Bantuan dalam bentuk sembako dan perlengkapan tidur berupa mie Instan, beras, air mineral, mukena, tikar/karpet, sarung, dan lainnya, senilai Rp 55 Juta

MATARAM.lombokjournal.com —  Melalui program Bina Lingkungan “PLN Peduli Banjir Bandang Bima”, PLN membantu para korban di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Woha, Kecamatan Palibelo, Kecamatan Belo, Kecamatan Monta dan Kecamatan Madapangga, Senin (22/01).

Dengan bantuan itu, PT PLN (Persero) Wilayah NTB mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Bima.

Dengan terbitnya Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/100/06.23/2018 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Bima tanggal 14 Januari 2018, PLN NTB segera berkordinasi untuk menyalurkan bantuan.

Bantuan dalam bentuk sembako dan perlengkapan tidur berupa mie Instan, beras, air mineral, mukena, tikar/karpet, sarung, dan lainnya, senilai Rp 55 Juta. Bantuan tersebut disalurkan langsung melalui posko bencana di Kantor BPBD Kabupaten Bima.

Bantuan diserahkan oleh Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi  PT PLN (Persero) Area Bima, Rachman Yuanda kepada Ir. H.M Taufik Rusdi M.Ap, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima.

“Kami berharap bantuan ini dapat mempercepat recovery masyarakat pasca banjir. Bantuan ini juga komitmen PLN Peduli untuk terus hadir bersama masyarakat, khususnya dalam menghadapi bencana banjir yang melanda khususnya di Kabupaten Bima,” ungkap Yuanda saat memberikan

Ir. H.M Taufik Rusdi M.Ap. mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada PLN yang telah memberikan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Bima.

“Terima kasih atas kepedulian PLN terhadap masyarakat Kabupaten Bima dan koordinasi seperti inilah yang sangat kami harapkan karena hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.” ujar Taufik.

Ke depan diharapkan, langkah seperti ini bisa diikuti perusahaan BUMN atau BUMD lainnya yang ada di Bima.

AYA

Penambahan rute penerbangan diharapkan meningkatkan ekonomi serta jumlah wisatawan asing di  Provinsi Nusa Tenggara Barat

PRAYA.lombokjournal.com — Rute perdana AirAsia Indonesia Kuala Lumpur menuju Lombok nomor penerbangan AK 304  tiba di Lombok International Airport pada pukul 10.000 WITA dengan jumlah penumpang 131 Orang yang membawa 91 wisatawan asing dari Malaysia, China, Finlandia, Chile, Spanyol, Maldives dan New Zealand.

Ini berarti, ada penambahan frekuensi penerbangan. Sebelumnya, penerbangan Kuala Lumpur menuju Lombok sudah ada dengan frekuensi 2 kali dalam sehari yaitu pada pukul 11.45 WITA dengan nomor penerbangan AK 308 dam pukul 18.45 WITA.

“Saat ini di Lombok International Airport sudah 3 flight dalam sehari,” ujar General Manager I Gusti Ngurah Ardita

Penyambutan penumpang Kuala Lumpur–Lombok dilakukan di pintu kedatangan internasional. Kegiatan penyambutan ini dimulai dengan pengalungan kain songket kepada seluruh penumpang, berserta awak kabin AirAsia nomor AK 304  oleh General Manager I Gusti Ngurah Ardita, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan jajaran manajemen Lombok International Airport.

Menurut Ardita, diharapkan dengan penambahan rute penerbangan ini meningkatkan ekonomi dan pariwisata serta jumlah wisatawan asing di  Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Seorang wisatawan asal Amerika mengaku, kedua kalinya mengunjungi Lombok. “Penduduknya sangat ramah dan lautnya sangat indah seperti surfing di Kuta. Hal itu yang membuat saya kembali lagi ke Lombok dari USA. Saya juga suka nasi goreng disini,” ujar Chris wisatawan USA

AYA

Aura pemilu legislatif dan pilpres terasa kuat dalam pilkada

MATARAM.lombokjournal.com — Momentum Pilkada serentak tahun 2018 akan berlangsung di 171 daerah di 17 propinsi, 19 kota dan 115 kabupaten dengan total 573 pasangan calon.

Suasana dinamika dan tarikan politik nasional dan daerah bergeliat secara  dinamis dan  kohesif dalam perspektif sosial dan budaya. Sirra Prayuna, SH, praktisi hukum dan politisi PDIP mengungkapkan itu melalui siaran persnya, Minggu (21/01).

Usai Pilkada serentak ini, tahun 2019 akan dilanjutkan dengan pemilihan legislatif  dan pemilihan presiden. “Aura pemilu legislatif dan pilpres terasa kuat dalam pilkada ini,” kata Sirra.

Dikatakannya, secara normatif esensi pilkada adalah perwujudan demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat. Saatnya rakyat memilih calon pemimpin terbaik, yang mampu mengantarkan daerahnya maju adil makmur dan sejahtera.

“Disinilah pentingnya partisipasi politik aktif rakyat yang secara sadar dan cerdas menentukan pilihan calon Pemimpin Daerah di bilik suara nantinya,” kata Sirra .

Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat antusias dalam mengekspresikan hak  konstitusionalnya. Rakyat dituntut arif dan bijaksana dalam mengarikulasikan hak politiknya secara baik dan taat aturan.

Sirra memaparkan, akhir akhir ini publik dibuat  tercengang dan miris melihat kecenderungan respon publik dalam mengekspresikan dukungannya.  Antusiasme kontestasi electoral belum dapat diartikulasikan secara bijaksana yang kaya gagasan.

“Namun yang muncul justru gambaran banyaknya bertebaran ujaran kebencian, fitnah, hoax, rasis, politik premordial dan politik identitas,” ungkapnya .

Pengacara dari Badan Bantuan  Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan ini menambahkan, ekspresi dukungan para  simpatisan di ruang publik kerap  ditemukan bermuatan negatif.

“Tanpa disadari,  pola black campaign atau  kampanye hitam sesungguhnya telah menuntun ke arah kemunduran berdemokrasi,” ujarnya. Lebih jauh, itu ikut berkontrubusi meruntuhkan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Sirra menekankan, nalar sehat demokrasi elektoral sepertinya lumpuh terkena pengaruh virus  jaman Now yang kaya akan teknologi digital.

“Kita tahu era digital memang tak mengenal batas ruang dan waktu dalam berekspresi. Satu kali pencet ribuan viral menebar ke seantero bak virus melumpuhkan bahkan mematikan,” ujarnya.

Diungkapkannya, ‘dokter moral’ ternyata belum ampuh dalam mematikan virus ini. Demikian juga regulasi UU IT belum membuat para penebar takut atas ancaman hukuman pidananya relatif tinggi.

“Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu dan Gagumdu aparat penegak hukum akan disibukan menagani kasus pidana hate speach oleh tangan tangan jahil penebar virus jaman Now,” tambahnya

Ditegaskan, tak ada jalan lain untuk melumpuhkan virus ini guna memulihkan kembali psykologi sosial masyarakat dan kontestan, yaitu dengan menindak tegas pelaku berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Sirra Prayuna berharap, agar konstituen  menggunakan nalar yang  sehat  dalam kontestasi pilkada ini. “Sehingga apa yang diyakini dapat diperjuangkan dengan benar dan bermartabat,” pungkasnya.

AYA (*)

Partisipasi politik perempuan dan pemilih pemula dalam memberikan pilihannya,  salah satu indikator penting keberhasilan pendidikan politik

MATARAM.lombokjournal.com –  Kaum perempuan dan pemilih pemula diharapkan tidak golput dan apatis terhadap Pemilukada Gubernur NTB 2018 mendatang.

Hal ini diungkapkan salah seorang  Cawagub NTB, Siti Rohmi, dalam siaran persnya, Minggi (21/01). Diharapkannya, agar PilGub NTB 2018 tingkat partisipasi pemilih meningkat secara signifikan.

Dengan demikian legitimasi dan mandat politik Cagub dan Cawagub NTB terpilih makin kuat di mata masyarakat . Masyarakat berhak menagih janji janji program dan mengawal jalannya pemerintahan agar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Siti Rohmi mengutarakan, partisipasi politik perempuan dan pemilih pemula dalam memberikan pilihannya di bilik suara nanti,  salah satu indikator penting keberhasilan pendidikan politik.

“Zul-Rohmi sangat mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang mendorong agar masyarakat menggunakan hak pilihnya secara cerdas,” kata Rohmi .

Paket Zul Rohmi dalam Pilgub NTB akan berusaha maksimal menyakinkan kaum perempuan dan pemilih pemula agar tidak salah dalam menentukan pilihannya.

“Zul Rohmi siap menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan dan pemilih pemula, jika diberi kepercayaan untuk memenangkan PilGub NTB,” ujar Siti Rohmi.

Siti Rohmi mengakui, paket Zul Rohmi kerap dibully dan diterpa berbagai isu terkait pencalonannya dalam kontestasi PilGub NTB ini.

Terlepas pro kontra, itu bagian dari atensi dan kepedulian warga masyarakat terhadap Zul-Rohmi. “meskipun cara yang dipakai terkesan stigmatis,” ungkapnya.

Rektor Universitas Hamzanwadi Pancor ini mengimbau agar organisasi perempuan di NTB mengawal dan memberikan masukan kepada dirinya terkait isu dan permasalahan kaum perempuan dan anak. Sebab pasangan Zul-Rohmi ingin perempuan NTB bersatu padu menggalang solidaritas bersama.

Untuk itu , tambah Siti Rohmi , dirinya dibimbing, diarahkan dan dituntun untuk kebaikkan bersama dalam memberikan pencerahan kepada kaum perempuan dan pemilih pemula disemua strata sosial.” Mohon kiranya organisasi perempuan se NTB memberikan masukan terkait isu perempuan dan anak yang bisa segera direspon cepat oleh Zul Rohmi,” pintanya .

Siti Rohmi mengaku terbuka dalam  menjalin komunikasi dan kerjasama secara  moral dengan warga masyarakat. Prinsipnya, pasangan Zul-Rohmi ingin ada gerakan keswadayaan dari masyarakat dalam memberikan dukungan.

Diakuinya, dengan jumlah pemilih sekitar 3,9 juta dan luasan wilayah, pihak nya merasa tidak mampu menjelajahi dan menyambangi seluruh wilayah pemilihmya.

“Saya berharap  relawan perempuan dan pemilih pemula bisa turut membantu  menyakinkan kepada lingkungan sekitarnya plus minus Zul-Rohmi supaya fair,” tegas Siti Rohmi.

AYA (*)

Konflik akut antara Palestina dan Israel harus dilihat sebagai persoalan besar kemanusiaan

lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menyuarakan dukungan penuh atas kemerdekaan negara Palestina.

Hal itu disuarakan Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Cabang Indonesia tersebut, selama menghadiri konferensi Internasional Pembebasan Al-Quds, di Kairo, Mesir, 17-18 Januari 2018.

TGB menegaskan dukungan itu di hadapan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, perwakilan otoritas 86 negara dan perwakilan dari berbagai organisasi lintas agama dan kemanusiaan.

Termasuk Imam Besar Al-Azhar Prof. Ahmed At-Tayyeb, Sekjen Liga Arab, Sekjen OKI, Kepala Gereja Koptik Ortodoks Alexandria, Sekjen Dewan Gereja Sedunia dan juga Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.

Sebagai salah satu tokoh Islam Indonesia, TGB memandang masalah Palestina adalah persoalan besar kemanusiaan.

“Konferensi ini mengajak kita menyadari bahwa batu ujian kemanusiaan di abad ke-21 ini adalah masalah Palestina,” ungkap TGB.

Menurut Cucu Pahlawan Nasional, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tersebut, persoalan kompleks Palestina merupakan wujud penjajahan terakhir di abad ini. Ini memicu ketidakadilan meluas yang dialami rakyat Palestina.

“Konflik akut antara Palestina dan Israel harus dilihat sebagai persoalan besar kemanusiaan, walaupun terdapat dimensi keagamaan juga di dalamnya,” ujar TGB.

Konferensi ini, menurut TGB, menjadi tantangan kerja sama seluruh negara yang beradab termasuk Indonesia. Khususnya dalam memberikan hak kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi rakyat Palestina melalui komitmen dukungan pengakuan dan perjuangan damai.

AYA/hms

Memenangkan calon bukan dengan ‘maen kayu’ yang disertai dengan kalimat caci maki, apalagi menyerang pribadi paslon

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Pada 2018 ini sebanyak 171 daerah akan melangsungkan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Partai politik dan gabungan partai politik telah mengusung calon masing-masing dan siap bertarung.

Melihat perkembangan terbaru menyambut pemilukada di NTB, Sekretaris Partai NasDem Lombok Tengah, Ahmad, SH menyatakan, ada perkembangan yang kurang menarik dalam kontestasi perebutan takhta kepala daerah.

“Sebagai contoh saja, media sosial menjadi lahan caci maki dan saling mengolok-olok sesama pendukung, dalam satu postingan saja bisa di komentari paling sedikit 200an. Baik pendapat maupun sekedar memberi like,” jelas Ahmad, Jum’at (19/1)

Dikatakannya, jika NTB menyatakan secara mayoritas mempunyai pemilih cerdas maka hal demikian terbalik sama sekali dengan perilaku dan tindakan yang tidak perlu dari para pendukung paslon.

“Seharusnya para pendukung itu perang gagasan. NTB maupun Kabupaten/Kota ke depan itu harus bagaimana, Infrastrukturnya, planologinya, daya dukung lingkungannya, sumber daya manusia harus ditingkatkan atau tidak. Bukan dengan adu mulut dan melakukan tindakan bar-bar, atau merusak alat peraga,” ungkapnya.

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sedang bekerja sesuai perintah konstitusi. Tetapi yang lebih penting adalah Partai sebagai tulang punggung dari semua proses ini harus bekerja lebih.

Partai bisa memantau keadaan sehingga para kader dan simpatisan bekerja dengan simpatik. Seperti Tim Suhaili-Amin yang cukup ketat menyaring materi kampanye, kutipan-kutipan dari pasangan calon harus memberikan kesejukan dan fakta.

“Sehingga rakyat bisa menilai dan memberikan pendapat atas kinerja selama ini, tapi dengan cara yang baik dan tentu mengedepankan etika dalam berpolitik,” katanya.

Menurut Ahmad, Pemilukada sebenarnya ajang pembuktian kalau partai dan rakyat bisa bersama-sama memberikan teladan. Sehingga yang terpilih nanti benar-benar putra daerah terbaik.

“Bukan memenangkan calon dengan maen kayu yang disertai dengan kalimat caci maki. Apalagi menyerang pribadi paslon.” tegas Ahmad SH yang juga Sekretaris Tim Koalisi Bersatu Suhaili-Amin di Lombok Tengah.

AYA (*)

KPUD NTB menaikan honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari sebelumnya yang hanya Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu selama dua bulan menjadi Rp 1,6 juta.

MATARAM.lombokjournal.com —  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melaksanakan gerakan pencocokan dan penelitian (coklit) terkait data daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018.

Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Anshari mengatakan, gerakan coklit berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia, mulai 20 Januari hingga 18 Februari.

Coklit ini tahapan sangat vital, khususnya bagi KPUD. Ini salah satu yang krusial dalam pemilu.

“Dan selalu jadi biang keladi, kambing hitam, dan ruang permasalahan oleh peserta sepanjang pelaksanaan tahapan. yaitu tahapan pemuktakhiran daftar pemilih yang menghasilkan DPT (daftar pemilih tetap),” jelas Aksar.

Menghadapi hal tersebut, KPUD NTB menyatakan keseriusannya dalam melakukan coklit agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Aksar menyebutkan, dalam proses coklit, KPUD NTB mengerahkan 8.336 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), 580 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 3.411 Panitia Pemungutan Suara (PPS), 50 petugas KPUD Kabupaten/Kota, dan lima petugas KPUD NTB.

“PPDP sudah kami beri bimbingan teknis, buku kerja, topi, id card supaya warga mengenali. Besok pagi PPDP mulai akan mendatangi ke rumah-rumah warga,” katanya.

Aksar menambahkan, untuk pilkada kali ini, KPUD NTB menaikan honor PPDP dari sebelumnya yang hanya Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu selama dua bulan menjadi Rp 1,6 juta.

“Kenaikan honor sebagai komitmen KPUD NTB agar PPDP bisa meningkatkan kinerja dan demi mendapatkan hasil pendataan yang optimal,” katanya.

AYA

Jika paska penertiban masih ada pengusaha tidak mengindahkan, maka akan diberikan teguran berkala bahkan sampai pencabutan izin operasional.

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) KLU, bersama Pemerintah kecamatan Pemenang dibantu Pamswakarsa lang-lang Trawangan, kembali melakukan penertiban roi pantai di kawasan wisata Trawangan, Rabu (17/1).

“Sesuai edaran Bupati, kawasan roi pantai harus steril dari bangunan dan fasilitas usaha lainnya. Hari ini kita hanya bersihkan yang knock down saja,” kata Kasat Pol PP. KLU. H. Ahmad Dharma, Rabu (17/1).

Roi pantai, kata Dharma, harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yakni agar bisa dinikmati oleh wisatawan. Jika paska penertiban masih ada pengusaha yang tidak mengindahkan, maka akan diberikan teguran berkala bahkan sampai pencabutan izin operasional.

“Selain anggota Pol PP dan Polisi pariwisata, Kita juga libatlan pihak desa dan Pamswakarsa setempat,” sambungnya.

Sementara, Camat Pemenang, Faisol menjelaskan, Surat Edaran (SE) Bupati sebelumnya sudah dikeluarkan pada Agustus tahun lalu. Salah satu pointnya adalah mengatur batas waktu penempatan sunbed, meja dan kursi di sempadan pantai.

“Batas waktu penggunaan sunbed yaitu pukul 06.00 Wita sampai 18.00 Wita. sementara untuk meja dan kursi pengusaha diberikan batas waktu dari pukul 16.00 Wita hingga 24.00 Wita,” paparnya.

DNU

30 hari sebelum pemungutan suara, SK Pemberhentian sudah harus diserahkan

MATARAM.lombokjournal.com – Empat bakal pasangan calon (bapaslon) yang telah mendaftar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Rabu (17/01).

Empat Bapaslon tersebut, yakni Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah, Ahyar Abduh-Mori Hanafi, Suhaili-Amin, dan Ali Bin Dahlan-Lalu Gede Sakti yang telah mendaftar, dan lolos pemeriksaan.

Kendati begitu, Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Anshari mengimbau Bapaslon segera melengkapi berbagai kekurangan persyaratan. Dari empat Bapaslon, terdapat nama anggota DPR RI Zulkieflimansyah dan Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi.

Aksar menyampaikan, keduanya harus menyerahkan surat keterangan pengunduran diri sebagai anggota dewan.

“Surat keterangan dari pimpinan yang menjelaskan yang bersangkutan sedang memproses pemberhentiannya, ini masih ada kesempatan paling lambat 16 Februari sudah menyerahkan, lebih cepat lebih baik,” ujar Aksar.

Selain itu, Zul dan Mori juga diminta menyerahkan surat keputusan (SK) pemberhentian sebagai anggota dewan kepada KPUD NTB paling lambat 28 Mei mendatang.

“30 hari sebelum pemungutan suara, SK pemberhentian sudah harus diserahkan. Kita (KPUD NTB) berharap (mereka) tidak menunggu paling lambat, lebih cepat tentu lebih baik,” kata Aksar.

Selain Zul dan Mori, terdapat tiga kandidat yang masih menjabat sebagai kepala daerah. Ada nama-nama seperti Wali Kota Mataram Ahyar Abduh, Bupati Lombok Tengah Suhaili, dan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan.

Menurut Aksar, sesuai peraturan perundang-undangan, ketiganya diharuskan mendapatkan ijin cuti paling lambat sebelum masa kampanye yang dimulai pada 15 Februari. Tanpa adanya ijin cuti, kata Aksar, ketiganya tidak diperkenankan mengikuti proses kampanye.

“Ijin cuti berarti sebelum tanggal itu (15 Februari). Kalau belum keluar ijin ya tidak boleh kampanye, dalam UU ada sanksi di sana bahkan sampai bisa berakibat pada pembatalan. Oleh karena itu harus segera diproses ijin cuti,” jelas Aksar.

AYA

Beberapa kali coba-coba datang namun ditolak, Pemkab Lombok Utara memberikan kesempatan masyarakat mengembangkan usahanya di daerahnya sendiri

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, menegaskan komitmennya untuk tetap menolak masuknya perusahaan ritel modern ke daerahnya.

“Pemerintah daerah tetap komitmen. Ritel modern tidak boleh masuk KLU. Kita punya program prioritas pengembangan ekonomi kerakyat dalam bentuk Bumdes Mart,” katanya seusai menghadiri penandatanganan KPBU di Tanjung, Selasa (16/1).

Najmul mengaku, pihaknya sering mendapat tawaran dari perusahaan berjejaring itu, namun ia tetap menolak dengan alasan memberikan ruang usaha kepada masyarakat lokal atau pedagang kecil.

“Ada yang beberapa kali datang, namun tetap kita tolak. Ini samata-mata untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kita dalam mengembangkan usahanya di daerahnya sendiri,” sambungnnya.

Sebelumnya, isu masuknya perusahaan ritel modern seperti Alfamart dan Indomart sempat membuat resah khususnya para pedagang kecil di daerah ini.

DNU