskan memggelar Pilkades ulang .

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/253/KLU/2017 yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Pilkades Sokong.  Dalam surat ter tanggal 24 November 2017 itu, setidaknya terdapat 3 poin keputusan Bupati.

Di antaranya memerintahkan Pantia Pilkades Sokong untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan meminta panitia mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong Nomor : 04/Panitiapilkades/SKG/2017 tanggal 24 Aguatus 2017 Tentang penetapan Bakal Calon Kepala Desa Sokong.

Bupati KLU, H.Najmul Akhyar menegaskan, pemerintah dalam mengambil keputusan tetap mengacu pada aturan perundang-undangan dan tidak ingin terkesan berpihak ke salah satu pihak.

“Pemerintah sangat hati-hati dalam mengeluarkan Surat Keputusan ini. Tentu kami tidak ingin dianggap memihak. Terhadap ada pihak yang merasa dirugikan, kita persilahkan untuk menggugat pemerintah,” paparnya.

Terpisah, Ketua Panitia Pilkades Sokong, Made Kariasa membenarkan dirinya telah menerima SK Bupati tersebut.

“Ya saya sudah terima suratnya hari ini,” cetusnya.

DNU