Dari program Gerakan Seniman Masuk Sekolah, diharapkan muncul mutiara-mutiara muda dari Lombok Utara. “Seni merupakan rasa yang ada dalam jiwa setiap manusia. Sehingga seni memberikan dampak yang besar terhadap prilaku manusia,” kata Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud NTB, Nasib. M.Pd

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Setelah berproses selama kurang lebih 3 bulan, Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) Lombok Utara 2017, akhirnya menggelar pameran atau persentasi akhir yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Gangga, Selasa (12/12).

Enam bidang kesenian yang tergabung dalam program pusat itu di antaranya, Seni Kriya di SDN 3 Genggelang, Seni Musik di SDN 3 Santong, Seni Media di SMPN 1 Bayan, Seni Tari di SMPN 3 Tanjung, Seni Rudat di SMPN 1 Pemenang, dan Seni Teater di SMKN 1 Gangga.

“Kegiatan ini sebagai wadah bagi para generasi muda kita untuk menunjukan diri di bidang seni. Mereka semua antusias mengikuti program ini,” kata Ketua Panitia, Imam Safwan dalam sambutannya.

Bupati KLU Cq. Kasi budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KLU, Aki Kertajati, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan GSMS memberikan peluang dan ruang kepada siswa sekolah khususnya untuk mengekspreaikan kemampuannya di bidang seni.

“Dari kegiatan ini diharapkan muncul mutiara-mutiara muda dari Lombok Utara di bidang seni,” paparnya.

Sementata Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud NTB, Nasib. M.Pd. yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan seni adalah rasa yang ada dalam jiwa setiap manusia. Sehingga seni memberikan dampak yang besar terhadap prilaku manusia.

“Pada dasarnya manusia itu senang yang indah-indah,” tukasnya.

Dia berharap, ke depan program serupa bisa dilaksanakan lagi dengan alokasi anggaran yang lebih besar.

Acara yang berlangsung sejak pukul 16.00 Wita, dimulai dengan pameran seni kriya dan media. Dan malamnya dilanjutkan dengan seni pertunjukan Rudat, tari kreasi dan ditutup dengan pertunjukan teater.

Gerakan Seniman Masuk Sekolah i bertujuan menumbuhkan minat bakat peserta didik di Bidang Seni Budaya. Selain itu, guna menjalin kerjasama dan sinergi antara sekolah dan seniman.

GSMS (Gerakan Seniman Masuk Sekolah) itu sendiri merupakan program yang dijalankan Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbud RI dalam bentuk program seniman mengajar kesenian pada kegiatan ekskul di masing-masing sekolah.

DNU

Gubernur NTB dinilai berkomitmen kuat dan menginisiasi berbagai program pencegahan tindak pidana korupsi

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi pemberantasan korupsi (KPK) menganugerahi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, “Kepatuhan LHKPN Terbaik 2017”.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden RI, H. M. Yusuf Kalla kepada Gubernur TGB,  diwakili Kepala BKD Provinsi NTB, Drs. H. Faturrahman, M.Si pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2017 di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selasa (12/12).

Penghargaan itu diberikan atas komitmen dan ikhtiar Gubernur NTB yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) atas upayanya menutup dan mempersempit ruang perilaku koruptif di lingkungan Ppemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

TGB dinilai KPK sebagai pemimpin daerah yang memiliki komitmen kuat dan menginisiasi berbagai program pencegahan tindak pidana korupsi. Misalnya, adanya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 27 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, dengan ruang lingkup wajib lapor.

Pemprov NTB juga menginisiasi adanya pakta integritas,  dan ketentuan sebagai salah satu persyaratan menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkup Pemerintah Provinsi NTB, adalah menyerahkan bukti LHKPN.

Untuk kegiatan berkala, Pemprov NTB juga melaksanakan sosialisasi/workshop/asistensi pengisian e-LHKPN pada seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, dalam hal pembinaan dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan, yakni melalui pembentukan tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Provinsi NTB.

Pada acara tersebut, selain menganugerahkan penghargaan nasional “Kepatuhan LHKPN Trbaik 2017” dengan tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN mencapai lebih dari angka 99 persen kepada TGB.

KPK juga memberikan penghargaan  kepada Pemerintah NTB karena dinilai memiliki tingkat keaktifan pengelola/koordinator LHKPN yang tinggi dan adanya penerapan peraturan internal, seperti Peraturan Gubernur.

Wapres Jusuf Kalla menyampaikan arahannya. memberantas korupsi harus dilakukan bersama-sama. Hal ini berarti komitmen dari pemerintah, DPR, Yudikatif, dan lembaga negara lain serta masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi.

“Hal yang paling mendasar yang harus dipahami bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan, harus bertujuan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Wapres di hadapan ratusan kepala daerah.

Wapres menegaskan, kepastian hukum dan tindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi, hingga upaya untuk tidak memberikan ruang gerak bagi pelaku atau pihak yang membantu terjadinya korupsi di birokrasi atau instansi, adalah menjadi keniscayaan.

“Karena tindakan korupsi merupakan salah satu penyebab terjadinya kehancuran suatu negara,” tegasnya.

AYA/Hms

Mind set pelaku UMKM perlu dirubah dengan pola-pola penjualan yang ramah dan penuh senyuman.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com —– Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat NTB di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, ditinjau Menteri Koperasi dan UKM RI, Puspa Yoga, Selasa (12/12).

Peninjauan geliat UMKM itu menindaklanjuti instruksi Presiden RI, Joko Widodo saat meresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika beberapa waktu lalu.

Kunjungan Menteri yang didampingi Sekda Provinsi NTB, H. Rosiady Sayuti itu untuk memastikan sekaligus menjaring masukan dari pemerintah daerah maupun pihak ITDC,  terkait kawasan yang akan dikembangkan menjadi pusat penjualan hasil industri kreatif masyarakat.

Puspayoga menyampaikan, NTB merupakan salah salah satu daerah prioritas pengembangan UMKM.

Itu dikatakan saat menggelar rapat dengan Pemda NTB, yang  diwakili Sekda dan sejumlah Kepala Dinas lingkup Pemprov NTB serta Direktur Utama ITDC, I Ngurah Wirawan,

NTB merupakan salah satu kawasan dari 4 kawasan ‘Bali baru’ yang ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendorong peningkatan UMKM tersebut. Untuk segera melakukan pembinaan kepada para pelaku industri kreatif tersebut.

Pihak Kementerian Koperasi dan UKM akan segera mendorong pembiayaan bagi pengusaha yang sudah terdaftar di ITDC, dan akan mendapatkan lokasi yang disewa bagi usaha tersebut.

Puspayoga menekankan, masyarakat sebagai penggerak utama usaha tersebut perlu diberikan pemahaman cara melakukan marketing yang baik dan efektif.

“Selama ini yang kita lihat, penjual berlari lari mengejar pembeli,” jelasnya.

Mind set seperti ini, perlu dirubah dengan pola-pola penjualan yang ramah dan penuh senyuman. Sehingga pembeli yang justeru mendatangi penjual, bukan malah sebaliknya.

“Pembinaan untuk membiasakan pola-pola seperti ini memang butuh waktu,” ungkapnya.

Puspayoga juga menegaskan, masyarakat harus disiapkan untuk menerima para wisatawan dengan berbagai latar belakang. Sebagai daerah yang mengusung wisata halal, tentu para wisatawan tidak hanya berasal dari timur tengah atau beragama Islam.

Namun para wisatawan yang berasal dari berbagai latar belakang suku, agama dan kebudayaan akan terus membanjiri dan menikmati keindahan wisata NTB.

“Kita harus Welcoming dengan orang yang berbeda dengan kita. Namun, Jangan sampai merubah budaya kita. Mereka harus ikut budaya kita,” tegasnya.

Usai menggelar rapat, Menteri Koperasi didampingi sekda, sejumlah Kepala Dinas dan Direktur ITDC melakukan peninjauan ke Pantai Tanjung Aan, Kabupaten Lombok Tengah.

Di Pantai yang terkenal dengan keindahan pantai dan kejernihan air lautnya itu, Menkop mendengar penjelasan Direktur ITDC terkait pengembangan kawasan tersebut.

Termasuk bagaimana memberdayakan para penjual industri kreatif, seperti kain tenunan yang berjualan di kawasan tersebut.

AYA/Hms

Soal saham dan aliran dana, status lahan HGB dan dokumen perizinan, diharapkan penegak hukum mulai mengusut

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Kisruh paska penyegelan Pt. BAL di Trawangan, Kecamatan Pemenang Lombok Utara. beberapa waktu lalu kini memasuki babak baru. Mencuatnya dugaan aliran dana dari PT  BAL direspon kalangan DPRD setempat.

Ada 4 point dalam kasus PT BAL yang patut menjadi atensi bersama. Salah satunya informasi yang kami terima terkait saham dan dugaan aliran dana PI BAL ke oknum di KLU,” kata Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, Senin, (11/12).

Tiga poin lainnya, lanjut Ketua Fraksi Hanura itu termasuk status lahan HGB yang dijual secara pribadi ke PT BAL, persoalan dokumem perizinan, dan penghentian suplai air ke masyarakat dan hotel.

“Tiga dari empat poin di atas merupakan wewenang penegak hukum. Kecuali persoalan suplai air yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam hal ini Pemda harus memberikan solusi,” tukasnya.

Air bersih bagi warga tiga gili, kata dia, khusuSnya Terawangan menjadi kebutuhan dasar. Selain karena memang PT BAL menjadi satu-satunya perusahan yang menyediakan air bersih bagi warga Terawangan juga berstatus sebagai kawasan wisata paling favorit di NTB.

“Silahkan pemerintah bagaimana caranya, mereka lebih tahu. Pemda bisa memberikan solusinya melalui PDAM. Tinggal cari sisitem dan polanya seperti apa,” paparnya.

Sementara Arli Wihodo, juru bicara PT BAL saat dikomfirmasi wartawan via telepon terkait informasi tersebut, tidak berhasil dihubungi.

DNU

Zul-Rohmi diuji kelayakan dan kepatutan di Kantor DPP PKB, Selasa (12/12)

MATARAM.lombokjournal.com – Meski masih ‘disamarkan’ pasangan yang akan didukung dalam Pilgub NTB 2018, kini koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrat sudah final untuk mengusung pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) menguat.

Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hedrian Irfani menegaskan, partainya berkoalisi bersama Demokrat pada Pilkada 2018. Namun soal nama Pasangan Calon tak disebutkan

“InsyaAllah PKB dan Demokrat akan berkoalisi. Soal siapa paket yang akan kami usung tentu satu-dua hari ini PKB akan resmi mengumumkan,”katanya dalam acara Coffee Time yang diadakan oleh Partai Demokrat bersama PKB di Mataram

Ia menjelaskan, DPP PKB akan menguji kelayakan dan kepatutan terhadap Zul-Rohmi pada Selasa (12/12) di Kantor DPP PKB.

Ia menuturkan,, keduaya tidak mendaftarkan diri ke DPW PKB NTB karena sudah telat tapi langsung ke DPP PKB. Mekanisme ini diperbolehkan dalam partai.

“Pengumuman resmi, satu-dua hari akan kita tunjukan suara dukungan kepada siapa. Kita doakan (koalisi linear), kalau ada parpol lain yang mau bergabung kita welcome,”jelasnya

Disinggung terkait posisi Zul sebagai kader PKS, Hadrian mengatakan PKB mempersyaratkan Zul untuk keluar dari PKS. “Ya kami sudah mempersyaratkan itu (Zul keluar dari PKS), semisal pasangan itu yang akan di SK-kan,”tegas Hedrian

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahali Fikri mengatakan, dengan menggandeng PKB, persyaratan mengajukan paslon pada Pilgub NTB 2018 telah terpenuhi.

Pilgub NTB 2018 mensyaratkan 13 kursi. Demokrat sendiri memiliki 8 kursi, sedangkan PKB memiliki 5 kursi.

Kita sudah punya parpol (koalisi) yang akan mengusung paslon, akan diresmikan antara 14, 15, atau 16 Desember ini di sebuah tempat bersejarah di NTB,” ujar Mahali

Mahali menyebutkan, pengumuman nama paslon bukan seperti deklarasi, namun lebih kepada doa bersama agar diberikan kelancaran dalam menjalani kontestasi Pilgub NTB mendatang.

“Yang jelas, soal namanya nanti kita tunggu pada pas pengumuman,” sebut Mahalli

Meski sudah mengantongi kecukupan syarat kursi, Mahali mengaku masih membuka diri bagi parpol lain yang ingin bergabung bersama Demokrat dan PKB.

Menurut Mahali, koalisi Demokrat-PKB akan bersifat linier, dengan tak hanya berkoalisi di Pilgub NTB, melainkan pada Pilbup Lombok Timur, Lombok Barat, dan Pilwalkot Bima.

“Insyaalloh kita usahakan untuk linier,”ucapnya

Mengenai nama paslon pada Pilgub NTB yang akan diumumkan Demokrat-PKB, Mahali meminta masyarakat bersabar karena akan diumumkan dalam waktu dekat, meski nama Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah menguat.

“Boleh Anda katakan itu sudah final, mungkin iya sudah final. Saya sebagai Ketua Partai (DPD) harus berjalan pada aturan yang ada. Jadi kefinalan Zul-Rohmi maupun parpol pengusung menunggu ‘imam’ kami,”pungkasnya.

AYA

Teknologi informasi dan komunikasi melahirkan fenomena dan budaya baru, yang  melahirkan berbagai kecenderungan baru dalam praktik komunikasi.

lombokjournal.com —

JAKARTA — Lulusan Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) akan menggelar Kongres Nasional Pertama dan Diskusi Ilmiah di Bandung, Jawa Barat pada Rabu (13/12) 2017 mendatang.

Para Alumni yang menyatakan diri hadir hingga saat ini sudah mencapai sekitar 150 orang. Para alumni yang hadir berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Kongres pertama ini nantinya memilih pengurus yang tergabung dalam Ikatan Alumni Doktor Komunikasi (IADK) Unpad selama tiga tahun.

Menurut Panitia Kongres Dr. Moh. Hafizni, M.I.Kom., kongres dan pembentukan secara resmi wadah atau tempat berkumpulnya para lulusan doktor ilmu komunikasi bertujuan agar para alumni bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa, baik secara akademik maupun sosial.

Peran para ilmuan komunikasi saat ini sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan fenomena dan budaya baru yang  melahirkan berbagai kecenderungan baru dalam praktik komunikasi.

Kecenderungan ini tidak jarang menimbulkan beragam kegagalan komunikasi pada tingkat regional dan nasional. Peran pemerintah sendiri belum cukup memberikan solusi yang tepat dari perspektif komunikasi yang efektif.

Karena iitu perlu kontribusi para ilmuan di bidang komunikasi, dalam hal ini para Doktor bidang Ilmu Komunikasi.

Saat ini, Doktor Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Padjadjaran merupakan bagian terbesar dari keseluruhan Doktor bidang Ilmu Komunikasi yang ada di Indonesia.

Mereka terdiri dari para dosen di berbagai Perguruan Tinggi Negeri, Swasta serta para praktisi media.

Visi besar pembentukan komunitas ini juga diharapkan menjadi tempat brainstorming isu-isu komunikasi guna mencari solusi berbagai permasalahan dalam rangka menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa.

“Inilah yang melatarbelakangi penyelenggaraan kongres Komunitas Alumni Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran,” pungkas Hafizni

AYA (*)

Pemerintah memberi pengakuan, Kabupaten Lombok Utara telah berupaya dan bekerja keras membela Hak azasi Manusia

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar menerima penghargaan sebagai kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, di Solo, Sabtu (10/12).

Penghargaan yang diberikan langsung oleh menteri Hukum dan Ham, Yasonna  Hamanongan Laoly. itu bertepatan dengan peringatan HAM se dunia yang ke 69.

“Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas berbagai upaya serta kerja keras kita bersama dalam membela hak-hak asasi manusia di Lombok Utara selama ini,” kata Bupati KLU. H.Najmul Akhyar.

Dikatakannya, Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan tersebut dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 11 Tahun 2013 tentang kriteria Kabupatrn/Kota peduli HAM.

“Ini adalah kebergasilan seluruh masyarakat Lombok Utara yang telah memperhatikan hak-hak sesamanya,” tutupnya.

Dnu

Arti ‘hijab run’ untuk menegaskan, walaupun wanita berhijab ruang geraknya tidak dibatasi

MATARAM.lombokjournal.com –  Hijab Run 2017 ajang yang baru pertama kali digelar DInas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Tua Ampenan, Minggu (10/12) diikuti ribuan hijabers dari Mataram dan juga sejumlah wilayah di Pulau Lombok.

Selain berlari mengelilingi sejumlah destinasi sejarah, peserta juga disuguhkan makanan khas dari Pulau Lombok.

Hj. Samsiyah selaku Ketua BKOW (Badan Koordinasi organisasi Wanita) NTB yang saat itu melepas Para peserta menyatakan, ajang ini sangat bagus. Di iajang ini dikenalkan wisata di Kota Tua Ampenan, dan para peserta disuguhkan kuliner khas Pulau Lombok.

Diharapkan, acara ini bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan wisata di Pulau Lombok, khususnya Kota Tua Ampenan yang merupakan Lokasi Acara.

Andri Prasetyo, panitia penyelenggara dari jawara indonesia menyatakan, kegiatan Hijab Run ini merupakan salah satu dari Rangkaian HUT NTB yang ke – 59 pada 17 Desember mendatang.

“Hijab Run ini merupakan kegiatan yang memiliki arti, walaupun wanita menggunakan hijab, tidak berarti ruang geraknya bisa dibatasi” terangnya

Andy menjelqskan, secara tehnis rute yang akan dilalui para hjaber ini melewati Kampung Banjar, Kampung Arab dan Kampumg Cina, di setiap titik akan disambut dengan Barongsai dan Gendang Beleq.

“Peserta akan disambut dgn budaya di tiap-tiap  wilayah yang dilewati,” ujarnya

Jarak yang akan ditempuh para peserta sepanjang 3 km. “Cuma 3 km kok, kan kegiatan ini selain Tujuannya untuk berolahraga juga untuk berwisata yang disetiap titik akan ada zonasi spot untuk berfoto,” Kata Andy

AYA.

Kebijakan Donald Trump yang mengakui Yerusdsalem sebagai ibukota Israel tidak mencerminkan dukungan luas masyarakat AS

lombokjournal.com –

JAKARTA – Empat perwakilan ormas, Muslimat NU, LKKNU dan Wahid Foundation diterima Dubes AS Joseph R. Donovan di Kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Mereka tercatat sebagai ormas dan lembaga pertama yang diterima Dubes Donovan di tengah maraknya kecaman terhadap pernyataan dan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, Jumat (8/12) kemarin,

Keempat perwakilan – masing-masing Mursyidah Tohir mewakili PP Muslimat NU, Alissa Wahid mewakili LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama) dan Jaringan Gus Durian, serta Alamsyah Ja’far dan Tata mewakili Wahid Foundation – menyampaikan secara khusus aspirasi umat Islam Indonesia terkait isu Palestina.

Fokusnya, tentu saja kecaman terhadap kebijakan Presiden Trump yang telah melukai nalar dan hati umat Islam sedunia.

Mengutip Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, beberapa poin yang disampaikan kepada Dubes Donovan. Pertama, keberatan terhadap kebijakan AS atas Jerusalem, yang jelas-jelas bertentangan dengan sejumlah resolusi PBB, seraya meminta Presiden Trump untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

”Kebijakan itu bakal memicu ketegangan di negara-negara berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia, di samping mengganggu proses perdamaian yang sedang terus diupayakan,” ujar Yenny.

Kedua, menganggap keputusan tersebut sebagai langkah ceroboh dan tergesa-gesa, lantaran lebih didasarkan pada pertimbangan domestik AS ketimbang pertimbangan yang luas dan matang.

Kebijakan tersebut tidak mencerminkan dukungan luas dari masyarakat AS sendiri. Ketiga, menyampaikan kembali gagasan dan sikap Gus Dur terkait kemerdekaan Palestina dengan usulan two state solution (dua negara untuk dua warga) sebagai opsi solusi konflik Israel-Palestina.

Strategi Berlapis

Selain melakukan diplomasi langsung dengan menemui Dubes AS, Jumat kemarin warga NU juga menggelar aksi turun ke jalan untuk menegaskan keberpihakan dan dukungan kepada rakyat Palestina.

Ratusan warga NU bersama sejumlah elemen masyarakat yang lain, menggelar demo di depan Kedubes AS di Jakarta. Mereka membentangkan spanduk dan poster berisi kecaman terhadap pernyataan Presiden Trump yang telah melukai dan menyulut amarah umat Islam.

Menurut Yenny Wahid, aksi turun ke jalan dan pertemuan dengan Dubes Donovan hakikatnya merupakan strategi berlapis NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

”Aksi turun ke jalan diperlukan untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Namun, kami juga melakukan strategi ’informal diplomacy’,yakni bertemu langsung dengan Dubes AS untuk menyampaikan sikap dan keberatan atas keputusan Presiden Trump. Lewat pertemuan langsung dengan perwakilan resmi negara AS, kami memastikan bahwa suara mayoritas masyarakat Muslim Indonesia telah sampai ke Pemerintah AS,” jelas Yenny.

Yenny Wahid sendiri tidak ikut bergabung dalam pertemuan dengan Dubes Donovan. Saat yang sama, ia sedang berada di Bahrain, diundang untuk menghadiri Manama Dialogue, sebuah event strategis yang membahas isu-isu terkini di Timur Tengah dan dunia.

Termasuk perihal pernyataan kontroversial Trump terkait Jerusalem itu. ”Saya rencananya akan satu panel dengan Menteri Luar Negeri Irak dan Pangeran Turki bin Faisal dari Saudi Arabia,” tutur Yenny.

AYA (*)

Kerja sama semua pihak memakmurkan rakyat dengan cara melakukan pelestarian alam sekitar

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Bukit-bukit dan lahan-lahan gundul yang ada di kawasan penyangga KEK Mandalika mulai dihijaukan.

Menindaklanjuti pesan Presiden Joko Widodo saat meresmikan KEK Mandalika pada 20 Oktober lalu, Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan penghijauan di kawasan ini bertepatan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional,Jum’at (8/12).

Sebanyak 2.800 pohon seperti Pohon Tiin, Pohon Trembesi, dan Pohon Alpukat ditanam di sekitar halaman Masjid Nurul Bilad dan areal sekitar KEK Mandalika.

Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengajak masyarakat gemar menanam diiringi dengan keuletan dan ketekunan merawatnya.

“Ini implementasi nyata dari kerja sama semua pihak memakmurkan rakyat dengan cara melakukan pelestarian alam sekitar,” ujar Amin di KEK Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Jumat (8/12).

Amin mengimbau, agar masyarakat menjaga kelestarian kawasan hutan di NTB, minimal menanam 25 pohon seumur hidup sebagai bentuk kontribusi mengurangi emisi karbon di dunia.

Diingatkannya, dalam pemanfaatan lahan untuk produk-produk unggulan, tidak mengabaikan kaidah konservasi sehingga terhindar dari bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Strategi peningkatan produk harus dijaga, namun tetap memperhatikan kaidah konservasi.

“Biaya melakukan pembenahan akibat dari bencana alam akan jauh lebih besar dibanding manfaat yang dirasakan masyarakat,” lanjut Amin.

Menurut Amin, kelestarian hutan berperanan penting untuk penyediaan air bersih dari hutan. Selain mencegah bencana, dan yang lebih penting lagi adalah pengurangan emisi karbon di dunia.

Bupati Lombok Tengah Suhaili menyoroti kerusakan hutan di Lombok Tengah sebagai permasalahan besar yang harus segera ditangani secara bersama-sama.

Suhaili merujuk pada kondisi yang terjadi di kawasan Bukit Tunak sampai Selong Belanak, harus ada kerja sama semua pihak menyelesaikan kerusakan lingkungan ini agar terhindar dari bencana seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor. Sekitar 2.200 lebih kawasan konservasi di Lombok Tengah berada pada kondisi gundul.

“Semua pihak terkait, mulai dari desa sampai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama menghijaukan KEK Mandalika sesuai Instruksi Presiden, agar kawasan Mandalika semakin cantik dan diminati para wisatawan,” kata Suhaili.

AYA/Hms