Kerjasama bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, Badan Narkotika Nasional (BNNP) NTB,Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) NTB, merupakan komitmen menyediakan tenaga profesional dan kompeten

MATARAM.lombokjournal.com — Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB  melakukan Naskah nota kesepahaman (MoU) tentang pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) di Pilgub, Pilbub dan Pilwal bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, Badan Narkotika Nasional (BNNP) NTB,Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) NTB, di Aula Rinjani RSUP NTB.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshari mengatakan, komitmen pentingnya profesionalisme dan kompetensi tim dokter yang akan ditunjuk dalam menjalankan tugas melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal calon pemimpin NTB kelak.

“Dan Alhamdulillah dalam kerjasama tersebut mereka berkomitmen menyediakan tenaga profesional dan kompeten,”ujarnya usai penandatanganan MoU,  Senin (08/01)

Ia menuturkan tujuan dari pendatangan MoU ini, agar pihak IDI NTB secara legal formal, manjadi  pihak yang berwenang melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan jasmani para Bapaslon kandidat Gubernur/Wagub, Bupati/Wabub, dan Walikota/wawali.

“Jadwal tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani para kandidat  itu rencananya, akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 15 Januari 2018 mendatang,”tuturnya.

Ketua IDI NTB, Dr  I Komang  Grudug menuturkan, MoU tersebut merupakan amanah bagi IDI. Menjadi kewajiban untuk menunjuk tim sesuai keinginan dan kebutuhan KPU NTB. Hal tersebut sekaligus sebagai bentuk mematuhi amanat konstitusi yang berlaku dalam lembaga IDI dari pusat hingga ke daerah.

“Dengan telah ditandatanganinya MoU ini, kami berharap, kerjasama dengan KPU NTB ke depan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Ia menuturkan pemeriksaan jasmani tersebut akan dilaksanakan di RSUP NTB. Lantaran sudah memenuhi standar, mulai dari kelengkapan fasilitas ruangan, hingga peralatan dan dokter.

“Kita harus bekerja dengan profesional. Untuk mencapai kinerja yang bagus, kita juga harus didukung kelengkapan peralatan medis dan dokter yang ahli,” tuturnya sambil berjnji menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan secara profesional.

Kepala BNNP NTB Kombes Pol Imam Margono mengatakan, BNNP tidak pernah main-main dalam menjalankan tugas. Apalagi persoalan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

“BNN sangat siap, Dan saya dalam memeriksa itu saklek. Saya tidak bisa di pengaruhi oleh apapun, kalau dalam pemeriksaan nanti hasilnya positif saya akan sampai kan positif kepada tim. Karena ketua tim adalah IDI, setelah dilaporkan maka akan di diplenokan. Di pleno itulah nanti akan disampaikan,”cetusnya.

Disinggung terkait tindakan apa yang akan dilakukan BNN apabila ada Bapaslon Positif? Imam Margono mengatakan Akan dilakukan rehap.

“Kalau tindakan kita lihat dulu kalau positif apa dulu, kalau di temukan urinnya  positif ya kita rehap. Ada dua proses rehap, ada rawat jalan dan rawat inap, tapi nanti saja kita lihat,”pungkasnya.

AYA

Pembangunan pasar di Pemenang yang bersumber APBD 2017 rampung, yang belum rampung sumbernya dari Kemendes

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskoperindag) KLU, Denda Dewi, mengkonfirmasi jika realisasi pembangunan pasar pemenang yang bersumber dari APBD 2017 itu sudah rampung.

“Pembangunan pasar Pemenang sudah rampung. Anggarannya dari APBD sebesar Rp3,5 miliar sesuai dengan pagu anggaran,” katanya, Selasa (2/1).

Namun denda menjelaskan sehubungan maraknya informasi yang berkembang di media sosial selama ini terkait bangunan yang belum rampung. Dijelaskan Denda, jika lokal yang dimaksud adalah bangunan yang anggarannya bersumber dari Kementrian Desa 2017.

“Beda sumber anggarannya. Kalau yang belum rampung itu sumbernya dari Kemendes, bukan pekerjaan Diskoperindag,” paparnya.

Lebih jauh Denda menjelaskan, sisa pembangunan pasar Pemenang, termasuk di dalamnya pembangunan gedung sekolah yang akan dibangun di eks pasar lama, akan dilanjutkan pada 2018 ini.

“Total kebutuhan pembangunan pasar Pemenang awalnya diajukan sebesar Rp. 14 miliar, namun yang mampu disediakan hanya Rp. 3,5 miliar untuk bangunan fisik pasar. Jadi sisanya akan dilanjutkan tahun ini,” tutupnya.

Dihubungi terpisah, Kepala DP2KBPMD KLU, H. Holidi Khalil, mengatakan, lokal bangunan sarana dan prasarana yang dibangun di pasar Pemenang bersumber dari Kemendes 2017 sebesar Rp. 1 miliar.

“Ini anggaran Kemendes, artinya besaran anggaran dan penunjukan rekanan juga merupakan wewenang pusat, kita hanya terima jadi dalam bentuk fisik. Sarana ini berada satu lokasi dengan bangunan induk pasar Pemenang,” terangnya.

DNU

Rekomendasi BKPRD itu, bukan jaminan PT. BAL bisa aman

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Tim Badan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Utara akhirnya mengeluarkan surat rekomendasi tentang wilayah daratan pulau dan pemanpfaatan pulau kepada PT. BAL. pada akhir Desember lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak beroperasi tahun 2011 lalu,  PT. BAL diketahui belum mengantongi rekomendasi BKPRD sebagai salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha pengelolaan air tanah di Terawangan.

“Surat rekomendasi itu kami terima tanggal 28 Desember 2017 lalu. Dengan keluarnya rekomendasi ini akan menjadi dasar kami untuk mengurus izin-izin yang lainnya,” kata juru bicara PT. BAL Arli Wihodo. Selasa (2/1).

Meski demikian, kata Arli, rekomendasi BKPRD itu tidak menjamin kegiatan usaha PT. BAL bisa aman. Menurutnya saat ini pihaknya juga masih sedang mengajukan pengurusan izin ke pusat.

“Proses izin di pusat tetap dilanjutkan. Rekomendasi BKPRD itu, bukan jaminan PT. BAL bisa aman,” paparnya.

Saat ditanya apakah daerah bisa mendapatkan keuntungan setelah dikeluarkannya rekomendasi tersebut, Arli menjelaskan hal itu bisa terwujud jika ada kontrak kerjasama antara PT. BAL dan Pemda KLU.

Terhadap kasus hukum yang saat ini sedang dihadapi PT : BAL, Arli menegaskan jika hal tersebut tidak ada korelasinya dengan terbitnya rekomendasi BKPRD.

“Proses hukum tetap berjalan. Namun jika nanti dalam prosesnya semua ketentuan perizinan bisa dipenuhi, maka akan menjadi bukti dalam perkara,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua BKPRD KLU. H. Suardi, mengatakan, pihaknya telah mempertimbangkan dan melakukan kajian terhadap semua persyaratan yang diajukan, sehingga rekomendasi dimaksud bisa diterbitkan.

Pemda sudah memberikan kesempatan ekspos kepada PT. BAL pada Desember lalu. Semua ini kita jalankan sesuai ketentuan yang ada,” paparnya.

NU

Kalau kenaikan ikan tawar karena pengaruh Tahun Baru, biasanya banyak orang buat acara bakar ikan

MATARAM.lombokjournal – Harga ikan melonjak di sejumlah pasar tradisional dan kolam penjualan ikan segar jelang tahun baru. Kenaikan terjadi pada harga ikan laut maupun ikan air tawar.

Namun Kepala  Dinas Perdagangan NTB, Hj Putu Selly Andayani mengatakan, kenaikan ini terjadi akibat pengaruh cuaca buruk.

“Sekarang kan cuaca sedang tidak bersahabat,” ujarnya

Ia membenarkan adanya kenaikan harga ikan di pasar. Namun hal tersebut dinilainya sudah lumrah tiap kali saat cuaca buruk.

Cuaca buruk membuat hasil tangkapan nelayan sedikit. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak berani melaut.

“Jumlah ikan sedikit dan harganya pun naik,” sambungnya.

Menurut Selly, kondisi itu tidak berlangsung lama. Setelah cuaca kembali normal, harga juga akan kembali normal.

Kalau cuaca normal, nelayan bisa kembali melaut dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak.  Sementara ini Selly meminta masyarakat untuk berhemat atau mengalihkan konsumsi ke selain ikan.

“Kalau Sementara ini ganti saja pakai tahu tempe atau lauk lainnya,” ungkap Selly.

Terkait juga melonjaknya harga ikan air tawar, menurut Selly ini diperkirakan mendekati pergantian tahun baru 2018. Puncaknya diperkirakan pada malam pergantian tahun baru 2018.

Sudah menjadi tradisi masyarakat banyak untuk bakar ikan pada malam tersebut.

” Paling kenaikannya sampai Malam Tahun baru, karena banyak yang dipake untuk Bakar ikan, karena itu merupakan tradisi Tahunan” pungkasnya

AYA

Kata Muhammad, belum ada SK DPP yang diterbitkan mendukung pasangan Suhaili-Amin

MATARAM.lombokjournal.com —  Upaya Subuhunuri untuk mendapatkan dukungan maju sebagai bakal calon wakil gubernur NTB 2018 akhirnya memberikan hasil.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz mengusulkan rekomendasi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk memberikan SK dukungan ke Subuhunuri sebagai bakal Calon Wakil Gubernur.

Penyerahan surat usulan rekomendasi di serahkan oleh Ketua DPW PPP NTB kubu Djan Faridz H. Muhammad SH di kantornya di Mataram,  Kamis (28/12).

Kepada awak media usai penyerahan usulan rekomendasi tersebut Muhammad mengatakan, DPW PPP NTB siap mengusukan sosok muda untuk maju pada pilgub nanti. Lebih jauh Muhammad mengatakan sosok Bung Nuri sebagai muda di anggap mampu memimpin NTB.

Di singgung PPP kubu Djan Faridz telah memberikan SK dukungan ke pasangan Suhaili-Amin, Muhammad berkilah bahwa belum ada sk dari DPP yang di terbitkan untuk mendukung calon gubernur maupun wakil gubernur.

Yang di terbitkan ke pasangan Suhaili-Amin tersebut jelas Muhammad adalah rekomendasi dan tidak berbentuk SK. Meski demikian Muhamamd tidak menampik bila DPW PPP NTB kubu Djan Faridz juga merekomendasi pasangan Suhaili-Amin ke DPP.

Ia menegaskan DPW PPP yang di pimpinnya hanya bertugas mengusulkan rekomendasi, keputusan pusat tetap berada di DPP.

“Surat yang ke Suhaili-Amin itu sama seperti yang di rekomendasikan ke Subuhunuri, nanti DPP yang memutuskan akan memilih siapa, tugas kami hanya mengusulkan rekomendasi dan DPP menindak lanjuti dengan SK mengusung,” paparnya.

Sementara Subuhunuri, mengucapkan terima kasih karena direkomendasikan ke DPP untuk di usung sebagai calon wakil gubernur NTB. Di singgung apakah ada partai lain yang menjadi bidikan selanjutnya, Bung Nuri optimis akan ada partai lainnya yang siap mengusung dia menjadi cawagub pada pilkada nanti.

“Politik itu dinamis bisa berubah kapan saja, sebelum pendaftaran di KPU semua kemungkinan masih ada, saya yakin selain PPP ada partai lain yang mengusung,” ucapnya optimis.

Rekomendasi ini sendiri, kata Muhammad akan segera di tindak lanjuti oleh DPP dan paling lambat tanggal 8 Januari 2018 surat keputusan dari DPP turun.

Sementara dualisme yang terjadi di tubuh partai berlambang Ka’bah ini, Emo sapaan akrab Muhammad menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan Kubu Romahurmuzy adalah hoax. Muhammad yakin PPP yang sah adalah kubu Djan Faridz dan muktamar yang sah adalah Muktamar Jakarta.

“Keputusan MA yang katanya memenangkan Romahurmuzuy itu hoax, PPP yang sah itu tetap berada di kubu Djan Faridz, selain yang di Djan Faridz semua itu tidak sah,” tutupnya.

AYA

Adanya tempat pembuasan sampah diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan sampah Di Terawangan

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com –– Proses pembebasan lahan sampah di Gili Trawangan akhirnya rampung. Hal itu seiring ditandatanganinya pembayaran jual beli antara Pemkab Lombok Utara dan pemilik lahan, Kamis (28/12).

“Lahan seluas 60 are itu kita beli dengan anggaran Rp 4,6 miliar.  Angka ini lebih rendah dari anggaran yang disiapkan pemda sebesar Rp 6 miliar, yang bersumber dari APBDP 2017, ” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Utara. H Rusdi.

Rusdi menambahkan, proses pembebasan lahan Sampah di Terawangan terbilang alot. Salah satu faktornya karena perbedaan harga tanah di daratan dan di pulau (Terawangan-red).

“Sisa dari anggaran sebesar Rp. 6 miliar itu secara otomatis dikembalikan ke daerah dan menjadi SILPA,” tegasnya.

Dikatakan Rusdi, ketersediaan lahan di Terawangan sebagai syarat bagi pemerintah pusat untuk merealisasikan anggaran sarana prasarana TPST dan IPAL di Terawangan pada 2018 mendatang.

Sementara saat ditanya terkait besaran anggaran yang akan dialokasikan pemerintah pusat, Rusdi mengaku pihaknya belum bisa memastikan jumlahnya.

“Kami belum tau berapa besarannya. Kita tunggu saja,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik, berharap dengan adanya TPST itu diharapkan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan sampah Di Terawangan.

“Persoalan sampah masih menjadi PR pemerintah daerah, khusuanya di tiga gili. Semoga dengan ini persoalan tersebut bisa teratasi,” cetusnya.

DNU

Masyarakat Lombok Utara mampu menjaga nilai-nilai demokrasi, sehingga Pilkades serentak berjalan sesuai yang diharapkan

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, pada Kamis (28/12), melantik lima Kepala Desa yang terpilih hasil Pilkades serentak se-KLU beberapa bulan lalu.

Pelantikan dipusatkan di Aula Bupati Lombok Utara, dihadiri Wakil Bupati KLU. Sarifudin, SH. MH, Asisten I, Asisten III disamping beberapa Unsur lapisan masyarakat.

“Saya ucapkan banyak terimakasih kepada pejabat Kepala Desa yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik selama beberapa bulan terakhir. Dan bagi Kades terpilih, ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Najmul.

Lebih jauh Najmul juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat Lombok Utara, dalam mendukung suksesnya Pilkades serentak 2017, khususnya di lima desa yang menggelar Pilkades.

“Saya bangga masyarakat Lombok Utara mampu menjaga nilai-nilai demokrasi sehingga Pilkades serentak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,” lanjutnya.

Kepala Desa Medana terpilih, H.Umar Kholil, mengatakan akan segera turun langsung ke masyarakat dalam waktu dekat ini. Disamping membenahi birokrasi yang dirasa kurang.

“Untuk awal-awal saya akan langsung turun ke masyarakat guna mendengar sekaligus menyerap langsung aspirasi masyarakat,” paparnya.

Lima Kepala Desa yang dilantik di antaranya, Kepala Desa Loloan Mahyudin, SH. Kepala Desa Medana , H.Umar Khalid, Kepala Desa Akar-akar, Akarman, S.Sos, Kepala Desa Teniga , Maswandi. Kepala Desa  Sambik bangkol, Jamaludin, S.Sos sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara tahun 2017.

Awalnya terdapat 6 Desa yang menggelar Pilkades serentak pada bulan Oktober lalu. Namun Satu Kepala Desa dianulir dan harus menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat tersandung kasus hukum.

DNU

Jangankan Sumbawa, di Lombok pun banyak area juga yang masih blind spot

MATARAM.lombokjournal.com  — Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nusa Tenggara Barat (NTB) memproritaskan pembangunan Base Transceiver Station (BTS). BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator, di lokasi-lokasi yang terdapat pergerakan ekonomi masyarakat sekitar.

Salah satu yang mendapat perhatian lebih adalah kawasan pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Tribudi Prayitno, Rabu (27/12)  di Mataram

Ia mengatakan, hingga saat ini masih terdapat blind spot di beberapa titik di sejumlah destinasi wisata yang ada di NTB.

Tribudi menyebutkan, sejumlah areal di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika yang digadang-gadang akan menjadi sebuah kawasan wisata kelas dunia, masih terdapat titik yang masuk kategori blind spot

“(BTS) kita utamakan di titik-titik terjadi kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Jangankan Sumbawa, di Mandalika, Lingsar, Narmada (Lombok) ada juga yang masih blind spot,” ujarnya

Tribudi menyampaikan, pembangunan BTS sendiri merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sendiri tidak memiliki alokasi anggaran dan juga kewenangan dalam pembangunan BTS.

Namun, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB berupaya penuh mendorong pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan BTS di NTB. Dan  telah mengajukan usulan pembangunan 32 BTS di NTB kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Tahun ini ada beberapa titik blind spot yang dapat intervensi pemerintah pusat untuk dipasang BTS, sudah ada belasan (BTS). Sisanya akan dipasang pada 2018,” tutur Tri Budi.

AYA

Bapak dan anak mau menolong, akhirnya meninggal juga tersengat listrik

MATARAM.lombokjournal.com — Empat orang meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik, di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, Senin (25/12) lalu, pihak PLN memaparkan kronologis hasil investigasi timnya.

Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan pohon mahoni tumbang dan mengenai kabel sambungan rumah di sekitar lokasi kejadian. Hal itu menyebabkan kabel sambungan rumah terkelupas dan diduga menjadi sumber aliran listrik.

Juru Bicara PLN Wilayah NTB, Deddy Hidayat menjelaskan, kabel itu tidak putus tapi isolator pengaman antara kabel alumunium dengan luar itu terbuka. Itu akibat gesekan dengan tiang penyangga galvanis milik warga, karena kabel sambungan rumah tertimpa pohon.

“Arusnya masih bisa keluar dan mengalir ke tiang galvanis tersebut. Ditambah lagi kondisi hujan dan pohon basah akibatkan aliran listrik keluar sehingga tidak aman,” terang Deddy Hidayat.

Kejadian bermula, saat Ibu Sanah berangkat ke sawah untuk mengumpulkan siput sekitar pukul 08.00 WITA. Ibu Sanah ditemukan tidur telentang di pematang sawah, dengan ember mengapung di dekatnya.

Melihat itu, Bapak Sanah beserta dua anaknya, Hikmatullah dan Haeriah langsung menuju ke tempat kejadian. Haeriah dan Hikmatullah yang berniat menolong sang Ibu tiba-tiba ikut terjatuh dan tidak bergerak. Begitu juga dengan sang suami, Bapak Sanah yang ikut turun ke sawah untuk membantu.

Mendapat laporan atas kejadian tersebut, petugas PLN langsung menuju ke lokasi dan memadamkan aliran listrik di sekitar lokasi. Setelah listrik berhasil dipadamkan, masyarakat langsung mengevakuasi korban menuju Puskesmas Keruak, namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan.

Petugas PLN telah memperbaiki tarikan sambungan rumah tersebut ke jaringan yang aman. PLN secara bertahap akan melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap jaringan, baik di sekitar lokasi maupun daerah lainnya. Agar kejadian seperti ini agar tidak terulang kembali.

Demi keamanan bersama, PLN pun menghimbau masyarakat merabas pohon yang sudah mendekati jaringan PLN. Jika dirasa berbahaya, masyarakat dapat menghubungi PLN untuk membantu melakukan perabasan.

PLN meminta masyarakat agar melaporkan kepada PLN jika melihat jaringan PLN dalam kondisi tidak normal. Laporan dapat dilakukan melalui Contact Center PLN 123 atau 0370 123 jika menggunakan telepon genggam.

Untuk selanjutnya, terkait dengan kejadian ini, PLN akan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Pasca kejadian, pihak PLN telah mengunjungi pihak keluarga untuk menyampaikan bela sungkawa dan pada hari Selasa (26/12) Manajemen PLN Wilayah NTB telah berdialog dengan Kapolda NTB dan Kurtubi, anggota Komisi VII DPR RI sesaat sebelum pemakaman korban.

PLN diharapkan menjaga keamanan instalasi kelistrikan.

AYA

Saat air surut usai gempa bumi, masyarakat diminta segera menjauhi dan mencari lokasi yang lebih tinggi.

MATARAM.lombokjournal.com –  Masyarakat NTB dihimbau mewaspadai cuaca ekstrem. Sejumlah potensi bencana yang harus diwaspadai masyarakat ialah tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan tsunami.

Himbauan itu kembali disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Rum, Rabu (27/12).

Rum merujuk sebuah kajian, yang memprediksi akan terjadinya gempa bumi dengan skala cukup signifikan yang melanda sejumlah wilayah di Benua Asia penghujung tahun ini.

“Memang ada prediksi di penghujung tahun ini akan ada gempa bumi dan berpotensi tsunami. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di wilayah kita,” katanya.

BPBD NTB mengajak masyarakat, khususnya yang berada di daerah pesisir mewaspadai pola-pola potensi tsunami. Rum mengimbau masyarakat melihat kondisi laut saat terjadi gempa bumi.

Saat air surut usai gempa bumi, masyarakat diminta segera menjauhi dan mencari lokasi yang lebih tinggi. “Kalau bisa menjauhi tempat potensi tsunami seperti Tanjung, Lunyuk, Kuta, kita waspadai tempat itu,” kata Rum.

Dijelaskannya, kalau ada gempa lalu air tiba-tiba surut, memang menarik karena kelihatan ikan-ikan, tapi itu potensi mendatangkan tsunami.

“Ketika ada gempa, warga di pesisir harus memahami melihat perilaku air, kalau air surut, lari ke tempat lebih tinggi,” jelasnya.

AYA

BACA JUGA:

• Angin Kencang Disertai Petir dan Gelombang Tinggi Masih Akan Terjadi Di NTB